Dokumen tersebut membahas tantangan dan peluang upaya kesehatan reproduksi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM kesehatan dan pembiayaan, sedangkan peluangnya termasuk regulasi terkait kesehatan reproduksi dan indikator kinerja yang mendukung."
1. TANTANGAN & PELUANG
LULUSAN KESEHATAN REPRODUKSI
DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
dr. Enny Ekasari, MARS
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Depok
4. Latar Belakang
(WHO Convention, 1948)
“Kesehatan sebagai hak
fundamental setiap manusia”
URUSAN BIDANG KESEHATAN
Memahami kesehatan sebagai hak asasi manusia
menciptakan kewajiban hukum pada negara untuk
memastikan setiap orang harus memiliki akses ke
layanan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan
dan di mana mereka membutuhkannya, tanpa
menderita kesulitan keuangan.
4
5. Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Daerah
Upaya Kesehatan SDMK
Sediaan Farmasi,
Alkes, Makanan
dan Minuman
Pemberdayaan
Masyarakat
• Penerbitan izin praktek
& izin kerja Nakes
• Perencanaan&Pengem
bangan SDMK untuk
UKP dan UKM tk. Kota
• Penerbitan izin apotek, toko
obat,alkes&optikal, UMOT
• Penerbitan sertifikasi produksi alkes & PKRT
kelas 1 tertentu
• Penerbitan izin produksi Makmin PIRT
• Pengawasan Post market makanan
minuman industri RT
• Pemberdayaan
masyarakat melalui
tokoh, kelompok
masyarakat, organisasi
swadaya masyarakat dan
dunia usaha tk. Kota,
• Pengelolaan UKP dan
rujukan tk. Kota
Pengelolaan UKM dan
rujukan tk. Kota
• Penerbitan izin RS C&D dan
Fasyankes tk. Kota
LATAR BELAKANG (2)
6. SDM K
Farmasi, Alkes dan
makanan
Litbang
Pemberdayaan
Masyarakat
Manajemen
Kesehatan
Pembiayaan
Kesehatan
Upaya
Kesehatan
•Perbaikan status
kesehatan
•Peningkatan status
gizi masyarakat
•Perlindungan
finansial
•Responsiveness
sistem kesehatan
6
Derajat
Kesehatan
Transisi Demografi, Asean Ec. Comm, Perubahan Iklim, Post-2015 Agenda, Middle Income Trap
Landasan Pikir: Sistem Kesehatan Nasional
(Perpres No 72/2012)
Salah satu Upaya :
Upaya Kesehatan Reproduksi
11. 12
ARAHKEBIJAKANRPJMN2020-2024
Peningkatan
kesehatan ibu,
anak KB, dan
kesehatan
reproduksi
Percepatan
perbaikan
gizi
masyarakat
Peningkatan
pengendalian
penyakit
Penguatan
Gerakan
Masyarakat
Hidup Sehat
(Germas)
Peningkatan
pelayanan
kesehatan dan
pengawasan obat
dan makanan
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan
kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan
preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi
STRATEGI RPJMN 2020-2024
12. SASARAN & STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 3
Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan menuju Cakupan Kesehatan Semesta (1)
13. SASARAN & STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 3
Memingkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan menuju Cakupan Kesehatan Semesta (2)
18. Indikator yang dinilai dari
Upaya Kesehatan Reproduksi
Indeks
Kesehatan
SPM Bidang
Kesehatan
Riskesdas
IPKM
Indikator
PIS-PK
Indikator
Kinerja Daerah
(IKD)
19. 19
1. PELAYANAN
KESEHATAN IBU
HAMIL
2. PELAYANAN
KESEHATAN IBU
BERSALIN
3. PELAYANAN
KESEHATAN BAYI
BARU LAHIR
4. PELAYANAN
KESEHATAN BALITA
5. PELAYANAN KESEHATAN
PADA USIA PEND. DASAR
6. PELAYANAN KESEHATAN
PADA USIA PRODUKTIF
7. PELAYANAN KESEHATAN
PADA USIA LANJUT
8. PELAYANAN KESEHATAN
PENDERITA HIPERTENSI
9. PELAYANAN KESEHATAN
PENDERITA DM
10. UPAYA KESEHATAN JIWA
PADA ODJ BERAT
11. PELAYANAN KESEHATAN
ORANG DENGAN TB
12. PELAYANAN KESEHATAN
ORANG DENGAN RISIKO
TERINFEKSI HIV
SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
PP Nomor 2 Tahun 2018; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019
20. Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas)
Masa kehamilan
• terdiri dari; pelayanan kesehatan ibu hamil (ANC K1, K1 ideal
dan K4), tenaga dan tempat pemberi layanan ANC, komponen ANC, tes
laboratorium untuk ibu hamil, serta gangguan/ komplikasi selama masa kehamilan.
Saat persalinan
• terdiri dari; penolong persalinan, tempat persalinan, metode
persalinan, sumber biaya persalinan dan gangguan/ komplikasi pada saat
bersalin.
Masa nifas
• terdiri dari; layanan ibu nifas (KF1, KF2, KF3 dan KF lengkap),
pemberian vitamin A, dan gangguan/komplikasi pada masa nifas.
Layanan KB setelah bersalin
21. Indeks Pembangunan Kesehatan
Masyarakat (IPKM)
• Proporsi pasangan usia subur umur 15-49 tahun yang menggunakan alat
kontrasepsi dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). MKJP terdiri dari
metode sterilisasi pria, sterilisasi wanita, IUD/AKDR/spiral, susuk/implant.
Penggunaan alat kontrasepsi
• Proporsi wanita usia subur (10-54 tahun) yang melakukan pemeriksaan kehamilan
oleh tenaga kesehatan dengan frekuensi minimal 1 kali pada trimester pertama,
minimal 1 kali di trimester kedua, dan minimal 2 kali pada trimester ketiga.
Pemeriksaan kehamilan
• Proporsi wanita usia subur umur 15-49 tahun (hamil dan tidak hamil) yang diukur
lingkar lengan atas saat survey. Kriteria Kurang Energi Kronis (KEK) jika lingkar
lengan atas menunjukkan kurang dari 23,5 centimeter.
Kurang Energi Kronis (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS)
23. Seluruh sub indeks mengalami perbaikan, Rentang yang paling bagus (paling kecil)
adalah pada sub indeks kesehatan reproduksi.
IPKM Provinsi Jawa Barat 2018
29. VISI MISI KOTA
DEPOK
VISI
MISI
Terwujudnya Kota Depok Yang Unggul, Nyaman Dan
Religius
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan
transparan.
• Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya
saing.
• Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
• Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata,
berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai
agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta
meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
30. ISU STRATEGIS
PERMASALAHAN ISU STRATEGIS
Belum terselenggaranya pengelolaan Dinas
secara akuntabel.
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang
akuntabel
Masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan
dan kualitas pelayanan kesehatan Penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau
dan bermutu
Belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC)
Masih terdapatnya Kematian Ibu dan Bayi
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkatnya kasus penyakit menular dan tidak
menular serta munculnya penyakit menular lain
emerging & re-emerging)
Masih terdapatnya masyarakat yang belum
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan
Kota Sehat
Masih terdapat Balita dengan Stunting dan Gizi
31. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN/
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang
profesional dan Tata
Dinkes yang akuntabel
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik yang
profesional dan tata
Dinas Kesehatan yang
akuntabel
Predikat SAKIP DINKES
Jumlah Unit Layanan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat.
Meningkatnya
dan mutu layanan
kesehatan
IKM
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
AKI
AKB
Tingkat Tatanan Kota Sehat
TUJUAN, SASARAN &
INDIKATOR SASARAN
DINAS KESEHATAN TAHUN
2016-2021
32. Indikator Kinerja Dinas
Kesehatan
Kota Depok Tahun 2014-
2018
73.96
73.98
74.01
74.04
2014 2015 2016 2017
ANGKA KEMATIAN IBU ANGKA KEMATIAN BAYI ANGKA HARAPAN HIDUP
17 14 16 20 18
2014 2015 2016 2017 2018
AKI
Series1
83
62
92
72 67
2014 2015 2016 2017 2018
AKB
Series1
0.06
20
0.06
21
0.06
37
0.06
40
0.06
09
2014 2015 2016 2017 2018
PREVALENSI GIZI BUR
33. INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN
MASYARAKAT (IPKM)
• adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk
menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung
maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang
dan sehat.
DEFINISI IPKM
Sub Indeks IPKM
Kesehatan
Balita
Kesehatan
Reproduksi
Pelayanan
Kesehatan
Perilaku
Kesehatan
Penyakit
Tidak
Menular
Penyakit
Menular
Kesehatan
Lingkungan
34. 0,6181
(2013)
0,6676
(2018)
Peringkat 2013 2108 Kategori
Peringkat
Kab/Kota dalam
Nasional
44 49
Peringkat
Kab/Kota dalam
Provinsi
2 4
Peringkat Kota
dalam Kota
34 36
IPKM KOTA DEPOK TAHUN
2018
35. Sub Indeks 2013 2018 Kategori
Kesehatan Balita 0,7157 0,7787
Kesehatan Reproduksi 0,5402 0,6309
Pelayanan Kesehatan 0,5362 0,5582
Perilaku Kesehatan 0,3864 0,4926
Penyakit Tidak Menular 0,5271 0,3542
Penyakit Menular 0,7931 0,8745
Kesehatan Lingkungan 0,8278 0,9839
SUB INDEKS IPKM KOTA DEPOK TAHUN 2018
36. INDIKATOR KOTA DEPOK JAWA BARAT
Proporsi Penggunaan alat kontrasepsi (MKJP) 23.3% 17%
Cakupan Pemeriksaan Kehamilan (K4) 85.7% 79.7%
Prevalensi KEK pada Wanita Usia Subur 13.3% 12.6%
INDIKATOR KESEHATAN REPRODUKSI
PADA IPKM KOTA DEPOK TAHUN 2018
38. Permasalahan Kesehatan
Reproduksi
Pengetahuan tentang
Kesehatan Reproduksi,
Kesehatan Ibu Hamil
dan Bersalin Kesehatan
Bayi dan Balita terbatas
Keterbatasan SDM K
(Kuantitas dan Kualitas)
Pembiayaan kesehatan
dalam upaya kesehatan
reproduksi belum
optiomal
Koordinasi Lintas
Program belum optimal
Pemberdayaan
Masyarakat belum
optimal
dsb
41. Deskripsi Singkat
Deskripsi
•Kegiatan inovasi yang diambil
untuk mengatasi masalah
kematian bayi dan ibu
•Organisasi kader yang di SK
kan oleh Lurah untuk
memantau warga di
lingkungan dari sejak hamil,
melahirkan sampai selesai
ASI Eksklusif
Tujuan
•Agar bumil dapat menjalankan
proses kehamilan dan
persalinan secara aman
•Agar dapat mendeteksi resiko
yang terjadi pada saat
kehamilan dan persalinan
•Agar terpantau dengan baik
pemberian ASI Esklusif
Tugas
•Mendata ibu hamil di setiap
RW
•Mendata ibu bersalin di
Faskes
•Mendata ibu bersalin yang
tidak di Faskes
•Melaporkan setiap bulan ibu
hamil baru dan ibu bersalin
Stakeholder
•Lintas Program :
•PROMKES,
•GIZI,
•KESLING
•Lintas Sektor :
•KELURAHAN/KECAMATAN,
•ORGANISASI PROFESI,
•PKK,
•FKKS, POKJA KELURAHAN
SEHAT
•PPTI , WPA
Tahapan
•Membuat WA grup sabulin
•Pemanfaatan media sosial
berbayar (IG, WA, Fb)
•Mendata bumil resti
•Melaporkan jumlah bayi ASI
esklusif dan tidak esklusif
•Menanam pohon
katuk/bayam merah di setiap
rumah yang terdeteksi ada
ibu hamil
•Menjadi pendamping minum
tablet Fe pada ibu hamil
dengan anemia
43. Take Home Message
Upaya Kesehatan Reproduksi sangat mempengaruhi peningkatan derajat
kesehatan
Kompetensi Tenaga Kesehatan Masyarakat Pokdi Kesehatan Reproduksi
diupayakan dapat menjawab peningkatan indikator kinerja terkait Upaya
Kesehatan Reproduksi , baik indikator dalam skala Global, Nasional maupun Lokal
Penguatan Kemampuan Penggerakkan Mesin Birokrasi dan Mesin Sosial dalam
Upaya Kesehatan Reproduksi
46. Barang siapa melakukan hal
baru yang baik maka ia
mendapat pahalanya dan
mendapat pula pahala orang
lain yang mengerjakan hal baru
yang baik itu
Editor's Notes
Salah satu hak fundamental adalah kesehatan, maka dari itu, negara harus hadir dalam memberikan hak fundamental tersebut, dengan demikian, URUSAN KESEHATAN menjadi Urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh suatu Pemerintahan
Berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan wajib yang harus diselenggarakan tsb, merupakan urusan konkuren, yaitu urusan yang dbagi tanggung jawabnya antara Pusat, Provinsi dan Daerah. Untuk kab/Kota terdapat 4 sub urusan, yaitu Upaya Kesehatan, SDMK, Sediaan Farmalkesmakmin dan Pemnerdayaan Masyarakat. Upaya Kesehatan reproduksi merupakan salah satu variabel yang harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan Pemda karena menjadi bagian Upaya Kesehatan, baik dalam bentuk UKM, maupun UKP serta penyelenggaraannya mempedomani Sistem Kesehatan daerah
Apakah sistem kesehatan daerah itu? Acuannya adalah Perpres 72 / 2012, dimana salah satu sub sistemnnya adalah UPAYA KESEHATAN, dan salah satu upayanya adalaha UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI. Maka dari itu, dalam menyelenggarakannya akan kita hadapi TANTANGAN DAN PELUANG
Salah satu tantangan terbesar adalah mewujudkan VISI INDONESIA 2020 yaitu INDONESIA MANDIRI, MAJU ADIL DAN MAKMUR. Hal tsb tidak akan tercapai bila SDM atau masyarakat tidak sehat, salah satunya memiliki KESEHATAN REPRODUKSI yang optimal
Peran Bidang Kesehatan dalam RPJMN ke IV tahun 2020-2024 adalh MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS & BERDAYA SAING
Ada 7 Fokus Pembangunan atau Arah Kebijakan dalam dalam RPJMN 2020 – 2024 terkait Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya saing
yang terkait kesehatan adalah pada arah kebijakan 3 meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (UHC).
Fokus Pembangunan ke-3 tersebut memiliki 5 arah kebijakan, salah satunya Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi
Ada 5 strategi dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju UHC yaitu
Peningkatan KIA, KB dan Kespro
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan Pengendalian Penyakit
Penguatan Germas
Penguatan Sistem Kesehatan dan POM
Sasaran indikator dan target yang telah disepakati sesuai yang sudah diputuskan Kementerian Kesehatan dengan Bappenas dalam RPJMN yaitu ada 20 indiktor dan target masing-masing indikator tersebut.
Indikator antara lain yaitu AKI dari 305 kita menargetkan 183 diharun 2024, begitupun AKB dari 24 menjadi 16, Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi cara modern dari 57,2 menjadi 63,41, Unmet nned KB dari 10,6 persen menjadi 7,4 persen, ASFR 15-19 tahun dari 36 menjadi 18 . Prevalensi stunting pada balita 30,8 persen menjadi 19 persen, Prevalensi wasting pada balita dari 10,2 persen menjadi 7 persen, Indidensi HIV dari 0,24 menjadi 0,18 per 1.000 penduduk.
Sasaran indikator dan target selanjutnya adalah insidensi TB dari 319 menjadi 190 ditahun 2024, eliminasi malaria 285 kabupaten/kota turun menjadi 405 kabupaten kota. Persentase merokok 9,1 menjadi 8,7, prevalensi obesitas tetap 21,8, Persentase imunisasi dasar lengkap dari 57,9 menjadi 80 di tahun 2024.
Kemudian terkait dengan akreditasi dan standar pelayanan antara lain FKTP yang terakreditasi 40 persen menjadi 85 persen, RS yang terakreditasi dari 63 persen menjadi 95 persen. Puskesmas dengan jenis nakes yang sesuai standar 23 menjadi 83 persen. Puskemas tanpa dokter 15 persen menjadi semua puskesmas dengan dokter. Puskesmas dengan obat esensial dari 86 persen menjadi 96 persen. Persenatse obat memenuhi syarat 80,9 menjadi 92,3 dan persentase makanan memenuhi syarat dari 71 menjadi 90 persen di tahun 2024
Upaya Kesehatan Reproduksi tidak hanya mendukung Indikator capaian kinerja Pemerintah Pusat, namun juga tertuang dalam TUJUAN SDG’s, khususnya TUJUAN 3 dan TUJUAN 5
Dari tantangan yang dihadapi,… terdapat beberapa Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Tenaga Kesehatan reproduksi. Sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu definisi Kesehatan reproduksi
Terdapat beberapa indikator yang dinilai dari Upaya Kesehatan Reproduksi, diantaranya Indeks Kesehatan (dinilai oleh pihak BPS), SPM Bidang Kesehatan, Riskesdas, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat(IPKM), PIS-PK, Indikatir Kinerja Daerah (Indikator kinerja Kepala daerah yang dinilai dari penyelenggaraan pemerintah daerah). Indikator2 tersebut menjadi peluang bagi tenaga Kesehatan Reproduksi untuk berkiprah di masyarakat. Dimana kita perlu melakukan pengembangan dan inovasi pelayanan, khsuusnya di bidang kespro agar indikator2 tersebut dapat tercapai