Review RDTR Kota Simpang Ampek

UNDIP DIPONEGORO
UNIVERSITAS
Becomes an excellent research university
Tugas Besar Mata Kuliah “Teori dan Praktek Penataan Ruang”
Dosen: Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori
Oleh: Henny Ferniza (21040114420088) dan
Bramantyo (21040114420089)
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Karyasiswa PU 2015
REVIEW RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN 1-1
1.1 Latar Belakang 1-1
1.2 Tujuan 1-2
1.3 Sistematika Penulisan 1-2
BAB 2 TINJAUAN PERATURAN MENGENAI RDTR 2-1
2.1 Dasar Hukum RDTR 2-1
2.2 Defenisi RDTR 2-1
2.3 Kedudukan RDTR 2-2
2.4 Fungsi dan Manfaat RDTR 2-4
2.5 Kriteria dan lingkup wilayah perencanaan 2-5
2.6 Masa Berlaku RDTR 2-5
2.7 Muatan RDTR 2-6
2.8 Proses Penyusunan RDTR 2-7
BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI 3-1
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasaman Barat 3-1
3.2 Gambaran Umum Kawasan Kota Simpang Ampek 3-6
BAB 4 GAMBARAN RDTR KOTA SIMPANG AMPEK 4-1
4.1. Ringkasan Substansi RDTR 4-1
4.1.1.Tujuan Penataan Ruang Bagian Wilayah Perencanaan 4-1
4.1.2.Rencana Pola Ruang 4-2
4.1.3.Rencana Jaringan Prasarana 4-4
4.1.4.Penetapan Sub Bagian Wilayah yang Diprioritaskan 4-4
4.1.5.Ketentuan Pemanfaatan Ruang 4-5
4.1.6.Peraturan Zonasi 4-6
4.2. Proses Penyusunan dan Penetapan RDTR 4-7
4.2.1.Proses Penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek 4-7
4.2.2.Proses Penetapan RDTR Kota Simpang Ampek 4-12
BAB 5 REVIEW TERHADAP RDTR KOTA SIMPANG AMPEK 5-1
5.1 Review terhadap Proses Penyusunan dan Penetapan RDTR 5-1
5.1.1 Review terhadap Proses Penyusunan RDTR 5-1
5.1.2 Review terhadap Proses Penetapan RDTR 5-7

5.2 Review terhadap Muatan/Substansi RDTR 5-8
5.2.1 Analisis Kesesuaian Muatan RDTR dengan Pedoman Penyusunan 5-8
5.2.2 Analisis Kesesuaian RDTR dengan RTRW 5-13
5.3 Review terhadap Implementasi Rencana 5-15
5.3.1 Operasional/Implementasi RDTR Kota Simpang Ampek 5-15
5.3.2 Relevansi RDTR terhadap Perkembangan Kota Simpang Ampek 5-16
5.3.3 Perspektif RDTR Kota Simpang Ampek 5-17
BAB 6 PENUTUP 6-1
6.1 Kesimpulan 6-2
6.2 Rekomendasi 6-3

RREEVVIIEEWW RREENNCCAANNAA DDEETTAAIILL TTAATTAA RRUUAANNGG ((RRDDTTRR)) BBWWPP KKOOTTAA SSIIMMPPAANNGG AAMMPPEEKK TTAAHHUUNN 22001122 -- 22003322
Tugas Besar MKPWK-602__HENNY FERNIZA dan BRAMANTYO 1 - 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, produk atau hasil
perencanaan tata ruang terdiri dari rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata
ruang, di mana rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana
umum tata ruang. Pada tataran perencanaan tata ruang di tingkat kabupaten/kota, bila
rencana umum-nya adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota, maka
rencana rinci-nya terdiri atas rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten/kota dan
rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Bahkan menurut undang-undang
tersebut, setiap RTRW harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang
perlu disusun rencana detail tata ruangnya. Khusus untuk wilayah kabupaten, RDTR
diarahkan disusun pada kawasan perkotaan yang dinilai strategis pada wilayah
tersebut, yang membutuhkan pendetailan rencana pemanfaatan ruang dari pengaturan
pola ruang yang ada pada dokumen RTRW-nya. Hal ini memperlihatkan bahwa RDTR
di tingkat wilayah kabupaten sangat penting untuk disusun dan ditetapkan, karena akan
menjadi instrumen pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara lebih detail dan
spesifik dalam pembangunan wilayah kabupaten, khususnya di kawasan perkotaan.
Pada realitanya, pemerintah daerah (pemda) khususnya di tingkat kabupaten/kota
masih beranggapan bahwa dokumen perencanaan yang wajib disusun dan ditetapkan
adalah RTRW saja. Sementara untuk RDTR, belum banyak wilayah yang memilikinya,
karena beragam permasalahan, di antaranya RDTR belum dianggap sebagai instrumen
tata ruang yang penting dan mendesak untuk disusun. Pada wilayah-wilayah kabupaten
yang sudah memiliki dokumen RDTR pun masih menghadapi permasalahan, apakah
RDTR tersebut sudah sesuai dan efektif dalam menjabarkan substansi rencana pada
RTRW, mengingat biasanya kabupaten secara administratif memiliki luas wilayah yang
besar bila dibandingkan luas wilayah kota, sehingga memerlukan pendetailan rencana
khususnya pada kawasan perkotaan/strategis kabupaten.

Dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah Teori dan Praktek Penataan Ruang,
maka tulisan ini berusaha untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai proses
penyusunan, muatan/substansi, dan operasionalisasi/implementasi dari suatu dokumen
RDTR dalam konteks praktis dan empiris. Studi kasus yang dipilih adalah dokumen
RDTR kawasan kota Simpang Ampek di Kabupaten Pasaman Barat – Provinsi
Sumatera Barat, yang sejak tahun 2012 sudah menyusun dokumen RDTR tersebut.
Sebagai salah satu salah satu kabupaten yang sudah memiliki dokumen RDTR,
menarik untuk dikaji bagaimana sebenarnya kualitas substansi dari dokumen RDTR
yang sudah dimiliki oleh kabupaten tersebut, apakah dapat menjalankan amanat
undang-undang penataan ruang, dan mampu menjabarkan RTRW kabupaten-nya.
Diharapkan dari kajian ini didapatkan pembelajaran baik dari sisi negatif maupun positif
mengenai dokumen RDTR yang ada di lapangan, yang menjadi salah satu produk
perencanaan tata ruang dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten.
1.2 TUJUAN
Tujuan dari kajian ini adalah :
1. Mendeskripsikan bagaimana proses penyusunan dokumen RDTR berikut kendala
dan tantangan yang dihadapi.
2. Menganalisis apakah muatan/substansi dokumen RDTR secara administratif telah
sesuai dengan regulasi/pedoman penyusunannya, serta secara substantif telah
mampu menjadi penjabaran dari RTRW secara lebih efektif dan berkualitas.
3. Mengidentifikasi bagaimana operasionalisasi/implementasi dari dokumen RDTR
tersebut berikut kendala dan tantangan yang dihadapi, serta prospeknya dapat
mendukung kegiatan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang.
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN
Kerangka pelaporan dari tulisan ini adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Sistematika Penulisan

BAB 2 TINJAUAN PERATURAN MENGENAI RDTR
2.1 Dasar Hukum RDTR
2.2 Defenisi RDTR
2.3 Kedudukan RDTR
2.4 Fungsi dan Manfaat RDTR
2.5 Masa Berlaku RDTR
2.6 Kriteria dan lingkup wilayah perencanaan
2.7 Muatan RDTR
2.8 Proses Penyusunan RDTR
BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasaman Barat
3.2 Gambaran Umum Kawasan Kota Simpang Ampek
BAB 4 GAMBARAN RDTR KOTA SIMPANG AMPEK
4.1. Ringkasan Substansi RDTR
4.2. Proses Penyusunan dan Penetapan RDTR
BAB 5 REVIEW TERHADAP RDTR KOTA SIMPANG AMPEK
5.1 Review terhadap Proses Penyusunan dan Penetapan RDTR
5.2 Review terhadap Muatan/Substansi RDTR
5.3 Review terhadap Implementasi Rencana
BAB 6 PENUTUP
6.1 Kesimpulan
6.2 Rekomendasi

RREEVVIIEEWW RREENNCCAANNAA DDEETTAAIILL TTAATTAA RRUUAANNGG ((RRDDTTRR)) BBWWPP KKOOTTAA SSIIMMPPAANNGG AAMMPPEEKK TTAAHHUUNN 22001122 –– 22003322
BAB 2
TINJAUAN PERATURAN
MENGENAI RDTR
2.1 DASAR HUKUM RDTR
Dasar hukum yang digunakan dalam kajian ini terkait review Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) ini antara lain:
(1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman
Perencanaan Kawasan Perkotaan;
(4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/ 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
2.2 DEFENISI RDTR
Definisi rencana detail tata ruang pertama kali muncul pada Permendagri No. 2 Tahun
1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yaitu rencana pemanfaatan ruang
kota secara terinci yang disusun untuk penyiapkan perwujudan ruang dalam rangka
pelaksanaan program-program pembangunan kota (Pasal 1 huruf h). Rencana Detail
Tata Ruang Kota (RDTRK) merupakan bagian dari Rencana Kota yang kedudukannya
berada di antara Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Teknis
Ruang Kota (RTRK) (Pasal 5). Namun dikatakan bahwa RUTRK mempunyai wilayah
perencanaan yang terkait dengan batas wilayah administrasi kota, sehingga RDTRK
ditujukan untuk wilayah yang secara administrasi berada di dalam kota.
Dalam perkembangannya, pada Permendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman
Perencanaan Kawasan Perkotaan, yang merupakan pengganti dari Permendagri No. 2
Tahun 1987, disebutkan bahwa RDTR merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Otonom atau Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang

berada di kabupaten. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan rencana detail tata
ruang semakin meluas tidak hanya untuk wilayah yang secara administrasi merupakan
kota namun juga wilayah perkotaan yang ada di kabupaten.
Berdasarkan Permen. PU No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, definisi RDTR
adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Wilayah perencanaan dari RDTR
adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang
akan/perlu disusun rencana rincinya sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam
RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan (Pasal 1).
2.3 KEDUDUKAN RDTR
Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota merupakan salah satu bentuk rencana rinci tata ruang
yang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, dan dijadikan
dasar bagi penyusunan peraturan zonasi (Pasal 14 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf c, ayat
4, ayat 6). Penjabaran mengenai RDTR pada UU No 26 Tahun 2007 dan PP No 15
Tahun 2010 secara lebih teknis dan mendalam tertuang dalam Permen. PU No 20
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Berdasarkan Permen. PU No 20 Tahun 2011
tersebut, RDTR disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan
kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kabupaten atau kawasan strategis kota
(Pasal 3 ayat 1).
Pada Permen. PU No 20 tahun 2011 (Pedoman RDTR) tersebut, sesuai dengan
amanat UU No 26 Tahun 2007 dan Pasal 59 PP No 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa setiap RTRW kabupaten/kota harus
menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian
dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau
kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan strategis kabupaten/kota dapat disusun
RDTR apabila merupakan:
a) Kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan
perkotaan; dan
b) Memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR yang ditetapkan dalam
pedoman.

Adapun kedudukan RDTR dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem
perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar berikut:
RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA UMUM TATA
RUANG
RENCANA RINCI TATA
RUANG
Gambar 2-1. Kedudukan RDTR dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang dan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
Sumber: Lampiran Permen. PU No 20 tahun 2011
RDTR disusun apabila sesuai kebutuhan, RTRW kabupaten/kota perlu dilengkapi
dengan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota. Dalam hal
RTRW kabupaten/kota memerlukan RDTR, maka disusun RDTR yang muatan
materinya lengkap, termasuk peraturan zonasi, sebagai salah satu dasar dalam
pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi
zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya
diprioritaskan. Dalam hal RTRW kabupaten/kota tidak memerlukan RDTR, peraturan
zonasi dapat disusun untuk kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang
direncanakan pada wilayah kabupaten/kota. RDTR merupakan rencana yang
menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam
wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional
agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang
dalam kawasan fungsional tersebut.
RPJP Nasional
RPJM Nasional
RPJM Kabupaten/Kota
RPJP Kabupaten/Kota
RPJM Provinsi
RPJP Provinsi
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTRW Kabupaten
RTRW Kota
RTR Pulau/Kepulauan
RTR Kawasan
Strategis Kota
RDTR Kota
RTR Kawasan
Strategis Kabupaten
RDTR Kabupaten
RTR Kawasan
Strategis Provinsi
RTR Kawasan
Strategis Nasional

Gambar 2-2. Hubungan antara RTRW Kabupaten/Kota, RDTR, dan RTBL serta Wilayah
Perencanaannya
2.4 FUNGSI DAN MANFAAT RDTR
Berdasarkan Permen. PU No 20 tahun 2011 Pedoman Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; RDTR dan peraturan zonasi
berfungsi sebagai:
a. Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan RTRW;
b. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan
pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
c. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
e. Acuan dalam penyusunan RTBL.
Sedangkan RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai:
a. Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan
lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
b. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai
dengan fungsinya di dalam struktur ruang kab/kota secara keseluruhan; dan

d. Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program
pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat
BWP atau Sub BWP.
2.5 KRITERIA DAN LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN RDTR
Kriteria penyusunan RDTR Berdasarkan Permen. PU No 20 tahun 2011 Pedoman
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota,
dinyatakan bahwa RDTR disusun apabila:
a. RTRW kabupaten/kota dinilai belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat
ketelitian petanya belum mencapai 1:5.000; dan/atau
b. RTRW kabupaten/kota sudah mengamanatkan bagian dari wilayahnya yang perlu
disusun RDTR-nya.
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak terpenuhi, maka
dapat disusun peraturan zonasi, tanpa disertai dengan penyusunan RDTR yang
lengkap. Sementara itu, wilayah perencanaan RDTR mencakup :
a. Wilayah administrasi;
b. Kawasan fungsional, seperti bagian wilayah kota/subwilayah kota;
c. Bagian dari wilayah kabupaten/kota yang memiliki ciri perkotaan;
d. Kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan;
dan/atau
e. Bagian dari wilayah kabupaten /kota yang berupa kawasan pedesaan dan
direncanakan menjadi kawasan perkotaan.
2.6 MASA BERLAKU RDTR
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, RDTR berlaku dalam jangka waktu
20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali
RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun jika:
a) terjadi perubahan RTRW kabupaten/kota yang mempengaruhi BWP RDTR; atau
b) terjadi dinamika internal kabupaten/kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang
secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar,
perkembangan ekonomi yang signifikan, dan perubahan batas wilayah daerah.

2.7 MUATAN RDTR
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota , muatan RDTR terdiri atas:
a) Tujuan penataan BWP;
b) Rencana pola ruang;
c) Rencana jaringan prasarana;
d) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
e) Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
f) Peraturan zonasi.
Tabel 2-1. Muatan Rencana Detail Tata Ruang
NO MUATAN RINCIAN
a) Tujuan
penataan BWP
Konsep dan strategi penataan ruang kawasan (arahan pencapaian dari RTRW,
isu strategis, potensi masalah)
Tujuan penataan BWP (menunjukkan tema kawasan yang direncanakan)
b) Rencana pola
ruang
Klasifikasi Zona
Pembagian Sub BWP dan Blok
Rencana Pola Ruang
A. Zona Lindung
1. Zona Hutan Lindung
2. Zona Perlindungan thd Kawasan Bawahannya
3. Zona Perlindungan Setempat
4. Zona Ruang Terbuka Hijau
5. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya
6. Zona Rawan Bencana
7. Zona Lindung Lainnya
B. Zona Budidaya
1. Zona Perumahan
2. Zona Perdagangan dan Jasa
3. Zona Perkantoran
4. Zona Sarana Pelayanan Umum
5. Zona Industri
6. Zona Peruntukan Khusus
7. Zona Peruntukan Lainnya
8. Zona Campuran
c) Rencana
jaringan
prasarana
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
d) Penetapan Sub
BWP yang
diprioritaskan
penanganannya
Dasar dan Kriteria Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya
Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya
Tema Penanganan Sub BWP Prioritas
Penanganan Sub BWP Prioritas
e) Ketentuan
pemanfaatan
ruang
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Lokasi
Besaran
Sumber Pendanaan
Instansi Pelaksana
Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

f) Peraturan
zonasi
Materi Wajib/Teks Zonasi (Zoning Text)
1. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
3. Ketentuan Tata Bangunan
4. Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal
5. Ketentuan Pelaksanaan
Materi Pilihan
1. Ketentuan Tambahan
2. Ketentuan Khusus
(1) zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
(2) zona cagar budaya atau adat;
(3) zona rawan bencana;
(4) zona pertahanan keamanan (hankam);
(5) zona pusat penelitian;
(6) zona pengembangan nuklir;
(7) zona pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik
tenaga uap (PLTU);
(8) zona gardu induk listrik;
(9) zona sumber air baku; dan
(10) zona BTS.
3. Ketentuan Standar Teknis
4. Ketentuan Pengaturan Zonasi
2.8 PROSES PENYUSUNAN RDTR
Proses penyusunan RDTR mencakup kegiatan pra persiapan penyusunan, persiapan
penyusunan, pengumpulan data, pengolahan data, dan perumusan konsepsi RDTR
sebagai mana tertuang dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2-2. Proses Penyusunan RDTR dan Perkiraan Waktu yang dibutuhkan
NO URAIAN KEGIATAN KELUARAN WAKTU
1 Pra persiapan penyusunan RDTR
1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
(KAK)/TOR;
2) Penentuan metodologi yang digunakan;
dan
3) Penganggaran kegiatan penyusunan
RDTR.
KAK
Metodologi
APBD
1 Bulan2 Persiapan penyusunan RDTR
1) Persiapan awal, yaitu upaya pemahaman
terhadap KAK/TOR penyiapan anggaran
biaya;
2) Kajian awal data sekunder, yaitu review
RDTR sebelumnya dan kajian awal RTRW
kabupaten/kota dan kebijakan lainnya;
Persiapan teknis pelaksanaan meliputi
penyusunan metodologi/metode dan teknik
analisis rinci, serta penyiapan rencana
survei
Pemahaman terhadap
Review RDTR sebelumnya, Review
RTRW
3 Pengumpulan Data
1) Penjaringan aspirasi masyarakat yang
dapat dilaksanakan melalui penyebaran
angket, temu wicara, wawancara orang
perorang, dan lain sebagainya; dan/atau
2) Pengenalan kondisi fisik dan sosial
ekonomi BWP secara langsung melalui
kunjungan ke semua bagian dari wilayah
kabupaten/kota.
1) Data wilayah administrasi;
2) Data fisiografis;
3) Data kependudukan;
4) Data ekonomi dan keuangan;
5) Data ketersediaan prasarana dan
sarana ;
6) Data peruntukan ruang;
7) Data penguasaan, penggunaan
dan pemanfaatan lahan;
2-3 Bulan

8) Data terkait kawasan dan
bangunan (kualitas, intensitas
bangunan, tata bangunan); dan
9) Peta dasar rupa bumi dan peta
tematik yang dibutuhkan,
penguasaan lahan, penggunaan
lahan, peta peruntukan ruang, pada
skala atau tingkat ketelitian
minimalpeta 1:5.000.
4 Pengolahan dan Analisis Data
1) Analisis karakteristik wilayah, meliputi:
- Kedudukan dan peran bagian dari wilayah
kabupaten/kota dalam wilayah yang
- Lebih luas (kabupaten/kota);
- Keterkaitan antar wilayah kabupaten/kota
dan antara bagian dari wilayah
Kabupaten/kota;
- Keterkaitan antarkomponen ruang di bwp;
- Karakteristik fisik bagian dari wilayah
kabupaten/kota;
- Kerentanan terhadap potensi bencana,
termasuk perubahan iklim;
- Karakteristik sosial kependudukan;
- Karakteristik perekonomian; dan
- Kemampuan keuangan daerah.
2) Analisis potensi dan masalah
pengembangan BWP, meliputi:
- Analisis kebutuhan ruang; dan
- Analisis perubahan pemanfaatan ruang.
3) Analisis kualitas kinerja kawasan dan
lingkungan
1) Potensi dan masalah
pengembangan di bwp;
2) Peluang dan tantangan
pengembangan;
3) Kecenderungan perkembangan;
4) Perkiraan kebutuhan
pengembangan di bwp;
5) Intensitas pemanfaatan ruang
sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung
6) (termasuk prasarana/infrastruktur
dan utilitas); dan
7) Teridentifikasinya indikasi arahan
penanganan kawasan dan
lingkungan.
2-3 Bulan
5 Perumusan Konsep RDTR
1) Rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan
strategi pengembangan wilayah
Kabupaten/kota; dan
2) Konsep pengembangan wilayah
kabupaten/kota.
1) Tujuan penataan BWP;
2) Rencana pola ruang;
3) Rencana jaringan prasarana
4) penetapan dari bagian wilayah
RDTR yang diprioritaskan
penanganannya
5) Ketentuan pemanfaatan ruang
6) Peraturan zonasi.
2-3 Bulan
6 Penyusunan Naskah Akademik Draft RDTR 2 Bulan
7 Pembahasan Rancangan Perda
RDTR/Peraturan Zonasi
Naskah Ranperda RDTR/ Peraturan
Zonasi
1 Bulan
Tabel 2-3. Jangka Waktu Penyusunan RDTR
Proses Penyusunan RDTR
Uraian
Kegiatan
Persiapan
penyusunan
RDTR
Pengumpul
-an data
Pengolahan
dan analisis
data
Naskah
Akademik
Naskah
Ranperda
Konsep
Pengembang
-an
Naskah
Teknis
Perkiraan
waktu yang
dibutuhkan
1 bulan 2-3 bulan 2-3 bulan 2-3 bulan 2 bulan 1 bulan
10-13 bulan

BAB 3
GAMBARAN UMUM
WILAYAH STUDI
3.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kabupaten Pasaman Barat termasuk pada wilayah Provinsi Sumatera Barat, terletak
pada 0°33' LU sampai 0°11' LS dan 99°10 BT sampai dengan 100°04 BT, yang terdiri
dari 11 Kecamatan, 19 Nagari dan 206 jorong. Adapun batas wilayah administrasi
Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada gambar 3-1.
Gambar 3-1. Peta Administratif Kabupaten Pasaman Barat
Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Pasaman Barat 2011-2031

Tabel 3-1. Distribusi Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat
Topografi wilayah Kabupaten Pasaman Barat bervariasi antara datar, bergelombang
dan bukit bergunung. Kabupaten Pasaman Barat berada pada ketinggian 0 – 2.912
meter di atas permukaan laut. (dpl). Wilayah topografi Kabupaten Pasaman Barat yang
mempunyai bentang relatif datar adalah Kecamatan Sungai Baremas. Sedangkan
wilayah perbukitan terdapat di sebagian besar wilayah Kecamatan Pasaman,
Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Kinali dan Kecamatan Talamau. Secara
umum, kawasan dengan tingkat kemiringan <8% dimanfaatkan oleh penduduk untuk
kegiatan permukiman, pertanian (sawah), dan kegiatan sosial budaya lainnya.
Sedangkan kegiatan perkebunan (terutama sawit dan karet) banyak memanfaatkan
lahan dengan tingkat kemiringan >8%.
Tabel 3-2. Tingkat Kemiringan Lahan di Kabupaten Pasaman Barat

Penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2012
berjumlah sebanyak 376.548 jiwa dengan komposisi 189.750 jiwa laki-laki dan 186.798
jiwa perempuan. Pada tahun 2012 jumlah rumahtangga di Kabupaten Pasaman Barat
sebanyak 88.381 rumahtangga. jumlah penduduk terbesar berdomisili di Kecamatan
Pasaman yakni 65.056 jiwa. Sedangkan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan
jumlah penduduk 13.611 jiwa merupakan kecamatan terkecil jumlah penduduknya.
Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah, penduduk terpadat berada di
Kecamatan Luhak Nan Duo dengan kepadatan penduduk 221 jiwa/Km2
.
Tabel 3-3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012
Sumber: Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2013
Penggunaan lahan di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari lahan sawah dan lahan
bukan sawah (lahan kering dan lahan lainya). Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari
sudut penggunaan lahan yang cukup besar (diluar areal hutan) adalah perkebunan
rakyat yaitu sebesar 71.338 Ha (18,65%) dan kegiatan perkebunan besar seluas 69.541
ha (18,18%), sedangkan penggunaan lahan terendah adalah untuk kawasan industri
seluas 1.120 Ha (0,29%). lebih jelasnya penggunaan lahan Kabupaten Pasaman Barat
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-4. Penggunaan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008
Karakteristik penggunaan lahan Kabupaten Pasaman Barat dapat digambarkan dalam
beberapa uraian berikut ini :
a. Secara umum, wilayah Kabupaten Pasaman Barat dapat dibagi menjadi 3 (tiga)
karakteristik penggunaan lahan, yaitu :
1) Kawasan Hutan yang sebagian besar adalah Hutan Lindung.
2) Kawasan Transisi yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan sebagian
masih berupa semak/alang-alang.
3) Kawasan Perkotaan yang didominasi oleh permukiman, sarana sosial-ekonomi-
budaya dan prasarana perkotaan.
b. Penggunaan lahan di kawasan Pusat Kota Kabupaten tidak mengalami perubahan
yang berarti, namun terlihat semakin tinggi intensitasnya.
c. Kecenderungan perkembangan fisik yang mengikuti pola jaringan jalan-jalan
utama (ribbon-type development) berkembang menjadi semakin menebal dan
padat sehingga membentuk koridor pembangunan.
d. Perkembangan fisik di sepanjang pantai akan dapat dikendalikan dengan
pembangunan jalan sepanjang pantai.
e. Keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang mendorong perkembangan fisik di kawasan
tersebut, terutama di sepanjang jalan-jalan utama.

Gambar 3-2. Peta Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008

3.2 GAMBARAN UMUM KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK
Berdasarkan RTRWN maupun RTRW provinsi tidak terdapat kebijakan kawasan
strategis nasional atau provinsi di Kabupaten Pasaman Barat. Namun secara internal
terdapat beberapa kawasan potensial untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis
kabupaten. Salah satunya adalah Kawasan Kota Simpang Empat yang merupakan
ibukota kabupaten yang mempunyai kecenderungan pertumbuhan lebih tinggi
dibanding pusat perkotaan lainnya. Sebagai ibukota kabupaten, Simpang Empat
mempunyai fungsi dan peran penting dalam konteks pelayanan pada segala bidang.
Dengan melihat perkembangan kawasan kota Simpang Ampek kabupaten Pasaman
Barat saat ini yang sudah mulai berkembang dengan pesat sesuai dengan fungsi yang
diemban sebagai ibukota Kabupaten, pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa
dengan pembangunan fisik yang mulai tidak terkendali, maka perlu disusun kembali
rencana detail tata ruang kawasan kota tersebut dengan Penyusunan Rencana Rinci
Kawasan Simpang Ampek sampai dengan kedalam peraturan zonasi kawasan.
Sesuai dengan rencana struktur ruang pada RTRW Kabupaten Pasaman Barat tahun
2011-2031, Kawasan Simpang Ampek di Kecamatan Pasaman ditetapkan sebagai
Pusat Kegiatan Wilayah yang Dipromosikan Propinsi (PKWp), yang berfungsi sebagai:
a. Kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai simpul kegiatan ekspor-impor;
b. Kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa
yang melayani skala provinsi atau beberapa kab/ kota; dan
c. Kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani
skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
Kriteria utama dalam penetapan wilayah perencanaan dalam RDTR Kawasan Kota
Simpang Ampek adalah :
a. Kawasan Kota Simpang Ampek merupakan salah-satu kawasan yang ditetapkan
sebagai Kawasan Strategis dan promosi Kabupaten Pasaman Barat dalam RTRW
Kabupaten Pasaman Barat 2011-2031;
b. Kawasan Kota Simpang Ampek merupakan kawasan yang memiliki daya dukung
lingkungan yang paling memadai untuk pengembangan kegiatan perkotaan di
wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
c. Kawasan Kota Simpang Ampek merupakan kawasan yang relatif rendah tingkat
kerentanannya terhadap bencana gempabumi dan tsunami;

Gambar 3-3. Peta Delineasi Kawasan Kota Simpang Ampek
Sumber : Dokumen RDTR Kawasan Kota Simpang Ampek 2012-2032

BAB 4
GAMBARAN RDTR
KOTA SIMPANG AMPEK
4.1 RINGKASAN SUBSTANSI RDTR
Secara umum substansi pada dokumen RDTR Kawasan Kota Simpang Ampek 2012-
2032 adalah sebagai berikut.
4.1.1.Tujuan Penataan Ruang Bagian Wilayah Perencanaan
Tujuan penataan ruang Kota Simpang Ampek adalah:
“Mewujudkan Kota Simpang Ampek sebagai pusat kegiatan wilayah promosi
(PKWp) di Sumatera Barat bagian utara sebagai ibu kota Kabupaten Pasaman
Barat dengan potensi agro, kelautan dan industri penunjangnya”
Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang harus dicapai yaitu:
a. Terwujudnya Kawasan Perkantoran Pemerintah/Swasta
b. Tersedianyan infrastruktur yang memadai dan berskala lokal /regional
c. Terwujudnya Kawasan Perdagangan, jasa, dan industri yang didasarkan pada
potensi agro dan perikanan berskala lokal dan regional
d. Tersedianya Kawasan Permukiman yang aman nyaman, dan layak
e. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fungsi-fungsi ekologis yang cukup
Kota Simpang Ampek dikembangkan dengan menggunakan konsep Multiple Nuclei,
dengan kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, permukiman, dan industri yang
tersebar pada beberapa titik atau lokasi. Adapun strategi pengembangannya terdiri dari:
1. Strategi pengembangan pusat-pusat kegiatan
2. Strategi pemanfaatan ruang
3. Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan
4. Strategi Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota

4.1.2.Rencana Pola Ruang
Rencana pola ruang merupakan rencana distribusi zona peruntukan ke dalam blok-blok.
Rencana pola ruang terdiri dari:
a. Rencana Zona Peruntukan
Pembagian zona/peruntukan terdiri dari zona lindung dan zona budidaya. Adapun
pengaturannya sebagai berikut:
• Zona lindung: mencakup hutan lindung, zona perlindungan setempat, zona
RTH kota, zona suaka alam dan cagar budaya, zona rawan bencana alam; dan
zona lindung lainnya. Dibatasi peruntukkannya untuk kegiatan-kegiatan yang
sangat sedikit okupasi lahan dan minimal rasio tutupan bangunan.
• Zona budidaya: diarahkan peruntukkannya untuk kegiatan-kegiatan perkotaan
sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan, serta diarahkan untuk
pengembangan secara vertikal terbatas. Kegiatan yang dikembangkan meliputi
permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, fasilitas pelayanan
umum, Pemerintahan, sarana dan prasarana perkotaan, dan sebagainya.
Gambar 4-1. Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Kota Simpang Ampek

b. Penentuan BWP, Sub BWP dan Blok
Muatan ini ditujukan untuk menentukan rencana pola ruang, penetapan Sub BWP
yang diprioritaskan penanganannya, penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang,
penyusunan peraturan zonasi, serta menjaga konsistensi dan keserasian
pengembangan kawasan perkotaan dengan RTRW. BWP kawasan perkotaan
Simpang Ampek tersebut dibagi dalam 5 (lima) Sub BWP, yaitu sebagai berikut :
1. Sub BWP I, dengan kegiatan kawasan peruntukan yang dominan adalah
pertanian lahan kering, pusat pemerintahan dan permukiman.
2. Sub BWP II dengan kegiatan kawasan peruntukan yang dominan adalah
pertanian lahan kering, permukiman dan perdagangan.
3. Sub BWP III dengan kegiatan kawasan peruntukan yang dominan adalah
perkebunan dan permukiman.
4. Sub BWP IV dengan kegiatan kawasan peruntukan yang dominan adalah
perkebunan dan permukiman.
5. Sub BWP V dengan kegiatan kawasan peruntukan yang dominan adalah
perkebunan, perdagangan, permukiman dan bandara.
Gambar 4-2. Peta Pembagian Wilayah Pengembangan (BWP) Kawasan Kota Simpang Ampek

4.1.3.Rencana Jaringan Prasarana
Rencana jaringan prasarana terdiri dari :
a. Rencana jaringan transportasi
• Rencana jaringan jalan (arteri primer-sekunder, kolektor primer-sekunder, dan
jalan lokal).
• Rencana sarana pendukung jaringan transportasi (yang meliputi terminal,
parkir, halte, dan pedestrian).
b. Rencana rute angkutan umum (mengenai trayek, rute, dan moda angkutan umum
yang menghubungkan permukiman dengan pusat kegiatan sosial-ekonomi).
c. Rencana jaringan energi/listrik (standar pembangunan gardu listrik, yang meliputi
ukuran-kapasitas gardu dan kebutuhan listrik penduduk).
d. Rencana jaringan telekomunikasi (pengembangan jaringan kabel dan nirkabel,
khususnya terkait pembangunan tower telekomunikasi).
e. Rencana jaringan air bersih dan air minum (terkait sumber air baku, jaringan dan
distribusi, dan pengaturan area resapan air).
f. Rencana pengelolaan air limbah (untuk air limbah rumah tangga dan kotoran
manusia, melalui septictank, bidang resapan, dan jaringan air limbah/IPAL).
g. Rencana pengelolaan persampahan (meliputi sistem perwadahan, sistem
pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir).
h. Rencana jaringan drainase (meliputi badan penerima air dan bangunan
pelengkap, baik saluran tertutup maupun terbuka).
4.1.4.Penetapan Sub Bagian Wilayah yang Diprioritaskan Penanganannya
Muatan pada bagian ini meliputi :
a. Kriteria penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya (terkait tujuan
penataan, nilai penting kawasan, kondisi ekonomi-sos-bud-lingkungan, daya
dukung dan daya tampung, dan ketentuan peraturan-perundangan.
b. Penetapan sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya, yang terdiri dari Sub
BWP 1 (kawasan pusat pemerintahan), Sub BWP 2 (kawasan hibrida, terminal
type-B dan kawasan perdagangan dan jasa skala regional), Sub BWP 3 (kawasan
perdagangan skala kota dan kawasan bandara).
c. Tema penanganan kawasan prioritas (berisi program utama untuk setiap lokasi
Sub BWP, meliputi perbaikan, pengembangan, pembangunan, dan pelestarian).
d. Penanganan kawasan prioritas (kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran,
kawasan hibrida, kawasan pusat perdagangan skala kota, kawasan bandara).

Gambar 4-3. Peta Kawasan Prioritas Kawasan Kota Simpang Ampek
4.1.5.Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Rencana pemanfaatan ruang Kawasan Kota Simpang Ampek merupakan perwujudan
rencana detail tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama kawasan
dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan. Ketentuan pemanfaatan mencakup:
a. perwujudan rencana struktur ruang (rencana pusat-pusat pelayanan dan rencana
jaringan prasarana kawasan).
b. perwujudan blok peruntukan (blok alamiah/lindung dan blok fungsional/budidaya).
Tahapan pelaksanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yaitu:
1. Tahap pertama, yaitu tahun 2012 – 2016, diprioritaskan pada pengembangan
unsur-unsur penting dalam pengembangan Kawasan Kota Simpang Ampek,
khususnya kawasan Pusat Kota;
2. Tahap kedua, yaitu tahun 2017 – 2021, diprioritaskan pada pengembangan
Kawasan Kota Simpang Ampek untuk mendukung fungsi pelayanan Pusat Kota
dan sarana pendukung-nya;

3. Tahap ketiga, yaitu tahun 2022 – 2027, diprioritaskan pada pemantapan Kawasan
Kota Simpang Ampek sebagai kawasan utama di Kabupaten Pasaman Barat
yang mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam skala kabupaten.
4. Tahap keempat, yaitu tahun 2028 – 2032, diprioritaskan pada pemantapan
Kawasan Kota Simpang Ampek sebagai kawasan utama di Kabupaten Pasaman
Barat yang mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam skala kabupaten
maupun regional.
Sementara indikasi program dalam arahan pemanfaatan ruang Kawasan Kota Simpang
Ampek meliputi : indikasi program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi
pelaksana, serta waktu dan tahapan pelaksanaan.
4.1.6.Peraturan Zonasi
Muatan pada peraturan zonasi Kawasan Kota Simpang Ampek terdiri dari:
a. Teks Zonasi
• Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang (zona lindung-budidaya, aturan
penggunaan lahan (diizinkan, izin terbatas, izin bersyarat, tidak diizinkan)).
• Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang (klasifikasi intensitas pemanfaatan
lahan (sangat tinggi sd sangat rendah), ketentuan KDB, KLB, dan KDH).
• Ketentuan tata massa bangunan (ketentuan GSB, ketinggian bangunan, jarak
bebas bangunan, dan tampilan bangunan)
• Ketentuan prasarana dan sarana minimum (ketentuan pada setiap zonasi,
dan secara umum)
b. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi
• Insentif & Disinsentif (melalui mekanisme regulasi/kebijakan seperti perizinan,
ekonomi/keuangan seperti pajak dan retribusi, serta pengadaan langsung
oleh pemerintah).
• Penggunaan lahan yang tidak sesuai (Ketentuan ini berlaku untuk
pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan
RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh
sesuai dengan prosedur yang benar).
c. Materi Opsional
• Ketentuan khusus
• Ketentuan tambahan
• Ketentuan standar teknis

4.2 PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RDTR
4.2.1.Proses Penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek
Sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No 26 Tahun 2007 dan Pasal 59 PP No 15
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa setiap RTRW
kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu
disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan
kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Dengan selesainya
penyusunan RTRW Kab. Pasaman Barat 2011-2031 di tahun 2011, maka dari itu
pemerintah daerah menganggarkan untuk kegiatan penyusunan RDTR untuk Kawasan
perkotaan yaitu Kota Simpang Ampek melalui APBD Kab. Pasaman Barat Tahun 2012.
Penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek ini direncanakan seiring dengan proses
penetapan RTRW Kab. Pasaman Barat sebagai Peraturan Daerah di tahun 2012. Dan
hasilnya, di tahun 2012 rencana tersebut terealisasi 100 %, Ranperda RTRW Kab.
Pasaman Barat disetujui dan ditetapkan menjadi Perda di pertengahan Desember 2012
dengan Nomor. 18 Tahun 2012 dan penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek juga
selesai dilaksanakan. Proses penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek ini dibagi dalam
6 tahap yaitu:
1. Tahap Pra Persiapan
2. Tahap Persiapan
3. Tahap Identifikasi, Analisis dan Perumusan Konsep
4. Tahap Penyusunan RDTR dan Programing
5. Tahap Penyempurnaan Hasil
6. Tahap Penyusunan Draft Ranperda
Untuk Tahap Pra Persiapan yang dilakukan di akhir tahun 2011, dilakukan oleh Pemda
yang dalam hal ini adalah Bappeda Kab. Pasaman Barat yang meliputi :
1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR;
2) Penentuan metodologi yang digunakan;
3) Penganggaran kegiatan penyusunan RDTR, dengan pagu anggaran Rp.
400.000.0000.
Sementara untuk tahap selanjutnya, tahap persiapan penyusunan RDTR hingga tahap
penyusunan draf ranperda RDTR dilakukan oleh pihak ketiga dengan mekanisme
pelelangan berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah. Pihak ketiga yang memenangkan lelang adalah konsultan perencana, CV.

Poly Arsitektur sehingga perjanjian kerjapun dilaksanakan antara Pengguna Jasa
(Bappeda) dengan Penyedia Jasa (CV. Poly Arsitektur) dengan waktu pelaksanaan
selama 4 bulan. Pada tabel berikut akan disajikan proses dan waktu yang digunakan
untuk Penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek.
Tabel 4-1. Jangka Waktu Penyusunan RDTR
Tahap
Kegiatan
Persiapan
penyusunan
RDTR
Identifikasi,
Analisis
dan
Perumusan
Konsep
Penyusunan
RDTR dan
Programing
Penyempurnaan
Hasil
Tahap
Penyusunan
Draft
Ranperda
Waktu
pelaksanaan
3 minggu 8 minggu 4 minggu 1 minggu 1 minggu
Total waktu 17 minggu (4 bulan)
Dalam penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek ini, juga dilakukan diskusi dan
koordinasi antara pihak ketiga dengan Tim Teknis penyusunan RDTR Kota Simpang
Ampek dan BKPRD Kab. Pasaman Barat.
Gambar 4-4. Organisasi Penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek
PEJABAT
PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN
TIM TEKNIS
KEGIATAN
DIREKTUR
PERUSAHAAN
(CV. POLY ARSITEKTUR)
Pemerintah Kab. Pasaman Barat
TEAM KERJA
(Konsultan)

Tabel 4-2. Jadwal Penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek
NO KEGIATAN JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24
I TAHAP PERSIAPAN
A Penyusunan Rencana Rinci
1 Persiapan x
2 Penajaman Metoda dan Rencana Kerja x
3 Review Kebijakan/Dokumen Terkait x
4 Perumusan Hipotesa x
5 Pengadaan peta dasar Kecamatan x
6 Penyusunan Design Survey x
7 Penyusunan Laporan Pendahuluan x x
B Diskusi dan Koordinasi
1 Pembahasan Laporan Pendahuluan 23
2 Penyerahan Laporan Pendahuluan 25
II TAHAP IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN PERUMUSAN KONSEPSI
A Identifikasi Penyusunan Rencana Rinci
1 Penyiapan Peta Dasar x
2 Preliminary Survey x
3 Penetapan dan Deliniasi Kawasan Perencanaan x
4 Kompilasi dan Tabulasi Data x x x
a Survey Lapangan x x
* Kondisi fisik dasar kawasan x x
* Kondisi struktur ruang kawasan x x
* Kondisi sarana dan prasarana kawasan x x
* Kondisi kecendrungan dan pengendalian x x
pemanfaatan ruang kawasan
b Survey Sekunder x x
* Review kebijakan pengembangan kawasan Kota Simpang Ampek
* Data kependudukan, sosial budaya, ekonomi, permukiman dan transportasi serta
sarana dan prasarana Kawasan Perkotaan Simpang Ampek (Kec. Pasaman dan
Luhak Nan Duo)
B Analisis Kawasan Rinci
1 Analisis Makro Kawasan Rinci x x x
* Analisis pengaruh pengembangan kawasan terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Pasaman Barat. x x

21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24
* Analisis prospek kawasan andalan Kota Simpang Ampek dan kebutuhan
pengembangan sarana dan prasarana kawasan Kota Simpang Ampek. x x
* Analisis pengaruh kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Pasman Barat
terhadap pengembangan Kawasan Kota Simpang Ampek. x x
* Analisis kebijaksanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan
pengaruhnya terhadap pengembangan kawasan Kota Simpang Ampek x x
* Analisis kebijaksanaan pengembangan sektor dan subsektor yang terkait dengan
fungsi kawasan Kota Simpang Ampek. x x
* Analisis kebutuhan pengembangan sektor dan sub sektor fungsional kawasan Kota
Simpang Ampek. x x
2 Analisis Mikro Kawasan Rinci x x x x x
* Analisis fisik dan daya dukung kawasan. x x x x x
* Analsiis tata guna lahan/tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya. x x x x x
* Analisis fungsi lindung kawasan. x x x x x
* Analisis struktur tata ruang. x x x x x
* Analisis sosial ekonomi. x x x x x
* Analisis sosial budaya. x x x x x
* Analisis karakteristik dan kebutuhan pengembangan fungsi kawasan x x x x x
* Analisis kebutuhan pengembangan kegiatan dominan dan non dominan. x x x x x
* Analisis kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana. x x x x x
* Analisis dampak pengembangan kawasan Kota Simpang Ampek. x x x x x
* Analisis daya dukung lingkungan. x x x x x
* Analisis kelembagaan dan pembiayaan pembangunan x x x x x
* Ketentuan Pengendalian pemanfaatan ruang. x x x x x
3 Skenario Awal Penanganan x x x x x
4 Perumusan Konsepsi x x x x x
5 Penyusunan Laporan Antara x x x x x x x x
C Diskusi dan Koordinasi
1 Diskusi Koordinasi Tim teknis (2) 20
2 Pembahasan Laporan Antara 26
2 Penyerahan Laporan Antara 1
III TAHAP PENYUSUNAN RENCANA RINCI & PROGRAMING
1 Penetapan Fungsi Kawasan x
2 Perumusan Konsep dan Strategi x x
3 Perumusan Draft Rencana Rinci Kawasan x x x x
4 Penyusunan Program dan Tahapan Pembangunan x x
5 Penyusunan Laporan Draft Akhir x x x x x

21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24
B Diskusi dan Koordinasi
1 Diskusi Koordinasi Tim Teknis (3) 11
2 Pembahasan Draft Laporan Akhir 15
IV PENYEMPURNAAN HASIL
1 Penyempurnaan Hasil x x
2 Penyerahan Laporan Akhir 21
V PENYUSUNAN DRAFT RANPERDA KAWASAN RINCI
A Penyusunan Draft Ranperda Rencana Rinci Kawasan Simpang Ampek
1 Penyusunan Draft Ranperda x x
2 Penyerahan Draft Ranperda 21

4.2.2.Proses Penetapan RDTR Kota Simpang Ampek
Dengan telah selesainya penyusunan materi teknis RDTR Kota Simpang Ampek,
langkah selanjutnya adalah penetapan Ranperda RDTR menjadi RDTR. Namun
kondisinya dari tahun 2012 hingga saat ini, RDTR Kota Simpang Ampek belum
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang, Permen PU No. 20/ PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan
Peraturan Zonasi maka dari itu, awal tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Pasaman
Barat dalam hal ini Bupati mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi
Gurbernur sebagai persyarat dalam rangka permintaan persetujuan subtansi dari
Menteri Pekerjaan Umum. Bersamaan dengan itu, keluar Permen PU no.
01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi
Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang
Kabupaten/Kota dan Proses Penetapan RDTR Tahun 2013. Untuk sementara waktu,
proses penetapan RDTR Kota Simpang Ampek terhenti sampai diterbitkannya
Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan
Substansi Rancangan Perda Kabupaten/ Kota tentang RDTR Wilayah Perkotaan dan
Perda ini baru ditetapkan awal tahun 2014.
Dengan telah ditetapkannya Perda Gubernur Sumatera Barat tersebut di atas, Dinas
Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat melakukan
bantuan teknis terhadap kabupaten/ kota dalam rangka pendampingan dalam proses
penetapan perda RDTR Kota Simpang Ampek dengan menugaskan seorang konsultan
individu yang bertugas membantu dan memfasilitasi proses mendapatkan persetujuan
substansi dari Gubernur. Proses penetapan diawali dengan penyampaian surat
permohonan persetujuan substansi beserta kelengkapannya oleh Bupati kepada
Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur menugaskan BKPRD untuk malakukan
penilaian kelengkapan dokumen dan evaluasi substansi dan tetap berkoordinasi
dengan BIG mengejai Peta. Hasil evaluasi dijadikan bahan untuk penyesuaian materi
teknis oleh Tim Teknis Kabupaten namun sampai pada akhir tahun 2014, penyesuain
belum dapat memenuhi standar kelayakan karena itu, BKPRD belum dapat
merekomendasikan kepada Gubernur untuk dikeluarkannya persetujuan substansi dan
akan dilanjutkan kembali di tahun 2015.
Proses yang dilalui hingga akhir tahun 2014 dapat dilihat pada bagan alir sebagai
berikut:

Pengajuan Permohonan Persetujuan Substansi Raperda oleh
Bupati kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen
kelengkapan
Pemeriksaan Kelengkapan
Substansi oleh BKPRD
Propinsi
Pemaparan Substansi Raperda oleh Tim Teknis Kabupaten Evaluasi Substansi Teknis
Raperda oleh BKPRD
Propinsi
Penyesuaian Substansi Teknis Raperda oleh Tim Teknis
Kabupaten
Pemeriksaan Hasil
Penyesuaian oleh Tim
Teknis dengan Evaluasi
Substansi Teknis Raperda
oleh BKPRD Propinsi
Pemaparan Hasil Penyesuaian Substansi Raperda oleh
Tim Teknis Kabupaten
Hasil Evaluasi Substansi
Teknis Raperda oleh
BKPRD Propinsi = Belum
memenuhi kelayakan
substansi dan agar
diperbaiki sesuai hasil
evaluasi
BUPATI/ TIM TEKNIS PENYUSUNAN GUBERNUR/ BKPRD
PROPINSI
Gambar 4-5. Bagan Alir Proses Penetapan Raperda RDTR Kota Simpang Ampek
Juni 2014
Juli 2014
Juli 2014
Agustus 2014
November 2014
Desember 2014
September s/d Oktober 2014

BAB 5
REVIEW RDTR
KOTA SIMPANG AMPEK
5.1 REVIEW TERHADAP PROSES PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN RDTR
5.1.1.Review Terhadap Proses Penyusunan RDTR
Dalam mengevaluasi proses penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek ini, acuan yang
digunakan adalah Permen PU No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota. Dalam lingkup pembahasan ini,
komponen yang akan dievaluasi adalah tahap penyusunan, jangka waktu penyusunan,
sumber daya penyusunan, peran BKPRD, Peran Stakeholder dan Tim Teknis, dan
Pelibatan Peran serta masyarakat dalam penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek.
a. Tahapan Penyusunan
Proses penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek telah mencakup seluruh tahap
kegiatan berdasarkan Permen PU No. 20 Tahun 2011. Hanya saja pada sub bagian
tahap pengumpulan data, ada satu tahap yang tidak dilalui yaitu tahap penjaringan
aspirasi masyarakat. Hal ini tentu sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas data
yang dikumpulkan oleh penyedia jasa dengan arti kata, masyarakat tidak dilibatkan
dalam proses penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek ini.
Pada tahapan tertentu, dilakukan pemaparan oleh pihak penyedia jasa yaitu CV. Poly
Arsitektur kepada Stakeholder yang dalam hal ini dilakukan presentasi sebanyak 3 kali
yaitu pada pendahuluan, antara dan akhir. Presentasi tersebut dilakukan dengan
mengundang seluruh stakeholder terkait, SKPD, BKPRD dan DPRD. Namun
sayangnya, sebagian besar yang hadir bukan yang berkompeten apalagi yang
mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam memberikan koreksi, masukan dan kritikan
terhadap RDTR yang disusun. Masyarakat pun tidak dilibatkan dalam acara presentasi
tersebut sehingga, kualitas RDTR yang disusun tersebut hanya mengandalkan kualitas
sumber daya tenaga ahli dari CV. Poly Arsitektur.
Dalam mengevaluasi proses penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek, tentu harus

punya acuan / aturan yang dalam hal ini adalah berdasarkan Permen PU No. 20 Tahun
2011. Hasil evaluasi menunjukkan dari 11 poin kategori, 10 dilaksanakan dan hanya 1
yang tidak. Jika dipersentasekan maka penilaiannya adalah 90,9 % telah sesuai.
Tabel 5-1. Evaluasi Tahapan Penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek
No Tahapan Penyusunan RDTR Berdasarkan
Permen PU No. 20 Tahun 2011
Kesesuai Tahapan Pelaksanaan dalam
Penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek
Ya/ Tidak Penjelasan
2) Penentuan metodologi yang digunakan; dan
3) Penganggaran kegiatan penyusunan RDTR.
Ya
Ya
Ya
Dilakukan di tahun 2011 pada saat
penyusunan APBD Kab. Pasaman Barat
Tahun 2012
2 Persiapan penyusunan RDTR
1) Persiapan awal, yaitu upaya pemahaman
terhadap KAK/TOR penyiapan anggaran biaya;
2) Kajian awal data sekunder, kajian awal RTRW
kabupaten/kota dan kebijakan lainnya;
penyusunan metodologi/metode dan teknik
analisis rinci, serta penyiapan rencana survei
Ya
Ya
Dilakukan oleh CV. Poly Arsitektur
dengan tenaga ahli dan pendukung yang
dimilikinya
KOORDINASI DAN PEMAPARAN LAPORAN PENDAHULUAN OLEH CV. POLY ARSITEKTUR KEPADA STAKEHOLDER
3 Pengumpulan Data
1) Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat
dilaksanakan melalui penyebaran angket,
temu wicara, wawancara orang perorang, dan
lain sebagainya; dan/atau
2) Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi
BWP secara langsung melalui kunjungan ke
semua bagian dari wilayah kabupaten/kota.
Tidak
Ya
- CV. Poly Arsitektur tidak melakukan
penjaringan aspirasi masyarakat.
- Data yang dikumpulkan hanya data
primer saja
- Pengenalan kondisi fisik dan sosial
ekonomi BWP hanya dilakukan 1 hari
saja dengan mengunjungi Kota
Simpang Ampek saja
1) Analisis karakteristik wilayah
2) Analisis potensi dan masalah pengembangan
BWP
3) Analisis kualitas kinerja kawasan dan
lingkungan
Ya Analisis dilakukan oleh tenaga ahli
transportasi, ahli ekonomi perkotaan,
ahli geodesi / pemetaan, ahli teknik
lingkungan, ahli teknik arsitektur dan ahli
sosial budaya dan ahli teknik
perencanaan wilayah dan kota
1) Rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan
strategi pengembangan wilayah Kabupaten /
kota; dan
2) Konsep pengembangan wilayah kabupaten /
kota.
Ya
Ya
Perumusan konsep dilakukan oleh tenaga
ahli transportasi, ahli ekonomi
perkotaan, ahli geodesi / pemetaan, ahli
teknik lingkungan, ahli teknik arsitektur
dan ahli sosial budaya dan ahli teknik
perencanaan wilayah dan kota
KOORDINASI DAN PEMAPARAN LAPORAN ANTARA OLEH CV. POLY ARSITEKTUR KEPADA STAKEHOLDER
6 Penyusunan Naskah Akademik/ Muatan RDTR Ya dilakukan oleh tenaga ahli transportasi,
ahli ekonomi perkotaan, ahli geodesi/
pemetaan, ahli teknik lingkungan, ahli
teknik arsitektur dan ahli sosial budaya
dan ahli teknik perencanaan wilayah kota
KOORDINAS DAN PEMAPARAN LAPORAN AKHIR OLEH CV. POLY ARSITEKTUR KEPADA STAKEHOLDER
7 Penyusunan Naskah Ranperda Ya Dilakukan oleh CV. Poly Arsitektur
PENYERAHAN DRAFT RAPERDA OLEH CV. POLY ARSITEKTUR KEPADA PPTK

b. Jangka Waktu Penyusunan
Perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan RDTR mengacu pada Lampiran
Permen PU No. 20 Tahun 2011 adalah 10 s.d.13 bulan. Namun dalam pelaksanaannya,
Penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek hanya dilakukan dalam waktu 4 bulan. Pada
tabel berikut akan disandingkan jangka waktu penyusunan RDTR antara Permen PU
No. 20 Tahun 2011 dengan realita pelaksanaan di Kab. Pasaman Barat.
Tabel. 5-2. Evaluasi Jangka Waktu Penysunan RDTR Kota Simpang Empat
No Tahapan Proses Penyusunan RDTR
Waktu Penyusunan
Dilaksa-
nakan/
tidak
Berdasarkan
Permen PU
No. 20 /2011
Realisasi
2) Penentuan metodologi yang digunakan; dan
3) Penganggaran kegiatan penyusunan RDTR.
Ya
Ya
Ya
Tidak dijelaskan Tidak jelas
2 Persiapan penyusunan RDTR
1) Persiapan awal, yaitu upaya pemahaman terhadap
KAK/TOR penyiapan anggaran biaya;
2) Kajian awal data sekunder, yaitu review RDTR
sebelumnya dan kajian awal RTRW
kabupaten/kota dan kebijakan lainnya; Persiapan
teknis pelaksanaan meliputi penyusunan
metodologi/metode dan teknik analisis rinci, serta
penyiapan rencana survei
Ya
Ya 1 Bulan ½ Bulan
3 Pengumpulan Data
1) Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat
dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu
wicara, wawancara orang perorang, dan lain
sebagainya; dan/atau
2) Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi BWP
secara langsung melalui kunjungan ke bagian
wilayah kota.
Tidak
Ya
2-3 Bulan 1 Bulan
1) Analisis karakteristik wilayah
2) Analisis potensi dan masalah pengembangan BWP
3) Analisis kualitas kinerja kawasan dan lingkungan
Ya
Ya
Ya
2-3 Bulan 1 Bulan
1) Rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi
pengembangan wilayah Kabupaten/kota; dan
2) Konsep pengembangan wilayah kabupaten/kota.
Ya
Ya
Ya
Ya
2-3 Bulan 1 Bulan
6 Penyusunan Naskah Akademik Ya 2 Bulan ½ Bulan
7 Penyusunan Naskah Ranperda Ya 1 Bulan
Total Waktu 10-13 Bulan 4 Bulan
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa waktu penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek
disusun dalam jangka waktu 4 bulan, kurang dari 50 % dari alokasi waktu penyusunan
pada Permen PU No. 20 Tahun 2011. Hal ini memberikan gambaran bahwa proses

penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek dilakukan dengan sangat tergesa-gesa
sehingga sangat wajar apabila output yang dihasilkan jauh dari sempurna. Beberapa
tahapan yang mestinya dilaksanakan, itu tidak dapat dilaksanakan dan melompat
kepada tahapan selanjutnya. Contohnya dapat dilihat pada tahap pengumpulan data,
pengolahan dan analisis data sampai perumusan konsep, semuanya membutuhkan
waktu 6-8 bulan namun yang terjadi pada penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek
hanya memakan waktu selama 3 bulan.
c. Sumber Daya Penyusunan RDTR
Unsur yang tak kalah pentingnya dalam penyusunan Rencana Tata Ruang adalah
sumber daya penyusun terkait kualitas dan kapabilitasnya. Sebagaimana yang sudah
disampaikan bahwa untuk penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek dilaksanakan oleh
Pihak Ketiga yaitu CV. Poly Arsitektur dengan komposisi tenaga ahli sebagai berikut:
Tabel 5-3. Perbandingan Komposisi Tenaga Ahli Konsultan dengan yang dipersyaratkan
CV. Poly Arsitektur Lampiran Permen PU No. 20 Tahun 2011
1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
2. Ahli Transportasi
3. Ahli Ekonomi Perkotaan
4. Ahli Geodesi/Pemetaan
5. Ahli Teknik Arsitektur
6. Ahli Teknik Lingkungan
7. Ahli Sosial Budaya
1. Team leader/ Ahli perencanaan kota dan ahli
ekonomi wilayah
2. Arsitek
3. Perancang kota
4. Ahli ekonomi wilayah
5. Ahli kependudukan
6. Ahli prasarana
7. Ahli kelembagaan
Sumber : Laporan Pendahuluan CV. Poly Arsitektur
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya tenaga ahli yang terlibat
dalam penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek cukup untuk melakukan kegiatan
penyusunan RDTR. Yang kurang hanya tenaga ahli perancang kota. Namun jumlah ahli
yang terlibat tidak menjamin hasil penyusunan RDTR bernilai baik, karena yang
terpenting adalah kualitas dan kapabalitas dari ahli-ahli tersebut. Jangan sampai tenaga
ahlinya hanya pinjam pakai nama orang saja namun dikerjakan oleh orang-orang yang
tidak bertanggung jawab, seperti yang marak terjadi dalam penyusunan rencana tata
ruang di Indonesia. Sering terjadi dalam penyusunan rencana tata ruang, dilakukan oleh
orang-orang yang kurang berpengalaman, sehingga kualitas hasil rencana yang
dihasilkan rendah.
Yang terjadi dalam penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek, berdasarkan informasi
yang diperoleh dari PPTK kegiatan Penyusunan RDTR ini, dari 7 orang ahli yang
terlibat, pada saat koordinasi dan penyampaian laporan hanya 3 orang ahli yang

datang, yaitu ahli perencanaan wilayah dan kota (sebagai team leader), ahli teknik
arsitektur dan ahli teknik lingkungan, sedangkan sisanya tidak pernah menampakkan
diri sehingga diragukan akan keberadaannya, diduga hanya pinjam pakai nama saja.
Belum lagi ditinjau tentang kepemilikan sertifikat sebagai ahli perencana yang juga bisa
menunjukkan kompetensi dan kualitas dari tenaga ahli. Secara umum dapat
disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan
RDTR Kota Simpang Ampek adalah sangat rendah.
d. Peran SKPD dan Kelembagaan dalam Penyusunan RDTR
Stakeholder yang terlibat dalam penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek ini adalah :
1. SKPD terkait
Keseriusan SKPD dalam proses penyusunan RDTR ini dinilai sangat rendah. Hal
ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman para
Kepala SKPD terkait tentang arti dan pentingnya penyusunan RDTR ini untuk
menyukseskan program kerja SKPD terkait. Ketidakseriusan SKPD terkait ini dapat
terlihat dari penunjukan staf SKPD terkait yang ditugaskan untuk menghadiri rapat
koordinasi mengenai penyusunan RDTR ini adalah pegawai yang tidak mengerti
sama sekali dengan ilmu perencanaan apalagi yang berkaitan dengan ilmu peta.
Pada saat-saat yang membutuhkan kehadiran Kepala SKPD untuk memutuskan
sesuatu yang menurut sifat dan levelnya harus diputuskan oleh top management,
mereka juga tidak ikut menghadirinya. Lalu ketika terjadi persoalan tata ruang yang
yang berhubungan dengan SKPD, mereka cenderung lepas tangan dan tidak mau
bekerja sama untuk menyelesaikannya.
2. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Sesuai dengan Permendagri No. 590 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan
Ruang, mengatakan bahwa BKPRD merupakan wadah koordinasi penataan ruang
(perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) yang ditingkat kabupaten kota
dibentuk berdasarkan SK Kepala Daerah. Pada Kabupaten Pasaman Barat,
BKPRD telah terbentuk namun dalam penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek,
BKPRD tidak menjalankan peran dan tugasnya selaku lembaga penataan ruang di
daerah, khususnya dalam menjalankan peran dan tugas tersebut pada tingkat
perencanaan tata ruang dengan skala perencanaan RDTR melalui mekanisme
koordinasi. terhadap seluruh pemangku kepentingan agar tercipta sinergitas dalam
mewujudkan tujuan penataan ruang.

e. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
Sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No. 26 Tahun 2007 Pada pasal 65,
Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran
masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud,
dilakukan antara lain melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang. Hal ini
lebih lanjut telah diatur dalam PP N0. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara
Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
Peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena
pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan
masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terwujudnya ruang
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan
wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah
lain dalam penataan ruang. Pemangku kepentingan non pemerintah lain dapat mewakili
kepentingan individu, kelompok orang, sektor, dan/atau profesi. Masyarakat yang
dimaksud dalam hal ini adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan
ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan
pokoknya di bidang penataan ruang. Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata
ruang berupa masukan mengenai :
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
Dalam pelibatan masyarakat ini bisa juga dengan cara penjaringan aspirasi masyarakat
yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu wicara, wawancara orang
perorang yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Namun dalam penyusunan
RDTR Kota Simpang Empat, dari awal persiapan sampai tahap proses penetapan
raperda, tidak pernah dan tidak ada melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana
yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Dengan demikian,
masyarakat tidak mengetahui adanya proses penyusunan RDTR, meskipun RDTR Kota
Simpang Ampek yang telah disusun tersebut belum ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah. Ini adalah salah satu kelemahan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam
hal penataan ruang.

5.1.2. Review terhadap Proses Penetapan RDTR
Proses penetapan RDTR Kota Simpang Ampek menjadi Peraturan Daerah yang telah
dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Pasaman Barat selama 6 Bulan, sampai saat ini
belum membuahkan hasil dengan mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur
Propinsi Sumatera Barat. Terhadap keadaan ini dapat dilakukan evaluasi terhadapnya
sebagai berikut.
Dengan telah diberikannya kewenangan kepada Gubernur untuk memberikan
persetujuan substansi terhadap RDTR Kabupaten/kota, semestinya dapat menjadi
solusi bagi permasalahan yang selama ini terjadi khususnya masalah waktu dan jarak
untuk berkonsultasi ke Kementerian PU dalam rangka mendapatkan Persetujuan
Substansi, sehingga diharapkan dapat terjadi percepatan dalam penetapan RDTR
Kabupaten/kota. Namun yang terjadi pada RDTR Simpang Empat justru sebaliknya,
sejak selesainya penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek Tahun 2012 hingga
sekarang belum ditetapkan menjadi Perda. Dengan keterbatasan data dan informasi
berikut beberapa evaluasi singkat terhadap kondisi tersebut dengan hasil:
a. Kualitas dan Kapabilitas dari Tim Teknis
Yang berperan penting dalam penetapan RDTR Kota Simpang Ampek ini adalah Tim
Teknis yang di-SK-kan oleh Bupati Pasaman Barat yang terdiri dari unsur SKPD
Bappeda, Dinas PU dan Badan Lingkungan Hidup. Personil yang menjadi tim teknis
sebagian besar adalah staf yang tidak mempunyai kapasitas dan kapabalitas dalam hal
penyusunan RDTR, sehingga setiap rapat dan pertemuan yang diadakan untuk
pembahasan RDTR tersebut, Anggota Tim Teknis lebih banyak hanya sekedar
menghadiri dan menandatangani absensi kehadiran, tanpa mampu untuk memberikan
masukan dan kritik terhadap perencanaan yang sedang dibahas dan dipaparkan. Latar
belakang keilmuan dan riwayat pekerjaan yang tidak berhubungan dengan ilmu
perencanaan atau ilmu teknis terkait lainnya, menyebabkan personil tim teknis tidak
mengerti dan paham tentang Peta. Hal ini tergambar dari hasil evaluasi yang dilakukan
oleh BKPRD Propinsi terhadap materi teknis, banyak mengenai kesalahan yang
berhubungan dengan peta.
b. Kualitas SDM tenaga pendamping bantuan teknis penetapan Ranperda RDTR
Kualitas SDM tenaga pendamping bantuan teknis penetapan Ranperda RDTR yang
disediakan oleh Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi
Sumatera Barat ini belum bisa bekerja maksimal dan mencapai target yang telah
ditetapkan untuk menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dibuktikan dengan

gagalnya Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2014 dalam mendapatkan persetujuan
Gubernur Sumatera Barat sebagai salah satu syarat untuk penetapan Ranperda RDTR
ini. Proses rekruitmen dan penyiapan SDM yang akan ditunjuk menjadi pendamping ini
tentu perlu untuk dikaji ulang agar tidak terjadi lagi kegagalan-kegagalan dimasa yang
akan datang. Dengan pembiayaan yang telah disediakan belum mampu memenuhi
target yang diinginkan. Sehingga di tahun 2015 kembali dianggarkan dan ini termasuk
dalam salah satu pemborosan uang negara.
c. Keterlibatan BKPRD
Dalam proses penetapan RDTR ini tidak terlihat peran dan keterlibatan aktif BKPRD
Kabupaten Pasaman Barat. Padahal mestinya dalam pelaksanaan penataan ruang
yang merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang, penyusunan RDTR ini akan sangat menentukan
sekali dalam memberikan pedoman dalam langkah-langkah operasional untuk
pelaksanaan tugas bagi BKPRD. Terutama sekali dengan hal-hal yang terkait dengan
masalah perizinan pemanfaatan ruang yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
5.2 REVIEW MUATAN SUBSTANSI RDTR
5.2.1.Analisis Kesesuaian Muatan RDTR Kota Simpang Ampek dengan Pedoman
Penyusunan RDTR
Dalam melakukan analisis kesesuaian muatan RDTR Kota Simpang Ampek ini,
digunakan metode pembobotan. Metode ini dimaksudkan untuk mengukur berapa
presentase kesesuaian muatan RTDR Kota Simpang Ampek terhadap Permen PU No
20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Hasil
pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5-4. Hasil Analisis Kesesuaian Muatan RDTR Kota Simpang Ampek Berdasarkan Pedoman Penyusunan
CAKUPAN MINIMAL DAN RINCIAN ISI MATERI TEKNIS
RDTR BERDASARKAN PERMEN PU NO 20/PRT/M/2011
Nilai
Faktor Kepentingan ADA
Belum
Ada
Evaluasi
Bobot skor (%) Sesuai
Perlu
Penyesuaian
BAB I PENDAHULUAN 4 8
1.1 Dasar Hukum Penyusunan RDTR 1 1 0 0
1.2 Tinjauan terhadap RTRW Kab / Kota 1 1 0 0
1.3 Tinjauan terhadap Kebijakan dan Strategi RTRW
Kab / Kota
1 1 0 0
1.4 Tujuan RDTR 1 1 0 0
BAB II KETENTUAN UMUM 5 9
2.1 Istilah dan Definisi 1 1 0 0
2.2 Kedudukan RDTR dan PZ 1 1 0 0
2.3 Fungsi dan Manfaat RDTR dan PZ 1 1 0 0
2.4 Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan
RDTR dan PZ
1 0 1 0 belum tergambarnya gambaran BWP secara
umum dan batasan BWP secara administrasi
2.5 Masa Berlaku RDTR 1 1 0 0
BAB III TUJUAN PENATAAN BWP 2 4
3.1 Konsep dan strategi penataan ruang kawasan 1 0 1 0 isu strategis, potensi dan masalah penataan
ruang belum sesuai dengan RTRW
3.2 Tujuan penataan BWP
(menunjukkan tema kawasan yang
direncanakan)
1 1 0 0
BAB IV RENCANA POLA RUANG 14 26
4.1 Klasifikasi Zona 1 1 0 0
4.2 Pembagian Sub BWP dan Blok 1 1 0 0
4.3 Rencana Pola Ruang
4.3.1. Zona Lindung
1. Zona Hutan Lindung (HL) 0 0 0 0 dalam RTRW Kabupaten Pasaman Barat
disebutkan Kecamatan Pasaman dan Luhak
Nan Duo memiliki HL. Pada hal kenyataan
dilapangan tidak ada HL
2. Zona Perlindungan thd Kawasan Bawahannya
(PB)
1 0 0 1 dalam RTRW Kabupaten Pasaman Barat
disebutkan Kecamatan Pasaman dan Luhak
Nan Duo terdapat lahan gambut dan resapan
air dan belum diakomodir dalam RDTR

Nilai
Belum
Ada
Evaluasi
Perlu
Penyesuaian
3 .Zona Perlindungan Setempat (PS) 1 0 1 0 perlu didetailkan PS yang dimaksud, PS2 atau
PS4, belum adanya nama sungai dan
lebar/panjangnya sesuai ketentuan/peraturan.
4. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 0 1 0 RTH perlu didetailkan berdasarkan pusat-pusat
pelayanan sesuai hierarki taman, sertakan pula
luas dan lokasinya secara administratif
5. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC) 0 0 0 0
6. Zona Rawan Bencana (RB) 1 0 0 1 dalam RTRW Kabupaten Pasaman Barat
Kecamatan Pasaman dan Luhak Nan Duo
termasuk kawasan rawan/potensial mengalami
longsor dengan kategori tanah : erosi tingkat
tinggi, dan teridentifikasi sebagai kawasan
rawan banjir serta termasuk zona rentan
gerakan tanah. Kecamatan Luhak Nan Duo
juga termasuk kawasan rawan tsunami tingkat
tinggi
7. Zona Lindung Lainnya 0 0 0 0
4.3.2. Pengembangan Zona Budidaya
1. Zona Perumahan (R) 1 0 1 0 lokasi belum ditampilkan secara administratif
2. Zona Perdagangan dan Jasa (K) 1 0 1 0 lokasi belum ditampilkan secara administratif
3. Zona Perkantoran (KT) 1 0 0 1 Zona perkantoran swasta belum diakomodasi
dalam Peraturan Zonasi
4. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) 1 0 1 0 - jenis SPU belum didetailkan, demikian pula
luasan dan lokasinya.
- Sarana sosial-budaya belum diakomodir dalam
RDTR
5. Zona Industri (I) 1 0 1 0 lokasi belum ditampilkan secara administratif
6. Zona Peruntukan Khusus (KH) 1 0 1 0 lokasi belum ditampilkan secara administratif
7. Zona Peruntukan Lainnya (PL) 1 0 1 0 lokasi belum ditampilkan secara administratif
8. Zona Campuran 1 0 1 0 lokasi belum ditampilkan secara administratif

Nilai
Belum
Ada
Evaluasi
Perlu
Penyesuaian
BAB V RENCANA JARINGAN PRASARANA 8 15
5.1 Pengembangan Jaringan Pergerakan 1 0 1 0 jaringan jalan masuk dan keluar terminal belum
terakomodir dan juga informasi jalur
penerbangan
5.2 Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan 1 0 1 0 jaringan distribusi primer belum terakomodir
(SUTUT, SUTET dan SUTT).
5.3 Pengembangan Jaringan Telekomunikasi 1 0 1 0 lokasi dan jenis rencana pengembangan
jaringan telekomunikasi belum disebutkan
5.4 Pengembangan Jaringan Air Minum 1 0 1 0 rencana sistem penyediaan air minum,
bangunan pengambil air baku, pipa transmisi
dan instalasi produksi, pipa unit distribusi,
bangunan penunjang dan pelengkap serta bak
penampung belum dilengkapi
5.5 Pengembangan Jaringan Drainase 1 1 0 0 rencana sistem jaringan drainase seperti
tergambar dalam Peta Rencana Jaringan
Drainase perlu dinarasikan
5.6 Pengembangan Jaringan Air Limbah 1 1 0 0 IPLT : instalasi Pengolahan Lumpur Tinja,
BUKAN Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu
5.7 Pengembangan Persampahan 1 0 1 0 - cakupan layanan Tahun 2032 perlu disebutkan
- sistem pengelolaan persampahan belum
lengkap
5.8 Pengembangan Prasarana lainnya 1 0 0 1 rencana jalur evakuasi SANGAT PENTING, dan
belum diakomodir.
BAB VI PENETAPAN SUB BWP YANG
DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA
4 8
6.1. Dasar dan Kriteria Penetapan Sub BWP / Blok
yang Diprioritaskan Penanganannya
1 1 0 0
6.2. Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan
Penanganannya
1 1 0 0
6.3. Tema Penanganan Sub BWP Prioritas 1 1 0 0
6.4. Penanganan Sub BWP Prioritas 1 1 0 0
BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 7 13
7.1. Indikasi Program (Program dalam ketentuan
pemanfaatan ruang)
1 0 1 0 program perwujudan rencana pola ruang terkait
zona Rawan Bencana (RB) belum jelas

Nilai
Belum
Ada
Evaluasi
Perlu
Penyesuaian
7.2. a. Indikasi Program Sub BWP yang diproritaskan 1 1 0 0
b. Lokasi 1 0 1 0 perlu detail lokasi secara administratif
c. Besaran 1 0 0 1 belum dicantumkan besarannya
d. Sumber Pendanaan 1 1 0 0
e. Instansi Pelaksana 1 1 0 0
f. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 1 1 0 0
BAB VIII PERATURAN ZONASI 9 17
8.1. Materi Wajib/Teks Zonasi (Zoning Text)
8.1.1 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
(Zoning teks dan matrik ITBX)
1 0 1 0 perlu penyesuaian antara bab 4, zoning teks
dan matriks ITBX
8.1.2 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 1 1 0 0
8.1.3 Ketentuan Tata Bangunan 1 1 0 0
8.1.4 Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal 1 1 0 0
8.1.5 Ketentuan Pelaksanaan 1 1 0 0
8.2 Materi Opsional
8.2.1 Ketentuan Tambahan 1 1 0 0
8.2.2 Ketentuan Khusus 1 1 0 0
8.2.3 Ketentuan Standar Teknis 1 1 0 0
8.2.4 Ketentuan Pengaturan Zonasi 1 0 0 1 belum diakomodir dalam rangka fleksibilitas
penerapan PZ Dasar serta memberikan
alternatif penanganan pada lokasi tertentu
JUMLAH 53 53 100
28 19 6 53
52.83 35.85 11.32 100
88.68 11.32
Sumber: Hasil Analisis, 2015

Berdasarkan tabel analisis kesesuaian muatan RDTR tersebut dapat dilihat pada hasil
perbandingan menunjukkan bahwa:
1. Dari aspek muatan, 88,68% sudah terakomodir dalam Dokumen RDTR, terdiri
dari 52,83 % telah sesuai dan 335,85% masih perlu penyesuaian, baik terhadap
peraturan perundangan terkait RDTR, cakupan minimal materi teknis maupun
RTRW Kabupaten Pasaman Barat.
2. Sebanyak 11,32% muatan yang belum terakomodir dalam RDTR BWP Simpang
Ampek, antara lain Zona Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya (PB),
Zona Rawan Bencana (RB), Pengembangan Prasarana Lainnya yakni Jalur
Evakuasi, Besaran Perkiraan Jumlah satuan masing-masing Usulan Program
Prioritas dalam Matriks Indikasi Program, serta Ketentuan Pengaturan Zonasi.
5.2.2.Analisis Kesesuaian RDTR Kota Simpang Ampek dengan RTRW Kabupaten
Pasaman Barat
RDTR sebagai rencana rinci yang berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW; sebagai acuan bagi kegiatan pemanfaatan
ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; dan
sebagai acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga perlu adanya
penyesuaian antara muatan dalam RDTR dengan RTRW, karena secara hirarki, RDTR
merupakan rencana rinci dari RTRW. Yang penting dalam hal ini adalah jangan sampai
RDTR yang disusun tidak berpedoman RTRW atau bahkan bertolak belakang dengan
RTRW. Untuk RDTR Kota Simpang Ampek, secara substansi tidak ada yang yang
bertentangan dengan RTRW, hanya saja terdapat kekurang-sesuaian/ketidak-sinkronan
antara pola ruang dan struktur ruang sebagai berikut :
a. Ketidak-sinkronan Dalam Rencana Pola
1. Dalam RTRW dinyatakan bahwa Rencana Kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya ada dua yaitu kawasan hulu sungai
dan lahan gambut yang salah satunya terdapat di kecamatan pasaman dan
Kecamatan Luhak Nan Duo (termasuk BWP Simpang Ampek). Namun dalam
penyusunan Rencana Pola Ruang di Kota Simpang Ampek pada dokumen RDTR
tidak menetapkan wilayah tersebut sebagai Zona Perlindungan terhadap
Kawasan Bawahannya sebagaimana yang telah tertuang dalam RTRW Kab.
Pasaman Barat.
2. Dalam RTRW dinyatakan bahwa Kecamatan Pasaman dan Luhak Nan Duo
termasuk kawasan rawan / potensial mengalami longsor dengan kategori tanah

erosi tingkat tinggi, dan teridentifikasi sebagai kawasan rawan banjir serta
termasuk zona rentan gerakan tanah. Kecamatan Luhak Nan Duo juga termasuk
kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, sementara wilayah kecamatan Luhak Nan
Duo yang dimaksud merupakan BWP Simpang Ampek. Namun dalam
penyusunan Rencana Pola Ruang di Kota Simpang Ampek, dalam RDTR tidak
menetapkan wilayah tersebut sebagai Zona Rawan Bencana.
3. Dalam RTRW telah memuat rencana pola ruang untuk kawasan rawan bencana
dimana salah satunya termasuk BWP Simpang Ampek namun dalam Rencana
pengembangan prasarana lainnya untuk jalur evakuasi tidak ada. Seharusnya
rencana penanganan untuk kawasan rawan bencana yang ada di RTRW
dijabarkan dalam RDTR.
b. Ketidak-sinkronan Dalam Rencana Struktur Ruang .
1. Dalam RTRW telah dimuat rencana jaringan jalan dan rencana pembagnunan
terminal yang berlokasi di BWK Simpang Ampek. Namun dalam Rencana
Jaringan Prasarana sub Pengembangan Jaringan Pergerakan tidak
mengakomodir rencana jaringan jalan untuk keluar masuk terminal sebagaimana
rencana terminal yang telah tertuang di dalam RTRW. Sehingga disini dapat
dilihat bahwa penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek masih ada yang belum
berpedoman pada RTRW yang telah disusun.
2. Dalam rencana pengembangan jaringan energi / kelistrikan yang tertuang dalam
RDTR Kota Simpang Ampek hanya memuat perkiraan kebutuhan listrik di
kawasan perencanaan pada tahun perencanaan untuk kegiatan rumah tangga
dan kegiatan lainnya (kecuali industri/pergudangan) dan memuat standar
pembangunan gardu listrik. Tidak memuat rencana pengembangan jaringan
energi / kelistrikan. Padahal di dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Propinsi telah
merencanakan bahwa pengembangan kelistrikan di Pasaman Barat diantaranya
adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di kecamatan Sungai Beremas
dan Pasaman (BWP Simpang Ampek); dan Rencana Jaringan prasarana energi
yang akan di kembangkan di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu jaringan transmisi
tenaga listrik yang meliputi Gardu Induk terdapat di Air Bangis dan Simpang
Empat dan Jaringan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) yang
menghubungkan dari kecamatan Kinali, Luhak nan Duo, Pasaman, Gunung
Tuleh, Sungai aur, Lembah Melintang, Koto Balingka, dan Ranah batahan.
3. Sama halnya dengan Rencana Pengembangan jaringan energi / kelistrikan,
Dalam Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi juga hanya

menampilkan standar saja yaitu standar / kriteria pembangunan menara
telekomunikasi tidak memuat bagaimana rencana pengembangan jaringan
telekomunikasi di BWP Simpang Ampek padahal di dalam RTRW telah memuat
Rencana sistem jaringan telekomunikasi yang akan dikembangkan di Kabupaten
Pasaman Barat meliputi BWK Simpang Ampek.
5.3 REVIEW TERHADAP IMPLEMENTASI RDTR
5.3.1.Operasional/Implementasi RDTR Kota Simpang Ampek
Sehubungan dengan belum ditetapkannya RDTR Kota Simpang Ampek menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, maka secara nyata belum dapat
dioperasionalkan sebagai alat kendali mutu pemanfaatan ruang maupun acuan bagi
penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan acuan dalam penyusunan RTBL. Namun
secara implisit, RDTR Kota Simpang Ampek telah dioperasionalkan dalam bentuk :
1. Dijadikan acuan dalam penyusunan RTBL yang berada di RDTR BWK Simpang
Ampek yaitu RTBL Koridor Jalan Pertanian dan Master Plan Kawasan Pusat
Perdagangan Simpang Ampek. RTBL dan Masterplan disusun tahun 2013
sebelum RDTR di tetapkan bahkan sebelum mendapatkan persetujuan substansi,
hal ini tentu jadi perhatian, apakah RDTR Kota Simpang Ampek telah bisa
dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dibawahnya meskipun
belum di perdakan atau belum mendapat persetujuan substansi yang mana ada
kemungkinan untuk dilakukannya perubahan terhadap RDTR tersebut jika hasil
evaluasi dalam rangka permintaan persetujuan substandi mengatakan perlu
penyesuaian atau bahkan tidak layak untuk di-perdakan.
2. Pemberitahuan kepada pemohon yang mengurus izin pemanfaatan ruang, secara
lisan, juga kepada seluruh SKPD melalui rapat koordinasi tentang ketentuan
pemanfaatan ruang yang tertuang di dalam RDTR agar para pihak terkait
mengetahui ketentuan pemanfaatan ruang yang telah disusun sehingga tidak
terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruangnya.
Berbicara mengenai implementasi rencana tata ruang, dapat diukur salah satunya
dengan menggunakan indikator penyimpangan penggunaan lahan. Penyimpangan
tersebut dapat dilihat dengan adanya bangunan perumahan, rumah tinggal, industri,
aktifitas ekonomi lainnya yang berada pada lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang
yang telah ditetapkan. Untuk mengkaji bagaimana implementasi dari RDTR Kota

Simpang Ampek hingga saat itu, tentu perlu dilakukan suatu kajian atau penelitian,
namun hal inipun menjadi kendala ketika RDTR itu sendiri belum mempunyai kekuatan
hukum sehingga implementasi yang merupakan penjabaran dari penegakan hukum
melalui peraturan daerah sulit dilaksanakan.
5.3.2.Relevansi RDTR terhadap Perkembangan Kota Simpang Ampek 2012-2015
Mengingat rentang waktu hampir 3 tahun sejak penyusunan RDTR Kota Simpang
Ampek yang belum di Perdakan, dan operasional / implementasi yang belum berjalan
sementara kota terus tumbuh dan berkembang seiring waktu, sudah bisa dipastikan
bahwa besar kemungkinan untuk pemanfaatan ruang kota sudah tidak sesuai lagi
dengan yang telah direncanakan dalam RDTR. Untuk itu perlu dikaji relevansinya
sebelum terlanjur ditetapkan menjadi Perda.
Untuk mengetahui relevansi suatu rencana dengan perkembangan kota, hal terpenting
yang dilakukan adalah mengidentifikasi perkembangan kota yang terjadi dalam kurun
waktu tertentu. Untuk Kota Simpang Ampek, perkembangan kota yang terjadi dalam
kurun waktu 2012-2015 adalah sebagai berikut :
1. Telah dibangun dan beroperasinya Bandara Perintis “Bandara Pusako Anak
Nagari” yang mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi lahan disekitar lokasi
Bandara.
2. Berkembangnya pembangunan perumahan oleh developer sehingga terjadi
perubahan guna lahan menjadi kawasan permukiman dan berdampak pada
jaringan prasarana.
3. Perubahan wujud fisik lahan yang dulunya kosong menjadi pertokoan / fungsi
perdagangan dan jasa yang tidak mengikuti ketentuan zonasi
4. Telah dibukanya jalan akses antara dua lokasi kawasan perkantoran sepanjang 7
Km yang mengakibatkan terjadinya perubahan guna lahan disepanjang koridor
jalan tersebut.
5. Pengaruh kegiatan berskala regional yang berlokasi di Kota Simpang Ampek
seperti MTQ Tingkat Propinsi Sumatera Barat, Pekan Olah Raga Propinsi, serta
Jambore Tingkat Propinsi, yang berdampak pada pembangunan sarana dan
prasarana penunjang. Hal ini tentu terkait dengan ketentuan Ketentuan Kegiatan
dan Penggunaan Lahan (Zoning teks & matrik ITBX).
Berdasarkan kondisi perkembangan kota Simpang Ampek dalam kurun waktu yang
singkat, 3 tahun namun memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap

wajah perkotaan, maka timbul pertanyaan, masih relevankah RDTR Kota Simpang
Ampek yang telah disusun pada tahun 2012 yang saat ini masih dalam proses
mendapatkan persetujuan substansi untuk diajukan dan ditetapkan sebagai peraturan
dareah Kabupaten Pasaman Barat. Untuk itu ada dua pilihan yang dapat dilakukan,
pertama adalah dengan melakukan kajian ulang / peninjauan kembali terhadap RDTR
dan melakukan revisi sebelum diajukan untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah dan
yang kedua adalah dengan tetap melanjutkan proses mendapatkan persetujuan
substansi dan penetapan menjadi peraturan daerah dan akan dilakukan Revisi setelah
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
5.3.3.Perspektif RDTR Kota Simpang Ampek
Berbicara mengenai perspektif rencana tata ruang di Indonesia, tak terkecuali RDTR
Kota Simpang Ampek, tidak lepas dari dinamika perkembangan kota yang pada
umumnya dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu, faktor penduduk; faktor sosial ekonomi dan
faktor sosial budaya. Seiring dengan itu, Kota Simpang Ampek yang merupakan ibukota
kabupaten dalam 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang signifikan seperti
yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dengan dipicu oleh operasional Bandar
Udara dan sejumlah potensi lain yang dimiliki menyebabkan perubahan terhadap fisik
wilayah kota yang ditandai dengan bertambahnya lahan terbangun.
Bagaimana prespektif RDTR Kota Simpang Ampek kedepannya, tidak lepas dari hal-hal
sebagai berikut:
1. Bagaimana kualitas RDTR yang disusun mampu menjamin terwujudnya ruang
hidup berkualitas setidaknya pencapaian 20 th waktu perencanaan? Apakah
produk RDTR dapat digunakan sebagai acuan peningkatan Nilai Ruang pada
jangka panjang yang antisipatif terhadap minat investasi, bukan sebaliknya
dikendalikan oleh minat investasi?
2. Apakah proses yg dilakukan dalam penyusunan RDTR telah menggunakan
standarisasi data dan analisa yang cukup, telah mempertimbangkan kebutuhan
stakeholders sehingga RDTR betul menjadi produk kesepakatan yang siap
diimplementasikan?
3. Bagaimana kualitas pemahaman stakeholders terhadap produk RDTR yang telah
disusun dan disepakati dalam mendorong pengembangan wilayah/kawasan dan
dalam rangka perijinan pemanfaatan ruang?
4. Bagaimana kelembagaan penataan ruang mampu mengerakkan semua potensi
stakeholders, menjadi tempat akses perwujudan pembangunan ruang yang
dinamis, dan menjadi faktor penting dalam memaduserasikan prioritas program

pemerintah daerah swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan
pembangunan wilayah/kawasan secara berkelanjutan?
5. Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar stakeholders mematuhi RDTR yang
telah disepakati bersama? Bagaimana keakurasian RDTR yang dapat digunakan?
Menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, bercermin kepada RDTR Kota Simpang
Ampek yang telah disusun, secara umum dapat disimpulkan bahwa dokumen RDTR
Kota Simpang Ampek tersebut masih belum dapat memenuhi perkembangan kota di 20
tahun mendatang, karena secara substansi masih memiliki cukup banyak kekurangan
dari segi kualitas, rencana tidak memperlihatkan orientasi pada kebutuhan ruang
kawasan hingga secara jangka panjang, serta absennya peran partisipasi masyarakat
dalam penyusunan rencana dapat menyebabkan rencana menjadi sulit
diimplementasikan pada tataran masyarakat.

BAB 6
PENUTUP
6.1 KESIMPULAN
Berdasarkan review terhadap RDTR Kawasan Kota Simpang Ampek, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Proses penyusunan RDTR Kota Simpang Ampek tidak melibatkan seluruh
pemangku kepentingan secara proporsional dan transparan sehingga
menjadikan produk RDTR tidak mengakomodir terhadap aspirasi pemangku
kepentingan, khususnya masyarakat. Proses penyusunan yang relatif terburu-
buru (hanya 4 bulan) ditambah dengan SDM tenaga ahli yang kurang memadai
menyebabkan kualitas produk rencana menjadi kurang baik. Hal ini juga diduga
mengakibatkan proses penetapan Perda RDTR masih terhambat terkait
persetujuan substansi dari Gubernur di tingkat Provinsi.
2. Muatan substansi yang terdapat pada dokumen RDTR Kota Simpang Ampek,
sebagian besar sudah sesuai dengan cakupan muatan minimal berdasarkan
Pedoman Penyusunan RDTR (Permen. PU. No. 20 tahun 2011), meski terdapat
beberapa muatan yang membutuhkan penyesuaian/perbaikan substansi. Selain
itu, terdapat ketidak-sinkronan substansi antara dokumen RDTR yang disusun
dengan dokumen RTRW Kabupaten Pasaman Barat, terkait rencana pola ruang
dan struktur ruang. Secara umum, rencana yang disusun masih bersifat normatif
dan belum memuat konsep pengembangan kawasan yang berbasis keunggulan
daerah (lokalitas).
3. Meski sudah tersusun Raperda dan Materi Teknis RDTR sejak tahun 2012,
namun terhambatnya proses penetapan Perda RDTR menyebabkan RDTR
belum dapat diimplementasikan secara formal di lapangan. Tetapi di sisi lain,
dengan mengacu pada RTRW Kabupaten Pasaman Barat, terdapat rencana
pembangunan di kawasan Kota Simpang Ampek yang sudah terlaksana, yang
secara tidak langsung berkesesuaian dengan rencana pada RDTR.

6.2 REKOMENDASI
A. KRITIK
1. Kritikan Terhadap Proses Penyusunan dan Penetapan RDTR
a. Proses penyusunan RDTR yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam waktu 4
bulan dirasa tidak cukup, karena untuk mendapatkan citra satelit saja dan
konsultasi dengan BIG dan LAPAN memakan waktu hampir 2 bulan, belum lagi
proses analisa dan penyusunan konsep.
b. Terjadi dualisme fungsi, tokoh fiktif tenaga ahli, dimana beberapa pekerjaan yang
seharusnya dikerjakan oleh tenaga ahli tapi dikerjakan oleh tenaga pendukung,
yang semestinya dikerjakan oleh beberapa orang, hanya dikerjakan oleh satu
orang sehingga berdampak pada keterlambatan dalam penyelesaian rencana.
c. Minimnya waktu untuk Diskusi dan koordinasi yang dilakukan oleh pihak ketiga
dengan SKPD terkait.
d. Keberadaan tenaga ahli dari pihak ketiga yang berdomisili di luar Kabupaten
Pasaman Barat dan hanya datang ketika pemaparan laporan saja.
e. Proses penyusunan terkesan tidak dilaksanakan oleh sebuah tim melainkan
hanya oleh beberapa personal atau orang di dalam tim.
2. Kritikan Terhadap Produk Rencana/ Kualitas Substansi/ Muatan RDTR
a. Kelengkapan muatan dokumen RDTR sesuai dengan yang telah diatur dalam
Permen PU No. 20 Tahun 2011 begitu juga dengan sistematika pelaporan,
penulisan dan format penyajian petanya.
b. Secara substansi muatan dalam produknya kurang sesuai, terkesan sebuah
perencanaan yang hanya dibuat diatas kertas tanpa melihat kondisi di lapangan.
c. Rencana yang disusun belum mempertimbangkan prediksi perkembangan kota ke
depan secara jangka panjang, hal ini terlihat dari fakta bahwa baru 2 tahun sejak
rencana disusun, perkembangan kota sangat tinggi melebihi perkiraan rencana.
d. Peraturan Zonasi yang dibuat belum mengakomodir seluruh penzoningan
e. Kurangnya sinkronisasi dengan RTRW Kabupaten Pasaman Barat
f. Belum menerapkan secara konkrit strategi meningkatkan kapasitas adaptif
sekaligus menurunkan sensitivitas kota, sebagai upaya menurunkan kerentanan
kota terhadap perubahan iklim; pembangunan kota berkelanjutan seperti
pembangunan RTH sesuai jumlah penduduk yang tinggal di kota, infrastruktur
transportasi hijau, infrastruktur energi hijau, infrastruktur air limbah, infrastruktur
bangunan hijau, infrastruktur air bersih, dan lain-lain.

B. SARAN
Saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan serta penyempurnaan RDTR
Kota Simpang Ampek menjelang mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur
Sumatera Barat adalah dengan melakukan peninjauan kembali/revisi terhadap RDTR
yang telah disusun, baru dilanjutkan dengan pengajuan persetujuan substansi untuk
ditetapkan menjadi Perda. Secara khusus beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu:
1. Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi mengenai dokumen RDTR
kepada masyarakat dan seluruh stakeholder.
2. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan penataan ruang, khususnya pada
BKPRD agar dapat mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan
pengendalian penataan ruang di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM, baik kepada tim teknis, pejabat dan
kepala SKPD yang dalam tugas/kewenangannya memiliki keterkaitan dengan
penataan ruang wilayah.
4. Perlu dikembangkan sistem basis data dan perpetaan wilayah yang lengkap dan
akurat dengan memanfaatkan teknologi terbaru, sehingga dapat mendukung
proses perencanaan wilayah ke depannya secara lebih tepat sasaran.
5. Dalam penyusunan rencana tata ruang ke depannya, produk rencana yang
disusun harus bersifat visioner (berjangka panjang) dan inovatif (tidak normatif),
sehingga muatan tidak hanya sekedar memenuhi cakupan minimal pada
pedoman penyusunan rencana yang ada.

Review RDTR Kota Simpang Ampek

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Review RDTR Kota Simpang Ampek

Similar to Review RDTR Kota Simpang Ampek (20)

More from henny ferniza

More from henny ferniza (6)

Review RDTR Kota Simpang Ampek