Dokumen ini memberikan pedoman untuk pembentukan dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Teknis Daerah (BLUD-UPTD) bidang persampahan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dokumen ini menjelaskan tentang asas, ketentuan umum dan teknis, tata cara pembentukan BLUD-UPTD, penyiapan rencana bisnis dan anggaran, serta penyelenggaraan dan pengawasan

1. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN
PPK BLU

2. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sejak pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah direvisi menjadi UU No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh pemerintah
Kabupaten/Kota telah melakukan penataan kelembagaan. Penataan
kelembagaan dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang
Susunan Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota
terkait yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Dalam hubungan ini telah dilakukan pembentukan
struktur organisasi baru Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sekaligus
mengakomodasi seluruh Lembaga/urusan yang merupakan kewenangan baru
Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Bupati/Walikota.
Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) mempunyai peranan penuh dalam
pengelolaan pembangunan daerah, sedangkan pemerintah pusat mempunyai
fungsi memberikan bantuan teknis berupa pembinaan kepada daerah.
Departemen Pekerjaan Umum memiliki fungsi untuk memberikan bantuan teknis
pembangunan dalam penanganan infrastruktur kota dan desa untuk menunjang
pembangunan ekonomi daerah, serta untuk mendukung fungsi Departemen
Pekerjaan Umum, Sub Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan, Direktorat
Pengembangan PLP, Ditjen. Cipta Karya, yang salah satu fungsi utamanya adalah
melakukan pembinaan teknik kelembagaan PLP (Penyehatan Lingkungan
Pemukiman) yang meliputi bidang persampahan, air limbah, dan drainase sesuai
dengan Permen PU No. 286/PRT/M/2005.
Untuk menunjang kegiatan teknis operasional/kegiatan teknis penunjang dinas
yang menangani bidang PLP, daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis
Dinas, misalnya saja Dinas Kebersihan dapat membentuk UPTD pengelola
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam pelaksanaannya dirasa perlu adanya
perangkat daerah yang khusus menangani pengelolaan persampahan dengan
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang
1

3. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
Pengelolaan Keuangan BLU dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan badan Layanan
Umum Daerah, maka dari itulah disusun Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Persampahan dengan Menerapkan PPK-BLU.
1.2 MAKSUD & TUJUAN
Maksud dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan arahan kepada
perangkat Pemerintah Daerah terkait dalam pembentukan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pengelola Teknis Daerah (BLUD-UPTD) bidang persampahan yang
profesional, efektif dan efisien, serta memenuhi semua persyaratan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan dan profesionalitas pengelolaan
bidang persampahan serta efisiensi anggaran, sehingga dapat memberikan
pelayanan yang baik dan berkesinambungan kepada masyarakat.
1.3 SASARAN
Sasaran yang hendak dicapai adalah mendorong kepada terbentuknya perangkat
daerah yang khusus mengelola persampahan dengan menerapkan PPK-BLUD
dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan sampah kepada masyarakat
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, dengan menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat.
1.4 RUANG LINGKUP
Petunjuk Teknis ini memuat ketentuan-ketentuan dan prinsip penyelenggaraan
BLUD-UPTD, penyiapan BLUD-UPTD, penyelenggaraan BLUD-UPTD, monitoring
dan evaluasi serta pelaporan BLUD- UPTD.
2

4. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
1.5 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1.5.1Penyelenggaraan Teknis
Penyelenggaraan teknis pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh BLUD-
UPTD Persampahan dapat merupakan sebagian atau keseluruhan dari kegiatan-
kegiatan sebagai berikut :
a. Pengumpulan Sampah
Kegiatan pengumpulan sampah adalah kegiatan untuk mengumpulkan
sampah dari setiap sumber sampah. Pola pengumpulan sampah biasanya
terdiri dari dua : pola langsung dan pola tidak langsung. Pola langsung
biasanya pengumpulan dilakukan dengan menggunakan truk kemudian
langsung dibuang ke TPA, sedangkan pola tidak langsung biasanya dilakukan
dengan menggunakan gerobak atau armada sejenisnya kemudian dibawa ke
Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Transfer Depo (TD).
b. Pengelolaan di TPS (Tempat Penampungan Sementara)
TPS ini umumnya berupa lahan terbuka yang dilengkapi dengan container
dengan kapasitas 8 – 10 m3, atau berupa Transfer Depo (TD) yang dirancang
sedemikian rupa sehingga memudahkan proses pemindahan dari gerobak ke
armada truk.
c. Pengolahan Sampah Skala Kawasan
Untuk pengelolaan sampah skala kawasan yang dikelola dengan pola 3R maka
sampah yang dikumpulkan dari masing-masing sumber dibawa ke lokasi
pengolahan skala kawasan untuk diproses lebih lanjut. Proses yang dilakukan
dapat terdiri dari: pemilahan, pencacahan (optional), pengomposan (untuk
sampah organik), pengepakan dan penjualan (untuk sampah non organik),
penanganan sampah B3, dan penanganan residu.
d. Pengangkutan Sampah
Kegiatan pengangkutan sampah adalah kegiatan pengambilan sampah dari
setiap TPS atau pengangkutan residu dari lokasi pengolahan dalam skala
kawasan kemudian diangkut ke TPA. Pengangkutan menggunakan armada
truk, baik arm roll truck, dump truck, maupun compactor truck.
e. Pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)
Kegiatan pemrosesan akhir adalah proses pengembalian sampah dan/ atau
residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan (landfilling) secara
aman. Teknik landfilling yang direkomendasikan adalah Controll Landfill atau
Sanitary Landfill.
3

5. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
f. Pengolahan di TPA
Kegiatan pengolahan di TPA adalah upaya pemanfaatan sampah yang sudah
berada di TPA dengan tujuan untuk meminimalkan sampah yang dikembalikan
ke alam (landfilling). Pemanfaatan sampah di TPA dapat dilakukan baik untuk
menghasilkan energy alternative maupun kompos.
1.5.2Batasan Wilayah Pelayanan
Dilihat dari batasan wilayah pelayanan, penyelenggaraan pengelolaan
persampahan oleh BLUD-UPTD dapat meliputi :
a. Dalam Kota/Kabupaten :
- Seluruh wilayah perkotaan di suatu kota atau urban area di suatu
kabupaten.
- Wilayah tertentu saja suatu kota atau kabupaten, misalnya wilayah
kecamatan tertentu, wilayah pasar, kawasan industri, dan lain-lain
b. Dalam wilayah regional (lintas kota/kabupaten).
4

6. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
BAB II KETENTUAN - KETENTUAN
2.1 KETENTUAN UMUM
Ketentuan Umum dimaksud dalam petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:
1. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Teknis Daerah (BLUD-UPTD)
adalah Unit kerja pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan pengelolaan persampahan
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melakukan tugas ke PU-an
dan bertindak selaku pengguna anggaran/barang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD-UPTD yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan,
target kinerja, dan anggaran suatu BLUD-UPTD.
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Spesifikasi teknis tolok ukur layanan
minimal yang diberikan oleh BLUD-UPTD kepada masyarakat (pelanggan).
7. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam pemberian layanan
yang bermutu dan berkesinambungan.
5

7. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
2.2 ASAS
1. BLUD-UPTD beroperasi sebagai "unit kerja" Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk tujuan pemberian pelayanan umum (dalam pengelolaan persampahan)
yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh SKPD
induk yang bersangkutan.
2. BLUD-UPTD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah
daerah dan karenanya status hukum BLUD-UPTD tidak terpisahkan dari
pemerintah daerah sebagai SKPD induknya.
3. Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan pelayanan umum (pengelolaan persampahan) yang
didelegasikan kepada BLUD-UPTD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD-UPTD bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan umum (pengelolaan
persampahan) yang didelegasikan kepadanya oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
5. BLUD-UPTD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian
keuntungan.
6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD-UPTD
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rencana kerja
dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja SKPD
7. BLUD-UPTD mengelola penyelenggaraan layanan umum (pengelolaan
persampahan) sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
2.3 KETENTUAN TEKNIS
BLUD-UPTD Persampahan dapat menyelenggarakan pengelolaan persampahan
baik dalam hal penanganan sampah maupun pengurangan sampah sesuai
dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Persampahan.
• Kegiatan penanganan sampah dapat meliputi : pengumpulan sampah dari
sumbernya baik secara langsung dibuang ke TPA maupun secara tidak
langsung dibawa ke TPS/TD, pengangkutan sampah dari TPS/TD ke TPA, dan
pengelolaan di TPA.
• Kegiatan pengurangan sampah dapat meliputi: pengolahan sampah dalam
skala kawasan maupun pengolahan sampah skala kota.
6

8. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
BAB III PENYIAPAN PEMBENTUKAN BLUD-UPTD
3.1 TATA CARA PEMBENTUKAN BLUD-UPTD PERSAMPAHAN
Tata cara pembentukan BLUD-UPTD Persampahan sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 900/2759/SJ tanggal 10 September 2008 tentang Pedoman
Peniaian Penerapan PPK-BLUD, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pemerintah Propinsi /Kota/ Kabupaten menyiapkan pembentukan
kelembagaannya terlebih dahulu dalam bentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis
Dinas) yang nantinya akan menerapkan PPK-BLUD. Pembentukan UPTD
tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007
tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan
Peraturan Kepala Daerah.
2. UPTD-SKPD yang telah dibentuk, dengan memperhatikan Petunjuk Teknis
Penyiapan Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan oleh BLUD-UPTD dari
Departemen PU, kemudian menyiapkan dokumen administratif untuk
menerapkan PPK-BLUD.
3. Apabila semua persyaratan administrasi telah disiapkan maka : UPTD yang
akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada kepala daerah
melalui Kepala SKPD, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif
tersebut. Format surat permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD, tercantum
dalam Lampiran III Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Setelah dokumen diajukan ke Kepala Daerah, kemudian Kepala Daerah
membentuk Tim Penilai sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 61 tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah. Sedangkan pedoman penilaian atas pengajuan BLUD-UPTD
tersebut didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.
900/2759/SJ tanggal 10 September 2008 perihal Pedoman Penilaian
Penerapan PPK- BLUD.
5. Setelah dilakukan penilaian, hasil penilaian disampaikan kepada Kepala Daerah
dalam bentuk Rekomendasi, untuk selanjutnya Gubernur/Bupati/Walikota
membuat surat penolakan (diperuntukkan bagi Unit kerja yang ditolak untuk
menerapkan PPK-BLUD) atau Surat keputusan untuk menerapkan PPK-BLUD
7

9. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
bagi Unit kerja yang diterima untuk menerapkan PPK-BLUD. Penetapan PPK-
BLUD dapat dengan status BLUD-UPTD bertahap atau BLUD-UPTD Penuh.
Penetapan Status Penuh atau Bertahap tergantung dari hasil penilaian yang
dilakukan oleh Tim Penilai.
6. Bila keputusannya BLUD UPTD bertahap maka kepada BLUD-UPTD
tersebut diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk mengajukan
BLUD-UPTD penuh.
Prosedur pembentukan UPTD dan pengajuan PPK-BLUD untuk UPTD
Persampahan sebagaimana diuraikan di atas secara diagram dapat dilihat pada
Gambar 3.1.
3.2 DOKUMEN ADMINISTRATIF
Setelah Pemerintah Daerah membentuk UPTD yang akan menerapkan PPK BLUD
maka selanjutnya kepala UPTD menyiapkan Dokumen Administratif.
Ketentuan mengenai Dokumen Administratif tersebut perlu dibuatkan dalam
Peraturan Kepala Daerah (Contoh peraturan terlampir). Adapun dokumen
administratif tersebut terdiri dari :
3.2.1Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja
Surat pernyataan tersebut dibuat oleh kepala UPTD dan diketahui oleh kepala
SKPD. Format surat pernyataan tersebut sesuai dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dapat dilihat
pada lampiran.
8

10. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
3.2.2Pola Tata Kelola
Pola tata kelola adalah merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang
akan menerapkan PPK-BLUD. Muatan tata kelola tersebut adalah sebagai berikut
:
a. Struktur Organisasi
Meliputi : jabatan, wewenang dalam organisasi, pembagian tugas dan fungsi,
tanggung jawab. Struktur Organisasi BLUD-UPTD Persampahan harus disusun
berdasarkan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan persampahan, serta
mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Gambar 3.2 berikut ini adalah
contoh Sturktur Organisasi BLUD-UPTD pengelola persampahan untuk BLUD
di propinsi/regional dan Gambar 3.3 contoh Struktur Organisasi BLUD-UPTD
pengelola persampahan untuk BLUD kota/kabupaten, secara umum terbagi
dalam :
1. Pejabat Pengelola BLUD-UPTD, terdiri dari :
• Pemimpin;
• Pejabat Keuangan; dan
• Pejabat Teknis.
2. Pengawas BLUD-UPTD, terdiri dari pengawas internal Pemerintah Daerah
(Inpektorat Daerah) dan pengawas eksternal (Badan Pemeriksa
Keuangan/BPK). Apabila asset/omset BLUD-UPTD telah memenuhi
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Permenkeu
No.109/PMK.05/2007 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
maka dapat dibentuk Dewan Pengawas
9

11. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
10

12. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
Contoh pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengelola BLUD-UPTD
diuraikan pada tabel 3.1 berikut.
11

13. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
12

14. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
b. Prosedur kerja
Meliputi: bagaimana berkomunikasi, berinteraksi dan koordinasi kaitannya
antara wewenang dan tanggung jawab dalam pencapaian kinerja. Prosedur
kerja sebagaimana dimaksud menggambarkan hubungan dan mekanisme
kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
c. Pengelompokan fungsi yang jelas
Dalam hal ini perlu dijelaskan yang mana fungsi pelayanan dan mana
pendukung pelayanan dalam mencapai kinerja. Fungsi pelayanan tersebut
misalnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pengelolaan TPA, sedang
pendukung pelayanan misalnya pengelolaan SDM, pemeliharaan sarana dan
prasarana, dan lain-lain.
d. Pengelolaan SDM
Memuat gambaran mengenai kebijakan SDM mulai dari penerimaan pegawai
(rekruietmen), penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan, dan
masa purna tugas (PHK). Secara umum pejabat pengelola dan pegawai BLUD-
UPTD dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga non-pegawai
negeri sipil sesuai kebutuhan BLUD-UPTD. Syarat pengangkatan dan
pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD-UPTD yang berasal dari
pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian. Dalam penerimaan pegawai BLUD perlu
memperhatikan kriteria/kualifikasi yang ditetapkan. Berikut ini adalah contoh
kriteria/kualifikasi SDM pengelola BLUD-UPTD pengelola persampahan yang
dapat digunakan :
13

15. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
14

16. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
e. Sistem Akuntabilitas
Perlu dijelaskan terkait dengan sistem akuntabilitas tersebut hubungan antara
Rencana Strategis dan RPJMD. Berdasarkan RBA tahunan tersebut kemudian
dijelaskan mekanisme pengukuran kinerja serta atat ukur yang digunakannya.
Sistem akuntabilitas BLUD-UPTD Pengelola Persampahan terdiri dari asas
akuntabititas program, akuntabilitas kegiatan dan akuntabilitas keuangan.
Akuntabilitas : Program
Perencanaan : Proses penyusunan program BLUD-UPTD dilakukan
berdasarkan Rencana Strategi Bisnis BLUD-UPTD
Persampahan
Pelaksanaan : Pelaksanaan akuntabilitas program dilaksanakan dengan
menunjuk penanggungjawab program yang
bertanggungjawab menjalankan dan melaporkan program ke
Kepala BLUD.
Pengukuran : Ukuran pencapaian program dilakukan sesuai dengan %
realisasi capaian program.
Monitoring : Proses monitoring program dilaksanakan secara bulanan,
triwulan, semesteran dan tahunan dari penanggungjawab
program kepada Kepala SKPD melalui Ketua BLUD-UPTD
Pelaporan : Pelaporan program dilakukan oleh penanggungjawab
program secara periodik setiap bulan, triwutan, semester
dan akhir tahun.
Akuntabilitas : Kegiatan
Perencanaan : Kegiatan dibagi dalam tiga jenis yaitu kegiatan rutin,
insidentil dan kontraktual
Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh unit yang
bertanggungjawab baik menyangkut metode dan
penempatan seluruh sumber dayanya.
Pengukuran : Ukuran pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya
15

17. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
kegiatan sesuai dengan laporan realisasi kegiatan dan
penyerahan kegiatan kepada SKPD. Ukuran pencapaian
dilakukan dengan membandingkan jadual dalam rencana
kegiatan dengan realisasinya .
Monitoring : Monitoring kegiatan dilakukan dengan melaporkan
keuangan (SPJ) satu minggu setelah kegiatan selesai. Untuk
kegiatan rutin dilakukan secara periodik (bulanan,
triwulanan, semester, dan tahunan). Sedangkan kegiatan
kontraktual dimonitor sesuai dengan termin yang
diajukan.
Pelaporan : Pelaporan untuk kegiatan yang bersifat insidentil
dilakukan satu minggu setelah kegiatan diselesaikan.
Kegiatan yang bersifat rutin dilaporkan secara bulanan,
triwulanan, semester dan tahunan. Sedangkan kegiatan
yang menggunakan kontraktual dilaporkan sesuai dengan
termin dan prestasi pekerjaan.
Akuntabilitas Keuangan
Perencanaan : Perencanaan keuangan dilakukan sesuai dengan Renstra
Bisnis dan masukan masing-masing unit yang akan dinilai
dengan skala prioritas oleh Bagian Keuangan BLUD-UPTD.
Pelaksanaan : Pelaksanaan akuntabilitas keuangan dilakukan dengan tidak
secara langsung memberikan seluruh uang yang diminta
dalam proposal tetapi diberikan sesuai dengan realisasi
kegiatan yang pokok. Honor dan pajak terkait dengan
dengan kepanitiaan kegiatan ditahan oleh Bagian Keuangan
dan baru dapat dicairkan setelah kegiatan selesai
dilaksanakan.
Pengukuran : Ukuran untuk akuntabititas keuangan adalah kelengkapan
bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan SPJ oleh unit ke
Bagian Keuangan BLUD-UPTD. Terhadap bukti-bukti yang
tidak memadai dikembalikan ke unit-unit untuk dilengkapi
dan disesuaikan dengan realisasi kegiatannya.
Monitoring : Monitoring keuangan dilakukan masing-masing unit
dengan mengirimkan laporan keuangan (Laporan SPJ) yang
berisi penyerapan uang dan bukti-bukti
16

18. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
pertanggungjawaban pengetuaran. Laporan ini dikirimkan ke
Bagian Keuangan BLUD-UPTD untuk diteliti dan dievaluasi.
Pelaporan : Pelaporan terkait dengan keuangan dilakukan oleh BLUD-
UPTD dengan menggunakan aplikasi SAK (Standar
Akuntansi Keuangan) yang dikeluarkan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) secara bulanan, triwulan,
semester dan akhir tahun. Sedangkan secara internal
realisasi keuangan oleh unit-unit dilaporkan secara
bulanan, triwulan, semester dan tahunan ke BLUD-UPTD
dalam hal ini Bagian Keuangan. Bentuk pelaporan
keuangan adalah pertanggungjawaban keuangan yang berisi
Anggaran dan realisasi pengeluaran.
f. Kebijakan pengelolaan keuangan
Berisi tentang kebijakan sistem pengelolaan keuangan apakah
menggunakan standar akuntansi SAK atau SAP, kemudian kebijakan
penentuan tarif (misalnya dengan perhitungan unit cost) atau Subsidi dari
Pemerintah Daerah (APBD).
g. Kebijakan pengelolaan persampahan
Perlu dijelaskan mengenai kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan
persampahan. Dalam merumuskan kebijakan tersebut harus merujuk pada
peraturan perundang-undangan yang bertaku seperti UndangUndang No. 18
tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3.2.3Rencana Strategis Bisnis (RSB)
Rencana strategis bisnis adalah rencana strategis lima tahunan yang
mencakup, antara lain sejarah berdirinya, landasan hukum keberadaan Unit
Kerja, pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja,
rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan dari
UPTD tersebut. Menurut Inpres No. 7 tahun 1999, perencanaan strategis
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun dengan perhitungan potensi, peluang
dan kendata yang ada atau yang mungkin timbul. Pendekatan yang dapat
digunakan dalam penyusunan RSB adalah sebagaimana dilihat dalam Gambar
3.4.
17

19. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
18

20. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di atas mana RSB harus mencakup :
Visi
Suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita dan citra yang ingin diwujudkan.
Misi
Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar
tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Program Strategis
Program yang berisi rencana kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang mungkin ada atau timbul.
Program strategis mencakup:
• Program lima tahunan;
• Kesesuaian antara visi, misi, program, kegiatan, dan pengukuran
pencapaian kinerjanya;
• Indikator kinerja lima tahunan, yang berupa indikator administratif,
keuangan, dan pelayanan.
Pengukuran Pencapaian Kinerja
Pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah keluaran kegiatan
tahun berjalan dapat tercapai, dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal
dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
Sistematika penyusunan RSB dapat dilihat dalam Lampiran.
3.2.4Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Standar pelayanan minimal (SPM) memuat batasan minimal mengenal jenis dan
mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Kerja. Untuk menjamin
ketersediaan, keterjangkauan dan kuatitas pelayanan umum yang diberikan oleh
BLUD, kepala daerah menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) BLUD
dengan peraturan kepala daerah. SPM tersebut dapat diusulkan oleh kepala
BLUD-UPTD. Dalam menyusun SPM tersebut harus mempertimbangkan kualitas
layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk
mendapatkan layanan.
Untuk menyusun SMP harus memenuhi persyaratan:
19

21. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
a. fokus pada jenis pelayanan, artinya mengutamakan kegiatan pelayanan yang
menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD
b. terukur, artinya kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan
c. dapat dicapai, kegiatan nyata, artinya dapat dihitung tingkat pencapaiannya,
rasional, sesuai kemampuan dan tingkat
d. relevan dan dapat diandalkan, artinya kegiatan yang sejalan, berkaitan dan
dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD
e. tepat waktu, artinya kesesuaian jadwal dan kegiatan peiayanan yang telah
ditetapkan.
3.2.5Laporan Keuangan Pokok
Laporan keuangan pokok yang dimaksud adalah merupakan laporan
keuangan UPTD sebelum menerapkan PPK-BLUD, sesuai dengan Standar
Akutansi Pemerintahan sebagaimana diatur datam Peraturan Pemerintah Nomor
24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), atau
menyampaikan prognosa/proyeksi laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
Laporan keuangan pokok yang harus disiapkan terdiri dari:
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca; dan
c. catatan atas laporan keuangan.
Prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:
a. prognosa/proyeksi taporan operasional; dan
b. prognosa/proyeksi neraca.
Prognosa/proyeksi taporan keuangan tersebut diperuntukkan bagi UPTD yang
baru dibentuk.
Contoh-contoh format laporan keuangan pokok sebagaimana diuraikan di atas
merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 sebagaimana
telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007, dapat
dilihat pada lampiran.
3.2.6Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit
Laporan audit terakhir merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun
20

22. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
terakhir oleh auditor eksternal, sebelum UPTD diusulkan untuk menerapkan PPK-
BLUD. Bila audit terakhir belum tersedia, maka kepala UPTD yang akan
menerapkan PPK-BLUD diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia untuk
diaudit oleh lembaga independen, dengan format sesuai Lampiran II Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dapat dilihat
pada lampiran.
21

23. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
BAB IV PENYELENGGARAAN BLUD-UPTD
4.1 UMUM
Pada dasarnya BLUD-UPTD dibentuk sebagai penyelenggara pengelolaan
persampahan di wilayah perkotaan pada sebuah Kota atau Kabupaten atau lintas
Kota dan Kabupaten datam konteks regional. Lingkup pengetolaan tersebut
dapat dibatasi wilayah petayanan maupun tahapan pengelolaan (pengumpulan,
pengangkutan dan pengelolaan di TPA). Pengelolaan tersebut dimulai dari
tahap perencanaan, operasional, pemeliharaan hingga pengelolaan retribusi.
4.2 PENYELENGGARAAN TEKNIS
Penyelenggaraan teknis pengelolaan sampah oleh BLUD-UPTD baik di wilayah
Kota/Kabupaten maupun propinsi adatah meliputi seluruh kegiatan
pengelolaan baik berupa penanganan maupun pengurangan sampah, yaitu
sebagai berikut :
1. Pola pengumpulan tidak langsung : yaitu kegiatan pengumpulan sampah dari
sumber sampah (konsumen) ke tempat penampungan sementara (TPS) atau
transfer depo (TD) atau transfer station (TS). Untuk kegiatan ini BLUD-UPTD
dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat (RT, RW, Desa Adat, dll)
2. Pola pengumpulan langsung : yaitu pengumpulan sampah dari sumber
sampah untuk kemudian langsung dibawa ke TPA (tempat pemrosesan akhir)
3. Pengangkutan dari TPS/TD/TS ke TPA
4. Pengelolaan di TPA.
5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengolahan sampah
dalam rangka mengurangi sampah yang dibuang ke TPA.
4.3 PENGELOLAAN KEUANGAN
4.3.1Pendapatan dan Biaya BLUD-UPTD
Pendapatan BLUD-UPTD Persampahan
a. Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:
- Jasa layanan, yaitu berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang
diberikan kepada masyarakat berdasarkan tarif jasa yang telah ditentukan
22

24. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
- Hibah, baik berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- Hasil kerjasama dengan pihak lain, yaitu berupa perolehan dari kerjasama
operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas
dan fungsi BLUD-UPTD.
- APBD, yaitu pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran
pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- APBN, yaitu berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam
rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-
lain. BLUD datam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas
pembantuan tersebut proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan
secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
APBN.
- Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, antara lain :
o hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
o hasil pemanfaatan kekayaan;
o jasa giro;
o pendapatan bunga;
o keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
o komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
o penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
o hasil investasi.
b. Seluruh pendapatan BLUD-UPTD kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat
dikelola langsung untuk membiayai pengetuaran BLUD sesuai RBA.
c. Hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukannya.
d. Seluruh pendapatan BLUD UPTD sebagaimana disebutkan di atas
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-UPTD dan dicatat dalam kode
rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD, rincian
obyek BLUD-UPTD Persampahan.
e. Format laporan pendapatan BLUD-UPTD tercantum dalam Lampiran IV
Permendagri No. 61 tahun 2007, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran.
Biaya UPTD BLUD Persampahan
a. Biaya BLUD UPTD merupakan biaya operasional dan biaya non
operasional. Biaya operasionat tersebut mencakup seluruh biaya yang
menjadi beban BLUD-UPTD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
23

25. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
Sedangkan biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi
beban BLUD-UPTD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
b. Biaya BLUD-UPTD tersebut dialokasikan untuk membiayai program
peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung
pelayanan, dan dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan
kegiatan.
c. Biaya operasional UPTD-BLUD terdiri dari
- Biaya pelayanan; yaitu seluruh biaya operasional yang berhubungan
langsung dengan kegiatan pelayanan, yang meliputi :
o biaya pegawai.
o biaya bahan.
o biaya jasa pelayanan.
o biaya pemeliharaan.
o biaya barang dan jasa.
o biaya pelayanan lain-lain.
- Biaya umum dan administrasi, yaitu seluruh biaya operasional yang tidak
berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, yang meliputi :
o biaya pegawai.
o biaya administrasi kantor.
o biaya pemeliharaan.
o biaya barang dan jasa.
o biaya promosi.
o biaya umum dan administrasi lain-lain.
d. Biaya non operasional UPTD BLU terdiri dari :
- biaya bunga.
- biaya administrasi bank.
- biaya kerugian penjualan aset tetap.
- biaya kerugian penurunan nilai.
- biaya non operasional lain-lain.
e. Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari :
- jasa layanan,
- hibah,
- hasil kerjasama dengan pihak lain,
- lain-lain pendapatan BLUD yang sah,
disampaikan kepada PPKD setiap triwulan. Pengeluaran tersebut dilakukan
dengen menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan
24

26. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
Tanggungjawab (SPTJ). Format SPTJ, tercantum dalam Lampiran V Permendagri
No. 61 tahun 2007. Sedangkan format laporan pengeluaran BLUD-UPTD sesuai
Lampiran VI Permendagri No. 61 tahun 2007 sebagaimana dapat dilihat pada
Lampiran.
f. Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan
volume kegiatan pelayanan, yang diatur sebagai berikut :
- Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-UPTD tersebut merupakan
pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan
pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara
definitif. Ketentuan mengenai ambang batas tersebut adalah :
Ambang batas ditetapkan dengan besaran persentase.
Besaran persentase ditentukan dengan mempertimbangkan
fluktuasi kegiatan operasional BLUD-UPTD.
Besaran persentase ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD-UPTD oleh
PPKD.
Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud di atas,
merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur,
rasionat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Fleksibilitas pengetuaran biaya tersebut hanya bertaku untuk biaya BLUD-
UPTD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah
terikat.
- Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-UPTD tersebut tidak berlaku untuk
BLUD-UPTD bertahap.
- Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD-UPTD mengajukan usulan
tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala SKPD.
4.3.2Penentuan Tarif Layanan BLUD-UPTD
BLUD-UPTD dapat menyusun struktur dan besaran tarif jasa layanan sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab IX Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 61 tahun 2007, dengan memperhatikan hat-hat berikut :
a. Memungut biaya kepada masyarakat dilakukan sebagai imbalan atas barang
dan/atau jasa layanan yang diberikan.
b. Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud di atas
ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya
satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
c. Tarif sebagaimana dimaksud di atas termasuk imbal hasil yang wajar dari
25

27. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.
d. Tarif layanan sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa besaran tarif atau
pola tarif sesuai jenis layanan BLUD-UPTD yang bersangkutan.
e. Tarif layanan BLUD-UPTD diusulkan oteh pemimpin BLUD-UPTD kepada
kepala daerah melalui kepala SKPD.
f. Tarif layanan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
g. Penetapan tarif layanan harus mempertimbangkan kontinuitas dan
pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
h. Kepala daerah dalam. menetapkan besaran tarif dapat membentuk tim, yang
keanggotaannya dapat berasal dari:
(1) pembina teknis, yaitu kepala SKPD;
(2) pembina keuangan, yaitu PPKD;
(3) unsur perguruan tinggi; dan
(4) lembaga profesi.
i. Peraturan kepala daerah mengenai tarif tayanan BLUD-UPTD dapat dilakukan
perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
j. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud di atas dapat ditakukan secara
keseluruhan maupun per unit layanan.
k. Proses perubahan tarif tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 58
Permendagri No. 61 tahun 2007.
4.3.3Perencanaan dan Penganggaran
Dalam rangka perencanaan dan penganggaran kaitan dengan pengelolaan
keuangan BLUD-UPTD maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. BLUD-UPTD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang
berpedoman kepada renstra bisnis BLUD-UPTD.
b. Penyusunan RBA tahunan tersebut disusun berdasarkan prinsip : anggaran
berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan,
kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan
diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber
pendapatan BLUD-UPTD lainnya
c. RBA tahunan memuat :
- Kinerja tahun berjalan; yang meliputi :
• hasil kegiatan usaha,
26

28. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
• faktor yang mempengaruhi kinerja,
• perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi,
• laporan keuangan tahun berjalan, dan
• hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan
pencapaian kinerja tahun berjalan.
- Asumsi makro dan mikro; yang antara lain meliputi
• tingkat inflasi,
• pertumbuhan ekonomi,
• nilai kurs,
• tarif,
• volume pelayanan.
- Target kinerja, antara lain memuat :
• perkiraan pendapaian kinerja pelayanan; dan
• perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- Analisis dan perkiraan biaya satuan, merupakan perkiraan biaya per unit
penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah
memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau
jasa yang akan dihasilkan (lihat contoh perhitungan datam lampiran).
- Perkiraan harga, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau
jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang
ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- Anggaran pendapatan dan biaya, merupakan rencana anggaran untuk
seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang
tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- Besaran persentase ambang batas, merupakan besaran persentase
perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang
diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD.
- Prognosa laporan keuangan, merupakan perkiraan realisasi keuangan
tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan
laporan arus kas.
- Perkiraan maju (forward estimate), merupakan perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang
direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan
yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun
berikutnya.
27

29. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
- Rencana pengeluaran investasi/modal, merupakan rencana
pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsotidasi dengan RKA-SKPD,
merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang
disesuaikan dengan format RKA-SKPD.
d. RBA tahunan juga disertai dengan usulan program, kegiatan standar
pelayanan minimal (SPM) dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
e. RBA tahunan tersebut disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD
f. RBA tahunan yang telah dikonsolidasikan kemudian disampaikan kepada
kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD, selanjutnya
disampaikan kepada PPKD.
g. Selanjutnya oleh PPKD, RKA-SKPD yang didalamnya juga memuat RBA
tahunan BLUD UPTD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan
penelaahan.
h. RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD kemudian disampaikan
kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD.
i. Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah, pemimpin BLUD kemudian metakukan penyesuaian
terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif
j. RBA definitif tersebut kemudian dipakai sebagai dasar penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
k. DPA-BLUD yang diajukan kepada PPKD tersebut di atas mencakup antara lain
:
- pendapatan dan biaya;
- proyeksi arus kas;
- jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
l. Selanjutnya DPA-BLUD disahkan oleh PPKD sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
m. DPA-BLUD yang telah disahkan setanjutnya menjadi lampiran perjanjian
kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan pemimpin BLUD-
UPTD.
n. Perjanjian kinerja tersebut merupakan manifestasi hubungan kerja antara
kepala daerah dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja
(contractual performance agreement).
o. Dalam perjanjian kinerja tersebut kepala daerah menugaskan pemimpin BLUD
28

30. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
untuk menyetenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola
dana sesuai yang tercantum datam DPA-BLUD.
p. Perjanjian kinerja antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan
- kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- kinerja keuangan;
- manfaat bagi masyarakat.
4.3.4Pelaksanaan Anggaran
Penarikan Dana APBD
Dalam hal realisasi anggaran BLUD-UPTD perlu memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
a. DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar penarikan dana yang
bersumber dari APBD, yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal,
barang dan/atau jasa, ditakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa tersebut sebesar selisih
(mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang
diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan
memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.
c. Apabila DPA-BLUD belum disahkan oteh PPKD, BLUD dapat melakukan
pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun
sebelumnya.
Pengelolaan Kas
Dalam hal pengelolaan kas, BLUD-UPTD menyelenggarakan hal-hal sebagai
berikut :
- perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- pemungutan pendapatan atau tagihan;
- penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- pembayaran;
- perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan
tambahan.
29

31. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
d. Semua transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui
rekening kas BLUD-UPTD yang selanjutnya dilaporkan ke pejabat keuangan
BLUD-UPTD.
Pengelolaan Piutang
a. BLUD-UPTD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan
barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak
tangsung dengan kegiatan BLUD-UPTD.
b. Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung
jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis
yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. BLUD-UPTD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
d. Untuk melaksanakan penagihan piutang tersebut BLUD menyiapkan bukti dan
administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD-
UPTD.
e. Apabila piutang sulit ditagih maka BLUD-UPTD dapat dilimpahkan
penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan
sah.
f. Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang
berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
g. Kewenangan penghapusan piutang tersebut ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pengelolaan Utang
a. BLUD-UPTD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan
operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain, baik berupa
pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
b. Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggung jawab.
c. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka
pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit
kas.
d. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka
30

32. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
e. Pinjaman jangka panjang tersebut terlebih dahulu wajib mendapat
persetujuan kepala daerah.
f. Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang
berdasar nilai pinjaman.
g. Kewenangan perikatan pinjaman tersebut diatur dengan peraturan kepala
daerah.
h. Pembayaran kembati pinjaman/utang, menjadi tanggung jawab BLUD.
i. Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun
sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-
undang.
j. Jatuh tempo sebagaimana dimaksud di atas dihitung sejak tanggal 1 Januari
tahun berikutnya.
k. BLUD-UPTD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
L. Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok
sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam
RBA.
Pengelolaan Investasi
a. BLUD-UPTD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi
peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD-UPTD.
b. Investasi tersebut dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka
panjang.
c. Investasi jangka pendek sebagaimana tersebut di atas merupakan investasi
yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua
betas) bulan atau kurang.
d. Investasi jangka pendek tersebut dapat dilakukan dengan pemanfaatan
surplus kas jangka pendek.
e. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan
dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- pembelian surat utang negara jangka pendek;
- pembelian sertifikat Bank Indonesia.
f. Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud di atas, adalah:
31

33. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
- dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- berisiko rendah.
g. BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas
persetujuan kepala daerah.
h. Investasi jangka panjang, antara lain:
- penyertaan modal;
- pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
- investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
i. Apabila BLUD-UPTD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan
hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.
j. Hasil investasi sebagaimana tersebut di atas merupakan pendapatan BLUD-
UPTD.
k. Pendapatan BLUD UPTD sebagaimana tersebut di atas dapat
dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengetuaran sesuai RBA.
Pengelolaan Kerja Sama
Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas petayanan, BLUD-UPTD dapat
melakukan kerjasama dengan pihak lain. Untuk melakukan kerja sama dengan
pihak lain tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan
saling menguntungkan.
b. Kerja sama tersebut dapat berupa :
- kerjasama operasi, merupakan perikatan antara BLUD-UPTD dengan pihak
lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara
bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah
pihak,
- sewa menyewa, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian
barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa
uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik
sekaligus maupun secara berkata,
- usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-UPTD; merupakan
kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi
BLUD-UPTD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang
menjadi kewajiban BLUD-UPTD.
c. Hasil kerjasama sebagaimana diuraikan di atas merupakan pendapatan BLUD-
32

34. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
UPTD, dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai
pengeluaran sesuai RBA.
Pengadaan Barang dan Jasa
a. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD dilaksanakan
berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa
pemerintah.
b. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien,
efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek
bisnis yang sehat.
c. BLUD-UPTD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum
bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan
efektivitas dan/atau efisiensi.
d. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud di atas diberikan terhadap pengadaan
barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
- jasa layanan;
- hibah tidak terikat;
- hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
e. Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana tersebut di atas dilakukan
berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh
pemimpin BLUD-UPTD dan disetujui kepala daerah.
f. Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin
BLUD-UPTD tersebut harus dapat menjamin ketersediaan barang
dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang
sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk
mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
g. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat
dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah,
atau ketentuan pengadaan 'barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD-
UPTD sepanjang disetujui pemberi hibah.
h. Pengadaan barang dan/atau jasa tersebut ditakukan oleh pelaksana
pengadaan.
i. Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud di atas, dapat berbentuk tim,
panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD-UPTD yang ditugaskan
33

35. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna
keperluan BLUD-UPTD.
j. Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari personil yang
memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang
bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
k. Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana
diuraikan di atas, dilakukan dengan prinsip:
- obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas
moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan
barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran
dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya
pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam
melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak
langsung; dan
- saling uji (cross check), datam hal berusaha memperoleh informasi dari
sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat
dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang
memadai datam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.
l. Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diuraikan di atas
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan kepata
daerah.
Pengelolaan Barang
Dalam hal pengelolaan barang milik BLUD-UPTD maka perlu memperhatikan hal-
hal sebagai berikut :
a. Barang inventaris milik BLUD-UPTD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada
pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar
dan/atau dihibahkan.
b. Barang inventaris tersebut merupakan barang pakai habis, barang untuk
diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai
aset tetap.
c. Hasil penjualan barang inventaris tersebut merupakan pendapatan BLUD-
UPTD, dan dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD-UPTD.
d. BLUD-UPTD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali
atas persetujuan pejabat yang berwenang.
34

36. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
e. Aset tetap tersebut merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan datam kegiatan BLUD-UPTD
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
f. Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana
dimaksud di atas diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Hasil pengalihan aset tetap tersebut merupakan pendapatan BLUD-UPTD dan
diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD-UPTD.
h. Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana diuraikan di atas
dilaporkan kepada kepala daerah melalui kepala SKPD.
i. Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan
tugas dan fungsi BLUD-UPTD harus mendapat persetujuan kepala daerah
melalui sekretaris daerah.
j. Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang
bersangkutan.
k. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD-UPTD, dapat dialihgunakan oleh
pemimpin BLUD-UPTD dengan persetujuan kepala daerah.
Surplus dan Defisit Anggaran
a. Surplus anggaran BLUD-UPTD merupakan selisih lebih antara realisasi
pendapatan dan realisasi biaya BLUD-UPTD pada satu tahun anggaran.
b. Surplus anggaran BLUD-UPTD dapat digunakan dalam tahun anggaran
berikutnya kecuali atas permintaan kepata daerah disetorkan sebagian atau
seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas
BLUD-UPTD.
c. Defisit anggaran BLUD-UPTD merupakan selisih kurang antara realisasi
pendapatan dengan realisasi biaya BLUD UPTD pada satu tahun
anggaran.
d. Defisit anggaran BLUD-UPTD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada
tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.
e. Kerugian pada BLUD-UPTD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau ketalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.
35

37. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
Penatausahaan BLUD-UPTD
a. Penatausahaan keuangan BLUD-UPTD paling sedikit memuat:
- pendapatan/biaya;
- penerimaan/pengeluaran;
- utang/piutang;
- persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- ekuitas dana.
b. Penatausahaan BLUD-UPTD sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada
prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat, tertib, efektif, efisien,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Pemimpin BLUD-UPTD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD-
UPTD, kemudian disampaikan kepada PPKD.
4.3.5Akuntasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLUD-UPTD
Sistem Akutansi
a. BLUD-UPTD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai
dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
b. Setiap transaksi keuangan BLUD-UPTD dicatat dalam dokumen pendukung
yang dikelola secara tertib.
c. BLUD-UPTD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi
akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
d. Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana tersebut di
atas menggunakan basis akruat, yaitu pemimpin BLUD-UPTD menyusun
kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis
layanannya, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan
ekuitas dana.
e. Kebijakan akuntansi BLUD UPTD, digunakan sebagai dasar dalam
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban,
ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
f. Apabila tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud di atas
BLUD-UPTD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik
setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
g. BLUD-UPTD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan
berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD-UPTD yang
bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala
daerah.
36

38. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLUD-UPTD
a. Laporan keuangan BLUD-UPTD terdiri dari:
- neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
- laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya
BLUD-UPTD selama satu periode;
- laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas
operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan
yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo
akhir kas selama periode tertentu; dan
- catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian
dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
b. Laporan keuangan tersebut disertai dengan laporan kinerja yang berisikan
informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD-UPTD.
c. Laporan keuangan tersebut selanjutnya diaudit oleh pemeriksa eksternal
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. Setiap triwutan BLUD-UPTD menyusun dan menyampaikan laporan
operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepata SKPD, paling
lambat 15 (lima betas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
e. Setiap semesteran dan tahunan BLUD-UPTD wajib menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan
operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui kepala SKPD untuk
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, paling tambat 2 (dua)
bulan setelah periode pelaporan berakhir.
f. Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dikemukakan di atas untuk
kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan.
37

39. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
38

40. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
4.4 Pembinaan dan Pengawasan
1. Pembinaan terhadap BLUD UPTD meliputi pembinaan teknis dan
pembinaan keuangan
2. Pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD bidang ke-PUan, yang meliputi
:
a. Teknis operasional
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana
3. Pembinaan keuangan dilakukan oleh PPKD
4. Pembinaan dapat dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan
5. Dalam rangka pembinaan tersebut maka dapat dibentuk Dewan Pengawas
39

41. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
BLUD-UPTD bila realisasi nilai omzet tahunan menurut realisasi anggaran atau
asset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal yang tetah ditetapkan
Menteri Keuangan
6. Dewan Pengawas tersebut dibentuk dengan Keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota
7. Dalam pemeriksaan internal maka BLUD UPTD dapat membentuk
Pemeriksa Internal BLUD-UPTD yang dibawah langsung Kepala BLUD-UPTD.
40

42. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
BAB V MONITORING DAN EVALUASI
5.1 MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelotaan persampahan
dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
sehingga BLUD-UPTD Persampahan dapat menjalankan tugasnya dengan
baik. Penyelenggara pengelolaan persampahan wajib :
a. Menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Pemerintah Daerah
sesuai kewenangannya guna keperluan pemantauan dan evaluasi.
b. Memberikan data yang diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi
Pedoman teknis dan tata cara pemantauan dan evaluasi ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.
5.2 PELAPORAN
BLUD UPTD Persampahan memberikan informasi dan laporan hasil
penyelenggaraan pengetolaan persampahan Kepada Pemerintah Daerah melalui
SKPD induk. Pelaporan keuangan BLUD-UPTD tersebut didasarkan pada Standar
Akutansi Keungan (SAK) yang diketuarkan oteh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).
Data dan informasi yang pertu dilaporkan, minimalnya antara lain;
1. Laporan penyelenggaraan pengelolaan sampah dan/ atau pengolahan sampah
pada wilayah pelayanan yang telah ditentukan (untuk kegiatan pengumpulan
dan pengangkutan)
2. Laporan penyelenggaraan pengelolaan dan pengolahan di TPA (untuk lingkup
kegiatan pengelotaan TPA)
3. Laporan mengenai wilayah pelayanan yang disertai gambar peta serta jumlah
penduduk yang dilayani (untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan)
4. Laporan mengenai jumlah sampah yang dapat diangkut/dikelola/diolah per
satuan waktu (per hari/per butan/ per tahun) untuk kegiatan pengumpulan
dan pengangkutan, serta pengelolaan dan/ atau pengolahan di TPA
5. Untuk BLUD-UPTD yang melakukan pengolahan sampah selain melaporkan
kedua hal di atas juga perlu melaporkan :
a. Komposisi sampah organik, non organic dan B3 yang dikelola per satuan
waktu (per hari/ per bulan/ per tahun)
41

43. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN MENERAPKAN PPK BLU
b. Jumlah kompos yang dihasilkan serta pendistribusian kompos
c. Hasil penjualan dari kompos, material non organic, dan lain-lain yang
merupakan pendapatan BLUD-UPTD (merupakan bagian dari laporan
keuangan yang tetah dibahas dalam Bab IV)
6. Laporan keuangan secara keseluruhan sebagaimana tetah dikemukakan dalam
Bab IV.
Laporan BLUD-UPTD ditujukan kepada SKPD induk setiap bulan atau triwulan
dengan melampirkan data dan informasi yang diperlukan.
42