Draft pedoman penyusunan rka skpd ta. 2017 11 okt 16

Lampiran Surat Edaran
Nomor : 900/DKAD/ /VIII/2016
Tanggal : Agustus 2016
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dimulai sejak dilakukan
musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara bertingkat
mulai dari pemerintah desa hingga ke pemerintah pusat. Selama
proses musrenbang perencanaan program dan kegiatan dilakukan
bersama-sama dengan DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.
APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya
disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan
kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Untuk
menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik
dan benar, maka diatur landasan administratif dalam pengelolaan
anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis
pengganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Selain
dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik
“Pendapatan maupun Belanja” juga harus mengacu pada aturan atau
pedoman yang melandasinya apakah itu Undang – undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.
Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah
harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.
Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh
proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan
latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah

kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta
distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD
akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan
pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di
internal eksekutif itu sendiri.
Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk
menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang
tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan
pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan
pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan
penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi
sebagaimana yang diharapkan yaitu:
(1) Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan
perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan
sumber daya yang dimiliki masyarakat;
(2) Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan
ekonomi makro dalam perekonomian;
(3) Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi
ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal dalam suatu
negara.
Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan
umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan
umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah
bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran
sementara untuk diajukan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran SKPD (RKA – SKPD) dan Kepala SKPKD menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran PPKD (RKA-PPKD) yang disusun berdasarkan
prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini
disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah
tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran
ini kemudian disampaikan kepada pejabat pengelola keungan daerah
sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD.
1.1 Tujuan
Tujuan dari pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun
Anggaran 2017 adalah sebagai berikut;
1. RKA SKPD dan RKA PPKD disusun dengan menggunakan
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yakni
pendekatan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dengan
perspektif lebih dari satu tahun anggaran dengan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang
bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam
prakiraan maju (forward estimate) yang berisi perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun
yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan
anggaran yahun berikutnya;
pendekatan penganggaran terpadu (Unified Budgeting) yang
dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna
melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada
prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;

pendekatan penganggaran berdasarkan pestasi kerja dapat
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta
manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian
hasil dan keluaran tersebut; dan
4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Dearah Pemerintah Provinsi
Gorontalo.
1.2 Dasar Hukum
Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD Tahun Anggaran
2017 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
3. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2017.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN, STRUKTUR ORGANISASI,
STRUKTUR APBD
DAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF
2.1 URUSAN PEMERINTAHAN
Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan
pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan. Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah meliputi politik luar negri, pertahanan ,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
Urusan pemerintahan yang di bagi bersama antar tingkatan
dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan
pemerintahan diluar urusan diatas.
Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah
daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan
masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat
dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah
daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi
kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu
pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah Setda dan Setwan,
dinas, lembaga teknis, dan lembaga lainnya serta sub-sub struktur
yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan. Ketentuan dalam PP No. 41 Tahun 2007, nuansa
kuantitatif melalui perhitungan scoring akan sangat berpengaruh
dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan,
diubah, atau dihapuskan. Padahal, dalam praktiknya,

pertimbangan untuk mengubah atau menghapuskan suatu unit
kerja tidak semudah itu karena juga menyangkut pertimbangan-
pertimbangan administratif, ekonomi, bahkan politis.
Namun, lebih dari itu, pertimbangan mengenai hasil evaluasi
kelembagaan yang bersumber pada perhitungan scoring perlu
dilengkapi dengan analisis komprehensif dengan
mempertimbangkan potensi lokal dan kinerja yang ingin dicapai
dari kelembagaan pemerintah daerah tersebut. Analisis terhadap
kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi
terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil
evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat
daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit
yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan
perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada
Sekretariat Daerah dan Sekretriat DPRD.
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk
suatu organisasi daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang
perlu pengaturan, namun tidak berarti setiap urusan pemerintahan
harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi
perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor :
a. kemampuan keuangan;
b. kebutuhan daerah;
c. cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus
diwujudkan:
1. jenis dan banyaknya tugas;
2. luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
3. jumlah dan kepadatan penduduk;
4. potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan
ditangani; dan
5. sarana dan prasarana penunjang tugas.

Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah
bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.
Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu
organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah
yang mengacu pedoman yang ditetapkan pemerintah.
Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
menentukan bahwa perangkat daerah Provinsi terdiri atas
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan.
Berdasarkan ketentuan di atas, sesungguhnya prinsip
penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam
masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus
menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah
lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah
ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa
otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang
serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu
memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka
mewujudkan tujuan negara. Pembentukan daerah pada dasarnya
dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping
sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka
pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor
seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah,
kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat

lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan
mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi
daerah. Untuk mewujudkan tujuan daerah itu maka diperlukanlah
suatu organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana dalam
rangka menyelenggarakan urusan kewenangan yang telah
dilimpahkan kepada pemerintah daerah tersebut
Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas yang
dibagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang urusan pemerintahan
meliputi :
a. Pendidikan;
b. Kesehatan:
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat;
f. Sosial;
g. Tenaga Kerja;
h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Pangan;
j. Pertanahan;
k. Lingkungan Hidup;
l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Perhubungan;
p. Komunikasi dan Informatika;
q. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
r. Penanaman Modal;
s. Kepemudaan dan Olahraga;

t. Statistik;
u. Persandian;
v. Kebudayaan;
w. Perpustakaan;
x. Kearsipan;
y. Kelautan dan Perikanan;
z. Pariwisata;
aa. Pertanian;
bb. Kehutanan;
cc. Energi dan Sumber Daya Mineral;
dd. Perdagangan;
ee. Perindustrian; dan
ff. Transmigrasi.
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan.
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, terdiri atas Urusan
Pemerintahan yang berkaitan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar, meliputi:
a. Pendidikan;
b. Kesehatan:
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat; dan
f. Sosial.
Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar, meliputi:
a. Tenaga Kerja;
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Pangan;
d. Pertanahan;
e. Lingkungan Hidup;
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan Informatika;
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
l. Penanaman Modal;
m. Kepemudaan dan Olah Raga;
n. Statistik;
o. Persandian;
p. Kebudayaan;
q. Perpustakaan; dan
r. Kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud diatas
adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah
Urusan Pemerintahan Pilihan yang dimaksud meliputi:
a. Kelautan dan Perikanan;
b. Pariwisata;

c. Pertanian;
d. Kehutanan;
e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
f. Perdagangan;
g. Perindustrian; dan
h. Transmigrasi.
Penyelenggaran urusan wajib berpedoman pada standar
pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah daerah yang melalaikan
penyelenggaran urusan pemerintahan yang bersifat wajib,
penyelenggarannya dilaksanakan oleh pemerintah dengan
pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah yang bersangkutan. Sebelum penyelenggaraan urusan
pemerintahan, pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan
terlebih dahulu berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai
dengan penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang bersangkutan
untuk memimpin penyelenggaran urusan pemeritahan yang bersifat
wajib tersebut.
Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk
pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Di dalam
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria memperhatikan
keserasian hubungan Pemerintahan dengan pemerintahan daerah
dan antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala
daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat
menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah
Bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan sebagai
upaya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
governance) perlu penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah dan kelembagaan pemerintahan daerah
diarahkan untuk menjadi organisasi yang solid dan mampu
berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi - fungsi kebijakan
pemerintah sesuai dengan visi dan misi
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemerintah
Provinsi Gorontalo telah membentuk Organisasi Perangkat Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari:
2.2.1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
2.2.2 Dinas Kesehatan
2.2.3 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie
2.2.4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
2.2.5 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
2.2.6 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
2.2.7 Dinas Perhubungan
2.2.8 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
2.2.9 Dinas Pariwisata
2.2.10 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

2.2.11 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak
2.2.12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.2.13 Dinas Koperasi, Umkm, Perindustrian Dan Perdagangan
2.2.14 Badan Penanaman Modal, Esdm Dan Transmigrasi
2.2.15 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2.2.16 Setda
2.2.17 Biro Pemerintahan Dan Otda
2.2.18 Biro Hukum
2.2.19 Biro P2e Dan Pengadaan
2.2.20 Biro Kesra
2.2.21 Biro Umum
2.2.22 Biro Humas Dan Protokol
2.2.23 Sekretariat Dprd
2.2.24 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
2.2.25 Inspektorat Provinsi Gorontalo
2.2.26 Badan Kepegawaian
2.2.27 Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
2.2.28 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo Di
Jakarta
2.2.29 Satpol PP Dan Kebakaran
2.2.30 Badan Pangan
2.2.31 Dinas PMD, Adm Kependudukan Dan Capil
2.2.32 Dinas Perpustakaan
2.2.33 Dinas Pertanian
2.2.34 Dinas Kelautan Dan Perikanan

2.3 STRUKTUR APBD
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah.
Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja
Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih
besar dari Anggaran Belanja Daerah. Sedangkan defisit anggaran
terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran
Belanja Daerah.
Dalam hal APBD diperkirakan surplus dapat digunakan untuk :
a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah;
c. Pembayaran Pokok Utang; dan
d. Pemberian Pinjaman Daerah.
Dalam hal APBD diperkirakan defisit dapat didanai dari pembiayaan
daerah yang bersumber dari :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
f. Penerimaan Piutang Daerah; dan
g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

BAB III
PEDOMAN PENYUSUNAN PENDAPATAN
(RKA-SKPD 1 dan RKA PPKD)
3.1 PEDOMAN UMUM PENDAPATAN
1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum
penerimaannya.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang
bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah
dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi
daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing.
b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah
harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan
retribusi daerah di masing-masing pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta
memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi
pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta
realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi
daerah tahun sebelumnya.
Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan
upaya peningkatan pendapatan daerah yang
bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah,
mengingat tren peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun
Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2016
secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp26,56
trilliun atau 25,61%, dengan uraian untuk pemerintah
provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp17,65 trilliun
atau 24,21% dan untuk pemerintah kabupaten/kota
rata-rata meningkat sebesar Rp8,90 trilliun atau
29,20%.
Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah
terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun
mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan
Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata
sebesar 78,95%, dengan uraian untuk pemerintah

provinsi rata-rata sebesar 87,69% dan untuk
pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 62,26%.
Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi
daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun
mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan
Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata
sebesar 17,25%, dengan uraian untuk pemerintah
provinsi rata-rata sebesar 42,50% dan untuk
pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,91%.
c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah
yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi
daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan
kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak
daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya
pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang
sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan
retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan
retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan
Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus),
termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota,
dialokasikan untuk mendanai pembangunan
dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda
dan sarana transportasi umum sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) UndangUndang
Nomor 28 Tahun 2009.
e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik
bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota,
dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per

seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan
masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang
berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan
Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan
penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009.
g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen
izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, biaya dampak negatif dari
perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan
keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam
peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun
2012.
h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk
mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan
peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari
hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD
yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD),
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah,
obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian
obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
j) Penganggaran retribusi daerah khususnya Pemerintah
Provinsi Gorontalo berdasarkan:
(1) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie.
Penganggaran retribusi sebagaimana diatur dalam
ketentuan diatas sebagai berikut;
(1) Dinas Pekerjaan Umum
Pemakaian kekayaan daerah pada Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo termasuk
golongan retribusi jasa usaha
Struktur tarif retribusi pemakaian kekayaan
daerah pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas:
(a) Pemakaian Fasilitas Laboratorium
(b) Pemakaian Alat-alat Berat
(2) Dinas Pertanian dan Hortikultura

Retribusi penjualan produk usaha daerah dari
komoditi pertanian seperti penjualan produksi
jagung dan penjualan produksi bibit
(3) Dinas Peternakan dan Perkebunan
Retribusi penjualan produksi usaha daerah dari
komoditi perkebunan seperti penjualan benih,
penjualan bibit dan produksi konsumsi.
komoditi peternakan seperti penjualan bibit sapi
(pedet), bibit kambing (anak : jantan/betina), bibit
ayam, bibit itik dan telur bibit.
(4) Dinas Perikanan dan Kelautan
komoditi perikanan dan kelautan seperti:
(a) Komoditi perikanan air tawar : penjualan
benih, penjualan calon induk, penjualan induk
dan ikan afkir;
(b) Komoditi perikanan air laut : penjualan benih
dan pakan alami.
(5) Dinas Kesehatan
Retribusi pelayanan kesehatan pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo yakni jasa
laboratorium jenis pemeriksaan : Kimia Darah,
Diabetes, Fungsi Hati, Fungsi Ginjal, Analisa
Lemak, Hematologi, Serologi, Mikrobiologi, Urin,
Hormon, Cairan Tubuh, Faeces, Drug Monitoring,
Hemostasis, Imunologi dan Tumor Marker.

Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie.
2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan
memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan:
a) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan
fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah
mampu menghasilkan keuntungan atau deviden
dalam rangka meningkatkan PAD; dan
b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan
fungsi kemanfaatan umum (public service oriented)
adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun
cakupan layanan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut didasarkan pada tren peningkatan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama 5
tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan
Tahun Anggaran 2016 secara nasional meningkat rata-
rata sebesar Rp0,55 trilliun atau 8,98%, dengan uraian
untuk pemerintah provinsi meningkat rata-rata sebesar
Rp0,30 trilliun atau 9,63% dan untuk pemerintah

kabupaten/kota meningkat rata-rata sebesar Rp0,25
trilliun atau 8,37%.
Dalam kaitan itu, tren proporsi hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap total
pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun
Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016
secara nasional rata-rata sebesar 3,79%, dengan uraian
untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 2,95% dan
untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar
5,35%.
Selanjutnya, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan
selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai
dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata
sebesar 0,82%, untuk pemerintah provinsi rata-rata
sebesar 1,42% dan pemerintah kabupaten/kota rata-rata
sebesar 0,57%.
Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang
memadai (performance based), karena tidak memberikan
bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan
modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan
antara lain langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut,
mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan
restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan
penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan
proses due dilligence melalui lembaga appraisal yang
certified terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut,

dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut,
mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan BUMD
dimaksud merupakan kekayaan pemerintah daerah yang
tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD
dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.
3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai
salah satu bentuk investasi jangka panjang non
permanen, dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil
Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
Penerima.
b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD,
jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau
Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau
Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) milik pemerintah daerah yang belum
menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan
Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk
Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP
Milik Pemerintah Daerah.
d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi
daerah dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan
diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai
kode rekening berkenaan.
b. Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana
perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-
Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB
Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak
Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh
Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21
dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak
Tahun Anggaran 2017.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

(1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun
terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun
Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau
(2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan
mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun
Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2017 terdapat perubahan dan ditetapkan
setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2017.
b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-
CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-
CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2017.
Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017

belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari
DBH-CHT didasarkan pada:
(1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun
terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun
Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau
Anggaran 2017.
APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017
terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017
ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan
alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan
daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran
2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah
daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk
meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan
industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi
ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan
barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan

amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan atas UndangUndang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan
Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan
gubernur.
c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
(DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-
Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-
Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan
DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017.
Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun
Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:
(1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun
terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun
Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013,
dengan mengantisipasi kemungkinan tidak
stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak
bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2017; atau
Anggaran 2017.
APBN Tahun Anggaran 2017 mengenai Alokasi DBH-

SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian
dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana
Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH
Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017.
Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar
Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2017 seperti
pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya
atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2016,
pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam
Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi
Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun
anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan
masih ada di rekening kas umum daerah
kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2017 penggunaan DBH-DR tersebut sesuai
peraturan perundang-undangan.

Penganggaran DBH-DR terkait dengan penyerahan
urusan Pemerintahan dari Pemerintah
Kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Provinsi agar menganggarkan dalam Peraturan
daerah tentang APBD Tahun 2017 atau Peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2017 untuk menunjang program dan kegiatan yang
terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib
dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan
dasar yang besarannya adalah 0,5% (nol koma lima
perseratus) dari total DBH-Migas sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA
untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena
pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari
Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke
Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):
Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017. Dalam
hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan,
penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah
provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2017 yang
diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh

Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan,
maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU
Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh
Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan,
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam
LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):
DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang
Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun
Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 belum
ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada alokasi
DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh
Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-
Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2017 disetujui
bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.
mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 diterbitkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan
pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2017.
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-
Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun
Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan
Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 belum
ditetapkan, penganggaraan dana BOS tersebut
didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran
2016.
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan
Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 tersebut
diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah
daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan
daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD.
2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG)
dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum
dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2017
belum ditetapkan, penganggaraan TPG tersebut
didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2016
dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2014.

mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2017
tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun
APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
3) Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2017 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa
tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2017 ditetapkan atau terdapat
perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah
harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2017.
Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai
dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer
lainnya Tahun Anggaran 2017.
mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer
lainnya Tahun Anggaran 2017 ditetapkan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017
ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan
alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2017.
Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang
bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya
harus berpedoman pada masing-masing
Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan
dana transfer lainnya dimaksud.
4) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang
bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima
dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun
Anggaran 2017.
Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2017 mendahului penetapan APBD provinsi
Tahun Anggaran 2017, penganggarannya didasarkan
pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran
2016 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagian
pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan
oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target
Tahun Anggaran 2016, ditampung dalam peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah
2017.
5) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan
keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat

khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam
APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan
dalam APBD pemberi bantuan.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari
bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima
menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari
bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima
menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat
khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung
dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun
6) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari
pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak
ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta

dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun
perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban
pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam
APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari
pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada
perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang
diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala
daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima,
sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari
pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah
antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala
daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di
atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
pendapatan LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek
pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
7) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari
sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga,
organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat
maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak
mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan,
dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian
pendapatan dimaksud.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di
atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok

pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
8) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat
dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan,
Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat
dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada
tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas
umum untuk melayani masyarakat sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang
sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai
rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat
Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Menteri
Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun
Anggaran 2017 ditetapkan setelah peraturan daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana
darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung
dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun

9) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh
pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan
panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dianggarkan
pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan
yang sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan Panas
Bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek
pendapatan berkenaan.
3.2 RINCIAN OBYEK PENDAPATAN
KODE REKENING PENDAPATAN
UNTUK PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
Kode Rekening Uraian
1 2
4 PENDAPATAN DAERAH
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 1 1 Pajak Daerah
4 1 1 01 Pajak Kendaraan Bermotor
4 1 1 01 01 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
4 1 1 01 02 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
4 1 1 01 03 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
4 1 1 01 04 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
4 1 1 01 05 C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
4 1 1 01 06 C-2 Truck, Pick up ( Umum )

4 1 1 01 07 D-1. Kendaraan khusus (Pribadi)
4 1 1 01 08 D-2. Kendaraan khusus (Umum)
4 1 1 01 09 E. Sepeda Motor
4 1 1 01 10 F. Kendaraan Motor yang dioperasikan di Air
4 1 1 01 11 Dst ......
4 1 1 02 Pajak Kendaraan Di Atas Air
4 1 1 02 01 Pajak Kendaraan Di Air
4 1 1 02 02 Dst …..
4 1 1 03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4 1 1 03 01 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
4 1 1 03 02 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
4 1 1 03 03 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
4 1 1 03 04 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
4 1 1 03 05 C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
4 1 1 03 06 C-2 Truck, Pick up ( Umum )
4 1 1 03 07 D-1. Kendaraan khusus (Pribadi)
4 1 1 03 08 D-2. Kendaraan khusus (Umum)
4 1 1 03 09 E. Sepeda Motor
4 1 1 03 10 F. Kendaraan Bermotor yang di Operasikan di Air
4 1 1 03 11 Dst …..
4 1 1 04 Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
4 1 1 04 01 Bea Balik Nama Kendaraan Di Air
4 1 1 04 02 Dst ......
4 1 1 05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4 1 1 05 01 Premium
4 1 1 05 02 Pertamax
4 1 1 05 03 Pertamax Plus
4 1 1 05 04 Solar
4 1 1 05 05 Gas
4 1 1 05 06 Dst ….
4 1 1 06 Pajak Air Permukaan
4 1 1 06 01 Pajak Air Permukaan
4 1 1 06 02 Dst ….
4 1 1 07 Pajak Rokok
4 1 1 07 01 Pajak Rokok
4 1 2 Retribusi Daerah
4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan
4 1 2 01 02 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4 1 2 01 03 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Pendidikan
4 1 2 01 06 Dst …..
4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha
4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4 1 2 02 02 Retribusi Tempat Pelelangan

4 1 2 02 03 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa
4 1 2 02 04 Retribusi Pelayanan Pelabuhan
4 1 2 02 05 Retribusi Tempat rekreasi dan Olah Raga
4 1 2 02 06 Retribusi Penyebrangan di air
4 1 2 02 07 Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4 1 2 02 08 Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah
4 1 2 02 09 Retribusi Tempat Khusus Parkir
4 1 2 02 10 Dst .....
4 1 2 03 Retribusi Perizinan tertentu
4 1 2 03 01 Retribusi Izin Trayek
4 1 2 03 02 Retribusi Izin Usaha Perikanan
4 1 2 03 03 Dst …..
4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Darah yang Dipisahkan
4 1 3 01
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan
Milik Daerah/BUMD
4 1 3 01 01 Perusahaan daerah
4 1 3 01 02 Dst ….
4 1 3 02
Bagian Laba ats penyertaan modal pada Perusahaan Milik
Pemerintah/BUMN
4 1 3 02 01 BUMN
4 1 3 02 02 Dst ….
4 1 3 03
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan
Patungan/Milik Swasta

4 1 3 03 01 Perusahaan Patungan
4 1 3 03 02 Dst ….
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4 1 4 01 01 Pelepasan Hak Atas Tanah
4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
4 1 4 01 03 Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
4 1 4 01 04 Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
4 1 4 01 07 Penjualan Drum Bekas
4 1 4 01 08 Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4 1 4 01 09 Penjualan Lampu Hias Bekas
4 1 4 01 10 Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
4 1 4 01 11 Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4 1 4 01 12 Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi
4 1 4 01 13 Penjualan hasil pertanian
4 1 4 01 14 Penjualan hasil kehutanan
4 1 4 01 15 Penjualan hasil perkebunan
4 1 4 01 16 Penjualan hasil peternakan
4 1 4 01 17 Penjualan hasil perikanan
4 1 4 01 18 Penjualan hasil sitaan
4 1 4 01 19 Dst ….
4 1 4 02 Jasa Giro
4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah

4 1 4 02 02 Jasa Giro Pemegang Kas
4 1 4 02 03 Jasa Giro Dana Cadangan
4 1 4 02 04 Dst ….
4 1 4 03 Pendapatan Bunga
4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada Bank
4 1 4 03 02 Dst ….
4 1 4 04 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
4 1 4 04 01 Kerugian Uang Daerah
4 1 4 04 02 Kerugian Barang Daerah
4 1 4 04 03 Dst ….
4 1 4 05
Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar
Rupiah
4 1 4 05 01 Penerimaan Komisi dari ……
4 1 4 05 02 Penerimaan Potongan dari …..
4 1 4 05 03 Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari …..
4 1 4 05 04 Dst …..
4 1 4 06
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
4 1 4 06 01 Bidang Pendidikan
4 1 4 06 02 Bidang Kesehatan
4 1 4 06 03 Bidang Pekerjaan Umum
4 1 4 06 04 Bidang Perumahan Rakyat
4 1 4 06 05 Bidang Penataan Ruang
4 1 4 06 06 Bidang Perencanaan Pembangunan

4 1 4 06 07 Bidang Perhubungan
4 1 4 06 08 Bidang Lingkungan Hidup
4 1 4 06 09 Bidang Pertanahan
4 1 4 06 10 Dst ….
4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak
4 1 4 07 01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
4 1 4 07 02
Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
4 1 4 07 03 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Di Atas Air
4 1 4 07 04
Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas
Air
4 1 4 07 05 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4 1 4 07 06 Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4 1 4 07 07 Pendapatan Denda Pajak Rokok
4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi
4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4 1 4 08 02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4 1 4 08 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4 1 4 08 04 Dst ....
4 1 4 09 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4 1 4 09 01 Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4 1 4 09 02 Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4 1 4 09 03 Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
4 1 4 09 04 Dst ....

4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian
4 1 4 10 01 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4 1 4 10 02
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran
asuransi kesehatan
4 1 4 10 03
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji
dan Tunjangan
4 1 4 10 04
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran
Perjalanan Dinas
4 1 4 10 05 Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
4 1 4 10 06 Dst ….
4 1 4 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4 1 4 11 01 Fasilitas Sosial
4 1 4 11 02 Fasilitas Umum
4 1 4 11 03 Dst ….
4 1 4 12
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan
4 1 4 12 01 Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4 1 4 12 02 Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan
4 1 4 12 03 Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas
4 1 4 12 04 Dst ....
4 1 4 13 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4 1 4 13 01
Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan
III
4 1 4 13 02 Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
4 1 4 13 03 Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah

4 1 4 14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4 1 4 14 01 Dari Kelompok Masyarakat ….
4 1 4 14 02 Dst ....
4 2 DANA PERIMBANGAN
4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4 2 1 1 Bagi Hasil Pajak
4 2 1 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4 2 1 01 02 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4 2 1 01 03
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29
wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
4 2 1 01 04 Dst ....
4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4 2 1 02 01 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4 2 1 02 03 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4
4
2
2
1
1
02
02
04
05
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi
(Royalti)
4 2 1 02 06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4 2 1 02 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4 2 1 02 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4 2 1 02 11 Dst ….

4 2 2 Dana Alokasi Umum
4 2 2 01 Dana Alokasi Umum
4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum
4 2 3 Dana Alokasi Khusus
4 2 3 01 Dana alokasi khusus
4 2 3 01 01 Dana alokasi khusus
4 2 3 01 02 Dst ….
4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4 3 1 Pendapatan Hibah
4 3 1 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4 3 1 01 01 Pemerintah
4 3 1 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4 3 1 02 01 Pemerintah Daerah ……..
4 3 1 02 02 Dst ….
4 3 1 03
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
dalam Negeri
4 3 1 03 01 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
4 3 1 04 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
4 3 1 04 01 Kelompok masyarakat/perorangan
4 3 1 04 02 Dst ….

4 3 1 05 Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4 3 1 05 01 Pendapatan Hibah dari Bilateral
4 3 1 05 02 Pendapatan Hibah dari Multilateral
4 3 1 05 03 Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4 3 1 05 04 Dst ....
4 3 2 Dana Darurat
4 3 2 01 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4 3 2 01 01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4 3 2 01 02 Dst ....
4 3 3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya
4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4 3 3 01 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4 3 3 01 02 Dst ....
4 3 3 02 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4 3 3 02 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten .....
4 3 3 02 02 Dst ....
4 3 3 03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4 3 3 03 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota .....
4 3 3 03 02 Dst ....

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4 3 4 01 Dana Penyesuaian
4 3 4 01 01 Dana Penyesuaian
4 3 4 01 02 Dst ….
4 3 4 02 Dana Otonomi Khusus
4 3 4 02 01 Dana Otonomi Khusus
4 3 4 02 02 Dst ….
4 3 5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
lainnya
4 3 5 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi
4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi …..
4 3 5 01 02 Dst ….
4 3 5 02 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten
4 3 5 02 01 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten ……
4 3 5 02 02 Dst .…
4 3 5 03 Bantuan Keuangan Dari Kota
4 3 5 03 01 Bantuan Keuangan Dari Kota ……
4 3 5 03 02 Dst ….
3.3 STANDAR PENDAPATAN
Berkaitan dengan jenis, tarif dasar pengenaan dari objek daerah di
Indonesia tidak terlepas dari pengaturan yang ada mengenai pajak
Derah. Pajak daerah untuk tahun anggaran 2012 akan merujuk

pada UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi
Daerah. Secara khusus, Pajak Provinsi bersifat closed list yaitu
daftar jenis pajak provinsi sudah diatur oleh pemerintah sedangkan
Pajak Kabupaten/Kota yang merupakan pajak “utama” sudah diatur
meskipuun masih terbuka peluang bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk menciptakan jenis pajak baru.
Rincian jenis pajak yang diatur olehPemerintah Pusat tersebut
terbagi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:
1. Pajak Provinsi
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
Dengan rinciannya sebagai berikut :
a. Pajak Kenderaan Bermotor
Objek Pajak
(1) Obyek PKB yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan
Kendaraan Bermotor.
(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah
kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya,
yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan
kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan
ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai
dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage).
(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada angka (1) yaitu:
(a) Kereta Api;

(b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan
negara;
(c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau
dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara
asing dengan asas timbal balik dan lembaga-
lembaga internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan pajak dari Pemerintah.
Termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor
yaitu kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis
jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan
laut, perkebunan, kehutanan, Pertanian, Pertambangan,
Industri, Perdagangan, dan sarana olah raga dan rekreasi.
Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat
yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat
secara permanen.
Subjek dan Wajib Pajak
(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi
atau badan yang memiliki dan/atau menguasai
kendaraaan bermotor.
(2) Wajib Pajak Kendaraan bermotor adalah orang pribadi
atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
(3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya
diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
Dasar Pengenaan
Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung
sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

(1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
(2) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar
kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat
penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dinyatakan
sebagai koefisian tertentu. Koefisian sama dengan 1,
berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan
oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih
dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1,
berarti kendaraan bermotor tersebut membawa
pengaruh buruk terhadap kerugian jalan dan
pencemaran lingkungan. Contoh : Nilai jual kendaraan
bnermotor merek X tahun Y adalah sebesar adalah
sebesar Rp. 100.000.000,00. Koefisien bobot ditentukan
sama dengan 1,2 , maka dasar pengenaan pajak dari
kendaraan bermotor tersebut adalah: Rp.
100.000.000,00 X 1,2 = Rp. 120.000.000,00.
Nilai jual Kendaran Bermotor diperoleh berdasarkan harga
pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Jika harga
pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak di
ketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan
berdasarkan faktor-faktor:
(1) isi silinder dan/atau satuan daya;
(2) penggunaan kendaraan bermotor;
(3) jenis kendaraan bermotor;
(4) merek kendaraan bemotor;
(5) tahun pembutan kendaraan bermotor;
(6) berat total kendaraan bermotor dan banyaknya
penumpang yang di izinkan;

(7) dokumen impor untuk jenis kendaraan bemotor
tertentu.
Faktor bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:
(1) tekanan gandar; tekanan gandar dibedakan atas jumlah
sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
(2) jenis bahan bakar kendaraan bermotor; jenis bahan
bakar kendaraan bermotor dibedakan, antara lain,
solar, bensin, gas, listrik, atau tenega surya.
(3) jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin
dari kendaraan bermotor. Jenis, tahun pembuatan, dan
ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor dibedakan,
antara lain, jenis mesin yang 2 tak atau 4 tak, dan ciri-
ciri mesin yag 1000 cc atau 200 cc.
Faktor-faktor tersebut diatas tidak harus semuanya
dipergunakan dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan
Bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari sumber data, antara lain, agen tunggal
pemegang merk, asosiasi penjual kendaraan bermotor. Nilai
jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga
pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun
pajak sebelumnya
Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
(1) kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi
dikenakan tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
(2) kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat)
serta Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder
250cc keatas, untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor

kedua dan seterusnya dikenakan tarif sebesar 2,0%
(dua koma nol persen);
(3) Penetapan persentase tarif PKB sebagaimana dimaksud
pada angka (1) dan (2), untuk setiap tahunnya diatur
dalam Peraturan Gubernur;
(4) Tarif PKB pribadi didasarkan atas nama dan/atau
alamat yang sama;
(5) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum
sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
(6) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor ambulans,
pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah
Daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
(7) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat berat/besar
sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
(8) Tarif PKB Kendaraan diatas air sebesar 1,5% (satu koma
lima persen).
b. Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor.
Objek Pajak
(1) Obyek BBNKB yaitu penyerahan kepemilikan
Kendaraan Bermotor.
(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor
kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya,
yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan
kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan
ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai
dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada angka (1) yaitu:
(a) Kereta Api;
(b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan
negara;
(c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau
dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara
asing dengan asas timbal balik dan lembaga-
lembaga internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan pajak dari Pemerintah.
(4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua
belas) bulan berturut turut dapat dianggap sebagai
penyerahan.
(5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada angka (4) tidak termasuk penguasaan
Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
(6) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor
pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk
dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
(a) untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang
bersangkutan;
(b) untuk diperdagangkan;
(c) untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean
Indonesia; dan
(d) digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan
kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf
(c) tidak berlaku apabila kendaraan bermotor selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah
pabean Indonesia.
Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaran
Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada:
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
(2) Kedutaan, Konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-
lembaga internasional dengan asas timbal balik;
(3) Subjek pajak lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
Subjek dan Wajib Pajak
Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah
orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan
kendaraan bermotor. Wajib Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang
menerima penyerahan kendaraan bermotor
Dasar Pengenaan
Dasar pengenaan BBNKB dihitung berdasarkan Nilai Jual
Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga
pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
(1) penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma
lima persen);
(2) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu
persen);

(3) Penetapan persentase tarif BBNKB sebagaimana
dimaksud pada angka (1) dan (2), untuk setiap
tahunnya diatur dalam Peraturan Gubernur.
Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-
alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBNKB
masing-masing sebagai berikut:
(1) penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh
puluh lima persen);
(2) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol
koma nol tujuh puluh lima persen).
Kendaraan di Atas Air penyerahan pertama ditetapkan
sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dan untuk
penyerahan kedua seterusnya ditetapkan sebesar 1% (satu
persen).
Jika harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor
tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan
berdasarkan faktor-faktor :
(1) Isi silinder dan / atau satuan daya
(2) Penggunaan kendaraan bermotor
(3) Jenis kendaraan bermotor
(4) Merk kendaraan bermotor
(5) Tahun pembuatan kendaraan bermotor
(6) Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya
penumpang yang diizinkan
(7) Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor
tertentu.

c. Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBBKB)
Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) dipungut pajak atas pembelian bahan bakar
kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap
digunakan untuk kendaraan bermotor.
(1) Subyek PBBKB yaitu konsumen Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor.
(2) Obyek PBBKB yaitu Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
yang disediakan atau dianggap digunakan untuk
kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang
digunakan untuk kendaraan di air.
(3) Wajib Pajak PBBKB yaitu orang pribadi atau Badan
yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Dasar pengenaan PBBKB yaitu Nilai Jual Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai.
(1) Tarif PBBKB bersubsidi ditetapkan sebesar 5% (lima
persen);
(2) Tarif PBBKB non subsidi ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh
koma lima persen);
Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak.
Pembelian bahan bakar oleh sektor industri, usaha
pertambangan, kehutanan, kontraktor jalan dan sejenisnya
yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor
dipungut PBBKB.
Masa pajak PBBKB yaitu jangka waktu yang lamanya sama
dengan 1 (satu) bulan kalender.

PBBKB terutang saat Penyedia menyerahkan bahan bakar
kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau
konsumen langsung bahan bakar.
Besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh
penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
Wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang
tanpa adanya surat ketetapan pajak daerah.
Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi
dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Kepala
Dinas Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 20
(dua puluh) bulan berikutnya atas penjualan BBM dan
dilampiri rekapitulasi.
SPTPD tersebut memuat data volume penjualan bahan
bakar, jumlah PBBKB yang telah disetor, termasuk koreksi
atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data
pendukung lainnya.
Penyedia bahan bakar, wajib menyampaikan data subyek
PBBKB baru sesuai penggolongan sektor industri, usaha
pertambangan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi
dan perusahaan sejenisnya kepada Kepala Dinas Keuangan
dan Aset Daerah.
Penyedia bahan bakar berkewajiban mencantumkan
pungutan PBBKB pada Delivery Order (DO).
Penyedia bahan bakar berkewajiban untuk memisahkan
pungutan PBBKB pada saat pembayaran di Bank Persepsi.
Penyedia bahan bakar berkewajiban untuk menyetor PBBKB
yang terutang pada Kas Daerah melalui Bank Persepsi atau
tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD atau
dokumen yang dipersamakan.

Pemungut Pajak wajib menyetorkan PBBKB ke Kas Umum
Daerah berdasarkan realisasi setiap bulan paling lambat
tanggal 20 bulan berikutnya.
Pemungut Pajak wajib membuat laporan rincian hasil
penjualan maupun penggunaan Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor setiap bulan bersama dengan laporan penyetoran
PBBKB ke Kas Umum Daerah dilengkapi dengan bukti-bukti
pendukung yang sah kepada Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.
Gubernur berkewajiban mengadakan pengawasan dan
pengendalian penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, Stasiun
Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun
Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium
dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer
(PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB),
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan
menjual BBM pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi
yang berada di darat dan di laut.
d. Pajak Air Permukaan
Dengan nama PAP dipungut Pajak atas Pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Permukaan di daerah.
Subyek PAP adalah orang pribadi atau badan yang dapat
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan.
Wajib Pajak Air Permukaan yaitu orang pribadi atau Badan
yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan.

Obyek PAP yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan.
Dikecualikan dari obyek PAP yaitu pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah
tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan
tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Subyek PAP adalah orang pribadi atau badan yang dapat
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan.
Wajib Pajak Air Permukaan yaitu orang pribadi atau Badan
yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan.
Dasar pengenaan PAP yaitu Nilai Perolehan Air Permukaan.
Nilai Perolehan Air Permukaan dinyatakan dalam rupiah
yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau
seluruh faktor-faktor berikut:
(1) jenis sumber air;
(2) lokasi sumber air;
(3) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
(4) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
(5) kualitas air;
(6) luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan
air; dan
(7) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk
ketenagalistrikan pemanfaatan umum ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarif PAP sebesar 10 % (sepuluh persen).
Besarnya pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan nilai perolehan air
permukaan.
PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah.
Masa pajak Pemungutan PAP adalah jangka waktu 1 (satu)
bulan kalender.
PAP terutang diterbitkan SKPD.
Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD atau bentuk lain
yang dipersamakan.
Berdasarkan SPTPD ditetapkan sebesar pajak terutang
dengan menerbitkan SKPD dan diterbitkan paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.
e. Pajak Rokok
Dengan nama Pajak Rokok dipungut oleh instansi
Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersama
dengan pemungutan cukai rokok.
Obyek Pajak Rokok yaitu konsumsi rokok.
Rokok sebagaimana tersebut diatas meliputi sigaret, cerutu,
dan rokok daun.
Dikecualikan dari obyek Pajak Rokok adalah rokok yang
tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-
undangan di bidang cukai.
Subyek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
Wajib Pajak Rokok yaitu pengusaha pabrik rokok/produsen
dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai.

Dasar pengenaan Pajak Rokok yaitu cukai yang ditetapkan
oleh Pemerintah terhadap rokok.
Tarif Pajak Rokok yaitu 10% (sepuluh persen) dari cukai
rokok.
Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif pajak sebesar 10% dengan dasar
pengenaan pajak adalah Cukai.
Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah disetor
ke rekening Kas Umum Daerah secara proporsional
berdasarkan jumlah penduduk.
Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Rokok
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.
Masa Pajak Rokok yaitu jangka waktu yang lamanya sama
dengan 1 (satu) bulan kalender atau dalam waktu lain yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pajak rokok terutang pada saat pelunasan cukai.
Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai wajib
mengisi dan menyampaikan SPTD kepada Gubernur setiap
bulan.
3.4 TATA CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir RKA-SKPD 2.1 tersebut memuat pendapatan
daerah yang dipungut /dikelola /diterima oleh SKPD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Pengerjaan formulir tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Pada bagian atas formulir mencantumkan nama Provinsi
/Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang
direncanakan.

2. Mencantumkan kode dan nama dari urusan pemerintah yang
dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta
mencantumkan kode dan nama organisasi SKPD.
Karena formulir tersebut berkaitan dengan pendapatan maka
tidak memuat informasi tentang kode dan nama dari program
dalam kegiatan.
3. Pada rincian anggaran pendapatan mencantumkan hal-hal
sebagai berikut :
a. Kode rekening dimulai dari kode pendapatan daerah dalam hal
ini angka 4 yang selanjutnya dirinci dalam kelompok, jenis
pendapatan dengan menggunakan kode rekening masing-
masing satu digit serta obyek dan rincian obyek pendapatan
dengan menggunakan kode rekening masing-masing dua digit.
b. Uraian dari nomor rekening pendapatan mencantumkan nama
rekening rincian obyek pendapatan, sehingga pendapatan yang
dicantumkan pada formulir tersebut sampai dengan rincian
obyek pendapatan.

BAB IV
PEDOMAN PENYUSUNAN BELANJA
RKA-SKPD 2
4.1 PEDOMAN UMUM BELANJA
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja
daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan
standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis
dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak
terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga
satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c)
pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a)
tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
(c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat

dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i)
perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha
kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan
olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, q)
perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan
meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian,
(d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan,
(g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah,
maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan
memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program
dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur
serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan
dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator,
tolok ukur dan target kinerjanya.
a. Belanja Tidak Langsung
Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai
a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta
pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun
2017.

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan
mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang
besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari
jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun
Anggaran 2016 dengan mempedomani Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan.
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk
pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan
kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Penganggaran penyelenggaraan jaminan
kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan
pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan
kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD,
dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku
bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan
persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan
dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu
dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011.
g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
h) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan
penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun
Anggaran 2017 melalui dana transfer ke daerah
dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan
diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja
sesuai dengan kode rekening berkenaan.
2) Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran
bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah,
maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya
dalam APBD Tahun Anggaran 2017.
3) Belanja Subsidi
Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi
kepada perusahaan/lembaga tertentu yang
menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam
bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum
(Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya
diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga
jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang
daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang
diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan
kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran 2017, perusahaan/lembaga penerima
subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah
yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta
peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan
bantuan sosial.
5) Belanja Bagi Hasil Pajak
a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang
bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada
pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah
tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak
daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan
pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum
direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota
ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
2017.
b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari
retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD
Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja
bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota.
d) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil
Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah
kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota
untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke
dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan
pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek
penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
sesuai kode rekening berkenaan.
6) Belanja Bantuan Keuangan
a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada
pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah
dalam APBD Tahun Anggaran 2017.
Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan
pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal,
membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima
manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta
dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan
keuangan masing-masing daerah.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan
bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum
digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan
menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan
daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan
luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus
digunakan untuk membantu capaian kinerja program
prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan
keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu
oleh pemberi bantuan.
b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus
dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan
dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek
belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan
rincian obyek belanja nama partai politik penerima
bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan
keuangan kepada partai politik berpedoman kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan
Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam
APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik.
c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal
95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus
menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat
yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD
kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus
menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh
kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2017
setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72
ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015.

Draft pedoman penyusunan rka skpd ta. 2017 11 okt 16

Draft pedoman penyusunan rka skpd ta. 2017 11 okt 16

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Draft pedoman penyusunan rka skpd ta. 2017 11 okt 16

Similar to Draft pedoman penyusunan rka skpd ta. 2017 11 okt 16 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (10)

Draft pedoman penyusunan rka skpd ta. 2017 11 okt 16