Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

4,780 views

Published on

Pengandalian Pelaksanaan Penanaman Modal didaerah

  • Login to see the comments

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

  1. 1. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA MENDORONG PENINGKATAN REALISASI PENANAMAN MODAL DI DAERAH<br />OLEH :<br />DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL<br />Jakarta, 29 November – 1 Desember 2010<br />KONSOLIDASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL (KP3MN) KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2010<br />
  2. 2. KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL<br />UU NO. 25 tahun 2007 tentangPenanaman Modal<br />Per Pres NO. 27 tahun 2009 tentangPelayananterpaduSatuPintu<br />Perka BKPM No 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, PembinaandanPelaporanPelayananTerpaduSatuPintudiBidangPenanaman Modal<br />Perka BKPM No 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanaman Modal<br />Perka BKPM No 13 Tahun 2009 jo. No 7 Tahun 2010 tentangtatacaraPengendalianPelaksanaanPenanaman Modal<br />Perka BKPM No 14 tahun 2009 tentang SPIPISE<br />
  3. 3. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL(Perka BKPM No 13 Tahun 2009 jo. No 7 Tahun 2010 )<br /><ul><li>Memperoleh data perkembanganpenanaman modal
  4. 4. Informasimasalahdanhambatan yang dihadapiperushaan</li></ul>Kegiatan :<br />Mekanismepelaporan LKPM<br /><ul><li>Triwulan (Pembangunan)
  5. 5. Semesteran (IUT)</li></ul>PEMANTAUAN PELAKSANAAN<br />Sasaran :<br />Tercapainyakelancarandanketepatanpelaksanaanpenanamanmodlsertatersedianya data realisasipenanaman modal<br />Melakukanbimbingandanfasilitasipenyelesaianmasalahdanhambatan yang dihadapiolehperusahaan<br />Kegiatan :<br /><ul><li>Penyuluhanpelaksanaanketentuan PM
  6. 6. Konsultasidanbimbingan
  7. 7. Fasilitasipenyelesaianmasalah/hambatan</li></ul>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL<br />PEMBINAAN PELAKSANAAN PM<br />Melakukanpengawasanpelaksanaanketentuanpenanamanmodldanpenggunaanfasilitasfiskalsertamelakukantindaklanjutataspenyimpangan yang dilakukanperusahaan<br />Kegiatan :<br /><ul><li>Pemeriksaankelokasiproyek
  8. 8. indaklanjutpenyimpangan</li></ul>PENGAWASAN PELAKSANAAN PM<br />
  9. 9. PERAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODALDALAM REALISASI PENANAMAN MODAL<br />PENANAM MODAL<br />HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL<br />PTSP<br />Perka no 11/09, 12/09, 14/09<br />PEMBANGUNAN PROYEK<br />KOMERSIAL<br />KONSTRIBUSI PADA PEREKONOMIAN DAERAH/NASIONAL<br />1<br />3<br />2<br />AFTER CARE<br />PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL<br />PERKA NO 13/2009 JO 07/2010<br />Pemantauan, pembinaandanPengawasansetelahpenanaman modal mendapatkanperizinanuntukmerealisasikanpembangunanproyekinvestasinya<br />Pemantauan, pembinaandanpengawasanpenanaman modal padatahappembangunan/konstruksisampaisiapproduksikomersial, dan<br />Pemantauan, PembinaandanPengawasanpenanaman modal setelahmemperolehIzin Usaha Tetap (selamaberoperasi)<br />
  10. 10. KEWENANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL<br />PEMANTAUAN<br />Sesuaidengankewenangandalammelakukanpendftaran / izinprinsip /persetujuan PM danIzin Usaha<br />PDKPM<br />PDPPM<br />BKPM<br />PEMBINAAN<br />Terhadapseluruhkegiatan PM diKabupaten/ kotaberkoordinasidenganinstansidaerahterkait<br />PENGAWASAN<br />Terhadapseluruhkegiatanpenanaman modal dikabupaten / kotaberkoordinasidenganinstansiderahterkait<br />PEMANTAUAN<br />Sesuaidengankewenangandalammelakukanpendftaran / izinprinsip /persetujuan PM danIzin Usaha<br />PEMBINAAN<br />Terhadapseluruhkegiatan PM yang tidakdapatdilaksanakanolehKabupaten/ kota, berkoordinasidenganinstansidaerahterkait<br />PENGAWASAN<br />Terhadappenanaman modal yang kegiatannyabersifatlintaskabupaten/kota yang menjdikewenanganpemerintahprovinsi, berkoordinasidenganinstansidaerahterkait<br />PEMANTAUAN<br />Sesuaidengankewenangandalammelakukanpendftaran / izinprinsip /persetujuan PM danIzin Usaha<br />PEMBINAAN<br />Terhadapseluruhkegiatan PM yang tidakdapatdilaksanakanditingkatprovinsi, berkoordinasidengan PDPPM, PDKPM daninstansiterkait<br />PENGAWASAN<br />Terhadappenggunaanfasilitasfiskalpenanaman modal yang menjadikewenanganpemerintah, berkoordinasidengan PDPPM, PDKPM daninstansiterkait<br />
  11. 11. PEMBATALAN DAN PENCABUTANPENDAFTARAN / IZIN PRINSIP / PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL<br />TIDAK DILAKSANAKAN DALAM BENTUK KEGIATAN NYATA<br />PEMBATALAN<br />PENDAFTARAN / IZIN PRINSIP / PERSETUJUAN PM<br />TELAH DILAKSANAKAN KEGIATAN NYATA<br />PENCABUTAN<br />KegiatanNyata<br />Administratif : <br /> - AktaPendirian<br /> - NPWP<br /> - Izinlokasi, IMB, HO<br /> - dll<br />Fisik : - Pengadaanlahan<br /> -Pembangunan pabrik<br /> - Pengimporanmesin<br />
  12. 12. SANKSI ADMINISTRATIF<br />DIKENAKAN KEPADA : <br />Perusahaan yang tidakmemenuhikewajibandantanggungjawab<br />Perusahaan yang menyalahgunakanfasilitaspenanaman modal<br />MEKANISME<br />Peringatantertulis<br />Pembatalankegiatanusaha<br />Pembekuankegiatanusahadan/ataufasilitaspenanaman modal, atau<br />Pencabutankegiatanusahadan/ayaufasilitaspenanaman modal<br />
  13. 13. PERANAN PEMERINTAH PROVINSI /KABUPATEN/KOTA YANG DIHARAPKAN :<br />Memberikankemudahanperizinandibidangpenanaman modal denganmenggunakanfungsiPelayananTerpaduSatuPintu (PTSP) dibidangPenanaman Modal denganmenerapkan SOP yang transparandanjugamenyelenggarakanfungsi-fungsipenanaman modal yang lainnyasepertiperencanaanpenanaman modal, promosipenanaman modal, danpengendalianpenanaman modal<br />Memantaupelaksanaanpenanaman modal yang adadiwilayahnyamelaluimekanismepenyampaianLaporankegiatanPenanaman Modal (LKPM) baik yang masihdalamtahappembangunan (periodetriwulan) dan yang sudahproduksikomersial/IUT (periode semester), agar dapatdi data tepatwaktudandapatdiumumkansebagairealisasiinvestasisecaranasionalpadaperiode yang bersangkutan.<br />Membantu/memfasilitasipenanaman modal yang berlokasidiwilayahkab/kota agar rencanainvestasidapatterealisasi.<br />Terhadapperusahaanpenanamanmodl yang sudahada agar dibantu/difasilitasikalauadapermasalahan yang menghambatkegiataninvestasi.<br />
  14. 14. KUALIFIKASI PTSPBIDANG PENANAMAN MODAL<br />
  15. 15. PenyelenggaraanKualifikasi PTSP BidangPenanaman Modal<br />
  16. 16. HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN DI DAERAH :<br />Pelimpahanwewenangdaribupati/walikotakeLembagaPenyelenggara PTSP untukperizinanmaupun non perizinandibidangpenanaman modal<br />Lembaga yang menyelenggarakanfungsi PTSP bidangpenanaman modal melaakukanself assesmentberdasarkanPerka BKPM no 11 Tahun 2009, danmengirimkanke BKPM<br />Menyiapkanaparatur PTSP bidangpennaman modal yang terlatih<br />MenyusunStandard Operation Procedure (SOP) perizinandibidangpenanaman modal berdasarkanPerka BKPM No 12 Tahun 2009 dnperaturankementerianterkait<br />Menyiapkansistempelayanan, informasidanperizinaninvestasisecaraelektronik (SPIPISE)<br />
  17. 17. TerimaKasih<br />BadanKoordinasiPenanaman Modal<br />Jl. Jend. GatotSubroto No. 44 jakarta<br />Telp/Fax. (62-21) 5225838<br />

×