1. 0
UKL-UPL FLY OVER SIMPANG AIR HITAM
SUMBER DANA : APBD KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2013
2. 1
BAB 1. PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda dengan potensi sumber
daya alam dan buatan yang tinggi, kualitas sumberdaya manusia yang maju, serta
posisi geografisnya yang terpisah dengan dibatasi laut, sehingga menjadikan Kota
ini sebagai daerah yang perlu dikembangkan.
Dengan kondisi tersebut, Kota Samarinda diharap merupakan salah satu Kota yang
menjadi tujuan bagi para investor, migran, maupun wisatawan. Oleh karena itu
dibutuhkan adanya prasarana dan sarana transportasi yang memadai.
Rencana Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UKL-UPL) Pembangunan Fly Over Simpang Air Hitam Kota
Samarinda akan dilakukan secara bertahap meliputi tahap pra konstruksi, konstruksi
dan operasi. Pada setiap tahap kegiatan diperkirakan akan menimbulkan dampak
terhadap lingkungan hidup baik berupa dampak positif maupun dampak negatif.
Dalam upaya mengatisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh Pembangunan
Fly Over Simpang Air Hitam Kota Samarinda serta sarana pendukungnya maka
perlu dilakukan studi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UKL-UPL) Pembangunan Fly Over sesuai dengan Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL). Dengan studi UKL-UPL ini diharapkan nantinya dapat digunakan
sebagai Acuan bagi Rencana Pembangunan Fly Over Kota Samarinda serta sarana
Pendukungnya agar Berwawasan Lingkungan.
Penyusunan kajian lingkungan Fly Over Kota Samarinda berserta prasarana dan
sarana penunjang lainnya tentunya memerlukan analisa kemungkinan dampak
lingkungan yang akan terjadi baik berupa dampak negatif maupun dampak positif
terhadap lingkungan hidup, sehingga sejak tahap awal perlu dipersiapkan
penanggulangan dampak yang mungkin akan terjadi. Untuk proses tersebut,
pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap
lingkungan diperlukan suatu studi mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL)
dan untuk rencana kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting dilakukan studi
UKL/UPL.
3. 2
Setiap kegiatan, termasuk kegiatan sarana akan menimbulkan dampak, baik dampak
negatif maupun dampak positif terhadap lingkungan akibat dari persiapan kegiatan,
seperti mobilisasi dan demobilisasi peralatan, konstruksi dan operasi. Berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketetapan Undang-
undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), UKLUPL dan Ijin Lingkungan yang dijabarkan dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012 tentang jenis-jenis Rencana Usaha
dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup yang di dalam lampiran keputusannya dapat diambil kesimpulan
bahwa kegiatan Pembangunan Jalan Fly Over merupakan jenis pembangunan yang
wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa studi UKL-UPL. Adapun
secara teknis penyusunan dokumen ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012 Lampiran IV tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Pedoman Pengisian Formulir
UKL-UPL).
2. MAKSUD, TUJUAN DAN KEGUNAAN STUDI
Maksud dan tujuan Penyusunan UKL/UPL Fly Over di Kota Samarinda adalah
sebagai
berikut :
a. Mengevaluasi berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada tahap pra-konstruksi,
konstruksi, operasi Pembangunan Fly Over yang dapat menimbulkan dampak
terhadap lingkungan.
b. Mengidentifikasi rona lingkungan awal yang akan terkena dampak maupun
sebaliknya, yaitu kemungkinan adanya dampak lingkungan terhadap rencana
pembangunan Fly Over Kota Samarinda.
c. Mempelajari dan menganalisa kondisi lingkungan di dalam wilayah rencan
kegiatan,
untuk mengidentifikasi parameter lingkungan yang akan terkena dampak selama
tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi pembangunan fly over Kota
Samarinda.
d. Memperkirakan dan mengevaluasi dampak secara kuantitatif dan kualitatif
antara
4. 3
rencana kegiatan dengan komponen lingkungan yang akan terkena dampak.
Kegunaan Studi UKL/UPL adalah :
a. Bagi Pemerintah
UKL/UPL ini dapat dipergunakan sebagai masukan untuk pengambilan
keputusan yang menyangkut perijinan dan koordinasi kegiatan pembangunan
lainnya sehingga dicapai pola pembangunan yang berwawasan lingkungan.
b. Bagi Pemrakarsa
Studi UKL/UPL ini dapat dipergunakan untuk menetapkan kebijaksanaan dan
pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan
c. Bagi Masyarakat
Studi UKL/UPL dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam memanfaatkan
peluang-peluang kegiatan dan usaha yang diciptakan pemrakarsa. Disamping itu
juga dapat dipergunakan sebagai panduan bagi masyarakat untuk berperan
dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif serta pengembangan
dampak positif. Dengan demikian, masyarakat di sekitar proyek akan siap
menerima dampak dari perubahan lingkungan yang terjadi.
3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan studi
UKL/UPL Pembangunan Jalan Fly Over adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang
1) Undang-Undang RI No.1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah
Pertikelir.
2) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.
3) Undang-Undang RI No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah
Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
4) Undang-Undang RI No.20 Tahun 1961 tentang Pancabutan Hak-Hak Atas
Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.
5. 4
5) Undang-Undang RI No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
6) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.
7) Undang-Undang RI No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
8) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
9) Undang-Undang RI No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
10) Undang-Undang RI No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
11) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
12) Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
13) Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
b. Peraturan Pemerintah
1) Peraturan Pemerintah RI No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
2) Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam
Penataan Ruang.
3) Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional.
4) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL).
5) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Limbah B3.
6) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara.
7) Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air.
6. 5
8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup.
9) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
c. Keputusan/Instruksi Presiden
1) Keputusan Presiden RI No.26 Tahun 1988 tentang Badan Petanahan
Nasional.
2) Keputusan Presiden RI No.57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi
Pengelolaan Tata Ruang Nasional.
3) Keputusan Presiden RI No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
4) Keputusan Presiden RI No.75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan
Tata Ruang Nasional.
5) Keputusan Presiden RI No.10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan.
d. Keputusan Menteri/Kepala Badan
1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
48/MENLH/LH/11/1996 tentang Baku Mutu Tungkat Kebisingan.
2) Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-
50/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Lingkungan untuk Tingkat
Kabauan
3) Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-
02/MENKLH/1998 tentang Pedoman Baku Mutu Lingkungan. Dalam
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
4) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-
124/12/1997 tentang Panduan Kajian aspek Kesehatan Masyarakat
5) Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.51/MEN/1999 tentang Nilai
Ambang Batas faktor Fisika dan Tempat Kerja.
7. 6
6) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000
tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup.
7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05
Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
4. LOKASI PEKERJAAN
Lokasi pekerjaan UKL-UPL Pembangunan Fly over simpang air hitam terletak di
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
5. STATUS PROYEK
Nama Pekerjaan AMDAL FLY OVER SIMPANG AIR HITAM
Lokasi JL. Ir.H. JUANDA DAN JL. A.W. SYAHRANIE
KOTA SAMARINDA
Pemberi Pekerjaan DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA
SAMARINDA
Pelaksana .........................................
Pagu Dana Rp. 307.240.000,-
Sumber Dana ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(APBD) KOTA SAMARINDA
8. 7
BAB 2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1. WAKTU PELAKSANAAN
Pelaksanaan penyusunan UKL/UPL Pembangunan Fly Over Air Hitam
direncanakan akan memerlukan waktu 3 bulan. Kegiatan yang dilakukan meliputi
persiapan pekerjaan, pengumpulan data/informasi, penyusunan laporan, presentasi,
perbaikan dan pengesahan, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
ditetapkan.
2. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa dalam rangka
Penyusunan UKL/UPL Air Limbah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :
1. Sosialisasi
2. Survey komponen lingkungan
3. Analisis data
4. Penyusunan dokumen UKL/UPL
5. Presentasi UKL/UPL
6. Perbaikan Dokumen
7. Persetujuan Dokumen UKL/UPL
a. Sosialisasi
Konsultasi publik dilaksanakan pada saat penyusunan dokumen UKL/UPL
disusun, sehingga kemungkinan dampak yg akan timbul telah dapat
diidentifikasikan dengan masyarakat dijadikan masukan untuk penyusunan
Dokumen UKL/UPL. Pelaksanaan dengar pendapat juga melibatkan pemerintah
daerah setempat dan atas koordinasi pemrakarsa.
b. Survey Komponen Lingkungan
Penyedia jasa harus melakukan survey di wilayah studi untuk mengetahui kondisi
lingkungan awal. Survey tersebut terutama dilakukan untuk komponen
lingkungan yang diperkirakan terkena dampak kegiatan proyek yang meliputi
komponen lingkungan biogeofisik, sosial ekonomi-budaya dan kesehatan
9. 8
masyarakat. Selain itu juga dilakukan inventarisasi terhadap sarana/prasarana
umum yang terkena dampak akibat adanya aktifitas tersebut.
c. Analisis Data
Data-data yang telah diperoleh, data primer dan sekunder, dilakukan analisis dan
merupakan data untuk rona lingkungan hidup. Data tersebut dapat dijadikan
sumber data dasar dalam melakukan prakiraan dampak.
d. Penyusunan Dokumen UKL/UPL
Dari hasil survey dan evaluasi tersebut diatas, penyedia jasa harus menyusun
dokumen UKL/UPL yang memberikan gambaran kondisi lingkungan awal dan
perubahan-perubahannya yang akan terjadi pada masing-masing tahap kegiatan
proyek. Hal yang terpenting dalam Dokumen UKL/UPL adalah rencana kegiatan,
rona lingkungan, ruang lingkup, prakiraan dampak penting serta evaluasi dampak
penting, karena hal inilah yang akan menjadi dasar rumusan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup.
Dampak penting yang akan terjadi pada masing masing tahap kegiatan harus
dikelola dan dipantau yang dituangkan dalam dokumen Upaya Kelola
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dokumen-
dokumen ini harus disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada peraturan
penyusunan UKL/UPL yang berlaku.
1. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) harus serinci mungkin dan berisi
tentang :
Jenis dampak dan sumber dampak yang dikelola, Tolak ukur dampak,
Pengelolaan lingkungan hidup, lokasi dan periode pengelolaan, dan institusi
pengelolaan lingkungan.
2. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
UPL hendaknya berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok pemantauan yang
meliputi : parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan yang
mencakup metode pengumpulan dan analisa data, lokasi dan jangka waktu
dan frekuensi pemantauan, serta institusi pemantau lingkungan.
10. 9
e. Pemerikasaan Dokumen UKL/UPL
Penyedia jasa diminta kesanggupannya untuk mendampingi pemrakarsa dalam
melakukan pemeriksanaan Dokumen UKL/UPL di Komisi penilai pada waktu
yang ditentukan kemudian.
f. Perbaikan Dokumen
Perbaikan dokumen UKL/UPL adalah perbaikan/penyempurnaan dokumen
UKL/UPL yang telah diperiksa oleh SKPD teknis lingkungan dan SKPD terkait
sesuai dengan masukan, saran, atau perbaikan atas saran dan masukan dari
pemeriksa.
g. Persetujuan/pengesahan Dokumen UKL/UPL
Persetujuan Dokumen UKL/UPL adalah persetujuan oleh lembaga yang
bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup terhadap Dokumen UKL/UPL
yang telah dilakukan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan
masukan/tanggapan pada saat presentasi.
3. ORGANISASI TIM STUDI
Tim terdiri atas berbagai tenaga ahli dengan kualifikasi dari berbagai disiplin ilmu
yang berkaitan dengan studi dapat dilihat dibawah ini.
Tenaga Ahli :
Kualifikasi
1. Team Leader (Ahli Lingkungan)
Berpengalaman dalam penyusunan AMDAL, minimal 6 Tahun, berlatar
belakang S1 Lingkungan mempunyai sertifikat AMDAL B/Penyusun
2. Ahli Fisika - Kimia
Berpengalaman dalam penyusunan AMDAL minimal 4 tahun, berlatar belakang
S1 Kimia/Teknik Lingkungan/Teknik Kimia mempunyai sertifikat AMDAL
A/B
3. Ahli Tanah
Berpengalaman dalam penyusunan AMDAL minimal 4 tahun, berlatar belakang
S1 Pertanian/Ilmu Tanah/Teknik Geologi
11. 10
4. Ahli Teknik Lingkungan
Berpengalaman dalam penyusunan AMDAL minimal 4 tahun, berlatar belakang
S1 Teknik Lingkungan
5. Ahli Sipil dan Transportasi
Berpengalaman dalam Penyusunan AMDAL minimal 4 tahun, berlatar belakang
S1 Tehnik Sipil /Transportasi mempunyai sertifikat AMDAL A/B
6. Ahli Biologi
Berpengalaman dalam Penyusunan AMDAL minimal 4 tahun, berlatar belakang
S1 Biologi/Kehutanan mempunyai sertifikat AMDAL A/B
7. Ahli Kesehatan Masyarakat
Berpengalaman dalam penyusunan AMDAL minimal 4 tahun, berlatar belakang
S1 Kesehatan Masyarakat
8. Surveyor
Berpengalaman dalam melakukan survey studi AMDAL minimal 3 tahun,
berlatar belakang minimal S1 / D3
9. Administrasi Umum
Berpengalaman sebagai Administrasi Umum minimal 3 tahun, minimal SLTA
dan sederajat
4. PELAPORAN
Laporan yang akan disampaikan terdiri dari :
a. Laporan Pendahuluan UKL/UPL
Laporan pendahuluan ini berisikan tentang rencana jadwal Penugasan pesonil,
susunan organisasi tim konsultan dan informasi lain yang dipandang perlu.
Laporan dibuat sebanyak 5 eksempler dan diserahkan 14 (Empat Belas) hari
kalender sejak dikeluarkannya SPMK oleh KPA.
b. Rencana Mutu Kontrak (RMK)
Rencana Mutu Kontrak (Quality Assurance), memuat pedoman teknis
pelaksanaan pekerjaan secara rinci untuk menjamin mutu proses pelaksanaan
pekerjaan, sehingga didapatkan keluaran yang diharapkan sesuai dengan
Kerangka Acuan Kerja (KAK). Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya
12. 11
14 (empat belas) hari sejak SPMK diterbitkan. Jumlah dokumen yang
diserahkan : 3 (tiga) buku.
c. Laporan Bulanan
Laporan bulanan ini berisikan progres pekerjaan, rencana selanjutnya, kendala,
laporan dibuat sebanyak 5 eksemplar setiap bulan.
d. Draft Laporan UKL/UPL
Konsep dokumen Draft UKL/UPL akan diasistensikan terlebih dahulu ke pihak
pemrakarsa untuk mendapatkan tanggapan sebelum draft tersebut disampaikan
ke Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk disahkan. Jumlah dokumen
yang disiapkan adalah sebanyak 10 eksemplar.
e. Dokumen Akhir UKL/UPL
Dokumen ini merupakan hasil perbaikan terhadap draft dokumen UKL/UPL
berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh saat diperiksa di Badan
Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Dokumen akhir akan disiapkan sebanyak
10 eksemplar.
f. Laporan Penunjang
Laporan ini terdiri dari Laporan Kajian Sosial, Ekonomi Budaya, Laporan
Survey dan Analisa Laboratorium, Laporan Hasil Analisa Sedimentasi dan
Kualitas Air. Laporan penunjang ini disiapkan 10 eksemplar.
g. Media Penyimpanan, (Flashdisk) sebanyak 1 buah.
Dokumen disampaikan dalam bentuk electronic files (dalam format MS-Word
dan PDF untuk teks, format MS Powerpoint dan PDF untuk gambar atau format
lain yang disetujui oleh perusahaan).
