SlideShare a Scribd company logo

Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial

•
•
Feriandi Mirza
Feriandi Mirza

Peraturan ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial. Penyiaran digital melalui sistem terestrial dilakukan oleh lembaga penyiaran publik, swasta, dan komunitas dengan bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing. Peraturan ini juga mengatur tentang wilayah layanan siaran, pendirian dan perizinan penyelenggara program si

Technology
1 of 64
Download to read offline
SALINAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial dan sehubungan dengan telah ditetapkannya penyelenggara penyiaran multipleksing di DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Aceh dan Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a butir 4, Pasal 13 ayat (2) huruf c, dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 2 ayat (1) huruf a butir 3, dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, serta Pasal 2 ayat (1) huruf c, dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem Terestrial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 1
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 5. Peraturan tentang Penyiaran Indonesia Lembaran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Lokal (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 6. Peraturan tentang Penyiaran Indonesia Lembaran Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Swasta (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 7. Peraturan tentang Penyiaran Indonesia Lembaran Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Komunitas (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Nomor 4974) tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171); 9. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 2
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/5/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran; 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggara Program Siaran adalah Penyelenggara Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui sistem terestrial. 2. Saluran Siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran, merupakan bagian dari 1 (satu) kanal frekuensi. 3. Program Siaran adalah siaran berkesinambungan dan berjadwal. yang disusun secara 4. Wilayah Layanan Siaran adalah wilayah layanan penerimaan sesuai dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan. Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 3
5. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mengajukan Penyelenggaraan Penyiaran. dan/atau badan hukum permohonan atas Izin 6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika. BAB II PENYELENGGARA PROGRAM SIARAN SECARA DIGITAL Pasal 2 (1) Penyelenggara Program Siaran menyiarkan program siarannya melalui Saluran Siaran yang disediakan oleh penyelenggara penyiaran multipleksing. (2) Jumlah Saluran Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dalam Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem Terestrial. (3) Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP TVRI); b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal); c. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS); dan d. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Pasal 3 (1) Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing melalui perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat antara lain tarif sewa saluran siaran, jaminan tingkat kualitas layanan (service level agreement/SLA), dan jangka waktu kerjasama. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketetentuan sebagai berikut: a. LPP Lokal dan LPK bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPP TVRI di wilayah layanannya; b. LPS bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPS di wilayah layanannya. (4) Menteri dapat menetapkan bentuk kerjasama di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 4
BAB III WILAYAH LAYANAN SIARAN Pasal 4 (1) Penyelenggaraan Program Siaran oleh LPP TVRI dilakukan dalam Wilayah Layanan Siaran Nasional. (2) Penyelenggaraan Program Siaran oleh LPS dilakukan dalam 1 (satu) atau beberapa Wilayah Layanan Siaran dalam 1 (satu) provinsi kecuali Wilayah Layanan Siaran Jakarta-Bogor- DepokTangerang-Bekasi dan Wilayah Layanan Siaran Yogyakarta-Solo. (3) Penyelenggaraan Program Siaran oleh LPP Lokal dan LPK dilakukan dalam 1 (satu) Wilayah Layanan Siaran. (4) Penetapan penggunaan Saluran Siaran untuk Penyelenggaraan Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 5 (1) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang telah memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran dapat menjadi Penyelenggara Program Siaran. (2) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing. BAB IV PENDIRIAN DAN PERIZINAN PENYELENGGARA PROGRAM SIARAN Bagian Kesatu Pendirian Pasal 6 Pendirian Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengacu pada pendirian Lembaga Penyiaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Perizinan Pasal 7 (1) Perizinan Penyelenggaraan Program Siaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan perizinan Lembaga Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 5
mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II atau Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bukan merupakan afiliasi yang ke-4 (ke empat) dan seterusnya dari Penyelenggara Penyiaran Multipleksing. (2) Penyelenggara Program Siaran yang melanggar pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 8 Dalam hal jumlah pemohon melebihi jumlah Saluran Siaran yang tersedia pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing, akan dilakukan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Ketiga Tata Cara Perizinan Pasal 9 Tata cara perizinan Penyelenggaraan Program Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran. BAB V EVALUASI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN Pasal 10 Menteri dapat membentuk tim evaluasi untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan/atau verifikasi terhadap Izin Penyelenggaraan Penyiaran. BAB VI BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN Pasal 11 Penyelenggara Program Siaran wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 Biaya sewa Saluran Siaran yang dibayarkan oleh Penyelenggara Program Siaran kepada Penyelenggara Penyiaran Multipleksing sudah termasuk biaya hak penggunaan frekuensi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang tata cara perhitungan tarif sewa saluran siaran pada penyelenggaraan penyiaran multipleksing. Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 6
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2013 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1416 Salinan sesuai dengan Ka. Biro aslinya Dir. Ses. Ditjen Plt. Kementerian Komunikasi dan Informatika Penyiaran PPI Hukum Dirjen PPI Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal D. Susilo Hartono Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 7
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPP LOKAL) JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL Kop Surat Lembaga Penyiaran Nomor Perihal : (nomor surat keluar) : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth: 1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI. 2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................ Jabatan : ................................ (sesuai KTP) (Direktur Utama) bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum (sesuai dengan yang tertera pada badan hukum LPP Lokal)...........................yang beralamat di .....................................Kabupaten/Kota*) .......................... Provinsi..................., dengan ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial di wilayah layanan .................. Sebagai bahan pertimbangan, persyaratan sebagai berikut : terlampir kami sampaikan kelengkapan 1. Kelengkapan Data: a. Data Administrasi; b. Program Siaran; dan c. Data Teknik Penyiaran; 2. Studi Kelayakan; 3. Surat Pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS); dan 4. Surat Pernyataan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan perubahan data selama masa izin prinsip penyelenggaraan penyiaran. Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk permohonan izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, 1
serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pasfoto Ukuran 4x6 Berwarna ..............., ……….…........ Pemohon - Tanda tangan Stempel/cap penyiaran Bermaterai cukup lembaga Nama Jelas *) pilih salah satu 2
KELENGKAPAN DATA I. DATA ADMINISTRASI A. Data LPP Lokal Televisi 1 2 3 4 Nama Lembaga Penyiaran Nama sebutan stasiun di udara Alamat Kantor Alamat Studio 5 Contact Person 6 Pendirian LPP Lokal (Badan Hukum yang di bentuk oleh Pemda dg persetujuan DPRD) 7 Surat Keterangan Domisili LPP Lokal 8 9 NPWP Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *) 10 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) *) 11 Izin Gangguan (HO) *) 12 Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) *) 13 Izin Mendirikan Bangunan Menara Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Email website Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Nama Nomor telepon Nomor fax Nomor HP Email No Tanggal Nama Penanggungjawab yang tercantum pada Badan Hukum No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No. No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan Kode Pos: Fax Kode Pos: Fax No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal 3
(IMB Tower) di lokasi Nama instansi yang studio untuk menerbitkan keperluan STL (jika menggunakan microwave)*) *) Angka 9,10,11,12, 13 diisi apabila sudah ada B. Data Manajemen 1. Dewan Direksi 1.1 1.2 Direktur Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum) Direktur… (Diisi sesuai nomenklatur) Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Kantor HP Kantor HP Fax Email 2. Dewan Pengawas (3 orang) 2.1 2.2 2.3 Ketua Dewan Pengawas Anggota Dewan Pengawas Anggota Dewan Pengawas Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email 4
3. Penanggung Jawab Penyelenggara Penyiaran 3.1 Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan 3.2 Penanggung Jawab Bidang Siaran 3.3 Penanggung Jawab Bidang Teknik 3.4 Penanggung Jawab Bidang Keuangan 3.5 Penanggung Jawab Bidang Usaha Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email 4. Data Kepegawaian PENDIDIKAN Siaran/ Program 1 2 JUMLAH PEGAWAI Teknik Pemberitaan studio 1 2 1 2 Tata Usaha /Umum 1 2 Total 1 2 a. Pasca Sarjana b. Sarjana c. Diploma d. SLTA e. SLTP f. SD TOTAL Keterangan: 1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap. 5
II. 1 2 3 4 5 6 7 PROGRAM SIARAN Format siaran (pilih salah satu yang paling dominan)) Persentase materi siaran lokal & asing Sumber materi acara siaran Waktu Siaran Setiap Hari Penggolongan dan Persentase Mata Acara Siaran Persentase siaran musik Khalayak sasaran (gunakan data hasil survey audience terkini, apabila belum pernah dilakukan gunakan angka estimasi manajemen) Umum Musik Olah raga a. Lokal b. Asing JUMLAH a. inhouse production (alat, SDM, dan biaya ditanggung sendiri) b. akuisisi (membeli produk dari dalam maupun luar negeri) c. kerjasama (program, revenue sharing, antar negara) JUMLAH Berita Pendidikan Lainnya (sebutkan) ......% ......% 100 % ......% ......% ......% 100 % a. pada hari kerja pukul......s/d pukul...... b. pada hari libur pukul......s/d pukul...... a. berita ......% b. penerangan/informasi ......% c. pendidikan dan ......% kebudayaan d. agama ......% e. olah raga ......% f. hiburan dan musik ......% g. iklan ......% h. acara penunjang / layanan ......% masyarakat JUMLAH 100 % a. Indonesia populer ......% b. dangdut ......% c. barat ......% d. tradisionil / daerah ......% e. keroncong ......% f. musik lainnya (sebutkan) ......% JUMLAH 100 % a. Kelompok usia Dibawah 15 ......% (dalam tahun) 15 s/d 19 ......% tahun Hasil Survey 20 s/d 24 ......% atau tahun Estimasi 25 s/d 29 ......% manajemen tahun 30 s/d 34 ......% tahun 35 s/d 39 tahun ......% 40 s/d 50 tahun ......% Diatas 50 tahun ......% JUMLAH 100 % b. Jenis kelamin a. pria ......% b. wanita ......% Hasil Survey atau JUMLAH 100 % Estimasi manajemen c. Status ekonomi > 3.000.000 ......% sosial 2.000.001 – ......% (pengeluaran 3.000.000 dalam rupiah 1.000.001 – ......% perbulan) 2.000.000 6
Hasil Survey atau Estimasi manajemen d. Pendidikan terakhir Hasil Survey atau Estimasi manajemen e. Pekerjaan Hasil Survey atau Estimasi manajemen 700.001 – 1.000.000 500.001 – 700.000 < 500.000 JUMLAH Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Akademi Perguruan Tinggi JUMLAH PNS/TNI/Polri Pegawai Swasta Wiraswasta Pensiunan Pelajar Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Lainnya Tidak Bekerja JUMLAH ......% ......% ......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % III. DATA TEKNIK (diisi sesuai dengan rencana yang akan digunakan) 1 Jumlah Studio *) ...... buah 2 Alamat Studio Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Kode pos: Provinsi Nomor telepon Fax Tinggi lokasi ….. meter diatas permukaan laut Sebutkan nama penyelenggara penyiaran multipleksing (MUX) dan data pendukungnya (korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman) 3 Saluran/ Slot Program Siaran (MUX)* 4 Format Audio Decoding (Pilih salah satu) MPEG 1 Layer I & II Format Video (Pilih salah satu) SDTV 5 6 8 Sistem hubungan dari studio ke MUX (Studio to Transmitter Link) *) (STL) (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu): Wilayah layanan siaran (sebutkan HE AAC/ Dolby Digital (optional) HDTV melalui kabel menggunakan radio link (Micro Wave) menggunakan satelit Mengacu pada Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial 7
nama daerah yang dapat dilayani) dan peta kontur diagramnya (dilampirkan): *) lampiran pendukung untuk angka 3 berupa dokumen Perjanjian Kerja Sama harus sudah lengkap paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak disetujui dalam FRB. IV. SISTEM STASIUN BERJARINGAN (khusus bagi televisi yang berjaringan) Berjaringan dengan TVRI ...............(sebutkan nama stasiun TVRI dimaksud) V. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN: Studi Kelayakan menyangkut aspek sebagai berikut : (diuraikan) 1) Aspek Pendirian a) Latar belakang. b) Maksud pendirian. c) Tujuan pendirian. d) Visi. e) Misi. f) Gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan. 2) Aspek Badan Usaha a) Legalitas Badan Hukum (Peraturan Daerah) melampirkan : - fotokopi Badan Hukum LPP Lokal yang didirikan oleh Pemda dengan persetujuan DPRD - fotokopi NPWP - fotokopi domisili Badan Hukum oleh instansi yang berwenang (minimal dari Lurah atau Kepala Desa) 3) Aspek Program a) Format siaran b) Segmentasi target pemirsa. c) Penggolongan dan persentase mata acara siaran. d) Sumber materi acara siaran. e) Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu. f) Proyeksi pertumbuhan pemirsa dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. g) Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing). 4) Aspek Teknis a) Usulan slot program siaran (MUX). b) Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX TVRI. c) Gambar tata ruang dan peta lokasi studio. d) Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya. e) Sistem konfigurasi jaringan. f) Wilayah layanan siaran (sebutkan nama daerah yang dilayani). 8
5) Aspek Keuangan a) Rencana kinerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugi-laba). b) Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah. c) Analisis rasio keuangan. 6) Aspek Manajemen a) Struktur organisasi, mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja. b) Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahliannya, serta rencana pengembangan SDM. c) Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran. d) Daftar Riwayat Hidup para Dewan Direksi dan Dewan Pengawas serta dilampirkan fotokopi KTP yang bersangkutan. e) Fotokopi KTP para Penanggung Jawab Penyelenggara Penyiaran. f) Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman). 7) Aspek pendukung lainnya melampirkan (fotokopi): a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) b) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) c) Surat Izin Gangguan (HO) d) Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) e) Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave). f) Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan LPPPM TVRI. Catatan: Butir a, b, c, d harus dilengkapi paling lambat pada saat Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) VI. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN VII. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN 9
Kop Surat LPP Lokal SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN Nomor : (nomor surat ) Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Jabatan Alamat (tuliskan sesuai KTP) : ................................ : ................................ (Direktur Utama) : ..................................(tuliskan alamat LPPL) bertindak untuk dan atas nama LPP Lokal...........................................................,dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi LPP Lokal.......................................sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, dengan ini menyatakan: 1. Sanggup untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial.............................. 2. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila dalam penyelenggaraan penyiaran tersebut melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap lembaga penyiaran Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) ---oOo--- 10
Kop Surat LPP Lokal SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN Nomor : (nomor surat) Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : Nama Jabatan : ............................. : ............................. bertindak atas nama dan untuk ................., berdomisili di ................................, dan dengan ini memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum LPP Lokal tersebut. Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Semua data yang tercantum/yang dibuat untuk perizinan ini benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya. 2. Setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan dalam perizinan penyelenggaraan penyiaran. 3. Selama Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Badan Hukum LPP Lokal serta susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, kecuali ada persetujuan dari Menteri. 4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap lembaga penyiaran Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) ---oOo--- 11
CHECKLIST Nama Lembaga Penyiaran : Nama Sebutan di udara : Contact person : Nama : Alamat : No. Telepon/faks/HP : NO. A. B. DOKUMEN YANG DIMINTA / DISYARATKAN SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAN PENYIARAN KELENGKAPAN DATA I. Data Administrasi A. Data LPP Lokal KRITERIA DOKUMEN CHECK SESUAI KRITERIA a. Dibuat menggunakan kertas ber kop LPP Lokal ybs; b. Ditujukan kepada 1). Menteri Komunikasi dan Informatika 2). Ketua KPI Pusat c. Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel LPP Lokal; d. Bermeterai cukup e. Pasfoto pemohon ukuran 4x6 □ 1. Nama LPP Lokal (sesuai Perda) 2. Nama sebutan stasiun di udara 3. Alamat kantor 4. Alamat studio 5. Contact person 6. Pendirian Badan Hukum LPP Lokal (sesuai Perda) 7. Surat Keterangan Domisili LPP Lokal 8. NPWP 9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *) 10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) *) 11. Surat Izin Gangguan (HO) *) 12. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)*) □ 13. Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) *) KETERANGAN □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 12
B. Data Manajemen II. Program Siaran III. Data Teknik IV. Sistem Stasiun jaringan (berjaringan dengan TVRI) V. STUDI KELAYAKAN 1. Dewan Direksi 2. Dewan Pengawas 3. Penanggung jawab penyelenggara penyiaran a. Penanggung jawab bidang pemberitaan b. Penanggung jawab bidang siaran c. Penanggung jawab bidang teknik d. Penanggung jawab bidang keuangan e. Penanggung jawab bidang usaha 4. Data kepegawaian 1. Format Siaran 2. Persentase materi siaran lokal & asing 3. Sumber materi acara siaran 4. Waktu siaran setiap hari 5. Penggolongan dan persentase mata acara siaran 6. Persentase siaran musik 7. Khalayak sasaran a. Kelompok usia b. Jenis kelamin c. Status ekonomi sosial d. Pendidikan terakhir e. Pekerjaan 1. Jumlah Studio *) 2. Alamat Studio 3. Saluran/ Slot Program Siaran (MUX) 4. Format Audio Decoding 5. Format Video 6. Sistem hubungan dari studio ke MUX 7. Wilayah layanan Nama stasiun TVRI dimaksud □ □ 1. Aspek pendirian a. Latar Belakang b. Maksud pendirian □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 13
c. Tujuan pendirian d. Visi e. Misi f. Gambaran umum rencana kerja 5 (lima tahun kedepan) 2. Aspek badan usaha a. Legalitas perusahaan - Fotocopi pendirian Badan Hukum LPP Lokal - Fotocopi NPWP - Fotocopi Surat keterangan domisili LPP Lokal 3. Aspek program a. Format Siaran b. Segmentasi target pemirsa c. Penggolongan dan persentase mata acara siaran d. Sumber materi acara siaran e. Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu f. Proyeksi pertumbuhan pemirsa dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan g. Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing) 4. Aspek teknis a. Usulan slot program siaran (MUX) b. Gambar tata ruang dan peta lokasi studio c. Daftar inventaris sarana dan prasarana serta perhitungan □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 14
biaya investasinya d. sistem konfigurasi jaringan e. Wilayah layanan siaran 5. Aspek keuangan a. Rencana kerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugi laba) b. Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah c. Analisis rasio keuangan 6. Aspek manajemen a. Struktur organisasi dan uraian struktur organisasi b. Penjelasan SDM □ c. Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran d. Daftar riwayat hidup dan fotokopi KTP Direksi dan Dewan Pengawas e. Fotokopi KTP para penanggung jawab penyelenggara siaran f. Analisis SWOT 7. Aspek pendukung lainnya (jika ada), dilampirkan: a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) b. Surat Tanda □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Daftar Perusahaan (TDP) c. Surat Izin Gangguan (HO) d. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) □ □ 15
□ 3. Bermaterai cukup, ditandatangani, nama jelas; VI. Surat Pernyataan Mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). e. Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave). g. Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX TVRI. Dibuat menggunakan kertas ber kop LPP Lokal ybs; Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel LPP Lokal; Bermeterai cukup, ditandatangani, nama jelas; Dibuat menggunakan kertas ber kop LPP Lokal ybs.; Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel LPP Lokal; □ 1. 2. 3. VII. Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Yang Berlaku dan Tidak Melakukan Perubahan Data Selama Masa Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran 1. 2. □ □ □ □ □ □ MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum Plt.Dirjen PPI Sekretaris Jenderal 16
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (LPS) JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL Kop Surat Perusahaan Nomor Perihal : (nomor surat keluar) : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth: 1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI. 2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : ................................ : ................................ (sesuai KTP) (sesuai akta) bertindak untuk dan PT...........................................................yang ..............................................Kabupaten/Kota*) Provinsi..................., dengan ini mengajukan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem layanan .................. atas nama beralamat di .......................... permohonan Izin Swasta (LPS) Jasa Terestrial di wilayah Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut : 1. Kelengkapan Data: a. Data Administrasi; b. Program Siaran; dan c. Data Teknik Penyiaran; 2. Studi Kelayakan; 3. Surat Pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS); dan 1
4. Surat Pernyataan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukanperubahan data selama masa izin prinsip penyelenggaraan penyiaran Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk permohonan izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pasfoto Ukuran 4x6 Berwarna ..............., ……….…........ Pemohon - Tanda tangan Stempel/cap penyiaran Bermaterai cukup lembaga Nama Jelas *) pilih salah satu 2
KELENGKAPAN DATA I. DATA ADMINISTRASI A. Data Perusahaan 1 2 3 4 Nama Perusahaan Nama sebutan stasiun di udara Alamat Kantor Alamat Studio 5 Contact Person 6 Akta Pendirian 7 Pengesahaan akta pendirian/ badan hukum dari instansi yang berwenang Akta Perubahan Terakhir 8 9 Pengesahaan akta perubahan terakhir / badan hukum dari instansi yang berwenang Surat Keterangan Domisili Perusahaan Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Email website Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Nama Nomor telepon Nomor fax Nomor HP Email No Tanggal Nama & domisili notaris No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama & domisili notaris No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan 11 NPWP Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *) Fax Kode Pos: Fax No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No. 12 Kode Pos: No Tanggal 10 3
13 14 15 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) *) Izin Gangguan (HO) *) Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) *) Nama instansi menerbitkan No Tanggal Nama instansi menerbitkan No Tanggal Nama instansi menerbitkan No Tanggal Nama instansi menerbitkan No Tanggal Nama instansi menerbitkan yang yang yang yang Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi yang studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave)*) *) angka 12, 13, 14, 15, 16 diisi apabila sudah ada 16 B. Aspek Permodalan *) 1 2 3 4 5 6 7 8 Modal dasar Banyaknya saham Nilai nominal saham per lembar Modal yang ditempatkan Nama pemegang saham a. ............. (nama) b. ............. (nama) c. ............. (dst) Komposisi pemegang saham Modal yang disetor oleh pemegang saham Riwayat kepemilikan saham Rp. Rp. Rp. ........... ........... lembar ........... ........... .... lembar .... lembar …. lembar a. WNI b. WNA Rp. ........... ..... % ..... % ….. % ….. % ….. % (dilampirkan pada lembar terpisah)**) *) Apabila terdapat saham di luar saham biasa dan/atau perbedaan antara beberapa kelas saham, mohon diuraikan dalam lembaran tersendiri **) Uraian mengenai perubahan kepemilikan saham secara signifikan sejak pendirian (apabila ada) 4
C. Pemusatan Dan Kepemilikan Silang No 1 Nama Pemegan g Saham Nama Media Yang Dimilki & Persentase Kepemilikan Saham Media Cetak LPS Radio LPS Televisi (surat kabar harian) Nama pemegang saham sesuai butir B angka 5 Nama surat kabar dan lokasinya Persentase Kepemilikan Saham Nama perusahaan Radio dan lokasinya Persentase Kepemilikan Saham Nama perusahaan TV dan lokasinya Persentase Kepemilika n Saham Nama perusahaan TV berlanggan an dan lokasinya Persentase Kepemilika n Saham ... ... ... ... ... ... ... ... ... LPB 2 dst Contoh Cara Pengisian : No 1 Nama Pemegang Saham Budi 2 PT Flora Media dst ... Nama Media Cetak (surat kabar harian) SKH 30 % Angkasa (Jakarta) - SKH Akasia (Jakarta) - SKH Tulip (Surabaya) ... Media Yang Dimilki & Persentase Kepemilikan Saham LPS Radio LPS Televisi PT. Radio Matahari (Jakarta) 40% 5% -PT. Radio Mawar (Medan) -PT. Radio Lily (Jakarta) 10% ... ... ... LPB PT. Televisi Bulan (Jakarta) PT. Televisi Melati (Bandung) 80% PT. Bintang Vision (Jakarta) 60% 15% PT. Anggrek Vision (Semarang) 20% ... ... ... ... D. Data Manajemen 1. Direksi 1.1 Direktur Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum) Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 1.2 Direktur… (apabila direktur lebih dari satu agar ditambahkan datanya) Kantor Rumah HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos 5
Telepon Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Rumah HP Fax Email 2. Komisaris 2.1 2.2 Komisaris Utama Komisaris...... (apabila komisaris lebih dari satu agar ditambahkan datanya) Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email 3. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Penyiaran 3.1 Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Kantor Fax Email 3.2 Penanggung Jawab Bidang Siaran Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos 6
Telepon 3.3 Penanggung Jawab Bidang Teknik Penanggung Jawab Bidang Keuangan Penanggung Jawab Bidang Usaha HP Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 3.5 Rumah Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 3.4 Kantor Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email 7
4. Data Kepegawaian PENDIDIKAN Siaran/ Program 1 2 JUMLAH PEGAWAI Teknik Pemberitaan Studio 1 2 1 2 Tata Usaha /Umum 1 2 Total 1 2 a. Pasca Sarjana b. Sarjana c. Diploma d. SLTA e. SLTP f. SD TOTAL Keterangan: II. 1 1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap. PROGRAM SIARAN Format siaran (pilih salah satu yang paling dominan)) 2 Persentase materi siaran lokal & asing 3 Sumber materi acara siaran 4 5 6 Waktu Siaran Setiap Hari Penggolongan dan Persentase Mata Acara Siaran Persentase siaran musik Umum Musik Olah raga a. Lokal b. Asing JUMLAH a. inhouse production (alat, SDM, dan biaya ditanggung sendiri) b. akuisisi (membeli produk dari dalam maupun luar negeri) c. kerjasama (program, revenue sharing, antar negara) JUMLAH a. pada hari kerja b. pada hari libur a. berita b. penerangan/informasi c. pendidikan dan kebudayaan d. agama e. olah raga f. hiburan dan musik g. iklan h. acara penunjang / layanan masyarakat JUMLAH a. Indonesia populer b. dangdut c. barat d. tradisionil / daerah e. keroncong f. musik lainnya (sebutkan) JUMLAH Berita Pendidikan Lainnya (sebutkan) ......% ......% 100 % ......% ......% ......% 100 % pukul......s/d pukul...... pukul......s/d pukul...... ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % 8
7 Khalayak sasaran (gunakan data hasil survey audience terkini, apabila belum pernah dilakukan gunakan angka estimasi manajemen) a. Kelompok usia (dalam tahun) Hasil Survey atau Estimasi manajemen b. Jenis kelamin Hasil Survey atau Estimasi manajemen c. Status ekonomi sosial (pengeluaran dalam rupiah perbulan) Hasil Survey atau Estimasi manajemen d. Pendidikan terakhir Hasil Survey atau Estimasi manajemen e. Pekerjaan Hasil Survey atau Estimasi manajemen Dibawah 15 15 s/d 19 tahun 20 s/d 24 tahun 25 s/d 29 tahun 30 s/d 34 tahun 35 s/d 39 tahun 40 s/d 50 tahun Diatas 50 tahun JUMLAH a. pria b. wanita JUMLAH > 3.000.000 2.000.001 – 3.000.000 1.000.001 – 2.000.000 700.001 – 1.000.000 500.001 – 700.000 < 500.000 JUMLAH Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Akademi Perguruan Tinggi JUMLAH PNS/TNI/Polri Pegawai Swasta Wiraswasta Pensiunan Pelajar Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Lainnya Tidak Bekerja JUMLAH ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % ......% ......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % 9
III. DATA TEKNIK (diisi sesuai dengan rencana yang akan digunakan) 1 Jumlah Studio *) ...... buah 2 Alamat Studio Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Kode pos: Provinsi Nomor telepon Fax Tinggi lokasi ….. meter diatas permukaan laut Sebutkan nama penyelenggara penyiaran multipleksing (MUX) dan data pendukungnya (koresponsi atau rancangan Nota Kesepahaman) 3 Saluran/ Slot Program Siaran (MUX)* 4 Format Audio Decoding (Pilih salah satu) MPEG 1 Layer I & II Format Video (Pilih salah satu) SDTV 5 6 8 Sistem hubungan dari studio ke MUX (Studio to Transmitter Link) *) (STL) (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu): Wilayah layanan siaran (sebutkan HE AAC/ Dolby Digital (optional) HDTV melalui kabel menggunakan radio link (Microwave) menggunakan satelit Mengacu pada Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial nama daerah yang dapat dilayani) dan peta kontur diagramnya (dilampirkan): 10
IV. SISTEM STASIUN BERJARINGAN (khusus bagi televisi yang berjaringan) 1. Data Induk Stasiun Jaringan (bagi anggota stasiun jaringan) 1 2 3 4 Nama lembaga penyiaran Nama sebutan di udara Lokasi Kanal frekuensi/Saluran Siaran MUX 2. Daftar Anggota Stasiun Jaringan (bagi induk stasiun jaringan) No Nama Lembaga Penyiaran Nama sebutan di udara Lokasi 1 2 dst ... ... ... ... ... ... ... ... ... Kanal frekuensi/Saluran Siaran MUX ... ... ... V. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN: Studi Kelayakan menyangkut aspek sebagai berikut : (diuraikan) 1) Aspek Pendirian a. Latar belakang. b. Maksud pendirian. c. Tujuan pendirian. d. Visi. e. Misi. f. Gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan. 2) Aspek Badan Usaha a) Legalitas Perusahaan melampirkan : - fotokopi akta pendirian beserta pengesahan badan hukumnya dan/atau akta perubahan perusahaan beserta pengesahan badan hukumnya - fotokopi NPWP - fotokopi domisili perusahaan oleh instansi yang berwenang (minimal dari Lurah atau Kepala Desa) b) Kepemilikan Perusahaan. c) Permodalan Perusahaan. d) Media cetak dan elektronik yang sudah dimiliki oleh pemegang saham dan persentase kepemilikannya. 11
3) Aspek Program a) Segmentasi target pemirsa. b) Proyeksi pertumbuhan pemirsa dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. c) Format siaran. d) Penggolongan dan persentase mata acara siaran. e) Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu. f) Sumber materi acara siaran. g) Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing). 4) Aspek Teknis a) Usulan slot program siaran (MUX). b) Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (MUX). c) Gambar tata ruang dan peta lokasi studio. d) Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya. e) Sistem konfigurasi jaringan. f) Wilayah layanan siaran (sebutkan nama daerah yang dilayani). g) Peta wilayah layanan siaran (gambarkan wilayah layanan siaran diatas peta). 5) Aspek Keuangan a) Rencana kinerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugi-laba). b) Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah. c) Analisis rasio keuangan. 6) Aspek Manajemen a) Struktur organisasi, mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja. b) Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahliannya. c) Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran. d) Daftar Riwayat Hidup para Penanggung Jawab Penyelenggaraan Siaran dan fotokopi KTP yang bersangkutan. e) Daftar Riwayat Hidup Direksi dan Komisaris dan fotokopi KTP yang bersangkutan. f) Penjelasan sistem penggajian, bonus, lembur, insentif dan tunjangan lainnya. g) Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman). 12
7) Aspek pendukung lainnya melampirkan (fotokopi): a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) b) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) c) Surat Izin Gangguan (HO) d) Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) e) Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) ) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave). f) Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (MUX). Catatan: Butir a, b, c, d harus dilengkapi paling lambat pada saat Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) VI. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN VII. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN 13
Kop Surat Perusahaan SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN Nomor : (nomor surat ) Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Jabatan Alamat : ................................ (tuliskan sesuai KTP) : ................................ (tuliskan sesuai akta) : ..................................(tuliskan alamat perusahaan) bertindak untuk dan atas nama PT...........................................................,dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi PT.......................................sebagai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, dengan ini menyatakan: 1. Sanggup untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam penyelenggaraan penyiaran PT.............................. 2. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila dalam penyelenggaraan penyiaran tersebut melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap perusahaan Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) 14
Kop Surat Perusahaan SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN Nomor : (nomor surat) Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : Nama Jabatan : ............................. : ............................. bertindak atas nama dan untuk ................., berdomisili di ................................, dan dengan ini memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum Perusahaan tersebut. Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Semua data yang tercantum/yang dibuat untuk perizinan ini benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya. 2. Setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan dalam perizinan penyelenggaraan penyiaran. 3. Selama Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Badan Hukum Perusahaan serta susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, kecuali ada persetujuan dari Menteri. 4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap lembaga penyiaran Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) ---oOo--- 15
CHECKLIST Nama Lembaga Penyiaran : Nama Sebutan di udara : Contact person : Nama : Alamat : No. Telepon/faks/HP : NO. A. B. DOKUMEN YANG DIMINTA / DISYARATKAN SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAN PENYIARAN KELENGKAPAN DATA I.Data Administrasi A. Data Perusahaan KRITERIA DOKUMEN a. Dibuat menggunakan kertas ber kop LPP Lokal ybs; b. Ditujukan kepada 1). Menteri Komunikasi dan Informatika 2). Ketua KPI Pusat c. Bernomor surat, bertanggal & berstempel LPP Lokal; d. Bermeterai cukup e. Pasfoto pemohon ukuran 4x6 1. Nama perusahaan (sesuai akte) 2. Nama sebutan stasiun di udara 3. Alamat kantor 4. Alamat studio 5. Contact person 6. Akta pendirian 7. Pengesahaan akta pendirian 8. Akta perubahan terakhir 9. Pengesahan akta perubahan terakhir 10. Surat Keterangan Domisili perusahaan 11. NPWP 12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *) 13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) *) CHECK SESUAI KRITERIA □ KETERANGAN □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 16
B. Aspek Permodalan C. Pemusatan dan Kepemilikan Silang D. Data Manajemen II. Program Siaran 14. Surat Izin Gangguan (HO) *) 15. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)*) 16. Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) *) 1. Modal dasar 2. Banyaknya saham 3. Nilai nominal saham per lembar 4. Modal yang ditempatkan 5. Nama pemegang saham 6. Komposisi pemegang saham 7. Modal yang disetor oleh pemegang saham 8. Riwayat kepemilikan saham (terlampir) 1. Nama pemegang saham 2. Nama media yang dimiliki & persentase kepemilikan saham a. Media cetak (surat kabar harian) b. LPS Radio c. LPS Televisi d. LPB 1. Direksi 2. Komisaris 3. Penanggung jawab penyelenggaraan penyiaran a. Penanggung jawab bidang pemberitaan b. Penanggung jawab bidang siaran c. Penanggung jawab bidang teknik d. Penanggung jawab bidang keuangan e. Penanggung jawab bidang usaha 4. Data kepegawaian 1. Format Siaran 2. Persentase materi siaran lokal & asing 3. Sumber materi acara siaran 4. Waktu siaran setiap hari 5. Penggolongan dan persentase mata acara □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 17
III. Data Teknik IV. Sistem Stasiun Berjaringan (bagi anggota stasiun jaringan) V. STUDI KELAYAKAN siaran 6. Persentase siaran musik 7. Khalayak sasaran a. Kelompok usia b. Jenis kelamin c. Status ekonomi sosial d. Pendidikan terakhir e. Pekerjaan 1. Jumlah Studio *) 2. Alamat Studio 3. Saluran/ Slot Program Siaran (MUX) 4. Format Audio Decoding 5. Format Video 6. Sistem hubungan dari studio ke MUX 7. Wilayah layanan 1. Data Induk Stasiun Jaringan a. Nama lembaga penyiaran b. Nama sebutan diudara c. Lokasi d. Kanal frekuensi/Saluran Siaran 2. Daftar anggota stasiun jaringan a. Nama lembaga penyiaran b. Nama sebutan di udara c. Lokasi 3. Kanal frekuensi/Saluran Siaran 1. Aspek pendirian a. Latar Belakang b. Maksud pendirian c. Tujuan pendirian Visi Misi Gambaran umum rencana kerja 5 (lima tahun kedepan) 2. Aspek badan usaha a. Legalitas perusahaan - Fotocopi akta - pendirian Fotocopi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 18
pengesahan akta pendirian - Fotocopi akta perubahan terakhir - Fotocopi pengesahan akta perubahan terakhir - Fotocopi NPWP - Fotocopi Surat keterangan domisili perusahaan b. Kepemilikan perusahaan c. Permodalan □ □ □ □ □ □ perusahaan d. Media cetak dan □ elektronik yang sudah dimiliki 3. Aspek program a. Segmentasi target pemirsa b. Proyeksi pertumbuhan pemirsa dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan c. Format siaran d. Penggolongan dan persentase mata acara siaran e. Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu f. Sumber materi acara siaran g. Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing) 4. Aspek teknis a. Usulan saluran siaran (MUX) b. Gambar tata ruang □ □ □ □ □ □ □ □ □ dan peta lokasi 19
studio c. Daftar inventaris sarana dan prasarana serta perhitungan biaya investasinya d. Wilayah layanan siaran e. Peta wilayah layanan siaran 5. Aspek keuangan a. Rencana kerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugi laba) b. Proyeksi pendapatan □ □ □ □ □ iklan dan pendapatan lain yang sah c. Analisis rasio □ keuangan 6. Aspek manajemen a. Struktur organisasi □ dan uraian struktur organisasi b. Penjelasan SDM □ c. Susunan dan nama □ para pengurus penyelenggara penyiaran d. Daftar riwayat hidup □ dan fotokopi KTP para penanggung jawab penyelenggaraan siaran e. Daftar riwayat hidup □ dan fotokopi KTP Direksi dan Komisaris f. Penjelasan sistem □ penggajian, bonus, lembur, insentif, dan 20
tunjangan lainnya 7. Aspek pendukung □ lainnya (jika ada), dilampirkan: a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) b. Surat Tanda Daftar □ Perusahaan (TDP) c. Surat Izin Gangguan □ (HO) d. Surat Izin □ Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) e. Surat Izin □ Mendirikan Bangunan Tower (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave) f. Korespondensi atau □ rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX VI. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS). 1. Bernomor surat, ber- □ tanggal & berstempel perusahaan 2. Bermeterai cukup, □ ditandatangani, nama jelas 3. Dibuat menggunakan □ kertas ber kop perusahaan ybs.; VII. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU dan TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA 1. Bernomor surat, bertanggal & berstempel perusahaan □ 2. Bermeterai cukup, □ ditandatangani, nama 21
SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN jelas □ 3. Dibuat menggunakan kertas ber kop perusahaan ybs.; MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum Plt.Dirjen PPI Sekretaris Jenderal 22
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS (LPK) JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL Kop Surat Perkumpulan/Komunitas Nomor Perihal : (nomor surat keluar) : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth: 1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI. 2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................ Jabatan : ................................ (sesuai KTP) (sesuai akta) bertindak untuk dan atas nama perkumpulan/komunitas...................................................yang beralamat di ..............................................Kabupaten/Kota*)....................................... Provinsi....................., dengan ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial di wilayah layanan .................. Sebagai bahan pertimbangan, persyaratan sebagai berikut : terlampir kami sampaikan kelengkapan 1. Kelengkapan Data: a. Data Administrasi; b. Program Siaran; dan c. Data Teknik Penyiaran; 2. Studi Kelayakan; 3. Surat Pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). 4. Surat Pernyataan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukanperubahan data selama masa izin prinsip penyelenggaraan penyiaran. 1
Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk permohonan izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pasfoto Ukuran 4x6 Berwarna ..............., ……….…........ Pemohon - Tanda tangan Stempel/cap penyiaran Bermaterai cukup lembaga Nama Jelas *) pilih salah satu 2
KELENGKAPAN DATA I. DATA ADMINISTRASI A. Data Lembaga 1 2 3 4 Nama Lembaga Nama sebutan stasiun di udara Alamat Kantor Alamat Studio 5 Contact Person 6 Akta Pendirian 7 Pengesahaan akta pendirian/ badan hukum dari instansi yang berwenang Akta Perubahan Terakhir 8 9 10 Pengesahaan akta perubahan terakhir / badan hukum dari instansi yang berwenang Surat Keterangan Domisili Lembaga 11 12 NPWP Izin Gangguan (HO) *) 13 Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) *) 14 Izin Mendirikan Menara (IMB Tower) di Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Email website Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Nama Nomor telepon Nomor fax Nomer HP Email No Tanggal Nama & domisili notaris No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama & domisili notaris No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan Kode Pos: Fax Kode Pos: Fax No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No. No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal 3
lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave) *) Nama instansi yang menerbitkan *) angka 11, 12, 13, 14 diisi apabila sudah ada B. Aspek Permodalan *) (berasal dari kontribusi komunitasnya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat) 1 2 3 4 5 6 Simpanan Pokok Simpanan Wajib Simpanan Sukarela Sumber-sumber lain a. Sumbangan b. hibah c. sponsor d. lainya (sebutkan) Jumlah anggota komunitas Jumlah modal awal keseluruhan Rp. Rp. Rp. .........../anggota .........../anggota .........../anggota Rp. ........... Rp. ........... Rp. ........... Rp. ........... .................. orang Rp. ……… C. Data Manajemen 1. Susunan Pendiri dan Anggota Penggurus a. Pendiri 1.1 Ketua Pendiri Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 1.2 Pendiri (apabila pendiri lebih dari satu agar ditambahkan datanya) Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Fax Email Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email 4
b. Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) 1.3 Ketua DPK Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 1.4 Anggota DPK (apabila anggota DPK lebih dari satu agar ditambahkan datanya) Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Fax Email Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email 2. Penanggung Jawab Penyelenggara Penyiaran (Jumlah penanggung jawab dan nomenklatur jabatan sesuai kebutuhan dan kondisi LPK masing-masing) 2.1 Pemimpin Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum) Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 2.2 Penanggung Jawab Bidang Umum Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Fax Email Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email 2.3 Penanggung Jawab Bidang Siaran Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan 5
Alamat rumah Kode Pos Telepon 2.3 Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan Penanggung Jawab Bidang Teknik Rumah HP Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Fax Email Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 2.4 Kantor Fax Email Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email 3. Data Kepengurusan PENDIDIKAN Siaran/ Program 1 2 JUMLAH PENGURUS Teknik Tata Usaha Pemberitaan Studio /Umum 1 2 1 2 1 2 Total 1 2 a. Pasca Sarjana b. Sarjana c. Diploma d. SLTA e. SLTP f. SD TOTAL Keterangan: II. 1 2 1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap. PROGRAM SIARAN Format siaran (pilih salah satu yang paling dominan)) Persentase materi siaran lokal & asing Umum Musik Olah raga a. Lokal b. Asing JUMLAH Berita Pendidikan Lainnya (sebutkan) ......% ......% 100 % 6
3 4 5 6 7 Sumber materi acara siaran Waktu Siaran Setiap Hari Penggolongan dan Persentase Mata Acara Siaran Persentase siaran musik Khalayak sasaran komunitas (gunakan data hasil survey audience terkini, apabila belum pernah dilakukan gunakan angka estimasi manajemen) a. inhouse production (alat, SDM, dan biaya ditanggung sendiri) b. akuisisi (membeli produk dari dalam maupun luar negeri) c. kerjasama (program, revenue sharing, antar negara) JUMLAH ......% ......% ......% 100 % a. pada hari kerja pukul......s/d pukul...... b. pada hari libur pukul......s/d pukul...... a. berita ......% b. penerangan/informasi ......% c. pendidikan dan ......% kebudayaan d. agama ......% e. olah raga ......% f. hiburan dan musik ......% g. iklan ......% h. acara penunjang / layanan ......% masyarakat JUMLAH 100 % a. Indonesia populer ......% b. dangdut ......% c. barat ......% d. tradisionil / daerah ......% e. keroncong ......% f. musik lainnya (sebutkan) ......% JUMLAH 100 % a. Kelompok usia Dibawah 15 ......% (dalam tahun) 15 s/d 19 ......% tahun Hasil Survey 20 s/d 24 ......% atau tahun Estimasi 25 s/d 29 ......% manajemen tahun 30 s/d 34 ......% tahun 35 s/d 39 tahun ......% 40 s/d 50 tahun ......% Diatas 50 tahun ......% JUMLAH 100 % b. Jenis kelamin a. pria ......% b. wanita ......% Hasil Survey atau JUMLAH 100 % Estimasi manajemen c. Status ekonomi > 3.000.000 ......% sosial 2.000.001 – ......% (pengeluaran 3.000.000 dalam rupiah 1.000.001 – ......% perbulan) 2.000.000 700.001 – ......% Hasil Survey 1.000.000 atau 500.001 – ......% Estimasi 700.000 manajemen < 500.000 ......% JUMLAH 100 % d. Pendidikan Tidak tamat SD ......% terakhir Tamat SD ......% Tamat SLTP ......% Hasil Survey Tamat SLTA ......% atau Akademi ......% Estimasi Perguruan Tinggi ......% 7
manajemen e. Pekerjaan Hasil Survey atau Estimasi manajemen JUMLAH PNS/TNI/Polri Pegawai Swasta Wiraswasta Pensiunan Pelajar Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Lainnya Tidak Bekerja JUMLAH 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % III. DATA TEKNIK (diisi sesuai dengan rencana yang akan digunakan) 1 2 Jumlah Studio *) Alamat Studio 3 Saluran/ Slot Program Siaran (MUX)* Format Audio Decoding (Pilih salah satu) Format Video (Pilih salah satu) Sistem hubungan dari studio ke MUX (Studio to Transmitter Link) *) (STL) (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu) Wilayah layanan siaran (sebutkan 4 5 6 7 ...... buah Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Kode pos: Provinsi Nomor telepon Fax Tinggi lokasi ….. meter diatas permukaan laut Sebutkan nama penyelenggara penyiaran multipleksing (MUX) dan data pendukungnya (korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman) MPEG 1 Layer I & II HE AAC/ Dolby Digital (optional) SDTV HDTV melalui kabel menggunakan radio link (Microwave) menggunakan satelit Mengacu pada Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial nama daerah yang dapat dilayani) dan peta kontur diagramnya (dilampirkan): 8
IV. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN: Studi Kelayakan menyangkut aspek sebagai berikut : (diuraikan) 1). Aspek Pendirian a. Latar belakang, b. Maksud pendirian, c. Tujuan pendirian, d. Visi, e. Misi, f. Gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan. 2). Aspek Kelembagaan Dukungan/persetujuan tertulis terhadap keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas minimal 51 % atau 250 orang dari jumlah penduduk dewasa di daerah dalam jangkauan siarannya; Melampirkan: a. Fotokopi berkas rekomendasi yang dimiliki. Berkas rekomendasi ini bisa berupa surat rekomendasi Camat/Kepala Desa/Lurah dan lain-lain; b. Fotokopi akta pendirian komunitas yang bersangkutan dan perubahan terakhir (jika ada perubahan); c. Fotocopi pengesahan akta pendirian dan perubahan terakhir (jika ada perubahan); d. Fotokopi KTP dari pendukung/pemberi persetujuan lembaga penyiaran komunitas sebagaimana tersebut di atas; e. Surat Pernyataan Keberadaan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas; dan f. Fotokopi KTP Dewan Penyiaran Komunitas dan Pelaksana Penyiaran Komunitas. 3). Aspek Program Siaran a. Identifikasi komunitas di daerah Lembaga Penyiaran Komunitas berada b. Pola Acara Siaran c. Jadwal Program Siaran d. Materi Siaran 4). Aspek Teknis a. Usulan slot program siaran (MUX). b. Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX TVRI. c. Gambar tata ruang dan peta lokasi studio. d. Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan produksi dan transmisi, jumlah dan jenisnya serta perhitungan biaya investasinya. e. Sistem konfigurasi jaringan. f. Wilayah layanan siaran (sebutkan nama daerah yang dilayani). g. Peta wilayah layanan siaran (gambarkankan wilayah layanan siaran diatas peta). 5). Aspek Keuangan Kondisi keuangan (pendapatan dan pengeluaran) yang menggambarkan perencanaan keuangan 1 (satu) tahun. 6). Aspek Manajemen a. Penjelasan struktur organisasi dan alokasi pekerjaan b. Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM), keahlian dan perekrutannya 9
c. Langkah manajemen, analisis dan program tindak lanjut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 7). Aspek pendukung lainnya melampirkan (fotokopi): a. Surat Izin Gangguan (HO) b. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) c. Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave) d. Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan LPPPM TVRI V. SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS (LPK) JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL VI. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN VII. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN 10
Kop Surat Perkumpulan/Komunitas SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS (LPK) JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL Nomor : (nomor surat ) Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Jabatan Alamat : ................................ (tuliskan sesuai KTP) (tuliskan sesuai akta) : ................................ : ..................................(tuliskan alamat lembaga penyiaran) bertindak untuk dan atas nama ...........................................................,dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi .......................................sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, dengan ini menyatakan bahwa: 1. Keberadaan organisasi a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional; b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu. 2. Dalam Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yangmencari keuntungan semata; b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa; c. tidak melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. 3. Biaya Pendirian dan biaya oprasional diperoleh dari kontribusi komunitas dan bukan dari pihak asing/negara lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap lembaga penyiaran Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) 11
Kop Surat Perkumpulan/Komunitas SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN Nomor : (nomor surat ) Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Jabatan Alamat (tuliskan sesuai KTP) : ................................ : ................................ (tuliskan sesuai akta) : ..................................(tuliskan alamat lembaga penyiaran) bertindak untuk dan atas nama ...........................................................,dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi .......................................sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, dengan ini menyatakan: 1. Sanggup untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam penyelenggaraan penyiaran .................................. 2. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila dalam penyelenggaraan penyiaran tersebut melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap lembaga penyiaran Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) 12
Kop Surat Perkumpulan/Komunitas SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN Nomor : (nomor surat) Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : Nama Jabatan : ............................. : ............................. bertindak atas nama dan untuk ................., berdomisili di ................................, dan dengan ini memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum Perkumpulan/Komunitas tersebut. Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Semua data yang tercantum/yang dibuat untuk perizinan ini benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya. 2. Setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan dalam perizinan penyelenggaraan penyiaran. 3. Selama Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Badan Hukum Perkumpulan/Komunitas serta susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, kecuali ada persetujuan dari Menteri. 4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap lembaga penyiaran Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) 13
CHECKLIST Nama Lembaga Penyiaran : Nama Sebutan di udara : Contact person Nama : Alamat : No. Telepon/faks/HP : NO. A. DOKUMEN YANG DIMINTA / DISYARATKAN SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAN PENYIARAN KRITERIA DOKUMEN CHECK SESUAI KRITERIA a. Dibuat menggunakan kertas ber kop lembaga ybs.; b. Ditujukan kepada 1). Menteri Komunikasi dan Informatika 2). Ketua KPI Pusat □ c. Bernomor surat, ber- □ tanggal & berstempel lembaga; d. Bermeterai cukup e. Pasfoto pemohon ukuran 4x6 B. KELENGKAPAN DATA I. Data Administrasi A. Data Lembaga KETERANGAN 1. Nama lembaga (sesuai akte) 2. Nama sebutan stasiun di udara 3. Alamat kantor 4. Alamat studio 5. Contact person 6. Akta pendirian 7. Pengesahaan akta pendirian 8. Akta perubahan terakhir 9. Pengesahan akta perubahan terakhir 10.Surat keterangan domisili lembaga 11. NPWP 12. Surat Izin Gangguan (HO) *) 13. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)*) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 14
Surat Izin Mendirikan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave) *) 1. Simpanan Pokok 2. Simpanan wajib 3. Simpanan sukarela 4. Sumber-sumber lain a. Sumbangan □ b. Hibah c. Sponsor d. Lainnya (sebutkan) Jumlah anggota komunitas Jumlah modal awal keseluruhan Susunan Pendiri dan Anggota Pendiri a. Pendiri 1) Ketua Pendiri 2) Pendiri b. b. Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) 1) Ketua DPK 2) Anggota Penanggung jawab penyelenggaraan penyiaran a. Pemimpin Utama b. Penanggung jawab bidang Umum c. Penanggung jawab bidang siaran d. Penanggung jawab bidang Pemberitaan e. Penanggung jawab bidang teknik Data kepengurusan Format Siaran Persentase materi siaran lokal & asing Sumber materi acara siaran Waktu siaran setiap hari Penggolongan dan persentase mata acara siaran □ □ □ 14. B. Aspek Permodalan 5. 6. C. Data Manajemen 1. 2. II. Program Siaran 3. 1. 2. 3. 4. 5. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 15
6. Persentase siaran III. Data Teknik IV. Studi Kelayakan musik 7. Khalayak sasaran a. Kelompok usia b. Jenis kelamin c. Status ekonomi sosial d. Pendidikan terakhir e. Pekerjaan 1. Jumlah studio *) 2. Alamat studio 3. Saluran/ Slot Program Siaran (MUX) 4. Format Audio Decoding 5. Format Video 6. Sistem hubungan dari studio ke MUX 7. Wilayah layanan siaran 1. Aspek pendirian a. Latar Belakang b. Maksud pendirian c. Tujuan pendirian d. Visi e. Misi 2. Aspek Kelembagaan Dukungan / persetujuan tertulis terhadap keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas minimal 51 % atau 250 orang dari jumlah penduduk dewasa di daerah dalam jangkauan siarannya a. Fotocopi berkas rekomendasi yang dimiliki b. Fotocopi akta pendirian dan perubahan terakhir dari lembaga komunitas yang bersangkutan c. Fotocopi pengesahan akta pendirian dan akta perubahan terakhir dari lembaga komunitas yang bersangkutan d. Fotocopy dari pendukung / pemberi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 16
persetujuan e. Surat pernyataan keberadaan dan penyelenggaraan LPK f. Fotocopi dewan □ □ penyiaran komunitas 3. Aspek program a. Identifikasi □ komunitas b. Pola acara siaran □ c. Jadwal program □ siaran d. Materi siaran 4. Aspek teknis a. Usulan □ □ saluran/Slot program siaran b. Korespondensi □ atau rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX TVRI c. Gambar tata □ ruang dan peta lokasi studio d. Daftar inventaris □ sarana dan prasarana serta perhitungan biaya investasinya e. Spesifikasi teknik □ dan sistem peralatan yang digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya f. Wilayah layanan □ siaran 17
g. Peta wilayah layanan siaran 5. Aspek manajemen a. Penjelasan □ Struktur organisasi dan alokasi pekerjaannya b. Penjelasan SDM 6. Aspek pendukung lainnya (jika ada), dilampirkan: a. Surat Izin Gangguan (HO) b. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) c. Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave) V. Surat Pernyataan Keberadaan Dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas □ □ □ □ 1. Dibuat menggunakan kertas ber kop lembaga ybs.; □ 2. Bernomor surat, □ ber-tanggal & berstempel lembaga 3. Bermeterai cukup, □ ditandatangani, nama jelas VI. Surat Pernyataan Mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). 1. Dibuat □ menggunakan kertas ber kop lembaga ybs. 2. Bernomor surat, □ ber-tanggal & berstempel lembaga 3. Bermeterai cukup, □ ditandatangani, nama jelas VII Surat Pernyataan Mematuhi 1. Dibuat □ menggunakan kertas ber kop lembaga 18
Peraturan Yang Berlaku Dan Tidak Melakukan Perubahan Data Selama Masa Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran. ybs. □ 2. Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel lembaga □ 3. Bermeterai cukup, ditandatangani, nama jelas MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum Plt.Dirjen PPI Sekretaris Jenderal 19

Recommended

Uu penyiaran 2012
Uu penyiaran 2012Uu penyiaran 2012
Uu penyiaran 2012Andre Sahusilawane
 
2012 Perda radio publik
2012 Perda radio publik2012 Perda radio publik
2012 Perda radio publikPA_Klaten
 
5 perda izin tower
5 perda izin tower5 perda izin tower
5 perda izin towerReogUniversity
 
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)Mochammad Dawud
 
9 retribusi tower telekomunikasi
9 retribusi tower telekomunikasi9 retribusi tower telekomunikasi
9 retribusi tower telekomunikasiReogUniversity
 
Perda 9 tahun 2014 retribusi
Perda 9 tahun 2014 retribusiPerda 9 tahun 2014 retribusi
Perda 9 tahun 2014 retribusiEviana Sulistianingrum
 
P sulsel 9_2011
P sulsel 9_2011P sulsel 9_2011
P sulsel 9_2011Dottoro Izhie
 
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaSk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaAgus ST
 

Recommended

Uu penyiaran 2012
Uu penyiaran 2012Uu penyiaran 2012
Uu penyiaran 2012Andre Sahusilawane
 
2012 Perda radio publik
2012 Perda radio publik2012 Perda radio publik
2012 Perda radio publikPA_Klaten
 
5 perda izin tower
5 perda izin tower5 perda izin tower
5 perda izin towerReogUniversity
 
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)Mochammad Dawud
 
9 retribusi tower telekomunikasi
9 retribusi tower telekomunikasi9 retribusi tower telekomunikasi
9 retribusi tower telekomunikasiReogUniversity
 
Perda 9 tahun 2014 retribusi
Perda 9 tahun 2014 retribusiPerda 9 tahun 2014 retribusi
Perda 9 tahun 2014 retribusiEviana Sulistianingrum
 
P sulsel 9_2011
P sulsel 9_2011P sulsel 9_2011
P sulsel 9_2011Dottoro Izhie
 
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaSk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaAgus ST
 
Perka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpPerka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpIsmed Nur
 
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppb
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppbNo. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppb
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppbkabupaten_pakpakbharat
 
Perka 2 tahun 2010 tentang lpse
Perka 2 tahun 2010 tentang lpsePerka 2 tahun 2010 tentang lpse
Perka 2 tahun 2010 tentang lpseRahmat Gani
 
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Syafril Ramadhon
 
PERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABARPERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABARiceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014iceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
 
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmPermendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmNandang Sukmara
 
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...nawik1
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...iniPurwokerto
 
No. 4 ttg perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usaha
No. 4 ttg perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usahaNo. 4 ttg perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usaha
No. 4 ttg perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usahappbkab
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
 
Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017081233676730
 
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerahPerda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerahMedan Comonity
 
Perda tentang perubhn_retribusi_jasa_umum
Perda tentang perubhn_retribusi_jasa_umumPerda tentang perubhn_retribusi_jasa_umum
Perda tentang perubhn_retribusi_jasa_umumPA_Klaten
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanblewly
 
Permen kominfo 05 tahun 2015 ttg registrar domain instansi penyelenggara negara
Permen kominfo 05 tahun 2015 ttg registrar domain instansi penyelenggara negaraPermen kominfo 05 tahun 2015 ttg registrar domain instansi penyelenggara negara
Permen kominfo 05 tahun 2015 ttg registrar domain instansi penyelenggara negaragampongmembangun
 
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNISHukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNISFalanni Firyal Fawwaz
 

More Related Content

What's hot

Perka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpPerka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpIsmed Nur
 
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppb
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppbNo. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppb
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppbkabupaten_pakpakbharat
 
Perka 2 tahun 2010 tentang lpse
Perka 2 tahun 2010 tentang lpsePerka 2 tahun 2010 tentang lpse
Perka 2 tahun 2010 tentang lpseRahmat Gani
 
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Syafril Ramadhon
 
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014iceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
 
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmPermendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmNandang Sukmara
 
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...nawik1
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...iniPurwokerto
 
No. 4 ttg perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usaha
No. 4 ttg perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usahaNo. 4 ttg perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usaha
No. 4 ttg perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usahappbkab
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
 
Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017081233676730
 
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerahPerda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerahMedan Comonity
 
Perda tentang perubhn_retribusi_jasa_umum
Perda tentang perubhn_retribusi_jasa_umumPerda tentang perubhn_retribusi_jasa_umum
Perda tentang perubhn_retribusi_jasa_umumPA_Klaten
 

What's hot (19)

Perka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpPerka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulp
 
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppb
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppbNo. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppb
No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppb
 
Perka 2 tahun 2010 tentang lpse
Perka 2 tahun 2010 tentang lpsePerka 2 tahun 2010 tentang lpse
Perka 2 tahun 2010 tentang lpse
 
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
 
PERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABARPERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABAR
 
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
 
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
 
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmPermendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
 
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
 
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
 
No. 4 ttg perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usaha
No. 4 ttg perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usahaNo. 4 ttg perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usaha
No. 4 ttg perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usaha
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017
 
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerahPerda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
 
Perda tentang perubhn_retribusi_jasa_umum
Perda tentang perubhn_retribusi_jasa_umumPerda tentang perubhn_retribusi_jasa_umum
Perda tentang perubhn_retribusi_jasa_umum
 

Viewers also liked

Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanblewly
 
Permen kominfo 05 tahun 2015 ttg registrar domain instansi penyelenggara negara
Permen kominfo 05 tahun 2015 ttg registrar domain instansi penyelenggara negaraPermen kominfo 05 tahun 2015 ttg registrar domain instansi penyelenggara negara
Permen kominfo 05 tahun 2015 ttg registrar domain instansi penyelenggara negaragampongmembangun
 
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNISHukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNISFalanni Firyal Fawwaz
 
Tvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang Profesional
Tvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang ProfesionalTvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang Profesional
Tvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang ProfesionalFeriandi Mirza
 
Info perizinan
Info perizinanInfo perizinan
Info perizinanMardi Yono
 
Paparan kppt tentang perizinan
Paparan kppt tentang perizinanPaparan kppt tentang perizinan
Paparan kppt tentang perizinanMiranda Setiono
 
Indonesian ICT Development : Current status and Business Opportunity
Indonesian ICT Development : Current status and Business OpportunityIndonesian ICT Development : Current status and Business Opportunity
Indonesian ICT Development : Current status and Business OpportunityFeriandi Mirza
 
Form G1 G21(Bm)
Form G1 G21(Bm)Form G1 G21(Bm)
Form G1 G21(Bm)hadypower
 
16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes
16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes
16 ps-2014 bantuan komunitas ponpesWinarto Winartoap
 
Buku panduan-skripsi-nonskripsi-2013
Buku panduan-skripsi-nonskripsi-2013Buku panduan-skripsi-nonskripsi-2013
Buku panduan-skripsi-nonskripsi-2013Feby Refandi
 
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKFPer-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKFCatatan Ekstens
 
Uu nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan
Uu nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewanUu nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan
Uu nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewanWinarto Winartoap
 
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerahPeraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerahppbkab
 
Implementasi Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia
Implementasi Sistem Stasiun Jaringan di IndonesiaImplementasi Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia
Implementasi Sistem Stasiun Jaringan di IndonesiaFeriandi Mirza
 
Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air Tanah
Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air TanahRancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air Tanah
Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air TanahDianora Didi
 

Viewers also liked (20)

Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaan
 
Permen kominfo 05 tahun 2015 ttg registrar domain instansi penyelenggara negara
Permen kominfo 05 tahun 2015 ttg registrar domain instansi penyelenggara negaraPermen kominfo 05 tahun 2015 ttg registrar domain instansi penyelenggara negara
Permen kominfo 05 tahun 2015 ttg registrar domain instansi penyelenggara negara
 
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNISHukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
 
Tvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang Profesional
Tvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang ProfesionalTvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang Profesional
Tvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang Profesional
 
Sofwan j-2003 JURNAL INTERNASIONAL
Sofwan j-2003 JURNAL INTERNASIONALSofwan j-2003 JURNAL INTERNASIONAL
Sofwan j-2003 JURNAL INTERNASIONAL
 
Hukum perizinan
Hukum perizinanHukum perizinan
Hukum perizinan
 
Info perizinan
Info perizinanInfo perizinan
Info perizinan
 
Paparan kppt tentang perizinan
Paparan kppt tentang perizinanPaparan kppt tentang perizinan
Paparan kppt tentang perizinan
 
Checklist apartment
Checklist apartmentChecklist apartment
Checklist apartment
 
Indonesian ICT Development : Current status and Business Opportunity
Indonesian ICT Development : Current status and Business OpportunityIndonesian ICT Development : Current status and Business Opportunity
Indonesian ICT Development : Current status and Business Opportunity
 
Form G1 G21(Bm)
Form G1 G21(Bm)Form G1 G21(Bm)
Form G1 G21(Bm)
 
Research comp1
Research comp1Research comp1
Research comp1
 
16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes
16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes
16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes
 
Buku panduan-skripsi-nonskripsi-2013
Buku panduan-skripsi-nonskripsi-2013Buku panduan-skripsi-nonskripsi-2013
Buku panduan-skripsi-nonskripsi-2013
 
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKFPer-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
 
Uu nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan
Uu nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewanUu nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan
Uu nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan
 
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerahPeraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
 
Implementasi Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia
Implementasi Sistem Stasiun Jaringan di IndonesiaImplementasi Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia
Implementasi Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia
 
Sop penyiaran Broadcast SMKN 1 Pungging
Sop penyiaran Broadcast SMKN 1 PunggingSop penyiaran Broadcast SMKN 1 Pungging
Sop penyiaran Broadcast SMKN 1 Pungging
 
Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air Tanah
Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air TanahRancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air Tanah
Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air Tanah
 

Similar to Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial

Bahan presentasi tata cara perizinan tv digital (bpk.syaharudin)
Bahan presentasi tata cara perizinan tv digital (bpk.syaharudin)Bahan presentasi tata cara perizinan tv digital (bpk.syaharudin)
Bahan presentasi tata cara perizinan tv digital (bpk.syaharudin)Andre Sahusilawane
 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPK
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPKPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPK
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPKRifky Indrawan
 
Paparan perubahan data maret 2013-
Paparan perubahan data maret 2013-Paparan perubahan data maret 2013-
Paparan perubahan data maret 2013-Andre Sahusilawane
 
1378270505 pm kominfo-nomor_1_tahun_2013_tentang_penyediaan_jasa_akses_intern...
1378270505 pm kominfo-nomor_1_tahun_2013_tentang_penyediaan_jasa_akses_intern...1378270505 pm kominfo-nomor_1_tahun_2013_tentang_penyediaan_jasa_akses_intern...
1378270505 pm kominfo-nomor_1_tahun_2013_tentang_penyediaan_jasa_akses_intern...sikses2014
 
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011transparansiacehtamiang
 
Permen pu02 2012
Permen pu02 2012Permen pu02 2012
Permen pu02 2012galanathan
 
Permenkominfo nmr 22
Permenkominfo nmr 22Permenkominfo nmr 22
Permenkominfo nmr 22helmi1984
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganPenataan Ruang
 
P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)
P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)
P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)Mudrikan Nacong
 
Permen pu01 2014
Permen pu01 2014Permen pu01 2014
Permen pu01 2014rifhid
 
Salinan SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016 ttg Penyediaan Layanan Aplikasi dan at...
Salinan SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016 ttg Penyediaan Layanan Aplikasi dan at...Salinan SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016 ttg Penyediaan Layanan Aplikasi dan at...
Salinan SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016 ttg Penyediaan Layanan Aplikasi dan at...CIkumparan
 
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...ppbkab
 
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan MinimalPermen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan MinimalPenataan Ruang
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...Joy Irman
 
Panduan izin radio_komunitas
Panduan izin radio_komunitasPanduan izin radio_komunitas
Panduan izin radio_komunitasMardi Yono
 
Panduan izin radio_komunitas
Panduan izin radio_komunitasPanduan izin radio_komunitas
Panduan izin radio_komunitasjrkyogyakarta
 
Tv lokal vs tv digital
Tv lokal vs tv digitalTv lokal vs tv digital
Tv lokal vs tv digitalteguhusis
 

Similar to Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial (20)

Bahan presentasi tata cara perizinan tv digital (bpk.syaharudin)
Bahan presentasi tata cara perizinan tv digital (bpk.syaharudin)Bahan presentasi tata cara perizinan tv digital (bpk.syaharudin)
Bahan presentasi tata cara perizinan tv digital (bpk.syaharudin)
 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPK
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPKPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPK
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPK
 
Paparan perubahan data maret 2013-
Paparan perubahan data maret 2013-Paparan perubahan data maret 2013-
Paparan perubahan data maret 2013-
 
1378270505 pm kominfo-nomor_1_tahun_2013_tentang_penyediaan_jasa_akses_intern...
1378270505 pm kominfo-nomor_1_tahun_2013_tentang_penyediaan_jasa_akses_intern...1378270505 pm kominfo-nomor_1_tahun_2013_tentang_penyediaan_jasa_akses_intern...
1378270505 pm kominfo-nomor_1_tahun_2013_tentang_penyediaan_jasa_akses_intern...
 
Permenpu012014
Permenpu012014Permenpu012014
Permenpu012014
 
Permen pu no.1 prt m 2014
Permen pu no.1 prt m 2014Permen pu no.1 prt m 2014
Permen pu no.1 prt m 2014
 
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011
 
Permen pu02 2012
Permen pu02 2012Permen pu02 2012
Permen pu02 2012
 
Permenkominfo nmr 22
Permenkominfo nmr 22Permenkominfo nmr 22
Permenkominfo nmr 22
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
 
P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)
P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)
P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)
 
Permen pu01 2014
Permen pu01 2014Permen pu01 2014
Permen pu01 2014
 
Salinan SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016 ttg Penyediaan Layanan Aplikasi dan at...
Salinan SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016 ttg Penyediaan Layanan Aplikasi dan at...Salinan SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016 ttg Penyediaan Layanan Aplikasi dan at...
Salinan SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016 ttg Penyediaan Layanan Aplikasi dan at...
 
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
 
P3 sps 2012
P3 sps 2012P3 sps 2012
P3 sps 2012
 
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan MinimalPermen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
 
Panduan izin radio_komunitas
Panduan izin radio_komunitasPanduan izin radio_komunitas
Panduan izin radio_komunitas
 
Panduan izin radio_komunitas
Panduan izin radio_komunitasPanduan izin radio_komunitas
Panduan izin radio_komunitas
 
Tv lokal vs tv digital
Tv lokal vs tv digitalTv lokal vs tv digital
Tv lokal vs tv digital
 

More from Feriandi Mirza

Roadmap for the Transition from Analogue to Digital Terrestrial Television Br...
Roadmap for the Transition from Analogue to Digital Terrestrial Television Br...Roadmap for the Transition from Analogue to Digital Terrestrial Television Br...
Roadmap for the Transition from Analogue to Digital Terrestrial Television Br...Feriandi Mirza
 
Data Statistik Bidang Penyiaran
Data Statistik Bidang PenyiaranData Statistik Bidang Penyiaran
Data Statistik Bidang PenyiaranFeriandi Mirza
 
Peran Pemerintah dan Kesiapan Masyarakat Menyongsong Era TV Digital
Peran Pemerintah dan Kesiapan Masyarakat Menyongsong Era TV DigitalPeran Pemerintah dan Kesiapan Masyarakat Menyongsong Era TV Digital
Peran Pemerintah dan Kesiapan Masyarakat Menyongsong Era TV DigitalFeriandi Mirza
 
Policy and Regulations on ICT in Indonesia
Policy and Regulations on ICT in Indonesia Policy and Regulations on ICT in Indonesia
Policy and Regulations on ICT in Indonesia Feriandi Mirza
 
Regulasi & Kebijakan Pemerintah di Era Penyiaran Digital
Regulasi & Kebijakan Pemerintah di Era Penyiaran DigitalRegulasi & Kebijakan Pemerintah di Era Penyiaran Digital
Regulasi & Kebijakan Pemerintah di Era Penyiaran DigitalFeriandi Mirza
 
IPTV dan Internet Sehat dan Aman (INSAN)
IPTV dan Internet Sehat dan Aman (INSAN)IPTV dan Internet Sehat dan Aman (INSAN)
IPTV dan Internet Sehat dan Aman (INSAN)Feriandi Mirza
 
KAJIAN BIAYA PENGGUNAAN STANDAR KOMPRESI MPEG2 DAN MPEG4 AVC UNTUK SIARAN TV ...
KAJIAN BIAYA PENGGUNAAN STANDAR KOMPRESI MPEG2 DAN MPEG4 AVC UNTUK SIARAN TV ...KAJIAN BIAYA PENGGUNAAN STANDAR KOMPRESI MPEG2 DAN MPEG4 AVC UNTUK SIARAN TV ...
KAJIAN BIAYA PENGGUNAAN STANDAR KOMPRESI MPEG2 DAN MPEG4 AVC UNTUK SIARAN TV ...Feriandi Mirza
 
Analisis Kebijakan Penetapan Masa Transisi Dalam Proses Migrasi Dari Sistem P...
Analisis Kebijakan Penetapan Masa Transisi Dalam Proses Migrasi Dari Sistem P...Analisis Kebijakan Penetapan Masa Transisi Dalam Proses Migrasi Dari Sistem P...
Analisis Kebijakan Penetapan Masa Transisi Dalam Proses Migrasi Dari Sistem P...Feriandi Mirza
 
Eksistensi TV Lokal di Antara Dominasi TV Nasional
Eksistensi TV Lokal di Antara Dominasi TV NasionalEksistensi TV Lokal di Antara Dominasi TV Nasional
Eksistensi TV Lokal di Antara Dominasi TV NasionalFeriandi Mirza
 
Optimasi Kebutuhan Bandwidth untuk Kebutuhan Siaran TV Digital Terestrial dan...
Optimasi Kebutuhan Bandwidth untuk Kebutuhan Siaran TV Digital Terestrial dan...Optimasi Kebutuhan Bandwidth untuk Kebutuhan Siaran TV Digital Terestrial dan...
Optimasi Kebutuhan Bandwidth untuk Kebutuhan Siaran TV Digital Terestrial dan...Feriandi Mirza
 
Peningkatan Kapasitas Rantai Industri TV Digital & IPTV Dalam Negeri
Peningkatan Kapasitas Rantai Industri TV Digital & IPTV Dalam NegeriPeningkatan Kapasitas Rantai Industri TV Digital & IPTV Dalam Negeri
Peningkatan Kapasitas Rantai Industri TV Digital & IPTV Dalam NegeriFeriandi Mirza
 
Broadcasting Policy in Indonesia
Broadcasting Policy in IndonesiaBroadcasting Policy in Indonesia
Broadcasting Policy in IndonesiaFeriandi Mirza
 
The Future of Radio in New Media Technologies
The Future of Radio in New Media TechnologiesThe Future of Radio in New Media Technologies
The Future of Radio in New Media TechnologiesFeriandi Mirza
 
Global Trend Broadcasting
Global Trend BroadcastingGlobal Trend Broadcasting
Global Trend BroadcastingFeriandi Mirza
 
Regulatory & Business Update Bidang Penyiaran
Regulatory & Business Update Bidang PenyiaranRegulatory & Business Update Bidang Penyiaran
Regulatory & Business Update Bidang PenyiaranFeriandi Mirza
 

More from Feriandi Mirza (15)

Roadmap for the Transition from Analogue to Digital Terrestrial Television Br...
Roadmap for the Transition from Analogue to Digital Terrestrial Television Br...Roadmap for the Transition from Analogue to Digital Terrestrial Television Br...
Roadmap for the Transition from Analogue to Digital Terrestrial Television Br...
 
Data Statistik Bidang Penyiaran
Data Statistik Bidang PenyiaranData Statistik Bidang Penyiaran
Data Statistik Bidang Penyiaran
 
Peran Pemerintah dan Kesiapan Masyarakat Menyongsong Era TV Digital
Peran Pemerintah dan Kesiapan Masyarakat Menyongsong Era TV DigitalPeran Pemerintah dan Kesiapan Masyarakat Menyongsong Era TV Digital
Peran Pemerintah dan Kesiapan Masyarakat Menyongsong Era TV Digital
 
Policy and Regulations on ICT in Indonesia
Policy and Regulations on ICT in Indonesia Policy and Regulations on ICT in Indonesia
Policy and Regulations on ICT in Indonesia
 
Regulasi & Kebijakan Pemerintah di Era Penyiaran Digital
Regulasi & Kebijakan Pemerintah di Era Penyiaran DigitalRegulasi & Kebijakan Pemerintah di Era Penyiaran Digital
Regulasi & Kebijakan Pemerintah di Era Penyiaran Digital
 
IPTV dan Internet Sehat dan Aman (INSAN)
IPTV dan Internet Sehat dan Aman (INSAN)IPTV dan Internet Sehat dan Aman (INSAN)
IPTV dan Internet Sehat dan Aman (INSAN)
 
KAJIAN BIAYA PENGGUNAAN STANDAR KOMPRESI MPEG2 DAN MPEG4 AVC UNTUK SIARAN TV ...
KAJIAN BIAYA PENGGUNAAN STANDAR KOMPRESI MPEG2 DAN MPEG4 AVC UNTUK SIARAN TV ...KAJIAN BIAYA PENGGUNAAN STANDAR KOMPRESI MPEG2 DAN MPEG4 AVC UNTUK SIARAN TV ...
KAJIAN BIAYA PENGGUNAAN STANDAR KOMPRESI MPEG2 DAN MPEG4 AVC UNTUK SIARAN TV ...
 
Analisis Kebijakan Penetapan Masa Transisi Dalam Proses Migrasi Dari Sistem P...
Analisis Kebijakan Penetapan Masa Transisi Dalam Proses Migrasi Dari Sistem P...Analisis Kebijakan Penetapan Masa Transisi Dalam Proses Migrasi Dari Sistem P...
Analisis Kebijakan Penetapan Masa Transisi Dalam Proses Migrasi Dari Sistem P...
 
Eksistensi TV Lokal di Antara Dominasi TV Nasional
Eksistensi TV Lokal di Antara Dominasi TV NasionalEksistensi TV Lokal di Antara Dominasi TV Nasional
Eksistensi TV Lokal di Antara Dominasi TV Nasional
 
Optimasi Kebutuhan Bandwidth untuk Kebutuhan Siaran TV Digital Terestrial dan...
Optimasi Kebutuhan Bandwidth untuk Kebutuhan Siaran TV Digital Terestrial dan...Optimasi Kebutuhan Bandwidth untuk Kebutuhan Siaran TV Digital Terestrial dan...
Optimasi Kebutuhan Bandwidth untuk Kebutuhan Siaran TV Digital Terestrial dan...
 
Peningkatan Kapasitas Rantai Industri TV Digital & IPTV Dalam Negeri
Peningkatan Kapasitas Rantai Industri TV Digital & IPTV Dalam NegeriPeningkatan Kapasitas Rantai Industri TV Digital & IPTV Dalam Negeri
Peningkatan Kapasitas Rantai Industri TV Digital & IPTV Dalam Negeri
 
Broadcasting Policy in Indonesia
Broadcasting Policy in IndonesiaBroadcasting Policy in Indonesia
Broadcasting Policy in Indonesia
 
The Future of Radio in New Media Technologies
The Future of Radio in New Media TechnologiesThe Future of Radio in New Media Technologies
The Future of Radio in New Media Technologies
 
Global Trend Broadcasting
Global Trend BroadcastingGlobal Trend Broadcasting
Global Trend Broadcasting
 
Regulatory & Business Update Bidang Penyiaran
Regulatory & Business Update Bidang PenyiaranRegulatory & Business Update Bidang Penyiaran
Regulatory & Business Update Bidang Penyiaran
 

Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial

  • 1. SALINAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial dan sehubungan dengan telah ditetapkannya penyelenggara penyiaran multipleksing di DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Aceh dan Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a butir 4, Pasal 13 ayat (2) huruf c, dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 2 ayat (1) huruf a butir 3, dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, serta Pasal 2 ayat (1) huruf c, dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem Terestrial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 1
  • 2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 5. Peraturan tentang Penyiaran Indonesia Lembaran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Lokal (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 6. Peraturan tentang Penyiaran Indonesia Lembaran Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Swasta (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 7. Peraturan tentang Penyiaran Indonesia Lembaran Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Komunitas (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Nomor 4974) tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171); 9. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 2
  • 3. 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/5/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran; 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggara Program Siaran adalah Penyelenggara Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui sistem terestrial. 2. Saluran Siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran, merupakan bagian dari 1 (satu) kanal frekuensi. 3. Program Siaran adalah siaran berkesinambungan dan berjadwal. yang disusun secara 4. Wilayah Layanan Siaran adalah wilayah layanan penerimaan sesuai dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan. Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 3
  • 4. 5. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mengajukan Penyelenggaraan Penyiaran. dan/atau badan hukum permohonan atas Izin 6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika. BAB II PENYELENGGARA PROGRAM SIARAN SECARA DIGITAL Pasal 2 (1) Penyelenggara Program Siaran menyiarkan program siarannya melalui Saluran Siaran yang disediakan oleh penyelenggara penyiaran multipleksing. (2) Jumlah Saluran Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dalam Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem Terestrial. (3) Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP TVRI); b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal); c. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS); dan d. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Pasal 3 (1) Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing melalui perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat antara lain tarif sewa saluran siaran, jaminan tingkat kualitas layanan (service level agreement/SLA), dan jangka waktu kerjasama. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketetentuan sebagai berikut: a. LPP Lokal dan LPK bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPP TVRI di wilayah layanannya; b. LPS bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPS di wilayah layanannya. (4) Menteri dapat menetapkan bentuk kerjasama di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 4
  • 5. BAB III WILAYAH LAYANAN SIARAN Pasal 4 (1) Penyelenggaraan Program Siaran oleh LPP TVRI dilakukan dalam Wilayah Layanan Siaran Nasional. (2) Penyelenggaraan Program Siaran oleh LPS dilakukan dalam 1 (satu) atau beberapa Wilayah Layanan Siaran dalam 1 (satu) provinsi kecuali Wilayah Layanan Siaran Jakarta-Bogor- DepokTangerang-Bekasi dan Wilayah Layanan Siaran Yogyakarta-Solo. (3) Penyelenggaraan Program Siaran oleh LPP Lokal dan LPK dilakukan dalam 1 (satu) Wilayah Layanan Siaran. (4) Penetapan penggunaan Saluran Siaran untuk Penyelenggaraan Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 5 (1) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang telah memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran dapat menjadi Penyelenggara Program Siaran. (2) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing. BAB IV PENDIRIAN DAN PERIZINAN PENYELENGGARA PROGRAM SIARAN Bagian Kesatu Pendirian Pasal 6 Pendirian Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengacu pada pendirian Lembaga Penyiaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Perizinan Pasal 7 (1) Perizinan Penyelenggaraan Program Siaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan perizinan Lembaga Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 5
  • 6. mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II atau Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bukan merupakan afiliasi yang ke-4 (ke empat) dan seterusnya dari Penyelenggara Penyiaran Multipleksing. (2) Penyelenggara Program Siaran yang melanggar pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 8 Dalam hal jumlah pemohon melebihi jumlah Saluran Siaran yang tersedia pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing, akan dilakukan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Ketiga Tata Cara Perizinan Pasal 9 Tata cara perizinan Penyelenggaraan Program Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran. BAB V EVALUASI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN Pasal 10 Menteri dapat membentuk tim evaluasi untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan/atau verifikasi terhadap Izin Penyelenggaraan Penyiaran. BAB VI BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN Pasal 11 Penyelenggara Program Siaran wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 Biaya sewa Saluran Siaran yang dibayarkan oleh Penyelenggara Program Siaran kepada Penyelenggara Penyiaran Multipleksing sudah termasuk biaya hak penggunaan frekuensi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang tata cara perhitungan tarif sewa saluran siaran pada penyelenggaraan penyiaran multipleksing. Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 6
  • 7. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2013 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1416 Salinan sesuai dengan Ka. Biro aslinya Dir. Ses. Ditjen Plt. Kementerian Komunikasi dan Informatika Penyiaran PPI Hukum Dirjen PPI Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal D. Susilo Hartono Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum 7
  • 8. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPP LOKAL) JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL Kop Surat Lembaga Penyiaran Nomor Perihal : (nomor surat keluar) : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth: 1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI. 2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................ Jabatan : ................................ (sesuai KTP) (Direktur Utama) bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum (sesuai dengan yang tertera pada badan hukum LPP Lokal)...........................yang beralamat di .....................................Kabupaten/Kota*) .......................... Provinsi..................., dengan ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial di wilayah layanan .................. Sebagai bahan pertimbangan, persyaratan sebagai berikut : terlampir kami sampaikan kelengkapan 1. Kelengkapan Data: a. Data Administrasi; b. Program Siaran; dan c. Data Teknik Penyiaran; 2. Studi Kelayakan; 3. Surat Pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS); dan 4. Surat Pernyataan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan perubahan data selama masa izin prinsip penyelenggaraan penyiaran. Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk permohonan izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, 1
  • 9. serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pasfoto Ukuran 4x6 Berwarna ..............., ……….…........ Pemohon - Tanda tangan Stempel/cap penyiaran Bermaterai cukup lembaga Nama Jelas *) pilih salah satu 2
  • 10. KELENGKAPAN DATA I. DATA ADMINISTRASI A. Data LPP Lokal Televisi 1 2 3 4 Nama Lembaga Penyiaran Nama sebutan stasiun di udara Alamat Kantor Alamat Studio 5 Contact Person 6 Pendirian LPP Lokal (Badan Hukum yang di bentuk oleh Pemda dg persetujuan DPRD) 7 Surat Keterangan Domisili LPP Lokal 8 9 NPWP Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *) 10 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) *) 11 Izin Gangguan (HO) *) 12 Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) *) 13 Izin Mendirikan Bangunan Menara Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Email website Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Nama Nomor telepon Nomor fax Nomor HP Email No Tanggal Nama Penanggungjawab yang tercantum pada Badan Hukum No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No. No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan Kode Pos: Fax Kode Pos: Fax No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal 3
  • 11. (IMB Tower) di lokasi Nama instansi yang studio untuk menerbitkan keperluan STL (jika menggunakan microwave)*) *) Angka 9,10,11,12, 13 diisi apabila sudah ada B. Data Manajemen 1. Dewan Direksi 1.1 1.2 Direktur Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum) Direktur… (Diisi sesuai nomenklatur) Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Kantor HP Kantor HP Fax Email 2. Dewan Pengawas (3 orang) 2.1 2.2 2.3 Ketua Dewan Pengawas Anggota Dewan Pengawas Anggota Dewan Pengawas Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email 4
  • 12. 3. Penanggung Jawab Penyelenggara Penyiaran 3.1 Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan 3.2 Penanggung Jawab Bidang Siaran 3.3 Penanggung Jawab Bidang Teknik 3.4 Penanggung Jawab Bidang Keuangan 3.5 Penanggung Jawab Bidang Usaha Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Pendidikan Telepon Kantor HP Fax Email 4. Data Kepegawaian PENDIDIKAN Siaran/ Program 1 2 JUMLAH PEGAWAI Teknik Pemberitaan studio 1 2 1 2 Tata Usaha /Umum 1 2 Total 1 2 a. Pasca Sarjana b. Sarjana c. Diploma d. SLTA e. SLTP f. SD TOTAL Keterangan: 1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap. 5
  • 13. II. 1 2 3 4 5 6 7 PROGRAM SIARAN Format siaran (pilih salah satu yang paling dominan)) Persentase materi siaran lokal & asing Sumber materi acara siaran Waktu Siaran Setiap Hari Penggolongan dan Persentase Mata Acara Siaran Persentase siaran musik Khalayak sasaran (gunakan data hasil survey audience terkini, apabila belum pernah dilakukan gunakan angka estimasi manajemen) Umum Musik Olah raga a. Lokal b. Asing JUMLAH a. inhouse production (alat, SDM, dan biaya ditanggung sendiri) b. akuisisi (membeli produk dari dalam maupun luar negeri) c. kerjasama (program, revenue sharing, antar negara) JUMLAH Berita Pendidikan Lainnya (sebutkan) ......% ......% 100 % ......% ......% ......% 100 % a. pada hari kerja pukul......s/d pukul...... b. pada hari libur pukul......s/d pukul...... a. berita ......% b. penerangan/informasi ......% c. pendidikan dan ......% kebudayaan d. agama ......% e. olah raga ......% f. hiburan dan musik ......% g. iklan ......% h. acara penunjang / layanan ......% masyarakat JUMLAH 100 % a. Indonesia populer ......% b. dangdut ......% c. barat ......% d. tradisionil / daerah ......% e. keroncong ......% f. musik lainnya (sebutkan) ......% JUMLAH 100 % a. Kelompok usia Dibawah 15 ......% (dalam tahun) 15 s/d 19 ......% tahun Hasil Survey 20 s/d 24 ......% atau tahun Estimasi 25 s/d 29 ......% manajemen tahun 30 s/d 34 ......% tahun 35 s/d 39 tahun ......% 40 s/d 50 tahun ......% Diatas 50 tahun ......% JUMLAH 100 % b. Jenis kelamin a. pria ......% b. wanita ......% Hasil Survey atau JUMLAH 100 % Estimasi manajemen c. Status ekonomi > 3.000.000 ......% sosial 2.000.001 – ......% (pengeluaran 3.000.000 dalam rupiah 1.000.001 – ......% perbulan) 2.000.000 6
  • 14. Hasil Survey atau Estimasi manajemen d. Pendidikan terakhir Hasil Survey atau Estimasi manajemen e. Pekerjaan Hasil Survey atau Estimasi manajemen 700.001 – 1.000.000 500.001 – 700.000 < 500.000 JUMLAH Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Akademi Perguruan Tinggi JUMLAH PNS/TNI/Polri Pegawai Swasta Wiraswasta Pensiunan Pelajar Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Lainnya Tidak Bekerja JUMLAH ......% ......% ......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % III. DATA TEKNIK (diisi sesuai dengan rencana yang akan digunakan) 1 Jumlah Studio *) ...... buah 2 Alamat Studio Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Kode pos: Provinsi Nomor telepon Fax Tinggi lokasi ….. meter diatas permukaan laut Sebutkan nama penyelenggara penyiaran multipleksing (MUX) dan data pendukungnya (korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman) 3 Saluran/ Slot Program Siaran (MUX)* 4 Format Audio Decoding (Pilih salah satu) MPEG 1 Layer I & II Format Video (Pilih salah satu) SDTV 5 6 8 Sistem hubungan dari studio ke MUX (Studio to Transmitter Link) *) (STL) (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu): Wilayah layanan siaran (sebutkan HE AAC/ Dolby Digital (optional) HDTV melalui kabel menggunakan radio link (Micro Wave) menggunakan satelit Mengacu pada Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial 7
  • 15. nama daerah yang dapat dilayani) dan peta kontur diagramnya (dilampirkan): *) lampiran pendukung untuk angka 3 berupa dokumen Perjanjian Kerja Sama harus sudah lengkap paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak disetujui dalam FRB. IV. SISTEM STASIUN BERJARINGAN (khusus bagi televisi yang berjaringan) Berjaringan dengan TVRI ...............(sebutkan nama stasiun TVRI dimaksud) V. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN: Studi Kelayakan menyangkut aspek sebagai berikut : (diuraikan) 1) Aspek Pendirian a) Latar belakang. b) Maksud pendirian. c) Tujuan pendirian. d) Visi. e) Misi. f) Gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan. 2) Aspek Badan Usaha a) Legalitas Badan Hukum (Peraturan Daerah) melampirkan : - fotokopi Badan Hukum LPP Lokal yang didirikan oleh Pemda dengan persetujuan DPRD - fotokopi NPWP - fotokopi domisili Badan Hukum oleh instansi yang berwenang (minimal dari Lurah atau Kepala Desa) 3) Aspek Program a) Format siaran b) Segmentasi target pemirsa. c) Penggolongan dan persentase mata acara siaran. d) Sumber materi acara siaran. e) Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu. f) Proyeksi pertumbuhan pemirsa dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. g) Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing). 4) Aspek Teknis a) Usulan slot program siaran (MUX). b) Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX TVRI. c) Gambar tata ruang dan peta lokasi studio. d) Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya. e) Sistem konfigurasi jaringan. f) Wilayah layanan siaran (sebutkan nama daerah yang dilayani). 8
  • 16. 5) Aspek Keuangan a) Rencana kinerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugi-laba). b) Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah. c) Analisis rasio keuangan. 6) Aspek Manajemen a) Struktur organisasi, mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja. b) Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahliannya, serta rencana pengembangan SDM. c) Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran. d) Daftar Riwayat Hidup para Dewan Direksi dan Dewan Pengawas serta dilampirkan fotokopi KTP yang bersangkutan. e) Fotokopi KTP para Penanggung Jawab Penyelenggara Penyiaran. f) Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman). 7) Aspek pendukung lainnya melampirkan (fotokopi): a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) b) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) c) Surat Izin Gangguan (HO) d) Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) e) Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave). f) Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan LPPPM TVRI. Catatan: Butir a, b, c, d harus dilengkapi paling lambat pada saat Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) VI. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN VII. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN 9
  • 17. Kop Surat LPP Lokal SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN Nomor : (nomor surat ) Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Jabatan Alamat (tuliskan sesuai KTP) : ................................ : ................................ (Direktur Utama) : ..................................(tuliskan alamat LPPL) bertindak untuk dan atas nama LPP Lokal...........................................................,dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi LPP Lokal.......................................sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, dengan ini menyatakan: 1. Sanggup untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial.............................. 2. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila dalam penyelenggaraan penyiaran tersebut melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap lembaga penyiaran Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) ---oOo--- 10
  • 18. Kop Surat LPP Lokal SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN Nomor : (nomor surat) Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : Nama Jabatan : ............................. : ............................. bertindak atas nama dan untuk ................., berdomisili di ................................, dan dengan ini memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum LPP Lokal tersebut. Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Semua data yang tercantum/yang dibuat untuk perizinan ini benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya. 2. Setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan dalam perizinan penyelenggaraan penyiaran. 3. Selama Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Badan Hukum LPP Lokal serta susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, kecuali ada persetujuan dari Menteri. 4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap lembaga penyiaran Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) ---oOo--- 11
  • 19. CHECKLIST Nama Lembaga Penyiaran : Nama Sebutan di udara : Contact person : Nama : Alamat : No. Telepon/faks/HP : NO. A. B. DOKUMEN YANG DIMINTA / DISYARATKAN SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAN PENYIARAN KELENGKAPAN DATA I. Data Administrasi A. Data LPP Lokal KRITERIA DOKUMEN CHECK SESUAI KRITERIA a. Dibuat menggunakan kertas ber kop LPP Lokal ybs; b. Ditujukan kepada 1). Menteri Komunikasi dan Informatika 2). Ketua KPI Pusat c. Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel LPP Lokal; d. Bermeterai cukup e. Pasfoto pemohon ukuran 4x6 □ 1. Nama LPP Lokal (sesuai Perda) 2. Nama sebutan stasiun di udara 3. Alamat kantor 4. Alamat studio 5. Contact person 6. Pendirian Badan Hukum LPP Lokal (sesuai Perda) 7. Surat Keterangan Domisili LPP Lokal 8. NPWP 9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *) 10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) *) 11. Surat Izin Gangguan (HO) *) 12. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)*) □ 13. Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) *) KETERANGAN □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 12
  • 20. B. Data Manajemen II. Program Siaran III. Data Teknik IV. Sistem Stasiun jaringan (berjaringan dengan TVRI) V. STUDI KELAYAKAN 1. Dewan Direksi 2. Dewan Pengawas 3. Penanggung jawab penyelenggara penyiaran a. Penanggung jawab bidang pemberitaan b. Penanggung jawab bidang siaran c. Penanggung jawab bidang teknik d. Penanggung jawab bidang keuangan e. Penanggung jawab bidang usaha 4. Data kepegawaian 1. Format Siaran 2. Persentase materi siaran lokal & asing 3. Sumber materi acara siaran 4. Waktu siaran setiap hari 5. Penggolongan dan persentase mata acara siaran 6. Persentase siaran musik 7. Khalayak sasaran a. Kelompok usia b. Jenis kelamin c. Status ekonomi sosial d. Pendidikan terakhir e. Pekerjaan 1. Jumlah Studio *) 2. Alamat Studio 3. Saluran/ Slot Program Siaran (MUX) 4. Format Audio Decoding 5. Format Video 6. Sistem hubungan dari studio ke MUX 7. Wilayah layanan Nama stasiun TVRI dimaksud □ □ 1. Aspek pendirian a. Latar Belakang b. Maksud pendirian □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 13
  • 21. c. Tujuan pendirian d. Visi e. Misi f. Gambaran umum rencana kerja 5 (lima tahun kedepan) 2. Aspek badan usaha a. Legalitas perusahaan - Fotocopi pendirian Badan Hukum LPP Lokal - Fotocopi NPWP - Fotocopi Surat keterangan domisili LPP Lokal 3. Aspek program a. Format Siaran b. Segmentasi target pemirsa c. Penggolongan dan persentase mata acara siaran d. Sumber materi acara siaran e. Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu f. Proyeksi pertumbuhan pemirsa dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan g. Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing) 4. Aspek teknis a. Usulan slot program siaran (MUX) b. Gambar tata ruang dan peta lokasi studio c. Daftar inventaris sarana dan prasarana serta perhitungan □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 14
  • 22. biaya investasinya d. sistem konfigurasi jaringan e. Wilayah layanan siaran 5. Aspek keuangan a. Rencana kerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugi laba) b. Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah c. Analisis rasio keuangan 6. Aspek manajemen a. Struktur organisasi dan uraian struktur organisasi b. Penjelasan SDM □ c. Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran d. Daftar riwayat hidup dan fotokopi KTP Direksi dan Dewan Pengawas e. Fotokopi KTP para penanggung jawab penyelenggara siaran f. Analisis SWOT 7. Aspek pendukung lainnya (jika ada), dilampirkan: a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) b. Surat Tanda □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Daftar Perusahaan (TDP) c. Surat Izin Gangguan (HO) d. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) □ □ 15
  • 23. □ 3. Bermaterai cukup, ditandatangani, nama jelas; VI. Surat Pernyataan Mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). e. Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave). g. Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX TVRI. Dibuat menggunakan kertas ber kop LPP Lokal ybs; Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel LPP Lokal; Bermeterai cukup, ditandatangani, nama jelas; Dibuat menggunakan kertas ber kop LPP Lokal ybs.; Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel LPP Lokal; □ 1. 2. 3. VII. Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Yang Berlaku dan Tidak Melakukan Perubahan Data Selama Masa Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran 1. 2. □ □ □ □ □ □ MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum Plt.Dirjen PPI Sekretaris Jenderal 16
  • 24. LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (LPS) JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL Kop Surat Perusahaan Nomor Perihal : (nomor surat keluar) : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth: 1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI. 2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : ................................ : ................................ (sesuai KTP) (sesuai akta) bertindak untuk dan PT...........................................................yang ..............................................Kabupaten/Kota*) Provinsi..................., dengan ini mengajukan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem layanan .................. atas nama beralamat di .......................... permohonan Izin Swasta (LPS) Jasa Terestrial di wilayah Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut : 1. Kelengkapan Data: a. Data Administrasi; b. Program Siaran; dan c. Data Teknik Penyiaran; 2. Studi Kelayakan; 3. Surat Pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS); dan 1
  • 25. 4. Surat Pernyataan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukanperubahan data selama masa izin prinsip penyelenggaraan penyiaran Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk permohonan izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pasfoto Ukuran 4x6 Berwarna ..............., ……….…........ Pemohon - Tanda tangan Stempel/cap penyiaran Bermaterai cukup lembaga Nama Jelas *) pilih salah satu 2
  • 26. KELENGKAPAN DATA I. DATA ADMINISTRASI A. Data Perusahaan 1 2 3 4 Nama Perusahaan Nama sebutan stasiun di udara Alamat Kantor Alamat Studio 5 Contact Person 6 Akta Pendirian 7 Pengesahaan akta pendirian/ badan hukum dari instansi yang berwenang Akta Perubahan Terakhir 8 9 Pengesahaan akta perubahan terakhir / badan hukum dari instansi yang berwenang Surat Keterangan Domisili Perusahaan Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Email website Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Nama Nomor telepon Nomor fax Nomor HP Email No Tanggal Nama & domisili notaris No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama & domisili notaris No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan 11 NPWP Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *) Fax Kode Pos: Fax No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No. 12 Kode Pos: No Tanggal 10 3
  • 27. 13 14 15 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) *) Izin Gangguan (HO) *) Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) *) Nama instansi menerbitkan No Tanggal Nama instansi menerbitkan No Tanggal Nama instansi menerbitkan No Tanggal Nama instansi menerbitkan No Tanggal Nama instansi menerbitkan yang yang yang yang Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi yang studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave)*) *) angka 12, 13, 14, 15, 16 diisi apabila sudah ada 16 B. Aspek Permodalan *) 1 2 3 4 5 6 7 8 Modal dasar Banyaknya saham Nilai nominal saham per lembar Modal yang ditempatkan Nama pemegang saham a. ............. (nama) b. ............. (nama) c. ............. (dst) Komposisi pemegang saham Modal yang disetor oleh pemegang saham Riwayat kepemilikan saham Rp. Rp. Rp. ........... ........... lembar ........... ........... .... lembar .... lembar …. lembar a. WNI b. WNA Rp. ........... ..... % ..... % ….. % ….. % ….. % (dilampirkan pada lembar terpisah)**) *) Apabila terdapat saham di luar saham biasa dan/atau perbedaan antara beberapa kelas saham, mohon diuraikan dalam lembaran tersendiri **) Uraian mengenai perubahan kepemilikan saham secara signifikan sejak pendirian (apabila ada) 4
  • 28. C. Pemusatan Dan Kepemilikan Silang No 1 Nama Pemegan g Saham Nama Media Yang Dimilki & Persentase Kepemilikan Saham Media Cetak LPS Radio LPS Televisi (surat kabar harian) Nama pemegang saham sesuai butir B angka 5 Nama surat kabar dan lokasinya Persentase Kepemilikan Saham Nama perusahaan Radio dan lokasinya Persentase Kepemilikan Saham Nama perusahaan TV dan lokasinya Persentase Kepemilika n Saham Nama perusahaan TV berlanggan an dan lokasinya Persentase Kepemilika n Saham ... ... ... ... ... ... ... ... ... LPB 2 dst Contoh Cara Pengisian : No 1 Nama Pemegang Saham Budi 2 PT Flora Media dst ... Nama Media Cetak (surat kabar harian) SKH 30 % Angkasa (Jakarta) - SKH Akasia (Jakarta) - SKH Tulip (Surabaya) ... Media Yang Dimilki & Persentase Kepemilikan Saham LPS Radio LPS Televisi PT. Radio Matahari (Jakarta) 40% 5% -PT. Radio Mawar (Medan) -PT. Radio Lily (Jakarta) 10% ... ... ... LPB PT. Televisi Bulan (Jakarta) PT. Televisi Melati (Bandung) 80% PT. Bintang Vision (Jakarta) 60% 15% PT. Anggrek Vision (Semarang) 20% ... ... ... ... D. Data Manajemen 1. Direksi 1.1 Direktur Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum) Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 1.2 Direktur… (apabila direktur lebih dari satu agar ditambahkan datanya) Kantor Rumah HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos 5
  • 29. Telepon Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Rumah HP Fax Email 2. Komisaris 2.1 2.2 Komisaris Utama Komisaris...... (apabila komisaris lebih dari satu agar ditambahkan datanya) Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email 3. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Penyiaran 3.1 Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Kantor Fax Email 3.2 Penanggung Jawab Bidang Siaran Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos 6
  • 30. Telepon 3.3 Penanggung Jawab Bidang Teknik Penanggung Jawab Bidang Keuangan Penanggung Jawab Bidang Usaha HP Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 3.5 Rumah Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 3.4 Kantor Fax Email Nama Tempat/tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email 7
  • 31. 4. Data Kepegawaian PENDIDIKAN Siaran/ Program 1 2 JUMLAH PEGAWAI Teknik Pemberitaan Studio 1 2 1 2 Tata Usaha /Umum 1 2 Total 1 2 a. Pasca Sarjana b. Sarjana c. Diploma d. SLTA e. SLTP f. SD TOTAL Keterangan: II. 1 1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap. PROGRAM SIARAN Format siaran (pilih salah satu yang paling dominan)) 2 Persentase materi siaran lokal & asing 3 Sumber materi acara siaran 4 5 6 Waktu Siaran Setiap Hari Penggolongan dan Persentase Mata Acara Siaran Persentase siaran musik Umum Musik Olah raga a. Lokal b. Asing JUMLAH a. inhouse production (alat, SDM, dan biaya ditanggung sendiri) b. akuisisi (membeli produk dari dalam maupun luar negeri) c. kerjasama (program, revenue sharing, antar negara) JUMLAH a. pada hari kerja b. pada hari libur a. berita b. penerangan/informasi c. pendidikan dan kebudayaan d. agama e. olah raga f. hiburan dan musik g. iklan h. acara penunjang / layanan masyarakat JUMLAH a. Indonesia populer b. dangdut c. barat d. tradisionil / daerah e. keroncong f. musik lainnya (sebutkan) JUMLAH Berita Pendidikan Lainnya (sebutkan) ......% ......% 100 % ......% ......% ......% 100 % pukul......s/d pukul...... pukul......s/d pukul...... ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % 8
  • 32. 7 Khalayak sasaran (gunakan data hasil survey audience terkini, apabila belum pernah dilakukan gunakan angka estimasi manajemen) a. Kelompok usia (dalam tahun) Hasil Survey atau Estimasi manajemen b. Jenis kelamin Hasil Survey atau Estimasi manajemen c. Status ekonomi sosial (pengeluaran dalam rupiah perbulan) Hasil Survey atau Estimasi manajemen d. Pendidikan terakhir Hasil Survey atau Estimasi manajemen e. Pekerjaan Hasil Survey atau Estimasi manajemen Dibawah 15 15 s/d 19 tahun 20 s/d 24 tahun 25 s/d 29 tahun 30 s/d 34 tahun 35 s/d 39 tahun 40 s/d 50 tahun Diatas 50 tahun JUMLAH a. pria b. wanita JUMLAH > 3.000.000 2.000.001 – 3.000.000 1.000.001 – 2.000.000 700.001 – 1.000.000 500.001 – 700.000 < 500.000 JUMLAH Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Akademi Perguruan Tinggi JUMLAH PNS/TNI/Polri Pegawai Swasta Wiraswasta Pensiunan Pelajar Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Lainnya Tidak Bekerja JUMLAH ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % ......% ......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % 9
  • 33. III. DATA TEKNIK (diisi sesuai dengan rencana yang akan digunakan) 1 Jumlah Studio *) ...... buah 2 Alamat Studio Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Kode pos: Provinsi Nomor telepon Fax Tinggi lokasi ….. meter diatas permukaan laut Sebutkan nama penyelenggara penyiaran multipleksing (MUX) dan data pendukungnya (koresponsi atau rancangan Nota Kesepahaman) 3 Saluran/ Slot Program Siaran (MUX)* 4 Format Audio Decoding (Pilih salah satu) MPEG 1 Layer I & II Format Video (Pilih salah satu) SDTV 5 6 8 Sistem hubungan dari studio ke MUX (Studio to Transmitter Link) *) (STL) (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu): Wilayah layanan siaran (sebutkan HE AAC/ Dolby Digital (optional) HDTV melalui kabel menggunakan radio link (Microwave) menggunakan satelit Mengacu pada Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial nama daerah yang dapat dilayani) dan peta kontur diagramnya (dilampirkan): 10
  • 34. IV. SISTEM STASIUN BERJARINGAN (khusus bagi televisi yang berjaringan) 1. Data Induk Stasiun Jaringan (bagi anggota stasiun jaringan) 1 2 3 4 Nama lembaga penyiaran Nama sebutan di udara Lokasi Kanal frekuensi/Saluran Siaran MUX 2. Daftar Anggota Stasiun Jaringan (bagi induk stasiun jaringan) No Nama Lembaga Penyiaran Nama sebutan di udara Lokasi 1 2 dst ... ... ... ... ... ... ... ... ... Kanal frekuensi/Saluran Siaran MUX ... ... ... V. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN: Studi Kelayakan menyangkut aspek sebagai berikut : (diuraikan) 1) Aspek Pendirian a. Latar belakang. b. Maksud pendirian. c. Tujuan pendirian. d. Visi. e. Misi. f. Gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan. 2) Aspek Badan Usaha a) Legalitas Perusahaan melampirkan : - fotokopi akta pendirian beserta pengesahan badan hukumnya dan/atau akta perubahan perusahaan beserta pengesahan badan hukumnya - fotokopi NPWP - fotokopi domisili perusahaan oleh instansi yang berwenang (minimal dari Lurah atau Kepala Desa) b) Kepemilikan Perusahaan. c) Permodalan Perusahaan. d) Media cetak dan elektronik yang sudah dimiliki oleh pemegang saham dan persentase kepemilikannya. 11
  • 35. 3) Aspek Program a) Segmentasi target pemirsa. b) Proyeksi pertumbuhan pemirsa dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. c) Format siaran. d) Penggolongan dan persentase mata acara siaran. e) Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu. f) Sumber materi acara siaran. g) Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing). 4) Aspek Teknis a) Usulan slot program siaran (MUX). b) Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (MUX). c) Gambar tata ruang dan peta lokasi studio. d) Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya. e) Sistem konfigurasi jaringan. f) Wilayah layanan siaran (sebutkan nama daerah yang dilayani). g) Peta wilayah layanan siaran (gambarkan wilayah layanan siaran diatas peta). 5) Aspek Keuangan a) Rencana kinerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugi-laba). b) Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah. c) Analisis rasio keuangan. 6) Aspek Manajemen a) Struktur organisasi, mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja. b) Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahliannya. c) Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran. d) Daftar Riwayat Hidup para Penanggung Jawab Penyelenggaraan Siaran dan fotokopi KTP yang bersangkutan. e) Daftar Riwayat Hidup Direksi dan Komisaris dan fotokopi KTP yang bersangkutan. f) Penjelasan sistem penggajian, bonus, lembur, insentif dan tunjangan lainnya. g) Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman). 12
  • 36. 7) Aspek pendukung lainnya melampirkan (fotokopi): a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) b) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) c) Surat Izin Gangguan (HO) d) Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) e) Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) ) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave). f) Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (MUX). Catatan: Butir a, b, c, d harus dilengkapi paling lambat pada saat Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) VI. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN VII. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN 13
  • 37. Kop Surat Perusahaan SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN Nomor : (nomor surat ) Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Jabatan Alamat : ................................ (tuliskan sesuai KTP) : ................................ (tuliskan sesuai akta) : ..................................(tuliskan alamat perusahaan) bertindak untuk dan atas nama PT...........................................................,dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi PT.......................................sebagai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, dengan ini menyatakan: 1. Sanggup untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam penyelenggaraan penyiaran PT.............................. 2. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila dalam penyelenggaraan penyiaran tersebut melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap perusahaan Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) 14
  • 38. Kop Surat Perusahaan SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN Nomor : (nomor surat) Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : Nama Jabatan : ............................. : ............................. bertindak atas nama dan untuk ................., berdomisili di ................................, dan dengan ini memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum Perusahaan tersebut. Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Semua data yang tercantum/yang dibuat untuk perizinan ini benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya. 2. Setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan dalam perizinan penyelenggaraan penyiaran. 3. Selama Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Badan Hukum Perusahaan serta susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, kecuali ada persetujuan dari Menteri. 4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap lembaga penyiaran Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) ---oOo--- 15
  • 39. CHECKLIST Nama Lembaga Penyiaran : Nama Sebutan di udara : Contact person : Nama : Alamat : No. Telepon/faks/HP : NO. A. B. DOKUMEN YANG DIMINTA / DISYARATKAN SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAN PENYIARAN KELENGKAPAN DATA I.Data Administrasi A. Data Perusahaan KRITERIA DOKUMEN a. Dibuat menggunakan kertas ber kop LPP Lokal ybs; b. Ditujukan kepada 1). Menteri Komunikasi dan Informatika 2). Ketua KPI Pusat c. Bernomor surat, bertanggal & berstempel LPP Lokal; d. Bermeterai cukup e. Pasfoto pemohon ukuran 4x6 1. Nama perusahaan (sesuai akte) 2. Nama sebutan stasiun di udara 3. Alamat kantor 4. Alamat studio 5. Contact person 6. Akta pendirian 7. Pengesahaan akta pendirian 8. Akta perubahan terakhir 9. Pengesahan akta perubahan terakhir 10. Surat Keterangan Domisili perusahaan 11. NPWP 12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *) 13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) *) CHECK SESUAI KRITERIA □ KETERANGAN □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 16
  • 40. B. Aspek Permodalan C. Pemusatan dan Kepemilikan Silang D. Data Manajemen II. Program Siaran 14. Surat Izin Gangguan (HO) *) 15. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)*) 16. Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) *) 1. Modal dasar 2. Banyaknya saham 3. Nilai nominal saham per lembar 4. Modal yang ditempatkan 5. Nama pemegang saham 6. Komposisi pemegang saham 7. Modal yang disetor oleh pemegang saham 8. Riwayat kepemilikan saham (terlampir) 1. Nama pemegang saham 2. Nama media yang dimiliki & persentase kepemilikan saham a. Media cetak (surat kabar harian) b. LPS Radio c. LPS Televisi d. LPB 1. Direksi 2. Komisaris 3. Penanggung jawab penyelenggaraan penyiaran a. Penanggung jawab bidang pemberitaan b. Penanggung jawab bidang siaran c. Penanggung jawab bidang teknik d. Penanggung jawab bidang keuangan e. Penanggung jawab bidang usaha 4. Data kepegawaian 1. Format Siaran 2. Persentase materi siaran lokal & asing 3. Sumber materi acara siaran 4. Waktu siaran setiap hari 5. Penggolongan dan persentase mata acara □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 17
  • 41. III. Data Teknik IV. Sistem Stasiun Berjaringan (bagi anggota stasiun jaringan) V. STUDI KELAYAKAN siaran 6. Persentase siaran musik 7. Khalayak sasaran a. Kelompok usia b. Jenis kelamin c. Status ekonomi sosial d. Pendidikan terakhir e. Pekerjaan 1. Jumlah Studio *) 2. Alamat Studio 3. Saluran/ Slot Program Siaran (MUX) 4. Format Audio Decoding 5. Format Video 6. Sistem hubungan dari studio ke MUX 7. Wilayah layanan 1. Data Induk Stasiun Jaringan a. Nama lembaga penyiaran b. Nama sebutan diudara c. Lokasi d. Kanal frekuensi/Saluran Siaran 2. Daftar anggota stasiun jaringan a. Nama lembaga penyiaran b. Nama sebutan di udara c. Lokasi 3. Kanal frekuensi/Saluran Siaran 1. Aspek pendirian a. Latar Belakang b. Maksud pendirian c. Tujuan pendirian Visi Misi Gambaran umum rencana kerja 5 (lima tahun kedepan) 2. Aspek badan usaha a. Legalitas perusahaan - Fotocopi akta - pendirian Fotocopi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 18
  • 42. pengesahan akta pendirian - Fotocopi akta perubahan terakhir - Fotocopi pengesahan akta perubahan terakhir - Fotocopi NPWP - Fotocopi Surat keterangan domisili perusahaan b. Kepemilikan perusahaan c. Permodalan □ □ □ □ □ □ perusahaan d. Media cetak dan □ elektronik yang sudah dimiliki 3. Aspek program a. Segmentasi target pemirsa b. Proyeksi pertumbuhan pemirsa dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan c. Format siaran d. Penggolongan dan persentase mata acara siaran e. Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu f. Sumber materi acara siaran g. Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing) 4. Aspek teknis a. Usulan saluran siaran (MUX) b. Gambar tata ruang □ □ □ □ □ □ □ □ □ dan peta lokasi 19
  • 43. studio c. Daftar inventaris sarana dan prasarana serta perhitungan biaya investasinya d. Wilayah layanan siaran e. Peta wilayah layanan siaran 5. Aspek keuangan a. Rencana kerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugi laba) b. Proyeksi pendapatan □ □ □ □ □ iklan dan pendapatan lain yang sah c. Analisis rasio □ keuangan 6. Aspek manajemen a. Struktur organisasi □ dan uraian struktur organisasi b. Penjelasan SDM □ c. Susunan dan nama □ para pengurus penyelenggara penyiaran d. Daftar riwayat hidup □ dan fotokopi KTP para penanggung jawab penyelenggaraan siaran e. Daftar riwayat hidup □ dan fotokopi KTP Direksi dan Komisaris f. Penjelasan sistem □ penggajian, bonus, lembur, insentif, dan 20
  • 44. tunjangan lainnya 7. Aspek pendukung □ lainnya (jika ada), dilampirkan: a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) b. Surat Tanda Daftar □ Perusahaan (TDP) c. Surat Izin Gangguan □ (HO) d. Surat Izin □ Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) e. Surat Izin □ Mendirikan Bangunan Tower (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave) f. Korespondensi atau □ rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX VI. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS). 1. Bernomor surat, ber- □ tanggal & berstempel perusahaan 2. Bermeterai cukup, □ ditandatangani, nama jelas 3. Dibuat menggunakan □ kertas ber kop perusahaan ybs.; VII. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU dan TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA 1. Bernomor surat, bertanggal & berstempel perusahaan □ 2. Bermeterai cukup, □ ditandatangani, nama 21
  • 45. SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN jelas □ 3. Dibuat menggunakan kertas ber kop perusahaan ybs.; MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum Plt.Dirjen PPI Sekretaris Jenderal 22
  • 46. LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS (LPK) JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL Kop Surat Perkumpulan/Komunitas Nomor Perihal : (nomor surat keluar) : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth: 1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI. 2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................ Jabatan : ................................ (sesuai KTP) (sesuai akta) bertindak untuk dan atas nama perkumpulan/komunitas...................................................yang beralamat di ..............................................Kabupaten/Kota*)....................................... Provinsi....................., dengan ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial di wilayah layanan .................. Sebagai bahan pertimbangan, persyaratan sebagai berikut : terlampir kami sampaikan kelengkapan 1. Kelengkapan Data: a. Data Administrasi; b. Program Siaran; dan c. Data Teknik Penyiaran; 2. Studi Kelayakan; 3. Surat Pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). 4. Surat Pernyataan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukanperubahan data selama masa izin prinsip penyelenggaraan penyiaran. 1
  • 47. Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk permohonan izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pasfoto Ukuran 4x6 Berwarna ..............., ……….…........ Pemohon - Tanda tangan Stempel/cap penyiaran Bermaterai cukup lembaga Nama Jelas *) pilih salah satu 2
  • 48. KELENGKAPAN DATA I. DATA ADMINISTRASI A. Data Lembaga 1 2 3 4 Nama Lembaga Nama sebutan stasiun di udara Alamat Kantor Alamat Studio 5 Contact Person 6 Akta Pendirian 7 Pengesahaan akta pendirian/ badan hukum dari instansi yang berwenang Akta Perubahan Terakhir 8 9 10 Pengesahaan akta perubahan terakhir / badan hukum dari instansi yang berwenang Surat Keterangan Domisili Lembaga 11 12 NPWP Izin Gangguan (HO) *) 13 Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) *) 14 Izin Mendirikan Menara (IMB Tower) di Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Email website Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor telepon Nama Nomor telepon Nomor fax Nomer HP Email No Tanggal Nama & domisili notaris No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama & domisili notaris No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan Kode Pos: Fax Kode Pos: Fax No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No. No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal 3
  • 49. lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave) *) Nama instansi yang menerbitkan *) angka 11, 12, 13, 14 diisi apabila sudah ada B. Aspek Permodalan *) (berasal dari kontribusi komunitasnya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat) 1 2 3 4 5 6 Simpanan Pokok Simpanan Wajib Simpanan Sukarela Sumber-sumber lain a. Sumbangan b. hibah c. sponsor d. lainya (sebutkan) Jumlah anggota komunitas Jumlah modal awal keseluruhan Rp. Rp. Rp. .........../anggota .........../anggota .........../anggota Rp. ........... Rp. ........... Rp. ........... Rp. ........... .................. orang Rp. ……… C. Data Manajemen 1. Susunan Pendiri dan Anggota Penggurus a. Pendiri 1.1 Ketua Pendiri Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 1.2 Pendiri (apabila pendiri lebih dari satu agar ditambahkan datanya) Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Fax Email Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email 4
  • 50. b. Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) 1.3 Ketua DPK Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 1.4 Anggota DPK (apabila anggota DPK lebih dari satu agar ditambahkan datanya) Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Fax Email Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email 2. Penanggung Jawab Penyelenggara Penyiaran (Jumlah penanggung jawab dan nomenklatur jabatan sesuai kebutuhan dan kondisi LPK masing-masing) 2.1 Pemimpin Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum) Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 2.2 Penanggung Jawab Bidang Umum Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Fax Email Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email 2.3 Penanggung Jawab Bidang Siaran Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan 5
  • 51. Alamat rumah Kode Pos Telepon 2.3 Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan Penanggung Jawab Bidang Teknik Rumah HP Kantor Rumah HP Kantor Rumah HP Fax Email Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon 2.4 Kantor Fax Email Nama Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Pendidikan Alamat rumah Kode Pos Telepon Fax Email 3. Data Kepengurusan PENDIDIKAN Siaran/ Program 1 2 JUMLAH PENGURUS Teknik Tata Usaha Pemberitaan Studio /Umum 1 2 1 2 1 2 Total 1 2 a. Pasca Sarjana b. Sarjana c. Diploma d. SLTA e. SLTP f. SD TOTAL Keterangan: II. 1 2 1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap. PROGRAM SIARAN Format siaran (pilih salah satu yang paling dominan)) Persentase materi siaran lokal & asing Umum Musik Olah raga a. Lokal b. Asing JUMLAH Berita Pendidikan Lainnya (sebutkan) ......% ......% 100 % 6
  • 52. 3 4 5 6 7 Sumber materi acara siaran Waktu Siaran Setiap Hari Penggolongan dan Persentase Mata Acara Siaran Persentase siaran musik Khalayak sasaran komunitas (gunakan data hasil survey audience terkini, apabila belum pernah dilakukan gunakan angka estimasi manajemen) a. inhouse production (alat, SDM, dan biaya ditanggung sendiri) b. akuisisi (membeli produk dari dalam maupun luar negeri) c. kerjasama (program, revenue sharing, antar negara) JUMLAH ......% ......% ......% 100 % a. pada hari kerja pukul......s/d pukul...... b. pada hari libur pukul......s/d pukul...... a. berita ......% b. penerangan/informasi ......% c. pendidikan dan ......% kebudayaan d. agama ......% e. olah raga ......% f. hiburan dan musik ......% g. iklan ......% h. acara penunjang / layanan ......% masyarakat JUMLAH 100 % a. Indonesia populer ......% b. dangdut ......% c. barat ......% d. tradisionil / daerah ......% e. keroncong ......% f. musik lainnya (sebutkan) ......% JUMLAH 100 % a. Kelompok usia Dibawah 15 ......% (dalam tahun) 15 s/d 19 ......% tahun Hasil Survey 20 s/d 24 ......% atau tahun Estimasi 25 s/d 29 ......% manajemen tahun 30 s/d 34 ......% tahun 35 s/d 39 tahun ......% 40 s/d 50 tahun ......% Diatas 50 tahun ......% JUMLAH 100 % b. Jenis kelamin a. pria ......% b. wanita ......% Hasil Survey atau JUMLAH 100 % Estimasi manajemen c. Status ekonomi > 3.000.000 ......% sosial 2.000.001 – ......% (pengeluaran 3.000.000 dalam rupiah 1.000.001 – ......% perbulan) 2.000.000 700.001 – ......% Hasil Survey 1.000.000 atau 500.001 – ......% Estimasi 700.000 manajemen < 500.000 ......% JUMLAH 100 % d. Pendidikan Tidak tamat SD ......% terakhir Tamat SD ......% Tamat SLTP ......% Hasil Survey Tamat SLTA ......% atau Akademi ......% Estimasi Perguruan Tinggi ......% 7
  • 53. manajemen e. Pekerjaan Hasil Survey atau Estimasi manajemen JUMLAH PNS/TNI/Polri Pegawai Swasta Wiraswasta Pensiunan Pelajar Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Lainnya Tidak Bekerja JUMLAH 100 % ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% ......% 100 % III. DATA TEKNIK (diisi sesuai dengan rencana yang akan digunakan) 1 2 Jumlah Studio *) Alamat Studio 3 Saluran/ Slot Program Siaran (MUX)* Format Audio Decoding (Pilih salah satu) Format Video (Pilih salah satu) Sistem hubungan dari studio ke MUX (Studio to Transmitter Link) *) (STL) (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu) Wilayah layanan siaran (sebutkan 4 5 6 7 ...... buah Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kab/Kota Kode pos: Provinsi Nomor telepon Fax Tinggi lokasi ….. meter diatas permukaan laut Sebutkan nama penyelenggara penyiaran multipleksing (MUX) dan data pendukungnya (korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman) MPEG 1 Layer I & II HE AAC/ Dolby Digital (optional) SDTV HDTV melalui kabel menggunakan radio link (Microwave) menggunakan satelit Mengacu pada Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial nama daerah yang dapat dilayani) dan peta kontur diagramnya (dilampirkan): 8
  • 54. IV. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN: Studi Kelayakan menyangkut aspek sebagai berikut : (diuraikan) 1). Aspek Pendirian a. Latar belakang, b. Maksud pendirian, c. Tujuan pendirian, d. Visi, e. Misi, f. Gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan. 2). Aspek Kelembagaan Dukungan/persetujuan tertulis terhadap keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas minimal 51 % atau 250 orang dari jumlah penduduk dewasa di daerah dalam jangkauan siarannya; Melampirkan: a. Fotokopi berkas rekomendasi yang dimiliki. Berkas rekomendasi ini bisa berupa surat rekomendasi Camat/Kepala Desa/Lurah dan lain-lain; b. Fotokopi akta pendirian komunitas yang bersangkutan dan perubahan terakhir (jika ada perubahan); c. Fotocopi pengesahan akta pendirian dan perubahan terakhir (jika ada perubahan); d. Fotokopi KTP dari pendukung/pemberi persetujuan lembaga penyiaran komunitas sebagaimana tersebut di atas; e. Surat Pernyataan Keberadaan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas; dan f. Fotokopi KTP Dewan Penyiaran Komunitas dan Pelaksana Penyiaran Komunitas. 3). Aspek Program Siaran a. Identifikasi komunitas di daerah Lembaga Penyiaran Komunitas berada b. Pola Acara Siaran c. Jadwal Program Siaran d. Materi Siaran 4). Aspek Teknis a. Usulan slot program siaran (MUX). b. Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX TVRI. c. Gambar tata ruang dan peta lokasi studio. d. Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan produksi dan transmisi, jumlah dan jenisnya serta perhitungan biaya investasinya. e. Sistem konfigurasi jaringan. f. Wilayah layanan siaran (sebutkan nama daerah yang dilayani). g. Peta wilayah layanan siaran (gambarkankan wilayah layanan siaran diatas peta). 5). Aspek Keuangan Kondisi keuangan (pendapatan dan pengeluaran) yang menggambarkan perencanaan keuangan 1 (satu) tahun. 6). Aspek Manajemen a. Penjelasan struktur organisasi dan alokasi pekerjaan b. Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM), keahlian dan perekrutannya 9
  • 55. c. Langkah manajemen, analisis dan program tindak lanjut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 7). Aspek pendukung lainnya melampirkan (fotokopi): a. Surat Izin Gangguan (HO) b. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) c. Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave) d. Korespondensi atau rancangan Nota Kesepahaman dengan LPPPM TVRI V. SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS (LPK) JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL VI. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN VII. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN 10
  • 56. Kop Surat Perkumpulan/Komunitas SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS (LPK) JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL Nomor : (nomor surat ) Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Jabatan Alamat : ................................ (tuliskan sesuai KTP) (tuliskan sesuai akta) : ................................ : ..................................(tuliskan alamat lembaga penyiaran) bertindak untuk dan atas nama ...........................................................,dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi .......................................sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, dengan ini menyatakan bahwa: 1. Keberadaan organisasi a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional; b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu. 2. Dalam Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yangmencari keuntungan semata; b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa; c. tidak melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. 3. Biaya Pendirian dan biaya oprasional diperoleh dari kontribusi komunitas dan bukan dari pihak asing/negara lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap lembaga penyiaran Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) 11
  • 57. Kop Surat Perkumpulan/Komunitas SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN Nomor : (nomor surat ) Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Jabatan Alamat (tuliskan sesuai KTP) : ................................ : ................................ (tuliskan sesuai akta) : ..................................(tuliskan alamat lembaga penyiaran) bertindak untuk dan atas nama ...........................................................,dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi .......................................sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, dengan ini menyatakan: 1. Sanggup untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam penyelenggaraan penyiaran .................................. 2. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila dalam penyelenggaraan penyiaran tersebut melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap lembaga penyiaran Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) 12
  • 58. Kop Surat Perkumpulan/Komunitas SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA SELAMA MASA IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN Nomor : (nomor surat) Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : Nama Jabatan : ............................. : ............................. bertindak atas nama dan untuk ................., berdomisili di ................................, dan dengan ini memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum Perkumpulan/Komunitas tersebut. Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Semua data yang tercantum/yang dibuat untuk perizinan ini benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya. 2. Setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan dalam perizinan penyelenggaraan penyiaran. 3. Selama Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Badan Hukum Perkumpulan/Komunitas serta susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, kecuali ada persetujuan dari Menteri. 4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan. ..............., ……….…........ Yang membuat pernyataan - Tanda tangan Stempel/cap lembaga penyiaran Bermaterai cukup ------------------------------------ (nama) ------------------------------------ (jabatan) 13
  • 59. CHECKLIST Nama Lembaga Penyiaran : Nama Sebutan di udara : Contact person Nama : Alamat : No. Telepon/faks/HP : NO. A. DOKUMEN YANG DIMINTA / DISYARATKAN SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAN PENYIARAN KRITERIA DOKUMEN CHECK SESUAI KRITERIA a. Dibuat menggunakan kertas ber kop lembaga ybs.; b. Ditujukan kepada 1). Menteri Komunikasi dan Informatika 2). Ketua KPI Pusat □ c. Bernomor surat, ber- □ tanggal & berstempel lembaga; d. Bermeterai cukup e. Pasfoto pemohon ukuran 4x6 B. KELENGKAPAN DATA I. Data Administrasi A. Data Lembaga KETERANGAN 1. Nama lembaga (sesuai akte) 2. Nama sebutan stasiun di udara 3. Alamat kantor 4. Alamat studio 5. Contact person 6. Akta pendirian 7. Pengesahaan akta pendirian 8. Akta perubahan terakhir 9. Pengesahan akta perubahan terakhir 10.Surat keterangan domisili lembaga 11. NPWP 12. Surat Izin Gangguan (HO) *) 13. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)*) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 14
  • 60. Surat Izin Mendirikan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave) *) 1. Simpanan Pokok 2. Simpanan wajib 3. Simpanan sukarela 4. Sumber-sumber lain a. Sumbangan □ b. Hibah c. Sponsor d. Lainnya (sebutkan) Jumlah anggota komunitas Jumlah modal awal keseluruhan Susunan Pendiri dan Anggota Pendiri a. Pendiri 1) Ketua Pendiri 2) Pendiri b. b. Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) 1) Ketua DPK 2) Anggota Penanggung jawab penyelenggaraan penyiaran a. Pemimpin Utama b. Penanggung jawab bidang Umum c. Penanggung jawab bidang siaran d. Penanggung jawab bidang Pemberitaan e. Penanggung jawab bidang teknik Data kepengurusan Format Siaran Persentase materi siaran lokal & asing Sumber materi acara siaran Waktu siaran setiap hari Penggolongan dan persentase mata acara siaran □ □ □ 14. B. Aspek Permodalan 5. 6. C. Data Manajemen 1. 2. II. Program Siaran 3. 1. 2. 3. 4. 5. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 15
  • 61. 6. Persentase siaran III. Data Teknik IV. Studi Kelayakan musik 7. Khalayak sasaran a. Kelompok usia b. Jenis kelamin c. Status ekonomi sosial d. Pendidikan terakhir e. Pekerjaan 1. Jumlah studio *) 2. Alamat studio 3. Saluran/ Slot Program Siaran (MUX) 4. Format Audio Decoding 5. Format Video 6. Sistem hubungan dari studio ke MUX 7. Wilayah layanan siaran 1. Aspek pendirian a. Latar Belakang b. Maksud pendirian c. Tujuan pendirian d. Visi e. Misi 2. Aspek Kelembagaan Dukungan / persetujuan tertulis terhadap keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas minimal 51 % atau 250 orang dari jumlah penduduk dewasa di daerah dalam jangkauan siarannya a. Fotocopi berkas rekomendasi yang dimiliki b. Fotocopi akta pendirian dan perubahan terakhir dari lembaga komunitas yang bersangkutan c. Fotocopi pengesahan akta pendirian dan akta perubahan terakhir dari lembaga komunitas yang bersangkutan d. Fotocopy dari pendukung / pemberi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 16
  • 62. persetujuan e. Surat pernyataan keberadaan dan penyelenggaraan LPK f. Fotocopi dewan □ □ penyiaran komunitas 3. Aspek program a. Identifikasi □ komunitas b. Pola acara siaran □ c. Jadwal program □ siaran d. Materi siaran 4. Aspek teknis a. Usulan □ □ saluran/Slot program siaran b. Korespondensi □ atau rancangan Nota Kesepahaman dengan MUX TVRI c. Gambar tata □ ruang dan peta lokasi studio d. Daftar inventaris □ sarana dan prasarana serta perhitungan biaya investasinya e. Spesifikasi teknik □ dan sistem peralatan yang digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya f. Wilayah layanan □ siaran 17
  • 63. g. Peta wilayah layanan siaran 5. Aspek manajemen a. Penjelasan □ Struktur organisasi dan alokasi pekerjaannya b. Penjelasan SDM 6. Aspek pendukung lainnya (jika ada), dilampirkan: a. Surat Izin Gangguan (HO) b. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) c. Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower) di lokasi studio untuk keperluan STL (jika menggunakan microwave) V. Surat Pernyataan Keberadaan Dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas □ □ □ □ 1. Dibuat menggunakan kertas ber kop lembaga ybs.; □ 2. Bernomor surat, □ ber-tanggal & berstempel lembaga 3. Bermeterai cukup, □ ditandatangani, nama jelas VI. Surat Pernyataan Mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). 1. Dibuat □ menggunakan kertas ber kop lembaga ybs. 2. Bernomor surat, □ ber-tanggal & berstempel lembaga 3. Bermeterai cukup, □ ditandatangani, nama jelas VII Surat Pernyataan Mematuhi 1. Dibuat □ menggunakan kertas ber kop lembaga 18
  • 64. Peraturan Yang Berlaku Dan Tidak Melakukan Perubahan Data Selama Masa Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran. ybs. □ 2. Bernomor surat, ber-tanggal & berstempel lembaga □ 3. Bermeterai cukup, ditandatangani, nama jelas MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd TIFATUL SEMBIRING Direktur Penyiaran Sesditjen PPI Kabiro Hukum Plt.Dirjen PPI Sekretaris Jenderal 19