Pedoman RIPPDA beserta Lampiran A, B dan C berasal dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yang berhasil penulis ‘selamatkan’, dari diubah dari format cetakan menjadi format tulisan. Karena itu pada beberapa tempat masih akan didapat kesalahan akibat proses pengubahan. Sementara Lampiran D dan seterusnya, bersumber dari pengalaman mengerjakan berbagai kegiatan pengembangan kepariwisataan. Dari pengalaman tersebut penulis memperoleh sejumlah tulisan yang cukup berharga untuk sekedar disimpan di dalam laptop. Dengan niat untuk turut menyebar luaskan ilmu terkait kepariwisataan, maka kumpulan tulisan tersebut kami hadirkan bersama buku pedoman tersebut, sebagai Lampiran D dan seterusnya. Tulisan pada Lampiran D dan seterusnya tersebut berasal dari berbagai sumber, yang ‘sayangnya’ sebagian besar tidak tercatat dengan baik. Karena itu, penggunaannya disarankan tidak untuk dijadikan rujukan/referensi ilmiah, di mana dalam lingkungan akademis, keabsahan rujukan/referensi merupakan suatu keharusan. Tulisan ini hanyalah sekedar penambah wawasan tentang kepariwisataan, serta membuka jalan bagi pencarian lebih lanjut rujukan/referensi dari aspek yang dibahas dalam kumpulan tulisan ini. Kepada pihak-pihak yang merupakan sumber dari tulisan tersebut, yang kebetulan tidak kami catat, kami hanya dapat berharap kiranya Allah jualah yang dapat membalas amal shalih tersebut dengan pahala yang mengalir tidak putus-putus, selama ilmu tersebut masih dapat dimanfaatkan. Sedangkan beberapa pihak yang ‘kebetulan’ terekam, dan dapat kami cantumkan dalam kumpulan tulisan ini, antara lain dari UGM, selain adanya balasan dari Allah tersebut, kami juga menghaturkan banyak terima kasih.

1. Pedoman Penyusunan
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
(RIPPDA)

2. Kata Pengantar
Dengan mengucapkan ‘Alhamdulillah’ serta menyampaikan shalawat dan salam
kepada Nabi Muhammad SAW, kami bersyukur dapat menghadirkan pedoman
RIPPDA dan kumpulan tulisan terkait kepariwisataan.
Pedoman RIPPDA beserta Lampiran A, B dan C berasal dari Departemen
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yang berhasil penulis ‘selamatkan’, dari
diubah dari format cetakan menjadi format tulisan. Karena itu pada beberapa
tempat masih akan didapat kesalahan akibat proses pengubahan.
Sementara Lampiran D dan seterusnya, bersumber dari pengalaman
mengerjakan berbagai kegiatan pengembangan kepariwisataan. Dari pengalaman
tersebut penulis memperoleh sejumlah tulisan yang cukup berharga untuk
sekedar disimpan di dalam laptop. Dengan niat untuk turut menyebar luaskan ilmu
terkait kepariwisataan, maka kumpulan tulisan tersebut kami hadirkan bersama
buku pedoman tersebut, sebagai Lampiran D dan seterusnya.
Tulisan pada Lampiran D dan seterusnya tersebut berasal dari berbagai sumber,
yang ‘sayangnya’ sebagian besar tidak tercatat dengan baik. Karena itu,
penggunaannya disarankan tidak untuk dijadikan rujukan/referensi ilmiah, di
mana dalam lingkungan akademis, keabsahan rujukan/referensi merupakan suatu
keharusan. Tulisan ini hanyalah sekedar penambah wawasan tentang
kepariwisataan, serta membuka jalan bagi pencarian lebih lanjut rujukan/referensi
dari aspek yang dibahas dalam kumpulan tulisan ini. Kepada pihak-pihak yang
merupakan sumber dari tulisan tersebut, yang kebetulan tidak kami catat, kami
hanya dapat berharap kiranya Allah jualah yang dapat membalas amal shalih
tersebut dengan pahala yang mengalir tidak putus-putus, selama ilmu tersebut
masih dapat dimanfaatkan. Sedangkan beberapa pihak yang ‘kebetulan’ terekam,
dan dapat kami cantumkan dalam kumpulan tulisan ini, antara lain dari UGM,
selain adanya balasan dari Allah tersebut, kami juga menghaturkan banyak terima
kasih.
Pengumpulan tulisan pada Lampiran D dan seterusnya berjalan sejak belasan
tahun yang lalu, sehingga dalam menelaah beberapa tulisan diperlukan ‘kejelian’
untuk menterjemahkan situasi pada saat tulisan tersebut disusun, dengan kondisi
saat ini. Misalnya, dalam di beberapa tempat masih terdapat istilah Departemen
Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, sementara istilah yang digunakan pada
periode 2015 adalah Kementerian Pariwisata.
Harapan kami, kiranya kumpulan tulisan ini dapat berguna bagi sidang pembaca.
Wassalam.
(Ir. Fitri Indra Wardhono)

3. - 2 -
Daftar Isi
Kata Pengantar................................................................................. 1
Daftar Isi.......................................................................................... 2
Daftar Lampiran ............................................................................... 4
Bab I Pendahuluan ...................................................................... 6
1. Falsafah Pengembangan Kepariwisataan Nasional......................6
a. Hubungan Secara Vertikal Manusia dengan Tuhan
Yang Maha Esa.....................................................................8
b. Hubungan Manusia dengan Sesamanya ..............................8
c. Hubungan Manusia dengan Lingkungannya.........................9
2. Sistem Kepariwisataan Nasional ...................................................9
3. Latar Belakang ............................................................................11
4. Tujuan..........................................................................................12
a. Tujuan Umum......................................................................12
b. Tujuan Khusus ....................................................................12
5. Pendekatan Perencanaan ...........................................................13
6. Kedudukan RIPPD Kabupaten/Kota............................................14
Bab II Persiapan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten/Kota.................... 16
1. Kriteria .........................................................................................16
2. Tahapan Penyusunan..................................................................18
a. Persiapan Penyusunan.......................................................18
b. Pelaksanaan Penyusunan ..................................................18
c. Pembahasan Rancangan RIPPDA dan Rancangan
Peraturan Daerah................................................................19
d. Penetapan RIPPDA dan Pengesahan RIPPDA ..................19
3. Persiapan Penyusunan................................................................19
a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Terms of Reference
(TOR) ..................................................................................20
b. Pembentukan Tim Pengarah/Steering Committee ..............22
Bab III Tahapan dan Langkah Penyusunan RIPPDA
Kabupaten/Kota................................................................ 24
1. Pengumpulan Data/Survey..........................................................24
a. Kegiatan Mengumpulkan Data............................................25
b. Jenis dan Tingkat Kedalaman Data ....................................25

4. - 3 -
2. Analisis ........................................................................................26
a. Analisis Kebijakan Pembangunan.......................................27
b. Analisis Kewilayahan ..........................................................28
c. Analisis Sisi Sediaan...........................................................28
d. Analisis Pasar dan Proyeksi Wisatawan.............................29
3. Perumusan Sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah..............29
a. Sasaran Jangka Panjang ....................................................30
b. Sasaran Jangka Pendek .....................................................30
4. Perumusan Rencana Pengembangan.........................................31
a. Pertimbangan-Pertimbangan dalam Perumusan
Rencana Pengembangan....................................................31
b. Perumusan Kebijakan Pengembangan Pariwisata .............33
c. Perumusan Strategi Pengembangan Pariwisata.................34
d. Indikasi Program Pengembangan.......................................41
Bab IV Materi Produk-Produk RIPPDA Kabupaten/Kota................. 44

5. - 4 -
Daftar Lampiran
Lampiran A Survey dan Kajian Sisi Sediaan
Lampiran B Survey dan Kajian Aspek-Aspek Permintaan
Lampiran C Penentuan Daya Dukung Lingkungan
Lampiran D Bentuk-Bentuk Pengembangan Pariwisata Daerah
Lampiran E Model Pengembangan Pariwisata
Lampiran F Anatomi Unsur-Unsur Kepariwisataan
Lampiran G Perencanaan Kepariwisataan Alam
Lampiran H Perencanaan Wisata Budaya
Lampiran I Wisata Buatan
Lampiran J Analisis Produk Pariwisata
Lampiran K Studi Kelayakan Untuk Proyek Pariwisata
Lampiran L Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Wisata Agro
Lampiran M Antara Daya Tarik Wisata serta Atraksi Wisata
Lampiran N Ikhtisar Klasifikasi Atraksi Wisata
Lampiran O Tingkat Perkembangan Kepariwisataan
Lampiran P Pola Pembakuan Atraksi Wisata
Lampiran Q Jenis Kegiatan Wisata
Lampiran R Tipologi Kawasan Pariwisata
Lampiran S Segmentasi Wisatawan
Lampiran T Wisatawan Nusantara dan Perjalanan Wisata
Lampiran U Faktor Pendorong dan Penarik untuk Melakukan Perjalanan Wisata
Lampiran V Proses Pengambilan Keputusan Berwisata
Lampiran W Studi Karakteristik Wisatawan Nusantara
Lampiran X Segmen Wisatawan dan Kebutuhan Fasilitas Akomodasi

6. - 5 -
Lampiran Y Model Perilaku Konsumen
Lampiran Z Rincian Pilar Kepariwisataan
Lampiran AA Gagasan Gambaran Pengembangan Usaha Pariwisata Bagi Suatu
Kawasan
Lampiran BB Tourism Planning Fundamentals
Lampiran CC The Tourist Route System – Models of Travelling Patterns
Lampiran DD Space In Tourism, Tourism In Space: On The Need For Definition,
Delimitation and Classification
Lampiran EE The Regional Science of Tourism: An Overview

7. - 6 -
Bab I
Pendahuluan
Pada dasarnya wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang di luar tempat tinggalnya, bersifat sementara untuk
berbagai tujuan selain untuk mencari nafkah. Kegiatan berwisata merupakan hak
asasi seseorang yang perlu dihargai sebagaimana dinyatakan dalam Universal
Declaration of Human Rights. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang
melakukan kegiatan wisata diperiukan serangkaian upaya yang saling terkait dan
terpadu oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah.
Hakekat pariwisata Indonesia bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya dan
alam, serta hubungan antar manusia. Melalui pengembangan pariwisata diharap-
kan dapat memperkukuh jati diri bangsa dan lestarinya fungsi lingkungan. Namun
demikian pengembangan kepariwisataan Indonesia tetap menempatkan kebhine-
kaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian integral dari pemba-
ngunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan beitujuan untuk turut mewu-
judkan peningkatan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesia berdasarkan
kemampuan nasional, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Pariwisata dikembangkan oleh banyak negara di dunia sebagai salah satu alter-
natif dalam pembangunan ekonominya melalui berbagai macam pendekatan dan
cara. Indonesia mengembangkan kepariwisataannya melalui suatu konsepsi pe-
ngembangan yang bertumpu kepada asas kehidupan yang berkeseimbangan.
Untuk itu diperlukan suatu konsepsi yang menjadi landasan dalam pengembang-
an kepariwisataan nasional. Konsepsi tersebut meliputi falsafah pengembangan
kepariwisataan nasional, sistem kepariwisataan nasional dan sistem pariwisata
nasional.
1. Falsafah Pengembangan Kepariwisataan Nasional
Pengembangan kepariwisataan Indonesia harus tetap menjunjung dri khas
bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila, UUD 1945,
GBHN dan Ketetapan MPR mengenai kesatuan dan persatuan bangsa serta
etika berbangsa dan bernegara. Pada intinya pengembangan
kepariwisataan Indonesia harus selalu merujuk pada norma-nomna agama
dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupannya. Norma-norma dan
nilai-nilai dasar tersebut mewarnai perilaku pengembangan kepariwisataan
nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ideologi, politik, ekonomi,
sosial, budaya dan pertahanan keamanan (Gambar 1 : Aspek Kehidupan

8. - 7 -
Kebudayaan). Hal ini merupakan keunggulan komparatif pengembangan
kepariwisataan di Indonesia.
Gambar 1 : Aspek Kehidupan Kebudayaan
Hankam Ideologi
Politik
Ekonomi
Sosial-Budaya
Perilaku
Ide/Gagasan
Benda
Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset
penting dalam pengembangan pariwisata, di mana pariwisata sebagai alat
pelestari kebudayaan, yang dapat berperan secara aktif memperk :enalkan
hasil-hasil budaya Indonesia.
Falsafah pengembangan kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep
hidup bangsa Indonesia yang berkeseimbangan yaitu hubungan manusia
dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan
manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa lingkungan sumber
daya alam maupun lingkungan geografis (Gambar 2 : Landasan Filosofis
Pengembangan Pariwisata Indonesia).
Semua agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya mengajari(an
prinsip-prinsip kehidupan yang berkeseimbangan, seperti misalnya : Agama
Islanr dengan prinsip Hablumminallah Wa Hablumminannas, Agama Nasrani
mengajarkan Hukum Kasih, agama Buddha mengajarkan Mangalasutta,
Agama Hindu Dharma dengan Tri Hita Karana, dan Agama Khonghucu
nnengajarkan Tiar Oi Ren/Thian The Jen. Demikian pula dengan nilai-nilai
budaya yang berkembang di Indonesia, seperti misalnya Upacara Boras Si
Pir Ni Tondi di Tapanuli yang menggambarkan rasa syukur manusia kepada
Tuhan yang Maha Esa masyarakat dan lingkungan sekitar.

9. - 8 -
Gambar 2 : Landasan Filosofis Pengembangan Pariwisata Indonesia
ManusiaSumber
Daya Alam
Geografis
Tuhan Yang Maha Esa
Konsep hubungan kehidupan manusia yang berkeseimbangan (balance of
life) dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Hubungan Secara Vertikal Manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa
Segala usaha dan kegiatan pengembangan kepariwisataan hendakn
digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan
spritual, moral dan etika. Dengan demikian segala bentuk kegiatan
yang bertentangan deng nilai-nilai tersebut di atas, seperti perjudian,
narkoba dan perbuatan yang melanggar kesusilaan, tidak dapat
ditolerir dan bukan merupakan bagian dari pengembangan pariwisata
Indonesia.
b. Hubungan Manusia dengan Sesamanya
Sebagai mahluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri oleh karena
itu ia harus berinteraksi dengan sesamanya, baik dalam lingkup
keluarga maupun lingkungan masyarakat. interaksi yang dijalin harus
tetap mengedepankan toleransi dan rasa saling mengasihi, serta
menjunjung tinggi asas keadilan dan kesetaraan. Dalam
pengembangan pariwisata hendaknya tetap mengacu pada prinsip-
prinsip di atas.

10. - 9 -
c. Hubungan Manusia dengan Lingkungannya
Manusia hidup ditengah-tengah lingkungan alam dan mendapatkan ke-
hidupannya dengan memanfaatkan alam, sehingga dalam rangka men-
jaga kesinambungan kehidupannya ia wajib memelihara dan meles-
tairikan alam. Pengembangan pariwisata di Indonesia memanfaatkan
lingkungan, baik berupa sumber daya alam maupun kondisi geografis,
dengan menerapkan keseimbangan hubungan mikro (manusia) dan
makro (alam) kosmos untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan dan
pengrusakan terhadap budaya dan alam.
Konsep kehidupan yang berkeseimbangan tersebut di atas mengajarkan
manusia untuk tidak menjadi rakus dan selalu mempertimbangkan keseim-
bangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestariannya. Konsep di-
maksud sesungguhnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu de-
ngan berbagai keunikan konsep pemikiran yang dihasilkan dan dalam ma-
syarakat sendiri tanpa campur tangan pihak luar (local genius/local wisdom).
Filosofi dan hakekat pembangunan kepariwisataan Nastonal yang menon-
jolkan prinsip-prinsip keseimbangan ini, di dalam operasionalisasinya mene-
kankan pada aspek keseimbangan antara unsur pemanfaatan sumber daya
dan konservasi, di mana hal ini merupakan jiwa yang dianut dalam konsep
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Di samping itu
peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwi-
sataan juga merupakan faktor penentu yang secara nyata diwujudkan
melalui partisipasi masyarakat Kepariwisataan nasional adalah pariwisata
yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelibatan masyarakat
secara aktif mempakan salah satu landasan penting keberhasilan pemba-
ngunan yang berkelanjutan. Pariwisata Inti Rakyat merupakan sarana dalam
perwujudan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pengembangan
kepariwisataan akan berhasil bila destinasi tersebut memiliki keunikan dan
kekhasan yang menjadi modal dasar daya tarik dan meningkatkan daya
saing daerah tersebut. Salah satu unsur perjalanan wisatawan ke suatu
destinasi adalah untuk melihat sesuatu yang unik yang belum pernah dilihat
atau dirasakan. Dengan demikian destinasi yang dapat mempertahankan
keunikan, kekhasan serta kelokalan dan keaslian daerahnya akan menjadi
penentu pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di daerah tersebut.
2. Sistem Kepariwisataan Nasional
Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-
nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945, Garis-
Garis Besar Haluan dan UU No. 9 Tahun 1990) yang secara operasional
dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Para
pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang bertumpu
pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung
kepariwisataan nasional.

11. - 10 -
Pelaku utama yang menggerakan roda pembangunan pariwisata adalah
unsur : dunia usaha, masyarakat (termasuk pers, LSM, akademisi) dan
pemerintah. Namun demikian, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator,
sedangkan usaha pariwisata dan masyarakat merupakan pelaku-pelaku
langsung dan kegiatan pariwisata. Kepariwisataan Nasional yang
dilaksanakan dalam konsepsi tersebut di atas bersifat multi dimensi,
interdisipliner dan partisipatoris dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu.
Melalui pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan
integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi
geografis Indonesia secara arif, maka akan tercipta kehidupan bermasya-
rakat, berbangsa dan bemegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada
akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh (Gambar 3 :
Sistem Kepariwisataan Nasional).
Gambar 3 : Sistem Kepariwisataan Nasional
K e t a h a n a n N a s i o n a l
R a k y a tB e r m a s y a r a k a t B e r b a n g s a B e r n e g a r a
Pemerintah
Masyarakat
Ipoleksosbud Hankam
Dunia Usaha
P a r i w si a t a
Kondisi yang diharapkan dari aspek-aspek yang memberikan pengaruh dan
sekaligus dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata adalah sebagai beri-
kut :

12. - 11 -
a. Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang ber-
landasan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengan-
dung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan
kesatuan nasional) dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideo-
logi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa.
b. Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang
berlan-dasan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara
stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan
politik luar negeri yang bebas dan aktif.
c. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa
yang berlandasan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan
memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan
mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
d. Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya
bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang
mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial
budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam
kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan
menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan
kebudayaan nasional.
e. Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa
yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang
mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan,
mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan
kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.
3. Latar Belakang
Pariwisata dikembangkan di suatu daerah dengan berbagai alasan, namun
biasanya yang menjadi alasan utama adalah untuk menghasilkan manfaat
ekonomi dari masuknya devisa bagi daerah, negara, peningkatan
pendapatan masyarakat dan pemerintah. Pariwisata juga dapat mendorong
proses periindungan terhadap suatu lingkungan fisik maupun sosial budaya
dari masyarakat setempat, karena hal tersebut merupakan aset yang dapat
dijual kepada wisatawan dan jika ingin berianjut, maka harus dipertahankan.
Pariwisata selain dapat menghasilkan banyak manfaat bagi daerah, juga
dapat menimbulkan permasalahan, seperti distorsi terhadap masyarakat lo-
kal, degradasi lingkungan, hilangnya identitas dan integritas bangsa, kesa-
lahpahaman. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan manfaat dan mengu-
rangi berbagai masalah yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan
Pedomon Penyusunan RIPPDA pariwisata, maka diperlukan perencanaan

13. - 12 -
yang baik dan manajemen pariwisata yans baik. Tujuan pariwisata akan da-
pat dicapai dengan efektif jika pembangunan dilakukan dengan
perencanaan yang baik dan termtegrasi dengan pengembangan daerah
secara kese-luruhan. Secara umum, perencanaan pariwisata diperlukan
karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut :
 Pariwisata modern merupakan suatu kegiatan yang relatif baru bagi
sebagian besar daerah, dan umumnya mereka tidak memiliki penga-
laman untuk mengembangkan dengan baik dan tepat. Sebuah rencana
induk yang menyeluruh dan terpadu, dapat memberikan arahan kepada
daerah untuk melakukan langkah-langkah pengembangan ini.
 Pariwisata adalah sangat kompleks, multi sektor dan melibatkan berba-
gai kegiatan, seperti pertanian, kehutanan, industri, perikanan, kompo-
nen rekreasi dan lain-lain. Perencanaan pariwisata mengorganisasi
komponen-komponen tersebut sehingga dalam pengembangan yang
dilakukan dapat terintegrasi dengan baik, bukan sebagai bagian yang
terpisah atau parsial.
 Pariwisata akan menimbulkan dampak ekonomi baik secara langsung
maupun tidak langsung sehingga membutuhkan perencanaan yang ter-
integrasi.
Dengan alasan-alasan di atas, maka perlu disusun suatu pedoman di, dalam
penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata yang akan dilakukan
di daerah yang dikenal dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) sebagai suatu proses sistematis dengan tahapan-tahapan
tertentu.
4. Tujuan
Tujuan Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah untuk wilayah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 bagian, yaitu :
a. Tujuan Umum
Buku pedoman RIPPDA ini dapat digunakan oleh Pejabat di daerah
sebagai acuan bagi tersusunnya RIPPDA kabupaten/kota yang akan
digunakan sebagai landasan pengembangan dan pengendalian
pemba-ngunan pariwisata di Kabupaten/Kota sehingga tercipta
pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. RIPPDA diharapkan
men)adi pedoman yang mempunyai kekuatan hukum yang menjadi
acuan bagi pemberian perijinan pengembangan pariwisata.
b. Tujuan Khusus
Berdasarkan buku Pedoman ini, pemerintah daerah dapat menyusun :
Kerangka Acuan Kerja, dan langkah-langkah/tahapan-tahapan yang

14. - 13 -
perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk dapat mengha-
silkan suatu RIPPDA.
5. Pendekatan Perencanaan
Di dalam pengembangan pariwisata, seluruh stakeholder yang akan
bergerak di bidang pariwisata perlu memahami isu-isu yang akan menjadi
dasar di dalam pengembangan pariwisata yang akan dilakukan. Sebaiknya
sebelum diputuskan untuk mengembangkan pariwisata, isu-isu tersebut
dapat dijawab secara objektif dan logis, sehingga usaha-usaha pengem-
bangan yang akan dilakukan akan membawa manfaat yang maksimal bagi
wilayah dan masyarakat, serta meminimalkan biaya dan dampak yang akan
terjadi bila dilakukan pengembangan pariwisata. Pemahaman terhadap isu-
isu akan membantu selumh pihak yang terlibat menetapkan arah
pembangunan kepariwisataan di daerah.
Konsep perencanaan pariwisata dilakukan dengan pendekatan yang ber-
kelanjutan, inkremental, berorientasi sistem, komprehensif, terintegresi dan
memperhatikan lingkungan, dengan fokus untuk pencapaian pembangunan
berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat. Penjelasan dari elemen pende-
katan perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :
 Pendekatan kontinu, inkremental dan fleksibel - Perencanaan pariwi-
sata merupakan proses kontinu dengan melakukan penyesuaian
berdasarkan hasil pemantauan dan umpan balik, namun tetap dalam
kerangka kerja untuk menjaga tujuan dan kebijakan dasar dari
pengembangan pariwisata
 Pendekatan sistem - Pariwisata dipandang sebagai sistem yang saling
berkaitan dan harus direncanakan dengan memanfaatkan teknik ana-
lisis sistem
 Pendekatan komprehensif - Berkaitan dengan pendekatan sistem, selu-
ruh aspek dalam pengembangan pariwisata termasuk di dalamnya ele-
men kelembagaan, lingloingan dan dampak sosial ekonomi, harus di-
rencanakan dan dianalisis secara komprehensif
 Pendekatan terintegrasi - Berkaitan dengan pendekatan sistem dan
komprehensif, perencanaan pariwisata harus direncanakan dan dikem-
bangkan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi baik untuk pariwisata
sendiri maupun untuk perencanaan secara keseluruhan dan pengem-
bangan secara total di daerah studi
 Pendekatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan - Pariwisata
hendaknya direncanakan dengan baik dengan tidak mengabaikan dan
merusak kondisi lingkungan Fisik dan sosial budaya. Lingkungan fisik -
dan sosial-budaya hendaknya dijaga sebagai sumber daya permanen

15. - 14 -
untuk pemanfaatan di masa depan, oleh karena itu hendaknya peren-
canaan melakukan analisis daya dukung.
 Pendekatan masyarakat - Adanya keterlibatan maksimum dari
masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan
keputusan sehingga pengembangan yang dilakukan dapat diterima dan
dapat menghasilkan manfaat sosial ekonomik
 Pendekatan implementasi - Kebijakan, rencana dan rekomendasi pe-
ngembangan pariwisata diformulasikan sehingga bersifat realistik dan
dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan teknik-teknik imple-
mentasi
 Pendekatan proses perencanaan sistemik - Proses perencanaan bersi-
fat sistematis dengan tahapan yang logis dari setiap aktivitas.
6. Kedudukan RIPPD Kabupaten/Kota
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota meru-
pakan perencanaan pariwisata daerah pada tingkatan sub-DTW. Dalam
proses penyusunannya RIPPDA kabupaten/kota, mengacu pada dokumen
rencana yang berada pada hirarki yang lebih tinggi, yaitu RIPPDA propinsi
(kalau sudah tersedia). Selain itu sebagai bagian pengembangan salah satu
sektor di daerah, maka penyusunan dokumen ini mengacu pula pada
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Diharapkan dengan
memperhatikan hirarki tersebut, pengembangan pariwisata yang dilakukan
di suatu daerah dapat merupakan suatu pengembangan yang terintegrasi
baik secara vertikal maupun horisontal. Hirarki dari perencanaan
pembangunan kepariwisataan ini dapat dilihat pada Gambar 4
Hirarkhi Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan dan Penataan Ruang.

16. - 15 -
Gambar 4
Hirarkhi Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan dan Penataan Ruang
Hirarki Kepariwisataan Tata Ruang Hirarki
Nasional UU Nomor No. 24 Tahun 1992 Nasional
tentang Penataan Ruang
 UU Nomor No. 9 Tahun 1990
tentang Kepariwisataan
 GBHN
RTRW
Nasional
RIPP Nasional
Propinsi RTRW Propinsi
Propinsi
RIPPDA Propinsi
Sub-DTW Kabupaten
RIPPDA Kabupaten/Kota RTRW
Sub-DTW Kabupaten/Kota
Kawasan Rencana Induk RRTR Kawasan/Kecamatan
Pengembangan Kawasan Kawasan/Kecamatan
Objek Lokal
dan Rencana Tapak RTR
Daya Tarik
Wisata Desain Teknis Desain Teknis
Implementasi

17. - 16 -
Bab II
Persiapan Penyusunan
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Kabupaten/Kota
1. Kriteria
a. Penyusunan RIPPDA kabupaten/kota merupakan kegiatan di dalam
proses perencanaan sektoral di dalam ruang wilayah kabupaten/kota
yang :
1- Berazaskan :
 Fungsi dan peranan sektor pariwisata terhadap pengem-
bangan wilayah.
 Kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
 Tidak bertentangan dengan agama, adat-istiadat, dan sosial
budaya masyarakat.
 Pemberdayaan masyarakat.
 Harmonis dengan pembangunan sektor-sektor lain di. Dalam
wilayah, dan berdayaguna dan berhasil guna, serasi, sela-
ras, seimbang dan berkelanjutan.
2- Bertujuan untuk :
 Mewujudkan rencana pengembangan pariwisata yang ber-
kualitas, serasi dan optimal, sesuai dengan kebijakan pemba-
ngunan daerah.
 Mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan
kemampuan daya dukung lingkungan, melalui peman-faatan
dan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan.
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 Mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan
antar wilayah.
 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
b. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah kabupaten/kota dida-
sarkan kepada pendekatan kewilayahan, pendekatan pengembangan
produk wisata dan pendekatan pasar, di masa keseluruhan unsur-
unsur pembentuk kepariwisataan terintegrasi membentuk suatu
kesatuan di dalam suatu sistem wilayah.
Perencanaan pariwisata melalui pendekatan wilayah adalah suatu upa-
ya perencanaan agar interaksi mahluk hidup/manusia dengan ling-
kungannya dapat berjalan serasi, selaras, dan seimbang menghasilkan

18. - 17 -
kinerja pariwisata yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan dan pengembangan
budaya masyarakat.
c. Penyusunan RIPPDA kabupaten/kota harus dilakukan dengan tetap
memperhatikan hubungan keterkaitan fungsional di antara RIPPDA,
baik vertikal maupun horisontal serta harus dijaga konsistensi perenca-
naannya.
1- Keterkaitan Fungsional
Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan
perkembangan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya yang
berdekatan.
2- Konsistensi Perencanaan
RIPPDA pada jenjang tertentu bersifat menjabarkan/merinci
RIPPDA pada jenjang di atasnya, serta memberikan
arahan/acuan kepada rencana pada jenjang dibawahnya. Di
samping itu RIPPDA tersebut harus selaras dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah pada jenjang yang sama.
d. Aspek teknik sektoral, aspek teknik ruang dan aspek kebijakan peman-
faatan ruang perlu diperhatikan dalam penyusunan RIPPDA
1- Aspek Teknik Sektoral
Dalam melakukan analisis dibutuhkan standar-standar dan kriteria
teknik sektoral serta analisis aspek-aspek yang berkaitan dengan
kepariwisataan, seperti aspek pasar, dan aspek produk wisata.
2- Aspek Teknik Ruang
Dalam melakukan kajian ruang, perlu diperhatikan aspek keterpa-
duan ruang dan sinergi pembangunan untuk tercapainya optimasi
pemanfaatan ruang dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam
dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
3- Aspek Kebijakan
Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan pengem-
bangan pariwisata hendaknya memperhatikan kebijakan pemba-
ngunan wilayah dan kebijakan sektor lain yang terkait.
e. RIPPDA kabupaten/kota sekurang-kurangnya memperhatikan antara
lain :
1- Kepentingan nasional dan daerah.

19. - 18 -
2- Arah dan kebijakan pengembangan pariwisata tingkat nasional
dan propinsi.
3- Arah dan kebijakan penataan ruang wilayah tingkat nasional dan
propinsi.
4- Pokok permasalahan daerah (kabupaten/kota) dan mengutama-
kan kepentingan kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian
lingkungan.
5- Keselarasan dengan aspirasi masyarakat.
6- Persediaan dan peruntukan tanah, air dan sumberdaya alam lain-
nya.
7- Daya dukung dan daya tampung lingkungan
8- RIPPDA daerah/kabupaten lainnya yang berbatasan.
2. Tahapan Penyusunan
Penyusunan RIPPDA kabupaten/kota diselenggarakan melalui tahapan
kegiatan sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan.
b. Pelaksanaan penyusunan.
c. Pembahasan rancangan.
d. Penetapan RIPPDA.
a. Persiapan Penyusunan
Legiatan persiapan kegiatan penyusunan terdiri dari :
1- Persiapan penganggaran berisi perumusan mengenai :
 Sumber dana,
 Pemrakarsa,
 Penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan,
 Program kerja dan jadwal kegiatan.
2- Persiapan teknik yaitu penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang
meliputi :
 Latar belakang,
 Tujuan studi,
 Lingkup pekerjaan,
 Metodologi,
 Perumusan substansi,
 Proses dan produk rencana.
b. Pelaksanaan Penyusunan
Kegiatan pelaksanaan penyusunan meliputi :
1- Pengumpulan serta pengolahan data/informasi.
2- Analisis, yang terdiri dari :
a- Analisis kondisi eksisting terhadap aspek-aspek :
 Kewilayahan,
 Produk pariwisata,
 Pasar,

20. - 19 -
 Daya dukung lingkungan,
 Investasi,
 Kelembagaan.
b- Analisis pengembangan :
 Proyeksi kunjungan wisatawan,
 Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang,
 Perkiraan kapasitas/kemampuan pengembangan.
3- Perumusan sasaran pengembangan.
4- Perumusan rencana pengembangan, yang terdiri dari :
a- Kebijakan pengembangan.
b- Strategi dan langkah pengembangan :
 Struktur ruang,
 Produk,
 Pasar,
 Investasi,
 Pengelolaan lingkungan,
 SDM,
 Kelembagaan.
c- Indikasi program pengembangan meliputi :
 Program utama (program-program kepariwisataan).
 Program penunjang (program sektor lain).
Indikasi program dijabarkan untuk kerangka waktu I - 5
tahun.
c. Pembahasan Rancangan RIPPDA dan Rancangan Peraturan Daerah
Kegiatan ini meliputi :
1- Pembahasan rancangan RIPPDA termasuk laporan pendahuluan,
laporan kemajuan dan konsep rancangan RIPPDA.
2- Penyempumaan Rancangan RIPPDA dan penyusunan rancangan
peraturan daerah.
3- Pembahasan materi RIPPDA dan rancangan peraturan daerah.
d. Penetapan RIPPDA dan Pengesahan RIPPDA
Kegiatan ini meliputi :
1- Penetapan RIPPDA setelah diperoleh pertimbangan teknis, per-
timbangan kelembagaan dan penyempurnaan.
2- Pengesahan Peraturan Daerah tentang RIPPDA kabupaten/kota
oleh yang berwenang
3. Persiapan Penyusunan
Pada tahapan ini keputusan untuk melaksanakan studi penyusunan RIPPDA
kabupaten/kota sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah kabu-
paten/kota. Keputusan untuk melakukan pengembangan dilakukan melalui
konsultasi dengan pihak legislatif, swasta dan masyarakat melalui proses
kelembagaan yang ada.

21. - 20 -
Jika dalam pertemuan tersebut terdapat berbagai sanggahan atau,
keberatan untuk melakukan pengembangan pariwisata, maka Pemerintah
Daerah perlu melakukan analisis pedahuluan kelayakan pengembangan
pariwisata untuk mengidentifikasi manfaat dan biaya yang ditimbulkan akibat
pengembangan pariwisata di daerahnya.
Bila hasil analisis dan kebijakan makro pembangunan daerah menunjukkan
bahwa pariwisata layak untuk dikembangkan, maka keputusan untuk menyu-
sun RIPPDA kabupaten/kota dapat dilanjutkan dengan menyusun Kerangka
Acuan Kerja (KAK).
a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Terms of Reference (TOR)
KAK/TOR ini pada dasarnya berisikan uraian mengenai output atau
hasil akhir dari pekeijaan RIPPDA yang diharapkan dan dicantumkan
dengan jelas dengan disertai rekomendasi-rekomendasi yang diperlu-
kan. Rekomendasi tersebut nantinya periu didukung dengan kerangka
waktu yang jelas untuk mengindikasikan kapan rencana dan target dari
sebuah rekomendasi dapat terealisasikan.
Selain itu dalam KAK/TOR juga ditetapkan jangka waktu perencanaan,
biasanya meliputi perencanaan jangka panjang yang memiliki periode
15 tahun, dan perencanaan jangka pendek yang memiliki periode 5 ta-
hun ke depan, serta rekomendasi program implementasi tahunan
dalam 5 tahun.
Namun, untuk perencanaan jangka panjang akan sulit diperkirakan ka-
rena sifat pariwisata yang sangat dinamis dan mudah dipengaruhi oleh
berbagai faktor-faktor luar yang mudah berubah dan sulit untuk
diprediksi, sehingga dalam KAK/TOR perlu ditetapkan bahwa rencana
yang dihasilkan haruslah fleksibel untuk mengantisipasi perubahan
yang terjadi.
Selanjutnya secara rinci TOR memuat :
1- Latar Belakang yang berisikan antara lain :
 Perlunya disusun RIPPDA,
 Isu-isu pengembangan pariwisata di daerah,
 Penjelasan singkat perkembangan sektor pariwisata internal
dalam lingkup kabupaten/kota dan perkembangan sektor pari-
wisata di Propinsi;
2- Tujuan, terdiri atas :
 Tujuan Umum yang berisikan tujuan pengem-bangan pariwi-
sata di daerah dikaitkan dengan pengembangan wilayah Ka-
bupaten/Kota secara keseluruhan, visi dan misi daerah.
 Tujuan Khusus berisikan apa yang ingin dicapai dengan-
dilakukannya penyusunan RIPPDA kabupaten/kota ini.

22. - 21 -
3- Sasaran Kegiatan : memberikan gambaran hal-hal yang lebih rinci
mengenai apa yang ingin dicapai baik secara kualitatif maupun
kuantitatif.
4- Lingkup Pekerjaan : memberikan gambaran kegiatan-kegiatan
yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan
RIPPDA; selanjutnya juga dijelaskan mengenai lingkup wilayah
studi dan jangka waktu perencanaan.
5- Keluaran Pekerjaan yang berisikan materi-materi yang harus
terdapat dan diuraikan di dalam RIPPDA.
6- Tenaga Ahli yang berisikan tenaga ahli minimal yang diperlukan
di dalam penyusunan RIPPDA, beserta uraian tugasnya serta
dise-suaikan dengan karakteristik wilayah perencanaan. Tenaga
ahli yang harus ada di da!am Tim Penyusunan RIPPDA kabupa-
ten/kota ada minimal adalah :
 Ahli Perencanaan Pariwisata.
 Ahli Pemasaran Pariwisata.
 Ahli Perencanaan Wilayah.
 Ahli Sosial Budaya dan Pengembangan Masyarakat.
 Ahli Ekonomi.
 Ahli Lingkungan.
 Ahli Arsitektur/Lansekap.
 Ahli Transportasi.
 Ahli Pengelolaan Sumber Daya Alam (misalnya : kelautan,
kehutanan, gua, dan lain-lain), sesuai dengan karakteristik
dan potensi daerah.
 Ahli antropologi.
 Dan tenaga profesional lainnya yang berpengalaman/ber-
gerak secara langsung di bidang pengembangan produk
pariwisata.
7- Jadwal waktu pelaksanaan.
8- Sistem Pelaporan.
Pelaporan terdiri dari 4 tahapan, yaitu :
1- Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan merupakan laporan yang berisikan :
 Penjabaran atas Kerangka Acuan yang telah diberikan,
 Pendekatan perencanaan,
 Metodologi atau kerangka umum pelaksanaan pekenaan,
 Rencana kerja yang akan dilakukan.
Di dalam laporan Pendahuluan juga telah dilampirkan kuesioner,
serta daftar data yang akan dikumpulkan.
Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat 30 hari kerja
setelah kontrak dilakukan. Laporan Pendahuluan ini kemudian di
bahas dalam Rapat Tim Pengarah (Steering Committee) guna
mendapat masukan.

23. - 22 -
Hasil dari rapat tersebut dituangkan di dalam Notulen Rapat yang
kemudian ditandatangani oleh Pihak Pemberi Kena dan Pihak
Pelaksana Pekerjaan, dan merupakan dokumen kesepakatan
untuk melanjutkan pekerjaan.
2- Laporan Kemajuan
Laporan Kemajuan secara umum berisikan temuan awal dari hasil
kunjungan lapangan, dan kajian mengenai aspek-aspek kebijakan
daerah, potensi kepariwisataan daerah, dan aspek-aspek terkait
lainnya. Di dalam Laporan Kemajuan ini telah dapat digambarkan
isu-isu, potensi dan kendala pengembangan pariwisata di daerah
perencanaan. Lebih jauh iagi dalam laporan ini telah dapat di-
tuangkan rumusan sasaran pembangunan kepariwisataan dae-
rah.
Laporan Kemajuan dibahas dalam Rapat Tim Pengarah (Steering
Committee) guna mendapat masukan. Hasil dari rapat tersebut
dituangkan di dalam Notulen Rapat yang kemudian ditandata-
ngani oleh pihak Pemberi Kerja dan pihak Pelaksana Pekerjaan,
dan merupakan dokumen kesepakatan untuk melanjutkan peker-
jaan.
3- Rancangan Laporan Akhir
Rancangan Laporan Akhir (Draft Final Report) berisi rumusan
awal rencana pengembangan pariwisata daerah yang memuat
rumusan kebijakan, strategi dan program pengembangan. Lapor-
an ini telah dilengkapi dengan peta-peta rencana serta gambar-
gambar yang relevan dengan kepentingan perencanaan.
Rancangan Laporan Akhir di bahas dalam Rapat Tim Pengarah
(Steering Committee) guna mendapat masukan. Hasil dari rapat
tersebut dituangkan di dalam Notulen Rapat yang kemudian
ditan-datangani oleh Pihak Pemberi Kerja dan Pihak Pelaksana
Peker-jaan, dan merupakan dokumen kesepakatan untuk
melanjutkan pekerjaan.
4- Laporan Akhir
Laporan Akhir berisi rumusan rencana (kebijakan, strategi, dan
indikasi program pengembangan) sebagaimana tertuang dalam
Rancangan Laporan Akhir yang telah diperbaiki sebagaimana
telah disepakati bersama di dalam Notulen Rapat sebelumnya.
b. Pembentukan Tim Pengarah/Steering Committee
Mengingat bahwa pengembangan pariwisata daerah merupakan suatu
keputusan bersama antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat,

24. - 23 -
maka di dalam pekerjaan penyusunan RIPPDA ini perlu di bentuk Tim
Pengarah yang melibatkan berbagai pihak terkait dari masing-masing
unsur tersebut. Tim pengarah ini berperan memberikan berbagai ma-
sukan kepada pihak pelaksana pekeijaan agar hasil RIPPDA tersebut
tetap sejalan dengan tujuan pengembangan pariwisata daerah.

25. - 24 -
Bab III
Tahapan dan Langkah Penyusunan
RIPPDA Kabupaten/Kota
Tahapan-tahapan dan lingkup kegiatan di dalam pelaksanaan penyusunan
RIPPDA kabupaten/kota meliputi :
1. Pengumpulan data/survey.
2. Analisis.
3. Perumusan sasaran pengembangan pariwisata.
4. Perumusan rencana pengembangan pariwisata : kebijakan pengembangan,
strategi pengembangan dan indikasi program.
1. Pengumpulan Data/Survey
Tahapan pengumpulan data/survey dalam proses perencanaan ini meliputi
pengumpulan data, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif terhadap
aspek-aspek yang berhubungan dengan pariwisata dan wilayah. Data yang
dikumpulkan meliputi : data sekunder (instansional), primer (wawancara dan
kuesioner), serta pengamatan langsung di lapangan sebagai dasar untuk
memahami kondisi wilayah perencanaan.
Survei terhadap aspek-aspek tersebut perlu dikelola dengan baik sehingga
proses yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Tahapan ini dilakukan
dengan melakukan survey lapangan terhadap :
 Objek dan daya tarik wisata,
 Fasilitas wisata,
 Pelayanan,
 Transportasi,
 Infrastruktur, dan lain-lain;
dan melakukan diskusi dengan pemerintah, swasta dan tokoh masyarakat.
Pada tahapan ini sangat mungkin diperoleh gagasan-gagasan baru untuk
pengembangan pariwisata dari berbagai pihak yang dapat dianalisis untuk
dijadikan rekomendasi pada akhir studi.
Di samping survey untuk mengumpulkan data dan informasi dari lapangan
secara umum, survey khusus untuk melihat aspek pasar perlu dilakukan.
Survey ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para wisata-
wan, maupun usaha perjalanan, untuk mengidentifikasi karakteristik demo-
grafi maupun perjalanan wisatawan, yang meliputi komponen :
 Pola pengeluaran,
 Demografi wisatawan,
 Maksud kunjungan,
 Kegiatan wisata yang dilakukan,
 Sikap, serta

26. - 25 -
 Tingkat kepuasan terhadap masing-masing komponen pariwisata yang
mereka beli.
a. Kegiatan Mengumpulkan Data
Kegiatan pengumpulan data terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :
1- Persiapan Survei
Kegiatan ini meliputi :
 Studi kepustakaan untuk mendapatkan gambaran keadaan
wilayah perencanaan masa lalu dan sekarang;
 Menyiapkan metoda dan jadwal survei, kuesioner/daftar isian,
daftar peta, daftar peralatan; serta menyiapkan administrasi,
peta, peralatan dan tenaga yang diperlukan.
2- Pelaksanaan Survei
Kegiatan pelaksanaan survei meliputi survei instansional terkait
(pemerintah dan swasta) untuk mendapatkan data tertulis atau
peta; serta survei lapangan untuk memperoleh informasi dengan
cara pengamatan, pengukuran dan wawancara dengan pihak
industri pariwisata (hotel, biro perjalanan, obyek wisata), dan
wisatawan (mancanegara/nusantara), serta masyarakat dan
tokoh-tokoh masyarakat.
3- Kompilasi Awal
Kegiatan ini meliputi :
 Seleksi dan pengelompokan data sesuai kebutuhan analisis
 Mengubah bentuk data ke dalam peta, tabel, diagram, grafik,
gambar dan uraian, sesuai dengan tujuan analisis; yang
dihimpun dalam suatu dokumen kompilasi data.
b. Jenis dan Tingkat Kedalaman Data
Data yang dimaksud meliputi data yang berhubungan dengan wilayah
perencanaan dan diluar wilayah perencanaan yang merupakan wilayah
pengaruh dari wilayah perencanaan yang bersangkutan. Satuan
penga-matan untuk RIPPDA kabupaten/kota adalah sampai dengan
tingkat kecamatan.
Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang
akan digunakan yang dapat dikelompokkan ke dalam aspek-aspek :
1- Kebijakan pembangunan, investasi, arah pembangunan dan pe-
ngembangan wilayah yang berkaitan dengan wilayah perencana-
an dan wilayah yang lebih luas (propinsi, kebijakan untuk kawa-
san khusus misalnya Kapet, kawasan berikat, kawasan otorita)

27. - 26 -
serta fungsi dan peran wilayah perencanaan dalam lingkup
regional dan nasional.
2- Karakteristik daerah yang meliputi :
 Ekonomi wilayah,
 Kondisi sektor-sektor perekonomian,
 SDM dan kependudukan,
 Sosial kemasyarakatan,
 Kondisi alam/fisik lingkungan,
 Sumber daya alam, dan
 Sumber daya buatan,
di wilayah perencanaan.
3- Sediaan produk wisata yang meliputi :
 Obyek dan daya tarik wisata (alam, budaya, minat khusus),
 Event-event,
 Sarana pariwisata (akomodasi, biro perjalanan/agen perjalan-
an wisata, restoran),
 Paket-paket perjalanan yang ada.
Di samping itu perlu pula diinventarisasi ketersediaan sarana dan
prasarana pendukung/penunjang kepariwisataan, seperti :
 Transportasi,
 Perbankan dan tempat penukaran uang,
 Fasilitas hiburan dan olah raga,
 Rumah sakit,
 Pos dan telekomunukasi, serta
 Ketersediaan air bersih,
 Dan lain-lain.
4- Sisi pasar berupa kunjungan wisatawan mancanegara, dan wisa-
tawan nusantara yang meliputi :
 Pola perjalanan eksternal dan internal,
 Karakteristik wisatawan (asal, usia, jenis kelamin, maksud
kunjungan, obyek yang dikunjungi),
 Dan lain-lain.
Data yang dihimpun hendaknya bersifat time-series.
2. Analisis
RIPPDA membutuhkan serangkaian analisis untuk memahami karakteristik
wilayah, karakteristik sediaan produk wisata, dan karakteristik pasar dan
komponen lainnya yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di suatu
wilayah. Untuk itu analisis dilakukan sekurang-kurangnya untuk :
a. Menilai keadaan masa kini, meliputi penilaian keadaan :
 Perkembangan pasar (kunjungan wisatawan mancanegara dan nu-
santara),

28. - 27 -
 Perkembangan sediaan produk wisata (obyek wisata, akomodasi,
biro perjalanan/agen perjalanan, hotel/restoran),
 Karakteristik wilayah dan keterkaitan antara wilayah perencanaan
dengan wilayah yang lebih luas, keadaan masyarakat, kegiatan
usaha, lingkungan dan modal pada masa kini, sehingga dapat
memberikan gambaran potensi, dan permasalahan pembangunan
wilayah dan kepariwisataan di wilayah perencanaan.
b. Menilai kecenderungan perkembangan meliputi penilaian perkembang-
an :
1- Kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara),
2- Perkembangan :
a. Sediaan produk wisata,
b. Kegiatan usaha,
c. Sumber daya alam,
d. Investasi,
e. Lingkungan,
pada masa lalu sampai masa kini, sehingga dapat memberikan
gambaran kemungkinan keadaan wilayah perencanaan pada
masa yang akan datang.
c. Menghitung kapasitas pengembangan, yang meliputi penghitungan :
 Kemampuan modal,
 Lingkungan,
 Kegiatan usaha,
 Sumber daya alam,
 Sumber daya buatan dan masyarakat,
yang dapat dikembangkan sehingga dapat memberikan gambaran
kemampuan pengembangan wilayah perencanaan.
d. Memperkirakan kebutuhan masa yang akan datang meliputi perkiraan
kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata dan perkem-
bangan kegiatan usaha yang akan datang akibat dari kunjungan wisa-
tawan yang diproyeksikan akan datang.
e. Memperkirakan arah perkembangan masa yang akan datang meliputi
perkiraan kemungkinan-kemungkinan perkembangan fisik, sosial dan
ekonomi, arah perkembangan jenis wisata yang akan dikembangkan
sesuai dengan kondisi dan kemampuan wilayah perencanaan sehingga
dapat membuka peluang-peluang pembangunan.
Aspek-aspek yang dianalisis meliputi :
a. Analisis Kebijakan Pembangunan
Analisis kebijakan pembangunan, dilakukan terutama untuk menemu-
kenali tujuan/sasaran pembangunan berupa target-target pembangun-
an antara lain :

29. - 28 -
 Pertumbuhan ekonomi.
 Struktur ekonomi.
 Perkembangan sektor.
 Arahan pengembangan tata ruang wilayah.
b. Analisis Kewilayahan
Analisis wilayah termasuk di dalamnya mengenai :
 Kependudukan.
 Daya dukung lingkungan.
 Ekonomi wilayah.
 Daya dukung lingkungan.
 Geografi.
 Kesempatan.
Analisis ini terutama untuk mengetahui potensi wilayah untuk mendu-
kung pengembangan pariwisata, seperti :
 Kesempatan kerja.
 Potensi sumber daya manusia.
 Adat istiadat.
 Daya dukung alam.
 Kesesuaian lahan.
 Kemampuan sektor-sektor dan dukungan sektor terhadap pengem-
bangan sektor pariwisata.
c. Analisis Sisi Sediaan
Analisis sisi sediaan (supply side) terutama untuk menemukenal
potensi dan permasalahan daya tarik wisata serta kesiapan sarana
penunjang pengembangan yang ada di wilayah perencanaan.
Analisis sisi sediaan meliputi kajian terhadap aspek :
1- Potensi obyek dan daya tarik wisata (yang berbasis pada alam,
serta buatan manusia, dan budaya)
2- Sarana kepariwisataan (akomodasi, restoran, biro/agen perja-
lanan, angkutan wisata, sarana MICE)
3- Transportasi (darat, laut dan udara) yang memberikan gambaran
aksesibilitas ke, di dalam dan dari wilayah perencanaan
4- Paket-paket perjalanan wisata.
5- Prasarana penunjang lainnya, seperti ketersediaan air bersih,
listrik, rumah sakit, kantor pos, sarana telekomunikasi, bank/
money changer, dan lain-lain.
Di samping itu di dalam analisis sediaan juga telah dilakukan peng-
hitungan terhadap kebutuhan fasilitas dan infrastruktur, proyeksi ako-
modasi dan kebutuhan lahan, kebutuhan moda transportasi dan
lainnya.

30. - 29 -
d. Analisis Pasar dan Proyeksi Wisatawan
Analisis pasar dimaksudkan untuk menemukenali potensi dan karak-
teristik calon pasar bagi wilayah perencanaan antara lain dari segi
kuan-titatif (jumlah wisatawan yang ingin diraih) dan kuantitatif yang
meliputi asal wisatawan, lama tinggal, karakteristik wisatawan. Analisis
pasar ini akan menentukan arah pengembangan atraksi dan produk
wisata yang akan dikembangkan, kebutuhan sarana transportasi serta
kebutuhan akomodasi.
Analisis pasar ke wilayah perencanaan harus memperhatikan : pola
kunjungan wisatawan (mancanegara dan domestik) ke wilayah yang
lebih luas (lingkup propinsi, atau wilayah tujuan wisata yang lebih
luas). Mengingat wilayah perencanaan adalah tingkat kabupaten/kota,
analisis kunjungan wisatawan harus dilakukan dengan lebih detail.
Metoda survey langsung/wawancara dengan wisatawan merupakan hal
yang sangat penting untuk mengetahui karakteristik wisatawan yang
mela-kukan perjalanan di tingkat kabupaten/kota.
Analisis ini merupakan masukan penting dalam perencanaan obyek
dan daya tarik wisata, penentuan pengembangan fasilitas pariwisata,
pelayanan, transportasi dan prasarana pendukung lainnya. Selain itu
analisis pasar juga merupakan dasar untuk merumuskan strategi
pemasaran dan progam promosi.
Fokus utama dalam analisis pasar adalah sebagai masukan dalam
persiapan perencanaan pariwisata. Namun, karena perkembangan
pariwisata secara umum, produk wisata dan daya saing dari sektor ini
mengalami perubahan yang sangat cepat, maka analisis pasar secara
terpisah dan kontinyu dapat merupakan suatu elemen penting dalam
pengembangan pariwisata di suatu daerah.
Dalam proses penyusunan RIPPDA kabupaten/kota, analisis pasar ti-
dak dilakukan secara mendalam, namun, lebih bersifat umum mengi-
ngat bahwa kunjungan wisatawan tidak dapat dibatasi oleh batasan ad-
ministrasi tetapi merupakan suatu bagian yang terintegasi dengan wi-
layah-wilayah di sekitarnya. Trend kunjungan serta pola perjalanan wi-
satawan ke suatu propinsi menjadi acuan di dalam melakukan analisis
pasar pada tingkat kabupaten/kota. Proyeksi wisatawan di lakukan un-
tuk kerangka waktu 15 tahun, serta untuk 5 tahun pertama dirinci
pertahun.
3. Perumusan Sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah
Setelah melakukan analisis, perlu dirumuskan sasaran pengembangan pa-
riwisata sesuai dengan kapasitas daya dukung dan sumber daya yang ter-
sedia di wilayah perencanaan. Sasaran pembangunan ini akan menjadi
'bench marking' (tolok ukur) yang memberikan gambaran apakah pemba-

31. - 30 -
ngunan pariwisata yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang diurai-
kan di dalam RIPPDA. Sasaran pembangunan pariwisata daerah ditetapkan
untuk jangka waktu tertentu, yang terdiri dari :
a. Sasaran Jangka Panjang
Sasaran ini adalah untuk jangka waktu 15 tahun. Sasaran jangka pan-
jang ini dibagi atas 3 periode 5 tahunan. Pariwisata merupakan sektor
yang sangat dinamis, yang kondisinya sangat dipengaruhi oleh faktor-
faktor situasi ekonomi, politk, pola liburan, kecenderungan/trend pasar,
dan lain-lain yang kadang kala sulit untuk diprediksi. Namun, demikian,
destinasi/daerah tujuan wisata harus dapat menetapkan sasaran pem-
bangunan jangka panjang yang digunakan sebagai tolok ukur pemba-
ngunan. Dalam operasionalisasinya, sasaran jangka panjang 15 tahun
ini kemudian dibagi menjadi 3 periode 5 tahunan untuk mengantisipasi
perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama jangka waktu
tersebut.
b. Sasaran Jangka Pendek
Sasaran jangka pendek merupakan sasaran tahunan untuk setiap
periode 5 tahunan. Sasaran jangka pendek ini dirumuskan sebagai
tolok ukur bagi pencapaian program-program yang akan dilakukan.
Rumusan sasaran pembangunan pariwisata meliputi :
1- Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan
Dari hasil proyeksi wisatawan ditetapkan sasaran jumlah wisa-
tawan (baik wisman maupun wisnus) yang akan diraih oleh dae-
rah yang telah disesuaikan dengan kapasitas pengembangan.
Ru-musan sasaran ini bersifat kuantitatif.
2- Sasaran Ekonomi
Sasaran ekonomi yang dimaksudkan adalah manfaat ekonomi
yang diperoleh dari pengembangan pariwisata, yang meliputi jum-
lah tenaga kerja yang diharapkan akan terserap di sektor pariwi-
sata; pendapatan daerah. Kesempatan berusaha masyarakat di
bidang pariwisata (langsung dan tak langsung). Rumusan
sasaran ini bersifat kuantitatif.
3- Sasaran Sosial Budaya
Pengembangan pariwisata daerah juga hendaknya telah dapat
merumuskan sasaran yang berkaitan dengan aspek sosial
budaya, seperti : meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap
budaya lokal/tradisional; tergalinya aspek-aspek budaya
tradisfonal atau keunikan budaya lokal (cerita rakyat, tradisi

32. - 31 -
masyarakat, dan lain-lain) yang kesemuanya akan mendorong
pelestarian nilai-nilai budaya tradisional, dan memelihara
kepribadian bangsa. Sasaran ini bersifat kualitatif dan normatif.
4- Sasaran Fisik/Lingkungan Hidup
Pengembangan pariwisata daerah hendaknya dapat menjadi sa-
rana pelestarian lingkungan hidup. Rumusan sasaran ini bersifat
kualitatif.
4. Perumusan Rencana Pengembangan
Perumusan rencana pengembangan terdiri dari :
a. Kebijakan pengembangan.
b. Strategi dan langkah pengembangan.
c. Indikasi program pengembangan.
Rumusan rencana pengembangan merupakan hasil dari analisis terhadap
sisi sediaan, sisi permintaan (pasar) dan aspek-aspek kewilayahan.
a. Pertimbangan-Pertimbangan dalam Perumusan Rencana
Pengembangan
Rencana pengembangan pariwisata dapat memiliki berbagai bentuk,
bergantung pada sasaran pengembangan pariwisata yang akan
dicapai, sumber daya yang dimiliki, serta kebijakan daerah yang dianut.
Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam penentuan
kebijakan pengembangan adalah :
1- Peran Pemerintah Daerah
Keputusan kebijakan dasar sangat bergantung pada asumsi pe-
ran yang akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah daerah dapat
berlaku aktif, pasif atau diantara keduanya. Peran tersebut tercer-
min di dalam kebijakan, strategi dan program pengembangan
yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata.
Keterlibatan pemerintah secara aktif adalah jika pemerintah dae-
rah melakukan pengembangan secara khusus dengan menentu-
kan tujuan tertentu, menyediakan dana khusus untuk melakukan
promosi pariwisata, memberikan pelatihan yang berkaitan dengan
pariwisata secara intensif, memberikan insentif bagi investasi di
bidang pariwisata, pembuatan peraturan, peningkatan pelayanan
di sektor transportasi, penyediaan pusat informasi pariwisata. Di
samping itu pemerintah daerah juga melakukan investasi untuk
pengembangan obyek wisata, dan pengembangan fasilitas
pariwisata lainnya.
Setiap daerah yang menginginkan pariwisatanya berkembang,
maka pemerintah daerah dituntut untuk berperan secara aktif

33. - 32 -
dalam mengadopsi kebijakan pariwisata, membuat rencana,
membuat peraturan daerah, mengembangkan prasarana dan
akses.
2- Perlindungan Lingkungan, Konservasi Budaya dan Pembangunan
Berkelanjutan
Penerapan konsep kontemporer dari pengembangan pariwisata,
umumnya akan menghasilkan kebijakan pengembangan pariwisa-
ta yang dapat menjaga kualitas lingkungan fisik. Selain itu dengan
konsep ini lokasi-lokasi arkeologis dan bersejarah dapat dilin-
dungi, dan dampak negatif terhadap sosial-budaya masyarakat
dapat diminimalkan, sehingga pola budaya yang dimiliki daerah
sebagai salah satu daya tarik dapat dijaga.
Pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan merupa-
kan konsep yang memberikan perhatian khusus terhadap keles-
tarian alam, kelestarian dan pengembangan budaya serta, keikut-
sertaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, di
mana hal ini akan menjadikan pengembangan pariwisata di dae-
rah perencanaan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang
lebih besar terhadap pembangunan masyarakat dan wilayah.
3- Tingkat/Kecepatan Pertumbuhan Pariwisata
Tingkat/kecepatan pertumbuhan pariwisata dapat berupa tingkat
pertumbuhan rendah, sedang atau tinggi. Hal ini harus dipertim-
bangkan di dalam penentuan kebijakan. Tiap-tiap daerah memiliki
alasan-alasan tertentu dalam menentukan tingkat pertumbuhan,
hal ini tergantung pada tingkat kesiapan serta kondisi daerah
masing-masing. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan di
dalam penetapan tingkat pertumbuhan pariwisata :
 Sosial-budaya : kesiapan serta tingkat penerimaan masyara-
kat lokal untuk melakukan penyesuaian terhadap perkem-
bangan pariwisata.
 Pengembangan untuk menyeimbangkan pembangunan pra-
sarana dengan tingkat permintaan yang ada akibat keterse-
diaan dana pemerintah yang masih terbatas.
 Perencanaan sumber daya manusia, yaitu memberikan ke-
sempatan waktu kepada tenaga kerja yang ada di daerah un-
tuk dilatih sehingga dapat bekerja di bidang pariwisata secara
profesional.
 Ekonomi dan proses integrasi berbagai sektor yang akan di-
kembangkan sehirigga tidak menimbulkan gangguan terha-
dap pembangunan yang dilakukan.

34. - 33 -
4- Jangka Waktu Penyusunan Rencana
Secara umum RIPPDA kabupaten/kota mempunyai rentang waktu
10 tahun, di mana jika diperlukan dapat dilakukan penyesuaian
terhadap sasaran dan strategi pengembangan tiap 5 tahun sesuai
dengan perubahan situasi dan kondisi di daerah.
 Perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, disusun un-
tuk jangka panjang 10 tahun. RIPPDA harus dapat meru-
muskan kebijakan pengembangari pariwisata jangka panjang
sebagai landasan perumusan rencana tingkat di bawahnya.
 Perumusan strategi pengembangan, disusun dalam kurun
waktu 5 tahunan selama 10 tahun yang dibagi atas strategi
pengembangan 5 tahun pertama dan kedua. Strategi pe-
ngembangan ini merupakan langkah operasional untuk men-
dukung pencapaian sasaran dan merupakan turunan dari ke-
bijakan yang telah dirumuskan.
 Indikasi program pengembangan, disusun untuk jangka waktu
tahunan pada periode 5 tahun pertama.
b. Perumusan Kebijakan Pengembangan Pariwisata
1- Aspek-aspek yang perlu dirumuskan dalam kebijakan pengem-
bangan pariwisata :
 Aspek pemasaran.
 Aspek pengembangan produk pariwisata.
 Aspek pemanfaatan ruang untuk pengembangan pariwisata.
 Aspek pengelolaan lingkungan.
 Aspek pengembangan sumber daya manusia.
 Aspek pemberdayaan masyarakat.
 Aspek investasi.
2- Rumusan kebijakan merupakan jawaban atas isu-isu atau perma-
salahan strategis baik internal maupun ekstenal yang dihadapi
oleh daerah.
3- Kebijakan merupakan arahan yang akan dijadikan landasan bagi
langkah-langkah pengembangan pariwisata vang lebih operasio-
nal. Beberapa hal yang dapat menjadi landasan dasar pengem-
bangan pariwisata daerah, sebagai contoh pengembangan pariwi-
sata daerah diarahkan pada :
 Pariwisata yang menunjukkan ciri kelokalan dan keaslian
daerah setempat.
 Pariwisata yang serasi dengan lingkungan di mana produk
wsata akan dikembangkan.
 Pengembangan sarana pariwisata memperhatikan standar-
standar internasional dalam hal kualitas bangunan, keaman-
an, kesehatan serta sirkulasi udara.

35. - 34 -
 Pengembangan pariwisata memberikan kesempatan yang
tebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara
aktif.
4- Kebijakan diarahkan untuk mencapai sasaran yang telah diten-
tukan.
c. Perumusan Strategi Pengembangan Pariwisata
Strategi pengembangan menunjukkan langkah-langkah yang sistematis
untuk mencapai tujuan atau sasaran pengembangan sebagaimana
tdah ditetapkan sebelumnya. Strategi ini menjelaskan strategi-strategi
dasar yang akan dilakukan oleh daerah di dalam pengembangan pari-
wisata, yang merupakan penjabaran dan kebijakan dan arahan pe-
ngembangan. Strategi pengembangan terdiri dari :
 Strategi pengembangan produk wisata.
 Strategi pengembangan pasar dan promosi.
 Strategi pemanfaatan ruang untuk pariwisata.
 Strategi pengembangan sumber daya manusia.
 Strategi pengembangan investasi.
 Strategi pengelolaan lingkungan.
1- Strategi Pengembangan Produk Wisata
Strategi pengembangan produk wisata menunjukkan langkah-
langkah yang harus dilakukan untuk pengembangan obyek dan
daya tarik wisata, pengembangan sarana akomodasi, pengem-
bangan aksesibilitas, dan lain-lain. Strategi ini merupakan penja-
baran dari kebijakan yang ditetapkan, dengan telah mempertim-
bangkan aspek-aspek terkait, serta merupakan cerminan dari
hasil analisis dan sintesis yang telah dilakukan sebelumnya.
Dalam melakukan perumusan strategi pengembangan Produk
wisata sangat penting untuk dipahami bahwa terdapat berbagai
perbedaan bentuk dan fisik dari pengembangan pariwisata di
suatu daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik kesesuaian pe-
ngembangan yang berbeda dengan daerah lainnya, sehingga di-
butuhkan pendekatan perencanaan yang berbeda pula. Perbe-
daan ini sangat bergantung pada sumber daya, posisi geografis,
lokasi, segmen pasar yang akan diraih, kebijakan pariwisata yang
dianut serta faktor-faktor lainnya.
a- Materi yang Dirumuskan
Strategi pengembangan produk wisata ditekankan pada
aspek pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pengem-
bangan sarana prasarana pariwisata, dan pengembangan

36. - 35 -
aksesibilitas dan infrastruktur. Strategi dan arah pengem-
bangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, sebagai contoh :
 Pengembangan pariwisata minat khusus dan petua-
langan.
 Pengembangan pariwisata pedesaan.
 Pengembangan ekowisata.
 Pengembangan agrowisata.
b- Materi yang Diatur
1) Jenis Pengembangan Pariwisata
Jenis pengembangan pariwisata yang dimaksud adalah
tipe daya tarik dominan yang akan dijadikan andalan
bagi pengembangan pariwisata di wilayah perenca-
naan. Terdapat berbagai jenis atau tipe pengembangan
yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta tujuan
pengembangan pariwisata di masing-masing wilayah.
2) Skala Pengembangan
Berkaitan dengan jenis pengembangan pariwisata yang
akan diambil, seperti halnya pertimbangan sosial-eko-
nomi dan lingkungan, kesesuaian pengembangan yang
akan dilakukan merupakan hal yang perlu dipertim-
bangkan dalam proses penentuan kebijakan.
Pariwisata yang dikembangkan dapat merupakan pari-
wisata skala kecil dengan jumlah kunjungan ratusan
orang pertahun, hingga pariwisata skala besar dengan
kunjungan wisatawan ke daerah berjumlah puluhan
ribu bahkan ratusan ribu wisatawan. Hal ini bergantung
pa-da kemampuan daya dukung daerah.
Contoh strategi pengembangan produk pariwisata :
a- Strategi l
Menjadikan Wisata Pantai sebagai Daya Tarik Utama di
Wilayah Perencanaan
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi
tersebut :
 Menentuan lokasi-lokasi prioritas pengembangan.
 Melakukan perencanaan detail untuk kawasan yang
akan dikembangkan.
 Rencana pengembangan atraksi wisata dan sarana
pendukung.

37. - 36 -
 Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan yang akan di-
kembangkan.
 Rencana pengelolaan lingkungan.
 Sasaran pengembangan dan skala waktu pengem-
bangan.
b- Strategi 2
Pengembangan Desa Wisata untuk mendorong Pertumbuhan
Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi ter-
sebut :
 Menentukan lokasi-lokasi pengembangan.
 Menyusun rencana pengembangan yang meliputi aspek
(fisik, manajemen, dan kelembagaan).
 Rencana pengembangan atraksi wisata.
 Sasaran pengembangan dan skala waktu pengembang-
an.
 Meningkatkan aksesibilitas ke lokasi yang akan dikem-
bangkan.
 Rencana pengelolaan lingkungan.
c- Strategi 3
Konservasi Hutan dan Kawasan Nonbudidaya untuk
Mendukung Pengembangan Ekowisata
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi
tersebut adalah :
 Menyusun rencana pengembangan ekowisata di lokasi
yang akan dikembangkan.
 Menyusun rencana pengelolaan kawasan.
 Menyusun pedoman-pedoman yang berkaitan dengan
pemanfaatan hutan.
 Sosialisasi dan koodinasi dengan instansi terkait,
masyarakat setempat dan usaha pariwisata yang akan
mengembangkan paket tersebut.
Strategi pengembangan produk ini kemudian dijabarkan
lebih rinci di dalam rumusan program pengembangan
produk.
2- Strategi Pemasaran dan Pengembangan Pasar
Strategi pemasaran dan pengembangan pasar menunjukkan
langkah-langkah yang akan dilakukan oleh daerah dalam rangka
mencapai target serta sasaran pasar yang telah dirumuskan di
dalam arahan kebijakan pengembangan pasar. Strategi ini

38. - 37 -
meliputi aspek pengembangan pasar, promosi, 'market intelegent',
dan positioning. Strategi ini merupakan penjabaran dari kebijakan
yang ditetapkan, dengan telah mempertimbangkan aspek-aspek
terkait, serta merupakan cerminan dari hasil analisis yang telah
dilakukan sebelumnya.
a- Strategi Pengembangan Pasar
Dalam strategi pengembangan pasar ini dirumuskan orienta-
si pasar yang akan diraih dan langkah-langkah yang perlu
dilakukan untuk meraih pasar tersebut. Penentuan segmen
pasar yang diraih ini mempertimbangkan jenis dan potensi
obyek dan daya tarik potensial yang ada serta jenis/bentuk
pariwisata yang akan dikembangkan. Penentuan kelompok
atau segmen pasar yang akan diraih mempertimbangkan
antara lain :
1) Asal Wisatawan :
Wisatawan Mancanegara atau Wisatawan Nusantara
Penting untuk ditetapkan arah kebijakan pariwisata
yang akan dikembangkan apakah lebih ditujukan untuk
pangsa pasar mancanegara ataukah nusantara, meng-
ingat hal ini membawa konsekuensi di dalam pengem-
bangan sisi sediaan. Walaupun demikian, hal ini bukan
berarti bila pangsa pasar yang akan dikembangkan
adalah wisatawan mancanegara, maka kebutuhan pe-
nyediaan fasilitas dan jenis pengembangan untuk seg-
men pasar wisatawan nusantara tidak diperhatikan sa-
ma sekali. Yang perlu diperhatikan adalah bila suatu
daerah ingin mengembangkan pariwisata berskala in-
ternasional, maka daerah tersebut harus mengembang-
kan fasilitas dan pelayanan yang memiliki standar inter-
nasional yang berlaku. Dan seringkali terjadi perkem-
bangan pariwisata internasional yang berhasil akan
mendorong pula pertumbuhan kunjungan wisatawan
nusantara.
2) Kelas Pendapatan :
Wisatawan Kelas Atas atau Backpackers
Penentuan kelas wisatawan juga akan sangat
berpengaruh terhadap penyediaan fasilitas, skala dan
jenis pengembangan wisata yang akan dilakukan. Bila
daerah Kabupaten/Kota menginginkan kunjungan
wisatawan yang berasat dari kelompok wisatawan
“kelas atas”, maka fasilitas yang harus dibangun lebih
bersifat ekslusif. Mengingat bahwa biasanya kelompok

39. - 38 -
ini tidak berminat pada pengembangan yang bersifat
mass-tourism. Hal ini biasanya membutuhkan investasi
yang cukup besar.
b- Strategi Promosi
Strategi promosi menjelaskan langkah-langkah yang perlu
dilakukan daerah dalam mempromosikan daerah. Strategi
promosi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran/
target wisatawan yang akan diraih. Strategi promosi meliputi
antara lain :
 sarana promosi yang akan digunakan : media cetak,
media elektronik, web-site,
 bentuk promosi: fam-tour, menghadiri event-event
(dalam dan luar negeri).
Strategi pengembangan pasar dan promosi antara lain
meliputi:
1) Pemasaran Bersama dengan daerah lain yang memiliki
pasar sasaran sejenis
2) Pengembangan dan Pemantapan Sistem Informasi
Kepariwisataan
3) Peningkatan Kegiatan Promosi Daya Tarik Wisata dan
Investasi Pariwisata,
4) Penetapan dan pemantapan Event Pariwisata.
Strategi pengembangan pemasaran dan promosi ini
kemudian dijabarkan lebih rinci didalam penyusunan
Program Pemasaran dan Promosi.
3- Strategi Pemanfaatan Ruang Untuk Pengembangan Pariwisata
a- Materi yang Dirumuskan
Strategi pengembangan ruang pariwisata pada lingkup
Kabupaten/Kota memberikan gambaran dan indikasi lokasi-
lokasi prioritas pengembangan, berdasarkan hasil analisis
terhadap potensi obyek dan daya tarik wisata yang ada di
wilayah tersebut. Secara umum arahan pengembangan
ruang untuk kepariwisataan meliputi :
 Penetapan pusat-pusat pengembangan.
 Penetapan kawasan prioritas pengembangan.
 Penetapan jalur/koridor wisata.
b- Materi yang Diatur
Kedalaman materi yang diatur sebagaimana dijabarkan di
bawah ini :

40. - 39 -
1) Penetapan Pusat-Pusat Pengembangan
Pusat pengembangan pariwisata dalam lingkup wilayah
biasanya sama dengan pusat pelayanan dan jasa
(dalam hal ini adalah ibukota kabupaten/kota, atau kota
kecamatan). Di dalam pusat pengembangan pariwisata
tersebut tersedia sarana kepariwisataan, seperti
sarana akomodasi, restoran, serta fasilitas pendukung
lainnya, seperti layanan kantor pos dan telekomunikasi,
tempat penukaran uang, pusat informasi pariwisata,
terminal angkutan penumpang dan lain-lain.Pusat
pengembang-an ini merupakan titik distribusi dari
penyebaran wisa-tawan dalam kabupaten/kota.
2) Penetapan Kawasan Prioritas Pengembangan
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap
potensi, sumberdaya yang ada, ditentukan beberapa
kawasan untuk pengembangan. Kawasan tersebut
dapat merupakan kawasan yang berada di daerah
pantai, pegunungan, atau di daerah perkotaan/
terbangun. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan
adalah jenis pengembangan yang akan dilakukan,
ketersediaan lahan, serta kemampuan/daya dukung
lingkungan (alam, dan sosial budaya).
Kawasan prioritas pengembangan ini dapat terdiri dari
suatu :
 kawasan yang terintegrasi di mana beberapa fasi-
litas kepariwisataan dibangun untuk mendukung
pengembangan obyek dan daya tarik wisata di
wilayah tersebut;
 Kawasan tersebut hanyalah merupakan obyek wi-
sata, di mana wisatawan yang berkunjung hanya
menikmati daya tarik yang ada, dan fasilitas kepa-
riwisataan yang dikembangkan seminimal mung-kin
dan hanya yang menunjang kegiatan wisata. Hal ini
dapat terjadi bila kawasan prioritas yang akan
dikembangkan adalah di daerah taman-ta-man
nasional, cagar alam, kawasan konservasi atau
kawasan di mana lingkungan alamnya sa-ngat
rentan terhadap kegiatan pembangunan fisik.
Kawasan tersebut biasanya dikembangkan untuk
jenis ekowisata, dan wisata altemstif lainnya yang
daya tarik utamanya adalah keaslian lingkungan
alamnya.

41. - 40 -
3) Pengembangan Jalur/Koridor Wisata
Pengembangan jalur/koridor wisata dalam lingkup
Kabupaten/Kota akan meningkatkan daya tarik serta
lama tinggal wisatawan yang berkunjung ke wilayah
tersebut. Jalur wisata yang dikembangkan akan meng-
hubungkan beberapa obyek dan daya tarik wisata yang
berbeda-beda, dengan pengaturan rute perjalanan
yang berbeda pula. Alternatif jalur wisata yang dikem-
bangkan sebaiknya memiliki tema yang berbeda sesuai
dengan jenis/daya tarik wisata yang ditawarkan.
4- Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan
strategi yang mendukung pengembangan produk dan pemasaran.
Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisatawan
sangat penting dilakukan agar daerah yang akan mengembang-
kan pariwisata dapat menyediakan sendiri kebutuhan akan
tenaga-tenaga pariwisata yang terlatih, sehingga dapat menyerap
tenaga kerja lokal. Di samping itu juga akan meningkatkan
apresiasi dan pengertian terhadap pariwisata, sehingga dapat
memberikan pelayanan sesuai dengan standar intemasional.
Pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan bagi aparat
pembina kepariwisataan daerah, agar dapat melaksanakan fung-
si-fungsi pembinaan dalam rangka menerapkan kebijakan-kebijak-
an yang telah disepakati bersama.
Strategi pengembangan sumber daya manusia antara lain
adalah :
 Penyiapan tenaga-tenaga terampil di bidang perhotelan,
resto-ran, biro perjalanan dan pemandu wisata.
 Peningkatan kemampuan berbahasa asing di kalangan stake-
holder yang bergerak di bidang pariwisata dan terkait dengan
pengembangan pariwisata, seperti : tenaga kerja di usaha pa-
riwisata, dan pemerintah daerah.
 Peningkatan dan pemantapan kesiapan masyarakat sebagai
tuan rumah.
 Peningkatan kemampuan teknis di bidang manajemen kepari-
wisataan.
 Peningkatan kemampuan di bidang perencanaan, dan pema-
saran pariwisata.
5- Strategi Pengembangan Investasi
Strategi pengembangan investasi ini berisikan langkah-langkah
strategik yang diperlukan dalam rangka peningkatan investasi di

42. - 41 -
bidang kepariwisataan, yang dilakukan baik oleh penanam modal
yang berasal dari luar daerah maupun penanam modal yang
berasal dari daerah itu sendiri.
Strategi pengembangan investasi antara lain :
 Meningkatkan iklim yang kondusif bagi penanaman modal pa-
da usaha pariwisata.
 Memberikan insentif bagi pengusaha menengah kecil dan ma-
syarakat yang akan berusaha di bidang kepariwisataan.
 Menciptakan kepastian hukum dan keamanan.
 Menyiapkan infrastruktur antara lain : jaringan jalan, jaringan
telekomunikasi, listrik dan lainnya.
 Memberikan subsidi bagi investor yang mau menanamkan
modal bagi daerah-daerah yang kurang menarik bagi
investasi tetapi memiliki potensi pariwisata.
6- Strategi Pengelolaan Lingkungan
Strategi pengelolaan lingkungan merupakan strategi umum yang
mendasari semua pengembangan kepariwisataan yang akan dila-
kukan. Strategi ini mendukung kebijakan pembangunan
pariwisata yang berkelanjutan dan merupakan langkah proaktif di
dalam upa-ya pelestarian lingkungan alam dan budaya. Strategi
pengelolaan lingkungan ini merupakan pula langkah dalam
menjawab perubah-an paradigma pariwisata global, di mana isu
lingkungan menjadi salah satu isu sentral pembangunan.
Strategi pengelolaan lingkungan antara lain adalah :
 Pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan
hemat energi.
 Peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik
wisata.
 Peningkatan dan pemantapan konsevasi kawasan-kawasan
yang rentan terhadap perubahan.
Strategi pengelolaan lingkungan ini kemudian dijabarkan secara
lebih rinci kedalam program-program pengembangan.
d. Indikasi Program Pengembangan
Indikasi program pengembangan merupakan jabaran rinci dari setiap
strategi yang disusun kedalam suatu bentuk program yang akan dila-
kukan pada jangka waktu tertentu. Indikasi program disusun untuk ke-
rangka waktu 5 tahun, dan tiap 5 tahun program hendaknya dikaji kem-
bali dengan mempedomani kebijakan dan strategi yang telah ditetap-
kan.

43. - 42 -
Gambar 5 : Kerangka Proses dan Tahapan Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Pengumpulan Data
Analisis
Perumusan Sasaran
Perumusan Rencana
Pengembangan Pariwisata
Daerah
Rumusan Kebijakan
Rumusan Strategi
Rumusan Indikasi
Program Pengembangan
Program Pokok Program Penunjang
Rincian indikasi program terdiri dari :
 Program Jangka Panjang, dengan skala waktu 10 tahun; yang
dibagi menjadi program 5 tahunan. Perumusan program masih
bersifat umum dan garis besar, tetapi memperlihatkan langkah-

44. - 43 -
langkah yang akan ditakukan pada setiap lima tahunan selama 10
tahun.
 Program Jangka Pendek, dengan skala waktu 5 tahun, yang ter-diri,
dari program tahunan. Merupakan program 5 tahun per-tama dari
program 10 tahun; yang mengidikasikan materi program uta-ma
dan program pendukung.
Rincian indikasi program meliputi Program :
 Program Utama, yaitu program yang berkaitan dengan substansi
pariwisata, meliputi : pengembangan produk, pemasaran dan pro-
mosi, sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, peman-
tapan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat
 Program Pendukung, yaitu program-program yang diharapkan di-
lakukan oleh instansi lain untuk mendukung pengembangan
pariwisata.
Indikasi program pengembangan memuat :
 Nama program.
 Sasaran dan tujuan program dan kaitannya di dalam mendukung
strategi tertentu.
 Justifikasi dan rincian program.
 Jadwal pelaksanaan program.
 Pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan program.
 Sumber dana serta indikasi biaya yang diperlukan.

45. - 44 -
Bab IV
Materi Produk-Produk RIPPDA Kabupaten/Kota
Produk-produk RIPPDA, Kabupaten/Kota adalah produk yang dihasilkan dalam
rangka penyusunan atau peninjauan kembali RIPPDA kabupaten/kota yang terdiri
dari dokumen-dokumen :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RIPPDA Kabupaten/
Kota;
2. Rancangan RIPPDA kabupaten/kota
3. Analisis dan Sintesis RIPPDA kabupaten/kota
4. Kompilasi Data RIPPDA kabupaten/kota
Dokumen-dokumeri sebagaimana dimaksud pada Butir 1 di atas berupa uraian
engkap secara kualitatif dan kuantitatif berserta peta, tabel dan diagram. Uraian
lengkap sebagaimana dimaksud pada Butir 2 untuk dokumen-dokumen
rancangan Perda meliputi :
 Pola Pikir yang berisi penjelasan-penjelasan yang melatarbelakangi perlunya
peraturan tersebut, hal-hal yang diatur, siapa yang diatur, dan bagaimana
mengaturnya.
 Rancangan Perda RIPPDA kabupaten/kota yang berisi konsideran, batang
tubuh, aturan peralihan, penutup, serta lampiran materi RIPPDA kabu-
paten/kota
Uraian lengkap sebagaimana dimaksud pada Butir 2 untuk kompilasi data, malisis
dan rancangan RIPPDA kabupaten/kota dapat dilihat pada Bab hi edoman
Penyu-sunan RIPPDA kabupaten/kota, dan disesuaikan dengan kondisi dan
karakteristik di masing-masing daerah. Ketentuan presentasi peta-peta untuk
RIPPDA kabu-paten/kota sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan yang
dipergunakan di dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Uraian lengkap
sebagaimana dimak-sud pada Butir 2 untuk rancangan kabupaten/kota meliputi :
 Tujuan pengembangan kepariwisataan daerah,
 Metodologi dan pendekatan perencanaan,
 Gambaran potensi dan permasalahan kepariwisataan wilayah,
 Sasaran pengembangan pariwisata,
 Rencana pengembangan pariwisata yang terdiri dari : kebijakan pengem-
bangan pariwisata daerah, strategi pengembangan kepariwisataan, dan indi-
kasi program pengembangan kepariwisataan.
Tujuan pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Butir
6 di atas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan
perekonomian daerah, serta pelestarian budaya dan lingkungan alam daerah, se-
bagaimana dimaksudkan di dalam GBHN serta visi misi pengembangan pari-
wisata.

46. - 45 -
Metodologi pendekatan sebagaimana yang dimaksud di dalam Butir 6 di atas
menjabarkan bagaimana pariwisata dikembangkan ditinjau dari berbagai aspek
dan selaras dengan konsep pembangunan wilayah dan pembangunan pariwisata
yang berkelanjutan. Pendekatan-pendekatan serta pertimbangan-pertimbangan
umum yang diadopsi untuk pengembangan pariwisata menunjang tujuan pemba-
ngunan wilayah dijabarkan dalam bentuk konsepsi-konsepsi perencanaan pemba-
ngunan.
Gambaran potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan wilayah se-
bagaimana dimaksud di dalam Butir 6 di atas menjabarkan hasil evaluasi terha-
dap aspek-aspek kewilayahan, aspek sediaan (produk wisata) dan aspek per-
mintaan (pasar) sebagaimana diuraikan di dalam Bab III.
Sasaran pengembangan kepariwisatan merupakan target-target, baik yang ber-
sifat kuantitatif, kualitatif ataupun normatif dalam pengembaiigan kepariwisataan
di daerah. Sasaran tersebut meliputi :
 Sasaran jumlah kunjungan wisatawan,
 Sasaran ekonomi,
 Sasaran sosial budaya,
 Sasaran pengelolaan fisik/lingkungan.
Kebijakan pengembangan pariwisata merupakan arahan umum yang akan
dijadikan landasan bagi langkah-langkah pengembangan pariwisata yang lebih
operasional. Kebijakan ini menjawab isu-isu strategis internal dan eksternal yang
terjadi dan dihadapi oleh daerah, kebijakan pengembangan pariwisata, meliputi
aspek-aspek :
 Produk,
 Pasar,
 Pemanfaatan Ruang,
 SDM,
 Lingkungan,
 Investasi,
 Pemberdayaan Masyarakat.
Strategi pengembangan kepariwisataan merupakan langkah-langkah strategis
yang perlu dilakukan berkaitan dengan aspek-aspek pengembangan kepariwisa-
taan, agar arahan pengembangan kepariwisataan dapat terwujud. Perumusan
strategi ini memperhatikan pendekatan :
 Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.
 Kesesuaian produk dengan pasar.
 Kelestarian lingkungan.
Strategi pengembangan kepariwisataan ini meliputi :
 Strategi pengembangan produk,
 Strategi pengembangan pasar dan promosi,
 Strategi pengembangan sumber daya manusia,
 Strategi pengembangan investasi,
 Strategi pemberdayaan masyarakat,

47. - 46 -
 Strategi pengelolaan lingkungan.
Indikasi program pengembangan kepariwisataan merupakan penjabaran strategi
ke dalam kegiatsn-kegiatan yang bersifat operasional, yang telah menunjukkan
rincian program, justifikasi program, sasaran dan tujuan program, jadwal waktu
pelaksanaan program, pihak yang terlibat, serta sumber dana/pembiayaan dan
indikasi biaya.

48. Lampiran A
Survey dan Kajian Sisi Sediaan
1. Survey Umum Terhadap Karakteristik Daerah
Survey umum terhadap karakteristik daerah meliputi aspek kebijaksanaan, geografi,
kependudukan, dan lainnya. Karakteristik geografi secara Umum mengenai
Kabupaten atau Kota perlu disurvey untuk memberi gambaran secara utuh
mengenai daerah studi, sehingga dapat dijadikan landasan untuk proses penditian
dan analisis terhadap aspek-aspek terkait. Pada dasarnya satu dokumen rencana
komprehensif akan mengandung suatu gambaran Umum dari informasi daerah
sebagai salah satu landasan perencanaan. Komponen karakteristik daerah yang
disurvey adalah:
a. Lokasi.
b. Lingkungan alam.
c. Sejarah daerah.
d. Pola sosial budaya dan ekonomi.
e. Pola tata guna lahan.
f. Kualitas lingkungan.
Pengkajian tertiadap peta daerah dan kunjungan lapangan ke lokasi Daya Tarik
wisata merupakan tahapan yang perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran
terhadap kondisi eksisting lapangan. Sementara untuk data-data dasar sebagian
besar sudah tersedia pada pihak pemerintah, Universitas dan berbagai lembaga
lainnya dalam bentuk laporan atau peta. Namun, demikian ketersedlaan data ini
sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Pada kebanyakan kasus yang
terjadi, kekurangan data merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan
studi. Salah satu cara untuk menutupi kekurangan data tersebut dapat dilakukan
estimasi berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan atau dengan membaca
berbagai literatur geografi dan sejarah mengenai daerah studi.
a. Lokasi
Lokasi daerah studi harus dipetakan terhadap negara secara keseluruhan
maupun terhadap provinsi. Lokasi daerah merupakan pertimbangan penting
untuk pengembangan parMsata, dengan lokasi dapat diketahui jarak derah
tertiadap pasar potensial utama atau daerah yang telah memiliki pariwisata
yang berkembang dengan baik, seperti Bali. Hal ini merupakan salah satu
masukan bagi analisis pasar, karena peluang pasar dapat diidentifikasi dengan

49. 2
Jelas. Selain itu, lokasi juga merupakan bahan pertimbangan bagi penentuan
jalur wisata dari produk wisata yang akan dikembangkan baik jalur wisata
internal dalam kabupaten atau kota maupun Jalur wisata untuk daerah yang
lebih luas (misalnya : antar kabupaten atau provinsi).
b. Lingkungan Alam
1- Iklim
Pola iklim daerah meliputi : curah hujan, temperatur, kelembaban,
pencahayaan sinar matahari, kabut, kecepatan dan arah angin, dan
variasi musim. Iklim dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata
yang akan dilakukan, misalnya saja dengan jumlah hari hujan yang tinggi
menyebabkan tidak memungkinkan untuk pengembangan lapangan
golf. Iklim ini perlu dipetakan dengan jelas dalam dokumen RIPPDA
untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk
mengatasinya.
Topografi yang merupakan karaktenstik permukaan bumi meliputi
konfigurasi tanah, kemiringan, ketinggian dan jenis permukaan (misal :
danau, rawa dan sungai) perlu dipetakan. Pada RIPPDA Kabupaten/Kota,
perencanaan yang dilakukan sudah bersifat mendetail, sehingga aspek
penentuan lokasi merupakan pertimbangan penting dalam
pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata tidak mungkin
dilakukan pada daerah yang sering mengalami longsor atau banjir,
sehingga dengan acuan ini dapat diketahui mana daerah-daerah yang
memang memiliki kelayakan untuk pengembangan kawasan wisata di
daerah bersangkutan.
Kehidupan satwa liar dan vegetasi hutan berdasarkan jenis, dan
lokasinya perlu diindikasikan. Jarak dari habitat satwa liar maupun
kawasan lindung perlu dipertimbangkan untuk pengembangan
pariwisata, sehingga pengembangan pariwisata yang akan dilakukan
tidak mengganggu atau merusak proses konservasi yang sedang
dilakukan. Namun, juga sebaliknya kehidupan satwa liar dan vegetasi ini
dapat juga menjadi daya tarik wisata yang dapat dijual, dengan syarat
dikelola dengan baik memperhatikan prinsip-prinsip periindungan.
2- Pantai dan Laut
Karakteristik pantai dan laut yang perlu disurvey meliputi lokasi dan
karakteristik pantai, terumbu karang, kehidupan bawah laut, kandungan

50. 3
sumber daya alam, pasang surut, formasi karang dan perikanan.
Permasalahan konservasi laut perlu diinvestigasi dan diungkapkan
dengan jelas, sehingga pengembangan pariwisata tidak merusak proses
konservasi yang dilakukan. Bila hal tersebut terjadi maka
pengembangan pariwisata di kawasan pantai dan laut yang akan
menimbulkan kerusakan tingkungan akan diminimalkan.
3- Geologi
Karakteristik geologi merupakan pertimbangan penting dalam pe-
ngembangan pariwisata. Kesesuaian antara pengembangan pariwisata
dengan jenis batuan atau kandungan mineral yang dimiliki merupakan
satah satu pertimbangan penting. Namun, di lain pihak terdapat sungai-
sungai bawah tanah dan gua Juga memberi peluang untuk
mengembangkan produk wisata, seperti caving yang saat ini memiliki
pasar yang sedang berkembang.
4- Sumber Daya Alam
Beberapa daerah memiliki potensi sumber daya alam yang cukup balk,
misalnya saja suatu daerah memiliki potensi pengembangan peitanian
atau perkebunan, atau minyak bumi. Potensi tersebut perlu
dlpertimbangkan karena apabila manfaat yang dihasilkan lebih tinggj
dan pengembangan pariwisata, maka daerah tersebut tidak
dikembangkan pariwisata.
c. Sejarah Daerah
Pengetahuan mengenai sejarah daerah penting, karena dalam perencanaan
pariwisata banyak sekali aspek sejarah yang merupakan daya tarik wisata,
seperti bangunan-bangunan bersejarah, candi, bentuk arsitektur rumah
penduduk, dan kerajinan tangan. Sejarah suatu daerah mempengaruhi sistem
sosial budaya dari penduduk setempat dan sikap terhadap pengembangan
pariwisata itu sendiri. Sejarah mengenai daerah studi perlu diungkapkan dan
dijadikan bahan pertimbangan dalam analisis perencanaan pariwisata dan
formulasi rencana.
d. Pola Sosial Budaya dan Ekonomi
1- Karakteristik Populasi/Penduduk
Distribusi populasi penduduk merupakan pertimbangan penting dalam
setiap pembangunan. Hal ini dapat disajikan dalam bentuk gambar atau

51. 4
tabel mengenai populasi penduduk masa lalu dan eksisting. Selain itu
proyeksi penduduk juga perlu dikaji. Kelompok umur penduduk dapat
menunjukkan angkatan kerja yang ada di daerah disertai dengan jenis
kelaminnya dan pendidikan.Sehingga dapat diketahui berapa besar
potensi tenaga kerja yang dimitiki.
2- Kebudayan dan Adat Istiadat
Pola budaya masyarakat perlu diidentifikasi dengan jelas, hal ini
meliputi : struktur sosial, sistem nilai, gaya hidup dan sikap. Pada daerah
Kabupaten/Kota baik itu Kabupaten maupun Kota karakteristik pola
budaya daerah. Umumnya dapat dikategorikan seragam, namun pada
daerah-daerah yang luas atau perkotaan polanya dapat bervariasi dari
satu daerah ke daerah lainnya. Selain itu nilai-nilai religius yang berlaku
juga perlu diperhatikan, Umumnya di sebagian besar wilayah Indonesia
yang didominasi deh penduduk beragama Islam terdapat pantangan
terhadap minuman beralkohol atau daging babi. Hal ini perlu
diperhatikan agar benturan-benturan yang akan terjadi dengan adanya
pengembangan pariwisata dapat diantisipasi sedini mungkin. Tarian,
musik, drama, upacara adat, kerajinan, pakaian daerah dan hasil seni
merupakan bagian dari pola budaya masyarakat yang dapat merupakan
daya tarik wisata yang dapat dikembangkan
3- Profil Ekonomi
Profil ekonomi daerah perlu diidentifikasi dengan jelas. Hal ini meliputi
produk domestik bruto, tingkat pendapatan, jenis dan nilai ekspor dan
impor dan pendapatan asli daerah. Keterkaitan antara pariwisata
dengan ekonomi. daerah secara keseluruhan perlu diungkapkan,
sehingga besarnya sumbangan sektor pariwisata dan sektor-sektor lain
terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui.
Pertumbuhan ekonomi daerah perlu diungkapkan disertai dengan
proyeksi pertumbuhan masa mendatang. Daerah-daerah yang belum
memililki perkembangan ekonomi dengan baik dapat diketahui untuk
memungkinkan pengembangan sektor pariwisata di daerah yang tidak
memiliki sektor altematif penghasil pendapatan daerah.
e. Pola Tata Guna Lahan
Dalam penyusunan RIPPDA Kabupaten, pola tata guna lahan daerah secara
umum perlu diidentifikasi, lahan pertanian, industri, perkebunan, hutan

52. 5
lindung, pernukiman dan jalur transportasi dipetakan dengan baik. Pada
perencanaan RIPPDA Kota, pemetaan yang dilakukan dapat bersifat lebih
detail, sehingga dalam pengembangan pariwisata peruntukan pengembangan
yang akan dilakukan dapat dengan jelas ditentukan dan dipilih.
Kepemilikan lahan juga dapat merupakan pertimbangan untuk pemilikan
kawasan pengembangan pariwisata daerah. Lahan yang ada dapat dimiliki
oleh perorangan, adat, institusi atau pemerintah. Informasi ini dapat
menentukan pengembangan yang akan dilakukan.
f. Kualitas Lingkungan
Kualitas lingkungan dari daerah studi terutama pada kawasan wisata eksisting
dan yang akan dikembangkan merupakan pertimbangan penting sebagai daya
tarik bagi wiisatawan maupun bagi penduduk lokaL Komponen dari kualitas
lingkungan yang perlu dikaji cukup banyak, namun dalam pelaksanaan studi
komponen yang dikaji tersebut dapat bervariasi sesuai dengan kondisi daerah
atau sudah tercakup dalam pembahasan lain. Komponen kualitas lingkungan
yang perlu dipertimbangkan, secara tengkap adalah sebagai berikut :
1- Kualitas udara,
2- Kualitas air bersih (air minum),
3- Kualitas air permukaan,
4- Kualitas air bawah tanah,
5- Tingkat kebisingan,
6- Tingkat Kebersihan lingkungan umum,
7- Kualitas lansekap,
8- Desain bangunan dan pemeliharaannya,
9- Desain perkotaan,
10- Rambu-rambu,
11- Pola tata guna lahan dan jaringan transportasi,
12- Tingkat kemacetan,
13- Ruang terbuka,
14- Taman dan kawasan lindung,
15- Pemandangan alam,
16- Penyakit.
g. Survey Kelembagaan
Survey elemen kelembagaan dalam proses perencanaan meliputi pengkajian
terhadap kebijakan dan rencana pengembangan, kebijakan investasi daerah,
ketersediaan modal, peraturan daerah yang berkaitan dengan pariwisata dan
kebijakan pembangunan daerah lainnya. Penelitian pada tahapan ini

53. 6
merupakan input dalam analisis perencanaan, formulasi kebijakan dan
rencana, dar rekomendasi. Survey kelembagaan ini dapat meliputi kajian
terhadap dokumen-dekumen yang ada dan diskusi dengan pihak pemerintah
dan swasta sebagai pelaku di lapangan.
h. Kebijakan Pembangunan dan Rencana Eksisting
Hampir seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia telah memiliki do-
kumen-dokumen mengenai perencanaan daerahnya masing-masing. Bentuk
dokumen ini dapat bersifat perencanaan jangka panjang maupun jangka
pendek, daerah secara keseluruhan maupun kawasan-kawasan terpilih, dan
terkadang dalam dokumen tersebut juga tercakup sektor pariwisata. Selain di
daerah bersangkutan, pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti tingkat Provinsi
atau Nasional juga terdapat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
daerah studi. Oleh karena itu informasi ini perlu dikaji dengan baik karena hal
ini akan mempengaruhi formulasi kebijakan pariwisata yang akan diambil.
Selain itu pada kondisi sebaliknya ternuan yang diperoleh di lapangan dapat
menjadi masukan terhadap kebijakan yang sudah ada.
Sangat dimungkinkan pemerintah daerah ataupun pemerintah yang berada di
atasnya telah memiliki program pembangunan dalam sektor pariwisata yang
akan dilaksanakan daerah studi, hal ini merupakan bahan masukan penting
dalam perencanaan pariwisata yang dilakukan. Pembangunan jaringan jalan,
bandar udara, perluasan industri dan rencana-rencana lainnya akan turut
mempengaruhi pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan
diambil.
i. Kebijakan Investasi
Kebijakan investasi dalam proyek pembangunan di daerah merupakan salah
satu pertimbangan penting dalam perencanaan pariwisata. Pengembangan
pariwisata akan berhasil bila tercipta iklim investasi yang baik di daerah. Jenis
penanaman modal dan adanya insentif merupakan informasi penting untuk
mendorong investor menanamkan modalnya di daerah.
Dalam proses selanjutnya, RIPPDA Kabupaten/Kota ini juga memberikan
rekomendasi penting mengenai kebijakan investasi yang perlu diambil oleh
Pemda untuk lebih mendorong investasi, sehingga pengembangan pariwisata
dapat terlaksana dengan baik. Ketersediaan sumber dana di daerah untuk
pengembangan pariwisata juga merupakan hal penting yang perlu
dipertimbangkan, karena pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban
pemerintah yang perlu diberikan jika pariwisata daerah ingin berhasil. Sebagai

54. 7
contoh untuk pembangunan kawasan wisata atau hotel diperlukan
ketersediaan infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih yang seluruhnya perlu
disediakan oleh pemerintah.
j. Peraturan yang Berkaitan dengan Pariwisata
Jika pariwisata telah ada dan berkembang di suatu daerah, kemungkinan
besar daerah tersebut telah memiliki peraturan-peraturan pariwisata.
Peraturan ini perlu dikaji untuk melihat kesesuaiannya dengan pengembangan
yang akan dilaksanakan. Peraturan mengenai hotel, biro perjalanan, pemandu
wisata merupakan aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Dan
tidak hanya itu peraturan-peraturan daerah yang berkaitan secara tidak
langsung pun perlu dipertimbangkan dengan baik, misalnya : pola guna lahan,
pengaturan tinggi bangunan dan arsitekturnya, merupakan masukan untuk
menentukan pengembangan pariwisata selanjutnya. Bila terdapat
ketidaksesuaian dengan pengembangan yang akan dilakukan, akan sangat
mungkin diberikan rekomendasi untuk melakukan modifikasi terhadap
peraturan-peraturan tersebut.
k. Pendidikan Pariwisata dan Program Pelatihan
Daerah yang memiliki sektor pariwisata yang tetah berkembang biasanya
memiliki lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata. Lembaga atau badan,
seperti ini perlu disurvey dan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan
perencanaan sumber daya manusia daerah yang merupakan salah satu
komponen perencanaan pariwisata. Pendidikan dan pelatihan ini dapat
mencakup bidang perhotelan dan, restoran, pemandu wisata, perencanaan,
pemasaran dan penelitian.
2. Survey dan Kajian Aspek-Aspek Sediaan / Produk Wisata
a. Survey Daya Tarik Wisata
Daya tarik wisata merupakan dasar dari pengembangan pariwisata, hal ini
merupakan elemen penting dalam produk pariwisata. Tanpa adanya faktor
daya tarik yang substansial, pariwisata yang berorientasi untuk kesenangan
atau untuk berlibur tidak memungkinkan dikembangkan. Meskipun demikian
masih ada peluang-peluang lain, misalnya saja perjalanan bisnis, dinas
pemerintah, tonferensi, keagamaan dan berbagai maksud perjalanan wisata
lainnya.
Umumnya dalam menganalisis dan memilih Daya Tarik wisata yang akan
dikembangkan perlu melihat potensi pasar wisata eksisting. Daya Tarik wisata

55. 8
yang akan dikembangkan harus sesuai dengan target pasar yang dimiliki.
Kesesuaian antara kedua faktor akan menghasilkan keberhasilan dalam
pengembangan pariwisata. Jenis daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah
akan menentukan jenis pasar sasaran dan promosi pariwisata yang akan
dilakukan. Permintaan pasar yang ada akan menentukan jenis daya tarik yang
akan dikembangkan.
Pendekatan penting yang dapat dilakukan adalah mengkaitkan komponen
daya tarik yang dimliki dengan kegiatan wisata yang mungkin dilakukan.
Komponen tersebut secara tersendiri dapat saja merupakan sebuah daya tarik
yang dapat dijual dan dikembangkan, sehingga daya tarik wisata perlu
dievaluasi dan diidentifikasi untuk mempertimbangkan peluang kegiatan
wisata yang dapat dikembangkan di daerah.
Untuk melakukan survey dan evaluasi dari daya tarik wisata, maka akan
sangat penting untuk memahami jenis Daya Tarik yang perlu dipertimbangkan
dalam pariwisata. Hal ini terutama dilakukan dalam fungsi analisis. Konsep
umum dari jenis daya tarik yang telah lama dikenal adalah daya tarik alam
yang biasanya berbentuk, pantai, danau, laut, iklim, hutan, lansekap alam,
pemandangan dan bentuk-bentuk lainnya.
Daya Tarik wisata dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Sistem umum
dari pengelompokkan yang sering dipakai adalah :
1- Daya Tarik alam, yang berbasiskan segala pada lingkungan alam.
2- Daya Tarik budaya, yang berbasiskan pada kegiatan manusia.
3- Daya Tarik khusus, yang biasanya dibuat secara khusus oleh manusia
untuk menarik kunjungan wisatawan.
1- Daya Tarik Alam
a- lklim
Suhu udara yang hangat, cahaya matahari, dan iklim kering,
seringkali dipertimbangkan sebai kondisi yang disukai oleh
wisatawan terutama wisatawan yang berasal dari daerah musim
dingin. Kondisi ini seringkali dikaitkan dengan daya tarik pantai,
laut dan gunung yang memberi peluang kepada wisatawan untuk
melakukan rekreasi. Iklim sebagai daya tarik menyebabkan perlu
dilakukannya konservasi terhadap iklim tersebut dengan
melakukan pengendalian terhadap polusi udara.

56. 9
Perubahan iklim di suatu daerah perlu dipertimbangkan dalam
mengevaluasi iklim sebagai daya tarik. Iklim yang diinginkan
(misalnya : iklim kering) yang panjang merupakan keunggulan
suatu hal yang patut untuk dipertimbangkan, sehingga investasi
yang ditanarnkan dalam bentuk fasilitas pelayanan dan
infrastruktur dapat dimaksimalkan. Evaluasi musim merupakan
dasar pertimbangan bagi peluang sumber daya wisata yang
dimiliki dan target pasar untuk memperpanjang musim kunjungan
ke daerah bersangkutan. Pada musim panas memungkinkan
kunjungan wisatawan yang lebih banyak dibandingkan musim
hujan.
b- Pemandangan Alam
Pemandangan alam yang indah dapat menjadi motivasi utama
bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat, khususnya bila
daerah tersebut telah memiliki konservasi terhadap tempat
tersebut. Konservasi yang dilakukan menyebabkan kebersihan dan
karakter alam dari lingkungan tersebut dapat dijaga dan
dipertahankan. Daya tarik lansekap perkebunan teh di Puncak,
Jawa Barat atau hamparan persawahan merupakan daya tarik bagi
wisatawan untuk berkunjung.
Dengan pemandangan alam yang indah, dapat dikembangkan
berbagai jenis aktivitas wisata, misalnya saja piknik, berkemah,
pendakian gunung atau sebagai tempat peristirahatan selama
perjalanan. Sementara pemandangan alam yang indah yang
memiliki jarak cukup jauh dapat dikembangkan wisata adventure
dengan aktivitas, seperti panjat tebing, arung jeram dan
penjelajahan alam. Pemandangan alam yang memiliki daya tarik
cukup tinggj perlu dilindungi dengan pengembangan taman-taman
nasional, sehingga pembangunan yang terjadi di kawasan tersebut
dapat dikendalikan
c- Pantai dan Laut
Pantai dan laut umumnya diasosiasikan dengan aktivitas renang,
selancar, berjemur, perahu, ski air, penyelaman, mancing dan
berbagai aktivitas air lainnya. Komponen ini merupakan daya tarik
bagi wisatawan untuk melakukan rekreasi atau relaksasi atau
bahkan minat khusus, seperti olah raga selam. Potensi, seperti ini
banyak sekali dimiliki daerah-daerah di Indonesia. Dengan

57. 10
kombinasi suhu dan iklim yang mendukung potensi ini sangat
layak untuk dikembangkan. Namun, tidak lupa yang perlu
diperhatikan adalah proses pertindungan tertiadap kawasan
tersebut, sehingga daya tarik yang dimilikj dapat tetap dijaga
kelestariannya dan dapat dipertahankan secara jangka panjang.
d- Flora dan Fauna
Flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh daerah lain dapat
merupakan daya tarik penting bagi suatu daerah, terutama bila
dipadukan dengan pemandangan alam yang indah. Bunga Raflesia,
Anggrek Hutan, Komodo, Anoa dan jenis lainnya merupakan daya
tarik yang kuat, yang dapat dijual kepada wisatawan. Setiap
daerah dapat mengidentiffkasi potena flora dan fauna yang
dimiliki. Pada beberapa kondia jumlah fauna yang berlebihan di
suatu tempat memungkinkan daerah untuk niengembangkan
wisata buru dengan pengendalian yang ketat dari pemerintah.
Pada beberapa kasus, pariwisata sebagai salah satu faktor
pendukung dilakukannya periindungan terhadap flora dan fauna
dapat dijadikan suatu justifikasi. Kepunahan hewan-hewan langka
akibat ulah manusia, menjadikan pariwisata sebagai alasan
rasional untuk melakukan pertindungan. Kebun binatang,
akuarium dan taman tumbuh-tumbuhan yang memiliki spesies
khusus bila dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat
merupakan daya tarik kuat untuk pengembangan pariwisata.
e- Lingkungan Alam Khusus
Lingkungan alam khusus, seperti pegunungan, formasi geologi
khusus, gua, geysers, mata air panas dan aktivitas gunung berapi
medium merupakan daya tarik bagi wisatawan minat khusus atau
wisatawan Umum lainnya. Pengembangan spa dengan adanya
mata air panas dengan mempertimbangkan aspek pasar
merupakan peluang pengembangan pariwisata, seperti yang
sudah dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota. Pegunungan
Jayawijaya di Irian Jaya merupakan daya tarik tersendiri bagi
wisatawan minat khusus yang ingin menaklukan pegunungan
tersebut, dan bagi beberapa daerah potensi-potensi ini dapat
menjadi sumber pendapatan daerah.