Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang hak masyarakat untuk mengakses informasi publik berdasarkan UU No. 14 tahun 2008; (2) Ada tantangan untuk meningkatkan infrastruktur TIK dan memperbarui peraturan terkait konvergensi; (3) Dibutuhkan dukungan pengembangan konten dan aplikasi lokal serta interoperabilitas antar sistem aplikasi pemerintah.

1. INDONESIA INTERNET GOVERNANCE FORUM :
INTERNET AND RIGHT TO INFORMATION
Boni Pudjianto, PhD.
Kasubdit Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jakarta, 1 November 2012

2. Interaction Layers
Mosque
E-AlQuran
2

3. Keterbukaan Informasi
UU No. 14 tahun 2008
Pasal 3
Undangundang ini bertujuan untuk:
1. menjamin hak warga negara untuk
mengetahui rencana, proses dan alasan
pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat;
3. mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik,
4. mengembangkan ilmu pengetahuan
dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
dan/atau
5. meningkatkan pengelolaan dan
pelayanan informasi di lingkungan
Badan Publik

4. Apa bedanya?
Informasi Publik vs Informasi privat
INFORMASI PRIVAT INFORMASI PUBLIK UU KIP:
Informasi Publik adalah informasi
Tertutup Terbuka yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-
Undang ini serta informasi lain yang
Diijinkan Dikecua-
berkaitan dengan kepentingan
Terbuka likan publik.

5. Pasal 14 UU Keterbukaan Informasi Publik RUANG LINGKUP
UU Kearsipan UU Keterbukaan Informasi Publik
Content Process Infrastructure
• Pengumpulan • Cakupan • Pengambilan • Format
• Pendokumen- • Kedalaman Keputusan • Media
tasian informasi • Tata cara
• Penyimpanan penyampaian
• Masa retensi
Peraturan Komisi Informasi tentang
Standar Layanan Informasi Publik

6. Portal layanan publik
6

7. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB
DISEDIAKAN DAN SECARA
DIUMUMKAN BERKALA
DIUMUMKAN SECARA
SERTA MERTA DAFTAR
INFORMASI
PUBLIK
TERSEDIA
SETIAP SAAT
ALASAN
INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN JANGKA WAKTU

8. Challenges:
To upgrade Infrastructure and update Regulation
Infrastructure
• Telecommunication infrastructures need to be upgraded to
introduce convergence application. Upgrading could be done by
expanding capacity of access and backbone in saveral cities.
Content and application
• Supporting growth of local content and application development;

9. Tantangan :
• UU ITE No 11/2008 dan Revisi UU ITE (in progress) Convergence Law
• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP)
• RUU Konvergensi - Revisi UU Telekomunikasi No
36/1999,
• RUU Revisi UU Penyiaran 32/2002 Regulation for
IPTV license, Digital Broadcasting have been started
in Indonesia, etc
• PP PSTE (Certification Authority, Nama domain,
Sertifikat keandalan, Sistem elektronik, transaksi
elektronik, tanda tangan elektronik, agen elektronik)
• Inpres No 3 tahun 2003 : E-Government
• etc

10. Tantangan 1 :
Infrastructure
• Portal layanan publik
• Palapa Ring
Km 2006 + palapa ring
SUMATERA 4225 4155
JAWA 13574.8 -
NTT 480.00 750
KALIMANTAN 1275.2 2345
SULAWESI 1239 2410
MALUKU 0 785
PAPUA 4.8 1680
TOTAL 20799 12125
BARAT 19694.7 6960
TIMUR 1104.05 5165

11. Challenges 2 :
Content and Application
• Aplikasi layanan publik : e-procurement,
NSW, e-KTP (e-Identity), e-learning, e-
health, etc.
• Interoperabilitas data antar institusi dan
sistem aplikasi
• Tersedianya aplikasi pemerintahan (e-Gov)
dan dunia usaha (e-Biz) yang handal, murah
dan teruji
• Trust+ , Nawala project for safe and secure
internet
• etc

12. TERIMA KASIH
www.kominfo.go.id