Dokumen tersebut membahas tentang substansi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hasil inventarisasi perubahan kewenangan akibat UU tersebut, serta tahapan-tahapan pelaksanaan serah terima personel, pendanaan, sarana prasarana dan dokumen (P3D) antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai ketentuan UU tersebut."

3. Outline Paparan
PENDAHULUAN
Substansi UU 23 / 2014
Klasifikasi Urusan Pemerintahan
Pembagian Urusan Konkuren
PENGATURAN UU 23 / 2014
Ketentuan Transisi
Ketentuan Penutup
SE Mendagri 120/253/SJ 16 Januari 2015
SE Mendagri 120/5935/SJ – 16 Okt 2015
INVENTARISASI P3D PENDIDIKAN
Perubahan Kewenangan
Hasil Invnetarisasi Perubahan
Perka BKN 1 Tahun 2016
P3D
BAHAN DISKUSI
Rekomendasi
01
02
03
04
Anda LUAR
BIASA...
Kita LUAR
BIASA...

4. SUBSTANSI UU NO 23 TAHUN 2014
1. Ketentuan Umum
2. Pembagian Wilayah Negara
3. Kekuasaan Pemerintahan
4. Urusan Pemerintahan
5. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut
dan Daerah Provinsi Yang Berciri
Kepulauan
6. Penataan Daerah
7. Penyelenggara Pemerintahan Daerah
8. Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah dan Perkada
10. Pembangunan Daerah
11. Keuangan Daerah
12. BUMD
13. Pelayanan Publik
14. Partisipasi Masyarakat
15. Perkotaan
16. Kawasan Khusus dan Kawasan
Perbatasan Negara
17. Kerjasama Daerah & Perselisihan
18. Desa
19. Pembinaan dan Pengawasan
20. Tindakan Hukum Terhadap ASN di
Instansi Daerah
21. Inovasi Daerah
22. Informasi Pemerintahan Daerah
23. Dewan Pertimbangan OTDA
24. Ketentuan Pidana, Ketentuan
Lain-lain, Ketentuan Peralihan
dan Ketentuan Penutup.
28
PP
6
Permen
2
Perpres
1

5. KONKUREN
Dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota
ABSOLUT
Sepenuhnya
menjadi
kewenangan pusat
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHANWAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON
PELAYANAN
DASAR
S P M
PEMERINTAHAN
UMUM
Kewenangan Presiden sbg
Kepala Pemerintahan yg
dilimpahkan kpd KDH
1. Pembinaan Wawasan
Kebangsaan ;
2. Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa ;
3. Pembinaan Kerukunan Antar
SARA ;
4. Penanganan Konflik Sosial ;
5. Koordinasi Tugas Antar
Isntansi yg Ada Di Daerah ;
6. Pengembangan Demokrasi ;
7. Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Yg Bukan
Kewenangan Daerah/ Tdk
Dilaksanakan Instansi
Vertikal
NSPK
(Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) 2
KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN

6. PELAYANAN DASAR NON PELAYANAN DASAR
S P M
PILIHAN
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum &
tata ruang
4. Perumahan rakyat &
kawasan permukiman
5. Ketentraman,
ketertiban umum &
perlindungan
masyarakat
6. Sosial
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan Dan
Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi Dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan Dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan
1. Kelautan &
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber
Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
3
32
URUSAN
PEMBAGIAN URUSAN KONKUREN
WAJIB

7. 4
PENGATURAN DALAM UU 23 / 2014
Pasal 404
Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen
sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur
berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.
Pasal 407
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.
Pasal 408
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

8. SE MENDAGRI 120/253/SJ – 16 Jan 2015
5
1. Inventarisasi P3D dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal
31 Maret 2016 ;
2. Memperhatikan pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014, maka serah
terima P3D dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU
diundangkan atau pada tanggal 2 Oktober 2016 ;
3. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Badan/Kantor
kesbangpol dan/atau Biro/Bagian pada sekretariat daerah yang
membidangi pemerintahan sebelum terbentuknya instansi vertikal
yang membantu gubernur dan bupati/walikota untuk melaksanakan
urusan pemerintahan umum ;
4. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat dibantu oleh SKPD provinsi sampai dengan
dibentuknya perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ;
5. Penataan / perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan
urusan konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil
pemetaan urusan pemerintahan sesuai UU 23 Tahun 2014.

9. URUSAN PELAYANAN YANG MASIF
1. Pengelolaan pendidikan menengah ;
2. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B ;
3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara ;
4. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
5. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan ;
6. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi ;
7. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan ;
8. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) ;
9. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan ;
10. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional ;
11. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu,
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang,
daerah terpencil dan perdesaan. 6
“TETAP DILAKSANAKAN OLEH TINGKATAN PEMERINTAHAN YANG
SAAT INI MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT
SAMPAI DISERAHKANNYA P3D”
SE MENDAGRI 16
Januari 2015 No
120/253/SJ

10. SE MENDAGRI 120/5935/SJ – 16 Okt 2015
1. Inventarisasi P3D paling lambat 31 maret 2016, Serah terima personel,
sarana dan prasarana serta dokumen paling lambat 2 Oktober 2016,
serah terima pendanaan paling lambat 31 Desember 2016 ;
2. Tidak diperkenankan melakukan mutasi/perpindahan personil yang
beralih urusannya di internal provinsi dan kabupaten/kota dan
pengalihan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan / atau
kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik
daerah ;
3. Terkait pendanaan : gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan
biaya perawatan agar disiapkan alokasi anggaran untuk urusan
pemerintahan yang terjadi peralihan paling lambat 31 desember 2016 ;
4. Terkait dokumen untuk urusan yang terjadi peralihan untuk segera
dilaksanakan serah terima ;
5. Bagi urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat
perubahan pembagian urusan berdasarkan UU 23/2014 namun belum
diatur dalam SE Mendagri No. 120/253/SJ tanggal 16 Januari, agar
segera dilaksanakan serah terima P3D. 7

11. 8
KONSEKUENSI PERUBAHAN
1. Kewenangan yang dimiliki
pusat, provinsi dan kabupaten /
kota
2. Tugas pokok dan fungsi
3. Penyesuaian peraturan
perundang-undangan dan
produk hukum di daerah
4. Kelembagaan / perangkat
daerah
5. Tata kerja dan tata laksana
6. Personil
7. Pendanaan
8. Sarana dan prasarana
9. Dokumen

12. # KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
9
 Melaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan ; (pasal
9 dan 11)
 Melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota bersama Kementerian
atau lembaga pemerintah nonkementerian ; (pasal 24)
 Melaksanakan serah terima personel, pendanaan, sarana
dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur
berdasarkan Undang-Undang 23 / 2014 dilakukan paling
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan (pasal 404).

13. HAL YANG HARUS DILAKUKAN PEMDA
10
UU 23/2014
PELAKSANAAN
URUSAN
SERAH TERIMA
P3D
PEMETAAN
KEWENANGAN
PEMETAAN
URUSAN
TIPELOGI
KELEMBAGAAN
We are here ...

14. 31
Maret
2016
1 April
2016
2 Oktober
2016
31
Desember
2016
1 Januari
2017
ROAD MAP P3D
11
Inventarisasi Selesai
Validasi Dimulai
Batas Akhir Serah Terima P2D
Batas Akhir Serah Terima
Pendanaan
Efektif Urusan Pendidikan
sesuai UU 23/2014
Dilaksanakan
SERAH
TERIMA

16. APA SAJA YANG
BERUBAH DI
BIDANG
PENDIDIKAN ?
MAAF ...
PROF...

17. PERUBAHAN KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN
12
PP 38 /
2007
UU 23 /
2014
Kewenangan kab/kota
dalam pengelolaan
pendidikan menengah
HAPUS, karena menjadi
kewenangan provinsi

18. PERUBAHAN KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN
HAPUS
13

19. PERUBAHAN KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN
HAPUS
BARU
14

20. HASIL IDENTIFIKASI PERUBAHAN KEWENANGAN
15

21. HASIL IDENTIFIKASI PERUBAHAN KEWENANGAN
16

22. PERKA BKN NOMOR 1 /2016
17

23. PERKA BKN NOMOR 1 /2016
18

24. PERSONIL
1. Fungsional Guru
2. Pengawas Sekolah;
3. Kepala Sekolah;
4. Pengelola
Laboratorium/Bengkel;
5. Pranata Laboratorium
Pendidikan;
6. Pengelola Perpustakaan;
7. Pustakawan; dan
8. Pejabat Pengawas dan
Pelaksana.
19

25. PENDANAAN
1. Gaji dan Tunjangan
Pegawai
2. Biaya Operasional
Sekolah/Pendidikan
3. Anggaran Pelaksanaan
Kegiatan Lainnya
20

26. SARANA DAN PRASARANA
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan Irigasi dan
Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam
Pengerjaan
21

27. DOKUMEN
1. Dok. Adm. Program
Kegiatan Belajar
Mengajar
2. Dok. Adm. Kesiswaan
3. Dok. Adm. Kepegawaian
4. Dok. Adm. Keuangan
5. Dok. Adm. Humas
6. Dok. Adm.
Perlengkapan Sarana
Prasarana / barang
7. Dok. Adm. perkantoran
22

28. WAIT AND SEE....
PP
URUSAN
KONKUREN
PP OPD
PP
URUSAN
PUM
NSPK

29. REKOMENDASI
 Dalam proses inventarisasi dan validasi memperhatikan faktor-
faktor dan kriteria sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
Mendagri dan Perka BKN serta ketentuan peraturan perundangan
lainnya ;
 Keberadaan Tim P3D (BKD, Aset, Arsip, Inspektorat, Bappeda, DLL)
yang dikoordinir oleh Bagian Pemerintahan/ lainnya di Kabupaten /
Kota dapat dioptimalkan untuk membantu fasilitasi dan koordinasi ;
 Upaya percepatan yang dilakukan dengan
mengedepankan sinergi antar instansi
sehingga meminimalisir kesalahan dan
ketidaksinkronan hasil invnetarisasi dan
validasi.
23

30. M. HADI WAWAN GUNTORO
S.STP, M.Si
Kasubag Pengembangan Otoda
Biro Adm. Pemerintahan
Lahir di Cimahi
Tanggal 23 Maret 1977
Tinggal di Medan Bhakti
Sumobito – Jombang
 081.2167.4325
 hadiwawan@gmail.com
 www.hadiwawan.com
 Facebook.com/hadiwawan
 Instagram.com/hadiwawan