Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil, hakikat, tujuan, standar isi, ruang lingkup, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian.

1. 2 SKS
Pendidikan Kewarganegaraan

2. Pengertian Kewarganegaraan
warganegaraan memiliki arti keanggotaan yang
menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara
dan warga negara.
 Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan
dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya
kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang
bersangkutan.
 Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang
kewarganegaraan, kewarganegaraan adalah segala
ikhwal yang berhubungan dengan negara.

3. Dasar hukum pendidikan Kewarganegaraan
 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan
Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di
perguruan tinggi dilakukan untuk Penyempurnaan
Kurikulum atas dasar Surat Keputusan Dirjen
Dikti :/Surat Keputusan Dirjen Dikti No.
43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi.

4. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi
dua, yaitu sebagai berikut:
a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan
sosiologis
- Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai
dengan adanya ikatan hukum anatara orang-
orang dengan negara.
- Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak
ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan
emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan
keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan
ikatan tanah air.

5. b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil.
- Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan
pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika
hukum, masalah kewarganegaraan berada pada
hukum publik.
- Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan
pada akibat hukum dari status kewarganegaraan,
yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

6. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan
adalah upaya sadar dan terencana untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara
dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa
sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban
dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan
dan kejayaan bangsa dan negara.

7. Tujuan PendidikanKewarganegaraan
Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah
mewujudkan warga negara sadar bela negara
berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan
kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa
dalam perikehidupan bangsa.

8. Standar isi pendidikan kewarganegaraan:
pengembangan nilai-nilai cinta tanah air
pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara
pengembangan keyakinan terhadap Pancasila sebagai
ideologi negara
pengembangan nilai-nilai demokrasi, hak asasi
manusia dan lingkungan hidup
pengembangan kerelaan berkorban untuk
masyarakat, bangsa, dan negara
pengembangan kemampuan awal bela negara.

9. Ruang lingkup PKN
1. Persatuan dan Kesatuan bangsa: Hidup rukun
dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan
sebagai bangsa Indonesia
2. Norma, hukum dan peraturan: Tertib dalam
kehidupan keluarga dan norma yang berlaku
dimasyarakat.
3. Hak asasi manusia: Hak dan
kewajiban,penghormatan dan perlindungan HAM
4. Kebutuhan warga negara: Hidup gotong
royong, , Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan
mengeluarkan pendapat

10. 5. Konstitusi Negara:Proklamasi kemerdekaan
dan konstitusi yang pertama & Konstitusi-
konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia.
6. Kekuasan dan Politik:Pemerintahan daerah
dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan
sistem politik
7. Pancasila: kedudukan Pancasila sebagai dasar
negara dan ideologi negara
8. Globalisasi:Globalisasi di lingkungannya,
Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi,
Dampak globalisasi,

11. Urgensi PKn bagi pengembangan kepribadian
Upaya bersifat strategis dalam menjaga
kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa
Indonesia.
membangun jiwa patriotisme dalam pendidikan
kewarganegaraan dengan dibantu oleh berbagai
fungsi pemerintahan, lembaga masyarakat dan
swasta.
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan
menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban
warga negara dalam bela negara yang dilandasi
jati diri dan moral bangsa, demi kelangsungan
kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.