DALAM RANGKA SIKLUS MANAJEMEN, SALAH SATUNYA MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN, MAKA DIBUTUHKAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA AGAR DAPAT DIKETAHUI AKAR MASALAH YANG MENJADI PRIORITAS DISELESAIKAN
3. PENGERTIAN PERENCANAAN
(UU No. 25/2004)
suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.
Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
negara dan masyarakat di tingkat Pusat
dan Daerah.
4. Proses Model Perencanaan
INPUT
Fakta Lapangan
Fakta Analisis
Sintesa
Target
Pengalaman
Sumber Daya
PROSES
Penyusunan Model
Draft Model
Implementasi Model
Skenario Kebijakan
Pengujian / Validasi Model
Simulasi Target Kinerja
OUTPUT
Implementasi
Evaluasi
Revisi
Umpan Balik (Feedback)
Permasalahan
6. Manfaat dari Perencanaan
• Manfaat Perencanaan:
– Tujuan menjadi jelas dan terarah, semua komponen atau elemen-elemen dalam
organisasi akan mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai.
– Semua bagian dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama,
– Mereka juga memahami prosedur apa yang harus dilakukan yang sudah disepakati
dalam perencanaan.
– Sebagai alat menolong dan mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang yang ada,
– membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif
– Manfaat perencanaan lainnya adalah sebagai aktivitas pengawasan, karena pekerjaan
harus berjalan sesuai prosedur kerja masing-masing.
– Membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian, sehingga memperjelas tindakan-
tindakan dan prosedur kerja dan meminimalisir ketidakpastian tersebut.
7. Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional UU No. 25 tahun 2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
mendukung koordinasi
antarpelaku pembangunan;
menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi baik
antardaerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi
pemerintah maupun antara
Pusat dan Daerah;
menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan;
mengoptimalkan partisipasi
masyarakat; dan
menjamin tercapainya
penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan
8. Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional UU No. 25 tahun 2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG;
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH; DAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
TAHUNAN.
9. Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional UU No. 25 tahun 2004
NASIONAL DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga
Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah
10. Proses Perencanaan Tahap Perencanaan
1. Proses Politik: Pemilihan langsung Presiden dan
Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (Public Choise
Theory of Planning) → Khususnya penjabaran visi
dan misi dalam RPJM.
2. Proses Teknokratik: Perencanaan yang dilakukan
oleh perencana profesional atau lembaga/unit
organisasi yang secara fungsional melakukan
perencanaan → Khususnya dalam pemantapan
peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana.
3. Proses Partisipatif: perencanaan yang melibatkan
masyarakat (Stakeholders) → a.l. pelaksanaan
musyrenbang.
4. Proses Bottom up dan Top Down: Perencanaan
yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari
bawah ke atas dalam Hirarchi pemerintahan.
1. Penyusunan Rencana:
• Rancangan rencana pembangunan
nasional/daerah.
• Rancangan rencana kerja Dep/lembaga SKPD
Musyrenbang
• Rancangan akhir rencana pembangunan.
2. Penetapan Rencana:
• RPJP Nasional dengan UU dan RPJP Daerah
dengan Perda
• RPJM dengan peraturan Presiden/ Kepala Daerah
• RKP/RKPD dengan peraturan Presiden/Kepala
Daerah.
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Kinerja
11. UU No.23 Th. 2014, Pasal 263- 264
RPJPD
Renstra
RPJMD
Renja
RKPDPerencanaan
Pembangunan
Daerah
Rencana
Pembangunan
Daerah
Rencana
Perangkat
Daerah
memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD
ditetapkan.
ditetapkan kepala daerah setelah RKPD
ditetapkan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
ditetapkan dengan Perkada
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah
jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJPN dan RTRW.
Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6
(enam) bulan setelah RPJPD periode
sebelumnya berakhir
UU No.23 Th. 2014, Pasal 272-
273
Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6
(enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih
dilantik
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
19. STAKEHOLDER
ANALYSIS
Kerjasama 5 Komponen / Penta helix :
1. Akademisi
2. Media
3. Pemerintah Daerah
4. Masyarakat
5. Swasta
PEMETAAN KEMITRAAN
Orang, kelompok atau organisasi yang mempunyai
kepentingan terhadap sumber daya/proses/jasa/intervensi
Atau yang dipengaruhi atau mempengaruhi sumber
daya/proses/jasa/intervensi
20. Mengapa
Untuk
menentukan
siapa yang
seharusnya ikut
berpartisipasi
dalam proses
Untuk
menentukan
bagaimana tiap
pihak
seharusnya
berpartisipasi
Menilai cara
yang paling
tepat untuk
berpartisipasi
Menilai
kemampuan
para pihak untuk
berpartisipasi
Mendukung
peningkatan
kemampuan
Untuk
menfasilitasi
proses multi-
stakeholder
process
MENGAPA PERLU
MELAKUKAN
STAKEHOLDER
ANALYSIS
22. Identifikasi SH: siapa mereka?
Apa kepentingan, peran, hak
dan kewajiban?
Identifikasi posisi: berapa besar
kepentingan mereka?
Identifikasi posisi: berapa besar
pengaruh mereka?
Analisis: kekuatan; hubungan
dan keterkaitan; kemampuan;
dampak kegiatan SH;
penguasaan atas SDA;
kerentanan dan tingkat
pemberdayaan; peluang konflik
dan kerjasama antar SH
IDENTIFIKASI DAN
ANALISIS
STAKEHOLDER
23. Power / interest grid
• berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan stakeholder
berdasarkan hasil / outcome proyek.
Power / influence grid
• berdasarkan tingkat kekuasaan dan pengaruh / keterlibatan mereka
dalam proyek.
Influence / impact grid
• berdasarkan tingkat pengaruh / keterlibatan di proyek dan kemampuan
mereka untuk memberikan besaran dampak terhadap proyek (rencana –
pelaksanaan).
Salience model
• yang menjelaskan kelas stakeholder berdasarkan kekuasaannya (power),
tingkat kepentingan (urgency), dan legitimasi
METODE
PEMETAAN
STAKEHOLDER
24. POWER / INTEREST
Pengaruh
Rendah
Pengaruh
Tinggi
Kepentingan
rendah
Kelompok stakeholder
yang paling rendah
prioritasnya
Kelompok yang
bermanfaat untuk
merumusan atau
menjembatani keputusan
dan opini
Kepentingan
tinggi
Kelompok Stakeholder
yang penting namun
barangkali perlu
pemberdayaan
Kelompok stakeholder
yang paling kritis
Sumber: adaptasi dari Tools to Support
Participatory Urban Decision Making, UNCHS Habitat, Kenya, 2001
POWER / INFLUENCE
28. STRATEGI ENGAGEMENT /
PENDEKATAN STAKEHOLDER
Inform
ation
sharing
:
Menyediakan
informasi dan
persyaratan
lainnya
Consult
ation :
aktif
berkonsultasi
terhadap
kebutuhan
mereka
Collabo
ration:
bekerja sama
dalam
mengelola
kegiatan
29. PRAKTIK
Tentukan isu yang akan
diselesaikan
(perubahan perilaku
atau kesehatan
lingkungan)
Identifikasi dan analisis
stakeholder
Pemetaan stakeholder
dalam bentuk kuadran
Manajemen
stakeholder
Susun RUK
30. IDENTIFIKASI & ANALISIS STAKEHOLDER
No Stakeholder Internal Eksternal Posisi Interest Resources Power Leadership
S N O Adv Dis. Adv Quality Ability 3 2 1 Y N
3 2 1 3 2 1
Keterangan:
S: Support
N: Netral
O: Oponen
Identifikasi dan beri nomor urut setiap
stakeholder, petakan sesuai kondisi
stakeholder
32. MANAJEMEN STAKEHOLDER
No Stakeholder Metode Pendekatan
Inform Consult Collaborate
Identifikasi metode pendekatan apakah dengan metode inform,
consult atau collaborate
33. PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN
No Uraian Tujuan Sasaran Bentuk
Kegiatan
Rincian
Kebutuhan
Biaya Sumber
Anggaran
PJ
42. Project Selection pada
dasarnya adalah proses
penentuan strategi, yang
lebih dikenal dengan
nama strategy analysis
Strategy analysis adalah
proses untuk memilih
strategi dari objective
dan cara/means
Buat pengelompokan
means, dan beri nama
setiap
pendekatan/strategi
PROJECT SELECTION