Presented by Benyamin Naibaho (APJII)
ID IGF 2016
Sesi Infrastruktur 2 - IPv4 Tidak Dapat Lagi Mendukung Pertumbuhan Internet dan Rendahnya Tingkat Partisipasi IPv6
Jakarta, 15 November 2016
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Infrastruktur 2 - IPv4 vs IPv6
1. Benyamin P. Naibaho
Ketua IDNIC (Indonesia Network Information Center)
Asosiasi Penyelengara Jasa Internet Indonesia (APJII)
2. CV Benyamin P. Naibaho
Pengalaman Pekerjaan
1. Ketua Bidang National Internet Registry / Ketua IDNIC (Indonesia Network
Information Center), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2015-2017
2. Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga APJII, 2013-2015
3. Bendahara Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (APJATEL),
2015-2017
4. Direktur Utama PT. Cyber Network Indonesia (ISP-NAP-JARTUP), 2007- sekarang
5. Chief Operation Officer PT. Bhakti Wasantaranet (ISP), 2005-2006
6. Komisaris PT. Transnetwork Communication Asia (VSAT Operator), 2006—2007
7. Direktur Marketing PT. Trans Hybrid Communication (NAP), 2006-2005-2006
Pengalaman Pendidikan:
1. Fakultas Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1989-1993)
2. Austronautical Engineering, University Californiaat Los Angeles / UCLA (1994-1995)
3. Magister Management, Fakultas Ekonomi Iniversitas Indonesia (1996-1997)
4. Current IP Distribution in Indonesia
IANA
APNIC
APJII/IDNIC
LIR/IS
P
EU EU
LIR/IS
P
EU EU
LIR/IS
P
EU EU
LIR/IS
P
EU EU
Direct
Member
Direct
Member
Direct
Member
16. Penyebab Lambatnya Implentasi IPv6
1. Kurangnya komitmen bersama untuk migrasi ke IPv6,
karena tidak ada hal-hal yang memaksa (urgent) untuk
mengharuskan migrasi tersebut
2. Masih tersedianya IPv4 untuk mensupport kegiatan-
kegiatan yang berlangsung selama ini
3. Tidak adanya program besar yang membutuhkan
penggunaan internet protokol dalam jumlah banyak
4. Sosialisasi keunggulan penggunaan IPv6 belum merata
tertutama untuk para pengambil keputusan
5. Alasan klasik lain: perangkat jaringan dan aplikasi belum
support, pelatihan dan pengetahuan engineer, dsb
17. Strategi Meningkatkan Penggunaan IPv6
1. Policy Champion Community of IPv6
2. Case study di negara lain untuk IPv6 Distribution:
1. IPv6 Deployment Plan (Operator, Content Provider, Vendor
Perangkat Jaringan, End-User Equipment, dsb)
2. Operators and Wifi Community Networks
3. CCTV and Traffic Light Management
4. Multihoming Redudancy Networks
3. IPv6 Fellowship Program
4. Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian IPv6
5. Workshop: Advanced BGP, MPLS Deployment, Network
Security, Routing Workshop, dsb.
18. Pelatihan IPv6 Keahlian Individu
(sertifikasi APNIC – IDNIC)
1. IPv6 ADDRESSING AND SUBNETTING
2. IPv6 ADDRESS PLANNING
3. IPv6 PROTOCOL ARCHITECTURE
4. BGP ATTRIBUTES AND PATH
SELECTION PROCESS
5. OSPF OPERATION AND LSDB
6. BGP BASIC
19. Tindaklanjut Pelaksanaan Permen
32/2015 utk Mendukung Cyber-ID
1. Forum Kebijakan Nomor PI Nasional
Penetapan anggota secara formal
Agenda berdasarkan skala prioritas
Masukan dari Stakeholder (Sektor Pemerintah,
Pendidikan, Perbankan, TNI, Polri, Operator)
2. Badan Penyelenggara Nomor PI Nasional
Rapat Kerja Nasional LIR dan Pengguna Nomor PI
Migrasi Pengguna PI APNIC menjadi PI Lokal
3. Dukungan Eksternal dalam bentuk Working Group dan
forum-forum diskusi
WG Regulasi, Teknis, Sosialisasi/Publikasi, dsb
20. The Process of Policies Making
Transformation
Policies
Policies Draft
RFP
OPM
FGD
RFC
Badan
Pengelola
Internet
Community
Initiative by People
Policies
Policies Draft
RFP
OPM
FGD
RFC
Forum
Pengelola
Internet
Community
Initiative by Government
KemKominfo
Badan
Pengelola
Forum
Pengelola
21. Usulan Kegiatan Percepatan Transformasi
IPv4 ke IPv6
1. Migrasi Penggunaan IPv4 ke IPv6 di Operator
Penyelenggara Cellular
2. Implementasi IPv6 di seluruh instansi pemerintah,
khususnya terkait layanan ke publik, misalnya web
pengadaan pemerintah, web layanan masyarakat, dsb
3. Implementasi IPv6 di seluruh perbankan dan institusi
keuangan, karena dari sisi security, IPv6 jauh lebih baik
dari IPv4
4. Penggunaan IPv6 dalam skala besar perlu segera
diprogramkan, bekerjasama dengan berbagai pemangku
kepentingan