Percepatan pemberantasan korupsi

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Hak Cipta © Pada: Lembaga Administrasi Negara
EdisiTahun 2014
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110
Telp. (62 21) 3868201-06 Ext. 193, 197
Fax. (62 21) 3800188
Jakarta – LAN – 2014

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Kebijakan pemerintah tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah menghasilkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Kategori 1 dan Kategori 2 di lingkungan pemerintah. Karakteristik utama CPNS Kategori 1
dan Kategori 2 adalah pengalaman yang telah dimiliki dalam bidang pekerjaannya selama
menjadi tenaga honorer. Untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Undang-Undang
Aparatur Sipil Negara (ASN) menuntut mereka untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan sebagai bagian dari masa percobaan.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, Lembaga Administrasi Negara telah
menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, Golongan II, dan
Golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2. Tujuan
penyelenggaraan Diklat Prajabatan ini adalah membekali CPNS tersebut dengan
pengetahuan agar dapat memahami perannya sebagai pelayan publik yang baik.
Dalam rangka untuk melengkapi modul-modul Diklat Prajabatan yang ada, maka
LAN telah menyempurnakan beberapa substansi yang dianggap sudah tidak relevan diganti
dengan konten yang lebih relevan dengan tetap memperhatikan Undang-Undang ASN
sebagai acuan.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada editor yang telah
menyesuaikan isi modul ini. Dan kepada Widyaiswara, pengelola, dan peserta Diklat, kami
harap dapat memanfaatkan modul ini sebaik-baiknya.
Jakarta, September 2014
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AGUS DWIYANTO

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR... .......................................... ..iii
DAFTAR ISI...................................................... ..v
BAB I PENDAHULUAN ............................................. 1
A. Deskripsi Singkat ................................. 1
B. Tujuan Pembelajaran ........................... 3
C. Petunjuk Belajar ................................. 4
D. Sistematika ....................................... 4
BAB II PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI ... ......... 6
A. Pengertian Tindak Pidana ...................... 6
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana ..................... 8
C. Pengertian Korupsi..............................11
D. Rangkuman.......................................13
E. Latihan ..........................................14
BAB III PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI ... .......15
BAB IV TINDAKAN/KEBIJAKAN YANG DIANGGAP
TINDAK PIDANA KORUPSI ... .........................22
A. Tindak Pidana Korupsi..........................23
B. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan
Tindak Pidana Korupsi..........................61
C. Peran Serta Masyarakat. .......................69
D. Rangkuman .....................................71
E. Latihan ..........................................72
BAB V KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ... ............73
A. Simpulan ... ......................................72
B. Tindak Lanjut...................................74
BAB VI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI ...... ..81
DAFTAR PUSTAKA ... ............................................86
LAMPIRAN .........................................................87
v

BAB I
PENDAHULUAN
A. DESKRIPSI SINGKAT
Bangsa Indonesia dalam menapaki kemerdekaannya
sejak tahun 1945 sampai saat ini, mengalami pasang surut
dalam melaksanakan pembangunan.
Dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu
proses menuju pada perbaikan yang lebih baik. Proses
pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan kemajuan
bagi peri kehidupan bangsa dan dapat mengakibatkan
perubahan kondisi sosial masyarakat dari masyarakat yang
tradisional menjadi masyarakat modern sesuai dengan
perkembangan jaman. Perubahan ini membawa dampak
sosial baik positif maupun negatif. Dampak negatif yang
dapat meresahkan masyarakat adalah berbagai macam
tindak pidana, dari tindak pidana pencurian kecil-kecilan
sampai dengan tindak pidana perampokan disertai
pembunuhan, termasuk didalamnya adalah tindak pidana
korupsi. Tindak pidana yang satu ini sangat fenomenal dan
melanda semua negara di berbagai belahan dunia,
terutama di negara-negara yang sedang berkembang.
Dampak yang dapat ditimbulkan dari korupsi ini
dapat menyentuh berbagai segi kehidupan dari suatu
bangsa dan negara di dunia ini. Korupsi menjadi masalah
yang sangat serius karena dapat membahayakan
1

2 Percepatan Pemberantasan Korupsi Modul Diklat Prajabatan 3
pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta menguraikan sejarah kultur Indonesia mulai dari jaman
dapat merusak moral bangsa dan sendi-sendi kehidupan Multatuli, waktu itu penyalahgunaan jabatan merupakan
dari suatu bangsa. suatu sistem.
Namun pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Disamping itu manajemen yang kurang baik dan
bersama-sama masyarakat belum menghasilkan perbaikan kontrol yang kurang effektif dan effisien, mempengaruhi
yang diharapkan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain merebaknya tindak pidana korupsi, seperti ucapan
disebabkan tingginya tindak pidana korupsi, terutama terkenal dari Prof Soemitro (Alm), sebagaimana dikutip
yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara oleh media cetak beberapa tahun yang lalu, bahwa
negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan kebocoran keuangan negara mencapai 30%.
baik eksekutif, judikatif maupun legislatif. Mengingat korupsi pada umumnya dilakukan oleh
Hal ini dapat dilihat dari hasil survey Transparancy pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka para
International Indonesia (TII), menunjukkan, Indonesia calon pegawai negeri sipil golongan II dan III dilingkungan
merupakan negara paling korup No 6 dari 133 negara. instansi pemerintah dituntut memahami tindakan-
Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia saat ini 2,3 tindakan apa yang dilarang dilakukan karena hal itu
yang ternyata lebih rendah daripada negara-negara merupakan tindakan yang dapat dikategorikan tindak
tetangga, seperti Vietnam, Phillipina, Malaysia, pidana korupsi.
Bangladesh dan Myanmar.
Korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf B. TUJUAN PEMBELAJARAN
kejahatan korupsi politik. Evi Hartanti dalam bukunya
Tindak Pidana Korupsi (Hal 3), mengatakan Korupsi politik 1. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)
dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki Tujuan pembelajaran mata pendidikan dan pelatihan
kekuatan politik, atau konglomerat yang melakukan Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
hubungan transaksional kolutif dengan pemegang secara umum adalah, setelah mengikuti pembelajaran
kekuasaan. ini, peserta diharapkan mampu memahami dan
Selain korupsi politik, kultur juga mempengaruhi mengetahui Tindak Pidana Korupsi yang dapat terjadi
berkembangnya korupsi di negara Indonesia, hal ini di unit kerjanya.
sebagaimana dikemukakan oleh B Sudarsono, dalam
bukunya Korupsi di Indonesia, yang secara panjang lebar

4 Percepatan Pemberantasan Korupsi
2. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta
diharapkan mampu:
a. menguraikan pengertian dan unsur-unsur tindak
pidana korupsi;
b. mengidentifikasi tindakan-tindakan pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang merupakan tindak
korupsi;
c. menjelaskan dan melaksanakan peran masyarakat
dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
d. memberikan latihan tata cara menganalisis suatu
kejadian / feit sebagai tindak pidana korupsi.
C. PETUNJUK BELAJAR
Agar proses belajar peserta prajab Gol II dan III dapat
mencapai tujuan belajar secara effektif dan effisien,
peserta diminta mencermati hal-hal sebagai berikut:
1. Bacalah urutan materi secara perlahan-lahan;
2. Beri tanda pada butir-butir yang dianggap penting
untuk disimak ulang;
3. Catat dan tulislah di kertas kosong rangkaian pokok-
pokok bahasa, sub pokok bahasan, unsur, sub unsur
dan seterusnya.
D. SISTEMATIKA
Modul percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
terdiri dari 6 bab yang memuat hal-hal sebagai berikut:
Modul Diklat Prajabatan 5
BAB I: Pendahuluan, yang berisi deskripsi singkat yang
berhubungan dengan topik bahan ajaran serta
korelasinya dengan kompetensi yang harus dimiliki
oleh peserta Diklat, yang dalam hal ini adalah para
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), gol II dan III.
Dalam topik ini, disampaikan juga mengenai Tujuan
Pembelajaran Umum dan Tujuan Pembelajaran
Khusus, dan Sistematika.
BAB II: Pengertian Tindak Pidana Korupsi diungkapkan secara
sekilas mengenai pengertian tindak pidana dan
korupsi, serta peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang tindak pidana korupsi yang pernah
dan sedang berlaku di Indonesia.
BAB III: Peraturan-Peraturan tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, dan menjelaskan secara singkat
tentang beberapa peraturan tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
BAB IV: Tindakan / kebijakan yang dianggap Tindak Pidana
Korupsi, menguraikan pasal Undang-Undang Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara
mendalam.
BAB V: Komisi Pemberantasan Korupsi, menguraikan tentang
peran komisi pemberantasan korupsi yang pernah ada
di Indonesia sejak tahun 1967 sampai saat ini.
BAB VI: Percepatan Pemberantasan Korupsi, menjelaskan
tentang usaha-usaha pemerintah dalam
pemberantasan korupsi.

BAB II
PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Korupsi itu seperti bola salju, sekali saja menggelinding,
maka akan bertambah besar.
(Charles Caleb 1780-1832, penulis Inggris)
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA
Pembentuk undang-undang di Indonesia
menerjemahkan “straafbaarfeit” (Belanda) sebagai
tindak pidana, akan tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut
mengenai straafbaarfeit itu sendiri.
Straafbaarfeit dalam bahasa Belanda sebenarnya
terdiri dari dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbaar
dan feit.
Feit dalam bahasa Belanda mempunyai arti “sebagian
dari kenyataan”, sedangkan straafbaar mempunyai arti
“dapat dihukum”. Sehingga kalau diterjemahkan secara
harafiah maka straafbaarfeit mempunyai arti “sebagian
dari kenyataan yang dapat dihukum”, padahal yang dapat
dihukum adalah manusia sebagai pribadi, bukan
kenyataan, perbuatan atau tindakan. Menurut jalan
pikiran penulis, sebagian kenyataan, perbuatan atau
tindakan yang dapat dihukum itu pasti dilakukan oleh
manusia sebagai pribadi.
6
Pendapat beberapa pakar hukum mengenai pengertian
tindakan pidana:
1. Prof Muljatno.
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana
tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan
tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan
pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan
diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa
larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu kejadian
atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),
sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang
yang menimbulkan kejahatan.
Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-
unsur:
a. Perbuatan manusia;
b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat
formil)
c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)
Syarat formil harus ada karena asas legalitas (Pasal 1
ayat (1) KUHP. (Tindak Pidana Korupsi, Evi Hartanti,
Hal 7))
2. E. Utrecht
Menerjemahkan straafbaarfeit dengan istilah
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik,

karena peristiwa itu sebagai perbuatan handelen atau Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
doen-positif atau suatu melalaikan - negatif, maupun KKN)
akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena Penyelenggara Negara
perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana a. Pejabat Negara dalam Lembaga Negara,
merupakan peristiwa hukum (rechtfeit), yaitu b. Menteri,
peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang c. Gubernur atau wakil pemerintah pusat di Daerah
diatur oleh hukum. (Tindak Pidana Korupsi, Evi d. Hakim, di semua tingkat pengadilan
Hartanti, hal 6). e. Pejabat Negara yang lain : Dubes, Wk Gubenur,
dan Bupati/Walikota, dan
3. Simon f. Pejabat yang memiliki fungsi strategis
“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan g. ( yang rawan praktek KKN) ; Direktur/Komisaris,
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh dan pejabat struktural lainnya di BUMN/BUMD,
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas Pimpinan BI, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat
tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan Eselon I, Jaksa, Panitera Pengadilan, dan
sebagai tindakan yang dapat dihukum” (Tindak Pimpinan, Bendaharawan Proyek
Pidana, Evi Hartanti hal 5). (Pasal 2 UU No 28 Tahun 1999)
3. Pegawai Negeri
B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA Meliputi :
Unsur Subjektif a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud
1. Setiap orang dalam UU Tentang Kepegawaian.
Orang perorangan atau termasuk korporasi. Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43
( Pasal 1 angka 3 UUPTPK) Tahun 1999 : Setiap WNI yang telah memenuhi
2. Penyelenggara Negara syarat yang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang
Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
legislatif, atau jufdikatif, dan pejabat lain yang fungsi negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- berlaku.
undangan yang berlaku (Pasal 1 UU No 28 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) UU No 8 Tahun

1974 jo UU No 43 Tahun 1999 :
Pegawai Negeri terdiri dari :
1). PNS Pusat dan PNS Daerah
2). Anggota TNI, dan
3). Anggota POLRI
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU
Hukum Pidana;
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan
negara atau daerah;
d. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi
yang menerima bantuan dari keuangan negara atau
daerah ; atau
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi
lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari
negara atau masyarakat.
(Pasal 1 angka 2 UUPTPK)
4. Korporasi
1. kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi
baik yang berbentuk badan hukum ;
2. kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi
yang bukan berbentuk badan hukum;
3. kumpulan orang yang terorganisasi yang
berbentuk badan hukum
4. kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan
5. kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang
6. kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan
2. Unsur Objektif
a. Janji
b. Kesempatan
c. Kemudahan
d. Kekayaan Milik Negara
-. Uang
-. Daftar
-. Surat, Akta
-. Barang
C. PENGERTIAN KORUPSI
1. Menurut Fockema Andreae kata korupsi dari bahasa
Latin corruptio atau corruptus (Webster Student
Dictionary, 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa
corruptio itu berasal dari kata asal corrumpere, yaitu
suatu kata Latin yang lebih tua.
Dari bahasa latin inilah diserap kedalam banyak bahasa
dinegara-negara Eropa, seperti Inggris yaitu Corruption,
corrupt, Perancis yaitu Corruption, dan Belanda Corruptie
(korruptie). Dari bahasa Belanda inilah kita
menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia “korupsi”.
2. Secara harafiah korupsi mempunyai arti kebusukan,
keburukan, kebejatan, dapat disuap, tidak bermoral,

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang
menghina dan memfitnah.
3. The Lexicon Webster Dictionary “Corruption (L.
Corruption (n-)): The act of corrupting, or the state of
being corrupt; putrefactive decomposition, putrid
matter; moral perversion; depravity, pervesion of
integrity, corrupt or dishonest proceedings, bribery,
pervesion from a state of purity, debasement, as of
language; a debased from a word”.
4. Kamus umum Bahasa Indonesia (W.J.S.
Poerwodarminto): Korupsi ialah perbuatan yang buruk
seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan
sebagainya.
5. Kamus Lengkap Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris,
S. Wojowasito - W.J.S. Poerwodarminto: Kejahatan,
kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan
ketidak jujuran.
6. Economic Development Institute of the World Bank,
“National Integrity System Country Studies” mengatakan:
“an abuse of entrused power by politicians of civil
servant for personal gain”.
Malaysia mempunyai aturan tentang anti korupsi, mereka
tidak memakai kata korupsi melainkan memakai istilah
rusuah yang diambil dari bahasa Arab yaitu riswah.
Di Indonesia, jika orang membicarakan korupsi pasti yang
dipikirkan dan yang dikatakan, hanya mengenai perbuatan
yang buruk, jelek, rusak, dengan macam-macam artinya
menurut waktu, tempat, dan suku, demikian juga dengan
bangsa-bangsa lain.
D. RANGKUMAN
Tindak pidana mempunyai arti perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai
sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar aturan tersebut atau tindakan melanggar
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh
undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang
dapat dihukum.
Tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu :
1. Unsur Subjektif
a. Setiap orang
b. Penyelenggara negara
c. Pegawai Negeri
d. Korporasi

14
2. Unsur Objektif
a. Janji
b. Kesempatan
c. Kemudahan
d. Kekayaan milik Negara
-. Uang
-. Daftar
-. Surat, Akta
-. Barang
Percepatan Pemberantasan Korupsi
BAB III
PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Langkah-langkah pembentukan peraturan tentang
pemberantasan korupsi di Indonesia telah dimulai beberapa
tahun perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak meraih
kemerdekaannya, sebagai upaya memberantas tindak pidana
korupsi. Dan istilah korupsi sebagai istilah yuridis diawali
pada tahun 1957 pada saat dikeluarkannya Peraturan
Korupsi mempunyai arti kejahatan, kebusukan, dapat
disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran.
Malaysia mempunyai aturan tentang anti korupsi, mereka
tidak memakai kata korupsi melainkan memakai istilah
rusuah yang diambil dari Bahasa Arab yaitu riswah.
E. LATIHAN:
1. Siapa sajakah yang dapat menjadi subjek tindak
pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU
PTPK, uraikan dengan jelas.
2. Apakah objek dari Korupsi, jelaskan dengan singkat.
3. Apakah yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam
ketentuan UUPTPK.
Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan
Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Peraturan
pemberantasan Korupsi mengalami empat masa sejak tahun
1957 sampai saat ini sebagai berikut:
1. Masa Peraturan Militer
a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957
yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat
dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
Konsiderans peraturan ini mengatakan:
“Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam
usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang
merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang
oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera
menetapkan suatu cara kerja untuk dapat menerobos
kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi
… dst”
15

g. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf
b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 Angkatan Laut No PRT/Z/I/7/1958 Tanggal 17 April
Tentang Penilikan Harta Benda, tanggal 27 Mei 1957 1958.
yang merubah dan menyempurnakan Peraturan
Penguasa Militer No PRT/PM/06/1957. 2. Masa Undang-Undang No 24/Prp/Tahun 1960 Tentang
c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak
Tentang Wewenang Penguasa Militer dalam Menyita Pidana Korupsi.
Barang-Barang, tanggal 1 Juli 1957.
f. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Undang-Undang ini melalui Undang-Undang No 1 Tahun
Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 1961 menjadi Undang-Undang No 20 Prp Tahun 1960.
tanggal 16 April 1958. Peraturan ini dikeluarkan pada Undang-undang ini dibuat mengingat peraturan Penguasa
waktu seluruh wilayah negara Republik Indonesia Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara
dinyatakan dalam keadaan perang berdasar Undang- (temporer), maka Pemerintah Republik Indonesia
Undang No 74 Tahun 1957 jo. Undang-Undang No 79 menganggap bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat
Tahun 1957, dalam rangka pemberantasan tindak yang dimaksud perlu diganti dengan peraturan
pidana korupsi tersebut. perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang.
Dalam konsideran peraturan ini, khususnya pada butir
a dikatakan: Konsiderans Undang-Undang ini mengatakan:
“Bahwa perkara-perkara pidana yang mempergunakan “bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut
modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain
masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain- yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-
lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si kelonggaran lainnya dari negara atau masyarakat
pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain-lain atau yang
aturan pidana pengusutan, penuntutan dan bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana,
pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan- perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana
perbuatan yang disebut korupsi” pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat
memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi”

“Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
3. Masa Undang-Undang No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI 1971-19; lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam
TLNRI 2958). masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-
undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru
Undang-Undang ini dimaksudkan sebagai upaya sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan
penyempurnaan terhadap undang-undang yang ada memberantas tindak pidana korupsi”
sebagaimana dimuat secara tegas dalam diktumnya
sebagai berikut: yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no
“Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 Tentang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang konsiderans butir a dan b nya berbunyi:
Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat
kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang “Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi
diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang itu perlu secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara
diganti” tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak
sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga
Setelah lebih dari dua dasawarsa berlaku ternyata tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai
Undang-Undang ini tidak lagi sesuai dengan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara
perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, luar biasa”
apalagi dengan terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi “Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum
dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara menghindari keragaman penafsiran hukum, dan
negara dengan para pengusaha. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan
ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam
4. Masa Undang-Undang no 31 Tahun 1999 Tentang memberantas tindak pidana korupsi perlu diadakan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999
konsideransnya mengatakan: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Dari berbagai konsiderans sebagaimana tersebut, tentang pencegahan tindak pidana korupsi mengalami
tercermin suatu proses pembuatan peraturan perundang- perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan
undangan yang ditujukan agar hukum pidana khusus lebih perkembangan jaman. Hal ini agar peraturan pemberantasan
efektif untuk menangkal korupsi. Lebih dari itu, korupsi dapat memberikan kepastian hukum, menghindari
merupakan komitmen positif dari penyelenggara negara keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan
untuk aktif berusaha memberantas korupsi. Komitmen ini terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta
diwujudkan dengan cara mengganti peraturan perundang- perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana
undangan yang dianggap kurang akomodatif terhadap korupsi.
permasalahan penanganan tindak pidana korupsi (Yudi
Kristian hal 15) LATIHAN
Undang-Undang ini diikuti dengan Undang-Undang No 30 1. Apakah yang menjadi dasar pemikiran penguasa perang di
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana tahun 1957, mengeluarkan peraturan tentang
Korupsi (KPK) dan peraturan pelaksanaan lainnya seperti pemberantasan korupsi
misalnya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang 2. Undang-Undang No 31 tahun 1971 Tentang Pemberantasan
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Korupsi dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan jaman dan rasa keadilan serta kepastian hukum. Apakah
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Inpres No 5 Tahun yang Saudara ketahui tentang hal tersebut.
2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
RANGKUMAN
Penyelesaian tindak pidana korupsi telah dirasakan sebagai
masalah yang mendapatkan sorotan sejak bangsa Indonesia
meraih kemerdekaannya di tahun 1945, bahkan sejak itu
telah dikeluarkan berbagai peraturan yang pada intinya untuk
mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi.
Peraturan itu dimulai sejak tahun 1957 pada saat Indonesia
dinyatakan dalam keadaan perang. Sampai saat ini peraturan

BAB IV
TINDAKAN/KEBIJAKAN YANG DIANGGAP
TINDAK PIDANA KORUPSI
Definisi Korupsi secara gamblang telah diuraikan dengan
jelas dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang No 31 tahun
Modul Diklat Prajabatan
2. Suap Menyuap
3. Penggelapan Dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
7. Gratifikasi
23
1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Berdasarkan
pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh)
bentuk / jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut
menerangkan dengan rinci mengenai perbuatan / tindakan /
kebijakan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara,
dan pidana denda karena korupsi.
Ketiga puluh pasal tersebut tersebar dalam Pasal 2
sampai dengan pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Selain itu ada 6 (enam)
jenis Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan perkara
korupsi.
Ketiga puluh (30) bentuk / jenis delik tindak pidana
korupsi ( dua (2) jenis delik mengatur tentang perbuatan yng
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
sedangkan 28 jenis lainnya mengatur tentang perilaku
penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya),
ketigapuluh delik tersebut dapat dikelompokkan dalam 7
(tujuh) kelompok, sebagai berikut:
1. Kerugian Keuangan Negara
22
Sedangkan ke 6 (enam) tindak pidana lain yang berkaitan
dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan
yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening
tersangka
4. Saksi atau akhli yang tidak memberi keterangan atau
memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan
keterangan atau memberi keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor
A. TINDAK PIDANA KORUPSI
1. Tindak Pidana Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian
Keuangan Negara
a. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri
dan orang lain dan korporasi dan dapat merugikan
keuangan negara. Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo.

UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)
1) Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup, atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”
dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan
hukum dalam arti formil maupun dalam arti
materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak
diatur dalam peraturan perundang-undangan,
namun apabila perbuatan tersebut dianggap
tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan
dan norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat
dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat”
sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara” menujukan bahwa tindak
pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu
adanya tindak pidana korupsi cukup dengan
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah
dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam
keadaan tertentu, pidana mati dapat
dijatuhkan.
Penjelasan Pasal 2 ayat (2) mengatakan: yang
dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam
ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan
alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak
pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana
tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang
diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan
bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan
akibat kerusuhan sosial yang meluas,
penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan
penanggulangan tindak pidana korupsi.
No Unsur Tindak Fakta perbuatan Alat bukti
Pidana yang dilakukan dan yang
kejadian mendukung
1. Setiap orang
2. Memperkaya diri
sendiri, orang lain
atau suatu
korporasi
3. Dengan cara
melawan hukum

4. Dapat merugikan
keuangan negara
Kesimpulan :
b. Menyalahgunakan Kewenangan untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan
korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara.
Pasal 3 UU PTPK: Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan /atau denda paling sedikit Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
kejadian mendukung
1. Setiap orang
2. Dengan tujuan
menguntungkan diri
sendiri atau orang
lain atau suatu
korporasi
3. Menyalahgunakan
kewenangan ,
kesempatan atau
sarana
4. Yang ada padanya
karena jabatan atau
kedudukan
5. Dapat merugikan
keuangan negara
atau perekonomian
negara
Kesimpulan :
2. Korupsi yang terkait dengan Suap-Menyuap
a. Menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK: Dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan /atau pidana denda
paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
1) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan
dengan kewajibannya.
2) …………………..
kejadian mendukung
1. Setiap orang

2. Memberi sesuatu No Unsur Tindak Fakta perbuatan Alat bukti
atau menjanji kan Pidana yang dilakukan dan yang
sesuatu kejadian mendukung
3. Kepada pegawai 1. Setiap orang
negeri atau 2. Memberi sesuatu
penyelenggara 3. Kepada pegawai
negara negeri atau pe-
4. Dengan maksud nyelenggara
supaya berbuat negara
atau tidak ber- 4. Karena ber-
buat sesuatu hubungan dgn
karena jabatanya sesuatu yg ber-
sehingga bertentangan dgn
tentangan dngn kewajiban , di-
kewajibannya lakukan atau tidak
Kesimpulan dilakukan dalam
jabatan
Kesimpulan
b. Menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara
Pasal 5 ayat (1) huruf b: Dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan /atau pidana denda
paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua
a. ………………….
b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara karena atau berhubungan
dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam
jabatan.
c. Memberi hadiah kepada pegawai negeri
Pasal 13 UU PTPK: Setiap orang yang memberi janji
kepada pegawai negeri, dengan mengingat kekuasaan
dan wewenang yang melekat pada jabatan atau
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji
dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan
tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
No Unsur Tindak Pidana Fakta perbuatan Alat bukti
yang dilakukan yang
dan kejadian mendukung
1. Setiap orang
2. Memberi hadiah

atau janji negara
3. Kepada pegawai 2. Menerima pemberi
negeri an atau janji
4. Dengan mengingat 3. Sebagaimana di
kekuasaan ataui maksud dlm Pasal 5
wewenang yg me- ayat (1) huruf a
lekat pada jabatan atau huruf b
atau janji di- Kesimpulan
anggap melekat
pada jabatan atau
kedudukan tsb Adapun Pasal 5 ayat (1) huruf a, mengatakan:
Kesimpulan
1) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara
d. Pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima
suap
Pasal 5 ayat (2) UU PTPK: Dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun dan atau/ denda paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) setiap orang yang:
(1) ………………….
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang menerima pemberian atau janji sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b di pidana
yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
yang dilakukan yang
1. Pegawai negeri atau
penyeleng -gara
dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya; atau
2) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara karena atau berhubungan
dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam
jabatan.
e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima
suap
Pasal 12 huruf a UU PTPK: Dipidana dengan
pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji, padahal diketahui
atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
yang bertentangan
dgn keajibannya
Kesimpulan
tersebut, diberikan untuk menggerakkan agar
No
1.
2.
3.
4.
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya.
Unsur Tindak Pidana Fakta perbuatan Alat bukti
yang dilakukan yang
Pegawai negeri atau
penyelenggara
negara
Menerima hadiah
atau janji
Diketahuinya bahwa
hadiah atau janji
tersebut diberikan
untuk
menggerakkan agar
melakukan atau
tidak melakukan
sesuatu dalam
jabatannya yang
bertentangan dgn
kewajibannya
Patut diduga bahwa
f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima
suap
Pasal 12 huruf b UU PTPK: Dipidana dengan pidana
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
1) ……………………..
menerima hadiah, padahal diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai
akibat atau disebabkan karena telah melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya.
yang dilakukan yang
hadiah atau janji 1. Pegawai negeri atau
tersebut diberikan penyelenggara
untuk negara
menggerakkannya 2. Menerima hadiah
agar melakukan 3. Diketahuinya bahwa
atau tidak hadiah tersebut
melakukan sesuatu diberikan sebagai
dalam jabatannya akibat atau karena
telah melakukan

atau tidak No Unsur Tindak Pidana Fakta perbuatan Alat bukti
melakukan sesuatu yang dilakukan yang
dalam jabatannya dan kejadian mendukung
yang bertentangan 1. Pegawai negeri atau
dgn kewajibannya. penyelenggara
4. Patut diduga bahwa negara
hadiah tersebut 2. Menerima hadiah
diberikan sebagai atau janji
atau karena telah 3. Diketahuinya
melakukan atau 4. Patut diduga bahwa
tidak melakukan hadiah atau janji
sesuatu dalam tersebut diberikan
jabatannya yang karena kekuasaan
bertentangan dgn atau kewenagan
kewajibannya yang berhubungan
Kesimpulan dgn jabatannya dan
menurut pikiran
orang yang
g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima
hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.
Pasal 11 UU PTPK: Dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui
atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut
pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji
tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
memberikan hadiah
atau janji tersebut
ada hubungannya
dgn jabatannya
Kesimpulan
h. Menyuap Hakim
Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK:
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim peraturan perundang-undangan ditentukan
dengan maksud untuk mempengaruhi putusan menjadi advokat untuk menghadiri sidang
perkara yang diserahkan kepadanya untuk pengadilan dengan maksud untuk
diadili. mempengaruhi nasihat atau pendapat yang
akan diberikan berhubung dengan perkara
No Unsur Tindak Pidana Fakta perbuatan Alat bukti yang diserahkan kepada pengadilan untuk
yang dilakukan yang
dan kejadian mendukung diadili.
1. Setiap orang
2. Memberi atau No Unsur Tindak Pidana Fakta perbuatan Alat bukti
menjanjikan sesuatu yang dilakukan yang
3. Kepada Hakim dan kejadian mendukung
4. Dengan maksud 1. Setiap orang
untuk 2. Memberi atau
mempengaruhi menjanjikan sesuatu
putusan perkara 3. Kepada advokat
yang diserahkan yang menghadiri
kepadanya untuk sidang pengadilan
diadili 4. Dengan maksud
Kesimpulan mempengaruhi
nasihat atau
pendapat yang akan
i. Menyuap Advokat
Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK:
1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah)
(a.) ……………………….
(b.) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
seseorang yang menurut ketentuan
diberikan berhubung
dengan perkara yang
diserahkan kepada
pengadilan untuk
diadili
Kesimpulan
j. Hakim dan advokat menerima suap
Pasal 6 ayat (2) UU PTPK: Bagi hakim yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau
janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1). No Unsur Tindak Pidana Fakta perbuatan Alat bukti
yang dilakukan yang
No Unsur Tindak Pidana Fakta perbuatan Alat bukti 1. Hakim
yang dilakukan yang 2. Menerima hadiah
dan kejadian mendukung atau janji
1. Hakim atau advokat 3. Diketahui atau patut
2. Yang menerima diduga bahwa
pemberian atau hadiah atau janji
janji tersebut diberikan
3. Sebagaimana untuk
dimaksud dalam mempengaruhi
Pasal 6 ayat (1) putusan perkara
huruf a dan huruf b yang diserahkan
Kesimpulan kepadanya untuk
diadili
Kesimpulan
l. Advokat menerima suap
k. Hakim Menerima suap. Pasal 12 huruf d UU PTPK: Dipidana dengan pidana
Pasal 12 ayat c UU PTPK: Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00
dan pidana denda paling sedikt Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 1) ……………………….
1) 2) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan
2) Hakim yang menerima janji, padahal diketahuinya perundang-undangan ditentukan menjadi advokat
atau patut diduga bahwa hadiah atau janji untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima
tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan atau janji, padahal diketahui atau patut diduga
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. bahwa hadiah atau janji tersebut untuk

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan
diberikan berhubungan dengan perkara yang
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
3) ……………………….
yang dilakukan yang
1. Advokat yang
menghadiri sidang di
pengadilan
2. Menerima hadiah
atau janji
3. Diketahui atau patut
diduga bhw hadiah
atau janji tersebut
untuk mem-
pengaruhi nasihat -
nasihat atau
pendapat yg akan
diberikan berhubung
dgn perkara yg
diserah kan kpd
pengadil -an untuk
diadili
Kesimpulan
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam
jabatan
a. Pegawai negeri menggelapkan uang atau
membiarkan penggelapan
Pasal 8 UU PTPK: Dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain
pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu
jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang
atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya,
atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut
diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau
membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
yang dilakukan yang
1. Pegawai Negeri atau
orang selain
pegawai negeri yang
ditugaskan
menjalankan suatu
jabatan umum
secara terus
menerus atau untuk
sementara waktu
2. Dengan sengaja
3. Menggelapkan atau
membiarkan orang
lain mengambil atau
membiarkan orng
lain menggelapkan
atau membantu
dalam melakukan
perbuatan itu.
4. Uang atau surat
berharga
5. Yang disimpan

karena jabatannya daftar-daftar khusus
Kesimpulan untuk pemeriksaan
administrasi
Kesimpulan
b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk
pemeriksaan administrasi
Pasal 9 UU PTPK: Dipidana dengan pidana
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara
terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang
khusus untuk pemeriksaan administrasi.
yang dilakukan yang
orang selain
pegawai negeri yang
ditugaskan
menjalankan suatu
jabatan umum
secara terus
menerus atau untuk
sementara waktu
2. Dengan sengaja
3. Memalsu
4. Buku-buku atau
c. Pegawai negeri merusakkan barang bukti
Pasal 10 huruf a: Dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai
negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan
umum secara terus menerus atau untuk sementara
waktu, dengan sengaja:
menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau
daftar, yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang
dikuasai karena jabatannya, uang atau surat berharga
yang disimpan karena jabatannya.
yang dilakukan yang
orang selain
pegawai negeri yg
ditugaskan men -
jalankan suatu
jabatan umum

44
secara terus me -
nerus atau untuk
sementara waktu
2. Dengan sengaja
3. Menggelapkan ,
menghancurkan,
merusakkan atau
membuat tidak
dapat dipakai
4. Barang akta, surat,
dan daftar yang
digunakan untuk
meyakinkan atau
mem buktikan di
muka pejabat yang
berwenang
5. Yang dikuasai
karena jabatannya
Kesimpulan
Percepatan Pemberantasan Korupsi Modul Diklat Prajabatan 45
2) Membiarkan orang lain menghilangkan,
menghancurkan, merusakkan atau membuat
tidak dapat dipakai lagi barang, akta, surat atau
daftar tersebut.
yang dilakukan yang
orang selain
pegawai negeri yang
ditugaskan
menjalankan suatu
jabatan umum
secara terus
menerus atau untuk
sementara waktu
2. Dengan sengaja
3. Membiarkan orang
d. Pegawai negeri membiarkan orang lain
merusakkan bukti
Pasal 10 huruf b UU PTPK: dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
rupiah).
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara
terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengaja:
1)
lain , menghilang
kan, menghancur
kan, merusak kan,
atau membuat
tidak dapat dipakai
4. Barang, akta, surat
atau daftar
sebagaimana
tersebut pada pasal
10 huruf a
Kesimpulan

e. Pegawai negeri membantu orang lain
merusakkan barang bukti
Pasal 10 huruf c UU PTPK: Dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah)
1)
2) Membantu orang lain menghilangkan,
menghancurkan, merusakkan atau membuat
tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau
daftar tersebut.
yang dilakukan yang
orang selain
pegawai negeri yg
ditugaskan men -
jalankan suatu
jabatan umum
secara terus me -
nerus atau untuk
sementara waktu
2. Dengan sengaja
3. Membantu orang
lain menghilang -
kan, menghancur -
kan, merusakkan
atau membuat tidak
dapat dipakai lagi
4. Barang, akta, surat,
atau daftar
sebagaimana
disebut Pasal 10
huruf a.
Kesimpulan
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan
a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
memeras
Pasal 12 huruf e UU PTPK: Dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
1)
2) Pegawai negeri / penyelenggara negara yang
dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri
atau orang lain secara melawan hukum atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau
menerima pembayaran dengan potongan, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
yang dilakukan yang
penyeleng -gara
negara

2. Dengan maksud No Unsur Tindak Pidana Fakta perbuatan Alat bukti
menguntungkan diri yang dilakukan yang
sendiri atau orang dan kejadian mendukung
lain 1. Pegawai Negeri atau
3. Secara melawan penyelenggara
hukum negara
4. Memaksa sese- 2. Pada waktu men -
orang, memberi - jalankan tugas
kan sesuatu, 3. Meminta atau me -
membayar, atau nerima pekerjaan ,
menerima pem - atau penyerahan
bayaran dengan barang
potongan, atau 4. Seolah-olah me -
untuk mengerja - rupakan utang
kan sesuatu bagi kepada dirinya
dirinya 5. Diketahuinya bhw
Kesimpulan hal tersebut bukan
merupakan utang
b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara memeras
Pasal 12 huruf g UU PTPK: dipidana dengan pidana
1) ……………………………..
2) pegawai negeri / penyelenggara negara yang pada
waktu menjalankan tugas, meminta atau
menerima pekerjaan, atau penyerahan barang,
seolah-olah merupakan utang kepada dirinya
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan
merupakan utang.
Kesimpulan
c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
memeras pegawai negeri yang lain
Pasal 12 huruf f UU PTPK: dipidana dengan pidana
1) …………………………..
2) Pegawai negeri / penyelenggara negara yang pada
waktu menjalankan tugas, meminta, menerima
atau memotong pembayaran kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang lain atau

kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang lain atau kas
umum tersebut mempunyai utang kepadanya,
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan
merupakan utang.
yang dilakukan yang
penyeleng gara
negara
2. Pada waktu men -
jalankan tugas
3. Meminta, me -
nerima, atau
memotong
pembayaran
4. Kepada pegawai
negeri atau
penyelenggara
negara yang lain
atau kas umum
mempunyai utang
Kesimpulan
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang
a. Pemborong berbuat curang
Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PTPK: Dipidana dengan
pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
rupiah)
1) Pemborong, akhli bangunan yang pada waktu
membuat bangunan atau penjual bangunan yang
pada waktu menyerahkan bahan bangunan
melakukan perbuatan curang yang dapat
membahayakan keamanan orang atau barang, atau
keselamatan negara dalam keadaan perang
yang dilakukan yang
1. Pemborong, akhli
bangunan atau
penjual bahan
bangunan
2. Melakukan
perbuatan curang
3. Pada waktu
membuat bangunan
atau menyerahkan
bahan bangunan
4. Yang dapat
membahayakan
keamanan orang
atau keamanan
barang atau
keselamatan negara
dalam keadaan
perang
Kesimpulan

52
b.
No
1.
2.
3.
4.
Pengawas proyek membiarkan perbuatan
curang
Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK: Dipidana dengan
rupiah)
1) ……………………..
2) Setiap orang yang bertugas mengawasi
pembangunan atau penyerahan bahan bangunan,
sengaja membiarkan perbuatan curang
sebagaimana dimaksud huruf a.
Unsur Tindak Pidana Fakta perbuatan Alat bukti
yang dilakukan yang
Pengawas bangunan
atau pengawas
penyerahan bahan
bangunan
Membiarkan
dilakukannya
perbuatan curang
pada waktu
membuat bangunan
atau menyerahkan
bahan bangunan
Dilakukan dengan
sengaja
Sebagaimana
dimaksud dalam
pasal 7 ayat (1)
huruf a
Kesimpulan
c. Rekanan TNI / POLRI berbuat curang
Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK: Dipidana dengan
rupiah).
1)
2) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan
barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia,
melakukan perbuatan curang yang dapat
membahayakan keselamatan negara dalam
keadaan perang
yang dilakukan yang
1. Setiap orang
2. Melakukan
perbuatan curang
3. Pada waktu
menyerahkan ba -
rang keperluan TNI
dan atau POLRI
4. Dapat membahaya -
kan keselamatan
negara dalam
keadaan perang
Kesimpulan

d. Pengawas rekanan TNI / POLRI berbuat curang
Pasal 7 ayat (1) huruf d UU PTPK: Dipidana dengan
rupiah).
1)
2) Setiap orang yang mengawasi penyerahan barang
keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan
sengaja membiarkan perbuatan curang
sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
yang dilakukan yang
1. Orang yg bertugas
mengawasi pe -
nyerahan barang
keperluan TNI dan
POLRI
2. Membiarkan per -
buatan curang
(sebagaimana di -
maksud Pasal 7 ayat
(1) huruf c)
3. Dilakukan dengan
sengaja
Kesimpulan
e. Penerima barang TNI / POLRI membiarkan
perbuatan curang.
Pasal 7 ayat (2) UU PTPK: Dipidana dengan pidana
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)
tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
rupiah).
(2) Bagi orang menerima penyerahan bahan bangunan
atau orang yang menerima penyerahan barang
keperluan Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
membiarkan perbuatan curang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c.
yang dilakukan yang
1. Orang yg bertugas
mengawasi pe -
nyerahan barang
keperluan TNI dan
POLRI
2. Membiarkan
perbuatan curang
(sebagaimana
dimaksud Pasal 7
ayat (1) huruf a
atau huruf c)
3. Dilakukan dengan
sengaja
Kesimpulan

pakai
f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara 3. Seolah-olah sesuai
dengan peraturan
menyerobot tanah negara sehingga merugikan perundang-
orang lain undangan
4. Telah merugikan
Pasal 12 huruf h UU PTPK: Dipidana dengan pidana yang berhak
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
1) …………………..
pada waktu menjalankan tugas, telah
menggunakan tanah negara yang diatasnya
terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, telah merugikan
orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa
perbuatan tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.
yang dilakukan yang
penyeleng -gara
negara
2. Pada waktu men -
jalankan tugas
menggunakan tanah
negara yang
diatasnya ada hak
5. Diketahuinya bahwa
perbuatan tersebut
bertentangan
dengan peraturan
perundang-
undangan
Kesimpulan
6. Korupsi yang berkaitan dengan benturan
kepentingan dalam pengadaan
a. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan
yang diurusnya
Pasal 12 huruf i UU PTPK: Dipidana dengan pidana
1)
2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik
langsung maupun tidak langsug dengan sengaja
turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau
persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan,
untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk
mengurus atau mengawasinya.

58
No Unsur Tindak Pidana
penyeleng -gara
negara
2. Dengan sengaja
3. Langsung atau tidak
langsung turut serta
dalam
pemborongan,
pengadaan atau
persewaan
4. Pada saat dilakukan
per -buatan untuk
seluruh atau
sebagian ditugas -
kan untuk mengurus
atau mengawasinya
Kesimpulan
Fakta perbuatan Alat bukti
yang dilakukan yang
gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi
b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh
penuntut umum.
2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara
negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Pasal 12 C UU PTPK:
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
7. Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi
a. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor
KPK
Pasal 12 B UU PTPK
1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Yang dinilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa
B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan
gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima
gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut
diterima.
(3) Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi dalam
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan

gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau
milik negara.
Penjelasan Pasal 12 B mengatakan bahwa yang
dimaksud dengan “Gratifikasi” adalah pemberian
dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,
barang, rabat (diskon, komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya, baik di dalam negeri maupun
diluar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik.
yang dilakukan yang
penyelenggara
negara
2. Menerima gratifikasi
3. Yang berhubung an
dengan jabatan dan
berlawanan dengan
kewajiban atau
tugasnya
4. Penerimaan
gritifikasi tersebut
tidak dilaporkan ke
KPK dalam jangka
waktu 30 hari sejak
diterima nya
gratifikasi.
Kesimpulan
B. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak
Pidana Korupsi
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
Pasal 21 UU PTPK: Setiap orang yang dengan sengaja
mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara
langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam
perkara korupsi, dipidana dengan pidana paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah).
yang dilakukan yang
1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Mencegah,
merintangi atau
menggagalkan
4. Secara langsung
atau tidak langsung
5. Penyidikan,
penuntutan, dan
pemeriksaan di
sidang terdakwa
maupun saksi
Kesimpulan

2. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai
harta kekayaannya.
Pasal 22 UU PTPK: Setiap orang sebagaimana
dimaksud Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36
yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau
memberi keterangan tidak benar, dipidana dengan
pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling
sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam
harta benda -nya
atau harta benda
istri/suami -nya,
atau harta benda
anaknya atau harta
benda setiap orang
atau korporasi yang
diketahui atau patut
diduga mem -punyai
hubungan dengan
tindak pidana
korupsi yang
dilakukan tersangka
Kesimpulan
ratus juta rupiah)
3. Bank tidak memberikan keterangan rekening
Pasal 28 UU PTPK: Untuk kepentingan penyidikan,
tersangka wajib memberi keterangan terhadap
seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau
suami, anak, dan harta benda setiap orang atau
korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai
hubungan dengan tindak pidana korupsi yang
dilakukan tersangka.
yang dilakukan yang
1. Tersangka
2. Dengan sengaja
3. Tidak memberikan
keterangan atau
memberikan
keterangan palsu
4. Tentang keterang an
tersangka
Pasal 22 UU PTPK: Setiap orang sebagaimana
dimaksud Pasal 28, Pasal 29, Pasal 36 yang dengan
sengaja tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling
sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah)
Pasal 29 UU PTPK:
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau
pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik,
penuntut umum, atau hakim berwenang meminta

kepada bank tentang keadaan keuangan
tersangka atau terdakwa.
(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diajukan Gubernur Bank
tentang keadaan
keuangan tersangka
atau terdakwa
Kesimpulan
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk
memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya
3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen
permintaan diterima secara lengkap.
(4) Penyidik, penuntut umum atau hakim dapat
meminta kepada bank untuk memblokir rekening
simpanan milik tersangka atau terdakwa yang
diduga hasil korupsi.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka
atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup,
atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau
hakim, bank pada hari itu juga mencabut
pemblokiran
yang dilakukan yang
1. Orang yang
ditugaskan oleh
bank
2. Dengan sengaja
3. Tidak memberikan
keterangan atau
memberikan
keterangan palsu
4. Saksi atau akhli yang tidak memberikan keterangan
atau memberikan keterangan palsu.
Pasal 22 UU PTPK: Setiap orang sebagaimana dimaksud
Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 35 yang dengan
keterangan tidak benar, dipidana dengan pidana
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
rupiah)
Pasal 35 UU PTPK:
(1) Setiap orang wajib memberikan keterangan
sebagai saksi atau akhli kecuali ayah, ibu, kakek,
nenek, saudara kandung, istri atau suami anak
dan cucu dari terdakwa
(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi
sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperiksa
sebagai saksi apabila mereka dikehendaki dan
disetujui secara tegas oleh terdakwa.

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan
sebagai saksi tanpa disumpah.
yang dilakukan yang
1. Saksi atau akhli
2. Dengan sengaja
3. Tidak memberikan
keterangan atau
memberikan
keterangan yang
isinya palsu
Kesimpulan
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak
memberikan keterangan atau memberi keterangan
palsu
Pasal 22 UU PTPK: Setiap orang sebagaimana dimaksud
pasal 28, pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan
keterangan tidak benar, dipidana dengan pidana
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
rupiah)
Pasal 36 UU PTPK : Kewajiban memberikan kesaksian
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 berlaku
juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan,
harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan
menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang
menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.
yang dilakukan yang
1. Orang yg karena
pekerjaan harkat ,
martabat atau
jabatannya yang
diwajibkan me -
nyimpan rahasia
2. Dengan sengaja
3. Tidak memberikan
keterangan atau
memberikan
keterangan yang
isinya palsu
Kesimpulan
6. Saksi yang membuka identitas pelapor
Pasal 24 UU PTPK: Saksi yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah)
Pasal 31 UU PTPK:

(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan, saksi dan orang lain yang
bersangkutan dengan tindak pidana korupsi
dilarang menyebut nama atau alamat pelapor,
atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan
diketahuinya identitas pelapor.
Penjelasan Pasal ini berbunyi :
“ Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan
ini adalah orang yang memberi informasi kepada
penegak hukum, menegenai terjadinya suatu tindak
pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No
8 Yahun 1981 Tentang Hukum Acara Perdata
(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)
diberitahukan kepada saksi dan atau orang lain
tersebut.
yang dilakukan yang
1. Saksi
2. Menyebut nama
atau alamat pelapor
atau hal-hal lain
yang memungkinkan
diketahuinya
identitas pelapor
Kesimpulan
C. PERAN SERTA MASYARAKAT
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam
Bab V nya mengatur tentang peran serta masyarakat
dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana dicantumkan
dalam Pasal 41 yang pada intinya masyarakat dapat
berperan serta membantu upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi, peran serta tersebut dapat
diwujudkan dengan:
1. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi
adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
2. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari,
memperoleh dan memberikan informasi adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi pada
penegak hukum yang menangani perkara tindak
pidana korupsi;
3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara
bertanggungjawab kepada penegak hukum yang
menangani perkara tindak pidana korupsi;
4. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan
tentang laporannya yang diberikan kepada penegak
hukum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam
hal:
a. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c.
b. Diminta hadir dalam proses penyelidikan,
penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi

pelapor. Saksi atau saksi akhli, sesuai dengan 6. Pengakuan (dari saksi, tersangka, terdakwa, orang
ketentuan peraturan perundang-undangan yang yang melihat, mengetahui peristiwa tersebut)
berlaku.
D. RANGKUMAN
Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dan tanggung
jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20
tindak pidana korupsi, yang dilaksanakan dengan Tahun 2001 memberikan ketentuan subjek dan objek
berpegang teguh pada asas-asas dan ketentuan yang tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini juga
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merumuskan definisi korupsi secara gamblang yang telah
berlaku, dan dengan menaati norma agama dan norma dijelaskan dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal
sosial lainnya. tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk
Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota / jenis delik tindak pidana korupsi, yang dikelompokkan
masyarakat yang telah berjasa membantu upaya dalam 7 (tujuh) kelompok.
pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak Ke tujuh kelompok tindak pidana korupsi tersebut
pidana korupsi. ialah: 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3.
Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan
Hendaknya masyarakat dalam berperan serta curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7.
memberantas korupsi menyampaikan bukti-bukti adanya Gratifikasi.
tindak pidana korupsi. Selain 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi,
Adapun alat bukti itu dapat berupa : UU PTPK juga memuat 6 (enam) tindak pidana lain yang
1. Pemeriksaan setempat berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sedangkan
2. Surat/Akta (Surat Keputusan, Sertipikat Tanah, keenam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak
Disposisi, Surat Perjanjian dll) pidana korupsi ialah:
3. Keterangan Saksi (Saksi Akhli, saksi yang 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
memberatkan, dan saksi yang meringankan) 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan
4. Sumpahan tidak benar
5. Persangkaan 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening
tersangka

4. Saksi atau akhli yang tidak memberi keterangan atau
memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan, tidak memberi
keterangan atau memberi keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.
E. LATIHAN
1. Ada berapakah delik tindak pidana korupsi
sebagaimana diatur dalam UUPTPK, uraikan secara
singkat.
2. Sebutkan macam-macam gratifikasi yang dapat
diterima subjek tindak pidana korupsi
3. Bagaimanakah pendapat saudara dalam
melaksanakan peran serta masyarakat, dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
BAB V
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Tindak pidana korupsi yang makin meningkat dan
meluas dalam masyarakat dari tahun ke tahun, baik dari
jumlah kasus maupun dari kerugian keuangan negara, dan
juga dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara
sistimatis, dan memasuki seluruh aspek kehidupan
masyarakat, mengancam peri kehidupan dalam masyarakat
dan negara.
Tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat,
oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat
digolongkan sebagai tindak kejahatan biasa melainkan telah
menjadi tindak kejahatan luar biasa.
Usaha-usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi
masalah dunia, masalah global, tidak hanya sekedar masalah
nasional atau regional, karena sesungguhnya gejala korupsi
ada pada setiap negara, terutama negara yang sedang
membangun, sudah hampir menjadi condition sine qua non
(Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, Hal v - 2005).
Usaha-usaha pemberantasan korupsi di beberapa negara
ada yang dilaksanakan karena desakan rakyat banyak /
masyarakat agar korupsi segera dihabisi, dengan kalau perlu
melalui hukum darurat, pemberatan ancaman dan penjatuhan
pidana, dengan sistim pembuktian terbalik, serta
73

pembebasan penanganan korupsi dari instansi normal ke 3. Komite Empat
suatu badan independen yang dijamin integritasnya. Dasar Hukum: Keppres No 12 Tahun 1970 Tanggal 31
Sejak tahun 1957, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Januari 1970
perundang-undangan yang maksudnya untuk pemberantasan Pelaksana: Wilopo, S.H. (Ketua merangkap anggota), IJ
tindak pidana korupsi yang diikuti dengan pembentukan Kasimo, A. Anwar Tjokroaminoto dan Prof Johanes
badan-badan pemberantasan korupsi dengan berbagai nama. Tugas: a. Menghubungi pejabat, atau instansi swasta sipil,
Badan-badan pemberantasan korupsi yang sudah ada sebelum atau militer;
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai b. Memeriksa administrasi pemerintah dan swasta
berikut: c. Meminta bantuan aparatur pemerintah pusat dan
daerah
1. Tim Pemberantasan Korupsi
Dasar Hukum: Keppres Nomor 228 Tahun 1967 Tanggal 2 4. Obstib
Desember 1967 dan Undang-Undang No 24 Tahun 1960 Dasar Hukum: Inpres No 9 Tahun 1977
Pelaksana: Ketua tim Sugiharto (Jaksa Agung) Pelaksana: Koordinator Pelaksana Tingkat Pusat, Men
Penasihat: Menteri Kehakiman, Panglima ABRI, Kastaf PAN, Pelaksana Operasi Tertib, Pangkopkamtib
Angkatan dan KAPOLRI Ketua I: Kapolri
Tugas: Membantu Pemerintah memberantas korupsi Ketua II: Jaksa Agung dan Para Irjen Tingkat Daerah
dengan tindakan preventif dan represif Pelaksana Operasional: Laksusda
Ketua I: Kapolda
2. Komite Anti Korupsi Ketua II: Kajati dan Irwilda
Komite ini dibentuk pada tahun 1970 Tugas:
Pelaksana: Angkatan 66, Akbar Tanjung, Michael a. Pada awalnya pembersihan pungutan liar di jalan-
Setiawan, Thoby Mutis, Jacob Kendang, Imam Waluyo, jalan, penertiban uang siluman di pelabuhan, baik
Tutu T.W., Soeriwijono, Agus Jun Batuta, M Surachman, pungutan tidak remsi maupun resmi, tetapi tidak sah
Alwi Nurdin Lucas, Luntungan, Asmara Nababan, Sjahrir, menurut hukum
Amir Karamoy, Pasik Vitue, Mangandang Napitupulu dan b. Pada tahun 1977 diperluas sasaran penertiban,
Chaidir Makarim. beralih dari jalan-jalan ke aparat departemen dan
daerah.

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang
5. Tim Pemberantasan Korupsi melakukan tindak pidana korupsi
Dibentuk pada tahun 1982 2. Melaksanakan supervisi terhadap instansi berwenang
Dasar Hukum: menghidupkan kembali TPK tanpa diikuti melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
Keppres atau Inpres 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
Pelaksana: JB Sumarlin, Pangkopkamtib Sudomo, Ketua terhadap tindak pidana korupsi
MA Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said, Jaksa Agung 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindakan pidana
Ismail Saleh, Kapolri Jenderal Awaludin Djamin, M.P.A. korupsi
5. Melakukan monitor terhadap pelanggaran pemerintahan
6. KPKPN negara
Dasar Hukum: Undang-Undang No 28 Tahun 1999 dan
Keppres No 27 Tahun 1998 Tentang Komisi Pemeriksaan Adapun wewenang dari Komisi ini:
Kekayaan Negara. 1. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan
Pelaksana: Adi Andojo Soetjipto, S.H. didukung oleh 25 penuntutan tindak pidana korupsi;
anggota Polisi, Kejaksaan dan aktivis kemasyarakatan. 2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan
Tugas: mengungkap kasus-kasus korupsi yang sulit pemberantasan tindak pidana korupsi;
ditangani Kejaksaan Agung. 3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan
tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;
Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan
tahun 2001 dalam Pasal 43 memerintahkan dibentuknya instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
badan khusus yang disebut dengan Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi;
Tindak Pidana Korupsi, yang mempunyai tugas dan wewenang 5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan
melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan tindak pidana korupsi; dan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan 6. wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12,
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13, dan 14 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang
Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai mana diatur Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
dalam Pasal 6 Undang-Undang no 30 Tahun 2002 sebagai
berikut:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkedudukan di ibukota 2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan,
negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi penyidikan dan penuntutan
seluruh wilayah negara Republik Indonesia. KPK dapat 3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi
membentuk perwakilan di daerah. yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger
mechanism)
Penyelidik, penyidik dan penuntut umum adalah penyelidik, 4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau
penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu
Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan,
Pemberantasan Korupsi. penyidikan dan penuntutan (superbody) yang sedang
Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dilaksanakan kepolisian dan / atau kejaksaan.
dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana
korupsi yang: RANGKUMAN
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara
negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak Komisi Pemberantasan Korupsi adalah institusi yang
pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002
atau penyelenggara negara. Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksanaan
b. Mendapat perhatian dan yang meresahkan masyarakat; dari pasal 43 UU PTPK. Komisi ini mempunyai kewenangan
dan / atau untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi yang
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara,
dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana
Dari uraian tersebut, dan dengan undang-undang Tentang korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka KPK penyelenggara negara, yang mendapat perhatian dan
dapat: meresahkan masyarakat, dan / atau menyangkut kerugian
1. Menyusun jejaring kerja (networking) yang kuat dan negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
memperlakukan institusi yang ada sebagai rupiah).
“counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan
korupsi dapat dilaksanakan secara efisien.

LATIHAN
1. Apakah KPK berwenang menangani tindak pidana korupsi
yang ada pada instansi saudara, jelaskan jawaban
saudara.
2. Koordinasi yang bagaimanakah menurut saudara yang
harus dilakukan oleh KPK dengan instansi dimana saudara
bekerja
3. Apakah menurut saudara peran institusi KPK, menjadikan
instansi pemerintah pada umumnya menjadi lebih baik
dalam menangani pencegahan korupsi di instansinya.
BAB VI
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemerintah era reformasi, nampak benar-benar serus
menginginkan tindak pidana korupsi yang dilakukan setiap
orang, pegawai negeri, penyelenggara negara atau korporasi,
benar-benar diberantas dengan secepatnya. Hal ini dibuktikan
dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo.
Undang-Undang no 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2001 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
dan yang terakhir mengeluarkan Instruksi Presiden No 24
Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Inpres ini ditujukan kepada:
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Jaksa Agung Republik Indonesia
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia
4. Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen
6. Para Gubernur
7. Para Bupati dan Walikota
81

Untuk: sistem E-Procurement yang dapat dipergunakan bersama
1. Seluruh Pejabat Pemerintah termasuk Penyelenggara instansi pemerintah, selain menteri-menteri tersebut juga
Negara menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada diberikan instruksi khusus kepada Menteri Keuangan, Menteri
Komisi Pemberantasan Korupsi. Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala
2. Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, BAPPENAS, Menteri Negara PAN, Menteri Hukum dan HAM,
pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Menteri Negara BUMN, Menteri Diknas, Menkominfo, Jaksa
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya. Agung RI, KAPOLRI, Gubernur, Bupati / Walikota, yang pada
3. Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya intinya melaksanakan upaya-upaya percepatan
secara berjenjang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan bidang
4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. masing-masing.
5. Menetapkan program dan wilayah bebas korupsi
6. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara Secara Internasional Indonesia dalam rangka percepatan
konsisten untuk mencegah kebocoran dan pemborosan pemberantasan tindak pidana korupsi, juga ikut serta dalam
7. Menerapkan kesederhanaan dalam pribadi dan kedinasan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Korupsi,
8. Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption,
pemberantasan korupsi (percepatan informasi yang 2003).
berkaitan dengan TP Korupsi dan mempercepat Materi Konvensi Internasional tersebut terdiri dari:
pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi / tersangka) Bab I: mengenai ketentuan umum, yang berisi maksud dan
9. Melakukan kerjasama dengan KPK, menelaah dan tujuan, pengertian, istilah, ruang lingkup penerapan dan
mengkaji sistem-sistem yang menimbulkan tindak pidana perlindungan kedaulatan (Pasal 1 s/d Pasal 4)
korupsi Bab II: Mengenai kebijakan dan praktek anti korupsi, badan,
10. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur atau badan-badan anti korupsi preventif, sektor publik, kode
untuk meniadakan perilaku koruptif dilingkungannya. etik tingkah laku pejabat publik, perolehan publik dan
manajemen keuangan publik, pelaporan publik, tindakan-
Selanjutnya Inpres ini juga memberi instruksi khusus tindakan yang berkaitan dengan peradilan dan penuntutan,
kepada: Menko Bidang Ekonomi, Menteri Keuangan, dan sektor swasta, keikutsertaan masyarakat, dan tindakan-
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala tindakan untuk mencegah pencucian uang (money laundering)
BAPPENAS melakukan kajian-kajian dan uji coba pelaksanaan (Pasal 5 s/d Pasal 15)

Bab III: Mengenai kriminalisasi dan penegakkan hukum (Pasal Bahkan pada masa pemerintahan era reformasi upaya-upaya
15 s/d Pasal 42) tersebut makin ditingkatkan melalui jalur kerjasama
Bab IV: Mengenai kerjasama internasional (pasal 43 s/d Pasal internasional, dengan ikut serta dalam konvensi Internasional
50) tentang pemberantasan korupsi (Konvensi Perserikatan
Bab V: Mengenai penemuan (pengembalian asset) (Pasal 51 Bangsa-Bangsa Mengenai Pemberantasan Korupsi - United
s/d Pasal 59) Nations Againts Corruption, 2003).
Bab VI: mengenai bantuan teknis dan tukar menukar
informasi (Pasal 60 s/d Pasal 62) LATIHAN:
Bab VII: Mengenai mekanisme penerapan (Pasal 63 s/d Pasal 1. Apakah upaya percepatan pemberantasan korupsi di
64) instansi saudara telah dirasakan dalam kegiatan kedinasan
Bab VIII: Mengenai ketentuan akhir (Pasal 65 s/d Pasal 71) sehari-hari. Berikan jawaban dengan singkat dan jelas.
2. Kalau sudah ada, apa bentuk upaya percepatan
Tiga maksud dan tujuan konvensi: pemberantasan korupsi.
1. memajukan dan memperkuat tindakan-tindakan 3. Kalau belum ada, apa upaya-upaya saudara untuk ikut
memberantas korupsi yang lebih effektif; serta dalam percepatan pemberantasan korupsi.
2. memajukan, memfasilitasi dan mendukung kerjasama
internasional dan bantuan teknis dalam mencegah dan
memerangi korupsi, termasuk pengembalian asset;
3. memajukan integritas, akuntabilitas, dan manajemen
yang seharusnya dalam soal-soal publik dan harta publik.
RANGKUMAN
Upaya memberantas korupsi oleh Pemerintah Republik
Indonesia, telah dimulai sejak tahun 1956, dengan
dikeluarkannya peraturan-peraturan tentang pemberantasan
korupsi, yang diikuti dengan badan-badan pemberantasan
korupsi sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2002.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
1. Chaerudin, S.H., MH, Syaiful Ahmad Dinar, S.H. MH, Syarif Pokok Bahasan Percepatan Pemberantasan TP
Fadilah, S.H., MH, Tindak Pidana Korupsi , Reflika Korupsi
Aditama, 2008.
2. Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2006
3. Ismantoro Dwi Yuwono, Para Pencuri Uang Rakyat, Daftar
59 Koruptor Versi KPK 2003 -2008,Pustaka Timur 2008.
4. Lilik MUlyadi, S.H. M.H. Tindak Pidana Korupsi di
Topik
Tujuan
Pembelajaran
Khusus
Mendalami TP Korupsi dan
pelaporan dugaan adanya TP
Korupsi
Peserta Diklat dapat mendalamai
TP Korupsi dan membuat Laporan
dugaan adanya Korupsi
Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya,
Penerbit Alimni, 2007.
5. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi,
Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,
Rajawali Press, 2005
6. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan
Metode 1. Diskusi kelompok tentang
studi kasus yang telah
disiapkan
2. Paparan dan tanggapan antar
kelompok
3. Penjelasan Widyaiswara
tentang hasil diskusi kelompok
Korupsi di Berbagai Negara, Sinar Grafika
7. Pusat Info Data Indonesia, Tindakan / Kebijakan yang
Dianggap Korupsi, 2007
8. Rohim, S.H. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi , Pena
Multi Media , 2008
Waktu
Alat Bantu
Langkah 1. Jelaskan
135 menit - 3 jp
- Spidol
- Flip chart
- Plak ban
kepada peserta diklat tentang tujuan
9. R. Wiyono, S.H. Pembahasan Undang-Undang yang hendak dicapai pada sesi ini serta langkah kerja yang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, akan dilakukan bersama.
2006
10. Yudi Kristiana, Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Langkah 2. Bagi peserta ke dalam beberapa kelompok (antara
Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, 2006 5 sampai dengan 7 peserta ) dengan instruksi agar setiap
kelompok ditunjuk seorang juru bicara/presenter.
86 87

Langkah 3. Bagikan kepada peserta diklat naskah studi kasus Hs melaporkan hal tersebut kepada Penyidik, yang ditindak
kepada seluruh peserta diklat dan segera membacanya untuk lanjuti dengan melakukan perekaman pembicaraan antara G
digunakan sebagai bahan diskusi. Dengan menggunakan Alat dengan Hs, tentang proses pemberian uang yang akan
Bantu formulir / matrik dalam bahan ajaran. dilakukan oleh Drs EM kepada Hs. Beberapa hari kemudian
sesuai dengan rencana, pada saat Drs EM memberikan uang
Latihan Kasus 1 kepada Hs, di Cafe “ The Green”, Jaksa melakukan
penangkapan terhadap dirinya.
Drs. EM adalah seorang pejabat Eselon III, di sebuah
Departemen dan telah ditunjuk sebagai ketua panitia / Latihan Kasus 2
penanggung jawab proyek pengadaan barang, di
Kementeriannya pada tahun anggaran 2014, berdasarkan SK Hm, S.H. seorang Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten
Menteri. Proyek tersebut senilai Rp 175 M, yang bersumber Deli Serdang , Prop Sumatera Utara, dalam perkara penipuan
dari APBN dan bantuan luar negeri sebesar 10% nilai proyek. dengan terdakwa YZ (terdakwa tidak ditahan).
Pada akhir tahun anggaran, Hs selaku salah seorang Pada tanggal 14 Juli 2012, pk 9.30 wib, Hm S.H. didatangi YZ
pemeriksa dari instansi yang berwenang melakukan diruang kerjanya, dengan mengajukan permintaan agar
pemeriksaan keuangan ditugaskan untuk memeriksa melobi Ketua Majelis Hakim, yaitu Hakim BS, S.H. yang
pertanggungjawaban keuangan pengadaan barang yang telah menangani perkaranya agar dalam persidangan ia dinyatakan
dilakukan Drs EM. Pada saat melakukan pemeriksaan, Hs tidak terbukti bersalah dan diputus bebas, untuk itu Hm, S.H.
menemukan adanya sejumlah indikasi penyimpangan dalam dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp 500 Jt. Atas
proses pengadaan yang mengakibatkan timbulnya kerugian permintaan tersebut Hm, S.H. menyanggupi dengan meminta
negara, yang dinilai sebesar Rp 6 M. agar uang tersebut diserahkan terlebih dahulu kepadanya
Drs EM yang mengetahui hal itu, lalu berusaha melakukan sebelum perkaranya diputus.
beberapa kali pendekatan kepada Hs, dengan cara antara Pada tanggal 29 Juli 2012, sekitar pk 14.20 wib, YZ
lain mengajak makan di Hotel “Artharini”, dan menawarkan mendatangi Hm. S.H. diruang kerjanya dengan membawa
uang sebesar Rp 750 juta serta menyampaikan keinginannya sebuah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi uang
agar Hs bersedia menghilangkan indikasi penyimpangan dalam sebanyak Rp 500 Jt dan menyerahkannya kepada Hm, S.H.
hasil laporan pemeriksaan. dan diterima oleh Hm, S.H. yang kemudian disimpan dalam
meja kerjanya.

Tanggal 27 Agustus 2012, dalam sidang perkara penipuan menurunkan NJOP tanah serta mengatur sistem pembayaran
dengan terdakwa YZ, Majelis Hakim menyatakan terdakwa dari FC yang dilakukan secara bertahap. Ir KW juga meminta
terbukti melakukan penipuan, dan menjatuhkan hukuman agar FC menyertakan 2 perusahaan pendamping untuk
pidana penjara selama 2 tahun . Mendengar putusan tersebut memenuhi syarat formal dalam proses lelang.
terdakwa YZ langsung marah dan berteriak bahwa ia Ir KW, selanjutnya mengupayakan penurunan harga NJOP
seharusnya bebas karena ia telah memberikan uang sebesar sebesar 10%, sehingga harga tanah tersebut sesuai dengan
Rp 500 Jt kepada Panitera Hm, S.H. untuk disampaiakan kesepakatan harga yang telah dibuatnya dengan FC dan
kepada Hakim BS yang menangani perkaranya. meminta perusahaan appresial untuk membuat taksiran
Atas kejadian tersebut YZ melaporkan kepada Kejaksaan harga sesuai dengan permintaan. Ir KW pun mengatur siasat
Negeri setempat. Dalam pengakuannya Hm, S.H. menyatakan agar penjualan seakan-akan sesuai prosedur dengan cara
telah melobi Hakim BS, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, membentuk panitia penjualan, dengan terlebih dahulu
Namun Hakim BS, S.H. tidak bersedia membantu YZ, memberi pengarahan kepada panitia penaksir harga agar
sementara itu uang sebesar Rp 500 jt telah habis ia menetapkan harga jual sesuai apa yang ia inginkan, dan
pergunakan untuk membayar utang-utangnya dan membeli memerintahkan panitia penjualan agar penawaran dibatasi
perabot rumah tangga. hanya untuk FC dan 2 perusahaan yang diajukan FC serta
sistem pembayaran dalam RKS dilakukan secara bertahap.
Latihan Kasus 3 Perbuatan Ir KW ini pada dasarnya bertentangan dengan SK
Men Keuangan tentang penjualan aset negara dengan
Dirut BUMN “ Bakti Negari” bernama Ir KW, yang diangkat prosedur lelang dimuka umum.
berdasarkan SK Meneg BUMN. Pada tahun 2011, ia selaku Tanggal 16 Januari 2011 terjadi transaksi jual beli aset BUMN
Dirut telah menjual aset BUMN, yang dipimpinnya, berupa berupa tanah, antara BUMN dengan FC di hadapan Notaris LB
tanah negara. Aset tersebut dijual kepada FC seluas 50 ha. dengan harga Rp 125 M, pada hal menurut SK Meneg BUMN
Sebelum melakukan transaksi penjualan Ir KW mengadakan penjualan tanah aset BUMN harus sesuai dengan NJOP dan
beberapa kali pertemuan dengan FC antara lain tanggal 24 harga pasar, sehingga menurut perhitungan, aset BUMN
Nopember 2008 di Restauran “Nataboan”, tanggal 5 tersebut, harga sebetulnya adalah Rp 200 M. Dalam proses
Desember 2008 di Cafe “Rock n Roll”, dan tanggal 20 penjualan aset tersebut FC mentrasfer uang sebesar Rp 15 M
Desember 2008 di Hotel “Horaison”, dari beberapa kali kerekening milik Ir KW di bank “Rindu Bunga”
pertemuan tersebut dicapai kesepakatan bahwa Ir KW akan

Atas perbuatan Ir KW, negara c.q. perusahaan BUMN “Bakti tersebut, untuk melaksanakan segala perintahnya, sejak
Negari” telah dirugikan sebesar Rp 75 M. mulai pembentukan panitia pengadaan sampai dengan
pelaksanaan penjualan dan penyerahan barang.
Latihan Kasus 4 Dari hasil pemeriksaan instansi yang berwenang memeriksa
keuangan Departemen tersebut diperoleh temuan adanya
Seorang anggota DPR-RI bernama JN, mendatangi pejabat kerugian negara sebesar Rp 55 M.
departemen mitranya yang bernama QZ, dan
menginformasikan bahwa di departemennya untuk tahun Latihan Kasus 5
anggaran 2005, ada proyek pengadaan barang berupa 40 buah
lokomotif dan 400 gerbong kereta api penumpang, dan 200 GK seorang wiraswasta yang memiliki berbagai usaha antara
gerbong kereta barang, dan 200 gerbong kereta pengangkut lain di bidang perkebunan, dibawah bendera PT “Lahan Hijau
batubara, yang secara keseluruhan bernilai Rp 5 Trilyun. Lestari”. Pada tahun 2005 ia memperoleh kredit sebesar Rp
Untuk itu yang terhormat tersebut telah meminta kepada 98,5 M dari bank DS, sebuah bank yang sebagian sahamnya
pejabat QZ agar dalam pembelian barang-barang tersebut, (45%) dimiliki oleh pemerintah. Kredit tersebut akan
menentukan spesifikasi barang-barang, dan ia menujuk PT “ digunakan untuk mendanai replanting perkebunan karet
Angin Ribut” sebagai pemenang tender pengadaan barang, seluas 35 ribu ha ( sesuai dengan proposal yang diajukan ke
serta mengatur perusahaan-perusahaan yang pendamping Bank) di Kabupaten VF, Propinsi QB. Pada pelaksanaannya
tender. dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan
Untuk informasi tersebut yang terhormat JN, dalam beberapa replanting (yaitu hanya 30% ). Sisanya dana tersebbut
kali pertemuan dengan QZ mengisyaratkan agar ia diberikan digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu membangun
imbalan uang sebesar 1% dari nilai proyek, disertai ancaman rumah mewah seluas 1200 m2, membeli 3 buah mobil mewah,
apabila itu tidak dipenuhi maka proyek pengadaan barang perhiasan, jam tangan dan jalan-jalan ke luar negeri. Akibat
tersebut dibatalkan atau diberi bintang, selain itu JN juga dari perbuatan tersebut ia diajukan ke Pengadilan Negeri
minta kepada PT “Angin Ribut” agar memberikan dana sebagai terdakwa. Vonis Hakim Pengadilan Negeri
sebesar 2,5% dari nilai proyek dengan alasan untuk dibagi- menghukum yang bersangkutan dengan pidana penjara 3
bagikan kepada rekan-rekan satu komisi di DPR (tiga) tahun. Melalui pengacaranya ia mengajukan banding ke
QZ sebagai pejabat Eselon II, memerintahkan anak buahnya Pengadilan Tinggi, dengan harapan ia dapat bebas dari
yang bertanggung jawab di bidang pengadaan barang jeratan penjara. Untuk maksud itu ia menemui hakim Wt,

S.H. yang menangani kasusnya sebanyak 3 kali (tgl 12 Juli PT “ Bangun Perkasa” menang tender pembangunan gedung
2006 di Hotel Peninsula, tgl 9 Agustus 2006 di Hotel Sadewa, SKPD, dan melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu.
dan tgl 18 Agustus 2006 di Plaza Ombak ). Pada pertemuan Pada saat diadakan pemeriksaan oleh instansi yang
yang terakhir itu ia menyerahkan uang sebanyak Rp 750 Jt berwenang mengadakan pemeriksaan proyek tersebut
kepada hakim Wt,S.H. Pada saat yang bersamaan ia ditangkap diperoleh temuan-temuan, bahwa telah terjadi selisih harga,
oleh pihak yang berwajib. Yang selanjutnya ia disidik, jumlah, dan kualitas barang-barang bangunan ( antara lain
diperiksa, perkaranya diberkas, dan diajukan ke Pengadilan keramik lantai , bahan utk sanitary, atap baja ringan, cat
untuk kedua kalinya dengan kasus yang berbeda dengan tembok) yang secara keseluruhan sebanyak Rp 1.58 M.
kasusnya yang pertama Selama dalam pemeriksaan Ds, selalu kooperatif, dan
menjelaskan selisih harga tersebut tidak dia nikmati sendiri akan
Latihan Kasus 6 tetapi digunakan untuk biaya overhead antara lain , beaya
pengurusan jaminan bank, beaya pengukuran lokasi oleh BPN,
Ds seorang pegawai negeri di Kabupaten HG, Propinsi Jp, beaya pemeriksaan volume dan kualitas pekerjaan, beaya
diberi kepercayaan oleh pimpinan SKPD nya untuk mengurusi pengurusan termijn pembayaran di kas negara, sumbangan sosial,
dan mengawasi proyek pembangunan gedung kantor SKPD, lingkungan dan organisasi politik, kemasyarakatan, asosiasi badan
dengan biaya sebesar Rp 3.67 M, dana proyek tersebut usaha dan profesi, beaya kunjungan dan intertainment pejabat,
diperoleh dari APBD 75% dan APBN 25% tahun 2007. Proyek yang semuanya tercatat dengan rapi.
tersebut harus sudah selesai pada akhir tahun anggaran 2007.
Untuk melaksanakan proyek tersebut Ds dengan seksama Latihan Kasus 7
mempelajari ketentuan-ketentuan dari peraturan yang
berkaitan dengan tugasnya tersebut. Selain itu Ds juga Tiba-tiba saja tanpa suatu sebab, atap gedung SD “ Anak
mendirikan perusahaan dalam bentuk PT yang diberi nama Ceria “ di Kabupaten HL, Propinsi Nn, roboh pada sore hari,
“Bangun Perkasa”, dengan Istrinya sebagai Dirut, dan seorang dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Gedung SD
anaknya sebagai Direktur Operasional, dan menantunya tersebut baru 6 (enam) bulan direnovasi (sebanyak 10 unit
sebagai tenaga akuntansi, serta dibantu oleh 4 orang kelas, satu ruang guru, dan satu rumah jaga, ruang olah
karyawan. Selain mendirikan perusahaan ia juga menujuk 3 raga), proyek ini senilai Rp 895 jt yang bersumber dari dana
(tiga) perusahaan lainnya sebagai pendamping tender. APBD tahun anggaran 2007, dan LSM “Peduli Anak Sekolah”
sebesar 1% dari nilai proyek. Proyek dikerjakan oleh PT “

Percepatan pemberantasan korupsi

Percepatan pemberantasan korupsi

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Percepatan pemberantasan korupsi

Similar to Percepatan pemberantasan korupsi (20)

More from Eko Supriyadi

More from Eko Supriyadi (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Percepatan pemberantasan korupsi