Pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dengan membangun fasilitas pengolahan limbah cair, sampah, dan drainase. Namun, pembangunan prasarana membutuhkan dana besar dan kemampuan pengelolaan yang memadai. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mengembangkan master plan dan mengelola fasilitas secara berkelanjutan.

1. dari
Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Permukiman
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum

2. 1. Merupakan tugas Pemerintah (pusat)
2. Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan:
pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah
kemiskinan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, mendukung
ketahanan pangan dan pengurangan emisi gas rumah kaca karena
perubahan iklim.
3. Penting dan mendesak dilaksanakan
Realistis untuk dilaksanakan
Dilaksanakan dengan menerapkan pronsip-prinsip good governance
(efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif)
2

3. Stop buang air besar sembarangan 2014
Peningkatan akses masyarakat ke sistem pengolahan air limbah
Perlindungan badan air dari pencemaran buangan rumah
tangga
Pengurangan sampah dari sumber sampah
Pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah
Pengurangan kawasan genangan air /banjir
Kegiatan Pembangunan:
Sanitasi setempat (IPAL
IPAL dan pipa
dan pipa pengumpul
pengumpul skala kota TPA dan TS
komunal
Pengumpulan dan
pemanfaatan sampah
Sistem Drainase Kegiatan
komunal (3R) kota pendukung

5. Cakupan pelayanan dan ketersediaan sarana pengolahan air limbah,
persampahan dan sistem drainase masih sangat rendah, baru mencapai rata-
rata 10% dari kebutuhan yang ada.
Pembangunan infrastruktur membutuhkan pendanaan yang relatif besar,
Investasi TPA kota besar : min Rp 200 milyar
Kendaraan angkutan sampah : min Rp 40 milyar/ kota (100 unit @ Rp
400jt)
Prasarana pengolah air limbah : min Rp 300 milyar
Sistem Jaringan pipa air limbah : min Rp 200 milyar
Sistem drainase kota : min Rp 500 milyar
Dana pemerintah pusat difokuskan untuk program kemiskinan; Dana
Pembangunan untuk infrastruktur melalui Pusat terbatas untuk komponen
utama ,lintas propinsi atau pilot projects
Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam
pembangunan infrastruktur masing-masing namun kemampuan dana
terbatas
Kemampuan SDM dalam mengelola dana pembangunan masih terbatas
(dalam perencanaan dan pelaksanaan)

6. Pembangunan sektor PLP kurang populer di
pemerintah maupun masyarakat
Pembangunan sektor sanitasi baru dimulai kembali
sejak tahun 2010, pemerintah belum siap dengan SDM
dan dokumen perencanaan serta dok NSPK
Pembangunan sektor PLP memerlukan persyaratan
kesiapan yang tinggi termasuk kesiapan lahan yang
memadai, Institusi pengelola yang handal serta dana
investasi dan O&M yang cukup besar
Tenaga ahli yang bekerja di sektor PLP masih sangat
terbatas

7. Skala komunal
Skala komunal
Skala komunal
Stasiun pompa A
Skala komunal
B
IPAL Effluent

8. B
Sumber sampah A
Sumber sampah
Sumber sampah
TPA

9. an Saluran sekunder
im
rm /
pe ngan
uk
na
Saluran sekunder Laut
Ge
er
im
pr
n a
lur
Sa
B
A

10. Pemerintah Pusat membiayai Kegiatan A
Dana APBN/Loan Pusat
Pemerintah Daerah membiayai Kegiatan B
Dana APBD/ Sub Loan / Pinjaman daerah
Sumber dana lain :
DAK, Swasta, CSR, Hibah Luar Negeri

11. Dana DAK dapat menambah cakupan pelayanan bidang
sanitasi
Alokasi dana DAK relatif besar, dapat mencapai Rp.1 milyar
per kab/kota . Hampir semua kab/kota dapat memperoleh
dana DAK
Proses pembangunan dana DAK sama dengan proses
pembangunan dana APBN
Dana DAK hanya diperuntukkan untuk pembangunan fisik,
dimana 1 tahun sebelumnya harus tersedia dana APBD yang
diperuntukkan untuk mempersiapkan kegiatan yang akan
dibangun melalui dana DAK
Untuk pasca konstruksi, APBD juga harus menyediakan dana
O&M untuk fasilitas yang dibangun (minimal menyediakan
tenaga fasilitator untuk mendampingi pengawasan serta
operasional sarana yang telah dibangun)

12. 1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site)
2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site)
3. Pembangunan Prasarana Drainase
4. Pembangunan Prasarana Persampahan (TPA)
5. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R
6. Dukungan/Fasilitasi/Pelatihan/Sosialisasi/Kampanye bidang PLP
12

13. 1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site)
a. Adanya surat minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota
b. Kriteria lokasi :
Padat
Kumuh
Miskin
c. Tersedia lahan dari masyarakat
d. Tersedia dukungan/pembinaan dari Pemda pasca konstruksi (SKPD tersedia)
Peran Pusat : membantu pendanaan fasilitator dan konstruksi Rp 350 – 400 juta/
lokasi untuk 200 KK; pembangunan IPLT
13

14. 1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site)
a. Adanya surat minat permohonan dari Pemerintah Kota
b. Kabupaten/Kota peserta Program PPSP
c. Tercantum dalam dokumen RPIJM
d. Tersedia Master Plan/FS/DED/Amdal sektor
e. Sasaran kota (pusat kota) besar/metropolitan dengan penduduk > 1 juta jiwa
f. Tersedia lahan untuk IPAL dari Pemda (±6000 m²)
g. Tersedia institusi yang akan mengelola prasarana yang akan dibangun
h. Tersedia dana yang cukup untuk operasional sistem yang dibangun
Peran Pusat : pembangunan IPAL , jaringan pipa sewer sampai dengan pipa lateral
14

15. 1. Pembangunan Prasarana Drainase
a. Adanya minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk prasarana
yang direncanakan
b. Adanya dokumen Master Plan Drainase / Studi / DED
c. Adanya institusi dan pengelolaan dana O&M untuk prasarana drainase yang
dibangun.
Peran Pusat : membangun sistem drainase primer
15

16. 1. Pembangunan Prasarana TPA
a. Adanya minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota utnuk prasarana
yang direncanakan
b. Adanya dokumen Master Plan Persampahan / Studi / DED
c. Adanya kesiapan lahan
d. Adanya kesiapan institusi pengelola
Peran Pusat : membangun TPA Regional dan pengadaan alat berat yang diperlukan;
Revitalisasi TPA menjadi semi sanitary/control landfill; pilot pembangunan TPA
kota dengan sistem semi sanitary/control landfill
16

17. 5. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R
a. Adanya keinginan Pemda terhadap program ini
b. Adanya usulan lokasi dari Pemda
c. Adanya kesiapan Pemda untuk mendampingi masyarakat pada proses
sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan fisik sampai dengan operasional
sistem yang dibangun
d. Adanya unit yang ditunjuk utnuk pembinaan kepada kelompok masyarakat
e. Tidak adanya proses pembebasan lahan / sudah tersedia lahan dari
masyarakat
Peran Pemerintah Pusat :
• Pengadaan peralatan 3R
• Penyediaan tenaga fasilitator pada waktu persiapan pelaksanaan dan
program pelatihan
17

18. 1. Untuk Pembangunan Skala Besar
Memfasilitasi kota-kota besar/metropolitan untuk membuat Master Plan
sektor sampai dengan studi kelayakan dan DED/Amdal, SSK dan
Memorandum Program
2. Untuk Pembangunan Skala Komunal
Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyiapan tenaga fasilitator dan
pelatihan tenaga fasilitator
Syarat mendapatkan dukungan perencanaan :
d. Adanya minat/permohonan di Pemda/Kabupaten/Kota
e. Menugaskan Tim Pokja
18

19. Pembangunan bidang PLP mensyaratkan adanya :
2. Dokumen Buku Putih
3. Dokumen SSK
4. Dokumen Memorandum Program
5. Studi-studi (Masterplan, FS, DED, Amdal)
Program PPSP mendorong / menggugah kepedulian pemerintah
kabupaten dan kota serta propinsi untuk peduli sektor sanitasi
Kab/kota/prop yang berminat bergabung, akan mendapatkan prioritas
pertama untuk difasilitasi dengan penyiapan dokumen perencanaan dan
bantuan fisik
Syarat Peminatan : dibentuk Pokja, tersedia anggaran operasional Pokja,
mengoperasikan sistem yang dibangun pusat
Benefit : program APBN dan program transfer daerah 19

20. Sasaran sd. Tahun 2014:
Penyusunan masterplan Pengelolaan Air Limbah / Drainase / Persampahan
kota besar dan metropolitan
Penyusunan FS / DED Pengelolaan Air Limbah / Drainase / Persampahan kota
besar
Penyusunan rencana perkuatan Institusi Pengelola Sektor Fasilitator
Supervisi untuk kegiatan konstruksi dana APBN
Fasilitasi penyusunan program penyuluhan kepada masyarakat
Pelatihan fasilitator untuk program Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitasi penyusunan dokumen BP, SSK, dan MP
20

21. 1. Seluruh kota besar dan metropolitan akan difasilitasi dalam penyusunan
Masterplan sektor, Study kelayakan dan Desain tahun pertama
2. Pembangunan TPA regional dan SPA
3. Pembangunan pengelolaan air limbah Sistem off-site dan on-site
4. Pembangunan drainase primer
5. Pembangunan 3R
6. Pelatihan (teknik, managerial, operator dsb)
7. Kampanye publik
8. Produk pengaturan
21

22. Sarana yang dibangun melalui dana APBN harus
segera diserahterimakan kepada Pemerintah
Daerah yang akan mengoperasikan dan
memelihara sarana tersebut
Dana APBN dapat dialokasikan apabila tersedia
surat pernyataan dari Kepala Daerah mengenai
permintaan dan kesiapan untuk menerima aset
tersebut.
APBN tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan
O&M dari sarana yang dibangun yang akan
dikelola oleh Pemda.

23. Sekian
Terima kasih
Ir. Rina A Indriani, MURP
Kasubdit Perencanaan Teknik, Dit Pengembangan PLP,
Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU
0816868187; rina37962@yahoo.com