2. 1. Memiliki jiwa nasionalisme Pancasila
yang kuat dalam menjalankan fungsi
dan tugas sebagai Aparatur Sipil
Negara
2. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan
mengaktualisasikannya sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan
publik, dan perekat dan pemersatu
bangsa.
TUJUAN PEMBELAJARAN
3. ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan
dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai
pelayan publik yang berintegritas
ASN sebagai
pelaksana
kebijakan publik
ASN sebagai
pelayan publik
ASN sebagai
perekat dan
pemersatu bangsa
Sila 1 Sila 2 Sila 3 Sila 5Sila 4
ASN yang memiliki
nasionalisme kuat
ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplemantasikan
nilai – nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya
4. ARTI NASIONALISME
(1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara
sendiri; sifat kenasionalan: nasionalisme makin
menjiwai bangsa Indonesia;
(2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang
secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai,
mempertahankan, dan mengabadikan identitas,
integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu;
semangat kebangsaan
(Kamus Besar Bahasa Indonesia)
5. NASIONALISME SEMPIT (CHAUVINISME)
Sikap yang mengagung - agungkan
bangsanya sendiri secara membabi buta
dan sekaligus menindas bangsa lain
Hitler
Mussolini
Sharon Milocevic
6. NASIONALISME PANCASILA
Nasionalisme pada umumnya adalah rasa cinta
yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan
sekaligus menghormati bangsa lain.
Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau
paham kecintaan manusia Indonesia terhadap
bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada
nilai-nilai Pancasila.
7. PRINSIP – PRINSIP NASIONALISME
PANCASILA
- Dilandasi nilai-nilai Pancasila
- Menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi atau kepentingan golongan
- Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan
bangsa dan negara
- Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air
- Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan
kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa
- Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia;
mengembangkan sikap tenggang rasa.
8. Rasa kebangsaan atau kesadaran berbangsa adalah rasa
yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan
sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi
perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam
menghadapi tantangan sejarah masa kini.
Dinamisasi rasa kebangsaan berkembang menjadi
wawasan kebangsaan
9. WAWASAN KEBANGSAAN
Cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang
diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri
sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah
lingkungan nusantara itu.
-Wadah (organisasi)
-Isi
-Tata laku
-Unsur – unsurnya :
10. Cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan
lingkungannya
berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 yang
menjiwai kehidupan
bangsa dalam mencapai
tujuan atau cita–cita
nasionalnya
Wawa
san
Nusan
tara
WAWASAN NUSANTARA
12. INDIKATOR HASIL BELAJAR
1. Peserta dapat memahami dan
mengimplementasikan Nilai-nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.
2. Peserta dapat memahami dan
mengimplementasikan Nilai-Nilai Kemanusiaan
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
Menjalankan Tugasnya.
13. Pemahaman dan Implementasi Nilai-Nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya
1. Sejarah Ketuhanan dalam Masyarakat
Indonesia
2. Ketuhanan dalam Perumusan Pancasila
3. Perspektif Teoritis Nilai-nilai Ketuhanan
dalam Kehidupan Bernegara
4. Implementasi Nilai-nilai Ketuhanan dalam
kehidupan Sehari-hari
14. Sejarah Ketuhanan dalam Masyarakat Indonesia
Kepercayaan yang dianut oleh manusia prasejarah di
Indonesia adalah dinamisme dan animisme
• Dinamisme
Kepercayaan terhadap benda – benda mati yang dipercaya
mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan upaya yang dilakukan manusia
• Animisme
Kepercayaan terhadap roh halus atau jiwa yang mendiami
setiap benda sehingga harus dihormati
15. Pengaruh India (agama Hindu dan Budhha) dimulai sejak abad ke-5.
Pengaruh Islam mulai dirasakan kuat pada abad ke-13 dengan
munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai di Aceh.
Pengaruh Cina mulai masuk pada abad ke-14. Sedangkan pengaruh
Barat mulai terasa sejak masuknya Portugis pada abad ke-16.
16. • Hindu
Dibawa dari India pada awal – awal masehi. Kerajaan Hindu
pertama adalah Kutai (350 M). Kerajaan Hindu seperti Tarumanegara,
Mataram Hindu, Medang, Kediri, Majapahit.
• Budha
Dibawa oleh para biksu dari India dan China. Kerajaan Budha
terkenal adalah Sriwijaya, Syailendra, Kalingga dan Singasari.
Majapahit juga mendapat pengaruh Budha
17. • Islam
Berasal dari jazirah Arab yang dibawa langsung oleh para
pedagang Arab, China atau dari tempat lain. Kerajaan Islam
pertama adalah kerajaan Pasai pada tahun 10 M. Kemudian
menyebar ke sebagian besar Nusantara.
• Kristen
Dibawa oleh para pemuka agama Kristen dari Eropa.
Peyebaran agama Kristen terbanyak ke arah Timur yaitu
Sulawesi, Maluku, Papua, NTT. Selain itu pusat agama Kristen
dijumpai di Sumatera Utara, Kalimantan dan beberapa tempat di
Jawa.
18. PERAN NILAI – NILAI AGAMA DALAM
PERJUANGAN KEMERDEKAAN
Para pahlawan nasional berjuang dengan berbagai
latar belakang agama yang berbeda demi terwujudnya
Indonesia merdeka
19. PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM
PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
-Sarikat Dagang Islam (1905) oleh H. Samanhudi
-Sarikat Islam (1911) oleh HOS Tjokroaminoto
-Partai Kaum Masehi Indonesia (1930)
-Persatuan Politik Katolik Indonesia (1938)
-Muhammadiyah (1912) oleh KHA Dahlan
-Nahdhatul Ulama (1926) oleh KH Hasyim Asyari
20. Ketuhanan dalam Perumusan Pancasila
Terdapat 2 kubu dalam penentuan dasar negara yaitu golongan
Isalam dan Nasionalis. Golongan Islam menginginkan
penyatuan negara dan agama. Sedangkan golongan Nasionalis
memandang perlunya pemisahan negara dan agama.
Pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI
memasukkan prinsip ketuhanan sebagai salah satu sila dari lima
filosofi dasar negara yang disebut Pancasila
21. Usulan golongan Islam menambahkan “dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang
dikenal dengan rumusan Piagam Jakarta (Jakarta Charter)
Hasil kerja Panitia 9 mempertemukan 2 golongan menghasilkan
rumusan Pancasila.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945. Pancasila
dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945
22. Perspektif Teoritis Nilai-nilai Ketuhanan dalam
Kehidupan Bernegara
• Konsep toleransi kembar (twin tolerantions)
• Konsep diferensiasi
• Konsep Civil Society dan Political Society
23. Toleransi Kembar (Twin Tolerantions)
Institusi negara harus bebas
dalam membuat kebijakan
sesuai amanat konstitusi
yang disepakati.
Institusi agama tidak boleh
memaksakan kebijakan
publik kepada pemerintah
yang telah dipilih secara
demokratis.
Toleransi kembar adalah situasi ketika institusi
agama dan negara menyadari batas otoritasnya lalu
mengembangkan toleransi sesuai fungsinya masing-
masing.
24. Konsep Diferensiasi
Diferensiasi ini dimaknai sebagai pembedaan, bukan
pemisahan antara agama dan negara. Otoritas agama dan
negara masing-masing mempunyai ranah kehidupan yang
berbeda.
Adanya diferensiasi ini membuat agama dan negara bisa
mengembangkan peran publiknya masing-masing tanpa
saling memaksa karena masing-maisng berada dalam
konteksnya yang tepat.
25. Civil Society dan Political Society
Agama berperan dalam membangun civil society dan political
society sejauh bisa memelihara toleransi antara otoritas agama
dan otoritas negara.
Ajaran agama memberi inspirasi dalam political society untuk
mengedepankan rasionalitas (bukan doktrin) dan imparsialitas
(mempertimbangkan kepentingan semua pihak).
27. –Kekuasaan (jabatan) adalah amanat manusia dan amanat
Tuhan, oleh karena itu harus dijalankan dengan
transparan dan akuntabel
–Munculnya kesadaran untuk membentuk persatuan,
kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial.
–Melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki
kepercayaan diri untuk mengembangkan kekayaan alam
yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat.
28. Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai
Kemanusiaan bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam Menjalankan Tugasnya
1. Sejarah Nilai-nilai Kemanusiaan dalam
Masyarakat Indonesia
2. Kemanusiaan dalam Perumusan Pancasila
3. Perspektif Teoritis Nilai-nilai Kemanusiaan
dalam Kehidupan Berbangsa
4. Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan dalam
Kehidupan Sehari-hari
29. Sejarah Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Masyarakat
Indonesia
Bangsa Indonesia sudah sejak lama dipengaruhi dan
mempengaruhi kehidupan global
Sejarah interaksi nenek moyang bangsa Indonesia dengan
berbagai bangsa dan peradaban dunia memberi andil dalam
menumbuhkan nilai kekeluargaan antar bangsa atau yang
disebut dengan perikemanusiaan
30. Pengaruh dari bangsa lain terhadap pergerakan bangsa :
– Pergantian pemerintahan di Belanda memunculkan Politik
Etis yang memprioritaskan program pendidikan, irigasi
dan transmigrasi
– Gerakan pan Islamisme mempengaruhi gerakan
modernisasi pendidikan
– Gerakan nasionalisme Tiongkok membangkitkan
semangat kebangkitan para perantau Tiongkok untuk maju
di bidang ekonomi dan pendidikan
31. Kemanusiaan dalam Perumusan Pancasila
Radjiman Wediodiningrat, Ketua BPUPKI menyampaikan
pentingnya nilai kegotongroyongan baik sesama bangsa
Indonesia maupun antarbangsa.
Pidato Soekarno pada sidang BPUPK 1 Juni 1945 bahwa
prinsip kemanusiaan adalah salah satu dasar negara Indonesia
merdeka yang kemudian dituangkan dalam Sila ke 2 Pancasila
Kebangsaan atau nasionalisme dan kemanusiaan atau
internasionalisme saling melengkapi satu sama lain
32. Perspektif Teoritis Nilai-nilai Kemanusiaan
dalam Kehidupan Berbangsa
Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 menginspirasi negara-
negara Asia dan Afrika untuk memerdekakan diri.
Kemerdekaan bangsa – bangsa didukung oleh PBB yang
melakukan sidang pada 10 Desember 1948 dan melahirkan
piagam yang dikenal dengan Universal Declaration of
Human Rights, berupa 30 pasal berisi jaminan HAM di
bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya
34. Gerakan Non Blok yang diawali oleh KAA tahun 1955 di
Bandung menyatakan netral dan berprinsip bahwa kedaulatan
semua bangsa harus dihormati dan segala perselisihan
internasional diselesaikan secara damai.
GERAKAN NON
BLOK
35. Universalisme Partikularisme
HAM adalah hak semua
orang yang bersifat
universal, tanpa
memandang di mana
orang itu berada
HAM itu harus
disesuaikan dengan
kondisi masyarakat di
mana orang itu berada
36. GLOBALISASI
Efek negatif dari globalisasi :
- Munculnya ideologi neoliberalisme
- Kesenjangan pembangunan semakin melebar
- Isu Hak Asasi Manusia menyulitkan dunia ketiga
Perlu adanya keseimbangan antara agenda kebangsaan dan
agenda internasional.
37. Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan dalam
Kehidupan Sehari-hari
–Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia
serta menjalankn politik luar negeri bebas aktif
–Berupaya menghapuskan masalah kekerasan, kemiskinan,
ketidakadilan, dan kesenjangan sosial
–Keselarasan antara kepentingan nasional dan kemaslahatan
global
39. INDIKATOR HASIL BELAJAR
1. Peserta Diklat dapat memahami dan mengimplementasikan
Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.
2. Peserta Diklat dapat memahami dan mengimplementasikan
Nilai-nilai Kerakyatan Dalam Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan
Tugasnya.
3. Peserta Diklat dapat memahami dan mengimplementasikan
Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
dalam Menjalankan Tugasnya.
40. Pemahaman dan Implementasi Sila Persatuan
Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
dalam Menjalankan Tugasnya
1. Pendekatan Historis
2. Tumbuhnya Kesadaran Nasionalisme Purba
dan Nasionalisme Tua
3. Nasionalisme Indonesia: Perspektif Teoritis
4. Implementasi Nilai Persatuan Indonesia
Dalam Membangun Semangat Nasionalisme
41. Indonesia terdiri dari 18.108 pulau dan 6000 diantaranya berpenduduk
(Data UNEP 2003). Dari 7,9 juta km luas total luas wilayah Indonesia,
3,2 juta km km2 merupakan wilayah laut territorial dan 2,9 juta km2
lainnya masuk dalam perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan
sisanya sebanyak 1,8 juta km2 adalah wilayah daratan
43. Manusia Purba Di Indonesia
Manusia Purba hidup di Indonesia 500.000 SM
yaitu Pithecanthropus Erectus kemudian
berevolusi menjadi Homo Wajakensis yang
hidup50.000 tahun lalu
Jenis manusia purba lain Neanderthal hidup di
Afrika Timur 160.000 SM. Gelombang imigrasi
kedua terjadi pada 85.000 SM ke semenanjung
Arab lalu menyebar ke Srilangka, India hingga
Dataran Sunda. Jenis manusia ini berkembang
menjadi Homo Sapiens di wilayah Nusantara
44. Manusia
Prasejarah Di
Indonesia
Dataran Sunda sebagai tempat berkembangnya
manusia jenis Homo Sapiens karena kekayaan
sumber daya alam yang sangat besar, iklim yang
moderat dan tempat perlintasan manusia purba.
Sebelum berakhirnya zaman es dataran sunda
merupakan pusat kehidupan dunia. Pelopor
pertanian, peternakan, pengembangan bahasa,
termasuk kemampuan untuk membuat perahu.
Ketika es di kutub mencair, dan secara perlahan
menenggelamkan dataran sunda, manusia
dikawasan ini menyebar ke berbagai belahan
dunia
45. Asal Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia
Selain kelompok manusia di Dataran Sunda, kelompok lain
datang dari Yunan pada 2000 – 500 SM. Gelom-bang pertama
yaitu Melayu Tua melewa-ti jalur Taiwan, Filipina, Sulawesi dan
Indonesia Bagian Timur. Gelombang kedua yaitu Melayu Muda
ke Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara
46. Percampuran kelompok manusia prasejarah menyebabkan Indonesia
mempunyai beragam suku, etnis, dengan keragaman yang sangat
banyak.
Manusia prasejarah Indonesia telah mengembangkan pertanian,
peternakan dan melalukan penyebaran kebudayaan dan perdagangan
maritim mulai dari Madagaskar di Samudera Hindia hingga sebagian
besar pulau kecil di Pasifik.
47. Situs Gunung Padang diperkirakan berumur 5.000 SM
Bila benar terbukti akan menjadi peradaban tertua di
dunia. Sejarah akan mencatat.....
48. NENEK MOYANG BANGSA
BAHARI
Para penjelajah laut Nusantara
sudah menjejakkan kaki di
Benua Afrika melalui
Madagaskar.
Kehebatan kapal Jung sebagai
penguasa laut Asia Tenggara (5-
7 M) adalah seluruh badan kapal
dibangun tanpa menggunakan
paku.
49. KERAJAAN – KERAJAAN KUNO INDONESIA
1. Kerajaan Kutai di Kutai, Kaltim.
Raja terkenal adalah Mulawarman.
2. Kerajaan Tarumanegara di Pakuan,
Bogor. Raja terkenal adalah
Purnawarman. Membangun saluran
irigasi
3. Kerajaan Mataram Kuno di Jawa
Tengah. Peninggalan terkenal adalah
Candi Prambanan
4. Kerajaan Syailendra di Jawa Tengah.
Peninggalan terkenal adalah Candi
Borobudur
5. Kerajaan Kediri di Jawa Timur
6. Kerajaan Singasari di Jawa Timur.
Ekspedisi Pamalayu oleh Raja
Kertanegara merintis penyatuan
Nusantara
52. Nasionalisme Purba (Archaic Nationalism)
Bentuk kesadaran bersifat sederhana dan lokalitas
Hubungan interkoneksi melalui jaringan perdagangan,
jaringan kekuasaan dan jaringan keagamaan antar pulau
karena saat itu masih belum muncul asosiasi/lembaga
politik.
Perlawanan komunitas agama, seperti Perang Diponegoro di
Jawa Tengah (1825-1830), Perang Paderi di Sumatera Barat
(1821-1838), Perang Aceh (1873-1903) dan lain - lain
53. PERANG MELAWAN KOLONIAL VOC (1600 – 1799)
Hasanuddin Sultan Agung Untung Surapati S. Iskandar Muda
54. PAHLAWAN NASIONAL MELAWAN KERAJAAN
BELANDA (1800 – 1900)
Diponegoro Imam Bonjol Sisingamangaraja
Pattimura Cut Nyak Dien Antasari Raden Inten
55. Nasionalisme Tua (Proto Nationalism)
Meskipun heterogen tetapi terdapat titik temu yaitu :
Adanya agenda bersama yang berpusat pada isu kemajuan,
kesejahteraan umum dan pentingnya persatuan nasional.
Adanya afiliasi (keanggotaan) ganda yang berfungsi sebagai
jembatan diantara perhimpunan perhimpunan.
Contoh : SI (Syarikat Islam), SDI (Syarikat Dagang Islam),
Muhamadiyah oleh KH Ahmad Dahlan, ISDV, Boedi
Oetomo, Sumpah Pemuda dan lainnya.
56. PAHLAWAN PERGERAKAN NASIONAL
HOS Cokroaminoto MHThamrin Wahidin Sudirohusodo
Sutomo Douwes Dekker Ki Hajar Dewantara Oto Iskandar Dinata
58. Bangsa dan Negara
Bangsa merupakan
konsep budaya tentang
suatu komunitas politis
karena adanya kesamaan
historis, geografi, budaya,
ekonomi hak hak legal,
dan kewajiban lainnya.
Negara merupakan konsepsi politik
tentang sebuah kesatuan politik yang
berdaulat yang tumbuh berdasarkan
kesepakatan dan kontrak sosial yang
meletakkan individu kedalam
kerangka kewarganegaraan
(citizenship).
Prinsip kedekatan dan
keakraban
Prinsip kesamaan dan kesetaraan
didepan hukum dan keadilan
59. Unsur – unsur negara berdasarkan Konvensi Montevideo
(1933)
Penduduk
yang tetap
Wilayah
teritorial
yang utuh
Pemerin-
tah
Pengakuan
dari negara
lain
60. Ciri – ciri suatu bangsa adalah :
Karakter
yang sama
Sejarah
hidup
bersama
Cita – cita
bersama
Adat,
budaya,
kebiasaan
61. Negara Bangsa (Nation State)
Nation-state adalah terbentuknya sebuah negara yang
didahului dengan adanya bangsa atau suatu negara yang
didiami oleh suatu bangsa. Contoh :
Indonesia. Sebelum proklamasi didahului dengan
pengakuan sebuah bangsa tahun 1908 pada peristiwa Budi
Utomo dan peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928.
Jerman, Inggirs, Perancis, dan umumnya negara – negara
Eropa
62. Bangsa-Negara (State Nation )
State-nation merupakan terbentuknya satu-kesatuan bangsa
setelah adanya pengakuan kedaulatan suatu wilayah sebagai
negara merdeka (berdaulat) dan merupakan Negara yang bisa
digabung atau di pecah. Contoh :
Amerika Serikat. Berbagai macam etnis yang ada di
wilayah Amerika Serikat akhirnya dapat mengakui sebagai
satu-kesatuan setelah adanya pernyataan terbentuknya
negara Amerika Serikat.
Chekoslovakia, Yugoslavia
Rusia (termasuk dahulu Uni Sovyet), RRC, Australia,
Kaanada
63. Nasionalisme Indonesia: Perspektif Teoritis
Indonesia menganut :
Political Nationalism yaitu Negara menjadi unsur
pemersatu
Cultural Nationalism, yaitu adanya semangat untuk
mempertahankan kemajemukan budaya, etnis, agama
Otonomi daerah berupa kemandirian dalam mengatur
daerah sendiri
64. Ada tiga aliran besar dalam memandang masalah kebangsaan
kebangsaan, yaitu aliran modernis, aliran primordialis dan
aliran perenialis.
• Bangsa merupakan hasil dari modernisasi dan
rasionalisasi
Perspektif modernis
• Bangsa merupakan sebuah pemberian historis,
yang terus hadir dalam sejarah manusia
Perspektif primordialis
• Bangsa bisa ditemukan di pelbagai zaman
sebelum periode modern
Perspektif perennialis
65. Perspektif Modernis
Aspek utama dalam formasi kebangsaan modernis;
• Unit politik sekuler, independen dan universal.
• Teritori yang terkonsolidasikan oleh birokrasi, ekonomi
pasar dan jaringan komunikasi.
• Secara etnis lebih homogen dengan kebijakan sentralisasi,
bahasa resmi Negara, pengajaran patriotik.
• Unit budaya tertinggi berlandaskan pada standarisasi
budaya baca tulis dan kapitalisme percetakan.
• Munculnya kelas menengah baru yang mudah berpindah
(mobile)
Para ahli perspektif modernis menolak keterkaitan antara
komunitas etno-religious dan tradisi masa lalu, serta
menekankan semangat kebaruan (novelty) dari bangsa
66. Perspektif etnosimbolis
Aliran ini menggabung ketiga pendekatan dengan melihat
bahwa kelahiran bangsa merupakan sebuah proses
pembentukan yang harus dimengerti dalam jangka panjang.
Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari persatuan
dalam perbedaan. Persatuan menghadirkan loyalitas baru dan
kebaruan dalam bayangan komunitas politik, kode kode
solidaritas, dan institusi sosial politik. Bentuknya adalah
konstitusi dan perundang undangan, ideology pancasila,
kesamaan warga di depan hukum, dan bahasa persatuan.
67. Implementasi Nilai Persatuan Indonesia
Dalam Membangun Semangat Nasionalisme
Keberadaan bangsa Indonesia adalah berkat semangat
Gotong Royong yang mampu melindungi segenap bangsa
dan tumpah darah Indonesia.
• Mengakui keanekaragaman
• Memperkaya khazanah
budaya dan pengetahuanKedalam
• Menjunjung perdamaian
• Menjunjung keadilan antar
umat manusiaKeluar
TujuanNasionalisme
BerdasarkanGotogRoyong
68. Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai
Kerakyatan Dalam Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam menjalankan Tugasnya
1. Sejarah Nilai-nilai Permusyawaratan dalam
Masyarakat Indonesia
2. Permusyawaratan dalam Perumusan Pancasila
3. Perspektif Teoritis Nilai-nilai Permusyawaratan
dalam Kehidupan Berbangsa
4. Implementasi Nilai-nilai Permusyawaratan dalam
Kehidupan Sehari-hari
69. Sejarah Nilai – Nilai Permusyawaratan dalam
Masyarakat Indonesia
Tradisi demokrasi di
pemerintahan desa
Ajaran agama tentang
di persaudaraan dan
kesamaan
Paham demokrasi
para pemimpin
pergerakan nasional
Contoh :
-Desa di Jawa
-Nagari di Sumbar
-Banjar di Bali Keteladanan Nabi
tokoh – tokoh agama
70. Demokrasi di desa :
Pemanfaatan tanah harus persetujuan masyarakat
Kebiasaan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan
keputusan untuk kepentingan umum
Hak protes kepada raja apabila ada keputusan yang tidak adil
Hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja
71. Nilai – nilai demokrasi bersumber dari nilai – nilai ketuhanan :
- Semua manusia mempunyai derajat yang sama (egaliter) di
hadapan Tuhan
- Tidak ada pemaksaan kehendak dalam pergaulan manusia
- Pembangunan masyarakat madani yang demokratis
72. Gagasan humanisme dan demokrasi Barat mempengaruhi kaum
terdidik di Hindia Belanda. Muncul berbagai organisasi nasionalisme
Nasionalisme di negara-negara Eropa hingga abad 18 identik dengan
kolonialisme perdagangan. Mulai abad 18 nasionalisme bergeser ke
imperialisme wilayah dan pasar.
73. Permusyawaratan dalam Perumusan Pancasila
Prinsip permusyawaratan
adalah syarat mutlak kuatnya
negara.
Demokrasi permusyawaratan :
- Ajang memperjuangkan
aspirasi berbagai golongan
- Semangat permusyawaratan
menguatkan negara persatuan
Pidato Ir. Sukarno tanggal 1
Juni 1945 memasukkan prinsip
“mufakat atau demokrasi”.
Sidang BPUPKI tanggal 22
Juni 1945 menjadikan prinsip
musyawarah dalam sila ke-4,
74. Perspektif Teoritis Nilai-nilai Permusyawaratan dalam
Kehidupan Berbangsa
Prasyarat dalam pemerintahan yang demokratis :
1. Kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat yang
diperintah
2. Kekuasaan harus dibatasi
3. Pemeirntah harus berdaulat
Demokrasi Pancasila dalam praktek :
- Keseimbangan antara demokrasi politik dan demokrasi
ekonomi melalui demokrasi permusyawaratan
- Kemajemukan Indonesia dalam berbagai bidang baik
budaya, agama, pendidikan, dan ekonomi memerlukan
semangat kekeluargaan dalam menjalankan roda
pemerintahan.
75. Demokrasi Permusyawaratan
Model demokrasi permusyawaratan menyerupai model
demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif meletakkan
keutamaan diskusi dan musyawarah dengan argumentasi
berlandaskan konsensus (hikmah kebijaksanaan) dibanding
keputusan berdasarkan voting. Disini suara mayoritas hanya
syarat minimum
Demokrasi mayoritas (majoritarian democracy) adalah
pemegang suara mayoritas harus diikuti
76. Implementasi Nilai-nilai Permusyawaratan dalam
Kehidupan Sehari-hari
Sila ke-4 Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi :
1. Kerakyatan (kedaulatan rakyat)
2. Permusyawaratan (kekeluargaan)
3. Hikmat kebijaksanaan.
Demokrasi yang berciri kerakyatan berarti adanya penghormat-
an terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh
besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh pemerintah
77. Ciri permusyawaratan :
1. Persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan.
2. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas semangat
kekeluargaan dan kesamaan derajat
Hikmat kebijaksanaan dijalankan dengan :
1. Landasan etis dalam berdemokrasi
2. Landasan sila-sila Pancasila lainnya
3. Wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang pokok
bahasan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan.
78. Demokrasi permusyawaratan dijalankan dalam berbagai
pilar kehidupan bernegara.
Demokrasi dijalankan secara prosedural melalui
pembentukan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Demokrasi dijalankan dalam bidang ekonomi, sosial,
hukum, dan pelayanan publik untuk kesejahteraan pada
masyarakat.
79. Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai
Keadilan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam menjalankan Tugasnya
1. Perspektif historis
2. Perspektif teoritis
3. Membumikan keadilan sosial dalam kerangka
Pancasila
80. Perspektif Historis
Kekuatan asing yang pernah masuk ke wilayah Indonesia :
Tiongkok (Laksmana Cheng Ho), Portugal, Spanyol, Inggirs,
Belanda, Perancis, Denmark
81. ERA KOLONIAL DI INDONESIA
Bangsa Spanyol masuk
Indonesia pada tahun 1521 di
Tidore
Bangsa Portugis masuk
Indonesia pada tahun 1509
di Ternate
Bangsa Belanda dipimpin
oleh Cornelis de Houtman
masuk Indonesia pada tahun
1596 di Banten.
82. ERA KOLONIAL DI INDONESIA
VOC didirikan tahun 1602 dan melakukan monopoli
perdagangan secara paksa. Perlawanan muncul di
berbagai daerah tetapi mengalami kegagalan
84. Sukarno : Marhaenisme untuk mewujudkan keadilan sosial dan
kesejahteraan
Hatta : Kerja sama tolong menolong dalam suasana
kesederajatan, sebagai upaya untuk memperjuangkan keadilan
sosial dan kemakmuran bangsa
Syahrir : Kebebasan individu di hormati, namun harus
kooperatif dengan sikap altruism, asosiasif dan harmonis
dengan kehidupan secara kolektif.Selain itu Syahrir
memunculkan gagasan Negara Kesejahteraan (welfare state)
85. Pendekatan Teoritik Dalam Melihat Gagasan
Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat
• Tantangan keadilan ekonomi terjadi ketika ada
ketimpangan dalam sistem produksi dan distribusi dan
dilegitimasi oleh sistem sosial politik
Keadilan Ekonomi Pra Merkantilis
• Menekankan pentingnya regulasi Negara atas
perdagangan
Keadilan Ekonomi Merkantilis
• Kondisi persaingan yang sempurna (perfect competition)
dan negara berperan berperan dalam penyediaan sarana
sarana publik, penegakan hukum dan keadilan
Keadilan Ekonomi Pasca Merkantilis
86. Ketimpangan Ekonomi
Penyebab ketimpangan ekonomi :
1. Perolehan dijadikan tujuan
2. Proses akumulasi modal dan kekayaan cenderung tidak
mengenal batas (tidak pernah puas)
3. Keuntungan sebagian masyarakat diperoleh atas kerugian
orang lain.
87. Aspek Moralitas
Untuk mengatasinya :
1. Keadilan komutatif bahwa harga yang adil untuk setiap
komoditi sesuai dengan kedudukan sosial berdasarkan
profesi dan keahliannya
2. Keadilan distributif, keadilan yang menyangkut
pendapatan yang layak bagi setiap orang
Pandangan agama menghargai perdagangan dan etos kerja di
bidang perdagangan tetapi harus menjaga aspek moralitas
dalam memperoleh dan tidak boleh perilaku boros, tamak,
serakah, nafsu menimbun dan kesenangan duniawi yang
berlebihan
88. Faktor lingkungan ekonomi internasional yang membentuk
pemikiran merkantilisme kontemporer :
1. Ekspansi cepat perdagangan dunia dan eksplorasi seberang
laut. Membuka kesempatan berlimpah yang memberikan
peluang bagi kelas pedagang untuk mengeksploitasi
kekayaan yang menguntungkan baik dirinya maupun
Negara
2. Bangkitnya Negara bangsa sebagai entitas politik.
Membentuk batas batas politik yang jelas dalam kebijakan
perdagangan.
89. Membumikan Keadilan Sosial dalam Kerangka Pancasila
Agar terwujudnya keadilan sosial diperlukan syarat yang oleh
Soekarno seringkali disebut dengan istilah Sosio Demokrasi :
1. Emansipasi dan partisipasi bidang politik
2. Emansipasi dan partisipasi bidang ekonomi
Keinginan pendiri bangsa menjadikan Indonesia sebagai
negara kesejahteraan (welfare state) yaitu bentuk pemerintah-
an demokratis yang bertanggung jawab terhadap
kesejahteraan rakyat.
Dalam Negara kesejahteraan sosial bukan penghapusan hak
milik pribadi, tapi fungsi sosial dari hak miliki pribadi.
90. Peran Negara dalam mewujudkan keadilan sosial melalui :
1. Perwujudan relasi yang adil disemua tingkat sistem
kemasyarakatan
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan
kesempatan
3. Proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber
daya yang diperlukan
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan
keputusan bagi semua orang.
Tujuan gagasan keadilan :
Tujuan ekonomis
Pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda
Pemuliaan martabat kemanusiaan
Pemupukan solidaritas kebangsaan
Penguatan daulat rakyat.
93. Inspired Stories
- Baca kisah – kisah keteladanan dalam buku Modul, yaitu :
1. Ketika Sri Sultan HB IX terkena tilang di Pekalongan
2. Si Jalak Harupat (Burung Jalak yang Berani)
3. Yap Thiam Hien: Pejuang HAM Yang Menjunjung
Kemanusiaan
4. Ibu Hj. Andi Rabiah/Suster Apung
5. Menunjukkan Rasa Memiliki Dan Mencintai Tanah Air
6. Patriotisme Dan Nasionalisme Warga Keturunan
7. Keteladanan Dalam Pengamalan Nilai Kerakyatan
8. Mewujudkan Rasa Keadilan Sosial Sebagai Pejabat
Publik
- Pilih salah satu kisah di atas.
- Buat deskripsi umum tentang kisah yang dipilih dan nilai
–nilai yang menjadi keteladanan
