penerbitan sbsn dan pengaturannya, mekanisme dasar penerbitan sbsn, bentuk mekanisme penjualan/pembelian sbsn, pengaturan dan pengawasan sbsn, perbedaan/persamaan sbsn dan sun

1. SBSN
(SURAT BERHARGA SYARIAH
NEGARA)
Oleh :Achmad Boys Awaluddin Rifa’i

2. Penerbitan SBSN dan Pengaturannya
Berdasarkan (Pasal 8) Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No.19
Tahun 2008, ketentuan umum penerbitan SBSN adalah sebagai berikut:
1. Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
DPR pada saat pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai
bagian dari nilai bersih maksimal surat berharga Negara yang
akan diterbitkan oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran.
2. Menteri berwenang menetapkan komposisi surat berharga
Negara dalam rupiah maupun valuta asing, serta menetepkan
komposisi surat berharga Negara dalam bentuk SUN maupun
SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin
penerbitan surat berharga Negara secara hati-hati.
3. Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai
bersih maksimal yang telah disetujui DPR dan selanjutnya
dilaporkan sebagai perubahan APBN dan/atau disampaikan
dalam laporan realisasi anggaran tahun yang bersangkutan.

3. • SBSN diterbitkan dengan tujuan: membiayai
APBN, termasuk membiayai pembangunan
proyek-proyek Pemerintahan RI.
• Penerbitan SBSN dilakukan berdasarkan akad,
yaitu perjanjian tertulis yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
• Akad dalam penerbitan SBSN tersebut dapat
berupa akad :Ijarah, Mudarabah, Musyarakah,
Ishtisna

4. Berikut ini beberapa jenis SBSN :
a. SBSN Ijarah, yang yang diterbitkan berdasarkan akad
Ijarah.
b. SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan akad
Mudarabah.
c. SBSN Musarakah, yang diterbitkan berdasarkan akad
Musarakah.
d. SBSN Istishna, yang diterbitkan berdasarkan akad
Istishna’.
e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua
atau lebih dari akad sebagaimana dimaksud pada huruf a
sampai dengan huruf e.

5. Mekanisme Dasar Penerbitan SBSN
 Dalam rangka penerbitan SBSN, pemerintah boleh
melakukan transaksi dengan perusahaan penerbit SBSN
(Special Purpose Vehicle/ SPV) yang didirikannya atau
dengan pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
Transaksi tersebut harus didasarkan pada akad tertentu
yang akan digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu :
1. Apabila pemerintah ingin mendapatkan keuntungan
tertentu (margin) melalui penjualan assetnya, maka
akad yang digunakan adalah jual beli (al-bai’).
2. Untuk mendapatkan imbalan sewa (‘ujrah) maka
akadnya adalah ijarah.
3. Untuk mendapatkan imbalan berupa bagi hasil (Profit
sharing), maka akad yang digunakan adalah syirkah
dengan berbagai macam modelnya.

6. Bentuk Mekanisme Penjualan/Pembelian SBSN
1. Penempatan langsung (private placement)
yaitu kegiatan penerbitan atau penjualan SBSN
yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak
dengan ketentuan dan persyaratan (term and
conditions) SBSN sesuai kesepakatan. Ketentuan
lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan
SBSN dengan cara Penempatan Langsung (Private
Placement) diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor (PMK) 75/PMK.08/2009 Tentang
Penerbitan Dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana
Dalam Negeri Dengan Cara Private Placement.

7. 2. Lelang
 Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang
dilakukan melalui agen lelang yang mana investor
menyampaikan penawaran pembelian baik secara
kompetitif maupun nonkompetitif melalui peserta
lelang. Untuk menjamin terpenuhinya aspek syariah
dalam penerbitan SBSN, maka pelaksanaan lelang
termasuk penentuan harga SBSN harus sesuai
dengan prinsip syariah. Ketentuan lebih lanjut
mengenai Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar
Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang termuat
pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
11/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan Penjualan
Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana
Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.

8. 3. Bookbuilding
 Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN
kepada investor melalui agen penjual di mana agen
penjual mengumpulkan pemesenan pembelian
dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
Untuk menjamin terpenuhinya aspek syariah dalam
penerbitan SBSN, maka pelaksanaan bookbuilding
termasuk penetuan harga SBSN harus sesuai
dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai
Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara
Bookbuilding di pasar perdana dalam negeri
terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 118/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan Dan
Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan
Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri.

9. Pengaturan dan Pengawasan
 Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan
SBSN dilakukan oleh otoritas yang melakukan pengaturan dan
pengawasan di bidang pasar modal.
 Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan
SBSN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap
kepentingan pemodal dan para pelaku pasar.
 Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan SBSN
dapat dilaksanakan secara efisien dan sehat.
 Pengaturan dilaksanakan melalui penerbitan berbagai ketentuan
misalnya transparansi data dan informasi penerbitan, serta
mengenai tata cara perdagangan SBSN.
 Pengaturan dan pengawasan merupakan upaya untuk
memperoleh keyakinan akan ketaatan para pelaku pasar terhadap
ketentuan yang berlaku.

10. TabelpersamaanPerbedaanSBSNdanSUN
Kriteria Obligasi
(SUN)
Sukuk Negara
(SBSN)
Penerbit - Pemerintah
- Korporasi
- Pemerintah
- Korporasi
Metode Penerbitan
- Lelang
- Bookbuilding
- Private placement
- Lelang
- Bookbuilding
- Private placement
Sifat Instrumen - Pengakuan utang - Sertifikat kepemilikan/
penyertaan atas suatu asset
Segmentasi Investor - Konvensional - Konvensional
- Syariah
Keuntungan bagi investor - Bunga /kupon,
- Capital gain
- Imbalan
- Bagi hasil dan Margin
Dokumen yang diperlukan - Dokumen Pasar Modal - Dokumen Pasar Modal
- Dokumen Syariah
Underlying Asset - Tidak perlu - Perlu

11. Lanjutan
Kriteria Obligasi
(SUN)
Sukuk Negara
(SBSN)
Penggunaan hasil
penjualan (proced)
- Bebas - Harus sesuai syariah
Syariah Compliance
Endorsement
-Tidak Perlu - Perlu
Hukum - Haram - Halal
Akibat - Mudarhat (kerusakan) - Maslahat dunia akhirat