SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
EXPOSE
KEGIATAN PENYUSUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN
DATA PROFIL DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN MERANGIN
2
PROFIL KABUPATEN MERANGIN
• KABUPATEN MERANGIN SECARA ADMINISTRATIF
TERDIRI DARI:
24 KECAMATAN
205 DESA
10 KELURAHAN
• LUAS WILAYAH 7.679 KM2
• JUMLAH PENDUDUK PER JANUARI 2012:
– KEPALA KELUARGA : 94.276 KK
– LAKI-LAKI : 179.874 JIWA
– PEREMPUAN : 169.664 JIWA
– JUMLAH : 349.538 JIWA
4
DASAR PELAKSANAANKEGIATAN PENDATAAN PROFIL
DESA / KELURAHAN
1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN
DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN.
2. SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 411.2/1744/PMD
TANGGAL 12 MARET 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI PENDATAAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN
TAHUN 2012.
3. SURAT KEPALA BPMPP PROVINSI JAMBI
NOMOR S-196/ BPMPP-2.1/III/2012
TANGGAL 13 MARET 2012
TENTANG FASILITASI PENYUSUNAN
PROFIL DESA DAN KELURAHAN.
KEGUNAAN / MANFAAT PROFIL
DESA / KELURAHAN
 MEMBERIKAN GAMBARAN MENYELURUH
TENTANG KARAKTER DESA/KELURAHAN YANG
MELIPUTI POTENSI SUMBER DAYA ALAM, SDM,
KELEMBAGAAN, SARANA DAN PRASARANA
SERTA PERKEMBANGAN DAN
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.
 MENGETAHUI GAMBARAN POTENSI DAN TINGKAT PERKEMBANGAN
DESA/KELURAHAN YANG AKURAT, KOMPREHENSIF DAN INTEGRAL.
 SEBAGAI DASAR UNTUK MENETAPKAN PROGRAM KEGIATAN DAN
MENETAPKAN DANA ADD SECARA PROPORSIONAL.
A N G G A R A N
SUMBER DANA DARI APBD DAN ADD
TAHUN ANGGARAN 2010 , 2011 DAN 2012.
TAHUN 2010 Rp.264.121.000,-
TAHUN 2011 Rp.200.449.000,-
TAHUN 2012 Rp.157.234.000,-
DANA TERSEBUT DIALOKASIKAN UNTUK OPERASIONAL TIM POKJA
KABUPATEN, BANTUAN INSENTIP UNTUK TIAP KECAMATAN,
MENCETAK BLANGKO DATA DASAR KELUARGA, PELATIHAN UNTUK
OPERATOR KECAMATAN,MONITORING,EVALUASI DAN BIAYA
LAINNYA
TAHAPAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TELAH DIMULAI SEJAK TAHUN ANGGARAN 2010.
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2010 DAN 2011:
1. PEMBENTUKAN POKJA PROFIL DESA/KELURAHAN DARI TINGKAT KABUPATEN,
KECAMATAN DAN DESA.
2. SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2007.
3. PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI OPERATOR DAN PETUGAS
PENDATAAN DI KECAMATAN (24 KECAMATAN).
4. PEMBINAAN DAN MONITORING SECARA BERKALA KE TIAP KECAMATAN.
5. RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN APLIKASI PROFIL DESA.
6. PENGENTRIAN DATA KODE DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN KE DALAM
APLIKASI DI 24 KECAMATAN, 205 DESA DAN 10 KELURAHAN.
KEGIATAN YANG SEDANG DAN
AKAN DILAKSANAKAN DI TAHUN 2012
1. MENETAPKAN 1 (SATU) KECAMATAN SEBAGAI KECAMATAN
PERCONTOHAN PELAKSANAAN APLIKASI PROFIL
DESA/KELURAHAN YAITU KECAMATAN TABIR LINTAS.
• DI KECAMATAN PERCONTOHAN INI AKAN DILAKSANAKAN
MULAI DARI PENDATAAN, ENTRI DATA, PENGOLAHAN DATA
SAMPAI DENGAN PUBLIKASI DATA.
• DENGAN ADANYA KECAMATAN
PERCONTOHAN INI, DIHARAPKAN
AKAN MENJADI CONTOH
BAGI KECAMATAN LAINNYA.
2. MEMBENTUK TIM POKJA PROFIL DESA/KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN.
3. MENUNJUK PENANGGUNG JAWAB, OPERATOR DAN
PETUGAS PENDATA UNTUK KECAMATAN PERCONTOHAN
BERDASARKAN SK BUPATI.
4. MENCETAK BLANGKO DATA DASAR KELUARGA UNTUK
KECAMATAN PERCONTOHAN.
5. BIMBINGAN TEKNIS BAGI OPERATOR DAN PETUGAS
PENDATA DI KECAMATAN PERCONTOHAN.
6. RAPAT EVALUASI
PELAKSANAAN APLIKASI
PROFIL DESA
DI SEMUA KECAMATAN.
RENCANA KEGIATAN APLIKASI PROFIL DESA
DI KECAMATAN PERCONTOHAN
• BULAN JANUARI & FEBRUARI:
- MEMBUAT SK BUPATI TENTANG TIM POKJA PROFIL DESA/KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN.
- MEMBUAT SK BUPATI TENTANG PENANGGUNG JAWAB, OPERATOR DAN
PETUGAS PENDATA.
• BULAN MARET:
- MENCETAK BLANGKO DATA DASAR KELUARGA.
- BIMBINGAN TEKNIS BAGI OPERATOR DAN PETUGAS PENDATA.
• BULAN APRIL:
RAPAT KOORDINASI
TEKNIS PELAKSANAAN
PENDATAAN PROFIL DESA.
• BULAN MEI S/D AGUSTUS:
PELAKSANAAN PENDATAAN/PENGISIAN
BLANGKO DATA DASAR KELUARGA.
• BULAN SEPTEMBER:
PENGENTRIAN DATA KE DALAM APLIKASI.
• BULAN OKTOBER & NOVEMBER:
PENGOLAHAN DATA.
• BULAN DESEMBER:
PUBLIKASI DATA.
H A M B A T A N
• TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT MAYORITAS
RENDAH DAN BANYAKNYA ISIAN DALAM
KUESIONER DATA DASAR KELUARGA 84 ITEM
MENYEBABKAN KESULITAN DALAM PENGISIAN
BLANGKO TERSEBUT.
• LUASNYA WILAYAH DAN JARAK TEMPUH YANG
RELATIF JAUH ANTAR KECAMATAN ANTAR DESA
KELURAHAN
• BANYAKNYA POINTER YANG HARUS DIENTRI
DAN KETERBATASAN PERANGKAT KOMPUTER
DAN TENAGA TEKNIS APLIKASI DI TINGKAT
KECAMATAN.
K E S I M P U L A N
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAYAGUNAAN
DATA PROFIL DESA/KELURAHAN
1. SOSIALISASI PROGRAM APLIKASI SESUAI PERMENDAGRI
NO.12 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN.
2. MELATIH POKJA DAN OPERATOR KECAMATAN DAN
MEMPERSIAPKAN PERANGKAT KOMPUTER.
3. MEMPERSIAPKAN KECAMATAN SEBAGAI PERCONTOHAN.
4. TARGET YANG DIHARAPKAN PENGISIAN DAN PENGENTRIAN
DATA DASAR KELUARGA SUDAH DAPAT DILAKSANAKAN
DISETIAP KECAMATAN DENGAN BAIK DAN BENAR.
SARAN-SARAN
SARAN:
• PERLU ADANYA TAMBAHAN ANGGARAN DARI PEMERINTAH
PUSAT MAUPUN PROVINSI UNTUK MENAMBAH BIAYA
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT KOMPUTER
BESERTA KELENGKAPANNYA.
• PENYEDERHANAAN BLANGKO DATA DASAR KELUARGA AGAR
LEBIH MUDAH DIPAHAMI.
• PELATIHAN BERKELANJUTAN UNTUK
MENINGKATKAN SKILL
TEKNISI/OPERATOR DAN PERLU
ADANYA PEMBINAAN DAN MONITORING DARI
PUSAT MAUPUN PROVINSI.
P E N U T U P
• DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN
SEMOGA DAPAT DIJADIKAN BAHAN
MASUKAN , NAMUN DEMIKIAN KRITIK DAN
SARAN SANGAT KAMI HARAPKAN UNTUK
KESEMPURNAAN DAN KELANCARAN DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL
DESA/KELURAHAN INI.
• KURANG LEBIHNYA MOHON MAAF DAN ATAS
PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA
KASIH
THE END
ALHAMDULILLAH
TERIMAKASIH
WASSALAM

More Related Content

What's hot

Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...DhionWiwan
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Adelfios Andyka Fatra
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingTV Desa
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptdpmdbusel
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudesPajeg Lempung
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...Dodik Mer
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 

What's hot (20)

Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 

Similar to Paparan profil desa

Bahan Asistensi dan Supervisi Prodeskel.pptx
Bahan Asistensi dan Supervisi Prodeskel.pptxBahan Asistensi dan Supervisi Prodeskel.pptx
Bahan Asistensi dan Supervisi Prodeskel.pptxUlfianHamdani2
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxArifinSuzanto1
 
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS  PEMERINTAH ...POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS  PEMERINTAH ...
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...Mus kamal
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriM Ungang
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriM Ungang
 
PPT MANGUPURA AWARD.pptx
PPT MANGUPURA AWARD.pptxPPT MANGUPURA AWARD.pptx
PPT MANGUPURA AWARD.pptxJaladriPrawata
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
 
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021TV Desa
 
Bab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEABab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEASonny Sakarsono, PhD, DEA
 
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh 7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh ABI SETIADI
 
Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014
Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014
Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014IRMANSYAH ILYAS
 
PPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdf
PPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdfPPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdf
PPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdfAnnisaFitrianaDefinn2
 
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptxandyfsimanullang
 
1. Kebijakan Klasifikasi Digital Pemdes SLAWI - iFran 5mar24.pptx
1. Kebijakan Klasifikasi Digital Pemdes SLAWI - iFran 5mar24.pptx1. Kebijakan Klasifikasi Digital Pemdes SLAWI - iFran 5mar24.pptx
1. Kebijakan Klasifikasi Digital Pemdes SLAWI - iFran 5mar24.pptxYudiMes
 
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxMateri SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxharissetiaji2
 
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxsrimuharrani2
 

Similar to Paparan profil desa (20)

Bahan Asistensi dan Supervisi Prodeskel.pptx
Bahan Asistensi dan Supervisi Prodeskel.pptxBahan Asistensi dan Supervisi Prodeskel.pptx
Bahan Asistensi dan Supervisi Prodeskel.pptx
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
 
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS  PEMERINTAH ...POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS  PEMERINTAH ...
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
 
Teknis Penyusunan RPJM Desa
Teknis Penyusunan RPJM DesaTeknis Penyusunan RPJM Desa
Teknis Penyusunan RPJM Desa
 
Penyusunan rpjm desa
Penyusunan rpjm desaPenyusunan rpjm desa
Penyusunan rpjm desa
 
ainnuridha fitrihani2
ainnuridha fitrihani2ainnuridha fitrihani2
ainnuridha fitrihani2
 
PPT MANGUPURA AWARD.pptx
PPT MANGUPURA AWARD.pptxPPT MANGUPURA AWARD.pptx
PPT MANGUPURA AWARD.pptx
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
 
Bab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEABab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
 
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh 7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh
 
Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014
Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014
Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014
 
PPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdf
PPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdfPPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdf
PPT DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA EPAKSI IRIGASI SUMBAR.pdf
 
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
 
1. Kebijakan Klasifikasi Digital Pemdes SLAWI - iFran 5mar24.pptx
1. Kebijakan Klasifikasi Digital Pemdes SLAWI - iFran 5mar24.pptx1. Kebijakan Klasifikasi Digital Pemdes SLAWI - iFran 5mar24.pptx
1. Kebijakan Klasifikasi Digital Pemdes SLAWI - iFran 5mar24.pptx
 
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur SelatanPembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
 
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxMateri SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
 
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
 

Paparan profil desa

  • 1. EXPOSE KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MERANGIN 2
  • 2. PROFIL KABUPATEN MERANGIN • KABUPATEN MERANGIN SECARA ADMINISTRATIF TERDIRI DARI: 24 KECAMATAN 205 DESA 10 KELURAHAN • LUAS WILAYAH 7.679 KM2 • JUMLAH PENDUDUK PER JANUARI 2012: – KEPALA KELUARGA : 94.276 KK – LAKI-LAKI : 179.874 JIWA – PEREMPUAN : 169.664 JIWA – JUMLAH : 349.538 JIWA 4
  • 3. DASAR PELAKSANAANKEGIATAN PENDATAAN PROFIL DESA / KELURAHAN 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN. 2. SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 411.2/1744/PMD TANGGAL 12 MARET 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PENDATAAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2012. 3. SURAT KEPALA BPMPP PROVINSI JAMBI NOMOR S-196/ BPMPP-2.1/III/2012 TANGGAL 13 MARET 2012 TENTANG FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN.
  • 4. KEGUNAAN / MANFAAT PROFIL DESA / KELURAHAN  MEMBERIKAN GAMBARAN MENYELURUH TENTANG KARAKTER DESA/KELURAHAN YANG MELIPUTI POTENSI SUMBER DAYA ALAM, SDM, KELEMBAGAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.  MENGETAHUI GAMBARAN POTENSI DAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN YANG AKURAT, KOMPREHENSIF DAN INTEGRAL.  SEBAGAI DASAR UNTUK MENETAPKAN PROGRAM KEGIATAN DAN MENETAPKAN DANA ADD SECARA PROPORSIONAL.
  • 5. A N G G A R A N SUMBER DANA DARI APBD DAN ADD TAHUN ANGGARAN 2010 , 2011 DAN 2012. TAHUN 2010 Rp.264.121.000,- TAHUN 2011 Rp.200.449.000,- TAHUN 2012 Rp.157.234.000,- DANA TERSEBUT DIALOKASIKAN UNTUK OPERASIONAL TIM POKJA KABUPATEN, BANTUAN INSENTIP UNTUK TIAP KECAMATAN, MENCETAK BLANGKO DATA DASAR KELUARGA, PELATIHAN UNTUK OPERATOR KECAMATAN,MONITORING,EVALUASI DAN BIAYA LAINNYA
  • 6. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN TELAH DIMULAI SEJAK TAHUN ANGGARAN 2010. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2010 DAN 2011: 1. PEMBENTUKAN POKJA PROFIL DESA/KELURAHAN DARI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA. 2. SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2007. 3. PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI OPERATOR DAN PETUGAS PENDATAAN DI KECAMATAN (24 KECAMATAN). 4. PEMBINAAN DAN MONITORING SECARA BERKALA KE TIAP KECAMATAN. 5. RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN APLIKASI PROFIL DESA. 6. PENGENTRIAN DATA KODE DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN KE DALAM APLIKASI DI 24 KECAMATAN, 205 DESA DAN 10 KELURAHAN.
  • 7. KEGIATAN YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN DI TAHUN 2012 1. MENETAPKAN 1 (SATU) KECAMATAN SEBAGAI KECAMATAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN APLIKASI PROFIL DESA/KELURAHAN YAITU KECAMATAN TABIR LINTAS. • DI KECAMATAN PERCONTOHAN INI AKAN DILAKSANAKAN MULAI DARI PENDATAAN, ENTRI DATA, PENGOLAHAN DATA SAMPAI DENGAN PUBLIKASI DATA. • DENGAN ADANYA KECAMATAN PERCONTOHAN INI, DIHARAPKAN AKAN MENJADI CONTOH BAGI KECAMATAN LAINNYA.
  • 8. 2. MEMBENTUK TIM POKJA PROFIL DESA/KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN. 3. MENUNJUK PENANGGUNG JAWAB, OPERATOR DAN PETUGAS PENDATA UNTUK KECAMATAN PERCONTOHAN BERDASARKAN SK BUPATI. 4. MENCETAK BLANGKO DATA DASAR KELUARGA UNTUK KECAMATAN PERCONTOHAN. 5. BIMBINGAN TEKNIS BAGI OPERATOR DAN PETUGAS PENDATA DI KECAMATAN PERCONTOHAN. 6. RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN APLIKASI PROFIL DESA DI SEMUA KECAMATAN.
  • 9. RENCANA KEGIATAN APLIKASI PROFIL DESA DI KECAMATAN PERCONTOHAN • BULAN JANUARI & FEBRUARI: - MEMBUAT SK BUPATI TENTANG TIM POKJA PROFIL DESA/KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN. - MEMBUAT SK BUPATI TENTANG PENANGGUNG JAWAB, OPERATOR DAN PETUGAS PENDATA. • BULAN MARET: - MENCETAK BLANGKO DATA DASAR KELUARGA. - BIMBINGAN TEKNIS BAGI OPERATOR DAN PETUGAS PENDATA. • BULAN APRIL: RAPAT KOORDINASI TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN PROFIL DESA.
  • 10. • BULAN MEI S/D AGUSTUS: PELAKSANAAN PENDATAAN/PENGISIAN BLANGKO DATA DASAR KELUARGA. • BULAN SEPTEMBER: PENGENTRIAN DATA KE DALAM APLIKASI. • BULAN OKTOBER & NOVEMBER: PENGOLAHAN DATA. • BULAN DESEMBER: PUBLIKASI DATA.
  • 11. H A M B A T A N • TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT MAYORITAS RENDAH DAN BANYAKNYA ISIAN DALAM KUESIONER DATA DASAR KELUARGA 84 ITEM MENYEBABKAN KESULITAN DALAM PENGISIAN BLANGKO TERSEBUT. • LUASNYA WILAYAH DAN JARAK TEMPUH YANG RELATIF JAUH ANTAR KECAMATAN ANTAR DESA KELURAHAN • BANYAKNYA POINTER YANG HARUS DIENTRI DAN KETERBATASAN PERANGKAT KOMPUTER DAN TENAGA TEKNIS APLIKASI DI TINGKAT KECAMATAN.
  • 12. K E S I M P U L A N TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA/KELURAHAN 1. SOSIALISASI PROGRAM APLIKASI SESUAI PERMENDAGRI NO.12 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN. 2. MELATIH POKJA DAN OPERATOR KECAMATAN DAN MEMPERSIAPKAN PERANGKAT KOMPUTER. 3. MEMPERSIAPKAN KECAMATAN SEBAGAI PERCONTOHAN. 4. TARGET YANG DIHARAPKAN PENGISIAN DAN PENGENTRIAN DATA DASAR KELUARGA SUDAH DAPAT DILAKSANAKAN DISETIAP KECAMATAN DENGAN BAIK DAN BENAR.
  • 13. SARAN-SARAN SARAN: • PERLU ADANYA TAMBAHAN ANGGARAN DARI PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PROVINSI UNTUK MENAMBAH BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT KOMPUTER BESERTA KELENGKAPANNYA. • PENYEDERHANAAN BLANGKO DATA DASAR KELUARGA AGAR LEBIH MUDAH DIPAHAMI. • PELATIHAN BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN SKILL TEKNISI/OPERATOR DAN PERLU ADANYA PEMBINAAN DAN MONITORING DARI PUSAT MAUPUN PROVINSI.
  • 14. P E N U T U P • DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEMOGA DAPAT DIJADIKAN BAHAN MASUKAN , NAMUN DEMIKIAN KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI HARAPKAN UNTUK KESEMPURNAAN DAN KELANCARAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA/KELURAHAN INI. • KURANG LEBIHNYA MOHON MAAF DAN ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH