2. Kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru banyak membawa konsekuensi bagi guru baik
langsung maupun tidak langsung, baik mengenai hak maupun kewajiban guru.
Guru dituntut untuk menjadi guru bermutu dan berkinerja tinggi.
Guru harus memenuhi standar kompetensi dan profesinalismenya.
Mengacu pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), bahwa sistem
penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi standar minimal tentang sistem pendidikan diseluruh
wilayah hukum NKRI yang mencakup standar isi, proses kompetensi lulusan, tenaga kependidikan,
sarana dan pasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.
Oleh karena itu, guru yang bertugas sebagai pengelola pembelajaran dituntut memenuhi standar
kompetensi dan profesionalismenya.
Berbagai cara ditempuh pemerintah guna memenuhi amanat undang-undang tentang standar
nasional pendidikan tersebut, terutama peningkatan profesionalisme guru, diantaranya melalui:
Uji Kompetensi Guru (UKG), Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB).
3. Uji Kompetensi Guru
Uji Kompetensi Guru (UKG) merupakan tindak lanjut dari
program sertifikasi guru, yang pada mulanya sertifikasi guru
menggunakan portofolio.
E. Mulyasa menyatakan bahwa perlu dilakukan suatu sistem
pengujian terhadap kompetensi guru, sejalan dengan
kebijakan otonomi daerah, beberapa daerah telah melakukan
uji kompetensi guru, mereka melakukannya terutama untuk
mengetahui kemampuan guru di daerahnya, untuk kenaikan
pangkat dan jabatan, serta untuk mengangkat kepala sekolah
dan wakil kepala sekolah.
Uji kompetensi guru, baik secara teoritis maupun praktis
memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam
rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui
peningkatan kualitas guru.
UKG dilaksanakan bukan
sekadar menguji
keterampilan tertentu
yang harus dimiliki guru,
akan tetapi lebih dari itu,
yakni untuk dapat
mengembangkan dan
mendemonstrasikan
kompetensi utuh dari
seorang guru.
Kompetensi utuh yang
mencakup
penggabungan dan
penerapan suatu
keterampilan, sikap dan
pengetahuan yang saling
bertautan
4. Tujuan
UKG
1) Memperoleh informasi tentang gambaran kompetensi guru,
khususnya kompetensi pedagogik dan profesional sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan.
2) Mendapatkan peta kompetensi guru yang akan menjadi bahan
pertimbangan dalam menentukan jenis pendidikan dan
pelatihan yang harus diikuti oleh guru dalam program
pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk
kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)
3) Memperoleh hasil UKG yang merupakan bagian dari penilaian
kinerja guru dan akan menjadi bahan pertimbangan
penyusunan kebijakan dalam memberikan penghargaan dan
apresiasi kepada guru. (Kemendikbud : 2015)
2018
5. Manfaat UKG
Sarana untuk
mengembangkan
standar kemampuan
profesional guru
Sarana untuk
mengelompokkan
guru
Sarana pembinaan
guru
Acuan dalam
pengembangan
kurikulum
Alat untuk
mendorong kegiatan
dan hasil belajar.
Alat seleksi
penerimaan guru
baru.
6. Sarana untuk
mengembangkan standar
kemampuan profesional guru
uji kompetensi guru dapat dapat
digunakan untuk mengembangkan
standar kemampuan profesional
guru.
Berdasarkan hasil uji dapat
diketahui kemampuan rata-rata
para guru, aspek mana yang
perlu ditingkatkan dan siapa
yang perlu mendapat pembinaan
secara kontinu, serta siapa yang
telah mencapai standar
kemampuan minimal.
Sarana untuk
mengelompokkan guru
E. Berdasarkan uji kompetensi,
guru-guru dapat dikelompokkan
berdasarkan hasilnya, misalnya
kelompok tinggi, kelompok
sedang dan kelompok kurang.
Untuk kelompok
kurang merupakan kelompok yang
harus mendapatkan perhatian dan
pembinaan agar dapat
meningkatkan kompetensinya
7. Sarana pembinaan
guru
untuk memperoleh guru yang kreatif,
profesional, dan menyenangkan
dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, perlu ditetapkan jenis
kompetensi yang harus dipenuhi
sebagai syarat agar seseorang dapat
diterima sebagai guru.
Dengan adanya syarat yang menjadi
kriteria calon guru, maka akan
terdapat pedoman bagi para
administrator dalam memilih,
menyeleksi dan menempatkan
guru sesuai dengan karaktiristik
dan kondisi, serta jenjang sekolah.
Acuan dalam
pengembangan kurikulum
Keberhasilan pendidikan tercermin dalam
kualitas pembelajaran, dan keterlibatkan
peserta didik dalam pembelajaran (E. Mulyasa
2011:189).
Keberhasilan lembaga pendidikan dalam
mempersiapkan calon guru ditentukan oleh
berbagai komponen dalam lembaga tersebut,
antara lain kurikulum. Oleh karena itu,
kurikulum lembaga pendidikan yang
mempersiapkan calon guru harus
dikembangkan berdasarkan kompetensi guru.
8. Alat untuk mendorong
kegiatan dan hasil belajar.
Kegiatan pembelajaran dan hasil belajar
peserta didik tidak saja ditentukan oleh
manajemen sekolah, kurikulum, sarana
dan prasarana pembelajaran, tetapi
sebagian besar ditentukan oleh guru.
Oleh karena itu, uji kompetensi akan
mendorong terciptanya kegiatan dan
hasil belajar yang optimal, karena
guru yang teruji kompetensinya akan
senantiasa menyesuaikan
kompetensinya dengan
perkembangan kebutuhan dan
pembelajaran.
Alat seleksi penerimaan guru
baru.
Uji kompetensi ini digunakan secara profesional dalam
penerimaan guru baru, maka akan membantu
peningkatan kualitas pendidikan, karena akan terjaring
guru-guru yang kompeten dan siap melaksanakan
tugasnya secara kreatif, profesional dan menyenangkan.
Tidak hanya guru yang sudah lebih dahulu mengabdi,
tetapi juga calon guru atau guru baru juga harus memiliki
standar yang sama.
Dengan uji kompetensi sebagai alat seleksi, penerimaan
guru baru dapat dilakukan secara profesional, tidak
didasarkan suka dan tidak suka, atau alas an subjektif
lain, yang bermuara pada korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN), tetapi berdasarkan standar kompetensi yang
objektif, dan berlaku secara umum untuk semua calon
guru.
9. Prinsip Uji Kompetensi Guru
• Pelaksanaan uji kompetensi guru dilakukan secara benar,
jelas, dan menilai kompetensi sesuai dengan apa adanya.
Objektif
• peserta uji kompetensi guru harus diperlakukan sama dan tidak
membeda-bedakan kultur, keyakinan, sosial budaya, senioritas, dan
harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil
dan tidak diskriminatif
Adil
• Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi
seperti mekanisme kerja, sistem penilaian harus disampaikan secara
terbuka dan dapat diakses oleh yang memerlukanTransparan
• Pelaksaan uji kompetensi guru harus dapat dipertanggung-jawabkan
baik dari sisi pelaksanaan maupun keputusan sesuai dengan aturan
dan prosedur yang berlakuAkuntabel
10. Kompetensi yang diuji dalam Uji Kompetensi Guru
Kompetensi pribadi.
Kompetensi ini meliputi: simpati, empati, wibawa, tanggung jawab, terbuka dapat menilai diri sendiri.
Pemahaman guru dalam bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya nasional Indonesia,
menunjukkan pribadi yang dewasa, bertanggung jawab, etos kerja yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai
teladan;
Kompetensi profesional.
Kompetensi profesional diantaranya meliputi kemampuan penguasaan landasan kependidikan, bahan ajar,
pengelolaan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, pemahaman yang baik terhadap peserta didik
serta prinsip-prinsip layanan pendidikan yang baik;
Kompetensi paedagogik.
Kompetensi Paedagogik atau kompetensi guru tentang ilmu kependidikan. Diantara kompetensi yang diuji
adalah tentang kemampuan guru dalam mengenal karakteristik anak didik, menguasai teori belajar dan prinsip-
prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik,
memahami dan mengembangkan potensi
Kompetensi sosisal
Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru dalam hal ini, secara umum mencakup kemampuan guru dalam
melakukan interaksi sosial atau interaksi dengan orang lain, baik dengan siswa, teman sejawat, atasan, maupun
masyarakat.Termasuk dalam kompetensi sosial ini adalah status guru sebagai pendidik di mata masyarakat dan
tanggung jawab sosialnya di mata masyarakat.
11. Materi UKG
Materi yang diujikan pada uji kompetensi guru meliputi 30 persen kompetensi pedagogik dan 70
persen kompetensi profesional.
Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses
pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas.
Sedangkan kompetensi profesional adalah kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai
dengan kualifikasi akademik guru dan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan
proses pembelajaran.
Sebagai terobosan awal terhadap pentingnya pendayagunaan internet dalam pendidikan, yang juga
harus dikuasai oleh guru, tahun 2012 pemerintah menyelenggarakan UKG secara online. Program ini
akan menjadi program berkelanjutan, sehingga semua aspek manfaat bisa didapatka, baik bagi
guru, sekolah maupun kementrian pendidikan.
12. Persyaratan
Peserta
UKG
Semua guru baik yang
sudah memiliki sertifikat
pendidik maupun yang
belum memiliki sertifikat
pendidik
Guru PNS dan bukan PNS
yang terdaftar di dalam
Data Pokok Pendidikan
(Dapodik).
Memiliki Nomor Unik
Pendidik danTenaga
Kependidikan (NUPTK)
atau Peg.Id
Masih aktif mengajar mata
pelajaran sesuai dengan
bidang studi sertifikasi
dan/atau sesuai dengan
kualifikasi akademik
13. Pelaksanaan Sistem UKG
Sistem online, dilaksanakan pada daerah yang terjangkau jaringan internet dan memiliki
ruangan yang berisi perangkat laboratorium komputer dan terhubung dalam jaringan intranet.
Bagi guru, tes UKG online, suka tidak suka ‘memaksa’ guru untuk berusaha maksimal agar dapat
memahami dan menggunakan piranti komputer dan internet, disamping kemampuan
menguasai bahan tes yang diberikan. Bagi sekolah dengan adanya tes online tersebut menjadi
alasan mempersiapkan kelengkapan perangkat komputer dengan koneksi internetnya, yang
sebenarnya akan berdampak positif bagi kegiatan pembelajaran di sekolah. Sedangkan bagi
pemerintah, dalam hal ini kementrian pendidikan, akan medapat data hasil nilai UKG yang
cepat, teranalisis dan terstandar.
Sistem offline atau manual dilaksanakan pada daerah yang tidak terjangkau jaringan internet
dan tidak memiliki ruangan yang berisi laboratorium komputer dan tidak terhubung dalam
jaringan internet.