SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
Project Cycle Management
dr. Zakiah, MKM
Depok, 1 Desember 2020
OUTLINE
“THIS”
Stakeholder
Analysis
Problem
Analysis
Objective
Analysis
Project
Selection
Project
Design Matrix
PENGERTIAN PERENCANAAN
(UU No. 25/2004)
suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.
Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
negara dan masyarakat di tingkat Pusat
dan Daerah.
Proses Model Perencanaan
INPUT
Fakta Lapangan
Fakta Analisis
Sintesa
Target
Pengalaman
Sumber Daya
PROSES
Penyusunan Model
Draft Model
Implementasi Model
Skenario Kebijakan
Pengujian / Validasi Model
Simulasi Target Kinerja
OUTPUT
Implementasi
Evaluasi
Revisi
Umpan Balik (Feedback)
Permasalahan
Manfaat dari Perencanaan
waktu
Target
Tanpa
Perencanaan
Dengan
PerencanaanOutcome
tnt1
Dengan perencanaan:
• Waktu yang
dibutuhkan untuk
mencapai target
perencanaan lebih
cepat
• Proses nya tidak ada
yang dilewati, hanya
dipercepat saja
Manfaat dari Perencanaan
• Manfaat Perencanaan:
– Tujuan menjadi jelas dan terarah, semua komponen atau elemen-elemen dalam
organisasi akan mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai.
– Semua bagian dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama,
– Mereka juga memahami prosedur apa yang harus dilakukan yang sudah disepakati
dalam perencanaan.
– Sebagai alat menolong dan mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang yang ada,
– membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif
– Manfaat perencanaan lainnya adalah sebagai aktivitas pengawasan, karena pekerjaan
harus berjalan sesuai prosedur kerja masing-masing.
– Membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian, sehingga memperjelas tindakan-
tindakan dan prosedur kerja dan meminimalisir ketidakpastian tersebut.
Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional UU No. 25 tahun 2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
mendukung koordinasi
antarpelaku pembangunan;
menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi baik
antardaerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi
pemerintah maupun antara
Pusat dan Daerah;
menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan;
mengoptimalkan partisipasi
masyarakat; dan
menjamin tercapainya
penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan
Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional UU No. 25 tahun 2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG;
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH; DAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
TAHUNAN.
Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional UU No. 25 tahun 2004
NASIONAL DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga
Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Proses Perencanaan Tahap Perencanaan
1. Proses Politik: Pemilihan langsung Presiden dan
Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (Public Choise
Theory of Planning) → Khususnya penjabaran visi
dan misi dalam RPJM.
2. Proses Teknokratik: Perencanaan yang dilakukan
oleh perencana profesional atau lembaga/unit
organisasi yang secara fungsional melakukan
perencanaan → Khususnya dalam pemantapan
peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana.
3. Proses Partisipatif: perencanaan yang melibatkan
masyarakat (Stakeholders) → a.l. pelaksanaan
musyrenbang.
4. Proses Bottom up dan Top Down: Perencanaan
yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari
bawah ke atas dalam Hirarchi pemerintahan.
1. Penyusunan Rencana:
• Rancangan rencana pembangunan
nasional/daerah.
• Rancangan rencana kerja Dep/lembaga SKPD
Musyrenbang
• Rancangan akhir rencana pembangunan.
2. Penetapan Rencana:
• RPJP Nasional dengan UU dan RPJP Daerah
dengan Perda
• RPJM dengan peraturan Presiden/ Kepala Daerah
• RKP/RKPD dengan peraturan Presiden/Kepala
Daerah.
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Kinerja
UU No.23 Th. 2014, Pasal 263- 264
RPJPD
Renstra
RPJMD
Renja
RKPDPerencanaan
Pembangunan
Daerah
Rencana
Pembangunan
Daerah
Rencana
Perangkat
Daerah
memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD
ditetapkan.
ditetapkan kepala daerah setelah RKPD
ditetapkan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
ditetapkan dengan Perkada
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah
jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJPN dan RTRW.
Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6
(enam) bulan setelah RPJPD periode
sebelumnya berakhir
UU No.23 Th. 2014, Pasal 272-
273
Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6
(enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih
dilantik
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
STAKEHOLDER
ANALYSIS
STAKEHOLDER
ANALYSIS
Kerjasama 5 Komponen / Penta helix :
1. Akademisi
2. Media
3. Pemerintah Daerah
4. Masyarakat
5. Swasta
PEMETAAN KEMITRAAN
Orang, kelompok atau organisasi yang mempunyai
kepentingan terhadap sumber daya/proses/jasa/intervensi
Atau yang dipengaruhi atau mempengaruhi sumber
daya/proses/jasa/intervensi
Mengapa
Untuk
menentukan
siapa yang
seharusnya ikut
berpartisipasi
dalam proses
Untuk
menentukan
bagaimana tiap
pihak
seharusnya
berpartisipasi
Menilai cara
yang paling
tepat untuk
berpartisipasi
Menilai
kemampuan
para pihak untuk
berpartisipasi
Mendukung
peningkatan
kemampuan
Untuk
menfasilitasi
proses multi-
stakeholder
process
MENGAPA PERLU
MELAKUKAN
STAKEHOLDER
ANALYSIS
MANAGEMENT STAKEHOLDER
Identifikasi SH: siapa mereka?
Apa kepentingan, peran, hak
dan kewajiban?
Identifikasi posisi: berapa besar
kepentingan mereka?
Identifikasi posisi: berapa besar
pengaruh mereka?
Analisis: kekuatan; hubungan
dan keterkaitan; kemampuan;
dampak kegiatan SH;
penguasaan atas SDA;
kerentanan dan tingkat
pemberdayaan; peluang konflik
dan kerjasama antar SH
IDENTIFIKASI DAN
ANALISIS
STAKEHOLDER
Power / interest grid
• berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan stakeholder
berdasarkan hasil / outcome proyek.
Power / influence grid
• berdasarkan tingkat kekuasaan dan pengaruh / keterlibatan mereka
dalam proyek.
Influence / impact grid
• berdasarkan tingkat pengaruh / keterlibatan di proyek dan kemampuan
mereka untuk memberikan besaran dampak terhadap proyek (rencana –
pelaksanaan).
Salience model
• yang menjelaskan kelas stakeholder berdasarkan kekuasaannya (power),
tingkat kepentingan (urgency), dan legitimasi
METODE
PEMETAAN
STAKEHOLDER
POWER / INTEREST
Pengaruh
Rendah
Pengaruh
Tinggi
Kepentingan
rendah
Kelompok stakeholder
yang paling rendah
prioritasnya
Kelompok yang
bermanfaat untuk
merumusan atau
menjembatani keputusan
dan opini
Kepentingan
tinggi
Kelompok Stakeholder
yang penting namun
barangkali perlu
pemberdayaan
Kelompok stakeholder
yang paling kritis
Sumber: adaptasi dari Tools to Support
Participatory Urban Decision Making, UNCHS Habitat, Kenya, 2001
POWER / INFLUENCE
INFLUENCE & IMPACT
SALIANCE MODEL
PRIORITAS
STAKEHOLDER
STRATEGI ENGAGEMENT /
PENDEKATAN STAKEHOLDER
Inform
ation
sharing
:
Menyediakan
informasi dan
persyaratan
lainnya
Consult
ation :
aktif
berkonsultasi
terhadap
kebutuhan
mereka
Collabo
ration:
bekerja sama
dalam
mengelola
kegiatan
PRAKTIK
Tentukan isu yang akan
diselesaikan
(perubahan perilaku
atau kesehatan
lingkungan)
Identifikasi dan analisis
stakeholder
Pemetaan stakeholder
dalam bentuk kuadran
Manajemen
stakeholder
Susun RUK
IDENTIFIKASI & ANALISIS STAKEHOLDER
No Stakeholder Internal Eksternal Posisi Interest Resources Power Leadership
S N O Adv Dis. Adv Quality Ability 3 2 1 Y N
3 2 1 3 2 1
Keterangan:
S: Support
N: Netral
O: Oponen
Identifikasi dan beri nomor urut setiap
stakeholder, petakan sesuai kondisi
stakeholder
importanceofstakeholders
Influence of stakeholders
PEMETAAN STAKEHOLDER DALAM KUADRAN
MANAJEMEN STAKEHOLDER
No Stakeholder Metode Pendekatan
Inform Consult Collaborate
Identifikasi metode pendekatan apakah dengan metode inform,
consult atau collaborate
PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN
No Uraian Tujuan Sasaran Bentuk
Kegiatan
Rincian
Kebutuhan
Biaya Sumber
Anggaran
PJ
PROBLEM
ANALYSIS
PROBLEM ANALYSIS: PROBLEM TREE
OBJECTIVE
ANALYSIS
OBJECTIVE ANALYSIS : OBJECTIVE TREE
HUBUNGAN PROBLEM TREE DENGAN OBJECTIVE TREE
PROJECT
SELECTION
Project Selection pada
dasarnya adalah proses
penentuan strategi, yang
lebih dikenal dengan
nama strategy analysis
Strategy analysis adalah
proses untuk memilih
strategi dari objective
dan cara/means
Buat pengelompokan
means, dan beri nama
setiap
pendekatan/strategi
PROJECT SELECTION
ANALISYS STRATEGY
PROJECT
DESIGN MATRIX (PDM)
Output LFA: Project Design Matrix
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Tipologi dan paradigma perencanaan
Tipologi dan paradigma perencanaanTipologi dan paradigma perencanaan
Tipologi dan paradigma perencanaanardinmarL
 
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan DaerahAspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
2. analisis permasalahan dan isu strategis
2. analisis permasalahan dan isu strategis2. analisis permasalahan dan isu strategis
2. analisis permasalahan dan isu strategisbtkipkalteng
 
Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think TankAnalis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think TankTri Widodo W. UTOMO
 
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDIKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDDadang Solihin
 
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMDSinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMDDadang Solihin
 
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di KalimantanKajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di KalimantanTri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Dadang Solihin
 
Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah
Percepatan Penyerapan Anggaran DaerahPercepatan Penyerapan Anggaran Daerah
Percepatan Penyerapan Anggaran DaerahDadang Solihin
 
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDKesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDDadang Solihin
 
Pengalihan JF Peneliti ke JF Analis Kebijakan
Pengalihan JF Peneliti ke JF Analis KebijakanPengalihan JF Peneliti ke JF Analis Kebijakan
Pengalihan JF Peneliti ke JF Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanPembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahPeran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Review Renstra BPOM 2015-2019
Review Renstra BPOM 2015-2019Review Renstra BPOM 2015-2019
Review Renstra BPOM 2015-2019Dadang Solihin
 
Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah
Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang DaerahOptimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah
Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang DaerahDadang Solihin
 
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan DaerahKebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan DaerahDadang Solihin
 
Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif
Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Mewujudkan Pemerintahan yang EfektifOptimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif
Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan yang EfektifDadang Solihin
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
 
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Dadang Solihin
 

What's hot (20)

EBP dan Kaitannya dengan IKK
EBP dan Kaitannya dengan IKKEBP dan Kaitannya dengan IKK
EBP dan Kaitannya dengan IKK
 
Tipologi dan paradigma perencanaan
Tipologi dan paradigma perencanaanTipologi dan paradigma perencanaan
Tipologi dan paradigma perencanaan
 
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan DaerahAspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
 
2. analisis permasalahan dan isu strategis
2. analisis permasalahan dan isu strategis2. analisis permasalahan dan isu strategis
2. analisis permasalahan dan isu strategis
 
Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think TankAnalis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
 
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDIKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
 
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMDSinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
 
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di KalimantanKajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
 
Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah
Percepatan Penyerapan Anggaran DaerahPercepatan Penyerapan Anggaran Daerah
Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah
 
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDKesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
 
Pengalihan JF Peneliti ke JF Analis Kebijakan
Pengalihan JF Peneliti ke JF Analis KebijakanPengalihan JF Peneliti ke JF Analis Kebijakan
Pengalihan JF Peneliti ke JF Analis Kebijakan
 
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanPembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
 
Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahPeran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
 
Review Renstra BPOM 2015-2019
Review Renstra BPOM 2015-2019Review Renstra BPOM 2015-2019
Review Renstra BPOM 2015-2019
 
Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah
Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang DaerahOptimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah
Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah
 
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan DaerahKebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah
 
Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif
Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Mewujudkan Pemerintahan yang EfektifOptimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif
Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
 

Similar to Project cycle management untuk renstra

RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Dadang Solihin
 
Penyusunan Grand Design P2TKI 2014 - 2025
Penyusunan Grand Design P2TKI 2014  - 2025Penyusunan Grand Design P2TKI 2014  - 2025
Penyusunan Grand Design P2TKI 2014 - 2025Dadang Solihin
 
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPDParadigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPDDadang Solihin
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRDDadang Solihin
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRDDadang Solihin
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Global
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah  di Era Global Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah  di Era Global
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Global Dadang Solihin
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Dadang Solihin
 
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dadang Solihin
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Dadang Solihin
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahOptimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahDadang Solihin
 
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMemahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDPenyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDDadang Solihin
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 

Similar to Project cycle management untuk renstra (20)

RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
 
Penyusunan Grand Design P2TKI 2014 - 2025
Penyusunan Grand Design P2TKI 2014  - 2025Penyusunan Grand Design P2TKI 2014  - 2025
Penyusunan Grand Design P2TKI 2014 - 2025
 
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPDParadigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Global
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah  di Era Global Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah  di Era Global
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Global
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
 
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahOptimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
 
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMemahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDPenyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 

More from Zakiah dr

MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024Zakiah dr
 
Kota Depok Dalam Angka 2021.pdf
Kota Depok Dalam Angka 2021.pdfKota Depok Dalam Angka 2021.pdf
Kota Depok Dalam Angka 2021.pdfZakiah dr
 
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdf
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdfPERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdf
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdfZakiah dr
 
Kota Depok Dalam Angka 2022.pdf
Kota Depok Dalam Angka 2022.pdfKota Depok Dalam Angka 2022.pdf
Kota Depok Dalam Angka 2022.pdfZakiah dr
 
KEPERAWATAN 2023_INDIKASI, KONTRAINDIKASI,DOSIS OBAT.pptx
KEPERAWATAN 2023_INDIKASI, KONTRAINDIKASI,DOSIS OBAT.pptxKEPERAWATAN 2023_INDIKASI, KONTRAINDIKASI,DOSIS OBAT.pptx
KEPERAWATAN 2023_INDIKASI, KONTRAINDIKASI,DOSIS OBAT.pptxZakiah dr
 
KEPERAWATAN 2023_PENGGOLONGAN OBAT.pptx
KEPERAWATAN 2023_PENGGOLONGAN OBAT.pptxKEPERAWATAN 2023_PENGGOLONGAN OBAT.pptx
KEPERAWATAN 2023_PENGGOLONGAN OBAT.pptxZakiah dr
 
IMPLEMENTASI KTR_NOTC 23052023.pptx
IMPLEMENTASI KTR_NOTC 23052023.pptxIMPLEMENTASI KTR_NOTC 23052023.pptx
IMPLEMENTASI KTR_NOTC 23052023.pptxZakiah dr
 
TANTANGAN SDMK TRANSFORMASI KESEHATAN_13052023.pptx
TANTANGAN SDMK TRANSFORMASI KESEHATAN_13052023.pptxTANTANGAN SDMK TRANSFORMASI KESEHATAN_13052023.pptx
TANTANGAN SDMK TRANSFORMASI KESEHATAN_13052023.pptxZakiah dr
 
HAJI SEHAT HAJI MABRUR 2023.pptx
HAJI SEHAT HAJI MABRUR 2023.pptxHAJI SEHAT HAJI MABRUR 2023.pptx
HAJI SEHAT HAJI MABRUR 2023.pptxZakiah dr
 
Kota depok dalam angka 2020, penyediaan data untuk perencanaan pembangunan
Kota depok dalam angka 2020, penyediaan data untuk perencanaan pembangunanKota depok dalam angka 2020, penyediaan data untuk perencanaan pembangunan
Kota depok dalam angka 2020, penyediaan data untuk perencanaan pembangunanZakiah dr
 
Tracing testing vaksinasi covid 19
Tracing testing vaksinasi covid 19Tracing testing vaksinasi covid 19
Tracing testing vaksinasi covid 19Zakiah dr
 
Program Kesehatan Ausrem Kota Depok di Masa Pandemi Covid-19
Program Kesehatan Ausrem Kota Depok di Masa Pandemi Covid-19Program Kesehatan Ausrem Kota Depok di Masa Pandemi Covid-19
Program Kesehatan Ausrem Kota Depok di Masa Pandemi Covid-19Zakiah dr
 
Update covid 19 pada anak di depok nf
Update covid 19 pada anak di depok nfUpdate covid 19 pada anak di depok nf
Update covid 19 pada anak di depok nfZakiah dr
 
Manajemen kesehatan
Manajemen kesehatanManajemen kesehatan
Manajemen kesehatanZakiah dr
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakipZakiah dr
 
Tracing testing treatment covid 19
Tracing testing treatment covid 19Tracing testing treatment covid 19
Tracing testing treatment covid 19Zakiah dr
 
WEBINAR : NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN
WEBINAR : NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATANWEBINAR : NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN
WEBINAR : NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATANZakiah dr
 
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilutSistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilutZakiah dr
 
Kota depok dalam angka 2019
Kota depok dalam angka 2019Kota depok dalam angka 2019
Kota depok dalam angka 2019Zakiah dr
 
Tantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksi
Tantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksiTantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksi
Tantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksiZakiah dr
 

More from Zakiah dr (20)

MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
 
Kota Depok Dalam Angka 2021.pdf
Kota Depok Dalam Angka 2021.pdfKota Depok Dalam Angka 2021.pdf
Kota Depok Dalam Angka 2021.pdf
 
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdf
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdfPERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdf
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdf
 
Kota Depok Dalam Angka 2022.pdf
Kota Depok Dalam Angka 2022.pdfKota Depok Dalam Angka 2022.pdf
Kota Depok Dalam Angka 2022.pdf
 
KEPERAWATAN 2023_INDIKASI, KONTRAINDIKASI,DOSIS OBAT.pptx
KEPERAWATAN 2023_INDIKASI, KONTRAINDIKASI,DOSIS OBAT.pptxKEPERAWATAN 2023_INDIKASI, KONTRAINDIKASI,DOSIS OBAT.pptx
KEPERAWATAN 2023_INDIKASI, KONTRAINDIKASI,DOSIS OBAT.pptx
 
KEPERAWATAN 2023_PENGGOLONGAN OBAT.pptx
KEPERAWATAN 2023_PENGGOLONGAN OBAT.pptxKEPERAWATAN 2023_PENGGOLONGAN OBAT.pptx
KEPERAWATAN 2023_PENGGOLONGAN OBAT.pptx
 
IMPLEMENTASI KTR_NOTC 23052023.pptx
IMPLEMENTASI KTR_NOTC 23052023.pptxIMPLEMENTASI KTR_NOTC 23052023.pptx
IMPLEMENTASI KTR_NOTC 23052023.pptx
 
TANTANGAN SDMK TRANSFORMASI KESEHATAN_13052023.pptx
TANTANGAN SDMK TRANSFORMASI KESEHATAN_13052023.pptxTANTANGAN SDMK TRANSFORMASI KESEHATAN_13052023.pptx
TANTANGAN SDMK TRANSFORMASI KESEHATAN_13052023.pptx
 
HAJI SEHAT HAJI MABRUR 2023.pptx
HAJI SEHAT HAJI MABRUR 2023.pptxHAJI SEHAT HAJI MABRUR 2023.pptx
HAJI SEHAT HAJI MABRUR 2023.pptx
 
Kota depok dalam angka 2020, penyediaan data untuk perencanaan pembangunan
Kota depok dalam angka 2020, penyediaan data untuk perencanaan pembangunanKota depok dalam angka 2020, penyediaan data untuk perencanaan pembangunan
Kota depok dalam angka 2020, penyediaan data untuk perencanaan pembangunan
 
Tracing testing vaksinasi covid 19
Tracing testing vaksinasi covid 19Tracing testing vaksinasi covid 19
Tracing testing vaksinasi covid 19
 
Program Kesehatan Ausrem Kota Depok di Masa Pandemi Covid-19
Program Kesehatan Ausrem Kota Depok di Masa Pandemi Covid-19Program Kesehatan Ausrem Kota Depok di Masa Pandemi Covid-19
Program Kesehatan Ausrem Kota Depok di Masa Pandemi Covid-19
 
Update covid 19 pada anak di depok nf
Update covid 19 pada anak di depok nfUpdate covid 19 pada anak di depok nf
Update covid 19 pada anak di depok nf
 
Manajemen kesehatan
Manajemen kesehatanManajemen kesehatan
Manajemen kesehatan
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakip
 
Tracing testing treatment covid 19
Tracing testing treatment covid 19Tracing testing treatment covid 19
Tracing testing treatment covid 19
 
WEBINAR : NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN
WEBINAR : NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATANWEBINAR : NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN
WEBINAR : NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN
 
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilutSistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
 
Kota depok dalam angka 2019
Kota depok dalam angka 2019Kota depok dalam angka 2019
Kota depok dalam angka 2019
 
Tantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksi
Tantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksiTantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksi
Tantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksi
 

Project cycle management untuk renstra

  • 1. Project Cycle Management dr. Zakiah, MKM Depok, 1 Desember 2020
  • 3. PENGERTIAN PERENCANAAN (UU No. 25/2004) suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
  • 4. Proses Model Perencanaan INPUT Fakta Lapangan Fakta Analisis Sintesa Target Pengalaman Sumber Daya PROSES Penyusunan Model Draft Model Implementasi Model Skenario Kebijakan Pengujian / Validasi Model Simulasi Target Kinerja OUTPUT Implementasi Evaluasi Revisi Umpan Balik (Feedback) Permasalahan
  • 5. Manfaat dari Perencanaan waktu Target Tanpa Perencanaan Dengan PerencanaanOutcome tnt1 Dengan perencanaan: • Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target perencanaan lebih cepat • Proses nya tidak ada yang dilewati, hanya dipercepat saja
  • 6. Manfaat dari Perencanaan • Manfaat Perencanaan: – Tujuan menjadi jelas dan terarah, semua komponen atau elemen-elemen dalam organisasi akan mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai. – Semua bagian dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama, – Mereka juga memahami prosedur apa yang harus dilakukan yang sudah disepakati dalam perencanaan. – Sebagai alat menolong dan mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang yang ada, – membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif – Manfaat perencanaan lainnya adalah sebagai aktivitas pengawasan, karena pekerjaan harus berjalan sesuai prosedur kerja masing-masing. – Membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian, sehingga memperjelas tindakan- tindakan dan prosedur kerja dan meminimalisir ketidakpastian tersebut.
  • 7. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
  • 8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH; DAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN.
  • 9. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 25 tahun 2004 NASIONAL DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
  • 10. Proses Perencanaan Tahap Perencanaan 1. Proses Politik: Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (Public Choise Theory of Planning) → Khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM. 2. Proses Teknokratik: Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan → Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana. 3. Proses Partisipatif: perencanaan yang melibatkan masyarakat (Stakeholders) → a.l. pelaksanaan musyrenbang. 4. Proses Bottom up dan Top Down: Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam Hirarchi pemerintahan. 1. Penyusunan Rencana: • Rancangan rencana pembangunan nasional/daerah. • Rancangan rencana kerja Dep/lembaga SKPD Musyrenbang • Rancangan akhir rencana pembangunan. 2. Penetapan Rencana: • RPJP Nasional dengan UU dan RPJP Daerah dengan Perda • RPJM dengan peraturan Presiden/ Kepala Daerah • RKP/RKPD dengan peraturan Presiden/Kepala Daerah. 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 4. Evaluasi Kinerja
  • 11. UU No.23 Th. 2014, Pasal 263- 264 RPJPD Renstra RPJMD Renja RKPDPerencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Perkada penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir UU No.23 Th. 2014, Pasal 272- 273 Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 19. STAKEHOLDER ANALYSIS Kerjasama 5 Komponen / Penta helix : 1. Akademisi 2. Media 3. Pemerintah Daerah 4. Masyarakat 5. Swasta PEMETAAN KEMITRAAN Orang, kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap sumber daya/proses/jasa/intervensi Atau yang dipengaruhi atau mempengaruhi sumber daya/proses/jasa/intervensi
  • 20. Mengapa Untuk menentukan siapa yang seharusnya ikut berpartisipasi dalam proses Untuk menentukan bagaimana tiap pihak seharusnya berpartisipasi Menilai cara yang paling tepat untuk berpartisipasi Menilai kemampuan para pihak untuk berpartisipasi Mendukung peningkatan kemampuan Untuk menfasilitasi proses multi- stakeholder process MENGAPA PERLU MELAKUKAN STAKEHOLDER ANALYSIS
  • 22. Identifikasi SH: siapa mereka? Apa kepentingan, peran, hak dan kewajiban? Identifikasi posisi: berapa besar kepentingan mereka? Identifikasi posisi: berapa besar pengaruh mereka? Analisis: kekuatan; hubungan dan keterkaitan; kemampuan; dampak kegiatan SH; penguasaan atas SDA; kerentanan dan tingkat pemberdayaan; peluang konflik dan kerjasama antar SH IDENTIFIKASI DAN ANALISIS STAKEHOLDER
  • 23. Power / interest grid • berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan stakeholder berdasarkan hasil / outcome proyek. Power / influence grid • berdasarkan tingkat kekuasaan dan pengaruh / keterlibatan mereka dalam proyek. Influence / impact grid • berdasarkan tingkat pengaruh / keterlibatan di proyek dan kemampuan mereka untuk memberikan besaran dampak terhadap proyek (rencana – pelaksanaan). Salience model • yang menjelaskan kelas stakeholder berdasarkan kekuasaannya (power), tingkat kepentingan (urgency), dan legitimasi METODE PEMETAAN STAKEHOLDER
  • 24. POWER / INTEREST Pengaruh Rendah Pengaruh Tinggi Kepentingan rendah Kelompok stakeholder yang paling rendah prioritasnya Kelompok yang bermanfaat untuk merumusan atau menjembatani keputusan dan opini Kepentingan tinggi Kelompok Stakeholder yang penting namun barangkali perlu pemberdayaan Kelompok stakeholder yang paling kritis Sumber: adaptasi dari Tools to Support Participatory Urban Decision Making, UNCHS Habitat, Kenya, 2001 POWER / INFLUENCE
  • 28. STRATEGI ENGAGEMENT / PENDEKATAN STAKEHOLDER Inform ation sharing : Menyediakan informasi dan persyaratan lainnya Consult ation : aktif berkonsultasi terhadap kebutuhan mereka Collabo ration: bekerja sama dalam mengelola kegiatan
  • 29. PRAKTIK Tentukan isu yang akan diselesaikan (perubahan perilaku atau kesehatan lingkungan) Identifikasi dan analisis stakeholder Pemetaan stakeholder dalam bentuk kuadran Manajemen stakeholder Susun RUK
  • 30. IDENTIFIKASI & ANALISIS STAKEHOLDER No Stakeholder Internal Eksternal Posisi Interest Resources Power Leadership S N O Adv Dis. Adv Quality Ability 3 2 1 Y N 3 2 1 3 2 1 Keterangan: S: Support N: Netral O: Oponen Identifikasi dan beri nomor urut setiap stakeholder, petakan sesuai kondisi stakeholder
  • 32. MANAJEMEN STAKEHOLDER No Stakeholder Metode Pendekatan Inform Consult Collaborate Identifikasi metode pendekatan apakah dengan metode inform, consult atau collaborate
  • 33. PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN No Uraian Tujuan Sasaran Bentuk Kegiatan Rincian Kebutuhan Biaya Sumber Anggaran PJ
  • 36.
  • 38. OBJECTIVE ANALYSIS : OBJECTIVE TREE
  • 39.
  • 40. HUBUNGAN PROBLEM TREE DENGAN OBJECTIVE TREE
  • 42. Project Selection pada dasarnya adalah proses penentuan strategi, yang lebih dikenal dengan nama strategy analysis Strategy analysis adalah proses untuk memilih strategi dari objective dan cara/means Buat pengelompokan means, dan beri nama setiap pendekatan/strategi PROJECT SELECTION
  • 45. Output LFA: Project Design Matrix