Template pola tata kelola blud puskesmas

Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas | 1
KATA PENGANTAR
Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Tata Kelola
UPTD Puskesmas.................. dapat disusun.
Sejalan dengan era implementasi Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya
dapat menerapkan Badan Layanana Umum Daerah (BLUD) agar pelayanan
publik dibidang kesehatan dapat lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan
dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat.
Dalam mewujudkan penyelenggaraan BLUD tersebut harus didukung
oleh tata kelola UPTD Puskesmas yang baik, meliputi kelembagaan,
prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya
manusia. Dengan disusunnya dokumen Pola Tata Kelola UPTD Puskesmas
………ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan tata
kelola yang akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan
kesehatan, yaitu tercapainya Kecamatan Sehat demi terwujudnya derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya .
Depok, Oktober 2019
Kepala UPTD Puskesmas……
(…………………………….)

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... 1
DAFTAR ISI................................................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................. 3
1.1. Latar Belakang ............................................................................................... 3
1.2. Maksud Dan Tujuan ....................................................................................... 4
1.2.1. Maksud......................................................................................................... 4
1.2.2. Tujuan .......................................................................................................... 4
1.3. Landasan Hukum ........................................................................................... 5
1.4. Sistematika Penulisan........................................................................................ 9
BAB II KELEMBAGAAN..............................................................................................10
2.1. Gambaran Puskesmas......................................................................................10
2.2. Struktur Organisasi............................................................................................10
2.2.1. Posisi Jabatan.............................................................................................10
2.2.2. Pembagian Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab.....................................24
2.2.3. Hubungan Kerja..........................................................................................31
2.3. Prosedur Kerja...................................................................................................36
2.4. Pengelompokan Fungsi Yang Logis .................................................................37
2.5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia ................................................................40
BAB III AKUNTABILITAS ..........................................................................................49
3.1. Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja ..............................................................49
3.1.1. SAKIP..........................................................................................................49
3.1.2. SPIP ............................................................................................................51
3.2. Sistem Akuntabilitas Keuangan ....................................................................55
3.3. Kebijakan Tarif...................................................................................................62
3.4. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah.............................................63
BAB IV PENUTUP......................................................................................................65
LAMPIRAN ...................................................................................................................66

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) tahun 1948
menyatakan bahwa “Health is a fundamental human right”, yang memiliki
makna bahwa kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi seorang
manusia. Sebagai suatu kebutuhan dasar, pemenuhan kesehatan tidak
hanya menjadi tanggung jawab setiap orang, namun juga menjadi tanggung
jawab Pemerintah, karena secara konstitusional, Pemerintah wajib menjamin
seluruh warganya yang berada disetiap wilayah agar mendapatkan
pelayanan kesehatan dengan kualitas dan standar yang sama serta
tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.
Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam
meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan
berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu yang
dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kewajiban Pemerintah
Daerah dalam menjamin seluruh warganya mendapat pelayanan kesehatan
dengan kualitas dan standar yang sama, serta tercapainya tujuan
pembangunan kesehatan, salah satunya diselenggarakan oleh Puskesmas.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa Puskesmas adalah
Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggungjawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
Puskesmas merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang
menjadi ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Fungsi
Puskesmas yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan
kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta pusat
pelayanan kesehatan strata pertama.
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2019
Tentang pembentukan, Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Depok, disebutkan
pada pasal 2 seluruh Puskesmas Menjadi UPTD dan memiliki tugas
melaksanakan kegiatan teknis Operasioal dan/atau kegiatan teknis
penunjang serta urusan pemerintahan bidang kesehatan yang bersifat
pelaksanaan dari dinas, serta fungsi melaksanakan kebijakan kesehatan
untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam
rangka terwujudnya Kecamatan Sehat. Dengan demikian, Puskesmas

memegang peranan sangat penting karena mewakili Pemerintah Daerah
dalam menjalankan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
Sejalan dengan era implementasi Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya
menerapkan BLUD agar pelayanan publik dibidang kesehatan dapat lebih
efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan
Praktek Bisnis yang Sehat. Penyelenggaraan BLUD tersebut harus didukung
oleh tata kelola UPTD Puskesmas yang baik, meliputi kelembagaan,
prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya
manusia. Sebagai tahap awal dalam penerapan BLUD di UPTD Puskesmas,
perlu disusun dokumen Pola Tata Kelola UPTD Puskesmas sebagai acuan
dalam penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel dalam rangka
mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan, yaitu tercapainya derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.
1.2. Maksud Dan Tujuan
1.2.1. Maksud
Maksud disusunnya dokumen Pola Tata Kelola Penyelenggaraan
BLUD UPTD Puskesmas untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan
bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
1.2.2. Tujuan
Tujuan disusunnya dokumen Pola Tata Kelola yang diterapkan pada
BLUD UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:
a. Memaksimalkan tugas dan fungsi Puskesmas sebagai UPTD
dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi
paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian
masyarakat, pemerataan, teknologi tepat guna dan keterpaduan
dan kesinambungan.
b. Meningkatkan pengelolaan Puskesmas secara efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan
dengan Praktek Bisnis yang Sehat.
c. Meningkatkan peran UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas
dan fungsi yang melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan

dalam Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) di wilayah kerjanya.
d. Mendukung penyelenggaraan tata kelola yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.3. Landasan Hukum
Penyusunan dokumen Pola Tata Kelola UPTD Puskesmas dilakukan
berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan
peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan
13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelanggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
21.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek
Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara
Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1423);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 68);

29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025;
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
31.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
32.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2012-2032;
33.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota DepokTahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 nomor 5);
34.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
35.Peraturan Daerah Kota Depok No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun
2016-2021.
36.Peraturan Wali Kota nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota nomor 60 tahun 2016 tentang Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok tahun
2016-2021;
37.Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 52);
38.Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2019 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Depok (Berita
Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 53);

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Pola Tata Kelola UPTD Puskesmas terdiri
dari :
Bab I : Pendahuluan
Pada bagian ini disampaikan latar belakang, dasar
hukum, maksud dan tujuan penyusunan dokumen tata
kelola serta sistematika penulisan.
Bab II : Kelembagaan UPTD Puskesmas
Pada bagian ini memuat informasi tentang kelembagaan
UPTD Puskesmas, mengulas secara ringkas tentang
gambaran UPTD Puskesmas, Struktur Organisasi,
Prosedur Kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan
pengelolaan sumber daya manusia
Bab III : Akuntabilitas
Pada bagian ini disampaikan system akuntabilitas
berbasis kinerja, system akuntabilitas keuangan,
kebijakan tarif yang diterapkan serta kebijakan
pengelolaan lingkungan dan limbah.
Bab IV : Penutup

BAB II
KELEMBAGAAN
2.1. Gambaran Puskesmas
Masukan gambaran PKM di Renstra Bab II
UPTD Puskesmas ...... berlokasi di.................................................
Wilayah kerja UPTD Puskesmas mencakup .... (...) Kelurahan, yaitu
Kelurahan........ dan ..........dengan luas wilayah kerja ..... km2, dengan batas
wilayah kerja sebagai berikut:
Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :
Sebelah Timur :
Berdasarkan data BPS Kota Depok Tahun 2018 jumlah penduduk
wilayah Kelurahan ………. sebanyak 16.986 jiwa dan Kelurahan ……..
sebanyak 12.740 jiwa sehingga total penduduk di wilayah kerja UPTD
Puskesmas ……….. sebanyak 29.726 jiwa, yang terdiri dari kelompok 0-
14 Tahun sebanyak 8.507 jiwa, kelompok 15-64 Tahun sebanyak 8.507
jiwa dan kelompok >64 tahun sebanyak 8.507 jiwa.
Distribusi persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin……
Distribusi penduduk berdasarkan…… (mohon lihat Kecamatan
dalam angka yang telah dikirimkan melalui email)
Tambahkan data umum puskesmas yang lainnya jika dibutuhkan.
2.2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi BLUD UPTD Puskesmas diuraikan dalam posisi
jabatan, pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab, dan hubungan kerja.
Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:
2.2.1. Posisi Jabatan
1. Wali Kota Depok
Adalah organ yang mewakili Pemerintah Kota Depok selaku pemilik
UPTD Puskesmas. Wali Kota memiliki kewajiban, hak dan wewenang
sebagai berikut:

a. Selaku pemilik berkewajiban untuk melakukan pembinaan
kepada UPTD Puskesmas dengan memberikan kuasa kepada
Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
b. Selaku pemilik berkewajiban untuk menjaga tujuan pendirian
UPTD Puskesmas tetap terlaksana dan memberikan manfaat
yang semaksimal mungkin bagi negara dan daerah untuk
kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.
c. Selaku pemilik harus memiliki mekanisme pengangkatan dan
pemberhentian Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola.
d. Selaku pemilik harus memiliki mekanisme penilaian kinerja
UPTD Puskesmas dan penilaian kinerja masing-masing Dewan
Pengawas dan Pejabat Pengelola.
e. Selaku pemilik harus memiliki mekanisme untuk mengesahkan
RENSTRA, RBA dan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan,
dengan tepat waktu.
f. Selaku pemilik harus memiliki mekanisme baku dan transparan
menyangkut pemberian persetujuan atas semua kegiatan UPTD
Puskesmas yang memerlukan persetujuan Wali Kota.
g. Selaku pemilik pada dasarnya mempunyai hak-hak sebagai
berikut:
1. Hak untuk melaksanakan segala wewenang yang tidak
diserahkan kepada Dewan Pengawas dan/atau Pejabat
Pengelola.
2. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai UPTD
Puskesmas secara tepat waktu dan teratur.
h. Selaku pemilik mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Membentuk Dewan Pengawas pada UPTD Puskesmas.
2. Mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan
Pejabat Teknis.
3. Mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
4. Menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD pada UPTD
Puskesmas.
5. Menunjuk suatu Tim Penilai dalam rangka menilai usulan
penetapan dan pencabutan PPK- BLUD UPTD
Puskesmas.
6. Menetapkan Standar Pelayanan Minimum UPTD
Puskesmas.
7. Menetapkan tarif layanan UPTD Puskesmas.
8. Menyetujui RBA UPTD Puskesmas.
9. Menyetujui investasi jangka panjang.

10. Menetapkan remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan
Pengawas dan Pegawai UPTD Puskesmas.
11. Menetapkan penghapusan barang milik UPTD Puskesmas
yang masuk kriteria: tidak berada dalam penguasaan
UPTD Puskesmas, tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan atau alasan
lain sesuai ketentuan perundangan.
12. Mengalihgunakan tanah dan bangunan yang tidak
digunakan UPTD Puskesmas untuk penyelenggaraaan
tugas pokok dan fungsi.
13. Menetapkan formula besaran tarif sewa barang milik
daerah.
2. Dewan Pengawas
Adalah organ UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan
pengawasan serta pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat
Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan UPTD Puskesmas.
Keberadaan dewan pengawas berkaitan erat dengan realisasi pendapatan
dan nilai aset. Ketentuan mengenai Dewan Pengawas adalah sebagai
berikut:
a. Persyaratan Pembentukan
1. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap
pengurusan UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas
membentuk Dewan Pengawas.
2. Pembentukan Dewan Pengawas dilakukan apabila UPTD
Puskesmas telah memiliki:
a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi
anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar
Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), sampai
dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau
b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar
Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp.500.000.000.000,00(lima ratus miliar).
b. Tugas dan Kewajiban
1. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan
terhadap pengurusan UPTD Puskesmas yang dilakukan oleh
Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas mengenai pelaksanaan
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana Strategis
Bisnis Jangka Panjang, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
2. Dewan Pengawas berkewajiban:
a. Memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota
Depok mengenai RENSTRA dan RBA yang diusulkan
oleh Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas.
b. Mengikuti perkembangan kegiatan UPTD Puskesmas
serta memberikan pendapat dan saran Wali Kota Depok
mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi
pengurusan UPTD Puskesmas.
c. Melaporkan kepada Wali Kota Depok apabila terjadi
gejala menurunnya kinerja UPTD Puskesmas.
d. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola UPTD
Puskesmas dalam melaksanakan pengurusan UPTD
Puskesmas.
e. Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada Wali Kota Depok secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu
apabila diperlukan.
c. Keanggotaan
1. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3
(tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang disesuaikan
dengan realisasi pendapatan dan/atau nilai aset UPTD
Puskesmas, serta seorang diantara anggora Dewan
Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
2. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3
(tiga) orang apabila UPTD Puskesmas memiliki :
anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar
Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai
dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau
b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, sebesar
Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar
rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima
ratus miliar rupiah)
3. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima)
orang apabila UPTD Puskesmas memiliki:
anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih
besar dari Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar
rupiah)
d. Pembentukan/Pengangkatan
1. Dewan Pengawas UPTD Puskesmas dibentuk dengan
keputusan Wali Kota Depok.
2. Pembentukan Dewan Pengawas hanya dapat dilakukan oleh
UPTD Puskesmas yang memiliki realisasi pendapatan
menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir
atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
3. Anggota Dewan Pengawas UPTD Puskesmas terdiri dari
unsur-unsur pejabat dari Pemerintah Kota Depok, serta
tenaga ahli yang dapat berasal dari tenaga profesional atau
perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan
layanan UPTD Puskesmas.
4. Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota
Dewan Pengawas pada 3 (tiga) UPTD Puskesmas
5. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah
Pejabat Pengelola diangkat.
6. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi
60 (enam puluh) tahun. Dewan pengawas dari unsur tenaga
ahli yang sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.
e. Pemberhentian
1. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota
sesuai dengan kewenangannya, setelah masa jabatan
anggota Dewan Pengawas berakhir.
2. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum
habis masa jabatannya oleh Wali Kota.
3. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum habis
masa jabatannya dilakukan apabila anggota Dewan
Pengawas terbukti:
a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik,
b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan,
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPTD
Puskesmas,
d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
e. mengundurkan diri,
f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan
kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.
f. Ketentuan Lain-Lain
1. Dewan Pengawas berhak memperoleh akses atas informasi
tentang UPTD Puskesmas secara tepat waktu dan lengkap.
2. Dewan Pengawas mempunyai tugas untuk:
a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD
Puskesmas.
b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan
BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian
untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPTD
Puskemas.
c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian
kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal
pemerintah.
d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan
e. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah
mengenai :
1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola.
2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam
pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas
3. Kinerja UPTD Puskesmas
f. Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktunya jika
diperlukan.
g. Menghadiri rapat Pejabat Pengelola dan memberikan
pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang
dibicarakan.
3. Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Wali
Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengangkat
seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
4. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran UPTD
Puskesmas, dan dimuat dalam RBA UPTD Puskesmas.

3. Dinas Kesehatan Kota Depok
Adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah. Tugas pokok Dinas Kesehatan untuk memimpin,
merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,
mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.
4. Pejabat Pengelola BLUD
Adalah organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan
UPTD Puskesmas untuk kepentingan dan tujuan UPTD Puskesmas
serta mewakili UPTD Puskesmas baik di dalam maupun di luar. SDM
BLUD terdiri dari Pemimpin , Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
Dalam melaksanakan pengelolaan BLUD, Pejabat Pengelola
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.
Setiap Pejabat Pengelola wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha
UPTD Puskesmas dengan mengindahkan peraturan yang berlaku.
Masing-masing pejabat pengelola bekerja secara profesional dengan
ketentuan sebagai berikut :
1. Pejabat Pengelola, yang bertanggung jawab terhadap kinerja
umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan
keuangan BLUD dalam pemberian layanan. Pejabat pengelola
BLUD terdiri atas :
a. Pemimpin;
Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD
Puskesmas yang memiliki tugas sebagai berikut:
 Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan
kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta
kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 Menyusun Renstra;
 Menyiapkan RBA;
 Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat
teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan
ketentuan;

 Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD
selain pejabat yang telah ditetapkkan dengan peraturan
perundang-undangan;
 Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang
dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis,
mengendalikan tugas pengawasan internal, serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala
Daerah;dan
 Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan kewenangannya.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas,
Pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab
umum operasional dan keuangan serta bertindak sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pemimpin BLUD bisa
berasal dari pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri
sipil. Bila tidak berasal dari pegawai negeri sipil, maka Pejabat
Keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Barang.
b. Pejabat Keuangan;
Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas adalah
Kepala Sub Bag TU UPTD Puskesmas yang memiliki
tugas sebagai berikut:
 Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan
keuangan;
 Mengordinasikan penyusunan RBA;
 Menyiapkan DPA;
 Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan
investasi;
 Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik
daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 Menyelenggarakan system informasi manakemen
keuangan;
 Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan
laporan keuangan; dan

dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan
kewenangannya.
Pejabat Keuangan mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawab keuangan serta dibantu oleh bendahara
penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Pejabat keuangan,
bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus
berstatus pegawai negeri sipil.
c. Pejabat Teknis
Pejabat Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:
 Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional
dan pelayanan di bidangnya;
 Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan sesuai RBA;
 Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis
operasional dan pelayanan di bidangnya;dan
dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan
kewenangannya.
Pejabat Teknis mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab
kegiatan teknis operasional dibidangnya. Pelaksanaan tugas
Pejabat Teknis terkait mutu, standarisasi, administrasi,
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan
sumber daya lainnya.
2. Pegawai BLUD, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja
BLUD. Pegawai dapat berstatus pegawai negeri sipil atau bukan
pegawai negeri sipil. Tugas dan fungsi pegawai BLUD membantu
Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD dan Pejabat Teknis.
a. Pejabat Keuangan atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat
dibantu oleh pegawai BLUD yang memegang urusan sebagai
berikut:
1) Pengelola Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 Penyiapan bahan rencana kerja anggaran keuangan UPTD
Puskesmas;

 Pelaksanaan pengendalian pengelolaan keuangan UPTD
Puskesmas;
 Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan UPTD
Puskesmas;
 Pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat-
surat berharga;
 Penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;
dan
 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2) Pengelola Perbendaharaan, mempunyai tugas sebagai
berikut :
 Penyusunan rencana pembayaran kepada pihak ketiga
sesuai tanggal jatuh tempo;
 Pengendalian arus kas UPTD Puskesmas;
 Pengkoordinasian tugas dalam kegiatan penerimaan,
pengeluaran, pembukuan, dan pengadministrasian
keuangan lainnya untuk terciptanya tertib administrasi
keuangan;
 Pelaksanaan tata usaha keuangan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
3) Pengelola Barang dan Aset, mempunyai tugas sebagai
berikut :
 Pendataan barang dan aset yang dimiliki UPTD
Puskesmas;
 Inventarisir barang dan aset yang sudah ada serta
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan UPTD
Puskesmas;
penghapusan, pembukuan, dan pengadministrasian
barang aset lainnya untuk terciptanya tertib
administrasi;
 Pelaksanaan tata usaha barang dan aset sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 Penyelenggaraan tata kelola pemeliharaan sarana dan
prasarana pendukung bisnis UPTD Puskesmas;
 Pelaksanaan pemeliharaan batang dan aset UPTD
Puskesmas;

 Penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset
tetap, dan investasi; dan
4) Akuntan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 Pengintegrasian dan pelaksanaan program kerja
UPTD Puskesmas peraturan perundang–undangan,
dan kebijakan pemimpin;
pengeluaran, pembukuan dan pengadministrasian
keuangan lainnya untuk terciptanya tertib administrasi
keuangan;
 Penyelenggaraan penelitian terhadap bukti
penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 Pelaksanaan pembukuan dan pengeluaran secara
sistematik dan kronologis;
 Penyelenggaraan laporan keuangan yang terdiri dari
laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas
laporan keuangan (calk);
 Penyusunan laporan secara berkala perkembangan
keuangan UPTD Puskesmas;dan
5) Pengelola Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai
berikut :
 Melakukan pengkajian permasalahan yang terkait
dengan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
berdasarkan evidence based;
 Melakukan koordinasi dengan bagian lagi yang ada di
UPTD Puskesmas;
 Pelaksanaan formulasi permasalahan Sistem
Informasi Manajemen UPTD Puskesmas terkait
dengan keputusan yang harus diambil dan dilakukan
koordinasi;
 Pelaksanaan pembuatan strategi penyelesaian terkait
dengan kebijakan pada jenjang koordinasi antar
Bidang;
 Evaluasi hasil kerja, dampak, serta efisien dan
efektivitas kinerja Sistem Informasi Manajemen UPTD
Puskesmas;

 Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
manajemen UPTD Puskesmas;
 Pengelolaan pelaporan output pelayanan, penyusunan
laporan, pertanggungjawaban tahunan, penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja, dan penyusunan profil
UPTD Puskesmas; dan
6) Pengelola Perencanaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 Menyusun rencana strategis, rencana bisnis anggaran,
dan rencana kerja UPTD Puskesmas;
 Penyusunan master plan, rencana strategis, dan
rencana kerja UPTD Puskesmas;
 Pengelolaan dan pengendalian aset UPTD
Puskesmas;dan
7) Pengelola Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
sebagai berikut :
 Memimpin pelaksanaan tugas bagian umum dan
rumah tangga, kepegawaian;
 Melaksanaan urusan administrasi umum dan
kepegawaian UPTD Puskesmas;
 Menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga
UPTD Puskesmas;
 Merencanakan kegiatan administrasi umum dan
rumah tangga, perlengkapan dan sarana non medis;
 Melaksanakan penerimaan, pencatatan, penyimpanan,
dan pendistribusian perlengkapan dan sarana non
medis UPTD Puskesmas;
 Melaksanakan pemeliharaan dan pengendalian
barang-barang inventaris dan sarana non medik UPTD
Puskesmas;
 Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan
pegawai UPTD Puskesmas;
 Menyiapkan bahan usulan program diklat dan
pengembangan pegawai UPTD Puskesmas;
 Mengelola ketertiban, kebersihan, dan keamanan di
lingkungan UPTD Puskesmas;
 Melaksanakan administrasi surat menyurat;

 Merencanakan kebutuhan tenaga Medis dan non
medis;
 Memberikan masukan dalam menentukan rekruitmen
tenaga Medik;
 Melaksanakan kerja sama kemitraan yang
menguntungkan;
 Menyelenggarakan sistem kehumasan yang baik dan
profesional;
 Menyelenggarakan sistem pemasaran yang
profesional; dan
 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan
aspek hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan,
Dinas Kesehatan dan Kepolisian; dan
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Pejabat Teknis, dibantu oleh pegawai BLUD yang memegang
urusan sebagai berikut:
1) Pengelola pengembangan & pengendalian mutu, mempunyai
tugas sebagai berikut :
 Menyelenggarakan tata kelola pemeliharaan sarana
dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan di
Puskesmas;
 pelaksanaan data base sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan di Puskesmas secara dinamis;
pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis dan non
medis;
 pelaksanaan pemeliharaan peralatan kantor;
 pelaksanaan pemeliharaan gedung, halaman dan
taman;dan
 pelaksanaan pemeliharaa kendaraan dinas di UPTD
Puskesmas.
2) Pengelola pencegahan, pengendalian infeksi dan
keselamatan pasien
 Penyelenggaraan tata kelola PPI dan keselamatan
pasien (pasient safety) di UPTD Puskesmas;
 Penyampaian usulan pengadaan sarana dan
prasarana pendukung PPI dan keselamatan pasient
safety di UPTD Puskesmas;
 Penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan PPI
dan keselamatan pasien di UPTD Puskesmas;

 Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan
yang menyimpang dari SOP PPI dan keselamatan
pasien di UPTD Puskesmas.
Adapun pemenuhan pegawai BLUD yang mendukung kinerja BLUD
sebagaimana disebutkan diatas, disesuaikan dengan kondisi
sumberdaya, baik SDM maupun anggaran yang tersedia.
5. Satuan Pengawas Internal (SPI)
Satuan Pengawas Internal membantu menciptakan sistem
pengendalian intern yang efektif di UPTD PUSKESMAS dan
memastikan bahwa pengendalian intern tersebut telah dipatuhi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melakukan penilaian
terhadap sistem pengendalian intern yang berlaku serta
pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi, dan program UPTD
PUSKESMAS . Ketentuan mengenai SPI secara rinci sebagai berikut:
a) Organisasi
1) Pimpinan UPTD Puskesmas membentuk Satuan Pengawas
Intern yang merupakan aparat intern UPTD Puskesmas untuk
membantu Pimpinan UPTD Puskesmas dalam mendukung
terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif di
lingkungan UPTD Puskesmas .
2) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang kepala yang
bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD
Puskesmas.
3) Satuan Pengawas Internal terdiri dari tim audit bidang
keuangan, tim audit bidang non-keuangan, serta tim audit
bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan UPTD Puskesmas .
4) Satuan Pengawas Internal melaksanakan audit secara rutin
terhadap seluruh unit kerja di lingkungan UPTD Puskesmas
meliputi pelayanan, umum, keuangan dan kepegawaian.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja
Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan keputusan
Kepala UPTD Puskesmas.
b) Ketentuan
1) SPI memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan
evaluasi pencapaiannya.
2) SPI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan kinerja
kepada Kepala UPTD Puskesmas dan atas permintaan tertulis

Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola memberikan keterangan
hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI.
3) Pejabat Pengelola wajib memperhatikan dan segera
mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala
sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil
pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.
4) SPI memiliki Standar Audit, mekanisme kerja, dan supervisi
yang memadai.
5) Dalam menjalankan tugasnya SPI wajib menjaga kelancaran
tugas satuan organisasi lainnya dalam UPTD Puskesmas
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
c) Tugas Satuan Pengawas Internal
1) Pengamanan harta kekayaan
2) Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan
3) Menciptakan efisiensi dan produktivitas
4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam
penerapan Praktek Bisnis yang sehat
6. Auditor Ekstern
Adalah pihak yang independen dan profesional yang
memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan
keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Auditor Ekstern bekerja dengan memegang prinsip-prinsip sebagai
berikut:
a. Auditor Ekstern harus bebas dari pengaruh Dewan Pengawas,
Pejabat Pengelola dan pihak yang berkepentingan di UPTD
Puskesmas (stakeholders).
b. Auditor Ekstern tidak boleh memberikan jasa lain di luar audit
selama periode pemeriksaan.
c. Pemeriksaan oleh Auditor Ekstern dilakukan sesuai dengan
standar pemeriksaan yang berlaku umum dan sesuai dengan
kode etik profesi.
2.2.2. Pembagian Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi pada UPTD Puskesmas diatur
dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor

53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kota Depok. Sementara Sumber Daya penyelenggara UPTD
Puskesmas yang menerapkan BLUD mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD). Tugas, fungsi dan strutur organisasi UPTD Puskesmas berdasarkan
peraturan Perundang-undangan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:
a. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi pada UPTD Puskesmas
menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
1. Kepala Puskesmas
a. merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai
berikut: tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki
kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di
Puskesmas. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud, Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan
kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada dinas kesehatan
kabupaten/kota.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Bertugas di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan
surat menyurat serta pelaporan. Mengetahui kebutuhan jumlah dan
kebutuhan sumber daya manusia baik yang PNS maupun non
PNS,tenaga medis maupun non medis sesuai dengan perhitungan SDM
Kesehatan ,Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
3. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat
tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara
terintegrasi dan berkesinambungan. Upaya kesehatan masyarakat tingkat
pertama sebagaimana dimaksud meliputi upaya kesehatan masyarakat
esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya
kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud meliputi:

a. pelayanan promosi kesehatan;
b. pelayanan kesehatan lingkungan;
c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
d. pelayanan gizi; dan
e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
Upaya kesehatan masyarakat esensial harus diselenggarakan oleh
setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan
minimal kabupaten/kota bidang kesehatan.
Upaya kesehatan masyarakat pengembangan merupakan upaya
kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang
sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi
pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan
wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing
Puskesmas.
4. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium;
Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam
bentuk:
a. Rawat jalan
b. Pelayanan gawat darurat;
c. Pelayanan satu hari (one day care);
d. Home care; dan/atau
e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan
kesehatan;
f. Pelayanan Kefarmasian; dan
g. Laboratorium/Penunjang
Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertamadilaksanakan sesuai
dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan. Untuk
melaksanakan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud Puskesmas
harus menyelenggarakan:
a. Manajemen Puskesmas;
b. Pelayanan kefarmasian;
c. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
d. Pelayanan laboratorium.
5. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan.
Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas
didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas

pelayanan kesehatan. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri atas
Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa.
Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas klinik, rumah sakit,
apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Puskesmas pembantu memberikan pelayanan kesehatan secara
permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
Puskesmas keliling memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya
bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan
bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh
pelayanan dalam gedung Puskesmas. Bidan desa merupakan bidan yang
ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja
Puskesmas.
b. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok
UPTD Puskesmas …... merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas
Kesehatan Kota Depok yang pembentukannya diatur dalam Peraturan
Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
pada Dinas Kesehatan Kota Depok.
UPTD Puskesmas …… mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan
pemerintahan bidang kesehatan yang bersifat pelaksanaan dari dinas.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPTD Puskesmas....
menyelenggarakan fungsi melaksanakan kebijakan kesehatan untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam
rangka terwujudnya kecamatan sehat.
Susunan Organisasi UPTD Puskesmas........... terdiri dari:
1. Kepala UPTD;
Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kesehatan
dalam pengelolaan kesehatan masyarakat serta melaksanakan tugas
pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan UPTD di bidang pelayanan
kesehatan masyarakat mengacu kepada Renstra Dinas;
b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi,
penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta

melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan
dengan tugas-tugas pelayanan kesehatan masyarakat;
c. Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kegiatan
Puskesmas;
d. Pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan;
e. Pelaksanaan pengembangan upaya kesehatan dalam hal
pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan dan
pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
f. Pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan, peran serta
masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana
pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medic, pembantuan
sarana dan pembinaan teknis kepada unit pelayanan kesehatan
swasta serta kader pembangunan kesehatan;
g. Pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan/ kesejahteraan ibu dan
anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit,
pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan
masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olah raga,
pengobatan termasuk pelayanan darurat kecelakaan, kesehatan
gigi dan mulut, laboratorium sederhana, uapaya kesehatan kerja,
kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata dan
kesehatan khusus lainnya serta pembinaan penyehat tradisional;
h. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan dalam rangka system
informasi kesehatan;
i. Pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPTD
j. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja UPTD; dan
k. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan
oleh pimpinan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala
UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan,
kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk
melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggerakan
fungsi :
a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan
rencana kegiatan UPTD;
b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat-
menyurat, kearsipan, kepegawaian dan keuangan;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja;

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada kepala UPTD dan
seluruh unsur organisasi di lingkungan UPTD
e. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD di bawah
koordinasi Sekretaris Dinas
f. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasrana
UPTD;
g. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana UPTD;
h. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan
UPTD secara berkala;
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesuai dengan tugasnya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional
sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional bertugas
melakukan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka
kelancaran tugas/pelayanan puskesmas.
Adapun Struktur Organisasi UPTD Puskesmas…… sebagaimana
peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat, serta Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53
Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kota Depok diuraikan dalam gambar berikut :

Kepala UPTD Puskesmas
HANDAYANI
P.J. UKM
ARASWATI OKTAVIA
Kepala Sub Bag TU
P.J. UKP, Kefarmasian dan
Laboratorium
dr. Bulan RSHP
P.J Jaringan Pelayanan
Puskesmas
Oom Komariah
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1. TB : IGA Putri Sri
2. Kusta : Rilya Utami, A
3. Surveilans : IGA Putri Sri
4. Imunisasi : Siska Dita ara,
5. ISPA/DIARE : Rilya Utami, A
6. P2 HIV/AIDS & IMS : IGA Putri Sri
Astiti
Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Rilya Utami, AMK
Promosi Kesehatan
Usaha Kesehatan Sekolah
Kesehatan Lingkungan
KIA -KB di Posyandueb
Kesehatan Jiwa
dr. Bulan RSHP
dr. Bulan RSHP
Kesehatan Gigi Masyarakat
drg. Erra X
Kesehatan Tradisional
KomplementerG
Oom Komariah
Kesehatan Olahraga
Rosiman, AM.Kep
Kesehatan Indera
dr. Bulan
IGA Putri Sri Astiti
Kesehatan Lansia
drdr. Bulan RSHP
Kesehatan Kerja
ORosiman , AM.Kep
Gizi di Posyandu
Reni A, AMG
UKM Pengembangan
1. Kesehatan Ibu
2. Kesehatan Anak / MTBS
3. KB
Nessi Bedenetti P, AM.Keb
Farmasi
Riris Ediati, AMF
Laboratorium
Aep Saepudin
Pelayanan Umum
dr. Syaraswati Oktavia
Pelayanan Gigi dan Mulut
drg. Erra X
Pelayanan Kegawatdaruratan
Jejaring Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
UKM Essensial dan
Keperawatan Kesehatan
Masyarakat
Bidan Kelurahan
Kelurahan Pondokcina : Nessi
BP, AM.Keb
Kelurahan Kemirimuka : Oom
Komariah
Gizi
Reni Andriyani, AMG
Gambar 2.1. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas

2.2.3. Hubungan Kerja
Dalam melaksanakan tugasnya, unsur organisasi di lingkungan UPTD
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam
lingkungannya masing-masing, serta dengan unsur organisasi lainnya.
Hubungan kerja yang dibangun diuraikan sebagai berikut :
1. Internal UPTD Puskesmas
Hubungan kerja internal UPTD Puskesmas diuraikan sebagai berikut:
a. Setiap unsur organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila
terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Setiap unsur organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
c. Setiap unsur organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan.
d. Dalam melaksanakan tugasnya, dan dalam rangka pemberian
bimbingan dan pembinaan kepada bawahan, Kepala UPTD wajib
mengadakan rapat berkala.
e. Setiap unsur organisasi wajib menyampaikan laporan berkala
pada waktunya kepada Kepala UPTD.
f. Setiap laporan yang diterima, diolah dan dieprgunakan sebagai
bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan
petunjuk kepada bawahan.
g. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud diinventarisasi dan
diolah sebagai bahan laporan Kepala UPTD kepada Dinas
Kesehatan.
h. Dalam hal Kepala UPTD Puskesmas berhalangan, Kepala UPTD
diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau dapat menunjuk
pejabat fungsional atau pejabat pelaksana untuk mewakilinya
dengan memperhatikan kesesuaian tugasnya.
i. Dalah hal pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil
musyawarah mufakat dalam pertemuan Lokakarya Mini Bulanan,
Lokakarya Mini Triwulan dan rapat lainnya. Pengambilan
keputusan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola
Puskesmas dan tata kelola klinis dengan memperhatikan
kepentingan stakeholders UPTD Puskesmas. Hak mengemukakan
pendapat dijunjung tinggi dalam upaya memberikan masukan
peningkatan kinerja UPTD Puskesmas. Keputusan-keputusan

yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan rapat, asalkan
keputusan itu disetujui secara tertulis.
2. Eksternal UPTD Puskesmas
a. Dengan Kantor Kecamatan
Dalam melaksanakan fungsinya, UPTD Puskesmas berkoordinasi
dengan kantor Kecamatan melalui pertemuan berkala yang
diselenggarakan di tingkat kecamatan. Koordinasi tersebut
mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan
dan pengendalian serta penilaian. Dalam hal pelaksanaan fungsi
penggalian sumber daya masyarakat oleh UPTD Puskesmas,
koordinasi dengan kantor kecamatan mencakup pula kegiatan
fasilitasi.
b. Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan
Kota, dengan demikian secara teknis dan administratif, UPTD
Puskesmas bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kota.
Sebaliknya Hubungan Dinas Kesehatan dengan UPTD bersifat
pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah. Kepala
UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas. Hubungan kerja dengan Dinas
Kesehatan Kota ruang lingkupnya mengenai pembinaan tata
kelola Puskesmas dan tata kelola Klinis sesuai peraturan
perundangan yang berlaku di bidang kesehatan. Hal tersebut
diuraikan sebagai berikut:
 UPTD Puskesmas menyelenggarakan tata kelola
Puskesmas dan tata kelola klinis secara otonom.
 Otonomi dalam tata kelola Puskesmas berkenaan dengan
penerapan fungsi-fungsi manajemen Puskesmas
berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas,
independensi dan responsibilitas, kesetaraan serta
kewajaran dalam pelayanan.
 Otonomi dalam tata kelola klinis Puskesmas berkenaan
dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen klinis yang
meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis
berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan,

mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan
profesi dan kareditasi puskesmas.
 UPTD Puskesmas dalam pelaksanaan otonomi tata kelola
Puskesmas merupakan unit kerja mandiri dan secara
kelembagaan/institusional bertanggungjawab kepaad Dinas
Kesehatan sebagai unit Pembina.
 Pelaksanaan tata kelola Puskesmas dilakukan melalui
koordinasi dengan Dinas dalam penyusunan perencanaan
kegiatan dan anggaran serta pengelolaan sumber daya
manusia.
 Tanggung jawab tata kelola Puskesmas berupa
penyampaian laporan kinerja dan laporan data program
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
Puskesmas. Laporan kinerja yang dimaksud disampaikan
kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala dan paling
sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian
indicator pelayanan di Puskesmas, pengelolaan
ketenagaan, dan pengelolaan keuangan serta aset.
 Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap laporan kinerja Puskesmas sebagai bahan
penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah
untuk selanjutnya digunakan Puskesmas sebagai salah
satu acuan dalam penyusunan dan kegiatan tahunan
Puskesmas.
c. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Strata Pertama
Puskesmas sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama
yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta. Puskesmas
menjalin kerjasama termasuk penyelenggaraan rujukan dan
memantau kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan sebagai
pembina upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat,
puskesmas melaksanakan bimbingan teknis, pemberdayaan dan
rujukan sesuai kebutuhan.
d. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan masyarakat, puskesmas menjalin kerjasama
yang erat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan. Untuk
upaya kesehatan perorangan, jalinan kerjasama tersebut

diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan
perorangan seperti rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya serta berbagai balai kesehatan masyarakat (balai
pengobatan penyakit paru-paru, balai kesehatan mata masyarakat,
balai kesehatan kerja masyarakat, balai kesehatan olahraga
masyarakat, balai kesehatan jiwa masyarakat, balai kesehatan
indra masyarakat) bersifat bimbingan teknis fungsional.
Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat, jalinan kerjasama
masyarakat rujukan, seperti Dinas Kesehatan Kota, Balai Teknik
Kesehatan Lingkungan, Balai Laboratorium Kesehatan serta
berbagai balai kesehatan masyarakat. Kerjasama tersebut
diselenggarakan melalui penerapan konsep rujukan yang
menyeluruh dalam koordinasi.
e. Dengan Institusi Pendidikan
UPTD Puskesmas menjalin kerjasama dengan seluruh Institusi
Pendidikan baik di bidang kesehatan maupun bidang lainnya,
dilandasi itikad baik dan saling menguntungkan serta dituangkan
dalam kesepakatan secara tertulis. Kerjasama antara kedua belah
pihak adalah kerjasama yang sehat, serasi dan terpadu, dengan
saling menghormati kewenangan masing- masing dan
menjalankan kewajiban dengan penuh tanggungjawab.
Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan yang dibentuk
bersama antara UPTD Puskesmas dengan Institusi Pendidikan
menjembatani kepentingan Intitusi Pendidikan tersebut dan UPTD
Puskesmas dalam mencapai tujuan bersama dalam kerjasama
pendidikan. Perpanjangan dan penghentian kerjasama pendidikan
antara UPTD Puskesmas dengan Institusi Pendidikan kedua belah
pihak didasarkan atas ketentuan perundang-undangan.
f. Dengan Dunia Usaha/Swasta
UPTD Puskesmas dapat bekerjasama dengan dunia usaha atau
pihak swasta dalam ruang lingkup urusan kesehatanataupun non
kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Perpanjangan dan penghentian kerjasama kedua belah pihak
g. Dengan Pengguna Jasa
UPTD Puskesmas menghormati hak-hak pasien selaku pengguna
jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dengan memenuhi komitmennya kepada pengguna jasa sesuai
standar layanan yang telah ditetapkan serta penanganan keluhan
pengguna jasa dilakukan secara profesional melalui mekanisme
yang baku dan transparan.
3. Puskesmas Jejaring
a. Puskesmas Jejaring dengan UPTD Puskesmas
Dalam melaksanakan fungsinya, Puskesmas berkoordinasi
dengan UPTD Puskesmas melalui pertemuan berkala yang
diselenggarakan di tingkat UPTD. Koordinasi tersebut mencakup
perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian serta penilaian. Penanggung Jawab Puskesmas
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan semua jenis
pelayanan kesehatan yang diberikan serta melaporkan hasil
kegiatan ke UPTD Puskesmas.
b. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Strata Pertama
Puskesmas sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama
yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta. Puskesmas
menjalin kerjasama termasuk penyelenggaraan rujukan dan
memantau kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan sebagai
pembina upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat,
puskesmas melaksanakan bimbingan teknis, pemberdayaan dan
rujukan sesuai kebutuhan.
c. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan masyarakat, puskesmas menjalin kerjasama
yang erat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan. Untuk
upaya kesehatan perorangan, jalinan kerjasama tersebut
perorangan seperti rumah sakit dan berbagai balai kesehatan
masyarakat (balai pengobatan penyakit paru-paru, balai kesehatan
mata masyarakat, balai kesehatan kerja masyarakat, balai
kesehatan olahraga masyarakat, balai kesehatan jiwa masyarakat,
balai kesehatan indra masyarakat). Sedangkan untuk upaya
kesehatan masyarakat, jalinan kerjasama diselenggarakan dengan
berbagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat rujukan, seperti
Dinas Kesehatan Kota, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Balai
Laboratorium Kesehatan serta berbagai balai kesehatan

masyarakat. Kerjasama tersebut diselenggarakan melalui
penerapan konsep rujukan yang menyeluruh dalam koordinasi.
2.3. Prosedur Kerja
Prosedur kerja setiap proses pengelolaan dan sistem manajerial telah
didokumentasikan dalam Prosedur dan Ketetapan (Protap) atau Standard
Operating Procedure (SOP). Prosedur dan Ketetapan ini telah
didokumentasikan, disosialisasikan, dan diimplementasikan di setiap
pengelola pelayanan dan pengelola program. Dengan adanya protap atau
SOP ini diharapkan pelaksanaan atau proses kinerja dan layanan pada
setiap unit kerja dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan manual
mutu dan sebagai pendukung untuk mencapai target SPM (Standar
Pelayanan Minimal). Dengan prosedur kerja ini pula dapat dijadikan bahan
evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dari setiap proses kinerja.
Prosedur kerja ditetapkan dalam rangka memberikan kepastian
pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan kesehatan, penunjang
pelayanan kesehatan, maupun pelayanan manajemen, yang dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Standar Operasional dan Prosedur pelayanan kesehatan,
merupakan inti kegiatan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan sesuai
harapan banyak pihak, terutama pasien yang bersangkutan.
Prosedur baku pelayanan ditetapkan untuk menghindari kesalahan
dalam penanganan pasien. Standar operasional dan prosedur
pelayanan kesehatan terdiri dari standar operasional dan prosedur
yang ditetapkan pada pelayanan kesehatan wajib dan pelayanan
kesehatan pengembangan, dimana dalam pelaksanaanya terbagi
menjadi Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat. Pada upaya Kesehatan Perorangan (UKP) mencakup
rawat jalan (rawat jalan umum, gigi dan mulut, KIA & KB, TB,
MTBS, dan lain-lain) dan rawat inap (rawat inap umum dan
pelayanan PONED). Sedangkan pada Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) mencakup diantaranya Promosi Kesehatan,
Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, KIA & KB,
Pemberantasan Penyakit, UKS, Perkesmas, UKGS/UKGMD dan
lain-lain.
2. Standar Operasional dan Prosedur penunjang pelayanan
kesehatan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

dengan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas. Ketelitian,
keakuratan dan kelengkapan peralatan penunjang medis menjadi
salah satu penentu kesembuhan pasien. Standar operasional dan
prosedur pelayanan penunjang kesehatan terdiri dari standar
operasional dan prosedur yang ditetapkan pada farmasi,
laboratorium, dan lain-lain.
3. Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Manajemen,
memberikan pelayanan kepada kegiatan pelayanan dan
penunjang kesehatan di UPTD Puskesmas agar seluruh personil
yang terlibat dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan uraian
tugas yang telah ditetapkan. Untuk itu proses-proses manajemen
harus dijalankan dengan cepat, tepat dan akurat. Standar
operasional dan prosedur manajemen terdiri dari standar
operasional dan prosedur pada kepegawaian, umum, pelaporan
dan rekam medis, keuangan dan lain-lain.
4. Standar Operasional dan Prosedur Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi, memberikan perlindungan pada pasien dan petugas
kesehatan dari kemungkinan terpajan dari sumber infeksi. Standar
Operesional Prosedur PPI terdiri dari Standar Operasional dan
Prosedur Etika Batuk & Bersin, Menyuntik yang Aman,
Penggunaan APD, Penempatan Pasien, Pengelolaan Peralatan
Perawatan Pasien, Penatalaksanaan Linen, Pengendalian
Lingkungan, Pengelolaan Limbah Padat Medis, Perlindungan
Petugas Kesehatan dari Pajanan, Pengambilan Specimen Dahak.
Standar Operasional Prosedur yang terdapat pada UPTD
Puskesmas secara rinci dapat dilihat pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen tata kelola UPTD Puskesmas.
2.4. Pengelompokan Fungsi Yang Logis
Pengelompokkan fungsi yang logis menggambarkan pembagian yang
jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang
sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas
pencapaian organisasi.
Dari uraian struktur organisasi UPTD Puskesmas beserta uraian
tugasnya sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi
UPTD Puskesmas telah dikelompokkan sesuai dengan fungsi yang logis,
sebagai berikut:

I. Fungsi Pelayanan (services).
Yang termasuk dalam fungsi pelayanan adalah upaya kesehatan
Masyarakat Essensial, Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan,
Upaya Kesehatan Perorangan dan Jejaring Pelayanan.
A. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
Penanggungjawab Upaya kesehatan esensial memiliki 5 (Lima)
upaya pelayanan yaitu :
1. Koordinator Promosi Kesehatan, dengan sub upaya meliputi :
a. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
b. UKBM
c. RW Siaga.
2. Koordinator Kesehatan Lingkungan, dengan sub upaya
meliputi :
a. Pengawasan kualitas air dan lingkungan pemukiman.
b. Pengawasan tempat umum dan pengolahan
makanan/Minuman.
c. Klinik Sanitasi.
d. Monitoring dan evaluasi Kelurahan Sehat.
e. Pengelolaan Limbah Puskesmas
3. Koordinator KIA dan KB, dengan sub upaya meliputi :
a. Kesehatan Ibu.
b. Kesehatan Anak
c. Keluarga Berencana.
d. Kesehatan Reproduksi.
4. Koordinator Gizi Masyarakat, dengan sub upaya meliputi :
a. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat (UPGK).
b. Gizi Klinik.
5. Koordinator Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular
& tidak menular, dengan sub upaya meliputi :
a. Imunisasi.
b. Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML) :
ISPA, Diare, Kusta, TB, Kecacingan, IMS termasuk HIV-
AIDS.
c. Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) :
DBD,Flu burung, Malaria, Rabies, Filariasis,
d. Surveilens
e. Pemberantasan Penyakit Tidak Menular.

B. Penanggung jawab Penanggungjawab Upaya Kesehatan
masyarkat Pengembangan
Upaya Kesehatan masyarakat Pengembangan, memiliki 5 (Lima)
upaya pelayanan yaitu:
a. Koordinator Kesehatan Jiwa
b. Koordinator Kesehatan Kerja
c. Koordinator Kesehatan Olah Raga.
d. Koordinator Kesehatan Lansia
e. Koordinator Kesehatan Gigi Masyarakat
C. Penanggungjawab Upaya kesehatan Perorangan
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) meliputi:
a. Pengobatan Rawat jalan Umum,UGD dan Tindakan
b. Pengobatan KIA-KB
c. Pengobatan Gigi dan Mulut
d.Pengobatan Gizi
f. Pelayanan Farmasi
g.Pelayanan Laboratorium
h. Keperawatan Kesehatan Masyarakat
D. Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring Pelayanan
II. Fungsi Pendukung (supporting)
Fungsi Pendukung (Sebagai fungsi pendukung (supporting) untuk
menunjang fungsi pelayanan dalam rangka efektifitas adalah sebagai
berikut:
A. Upaya Pelayanan Administrasi
Upaya Pelayanan Administrasi meliputi :
1. Administrasi Umum dan Kepegawaian
2. Administrasi Keuangan dan Aset
3. Administrasi Data dan Informasi
Selain fungsi diatas, UPTD Puskesmas melakukan pemisahan fungsi yang
tegas antara Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD,
Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, agar pencapaian tujuan organisasi
dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pemisahan tersebut antara lain:
1. Pembagian tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang jelas
untuk masing-masing fungsi dalam organisasi.

2. Ditetapkannya fungsi audit internal di lingkungan UPTD
Puskesmas dengan membentuk unit organisasi Satuan
Pengawas Intern (SPI).
3. Adanya sistem pengendalian intern yang memadai. Hal ini
antara lain tercermin dari adanya kebijakan dan prosedur yang
membantu setiap unit organisasi dalam UPTD Puskesmas
untuk melaksanakan kewajibannya dan menjamin bahwa
tindakan pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi risiko
yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Kegiatan pengendalian tersebut termasuk serangkaian kegiatan
seperti kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian
terhadap prestasi kerja, pembagian tugas, serta pengamanan
terhadap aset organisasi.
2.5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan
pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan
mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka
memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling
menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara
efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi modern menempatkan
karyawan pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga (brainware)
sehingga perlu dikelola sebagaimana mestinya baik saat penerimaan,
selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas.
Manajemen SDM UPTD Puskesmas harus dikelola dengan baik
untuk mencapai visi dan misi UPTD Puskesmas. Tujuan Manajemen
SDM UPTD Puskesmas adalah mengelola dan atau mengembangkan
kompetensi personil agar mampu merealisasi visi dan misi UPTD
Puskesmas atau dikenal dengan konsep Competency Based Human
Resource Management, artinya semua manajemen SDM berorientasi
pada pengembangan dan pemanfaatan kompetensi personil.
Pengelolaan SDM di UPTD Puskesmas meliputi :
A. Penerimaaan Pegawai
Penerimaan pegawai pada UPTD Puskesmas dapat dilakukan
melalui rekruitmen sebagai realisasi dari rencana kebutuhan tenaga
yang sudah dihitung berdasarkan beban kerja dengan menggunakan
rumus kebutuhan tenaga yang berlaku. Proses rekruitmen dapat
dilakukan sebagai berikut :

a. Mengusulkan kebutuhan tenaga dengan formasi Non PNS ke
Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan dengan melalui
beberapa ketentuan sebagai berikut :
1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas diberikan kewenangan
untuk melakukan seleksi penerimaan Pegawai Non PNS
berdasarkan rencana kebutuhan tenaga kerja puskesmas di
wilayahnya dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi,
profesionalisme, transparansi, dan produktif dalam
meningkatkan pelayanan.
2) Dalam menetapkan rencana kebutuhan tenaga kerja,
pemimpin BLUD UPTD Puskesmas memperhatikan analisis
jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas.
3) Penerimaan Pegawai Non PNS UPTD Puskesmas
dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai
yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD UPTD Puskesmas
dan disetujui oleh Kepala Dinas.
4) Keanggotaan Panitia Seleksi Penerimaan terdiri dari Dinas
Kesehatan dan BLUD UPTD Puksemas Kota Depok.
b. Melaksanakan rekruitmen tenaga profesional/tenaga kesehatan
non PNS dan membuat kontrak kerja dengan anggaran penggajian
dibebankan kepada anggaran UPTD Puskesmas sesuai dengan
kemampuan anggaran dan standar satuan harga yang telah
ditetapkan Pemerintah Kota. Adapun proses dan tata cara seleksi
Penerimaan Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Kepala
Dinas Kesehatan.
c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan diangkat oleh
Kepala Dinas Kesehatan melalui usulan dari Pimpinan BLUD
UPTD Puskesmas yang ditandai dengan penandatanganan
Perjanjian Kinerja dan pemberian Keputusan Pengangkatan.
d. Pegawai Non PNS yang lulus seleksi tidak boleh diangkat sebagai
Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran dan
tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri SIpil.
B. Penempatan
Mutasi atau Rotasi PNS dan non PNS dilaksanakan dengan tujuan
untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir, menciptakan
keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau
jabatan, menghindari kejenuhan pegawai terhadap rutinitas pekerjaan

yang dilakukan serta menambah pengetahuan dengan mengusai dan
mendalami pekerjaan lain di unit kerja yang berbeda pada UPTD
Puskesmas dengan mempertimbangkan :
1. Penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan
pendidikan dan keterampilannya.
2. Masa kerja dan pengalaman pegawai pada unit tertentu
3. Kegunaannya dalam menunjang karir atau promosi jabatan
4. Menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik dan psikis pegawai.
Penempatan pegawai diketahui dan mendapat rekomendasi dari Kepala
Dinas Kesehatan.
C. Sistem Remunerasi
Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat diberikan berupa gaji,
tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi kerja, pesangon, dan atau
pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola UPTD Puskesmas dan
pegawai UPTD Puskesmas, sedangkan Remunerasi dalam bentuk
honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan
Pengawas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Walikota) berdasarkan
usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai
dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
2. Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengaturan remunerasi mempertimbangan prinsip proporsionalitas,
kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja, dihitung berdasarkan
indikator penilaian yang meliputi :
a. Pengalaman dan masa kerja
b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku
c. Resiko kerja
d. Tingkat Kegawatdaruratan
e. Jabatan yang disandang
f. Hasil/capaian kinerja
4. Penetapan remunerasi bagi pimpinan BLUD, selain indikator
penilaian juga mempertimbangkan faktor :
a. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta
produktivitas
b. Pelayanan sejenis
c. Kemampuan pendapatan

d. Kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan,
pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
5. Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan
paling banyak sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dari
remunerasi pimpinan.
6. Remunerasi Dewan Pengawas berupa honorarium ditetapkan
sebagai berikut :
a. Honorarium Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40%
(empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak
sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari gaji dan
tunjangan pimpinan.
c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak
sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan
pimpinan.
D. Promosi
Promosi adalah peningkatan karier pegawai dari jabatan yang
rendah ke jabatan yang lebih tinggi sebagai penghargaan kepada
pegawai atas prestasi yang dicapai dalam rangka merealisasikan
pengembangan karier dengan jalur karier yang telah ditetapkan.
Promosi PNS didasarkan pada Undang – undang No. 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan memperhatikan hal – hal
sebagai berikut :
(1) Promosi PNS berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi,
kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian
atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan
pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah,
tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
(2) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk
dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
(3) Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan
tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.
(4) Tim penilai kinerja PNS dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang.
E. Demosi
Merupakan penurunan jabatan dalam rangka pembinaan terhadap
pegawai yang tidak kompeten atau tidak berprestasi atau karena

hukuman disiplin berupa melalui pemindahan dari jabatan ke level yang
lebih rendah atau level jabatan khusus atau dapat pula dikeluarkan dari
jabatan profesinya.
1. Demosi karena alasan tidak berprestasi atau kompeten dipindahkan
ke unit kerja lain dalam level yang sama atau melalui level tertentu
sepanjang tersedia formasi dan kompetensi yang bersangkutan
memenuhi syarat dan selanjutnya diadakan evaluasi
2. Demosi karena alasan hukuman disiplin dipindahkan ke level
jabatan yang lebih rendah atau diberikan dengan tidak menjalankan
fungsi profesi (untuk tenaga profesi) selama kurun waktu tertentu
dengan pengawasan dan pembinaan menjadi tanggung jawab pada
unit kerja.
F. Pengembangan Karir
Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan UPTD Puskesmas dengan
memperhatikan integritas dan moralitas dari PNS yang bersangkutan.
1) Kualifikasi merupakan informasi mengenai pendidikan formal PNS
dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
2) Kompetensi merupakan informasi mengenai kemampuan seluruh
PNS dalam melaksanakan tugas jabatan melalui uji kompetensi,
yang dilakukan oleh assessor internal pemerintah atau bekerjasama
dengan assessor independen meliputi :
a. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat spesalisasi
pendidikan, pelatihan, teknis fungsional dan pengalaman
bekerja secara teknis.
b. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan,
pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman
kepemimpinan.
c. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja
berkaitan dengan masyarakat dalam hal agama, suku, budaya
sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
3) Penilaian Kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada
tingkat individu dan tingkat unit kerja UPTD Puskesmas, dengan
memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta
perilaku pegawai PNS. Penilaian kinerja dibuat secara periodic untuk
kurun waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
Penilaian kinerja PNS dilakukan secara berjenjang dari atasan
langsung PNS dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja

setingkat dan bawahannya, yang dijadikan sebagai persyaratan
dalam pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat, pemberian
tunjangan dan sanksi, mutasi, promosi serta untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan.
Penilaian kinerja pegawai Non PNS BLUD UPTD Puskesmas
untuk memperoleh bahan –bahan pertimbangan yang obyektif dalam
pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi dan kompentesi.
Penilaian kinerja dilakukan secara obyektif dan teliti berdaarkan data
yang tersedia oleh atasan langsungnya, dan hasil penilaian kinerja
dijadikan tolak ukur pembuatan perpanjangan kinerja bagi pegawai.
4) Pendidikan dan latihan (Diklat) adalah salah satu upaya peningkatan
mutu pegawai dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap dan
perilaku pegawai. Oleh karena itu UPTD Puskesmas
mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan Diklat pegawai
dengan perhitungan anggaran disesuaikan dengan jumlah pegawai
yang besarnya disesuaikan kemampuan anggaran UPTD
Puskesmas. Dalam alokasi anggaran diusahakan setiap pegawai
mempunyai peluang untuk melaksanakan diklat.
G. Pembinaan Pegawai
Pembinaan Pegawai adalah segala usaha dan tujuan kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, penggunaan dan pemeliharaan pegawai
dengan tujuan untuk mampu melaksanakan tugas organisasi dengan
efektif dan efisien. Pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk
menghasilkan pegawai yang bermutu dan berkualitas yang berdaya guna
dan berhasil guna yang dilakukan secara sistimatis dan pemanfaatan
potensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Sumberdaya manusia atau pegawai memegang peranan penting
bagi kemajuan suatu organisasi, terutama di tengah keterbatasan sarana,
tetapi dalam hal kualitas pegawai memadai sehingga jalannya organisasi
akan lebih maksimal. Adapun kualitas pegawai yang diinginkan adalah:
1) Mempunyai integritas moral
2) Mempunyai disiplin yang tinggi
3) Kompeten dalam bidang tugasnya
4) Dapat bekerja secara sinergi
Pembinaan Pegawai PNS dan Non PNS pada BLUD UPTD
Puskesmas dilaksanakan oleh pejabat struktural secara berjenjang dan
pejabat fungsional yang membawahi pegawai Non PNS dan dilakukan
secara terus menerus sesuai kebutuhan.

H. Penghargaan dan Sanksi
Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka
UPTD Puskesmas menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi
pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang
tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.
1. Pemberian penghargaan bagi PNS yang telah menunjukkan
kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan
prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat berupa tanda
kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas
dalam pengembangan kompetensi serta kesempatan menghadiri
acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
2. Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan
atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan
terhadap Negara berdasarkan kenaikan pangkat regular dan
kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan ketentuan.
3. Pemberian penghargaan pegawai non PNS adalah merupakan
penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja yang
bersangkutan terhadap kineja UPT Puskesmas dan diberikan
penghargaan berupa:
a. Penghargaan khusus bagi pegawai berprestasi yang
dilaksanakan setiap tahun atau disesuaikan dengan
anggaran yang tersedia.
b. Tambahan berbasis kinerja diberikan setiap bulan dengan
mengacu kepada beban kerja atau kompetensi sesuai
ketentuan yang berlaku.
4. Sanksi bagi PNS yang melanggar aturan tentang disiplin diatur
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.
5. Sanksi bagi pegawai non PNS yang terbukti melakukan
pelanggaran dijatuhkan hukuman disiplin agar yang bersangkutan
mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan
memperbaiki diri pada masa yang akan datang, adapun hukuman
yang diberikan berupa hukuman disiplin ringan, sedang, berat
sesuai dengan berat ringannnya pelanggaran yang dilakukan oleh
pegawai yang bersangkutan.
B. Pemutusan Hubungan Kerja / Pemberhentian
Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Pegawai adalah
pemutusan atau pemberhentian yang mengakibatkan pegawai yang

bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai dengan tidak
bekerja lagi pada satuan organisasi. Pemutusan hubungan kerja atau
pemberhentian pegawai disebabkan sebagai berikut :
1) Pemberhentian atas permintaan sendiri
2) Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun atau batas
usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi Non PNS
3) Pemberhentian karena adanya penyederhanaan Organisasi
4) Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/ tindak pidana/
penyelewengan
5) Pemberhentian karena tidak cakap Jasmani atau Rohani
6) Pemberhentian karena meninggalkan tugas
7) Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang
8) Pemberhentian pegawai Non PNS karena habis masa kontraknya
dan/atau berdasarkan evaluasi kinerja yang bersangkutan tidak
memenuhi standar penilaian kinerja yang telah ditetapkan.
C. Kondisi Jumlah Sumber Daya Manusia
Tabel…..
Jumlah Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan
Di UPTD Puskesmas …………………..
No. Jenis Tenaga
Standar
Permenkes
75 Tahun
2014
Hasil Analisis
Rencana
Kebutuhan
Tenaga
(Renbut)
Jumlah
Yang
Ada
Jumlah Yang
Dibutuhkan
1 Dokter
2 Dokter Gigi
3 Sarjana Kesmas
4 Perawat
5 Perawat Gigi
6 Bidan
7 Tenaga Gizi
8 Sanitarian
9 Apoteker/Ass.
Apoteker
10 Tenaga Analis
11 Tenaga adm.
12 Tenaga lainnya

Jumlah seluruh staf UPTD Puskesmas ………. adalah
sebanyak ….. orang, terdiri dari PNS ……… orang dan non PNS …..
orang. Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2015 dan hasil analisis
analisis rencana kebutuhan tenaga, maka kebutuhan tenaga di UPTD
Puskesmas ……………… seharusnya adalah ……. orang, dengan
demikian kekurangan tenaga sebanyak ……. orang.
Jumlah

BAB III
AKUNTABILITAS
3.1. Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja
Salah satu Sasaran Strategis Dinas Kesehatan tahun 2016-2021
adalah Meningkatnya Pelayanan Publik yang Profesional dan Tata Kelola
Dinas Kesehatan yang Akuntabel. Salah satu bentuk akuntabilitas adalah
menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu Sistem Pengendalian
Internal yang diselenggarakan pada lingkungan pemerintah daerah
mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan
pertanggungjawaban yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi
pada semua tingkatan kegiatan di Instansi Pemerintah. SAKIP dan SPIP
diselenggarakan tidak hanya pada level Dinas Kesehatan, namun juga
sampai pada Unit kerja, salah satunya UPTD Puskesmas.
3.1.1. SAKIP
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja,
pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan Kinerja, dan reviu
dan evaluasi kinerja.
Akuntabilitas di lingkungan UPTD Puskesmas mengacu pada
penyelenggaraan SAKIP, pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban
penyelenggaraan tata kelola yang dipercayakan kepada UPTD Puskesmas
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik
sesuai dengan visi dan misi UPTD Puskesmas. Akuntabilitas mencakup
mekanisme/prosedur pencapaian tujuan yang di dalamnya mengandung
kebijakan-kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan
pertanggungjawaban.
Pelaksanaan akuntabilitas di UPTD Puskesmas dijabarkan dalam
berbagai kebijakan antara lain sebagai berikut:
1. Pejabat Pengelola menetapkan Rencana Strategis sebagai
dokumen perencanaan UPTD Puskesmas dan menjadi landasan
penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja. Setiap entitas akuntabilitas

kinerja menyusun Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya
ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.’
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang menjadi tanggung jawab
UPTD Puskesmas menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja
(PK). Pada dokumen PK tersebut, mencantumkan indicator kinerja
dan target kinerja. Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud
memenuhi kriteria Spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka
waktu tertentu dan dapat dipantau dan dikumpulkan. UPTD
Puskesmas menyusun lembar/dokumen PK dengan menggunakan
indicator kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama Dinas
Kesehatan yang disepakati bersama antara Kepala UPTD
Puskesmas dengan Kepala Dinas Kesehatan dan selanjutnya
disusun secara berjenjang sesuai tanggung jawab.
3. UPTD Puskesmas melakukan pengukuran kinerja dengan
menggunakan indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam
lembar/dokumen PK. Pengukuran PK dilakukan dengan cara
membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja
pada tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja Program
sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja lima
tahunan yang ditetapkan dalam Renstra.
4. UPTD melakukan pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat,
mengolah dan melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja
dilaksanakan mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap
tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan
yang dihasilkan dari system akuntansi dan statistic pemerintah.
Pengelolaan data kinerja mencakup penetapan data dasar,
penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan
registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data dan
pengkompilasian dan perangkuman.
5. UPTD Puskesmas menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas
prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran
yang telah dialokasikan. Laporan tersebut terdiri dari Laporan
Interim berupa Laporan Kinerja Triwulanan dan Laporan Kinerja
Tahunan serta disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan.
Laporan Kinerja disusun berisi uraian ringkas tentang keluaran
dan kegiatan serta hasil yang dicapai dari Program sebagaimana
ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang paling
sedikit berisi :
a) pencapaian tujuan dan sasaran UPTD Puskesmas;
b) realisasi pencapaian target kinerja UPTD Puskesmas;

c) penjelasan memadasi atas pencapaian kinerja UPTD
Puskesmas; dan
d) perbandingan capaian kinerja Kegiatan dan Program
sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima
tahunan yang direncanakan dalam renstra UPTD
Puskesmas.
3.1.2. SPIP
Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja UPTD Puskesmas, selain
SAKIP didukung dengan melakukan Manajemen Risiko yang merupakan
salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, dalam pasal 13
ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan
Penilaian Risiko, salah satunya pada UPTD Puskesmas.
Hal tersebut dimaksudkan agar UPTD Puskesmas dapat
mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpanan atas pelaksanaan
kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal ini dimaksudkan sebagai umpan
balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai
tujuan organisasi serta sejalan dengan amanah Pemerintah Kota Depok
selaku penyelenggara SPIP yang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota
nomor 58 tahun 2019 tentang Manajemen Risiko.
Penilaian Risiko di Lingkungan UPTD Puskesmas ini disusun sebagai
upaya mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif
dan efisien; dan mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko
serta memantau aktivitas pengendalian risiko sehingga tujuan dan sasaran
Dinas Kesehatan sesuai tugas fungsi dan diamanahkan dapat tercapai.
SPIP terdiri LIMA unsur yaitu: (a) lingkungan pengendalian; (b)
penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi;
dan (e) pemantauan pengendalian Internal. Penerapan lima unsur ini
dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi
pemerintah.
Salah satu unsur SPIP, yaitu unsur penilaian risiko terdiri atas a.
daftar tujuan kegiatan; b. daftar risiko; c. formulir analisis risiko; d. skala
kemungkinan terjadinya risiko; e. skala dampak terjadinya risiko; f. formulir
identifikasi celah pengendalian; g. rencana tindak pengendalian (RTP); h.
laporan pelaksanaan RTP; dan i. realisasi pelaksanan RTP. Pada dokumen
SPIP pada Dinas Kesehatan diuraikan seluruh unsur penilaian risiko pada
seluruh kegiatan.
Penilaian Risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan
kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarannya,
serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah.

Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas
Risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan
pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk mendapatkan Risiko
yang memiliki kemungkinan (probability) kejadian dan dampak yang sangat
tinggi sampai dengan Risiko yang sangat rendah.
Berdasarkan hasil analisis Risiko, selanjutnya dilakukan respon atas
Risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan
pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon
Risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh
penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan
dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna
perbaikan yang berkesinambungan.
Risiko mengacu pada ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian
diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau
hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara
Risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat
tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun
berkonotasi negatif, Risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari
melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan
pengelolaan (manajemen) Risiko.
Dasar pemikiran pengelolaan Risiko adalah bahwa setiap entitas, baik
yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi
masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan
pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik
dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para
pemangku kepentingan (stakeholders). Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1),
disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian
Risiko. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa
penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang
mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih
lanjut, dalam PP tersebut disebutkan bahwa penilaian Risiko terdiri atas
identifikasi Risiko dan analisis Risiko.
Ruang lingkup identifikasi Risiko mencakup langkah-langkah yang
harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi Risiko pada sektor publik
yang terdiri atas identifikasi Risiko potensial, baik Risiko yang berasal dari
lingkungan internal maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah.
Namun, dalam identifikasi Risiko perlu dilakukan penetapan konteks
terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi

pemerintah. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat
(3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5 (1), pimpinan instansi
pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada
tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan
Tersususnya dokumen penilaian risiko pada tiap kegiatan di UPTD
Puskesmas pada Dinas Kesehatan diharapkan dapat mendukung
perencanaan yang terpadu sehingga dapat menjadi acuan dalam
penyusunan kegiatan yang lebih baik dalam mencapai tujuan dan sasaran
dan terwujud tata kelola yang akuntabel dan derajat kesehatan masyarakat
Kota Depok yang setinggi-tingginya.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menerapkan SPIP pada
UPTD Puskesmas antara lain :
1. Pejabat Pengelola harus menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif
dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal
dalam lingkungan kerja UPTD Puskesmas melaluil :
1) Penegakan integritas dan nilai etika;
2) Komitmen terhadap kompetensi;
3) Kepemimpinan yang kondusif;
4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan;
5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan SDM; dan
7) Hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait.
2. Pejabat Pengelola melakukan penilaian risiko dengan
menetapkan tujuan UPTD Puskesmas yang memuat pernyataan
dan arahan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan
terikat waktu serta menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan
yang memperhatikan tujuan dan renstra UPTD Puskesmas.
Penilaian risiko terdiri atas :
a) Identifikasi risiko
Identifikasi risiko dilaksanakan menggunakan metodologi
yang sesuai untuk tujuan UPTD Puskesmas dan tujuan
pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, mengenali

risiko dari factor eksternal dan internal serta menilai factor
lain yang dapat meningkatkan risiko.
b) Analisis risiko
Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak
dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian
tujuan UPTD Puskesmas.
3. UPTD puskesmas melakukan kegiatan pengendalian yang
terdiri atas :
1) reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2) pembinaan sumber daya manusia;
3) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4) pengendalian fisik atas aset;
5) penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6) pemisahan fungsi;
7) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan
kejadian;
9) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta
transaksi dan kejadian penting
4. UPTD Puskesmas melakukan Sistem Informasi dan
Komunikasi, yaitu mengidentifikasi, mencatat dan
mengkomunikasikan infromasi dalam bentuk dan waktu yang
tepat serta diselenggarakan secara efektif dengan menyediakan
dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta
mengelola, mengembangkan dan memperbarui system informasi
secara terus menerus.
5. UPTD Puskesmas melakukan pemantauan, melalui pemantauan
berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi
hasil audit dan reviu lainnya. Proses pemantauanmerupakan
proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal,
termasuk fungsi audit internal pada setiap tingkat dan unit struktur
organisasi UPTD Puskesmas sehingga dapat dilaksanakan
secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang
terjadi dilaporkan kepada Pejabat Pengelola dan tembusannya
kepada Dinas Kesehatan. Pejabat Pengelola menindaklanjuti
laporan hasil evaluasi atas pengendalian internal yang
dilaksanakan Inspektorat Kota dan melaporkan perkembangan

Template pola tata kelola blud puskesmas

Template pola tata kelola blud puskesmas

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Template pola tata kelola blud puskesmas

Similar to Template pola tata kelola blud puskesmas (20)

More from Zakiah dr

More from Zakiah dr (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Template pola tata kelola blud puskesmas