Dokumen tersebut membahas tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia. Dokumen menjelaskan bahwa kemerdekaan ini diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 9 tahun 1998, serta dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau demonstrasi dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Pembatasan atas kemerdekaan ini dapat menimbulkan demonstrasi dan ketidakhadiran kontrol masyarak
8. Cara menyampaikan pendapat dan bentuk
menyampaikan pendapat di muka umum
• Lisan seperti pidato, dialog dan diskusi
• Tulisan seperti surat kabar, gambar, pamflet,
poster, brosur, selebaran dan spanduk
• Atau dengan cara lain seperti tutup mulut,
demonstrasi atau mogok makan
B
A
C
K
9. TATA CARA MENGEMUKAKAN
PENDAPAT DI MUKA UMUM
Penyampaian
pendapat dilarang
Di tempat tertentu ( rumah
sakit, istana presiden,
instalasi militer, objek vital
negara, dll )
Di hari besar nasional
B
A
C
K
Ada surat pemberi
tahuan secara
tertulis yang
disampaikan
kepada POLRI oleh
pimpinan atau
pennggung jawab
selambat-
lambatnya 3x 24
jam
Surat
pemberitahuan
memuat: tujuan,
penanggung jawab,
nama organisasi,
alat peraga dan
jumlah peserta.
Penanggung jawab
wajib menjaga
ketertiban. Setiap
100 peserta
didampingi 5 orang
penanggung jawab
10. AKIBAT PEMBATASAN KEMERDEKAAN
MENGEMUKAKAN PENDAPAT
• Kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia pada
masa reformasi ini tidak dibatasi/dikekang ataupun dilarang
oleh pemerintah sebagai penguasa negara sebagai
perwujudan berkembangnya demokrasi di Indonesia.
• Jika kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum
dibatasi/dikekang atau dilarang oleh pemerintah, maka akan
berakibat demokrasi tidak berkembang, timbulnya
kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat, rakyat
banyak melakukan aksi demonstrasi serta tidak adanya
kontrol sosial dari masyarakat terhadap kebiakan
pemerintah. Next
11. Akibat pembatasan kemerdekaan
mengemukakan pendapat
1) Beberapa mahasiswa sedang melakukan aksi
mogok makan - (2) Bentrok fisik peserta demo
dengan aparat keamanan Next