SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
TELAAHAN TEKNIS (Kap. Izin IPHHK, Nama Pemasok, Volume Pasokan, Target Volume Tebangan Pemasok dari Hutan Nrgara) KELENGKAPAN ADMINISTRASI (Surat Perjanjian Kontrak, LMKB, SK RKT/IPK/ILS) DIAGRAM ALIR MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RPBBI SERTA  P ENERBITAN TANDA TERIMA PENYAMPAIAN RPBBI KAPASITAS S/D 6.000 M3 / TAHUN Pasokan dari kawasan hutan negara  ≤ target volume tebangan izin yang sah tahun berjalan + stock akhir tahun lalu Pasokan dari non kawasan hutan negara (tidak dibatasi target volume tebangan) Produksi Kayu Olahan  ≤ kapasitas izin Pemasukan Data Pemasukan Data ( Cq Manual ) ( Cq Manual ) RPBBI DIRJEN BPK KADIS PROV Ka BP2HP KADIS KAB/KOTA BENAR & LENGKAP Kp. s/d 2.000 m3/Th Kp > 2.000 – 6.000 m3 / Th OL OL Kp. s/d 2.000 m3/Th PENERBITAN SURAT TANDA TERIMA PENYAMPAIAN RPBBI PRODUKSI & PEMENUHAN BB PROFIL INDUSTRI

More Related Content

Viewers also liked

Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 
07 maret 2015 seri 276
07 maret 2015 seri 27607 maret 2015 seri 276
07 maret 2015 seri 276Rave Van
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 201701112015
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...01112015
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...01112015
 
Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...
Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...
Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...CIFOR-ICRAF
 
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)Konfiantza Faza
 
Ppt Presentation Press Release Q II 2015 BKPM
Ppt Presentation Press Release Q II 2015 BKPMPpt Presentation Press Release Q II 2015 BKPM
Ppt Presentation Press Release Q II 2015 BKPMArita Soenarjono
 
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANANPERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN01112015
 
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Pengendalian pelaksanaan penanaman modalPengendalian pelaksanaan penanaman modal
Pengendalian pelaksanaan penanaman modalgua_loh
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
 

Viewers also liked (20)

Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
 
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
 
07 maret 2015 seri 276
07 maret 2015 seri 27607 maret 2015 seri 276
07 maret 2015 seri 276
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
 
HTR
HTRHTR
HTR
 
Tata Kelola, Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan
Tata Kelola, Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor KehutananTata Kelola, Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan
Tata Kelola, Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan
 
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
 
Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...
Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...
Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...
 
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
 
Ppt Presentation Press Release Q II 2015 BKPM
Ppt Presentation Press Release Q II 2015 BKPMPpt Presentation Press Release Q II 2015 BKPM
Ppt Presentation Press Release Q II 2015 BKPM
 
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANANPERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN
 
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Pengendalian pelaksanaan penanaman modalPengendalian pelaksanaan penanaman modal
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
 

Diagram alir s/d 6000

  • 1. TELAAHAN TEKNIS (Kap. Izin IPHHK, Nama Pemasok, Volume Pasokan, Target Volume Tebangan Pemasok dari Hutan Nrgara) KELENGKAPAN ADMINISTRASI (Surat Perjanjian Kontrak, LMKB, SK RKT/IPK/ILS) DIAGRAM ALIR MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RPBBI SERTA P ENERBITAN TANDA TERIMA PENYAMPAIAN RPBBI KAPASITAS S/D 6.000 M3 / TAHUN Pasokan dari kawasan hutan negara ≤ target volume tebangan izin yang sah tahun berjalan + stock akhir tahun lalu Pasokan dari non kawasan hutan negara (tidak dibatasi target volume tebangan) Produksi Kayu Olahan ≤ kapasitas izin Pemasukan Data Pemasukan Data ( Cq Manual ) ( Cq Manual ) RPBBI DIRJEN BPK KADIS PROV Ka BP2HP KADIS KAB/KOTA BENAR & LENGKAP Kp. s/d 2.000 m3/Th Kp > 2.000 – 6.000 m3 / Th OL OL Kp. s/d 2.000 m3/Th PENERBITAN SURAT TANDA TERIMA PENYAMPAIAN RPBBI PRODUKSI & PEMENUHAN BB PROFIL INDUSTRI