Dokumen tersebut membahas tentang Negara Hukum (Rule of Law) dengan menjelaskan pengertian, sejarah perkembangan konsep, unsur-unsur, tujuan, bentuk, dan hubungan antara politik dan hukum di Indonesia.
1. NEGARA HUKUM (RULE OF LAW)
Materi Pend. Kewarganegaraan
Untuk Perguruan Tinggi
2. PENGERTIAN
• Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.
Karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain
dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi
oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.
• Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi
(berisi kesepakatan/konsensus bersama) atau hukum
dasar negara. Dengan demikian di dalam negara hukum,
kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan
kekuasaan belaka serta pemerintahan negara
berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan
atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang
tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum.
3. Sejarah perkembangan konsep negara hukum
• Neg hkm formal adlh neg yang membatasi ruang geraknya dan
bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Negara tidak
campur tangan sec banyak thdp urusan & kepentingan warga
negaranya. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara, yang
berarti warga negara dibiarkan untuk mengurus kepentingan
ekonominya sendiri maka dengan sendirinya perekonomian negara
akan sehat (machtstaat). Konsep ini terjadi di Eropa sekitar abad
ke 19 dan ternyata penerapannya mengundang kecaman banyak
warga negaranya terutama pasca perang dunia ke 2 di mana neg
dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab atas segala
dampak ekonomi yang timbul pasca perang tsb. Muncul gagasan
baru yang disebut sbg welfare state, atau negara kesejahteraan.
• Neg kesejahteraan ini disebut sbg konsep neg hkm material.
Pemerintah bisa bertindak sec lebih luas dalam urusan dan
kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur
dalam konsep neg hkm formal. Pemerintah memiliki keleluasaan
untuk turut campur tangan dalam urusan warga negaranya dengan
dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap
kesejahteraan rakyat.
4. NEGARA HUKUM
• Menurut Julius Stahl, konsep
Negara Hukum (‘rechtsstaat’)
mencakup :
– Perlindungan hak asasi
manusia.
– Pembagian kekuasaan.
– Pemerintahan
berdasarkan undang-undang.
– Peradilan tata usaha
Negara.
• A.V. Dicey Negara Hukum
(“The Rule of Law”), :
– Supremasi hukum dalam
arti tidak boleh ada
kesewenang-wenangan
sehingga seseorang
hanya boleh dihukum jika
melanggar hukum
(Supremacy of Law).
– Kedudukan yang sama di
depan hukum baik bagi
rakyat biasa maupun bagi
pejabat (Equality before
the law).
– Terjaminnya hak-hak
manusia oleh undang-undang
dan keputusan-keputusan
pengadilan
(Constitution based on
Individual Right).
5. International Commission of Jurists
Rumusan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang
demokratis di bawah ‘Rule of Law’ (yang dinamis)
• Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak
individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
• Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
• Pemilihan Umum yang bebas.
• Kebebasan menyatakan pendapat.
• Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
• Pendidikan kewarganegaraan
6. Franz Magnis Suseno menyebut 5 (lima) ciri neg
hkm sbg salah satu ciri neg demokrasi.
a. fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yg
bersangkutan sesuai dgn ketetapan sebuah UUD
b. UUD menjamin HAM yg paling penting, krn tanpa
jaminan tersebut, hukum menjadi sarana
penindasan ;
c. badan-badan negara menjalankan kekuasaannya
dan hanya taat pada dasar hukum yg berlaku
d. terhadap tindakan badan negara, masyarakat
dapat mengadu ke pengadilan dan putusan
pengadilan dilaksanakan oleh badan negara
e. badan kehakiman yang bebas & tidak memihak.
7. Pilar-pilar utama untuk menyangga tegaknya
satu Negara Hukum modern (The Rule of Law,
ataupun Rechtsstaat)
1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law):
Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip
supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan
dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law):
Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum
dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan
dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (Due Process of Law):
Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas
legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu
bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas
peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
8. 4. Pembatasan Kekuasaan
Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara
dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara
vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen:
Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang
berkembang pula adanya pengaturann kelembagaan
pemerintahan yang bersifat ‘independent’.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:
Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent
and impartial judiciary).
7. Peradilan Tata Usaha Negara:
Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi
tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat
administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha
negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.
9. 8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court):
Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang
diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap
warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan
gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem
ketatanegaraannya.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia:
Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia
dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui
proses yang adil.
10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat):
Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan
rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan
mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah
masyarakat.
10. 11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare
Rechtsstaat):
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan
bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan
melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun yang
diwujudkan melalaui gagasan negara hukum (nomocrasy)
dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial:
Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap
setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga
kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme
kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh
peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung)
dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran
11. Tujuan Negara Hukum
• S. Tasrif: 1) Kepastian hukum (tertib/order); 2)
Kegunaan (kemanfaatan/utility); dan 3) Keadilan
(justice).
• Ahmad Dimyati: 1) Pencapaian keadilan, 2) Kepastian
hukum, dan 3) Kegunaan (kemanfaatan).
• Kesimpulan:
• Pencapaian Keadilan, sesuai dengan asas Ius quia
iustum (hukum adalah keadilan, dan Quid ius sine
justitia (apalah arti hukum tanpa keadilan).
• Hukum adalah untuk mengatur hubungan, baik warga
masyarakat maupun negara, The law is a tool to
“social control” and “social engineering”.
• Hukum dilaksanakan untuk mencapai kepastian.
13. Unsur-unsur Negara Hukum
• Rechtsstaat : 1) Pengakuan dan perlindungan
HAM, 2) Pembatasan kekuasaan, 3)
Pemerintahan berdasarkan aturan hukum, dan 4)
Peradilan administrasi
• The Rule of Law : 1) Supremacy of law, 2)
Equality before the law, dan 3) Individual right.
• Socialist Legality : 1) Manifestation of
Socialism , 2) The law as a tool of Socialism, dan
3) Pushed on Social right than individual right.
• Nomokrasi Islam : 1) Kekuasaan adalah amanah,
2) HAM, 3) Keadilan, 4) Persamaan, 5)
Musyawarah, 6) Perdamaian, 7) Peradilan
bebas, 8) Kesejahteraan, dan 9) Ketaatan
14. Negara Hukum Pancasila
• F.M. Hadjon:
1. Keserasian hubungan antara rakyat dan
pemerintah berdasarkan asas kerukunan,
2. Hubungan fungsional yang proporsional antar
kekuasaan negara,
3. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan
peradilan merupakan sarana terakhir,
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
• M. Tahir Azhary:
1. Adanya hubungan erat antara agama dan
negara,
2. Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa,
3. Kebebasan beragama dalam artian positif,
4. Atheisme tidak dibenarkan dan Komunisme
tidak diperkenankan,
5. Berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan.
15. HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA POLITIK
DAN HUKUM DI INDONESIA
• Konfigurasi Politik diartikan sebagai susunan atau
konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis
dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara
diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan
konfigurasi politik otoriter.
• Konfigurasi politik demokratis adalah susunan
sistem politik yang membuka kesempatan (peluang)
bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif
menetukan kebijakan umum.
• Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem
politik yang lebih memungkinkan negara berperan
sangat aktif serta mengambil hampir seluruh
inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara.
17. TIPE KARAKTER PRODUK HUKUM
KONSERVATIF/ELITIS RESPONSIF/POPULISTI
K
Konteks
Konfigurasi
Politik yang
melahirkannya
Lahir dari Konfigurasi
Politik Otoriter.
Kekuasaan politik
didominasi oleh satu
kelompok atau koalisi
kelompok elite, yang
memegang kekuasaan
eksekutif.
Lahir dari Konfigurasi
Politik Demokratis.
Kekuasaan politik tersebut
di berbagai kelompok
masyarakat yang beragam
kepentingannya.
Proses
Pembuatan
Hukum
Sentralistik
Didominasi oleh lembaga-lembaga
negara, terutama
pemegang kekuasaan
eksekutif
Partisipatif
Mengundang sebanyak-banyaknya
partisipasi
masyarakat melalui
kelompok-kelompok sosial
dan individu di dalam
masyarakat.
18. TIPE KARAKTER PRODUK HUKUM
KONSERVATIF/ELITIS RESPONSIF/POPULISTIK
Sifat Fungsi
Hukum
Positif-instrumentalis
Memuat materi-materi yang lebih
merefleksikan visi sosial dan
politik pemegang kekuasaan atau
memuat materi yang lebih
merupakan alat untuk mewujudkan
kehendak dan kepentingan
program pemerintah.
Aspiratif
Memuat materi-materi yang
secara umum sesuai dengan
aspirasi atau kehendak
masyarakat yang dilayaninya.
Sehingga produk hukum itu dapat
dipandang sebagai kristalisasi
dari kehendak masyarakat.
Kemungkinan
Penafsiran oleh
Pemerintah
Peluang sempit untuk
Interpretasi.
Memuat materi hal-hal penting
secara cukup rinci, sehingga
memberi sedikit peluang bagi
pemerintah untuk membuat
penafsiran sendiri melalui
berbagai peraturanh pelaksanaan
dan peluang yang sempit itu pun
hanya berlaku untuk hal-hal yang
betul-betul bersifat teknis.
Peluang luas untuk Interpretasi
Memuat materi singkat dan
pokok-pokoknya saja, sehingga
memberi pekluang luas kepada
pemerintah untuk membuat
berbagai interpretasi dengan
berbagai peraturan lanjutan yang
berdasarkan visi sepihak dari
pemerintah dan tidak sekedar
masalah teknis.
19. Hubungan Negara Hukum dengan
Demokrasi
• seperti dua sisi mata uang. Konsep negara
hukum material mensyaratkan adanya
demokrasi, begitupula demokrasi
mensyaratkan adanya wadah negara hukum
dalam pelaksaksanaannya.
• Negara Indonesia yang dalam konstitusinya
(pasal 1 ayat (3)) secara nyata menyatakan diri
sebagai negara hukum, dalam pasal lainnya
(pasal 1 ayat (2)) dinyatakan kedaulatan ada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
22. HHAAKKIIKKAATT HHAAKK AASSAASSII MMAANNUUSSIIAA
Pengertian
HHAAMM: HAK DASAR YG MELEKAT & DIMILIKI SETIAP MANUSIA SBG
ANUGERAH TUHAN YME
HHAAMM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK LAHIR YG MELEKAT
PD ESENSINYA SBG ANUGERAH ALLAH SWT (MUSTHAFA KEMAL
PASHA)
HHAAMM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK LAHIR & MELEKAT
DNG POTENSINYA SBG MAKHLUK & WAKIL TUHAN (GAZALLI)
HHAAMM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK IA HIDUP YG MELEKAT
PD ESENSINYA SBG ANUGERAH ALLAH SWT
2 LANDASAN PENGAKUAN THD HAM:
a. LANDASAN PERTAMA & LANGSUNG : KODRAT MANUSIA
b. LANDASAN KEDUA & LBH DALAM : TUHAN MENCIPTAKAN MANUSIA
SAMA, KECUALI AMALNYA.
23. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA
Pengertian
HAM:
-Natural right (John Locke, 1632-1704) Hak-hak alamiah manusia
(hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak milik)
- Human right (Eleanor Roosevelt)
Piagam PBB ttg Deklarasi UUnniivveerrssaall ooff HHuummaann RRiigghhttss 11994488
a. Hak berpikir & mengeluarkan
pendapat
b. Hak memiliki sesuatu
c. Hak mendapatkan pendidikan
& pengajaran
d. Hak menganut aliran kepercayaan
atau agama
e. Hak utk hidup
UUUU 3399//11999999 ttttgg HHAAMM
a. Hak utk hidup
b. Hak berkeluarga
c. Hak mengembangkan diri
d. Hak keadilan
e. Hak kemerdekaan
f. Hak utk kemerdekaan hidup
g. Hak utk memperoleh nama baik
h. Hak utk memperoleh pekerjaan
i. Hak utk mendapatkan
perlindungan hukum
f. Hak berkomunikasi
g. Hak keamanan
h. Hak kesejahteraan, dan
i. Hak perlindungan
24. HHAAKKIIKKAATT HHAAKK AASSAASSII MMAANNUUSSIIAA
Pengertian
HHAAMM mmeelliippuuttii bbiiddaanngg::
a. Hak asasi pribadi (ppeerrssoonnaall rriigghhttss)
Hak kemerdekaan, Hak menyatakan pendapat, Hak memeluk agama.
b. Hak asasi politik (ppoolliittiiccaall rriigghhttss)
Hak utk diakui sbg warga negara Hak memilih & dipilih, Hak
berserikat, Hak berkumpul.
c. Hak asasi ekonomi (pprrooppeerrttyy rriigghhttss)
Hak memiliki sesuatu, Hak mengadakan perjanjian, hak bekerja,
hak mendapat hidup layak.
d. Hak asasi sosial & kebudayaan (SSoocciiaall && ccuullttuurraall rriigghhttss)
Hak mendapatkan pendidikan, Hak mendapat santunan, Hak pensiun,
Hak mengembangkan kebudayaan, Hak berekspresi.
e. Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm hukum & pemerintahan
(RRiigghhttss ooff LLeeggaall EEqquuaalliittyy)
f. Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm tata cara peradilan &
perlindungan (PPrroocceedduurraall rriigghhttss)
25. SSEEJJAARRAAHH PPEERRKKEEMMBBAANNGGAANN HHAAMM
a. PPeerrkkeemmbbaannggaann HHAAMM mmaassaa sseejjaarraahh
- Nabi Musa (6000 SM) bebaskan umat yahudi dr perbudakan
- Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 SM) jaminan keadilan bg WN
- Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM)
Ajaran utk mengkritik pemerintah yg tdk berdasarkan keadilan, cita-cita,
kebijaksanaan.
- Nabi Muhammad SAW (600 M) Membebaskan bayi wanita & wanita dr
penindasan bangsa Quraisy.
b. PPeerrkkeemmbbaannggaann HHAAMM ddii IInnggggrriiss
- MMaaggnnaa CChhaarrttaa – Piagam Agung (1215) batasi kekuasaan Raja John:
bertindak sewenang2 thdp rakyat & pok bangsawan
- PPeettiittiioonn ooff RRiigghhttss (1628) pertanyaan ttg hak2 rakyat & jaminannya: pajak &
pungutan hrs dng persetujuan, WN tdk boleh dipaksa terima tentara di rumah,
tentara tdk boleh gunakan hkm perang pd masa damai.
- HHaabbeeaass CCoorrppuuss AAcctt (1679) UU mengatur ttg penahanan seseorang: tahanan
sgr diperiksa dlm waktu 2 hari stlh ditahan, alasan penahanan hrs disertai bukti
sah mnrt hukum
- BBiillll ooff RRiigghhtt (1689) UU yg diterima parlemen Inggris utk perlawanan thd Raja
James II: kebebasan dlm pemilihan anggt parlemen, kebebasan dlm berbicara &
mengeluarkan pendapat, pajak-uu- pembentukan tentara seijin parlemen, hak
WN memeluk agama & kepercayaan masing2, parlemen berhak mengubah
keputusan raja.
26. SSEEJJAARRAAHH PPEERRKKEEMMBBAANNGGAANN HHAAMM
c. PPeerrkkeemmbbaannggaann HHAAMM ddii AAmmeerriikkaa SSeerriikkaatt
- Didasari pemikiran John Locke :hak hidup (lliiffee), hak kebebasan (lliibbeerrttyy), hak
milik (pprrooppeerrttyy) DDeeccllaarraattiioonn ooff IInnddeeppeennddeennccee ooff TThhee UUnniitteedd SSttaatteess
(4 Juli 1776) Konstitusi negara.
- Perjuangan sebagai emigran Inggris.
d. PPeerrkkeemmbbaannggaann HHAAMM ddii PPeerraanncciiss
- Naskah awal revolusi Perancis (1789) DDeeccllaarraattiioonn ddeess DDrrooiittss ddee LL’’ hhoommmmee eett
DDuu CCiittooyyeenn (pernyataan ttg HAM & WN) : ketidakpuasan kaum borjuis & rakyat
thdp Raja Louis XVI HAM adlh hak alamiah sesuai kodrat manusia & tdk dpt
dipisahkan, bersifat suci.
- Revolusi Perancis perjuangan penegakan HAM di Eropa : LLiibbeerrttyy,, EEggaalliittyy,,
FFrraatteerrnniittyy Konstitusi Perancis (1791)
e. AAttllaannttiicc CChhaarrtteerr (1941)
- PD II F.D. Roosevelt TThhee FFoouurr FFrreeeeddoomm ( ff ooff rreelliiggiioonn,, ff ooff ssppeeeecchh &
tthhoouugghhtt,, ff ooff ffeeaarr,, ff ooff wwaanntt)
f. Pengakuan HAM PBB
- Deklarasi 10 Des 1948 10 Des : Hari HAM
- Pasal 1 : Sekalian orang dilahirkan merdeka & mempunyai martabat & hak2 yg
sama. Mereka dikaruniai akal & budi & dan hendaknya bergaul satu sama lain
dlm persaudaraan.
- Sidang Majelis umum PBB 1966 ccoovveennaannttss oonn HHuummaann rriigghhttss dlm hukum
internasional diratifikasi negara-negara anggota PBB.
27. HAM DI INDONESIA
PPeennggaakkuuaann BBaannggssaa IInnddoonneessiiaa HHAAMM
a. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama
“…Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa…”
b. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat
“Kemudian daripada itu, …, Kemanusiaan yang adil dan beradab, …”
landasan idiil pengakuan & jaminan HAM di Indonesia.
c. Batang Tubuh UUD 1945
- Pasal 28 A Hak hidup, hak mempertahankan hidup & kehidupan
- Pasal 28 B Hak membentuk keluarga & melanjutkan keturunan, Hak
kelangsungan hidup-tumbuh-berkembang utk anak, Hak perlindungan dr
kekerasan & diskriminasi
- Pasal 28 C Hak mengembangkan diri, Hak mendapatkan pendidikan &
memperoleh manfaat iptek & seni budaya, Hak memajukan diri dlm perjuangkan
hak scr kolektif
- Pasal 28 D Hak pengakuan-jaminan-perlindungan-kepastian hukum, Hak
perlakuan sama di hadapan hukum, Hak bekerja, Hak WN memperoleh
kesempatan sama dalam pemerintahan, Hak status WN
- Pasal 28 E Hak beragama & beribadah, Hak memilih dikjar-pekerjaan-WN-tempat
tinggal, Hak kebebasan meyakini kepercayaan, Hak kebebasan
berserikat-berkumpul-mengeluarkan pendapat.
- Pasal 28 F Hak berkomunikasi & memperoleh informasi, Hak mencari-memperoleh-
memiliki-menyimpan-mengolah-menyampaikan informasi
28. HAM DI INDONESIA
PPeennggaakkuuaann BBaannggssaa IInnddoonneessiiaa HHAAMM
- Pasal 28 G Hak perlindungan, Hak rasa aman & perlindungan dr ancmn
ketakutan, Hak bebas dr penyiksaan/perlakuan merendahkan derajat martabat
manusia, Hak memperoleh suaka politik
- Pasal 28 H Hak hidup sejahtera, Hak mendapat kemudahan & perlakuan
khusus utk peroleh kesempatan & manfaat sama capai persamaan & keadilan,
Hak jaminan sosial, Hak milik pribadi
- Pasal 28 I Hak utk hidup, Hak tdk disiksa, Hak kemerdekaan pikiran-hati nurani,
Hak tdk dituntut atas dsr hukum yg berlaku surut, Hak bebas dr perlakuan
diskriminatif, Hak masyarakat tradisional dihormati
d. Ketetapan MPR
- Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 ttg HAM Tlh dicabut dng Tap Nomor Tap MPR
Nomor I/MPR/2003. Macam-macam HAM dlm Tap Nomor XVII/MPR/1998: Hak utk
hidup, Hak berkeluarga & melanjutkan keturunan, Hak keadilan, Hak
kemerdekaan, Hak atas kebebasan informasi, Hak keamanan, Hak kesejahteraan,
Kewajiban, perlindungan & pemajuan.
e. UU 39/1999 ttg HAM + UU 26/2000 ttg Pengadilan HAM
- Ps 4 Hak utk hidup, Ps 10 Hak utk berkeluarga, Ps 11 s.d. 16 Hak utk
mengembangkan diri, Ps 17 s.d. 19 Hak utk memperoleh keadilan, Ps 20 s.d.
27 Hak atas kebebasan pribadi, Ps 28 s.d. 35 Hak atas rasa aman, Ps 36
s.d. 42 Hak atas kesejahteraan, Ps 43-44 Hak turut serta dlm pemerintahan,
Ps 45 s.d. 51 Hak wanita, Ps 52 s.d. 66 Hak anak
29. HAM DI INDONESIA
BBaannggssaa IInnddoonneessiiaa PPeenneeggaakkaann HHAAMM
a. Pembentukan Lembaga
1. Komisi Nasional HAM [Dasar: Keppres No 5/93 tgl 7 Juni 1993 UU No
39/1999 ttg HAM]
¨ Lembaga mandiri, kedudukan setingkat lembaga negara yg lain.
¨ Fungsi: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM.
¨ Tujuan: Mengembangkan kond yg kondusif plaks HAM suai PS,
UUD 45, Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM. Meningkatkan
perlindungan & penegakan HAM guna perkemb pribadi manusia Indonesia
seutuhnya & kemampuannya berpartisipasi dlm brbagai bid kehdupan.
2. Pengadilan HAM [Dasar: UU No 26/2000 ttg Pengadilan HAM]
¨ Pengadilan khusus di lingk pengadilan umum, berkedudukan di kab/kota.
¨ Khususbertugas & berwenangmemeriksa & memutus pelanggaran
HAM berat (termasuk di luar batas teritorial wil RI oleh WNI).
3. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR, dengan Keppres.
Peristiwa Pelanggaran HAM berat sebelum terbit UU No. 26/2006
4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dibentuk berdasarkan undang-undang
Alternatif penyelesaian di luar Pengadilan HAM.
30. HAM DI INDONESIA
5. Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):
– KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan)
– YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia)
– ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
– HRW (Human Right Watch)
b. Konvensi Internasional tentang HAM wujud nyata keperdulian
masy internasional:
– The International on Civil & Political Rights (1966)
– The International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights
(1966)
– Optional Protocol
– Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984)
– Declaration on the Rights to Development (1986)
– African Charter on Human & Peoples’ Rights (1981)
– Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)
– Bangkok Declaration (1993)
– Deklarasi Wina (1993)
31. HAM DI INDONESIA
c. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional
– Ratifikasi perjanjian: pengikatan diri suatu negara utk melaksanakan
ketentuan2 dlm perjanjian, & ketentuan2 itu mnjdi hukum nasionalnya.
– Konvensi internasional ttg HAM yg diratifikasi oleh Indonesia:
a. Konvensi Jenewa 12 Agust 1949 (UU No.59 th 1958)
b. Convention on the Political Rights of Woman (UU No.68 th 1958)
c. Convention of the Elimination of Discrimination Against Women (UU
No.7 th 1984)
d. Convention of the Rights of the Child (Keppres No.36 th 1990)
e. Convention on the Prohibition of the Development, Production and
Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their
Destruction (Keppres No.58 th 1991)
f. International Convention Against Apartheid in Sports (UU No.48 th 1993)
g. Torture Convention (UU No.5 th 1998)
h. ILO Convention No.87 Concerning Freedom of Association and Protection
on the Rights to Organise (UU No.83 th 1998)
i. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No.29 th 1999)
32. HAK ASASI MANUSIA dan DEMOKRASI
Demokrasi: sistem politik yang dapat memberi penghargaan,
menjamin perlindungan dan penegakan atas hak-hak dasar manusia
Unsur utama demokrasi:
o Kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis
o Kesamaan hak/kesetaraan politis dalam menjalankan kendali
Konsep pokok demokrasi:
o Kebebasan/persamaan (freedom/equality)
o Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty)
Unsur pokok pemerintahan demokrasi:
o Pengakuan atas HAM
o Partisipasi rakyat dalam pemerintahan
Sehingga:
1. Keinginan negara demokrasi ratifikasi aturan HAM
2. HAM – demokrasi persyaratan hubungan internasional
3. Pelanggaran demokrasi – HAM bukan urusan internal negara
33. Piagam PBB ttg Deklarasi Universal of HHuummaann RRiigghhttss 11994488
a. Hak berpikir & mengeluarkan pendapat
b. Hak memiliki sesuatu
c. Hak mendapatkan pendidikan & pengajaran
d. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama
e. Hak utk hidup
f. Hak utk kemerdekaan hidup
g. Hak utk memperoleh nama baik
h. Hak utk memperoleh pekerjaan
i. Hak utk mendapatkan perlindungan hukum
UUUU 3399//11999999 ttttgg HHAAMM
a. Hak utk hidup
b. Hak berkeluarga
c. Hak mengembangkan diri
d. Hak keadilan
e. Hak kemerdekaan
f. Hak berkomunikasi
g. Hak keamanan
h. Hak kesejahteraan
i. Hak perlindungan
34. Undang-Undang 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 6
menyebutkan bahwa :
“pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap
perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian yang secara melawan hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau
mencabut hak asasi manusia seseorang atau
kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang
ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar, berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku”.
35. Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia dan
menjamin perlindungan bagi semua orang maka diperlukan
upaya-upaya investigasi atau pencarian fakta manakala
terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
Tujuan dari Investigasi atau pencarian fakta adalah:
1. Membantu menyembuhkan dan merehabilitasi
korban
2. Pendampingan hukum (advokasi dan litigasi)
3. Mendorong perubahan kebijakan yang menghormati
dan melindungi hak asasi manusia
4. memantau kepatuhan pemerintah terhadap
persetujuan internasional di bidang HAM.
5. Sarana pendidikan publik
6. Bahan pelurusan sejarah
36. HAK AZASI MANUSIA
Menurut Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang
HAM dalam pasal 1
Hak Asasi Manusia adaläh :
seperangkat hak yang melekat pada hakikát dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah dan setiap orang demikehormatan dan
perlindunganharkat dan martabat manusia.
37. Hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan Menjadi sebagai
berikut:
Hak-hak asasi pribadi (personal rights),
yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan
memeluk agama, dankebebasan bergerak
Hak-hak asasi ekonomi (property rights), yaitu hak untuk memiliki
sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
Hák-hak asasi politik (political rights), yaltu hak untuk ikut serta
dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu
pemilihan umum), dan hak untuk mendirikan partal politik.
Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam
hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).
Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights).
Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk
mengembangkan kebudayaan.
Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata-cara peradilan dan
perlindungan (procedural rights). Misalnya, peraturan dalam
hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.
38. Prinsip-prinsip Pelaksanaan HAM di Indonesia
1.Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban
2. Bersifat Relatif
3. Keterpaduan
4.Keseimbangan
5. Kerja Sama Internasional yang Saling Menghormati
6. Taat pada Peraturan
7. Keterkaitan Sistem Politik
8. Kesamaan Harkat dan Martabat
9. Prinsip Memperoleh & Menuntut Perlakuan yang Sama
10.Perlindüngan Masyarakat Adat
11.Mendahulukan Hukum Nasional
12.Tanggung Jawab Pemerintah
39. INSTRUMEN HUKUM HAM
1.Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia.
2.UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan Martabat Manusia).
3.Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan.
4.Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional
Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
5.Inpres No, 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan
Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan
Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program,
ataupun
Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemenintahan.
6.UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7.UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. -
8.Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal 28A — 28J
mengatur secara eksplisit Pengakuan dan Jaminan
Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.
40. 2. Hambatan penegakkan HAM
a.Faktor Kondisi Sosial-Budaya.
b.Faktor Komunikasi dan Informasi,
1)Letak geografis Indonesia yang luas
2)Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum
terbangun secara baik
3)Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih
sangat terbatas.
C.Faktor Kebijakan Pemerintah.
1) Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang
pentingnya jaminan hak asasi manusia.
2) Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak
asasi manusia sering diabaikan.
d.Faktor Perangkat Perundangan.
1)Pemerintahan tidak segera meratifikasi hasil-hasil konvensi
internasional tentang hak asasi manusia.
2)Kalaupun ada, peraturan perundang-undangannya masih sulit
untuk diimplementasikan.
41. e.Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement).
1)Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi
mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak
asasi manusia.
2)Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai
masih belum layak sering membuka peluang ‘jalan
pintas’ untuk memperkaya din.
3)Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih
diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan
penyimpangan berupa KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme).
42. 3.Pelanggaran HAM berat
Perihal pelanggaran berat yang dimaksudkan,
sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia, mencakup
Kejahatan Qenosida dan Kejahatan
Kemanusiaan.
43. I) Kejahatan Genosida
Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama,
dengan cara:
a.membunuh anggota kelompok;
b.mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
terhadap anggota-anggota kelompok;
c.menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya;
d.memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah
kelahiran di dalam kelompok; atau
e.memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke
kelompok lain.
44. 2)Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan
yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut
ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
a.pembunuhan
b. pemusnahan
c. perbudakan;
d.pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e.perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang
f.penyiksaan;
g.perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,
pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual
lain yang setara;
h.penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis
kelamin, tau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang
dilarang menurut hukum internasional;
i.penghilangan orang secara paksa; atau
j.kejahatan apartheid.
45. SANKSI INTERNASIONAL ATAS
PELANGGARAN HAM
1.Di berlakukannya travel warning terhadap warga
negaranya
2.pengalihan investasi atau penanaman modal asing
3.Pemutusan hubungan diplomatik
4.Pengurangan bantuan ekonomi
5.Pengurangan tingkat kerjasama
6.Pemboikotan produk eksport
7.Embargo Ekonomi
