Dokumen tersebut memberikan pedoman kepada bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, menyederhanakan prosesnya tanpa mengabaikan kontrol internal, serta memberikan petunjuk teknis pengisian dokumen.

1. INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNANTATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARALAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SERTA PENYAMPAIANNYASERTA PENYAMPAIANNYA
( BERDASARKAN PERBUP3a TAHUN 2010 )( BERDASARKAN PERBUP3a TAHUN 2010 )

2.  PPKD
 BUD
 Kuasa BUD
 Pengguna Anggaran
 Kuasa Pengguna Anggaran
 PPTK
 PPK SKPD
 Bendahara

4.  Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.
 Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
unit kerja SKPD.
 Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.

5.  Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.
 Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada unit kerja SKPD.
 Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan transaksi PPKD.

6.  Pasal 189 dan Pasal 220 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;
 Pasal 189 Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaanPasal 189 Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjaditerhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnyatanggung jawabnya;;
 Pasal 220 ayat (1)Pasal 220 ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajibBendahara pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uangmempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPDpersediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnyapaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;;
 Pasal 220 ayat (10) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajibPasal 220 ayat (10) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadimempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawabantanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnyapengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;;

7.  Memberikan pedoman kepada bendahara dalam
melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban
 Menyederhanakan proses penatausahaan
bendahara tanpa harus mengabaikan kontrol internal
 Memberikan petunjuk teknis kepada bendahara
dalam hal pengisian BKU dan Buku Pembantu BKU
serta dokumen pertanggungjawaban lainnya

8.  Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 Bendahara penerimaan SKPD berwenang:Bendahara penerimaan SKPD berwenang:
1.1. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatanmenerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan
asli daerah;asli daerah;
2.2. menyimpan seluruh penerimaan;menyimpan seluruh penerimaan;
3.3. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketigamenyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga
ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
4.4. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yangmendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang
diterima melalui Bank.diterima melalui Bank.

9.  Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD
dalam rangka pelaksanaan APBD.
 Bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti
transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
 Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas danAtas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan
wewenang bendahara penerimaan PPKD dapat dirangkapwewenang bendahara penerimaan PPKD dapat dirangkap
oleh Bendahara Umum Daerah.oleh Bendahara Umum Daerah.
Lanjutan ……
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENERIMAANPENERIMAAN
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENERIMAANPENERIMAAN

10.  Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.
 Bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
2. menerima dan menyimpan uang persediaan;
3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
4. menolakperintah bayardari Pengguna Anggaran yang tidaksesuai dengan
ketentuan peraturan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
6. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK,
apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENGELUARANPENGELUARAN
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENGELUARANPENGELUARAN

11.  Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran
pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang
bendahara pengeluaran SKPD.
 Untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran pembantu
SKPD berwewenang :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
2. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang
dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran
3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
6. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK,
apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTUPENGELUARAN PEMBANTU
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTUPENGELUARAN PEMBANTU
Lanjutan ……

12.  Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh
pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD;
 Untuk melaksanakan tugas dimaksud bendahara pengeluaran
PPKD berwenang:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD;
2. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD
3. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat
yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau
tidak lengkap.
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENGELUARAN PPKDPENGELUARAN PPKD
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENGELUARAN PPKDPENGELUARAN PPKD
Lanjutan ……

13. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3
(tiga) prosedur, antara lain:(tiga) prosedur, antara lain:
1.1. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai;Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai;
2.2. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melaluiPembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui
rekening bendahara penerimaan;rekening bendahara penerimaan;
3.3. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melaluiPembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui
Kas Umum Daerah.Kas Umum Daerah.

14. PENATAUSAHAAN BENDAHARAPENATAUSAHAAN BENDAHARA
PENERIMAAN PPKDPENERIMAAN PPKD
PENATAUSAHAAN BENDAHARAPENATAUSAHAAN BENDAHARA
PENERIMAAN PPKDPENERIMAAN PPKD
Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai saat bendaharaPembukuan Pendapatan PPKD dimulai saat bendahara
penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasapenerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa
BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kasBUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas
umum daerah.umum daerah.
Lanjutan ……

15. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
1.1. Bendahara penerimaan SKPD wajibBendahara penerimaan SKPD wajib
mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadimempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya secara administratif kepada Penggunatanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10
bulan berikutnya.bulan berikutnya.
Lanjutan ……
Pertanggungjawaban AdministratifPertanggungjawaban Administratif
2.2. Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahunPertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun
anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulananggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan
tersebut.tersebut.

16. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
Bendahara Pengeluaran menyusun dokumen SPP berupa:Bendahara Pengeluaran menyusun dokumen SPP berupa:
1.1. Uang Persediaan (UP)Uang Persediaan (UP)
2.2. Ganti Uang (GU)Ganti Uang (GU)
3.3. Tambah Uang (TU)Tambah Uang (TU)
4.4. Langsung (LS)Langsung (LS)
a. LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangana. LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan
b. LS untuk pengadaan Barang dan Jasab. LS untuk pengadaan Barang dan Jasa
Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TUPembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU
Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses pencatatanPembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses pencatatan
transaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yangtransaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang
terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaranterkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran
menerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUDmenerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUD..

17. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
Pertanggungjawaban dan PenyampaiannyaPertanggungjawaban dan Penyampaiannya
Bendahara pengeluaran wajib menyampaikanBendahara pengeluaran wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalampertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam
kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas :kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas :
1.1. Pertanggungjawaban penggunaan UP;Pertanggungjawaban penggunaan UP;
2.2. Pertanggungjawaban penggunaan TU;Pertanggungjawaban penggunaan TU;
3.3. Pertanggungjawaban administratif;Pertanggungjawaban administratif;
4.4. Pertanggungjawaban fungsional.Pertanggungjawaban fungsional.