Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis pajak yang harus dibayar oleh rumah sakit seperti PPh Badan, PBB, dan PPN, serta cara menghitung pajak penghasilan seorang dokter di rumah sakit dengan memotong PPh Pasal 21. Dokumen juga menjelaskan bentuk penyelewengan pajak yang sering terjadi di rumah sakit seperti pelaporan gaji yang tidak sesuai dengan realita dan transaksi tanpa ar

1. Hospital Tax (perpajakan rumah sakit)1. Identifikasi jenis-jenis pajak yang harus
dibayar oleh sebuah rumah sakit dan besarannyaa. Pajak Penghasilan ( PPh )
Badan, besarannya 15 % Gaji dan 7,5 % di luar gajib. Pajak Bumi dan
Bangunan(PBB), besarannya 0,5 % X Nilai Jual Objek Pajakc. PajakPertambahan
Nilai (PPN) transaksi pengadaan barang - barang modal (alat kedokteran dan aktiva
berwujudnon – bangunan lainnya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan rumah
sakit ) dan pengadaan bangunan(sarana fisik ), besaranya adalah 10 %2. Hitunglah
Pajak Pendapatan Seorang Dokter di rumah sakitPenghasilan dokter yang diterima
dari rumah sakit dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebagai berikut :a. Atas
penghasilan dokter dari keuangan rumah sakit yang diterima oleh dokter yang
menjabat pengurus, pimpinan rumah sakit, pegawai tetap maupun tenaga honorer di
rumah sakit berupa gaji, tunjangan, honorarium dan imbalan lainnya dikenakan PPh
Pasal 21 sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap atau pegawai
tetap sesuai buku petunjuk pemotongan PPh Pasal 21/26 (lihat KEP-545/PJ/2000 Jo
PER-15/PJ/2006). Tarif yang dikenakan adalah tarif Pasal 17 atas Penghasilan Kena
Pajak. Penghasilan Kena Pajak ini adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya
jabatan, iuran pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).b. Penghasilan
yang berasal dari pasien yang diterima oleh semua jenis dokter dikenakan
pemotongan PPh Pasal 21 15% x 50% x imbalan jasa dokter atau sama dengan 7,5%
dari jasa dokter (lihat KEP-545/PJ/2000 Jo PER-15/PJ/2006)Cara penghitungannya
sebagai berikut :1. Atas Gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya terkait dengan
gaji, karena sebagai pegawai tetap.Misalnya Dokter A (TK/-) pegawai tetap di RS X
dengan gaji dan tunjangan sebulan Rp15.000.000,- PPh Pasal 21 yang terutang dan
harus dipotong oleh pemberi kerja :Gaji + Tunjangan setahun :15.000.000 x 12 =
Rp180.000.000,-Pengurang :• Biaya jabatan(5%x jumlah bruto penghasilan
setahun,maksimal Rp6.000.000) = Rp 6.000.000,-• PTKP Sendiri (TK/-) = Rp
15.840.000,-Penghasilan Kena Pajak = (Rp180.000.000 - Rp 6.000.000 - Rp
15.840.000) = Rp158.160.000,-PPh Pasal 21 terhutang setahun :Tarif Pasal 17 x PKP
=5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.00015% x Rp108.160.000,- = Rp16.224.000
+Total = Rp18.724.000PPh Pasal 21 terhutung sebulan :Rp18.724.000 : 12 = Rp.
1.560.333Dokter A wajib menerima bukti potong PPh pasal 21 dari Rumah Sakit X.2.
Honorarium, komisi atau fee, uang saku, uang presentasi, uang rapat yang dananya
berasal dari APBN/APBD ataupun yang bukan.Misalnya Dokter A
(PNS/TNI/POLRI) menerima honorarium yang dananya dari APBN/APBD sebesar
Rp10.000.000. PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi
kerja/pemberi penghasilan :15% xRp10.000.000 = Rp1.500.000,-Pemotongan PPh
Pasal 21 ini bersifat final atau tidak diperhitungkan lagi dengan penghasilan lainnya
sehingga sudah selesai penghitungan PPh, namun tetap dilaporkan dalam SPT
Tahunan PPh-nya (melampirkan bukti potong PPh Pasal 21 tersebut).Misal Dokter A
(swasta) menerima uang presentasi yang dananya dari APBN/APBD sebesar
Rp10.000.000, dari Departemen Kesehatan. PPh Pasal 21 yang terutang dan harus
dipotong oleh pemberi kerja/pemberi penghasilan :5% x (50% x Rp10.000.000,-) =
Rp250.000,-Dokter A (swasta) wajib menerima bukti potong PPh Pasal 21 dari
Departemen Kesehatan dan menghitung kembali penghasilan tersebut dalam SPT
Tahunan PPh-nya.Misal Dokter A (Swasta ataupun PNS/TNI/POLRI) menerima
honorarium pada bulan Maret 2009 sebesar Rp30.000.000 dari Rumah sakit Z . PPh
Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja/pemberi penghasilan :
5% x (50% x Rp30.000.000,-) = Rp750.000.-Dokter A wajib menerima bukti potong
PPh Pasal 21.3. Identifikasi bentuk penyelewengan Pajak di suatu rumah sakit-
Pembayaran pajak PPh tidak sesuai dengan jumlah gaji yang diterima oleh SDM di

2. rumah sakit, misal gaji yang di terima Rp. 10.000.000,- sedangkan yang dilaporkan
kena pajak hanya sebesar Rp. 3.000.000,- hal ini sering terjadi di rumah sakit swasta.-
Membeli barang di pasar gelap dimana faktur pajaknya dibeli dari perusahaan lain
agar transaksi ini tidak terekam dalam sistem pembukuan rumah sakit.-
Mengecilkan nilai PPN dengan melakukan transaksi tanpa arus barang.-
Mengecilkan nilai barang agar Pajak Masukan Atas PPN ikut mengecil.