Dokumen tersebut merupakan ringkasan materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP kelas VII semester 2 yang dibuat oleh Eti Pertiwi. Ringkasan materi tersebut membahas 3 bab utama yaitu tentang Hakikat dan Dasar Hukum HAM, Penegakan HAM, dan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. Setiap bab dijelaskan secara singkat mengenai tujuan, konsep dasar, dan bentuk-bentuk aktualisasi dari m

1. Oleh Eti Pertiwi
Pendahuluan
Star Materi
Kompetensi
Dasar
Tujuan

2. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha
Esa atas berkat-Nyalah saya bisa membuat buku ini
sampai selesai.
Terima kasih kepada orang tua saya yang telah
mendukung saya selama pembuatan buku ini. Kepada
teman-teman saya yang selalu membantu saya.
Power point ini berisi rangkuman dari materi yang saya
buat, materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk
SMP kelas VII semester 2.
Saya tahu buku ini masih banyak kekurangan. Kritik dan
saran sangat saya harapkan demi sempurnanya buku
ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.
Home

3. Bab 3 Hakikat dan Dasar Hukum HAM
• Menampilkan sikap positif terhadap hakikat
dan dasar Hukum Hak Asasi Manusia
Bab 4 Penegakan HAM
• Menampilakan sikap positif terhadap
penegakan Hak Asasi Manusia
Bab 5 Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
• Menampilkanperilakukemerdekaanmengemuk
kan pendapat
Home

4. Bab 3 : Hakikat dan Dasar Hukum HAM
A. Menguraikan hakikat dan pengertian HAM
B. Menjelaskan jenis-jenis HAM dan Dasar hukum penegakan HAM
C. Menunjukan pasal-pasal yang mengatur HAM
D. Latar belakang dasar hukum internasional dan nasional yang mengatur tentang HAM
Bab 4 : Penegakan Hak Asasi Manusia
A. Menguraikan kelembagaan –kelembagaan HAM
B. Mendiskripsikan kasus-kasus pelanggaran HAM
C. Menjelaskan upaya-upaya penegakan HAM
D. Menghargai dan menghormati upaya penegakan HAM
Bab 5 : Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
A. Menjelaskan hakekat Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
B. Menguraikan pentingnya kemerdekaan menyampaikan Pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.
C. Mengaktualisasikan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.
Home

5. Bab 5
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Bab Bab 4 Penegakan Hak Asasi Manusia 4
Penegakan HAM
Bab 3
Hakikat dan Dasar Hukum HAM
Home

6. Bab 3 Hakikat dan Dasar Hukum HAM
A. Hakikat Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia)
• Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar / pokok
yang dimiliki manusia sejak lahir yang bersifat kodrati
dan fundamental sebagai anugerah Tuhan Yang Maha
Esa yang harus dijaga,dihormati dan di lindungi.
• Sedangkan hakikat HAM itu sendiri adalah merupakan
upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara
utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan
perseorangan dan kepentingan umum.

7. B. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia
• Dasar Hukum Penegakan HAM Internasional
A. Deklerasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
(DUHAM) PBB
• Dasar Hukum Penegakan HAM Indonesia
A. UUD 1945
B. Tap MPR No. XVII/ MPR/1998
C. UU No. 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia
Home

8. Bab 4 Penegakan Hak Asasi Manusia
A. Lembaga Perlindungan Hak Asasi di Indonesia
• Komnas HAM
• Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
• Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
• Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan
• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

9. B. Kasus Pelanggaran HAM dan
Upaya Penegakannya
Dalam hal penegakan HAM,telah terjadi peristiwa yang
menunjukan dinamika HAM di Indonesia hampir pada
semua periode kepemimpinan di negri ini selalu
meninggalkan kisah tentang pelanggaran HAM.
Penegakan HAM menjadi perjuangan yang tidak
mengenal kata lelah.
• Kasus pelanggaran HAM yang belum tersentuh
oleh hukum adalah pembantaian massal 1965
(1.500.000 korban jiwa). (kasus mei 1998,kasus bom
Bali)

10. Upaya penegakan HAM
• Penyebab kasus pelanggaran HAM terjadi di Indonesia adalah
karena kurang fungsinya lembaga-lembaga penegak hukum
(polisi, jaksa dan pengadilan). Fungsi lembaga-lembaga penegak
hukum tersebut harus terus dimaksimalkan, sehingga mampu
memberi jaminan atas terlindungnya nilai-nilai HAM.
• Menghargai Upaya Penegakan dan Perjuangan HAM Berperan
aktif menyampaikan atau melaporkan apabila terjadi pelanggaran
HAM kepada pihak yang bertanggung jawab. Menggunakan
langkah-langkah musyawarah sampai pada pelaporan kepada
intitusi negara.
Home

11. Bab 5 Kemerdekaan
Mengemukakan Pendapat
A. Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap
warga negara secara perorangan atau kelompok yaitu bebas
menyampaikan pendapat sebagai perwujudan dan tanggung
jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,
barbangsa dan bernegara.
• Menurut pasal 1 (1) UU No.9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
menyatakan:
“Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran
dengan lisan,tulisan dan sebagainya secara bebas dan
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peruundang-
undangan yang berlaku”

12. B. Pentingnya mengemukakan
pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab
• Mewujudkan kebebasan pelaksanaan HAM sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945
• Mewujdukan iklim yang kondusif dalam kehidupan
berdemokrasi
• Kebebasan berpendapat berdasarkan nilai nilai demokratis
berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan
menurut UUD”

13. B. Landasan Hukum Kebebasan
Mengemukakan Pendapat
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3)
3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal
3 ayat ( 2 )
4. UU No. 9 tahun 1998
5. Tap MPR No. XVII / MPR / 1998
6. UU No. 40 tahun 1999
7. UU No. 32 tahun 2002.

14. C. Mengaktulisasikan kemerdekaan
mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab di muka umum
Bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat (UU No. 9
tahun 1998):
1. Unjuk rasa atau demontrasi
2. Pawai
3. Rapat Umum
4. Mimbar Bebas
5. Penyampaian pendapat secara lisan dapat berupa pidato, dialog
dan diskusi.
6. Penyampaian pendapat secara tulisan dapat berupa petisi, gambar,
pamlet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk.
7. Penyampaian pendapat dengan sikap lain seperti membisu, mogok
makan, dll

15. D. Sikap Positif terhadap penggunaan hak
mengemukakan pendapat di muka umum.
1. Pendapat harus disertai dengan argumentasi yang kuat
dan masuk akal.
2. Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak
sehingga memberi manfaat bagi kehidupan bersama.
3. Pendapat disampaikan dalam kerangka peraturan per – uu
– an yang berlaku sehingga tidak melanggar hukum.
4. Terbuka terhadap tanggapan baik pihak lain sehingga
tercipta komunikasi sosial yang baik.
5. Dilandasi dengan keinginan untuk mengembangkan nilai –
nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan.
home

16. Terima kasih
Oleh Eti Pertiwi
@uzumaki_pertiwi