Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Makalah pajak internasional

17,979 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Makalah pajak internasional

  1. 1. I. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat P3BPengertian Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasionaldi bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agartidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkanantar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibatdalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, inti dari suatu P3B adalah pembagian hak pemajakan antarnegara. P3B tidak menimbulkan jenis pajak baru dan tidak mengatur tarif pajak. P3Bhanya akan mengatur pembagian hak pemajakan sehingga nantinya atas beberapajenis penghasilan, hak pemajakan suatu negara akan dibatasi oleh P3B.Dasar Hukum P3B Di Indonesia, P3B diatur dalam Pasal 32A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Sementara itu, proses pembentukan P3B seperti proses pendekatan,perundingan, ratifikasi serta pemberlakuannya tunduk kepada Undang-undang Nomor24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.Kedudukan P3B terhadap UU Domestik Kedudukan P3B berdasarkan ketentuan ini adalah lex specialist terhadapUndang-undang domestik (aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturanhukum yang umum). Dengan demikian, jika ada ketentuan dalam undang-undangdomestik bertentangan dengan ketentuan dalam P3B maka yang dimenangkan adalahketentuan P3B.Tujuan P3B adalah sebagai berikut: a. Tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan ikim dunia usaha; b. Peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri; c. Peningkatan sumber daya manusia; d. Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak;
  2. 2. e. Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara.Azas utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak adalah: a. Azas domisili atau azas kependudukan; asas Pengenaan pajak kepada SPDN atas seluruh penghasilan dan kepada SPLN atas penghasilan yang bersumber dari negara itu b. Azas Sumber; asas pengenaan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari negara itu tanpa melihat status kewarganegaraan subjek pajak c. Azas Nasionalitas atau azas kewarganegaraan. asas pengenaan pajak berdasar status warganegaraMetode hak pemajakan di berbagai negara, untuk menghindari pemajakanberganda, antara lain: a. Metode Pemajakan Unilateral Metode ini mengatur bahwa negara Republik Indonesia mempunyai kekuatanhukum didalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional danditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri, dengan kata lain tidak ada yang bisamengatur negara kita lain karena hail itu merupakan kewibawaan dan kedaulatannegara kita. b. Metode Pemajakan Bilateral Metode ini dalam penghitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkanperjanjian kedua negara (Tax Treaty). Indonesia tidak dapat sesuka hati menerapkanjumlah pajak terutang penduduk asing atau badan internasional dua negara yang telahmengadakan perjanjian. Justru peraturan perpajakan Indonesia tidak berlaku bilamanaterdapat Tax Treaty. c. Metode Pemajakan Multilateral Metode ini didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan atau ketetapanatau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara yang ditandatanganioleh berbagai negara, misalnya Konvensi Wina.
  3. 3. Metode Penghindaran Pajak Berganda adalah: a. Pembebasan / Pengecualian; Metode pembebasan pada dasarnya adalah penghasilan yang diperoleh di luar negeri (source country) tidak lagi dikenai pajak di negara domisili (resident country), diantaranya : 1) Pembebasan penuh 2) Pembebasan dengan progresi b. Kredit Pajak; Dua jenis pengkreditan dalam metode ini, yaitu : 1) Kredit pajak penuh (full credit) Seluruh pajak yang dibayar di source country dapat dikurangkan seluruhnya. 2) Pengkreditan dengan pembatasan (ordinary credit) Pajak yang dibayarkan di source country yang dapat dikurangkan dari pajak di resident country dibatasi dengan tarif tertentu. c. Metode Lainnya.Model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda a. Model OECD (Organization for Economic Cooperation and Development); b. Model UN (United Nation); c. Model Indonesia (Gabungan antara model OECD dan UN).
  4. 4. II. OECD Model dan UN Model Pada umumnya landasan yang dilakukan negara melalui perjanjian bilateralperpajakan mengacu pada dua model perjanjian yaitu OECD Model dan UN Model. OECD merupakan singkatan dari Organisation for Economic Cooperation andDevelopment, adalah sebuah organisasi Internasional dengan tiga puluh negara yangmenerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Sedangan UNmerupakan singkatan dari United Nation, adalah sebuah organisasi yang anggotanyahampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukuminternasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Perbedaan model tax treaty ini di latarbelakangi oleh fakta bahwa negara negaraOECD adalah negara negara yang maju, dimana arus barang, uang dan orang diantaramereka setara. Negara negara ini menggunakan asas residensial atau domisili untuktaxing right atau hak pemajakan. Hal ini tidak menjadi masalah dikarenakan kesetaraantadi, hingga saling internetting perpajakan di lingkungan negara negara OECD. Hal inikemudian menjadi tidak adil bila dilakukan tax treaty dengan negara negaraberkembang, karena bila menggunakan asas residensial, maka negara negaraberkembang tidak akan kebagian hasil pajak. Mengapa? karena umumnya negara maju memiliki investasi di negara berkembang,sebaliknya negara berkembang memiliki sedikit investasi di negara negara maju. MakaUN model adalah model tax treaty yang menjamin keadilan buat negara negaraberkembang. Perlu digarisbawahi, faktualnya kedua model tersebut hanya sebagai gambaranumum, karena riilnya yang dipakai tergantung isi perjanjian yang disepakati oleh duabuah negara yang melakukan perjanjian. Sebagai contoh pada OECD model pasal 5 ayat 3 tentang "PermanentEstablishment" disebutkan bahwa :A building site or construction or installation project constitutes a permanentestablishment only it it last more than twelve month.
  5. 5. Sedangkan pada UN model pasal 5 ayat 3 tentang "Permanent Establishment"disebutkan bahwa :The term "permanent establishment" also encompasses :A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities inconnection therewith, but only if such site, project or activities last more than six monthwithin any twelve month period. Pada OECD proyek konstruksi dikategorikan BUT/Badan Usaha Tetap (Permanent Establishment) bisa dipajaki oleh negara tempat proyek dilakukan bilawaktu proyek lebih dari 12 bulan. Nah pada UN model waktu yang dijadikan landasancukup 6 (enam) bulan saja.Pada dasarnya, BUT dikelompokkan ke dalam empat tipe : 1. Tipe aset terdiri dari : Tempat kedudukan manajemen; Cabang perusahaan; Kantor perwakilan; Gedung kantor; Pabrik; Bengkel; Pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran untuk eksplorasi pertambangan; Perikanan/pertanian/kehutanan/perkebunan. Keberadaan BUT tipe aset dapat dilihat dari ada atau tidaknya fasilitas fisik seperti cabang, bengkel, kantor, dsb di negara sumber. 2. Tipe aktivitas BUT tipe aktivitas ada dua: proyek bangunan, konstruksi, perakitan, instalasi, atau aktivitas supervisi untuk proyek tersebut selama 12 bulan. Ini yang ada di OECD model. Tetapi di UN model time test menjadi 6 bulan saja. kegiatan jasa termasuk konsultasi yang dilakukan perusahaan di negara lain selama 6 bulan dalam 12 bulan. Di OECD model jasa ini tidak diatur secara khusus tapi di UN model diatur yaitu di Pasal 5 ayat (3) huruf b. Negara-negara maju berpendirian bahwa jasa teknik dikenakan di negara domisili kecuali melalui agen tidak bebas. Tetapi negara-negara berkembang yang tergabung dalam UN tax experts group berpendapat
  6. 6. bahwa hal ini merugikan mereka sehingga kegiatan pemberian jasa ditetapkan sebagai BUT jika melewati time test. Berbeda dengan diatas, time test jasa tidak perlu terus-menerus. Bisa putus-putus yang penting dalam 12 bulan ada 6 bulan. Pemberian jasa ini bisa dilakukan oleh pegawai perusahaan atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan itu untuk tujuan tersebut.3. Tipe agen Tidak semua agen merupakan BUT. Agen dibagi dua yaitu agen bebas dan agen tidak bebas. Nah, agen yang manjadi BUT adalah agen tidak bebas. Hal ini diatur di Pasal 5 ayat (5) OECD model. Bahwa orang atau badan dapat ditetapkan sebagai BUT jika melakukan aktivitas melalui agen tidak bebas. Agen tidak bebas dapat berupa orang pribadi atau badan asal : Bergantung pada perusahaan yang diwakilinya. Artinya selalu mengikuti petunjuk dan intruksi perusahaan yang diwakilinya. Mempunyai kuasa / kewenangan untuk menandatangani kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut. Kewenangan tersebut bersifat tetap atau berlangsung terus menerus. Salah satu faktor yang menentukan untuk mengetahui sifat tetap atau terus menerus adalah apakah kegiatan tersebut dari awal mulanya dimaksudkan untuk jangka panjang atau hanya sementara. Tidak mempunyai kuasa seperti diatas, tetapi ia mempunyai kebiasaan menyimpan persediaan barang-barang atau barang dagangan dan secara teratur menyerahkan barang-barang tersebut atas nama perusahaan yang diwakilinya.4. Tipe asuransi Ada perbedaan antara OECD model dengan UN model berkaitan dengan BUT asuransi. OECD model menyarankan bahwa perusahaan asuransi dianggap memiliki Bentuk Usaha Tetap jika perusahaan asuransi tersebut memenuhi ketentuan ayat (1) atau ayat (5) yaitu melalui agen tidak bebas. Tetapi UN model menyarankan untuk mengatur sendiri tentang batasan Bentuk Usaha Tetap bagi usaha asuransi. UN model mengatur perusahaan asuransi khusus di Pasal 5 ayat (6). Ayat ini mengatur bahwa perusahaan asuransi, kecuali berkenaan dengan reasuransi, dapat dianggap mempunyai BUT apabila perusahaan asuransi tersebut mengumpulkan atau menerima premi atau menanggung resiko di negara sumber melalui orang / badan yang bukan agen
  7. 7. independent sebagaimana dimaksud ayat (7). Menurut negara-negara berkembang, agen asuransi biasanya tidak memiliki kuasa untuk menutup kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a OECD model. Jadi, menurut UN model bagi agen perusahaan asuransi syarat Bentuk Usaha Tetap adalah agen di negara sumber yang bersangkutan mengumpulkan atau menerima premi dan menanggung resiko yang terletak di negara sumber tersebut.Rule force of attraction Force of attraction adalah prinsip pemajakan dimana bila kantor pusatmenyediakan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen di negara tertentuyang dia juga memiliki permanent establishment yang juga bergerak dibidang yangsama, maka profit yang diperoleh oleh head office secara langsung bisa dipajakisebagai profit yang terkait dengan permanent establishment.OECD model tidak mengandung aturan force of attraction. Sedangkan UN model ada diarticle 7 sesuai dengan pajak penghasilan pasal 5.Tabel Perbedaan OECD dan UN model ModelPerbedaan OECD (Organization for UN (United Nations Model) Economic Cooperation and Development)Pengertian Model Tax Treaty dari Model Tax Treaty dari Organisation for Economic United Nation (PBB) yang Co-Operation & Development didesain sebagai Model Tax atau Organisasi Kerjasama Treaty antara Negara2 Ekonomi & Pembangunan Anggota UN (PBB) yaitu yang didesain sebagai Model antara Negara-negara Tax Treaty antara Negara- Berkembang dan antara negara Anggotanya (pada Negara Berkembang umumnya adalah Negara- dengan Negara Maju. negara Maju) dengan Negara-negara LainnyaPenggunaan Tax Treaty Maju Berkembang
  8. 8. Prinsip yang dianut hak pemajakan ada pada terdapat sharing of taxation negara domisili (resident antara negara sumber country) dengan negara domisili.Perumusan Model selaras dengan kebutuhan karakteristik hubunganKonvensi harmonisasi hubungan ekonomi negara maju perpajakan dengan negara berkembang diantara negara OECD diwarnai oleh ketimpangan arus penghasilan antar kedua kelompok negara tsbSifat dalam penyelesaian diskriminatif dalam tidak diskriminatif dan lebihmasalah perpajakan menyelesaikan masalah mengutamakan kepentingan pajak internasional antara negara berkembang dalam negara maju dengan negara masalah perpajakan berkembang. internasionalMasa aktivitas proyek BUT 12 bulan 6 bulan(proyek bangunan,konstruksi, perakitan,instalasi, atau aktivitassupervisi)Tipe asuransi perusahaan asuransi mengatur bahwa dianggap memiliki Bentuk perusahaan asuransi, Usaha Tetap jika perusahaan kecuali berkenaan dengan asuransi tersebut memenuhi reasuransi, dapat dianggap ketentuan ayat (1) atau ayat mempunyai BUT apabila (5) yaitu melalui agen tidak perusahaan asuransi bebas tersebut mengumpulkan atau menerima premi atau menanggung resiko di negara sumber melalui orang / badan yang bukan agen independentkegiatan jasa termasuk jasa ini tidak diatur secara diatur yaitu di Pasal 5 ayatkonsultasi yang dilakukan khusus (3) huruf bperusahaan di negara lain
  9. 9. Permanent Establishment A building site or construction A building site, apasal 5 ayat 3 or installation project construction, assembly or constitutes a permanent installation project or establishment only it it last supervisory activities in more than twelve month. connection therewith, but only if such site, project or activities last more than six month within any twelve month period. III. Struktur P3BOECD Model UN Model INDONESIAN ModelSUMMARY OF THE SUMMARY OF THE SUMMARY OF THECONVENTION CONVENTION AGREEMENTTITLE AND PREAMBLE TITLE AND PREAMBLE TITLE AND PREAMBLECHAPTER I CHAPTER I CHAPTER IScope of the Convention Scope of the Convention Scope of the AgreementArt. 1 Persons Covered Art. 1 Persons Covered Art. 1 Persons CoveredArt. 2 Taxes Covered Art. 2 Taxes Covered Art. 2 Taxes CoveredCHAPTER II CHAPTER II CHAPTER IIDefinitions Definitions DefinitionsArt. 3 General Definitions Art. 3 General Definitions Art. 3 General DefinitionsArt. 4 Resident Art. 4 Resident Art. 4 ResidentArt. 5 Permanent Art. 5 Permanent Art. 5 PermanentEstablishment Establishment EstablishmentCHAPTER III CHAPTER III CHAPTER IIITaxation of income Taxation of income Taxation of incomeArt. 6 Income from Art. 6 Income from Art. 6 Income fromimmovable property immovable property immovable propertyArt. 7 Business profits Art. 7 Business profits Art. 7 Business profitsArt. 8 Shipping, inland Art. 8 Shipping, inland Art. 8 Shipping and airwaterways tranport and air waterways tranport and air transport
  10. 10. transport transport ( alternative A ) Art. 8 Shipping, inland waterwayss transport and air transport ( alternative BArt. 9 Associated ) Art. 9 Associatedenterprises Art. 9 Associated enterprisesArt. 10 Dividends enterprises Art. 10 DividendsArt. 11 Interest Art. 10 Dividends Art. 11 InterestArt. 12 Royalties Art. 11 Interest Art. 12 RoyaltiesArt. 13 Capital Gains Art. 12 Royalties Art. 13 Capital GainsArt. 14 [ Deleted ] Art. 13 Capital Gains Art. 14 Independent Art. 14 Independent personal servicesArt. 15 Income from personal services Art. 15 Dependentemployment Art. 15 Dependent personal servicesArt. 16 Director’s fees personal services Art. 16 Director’s fees Art. 16 Director’s fees and remuneration of top-levelArt.17 Artistes and managerial officials Art.17 Artistes andsportsmen Art.17 Artistes and athletes sportspersonsArt. 18 Pensions Art. 18 Pensions and Art. 18 Pensions and social security payments annuities (alternative A) Art. 18 Pensions and social security payments (alternative B)Art. 19 Government Art. 19 GovernmentService Service Art. 19 GovernmentArt. 20 Students Art. 20 Students Service Art. 20 Teachers andArt. 21 Other income Art. 21 Other income researchers Art. 21 Students and traineesCHAPTER IV CHAPTER IV Art. 22 Other IncomeTaxation of capital Taxation of capitalArt. 22 Capital Art. 22 CapitalCHAPTER V CHAPTER VMethods for elimination of Methods for elimination of
  11. 11. double taxation double taxationArt. 23A Exemption Art. 23A Exemptionmethod methodArt. 23B Credit method Art. 23B Credit methodCHAPTER VI CHAPTER VISpecial provisions Special provisions CHAPTER IVArt.24 Non-discrimination Art.24 Non-discrimination Special provisionsArt. 25 Mutual agreement Art. 25 Mutual agreement Art. 23 Method forprocedure procedure elimination of doubleArt. 26 Exchange of Art. 26 Exchange of taxationinformation information Art.24 Non-discriminationArt. 27 Assistance in the Art. 27 Members of Art. 25 Mutual agreementcollection of taxes diplomatic missions and procedureArt. 28 Members of consular posts Art. 26 Exchange ofdiplomatic missions and informationconsular posts Art. 27 Members ofArt. 29 Territorial diplomatic missions andextension consular posts CHAPTER VIICHAPTER VII Final provisionsFinal provisions Art. 28 Entry into force CHAPTER VArt. 30 Entry into force Art. 29 Termination Final provisionsArt. 31 Termination Art. 28 Entry into force Art. 29 Termination

×