PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah

1
Goen/Penegasan PPh Pasal 22/2009
PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 22PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 22PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 22PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 dan PPNdan PPNdan PPNdan PPN
OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAHOLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAHOLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAHOLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH
YANGYANGYANGYANG TERKAIT DENGAN PEMBELIAN BARANGTERKAIT DENGAN PEMBELIAN BARANGTERKAIT DENGAN PEMBELIAN BARANGTERKAIT DENGAN PEMBELIAN BARANG
Oleh : Gun Gun Gunawan, SST
A.A.A.A. PENGANTARPENGANTARPENGANTARPENGANTAR
Atas dasar banyaknya pertanyaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Account
Repressentative mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Bendaharawan
Pemerintah, dalam upaya meluruskan dan penyamaan persepsi atas pemungutan pajak oleh
Bendaharawan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk memberikan penjelasan yang lebih
rinci, agar pelaksanaan hak dan kewajiban pajak Bendaharawan Pemerintah dapat berjalan dengan
baik.
Penjelasan-penjelasan ini merupakan resume dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai
pembelian barang oleh Bendaharawan Pemerintah yang dapat dikenakan PPh Pasal 22 dan atau
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang khusus ditujukan untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman
pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah. Selain itu,
juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi pejabat inspektorat/badan pengawas dalam melakukan audit
atas pengelolaan keuangan Negara. Penjelasan ini diberlakukan untuk tahun pajak 2009 dan
seterusnya, selama tidak ada perubahan dasar hukum yang menjelaskan berbeda dengan
penjelasan ini.
B.B.B.B. PPh PASALPPh PASALPPh PASALPPh PASAL 22222222
1.1.1.1. Dasar HukumDasar HukumDasar HukumDasar Hukum
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2008.
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kelima atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut
Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan
Pelaporannya.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 417/PJ/2001 tentang Petunjuk Pemungutan PPh
Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.
f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-384/PJ/2003 tanggal 10 Desember 2003
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2001
tentang Surat Setoran Pajak.
g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor
SE.900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur
Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
2.2.2.2. Bendahara Pemerintah Daerah sebagaiBendahara Pemerintah Daerah sebagaiBendahara Pemerintah Daerah sebagaiBendahara Pemerintah Daerah sebagai Pemungut PPh Pasal 22Pemungut PPh Pasal 22Pemungut PPh Pasal 22Pemungut PPh Pasal 22
Pemungut PPh Pasal 22 antara lain adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara
Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah yang melakukan pembayaran atas
pembelian barang.
Dengan demikian, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap pembelian barangpembelian barangpembelian barangpembelian barang. Yang dimaksud dengan
barang adalah barang berwujud, kecuali barang berupa tanah dan atau bangunan dari Orang Pribadi

2
atau Badan, dan barang berupa makanan atau minuman dari pengusaha jasa catering. Karena,
pembelian barang berupa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan
pembelian makanan atau minuman dari pengusaha jasa catering dikenakan PPh Pasal 23.
Penjelasan mengenai PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 akan dibahas tersendiri.
3.3.3.3. Pembayaran atas pembelian barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22Pembayaran atas pembelian barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22Pembayaran atas pembelian barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22Pembayaran atas pembelian barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22
Atas pembelian barang oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah dibawah ini, tidak dilakukan
pemungutan PPh Pasal 22:
a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-
benda pos;
4.4.4.4. Tarif PPh PTarif PPh PTarif PPh PTarif PPh Pasal 22asal 22asal 22asal 22
Atas pembelian barang yang dilakukan Bendaharawan Pemerintah Daerah dikenakan PPh Pasal 22
sebesar 1,5% x Harga atau Nilai Pembelian Barang, jika pembelian tersebut dilakukan kepada
rekanan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajaktelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajaktelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajaktelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Atas pembelian barang yang dilakukan Bendaharawan Pemerintah Daerah dikenakan PPh Pasal 22
sebesar 3% x Harga atau Nilai Pembelian Barang, jika pembelian tersebut dilakukan kepada rekanan
yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajaktidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajaktidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajaktidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Dengan demikian, pengenaan tarif PPh Pasal 22 berbeda antara pembelian kepada rekanan ber-
NPWP dengan pembelian kepada rekanan yang tidak ber-NPWP.
Yang dimaksud dengan Harga atau Nilai Pembelian Barang adalah harga atau nilai pembelian
barang tidak termasuk PPN dan atau PPnBM.
5.5.5.5. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22
Bukti bahwa Bendaharawan Pemerintah Daerah telah memungut PPh Pasal 22 atas pembelian
barang adalah berupa Surat Setoran Pajak (SSP).
PetunjukPetunjukPetunjukPetunjuk pengisian SSPpengisian SSPpengisian SSPpengisian SSP sehubungan dengan pembelian barang yang dipungut PPh Pasal 22 oleh
Bendaharawan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:
NPWP : diisi dengan NPWP Rekanan. Jika Rekanan tidak memiliki NPWP, diisi
dengan 00.000.000.0 - 901.000. Kode 901 merupakan kode Kantor
Pelayanan Pajak(KPP). Kode ini disesuaikan dengan Kode KPP
dimana bendaharawan terdaftar.
Nama WP : diisi dengan Nama Rekanan
Alamat : diisi dengan Alamat Rekanan
MAP/Kode Jenis
Pajak
: diisi dengan 411122
Kode Jenis Setoran : diisi dengan 900
Uraian Pembelian : PPh Pasal 22 atas Pembelian ..... untuk Bulan …. (bila perlu diisi
dengan Nomor Surat Perintah Membayar)
Masa Pajak : diisi dengan “X” sesuai bulan dilakukan pembayaran
Tahun : diisi dengan tahun dilakukan pembayaran
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan jumlah pembayaran menggunakan angka (contoh:
Rp30.000,00)
Terbilang : Diisi dengan jumlah pembayaran menggunakan huruf (contoh: Tiga
Puluh Ribu Rupiah)
Wajib Pajak : Diisi dengan Nama Bendaharawan, disertai tanda tangan dan Cap

3
Penyetor Satker
......... , tgl ...... : diisi dengan Tempat dan tanggal dilakukan pembayaran
Tata cara penyetoran PPh Pasal 22Tata cara penyetoran PPh Pasal 22Tata cara penyetoran PPh Pasal 22Tata cara penyetoran PPh Pasal 22 menggunakanmenggunakanmenggunakanmenggunakan SPMSPMSPMSPM----LS:LS:LS:LS:
a. SSP yang sudah diisi lengkap digabungkan dengan SPM-LS dan dokumen lainnya yang
dipersyaratkan, dan diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kota/Kabupaten atau Biro Keuangan
Setda Provinsi untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
b. Jika SP2D dicairkan ke Bank oleh Bendaharawan, maka Bendaharawan Pemerintah Daerah
harus menyerahkan SSP Lembar ke-1 kepada Rekanan. Jadi, SSP Lembar ke-3 dan SSP
Lembar ke-5 disimpan oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah.
c. Jika SP2D dicairkan ke Bank oleh rekanan, maka rekanan harus menyerahkan SSP Lembar ke-3
dan SSP Lembar ke-5 kepada Bendaharawan. Jadi, SSP Lembar ke-1 disimpan oleh rekanan.
Tata cara penyetoran PPh Pasal 22 menggunakan Uang Persediaan:Tata cara penyetoran PPh Pasal 22 menggunakan Uang Persediaan:Tata cara penyetoran PPh Pasal 22 menggunakan Uang Persediaan:Tata cara penyetoran PPh Pasal 22 menggunakan Uang Persediaan:
Pada saat membayar tagihan atas pembelian barang kepada rekanan, Bendaharawan Pemerintah
Daerah segera menyetorkan SSP yang sudah diisi lengkap ke Bank. Kemudian, menyerahkan SSP
Lembar ke-1 kepada rekanan. Jadi, SSP Lembar ke-3 dan SSP Lembar ke-5 disimpan oleh
Bendaharawan Pemerintah Daerah. Bendaharawan Pemerintah Daerah harus melakukan
penyetoran PPh Pasal 22 pada hari dimana bendaharawan tersebut membayar tagihan atas
pembelian barang kepada Rekanan.
6.6.6.6. Tata CaraTata CaraTata CaraTata Cara PelaporanPelaporanPelaporanPelaporan PPh Pasal 22PPh Pasal 22PPh Pasal 22PPh Pasal 22
Setelah SSP diisi dan disetorkan ke bank, Bendaharawan Pemerintah Daerah harus mengisi SPT
Masa PPh Pasal 22, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Bendaharawan tersebut
terdaftar.
SPT Masa PPh Pasal 22 yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak harus dilengkapi dengan SSP
Lembar ke-3. Jika Bendaharawan Pemerintah Daerah tidak melampirkan SSP Lembar ke-3 atau,
maka SPT Masa PPh Pasal 22 tersebut dianggap tidak lengkap/tidak disampaikan.
SPT Masa PPh Pasal 22 yang dilengkapi SSP Lembar ke-3 harus disampaikan ke Kantor Pelayanan
Pajak paling lambat tanggal 14 setelah bulan pemungutan PPh Pasal 22. Apabila hari ke-14 jatuh
pada hari libur, maka SPT Masa PPh Pasal 22 harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
Jika dalam suatu bulan Bendaharawan Pemerintah Daerah tidak melakukan pembelian yang
dipungut PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 22 tetap harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak
dimana Bendaharawan tersebut terdafta paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya, dengan mengisi
data Nama, NWP, Alamat Bendaharawan saja.
Petunjuk pengisianPetunjuk pengisianPetunjuk pengisianPetunjuk pengisian SPT MasaSPT MasaSPT MasaSPT Masa PPh Pasal 22PPh Pasal 22PPh Pasal 22PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah, adalah
sebagai berikut:
Yth. Kepala Kantor
Pelayanan .....
: diisi dengan PRATAMA DENPASAR BARAT atau Kantor Pelayanan
Pajak Pratama dimana Bendaharawan terdaftar
Di .... : diisi dengan DENPASAR atau BADUNG atau nama Kota/Kabupaten
dimana instansi/satker beralamat
NPWP : diisi dengan NPWP Instansi/Satker (contoh: 00.263.552.1-901.000)
Nama : diisi dengan nama instansi/satker (contoh: Bendahara Pengeluaran
Dinas Pendidikan Kab Badung)
Alamat : diisi dengan alamat instansi/satker
Masa Pajak : diisi sesuai bulan dilakukan pemungutan PPh Pasal 22
Tahun : diisi sesuai tahun dilakukan pemungutan PPh Pasal 22
Disetor Tanggal : diisi sesuai tanggal setor pada SSP, jika lebih dari satu SSP, maka
diisi “---“

4
3. Pembelian Barang oleh Bendaharawan/Badan Tertentu yang ditunjuk:3. Pembelian Barang oleh Bendaharawan/Badan Tertentu yang ditunjuk:3. Pembelian Barang oleh Bendaharawan/Badan Tertentu yang ditunjuk:3. Pembelian Barang oleh Bendaharawan/Badan Tertentu yang ditunjuk:
Nilai Objek Pajak (Rp) : diisi dengan jumlah harga atau nilai pembelian barang tidak termasuk
PPN/PPnBM, total selama sebulan.
Tarif (%) : diisi dengan 1,5%
PPh yang Dipungut
(Rp)
: diisi dengan total PPh Pasal 22 yang telah dipungut selama sebulan,
sesuai dengan total nilai rupiah SSP Lembar ke-3 yang dilampirkan
JUMLAH : diisi dengan jumlah PPh yang Dipungut (Rp)
Terbilang : diisi dengan huruf sesuai nilai yang tercantum dalam JUMLAH
C.Lampiran : diisi dengan tanda ( X ) di depan kalimat “Daftar Surat Setoran Pajak
PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/badan
tertentu yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain
Pertamina”
...... , ......... 20 … : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya SPT Masa PPh
Pasal 22
Pemungut
Pajak/Kuasa Tanda
tangan, nama dan cap
: diisi dengan nama bendaharawan, disertai tanda tangan dan cap
satker
C.C.C.C. PAJAK PERTAMBAHAN NILAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1.1.1.1. Dasar HukumDasar HukumDasar HukumDasar Hukum
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2007.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan BKP Tertentu dan
atau Penyerahan JKP Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu
yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001.
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar
Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 251/KMK.03/2002.
h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukkan Bendaharawan
Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor dan
Melaporkan PPN dan PPnBM beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya.
i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan PPN yang
Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
371/KMK.03/2003.
j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 571/KMK.03/2003.
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

5
l. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi
Pemungut PPN.
m. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor SE.900/316/BAKD
tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
2.2.2.2. Bendahara Pemerintah Daerah sebagai PemungutBendahara Pemerintah Daerah sebagai PemungutBendahara Pemerintah Daerah sebagai PemungutBendahara Pemerintah Daerah sebagai Pemungut Pajak PPNPajak PPNPajak PPNPajak PPN
Bendaharawan Pemerintah Daerah adalah pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang berkewajiban
untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.
3.3.3.3. Pembayaran atas pembelian barang yang dikecualikan dari pemungutanPembayaran atas pembelian barang yang dikecualikan dari pemungutanPembayaran atas pembelian barang yang dikecualikan dari pemungutanPembayaran atas pembelian barang yang dikecualikan dari pemungutan PPNPPNPPNPPN
Bendaharawan Pemerintah Daerah yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama
Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai.
Dengan demikian, dapat dipertegas bahwa:
- Jika Bendaharawan Pemerintah Daerah melakukan pembayaran atas pembelian Barang yang
tergolong Barang Kena Pajak(BKP), dan BKP tersebut dibeli dari Pengusaha Kena Pajak(PKP),
maka Bendaharawan Pemerintah Daerah tersebut wajib memungut PPN.
tergolong Barang Kena Pajak(BKP), dan BKP tersebut dibeli dari Bukan Pengusaha Kena
Pajak(PKP), maka Bendaharawan Pemerintah Daerah tersebut tidak memungut PPN.
tidak tergolong Barang Kena Pajak(BKP), dan BKP tersebut dibeli dari Pengusaha Kena
tidak tergolong Barang Kena Pajak(BKP, dan BKP tersebut dibeli dari Bukan Pengusaha Kena
Dalam upaya mengamankan penerimaan APBN/APBD yang tentunya digunakan untuk kelanjutan
pembiayaan pembangunan Daerah tersebut, dan sebagai bentuk kontribusi Bendaharawan
Pemerintah Daerah dan Satuan Kerjanya dalam mendukung pembangunan, diharapkan para
Bendaharawan Pemerintah Daerah tersebut selalu melakukan pembelian barang kepada rekanan
yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selain itu, terhadap pembelian Barang Kena Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah berikut
ini tidak dipungut PPN:
a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
b. Pembayaran untuk pembebasan tanah.
c. Pembayaran atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang menurut
perundang-undangan yang berlaku mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan
dari pengenaan PPN.
d. Pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)/Bukan BBM, yang dibeli dari Pertamina
Kelompok barang yang tidak dikenakan PPN (tidak tergolong Barang Kena Pajak):
a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
Barang-barang yang termasuk dalam kategori ini adalah:
- Minyak mentah (cruid oil)
- Gas bumi
- Panas bumi

6
- Pasir dan kerikil
- Batubara sebelum diproses menjadi brikte batubara
- Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit.
Catatan:
Atas barang-barang yang tidak disebutkan di atas tetap dikenakan PPN
b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
Barang-barang yang termasuk dalam kategori ini adalah:
- Beras dan gabah
- Jagung
- Sagu
- Kedelai
- Garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium
Catatan:
Atas barang-barang yang tidak disebutkan di atas tetap dikenakan PPN
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.
Yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung dan sejenisnya adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat maupun yang
tidak dikonsumsi di tempat yang disajikan oleh hotel, restoran, rumah makan, warung dan
sejenisnya yang telah dikenakan pajak hotel dan restoran oleh pemda setempat. Jika belum
dikenakan pajak hotel dan restoran maka tetap dikenakan PPN. Hal ini dimaksudkan agar tidak
terjadi pengenaan pajak berganda, baik yang diadministrasikan oleh pemda maupun Direktorat
Jenderal Pajak. Jika konsumsi atas makanan dan minuman tersebut dilakukan oleh pengusaha
catering, maka tetap dikenakan PPN.
d. Uang, emas batangan dan surat berharga.
4.4.4.4. TarifTarifTarifTarif PPNPPNPPNPPN
Tarif PPN adalah 10%
5.5.5.5. Tata CaraTata CaraTata CaraTata Cara PenghitunganPenghitunganPenghitunganPenghitungan PPNPPNPPNPPN
Dalam melakukan pemungutan PPN, Bendaharawan Pemerintah Daerah perlu mengetahui tentang
pengertian Harga Jual dan Harga Pembayaran.
Harga jual dapat diartikan sebagai harga yang diminta oleh rekanan atas pembelian barang belum
termasuk PPN dan PPh Pasal 22. Sedangkan harga pembayaran dapat diartikan sebagai
pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah sudah termasuk PPN dan PPh
Pasal 22.
Jika Bendaharawan Pemerintah Daerah melakukan pembayaran atas pembelian Barang yang
tergolong Barang Kena Pajak(BKP), dan BKP tersebut dibeli dari Pengusaha Kena Pajak(PKP), maka
Bendaharawan Pemerintah Daerah tersebut wajib memungut PPN, dengan penghitungan sebagai
berikut:
a. Jika pembayaran belum termasuk PPN (Pembayaran jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00)
Contoh 1
Bendaharawan Pemerintah Daerah membeli mesin printer (Barang Kena Pajak) dari rekanan CV.
Gita (Pengusaha Kena Pajak) NPWP 02.225.236.2-901.000, dengan harga jual Rp950.000,00 belum
termasuk PPN. Maka, atas pembelian mesin tersebut dapat dihitung PPNnya dengan cara sebagai
berikut:

7
Harga JualHarga JualHarga JualHarga Jual RpRpRpRp 950.00950.00950.00950.00
0000
PPN yang harus dipungut = 10% x Rp 950.000 Rp 95.000
Harga Pembayaran oleh BendaharawanHarga Pembayaran oleh BendaharawanHarga Pembayaran oleh BendaharawanHarga Pembayaran oleh Bendaharawan ( 950.000 + 95.000 ) RpRpRpRp 1.045.0001.045.0001.045.0001.045.000
Dasar Pengenaan Pajak * Rp 950.00
0
PPh Pasal 22 yang harus dipungut = 1,5% x Rp
950.000
Rp 14.250
Uang yang dibayarkan kepada PKP RekananUang yang dibayarkan kepada PKP RekananUang yang dibayarkan kepada PKP RekananUang yang dibayarkan kepada PKP Rekanan ( 1.045.000 – 95.000 –
14.250 )
RpRpRpRp 935.750935.750935.750935.750
Dari penghitungan diatas, diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan
Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp1.045.000,00 (diatas Rp1.000.000,00), oleh karena itu
dikenakan PPN dan PPh Pasal 22. Uang PPN sebesar Rp95.000,00 dan Uang PPh Pasal 22 sebesar
Rp14.250,00 harus disetorkan ke Bank menggunakan SSP.
Contoh 2
Bendaharawan Pemerintah Daerah membeli mesin printer (Barang Kena Pajak) dari rekanan CV.
Gita (Pengusaha Kena Pajak) NPWP 02.225.236.2-901.000, dengan harga jual Rp900.000,00 belum
berikut:
Harga JualHarga JualHarga JualHarga Jual RpRpRpRp 900.00900.00900.00900.00
0000
PPN = 10% x Rp 900.000 Rp 90.000
Harga Pembayaran oleh BendaharawanHarga Pembayaran oleh BendaharawanHarga Pembayaran oleh BendaharawanHarga Pembayaran oleh Bendaharawan ( 900.000 + 90.000 ) RpRpRpRp 990.000990.000990.000990.000
Uang yang dibayarkan kepada PKP RekananUang yang dibayarkan kepada PKP RekananUang yang dibayarkan kepada PKP RekananUang yang dibayarkan kepada PKP Rekanan ( 900.000 + 90.000) RpRpRpRp 990.000990.000990.000990.000
Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp990.000 (dibawah Rp1.000.000,00), oleh karena itu
Bendaharawan tidak memungut PPN dan tidak memungut PPh Pasal 22.
Walaupun Bendaharawan tidak memungut PPN, Bendaharawan harus meminta Faktur Pajak Lembar
ke-1 dari PKP Rekanan. Atas Faktur Pajak tersebut tidak perlu dicap dan ditandatangani oleh
Bendaharawan.
Dengan demikian, yang penting diperhatikan disini adalah Harga Pembayaran oleh Bendaharawan.
Jika harga pembayaran tidak lebih dari Rp1.000.000,000, maka tidak dikenakan PPN atau PPh Pasal
22. Sedangkan jika harga pembayaran lebih dari Rp1.000.000,000, maka dikenakan PPN dan PPh
Pasal 22.
b. Jika pembayaran sudah termasuk PPN
Contoh 1
Bendaharawan Pemerintah Daerah membeli komputer (Barang Kena Pajak) dari rekanan CV. Gita
(Pengusaha Kena Pajak). Bendaharawan tersebut membayar sebesar Rp5.500.000,00 sudah
berikut:
a.a.a.a. Harga Pembayaran oleh BendaharawanHarga Pembayaran oleh BendaharawanHarga Pembayaran oleh BendaharawanHarga Pembayaran oleh Bendaharawan Rp 5.500.000
b. PPN yang harus dipungut = 10/110 x Rp 5.000.000 Rp 500.000 --
c. Dasar Pengenaan Pajak ( a – b ) 5.000.000
d. PPh Pasal 22 yang harus dipungut = 1,5% x Rp
5.000.000
75.000
e.e.e.e. Uang yang dibayarkan kepada PKP RekananUang yang dibayarkan kepada PKP RekananUang yang dibayarkan kepada PKP RekananUang yang dibayarkan kepada PKP Rekanan ( 5.500.000 – 500.000 –
75.000 )
= Rp= Rp= Rp= Rp
4.4.4.4.925.000925.000925.000925.000

8
Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp5.500.000,00 (diatas Rp1.000.000,00), oleh karena itu
dikenakan PPN dan PPh Pasal 22. Uang PPN sebesar Rp500.000,00 dan Uang PPh Pasal 22
sebesar Rp75.000,00 harus disetorkan ke Bank menggunakan SSP.
6.6.6.6. Tata Cara Pemungutan PPN dan Penyetoran PPNTata Cara Pemungutan PPN dan Penyetoran PPNTata Cara Pemungutan PPN dan Penyetoran PPNTata Cara Pemungutan PPN dan Penyetoran PPN
Bukti bahwa Bendaharawan Pemerintah Daerah telah memungut PPN atas pembelian barang adalah
berupa Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP).
Pemungutan PPN dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Pengusaha Kena Pajak Rekanan (PKP Rekanan) menerbitkan Faktur Pajak dan SSP pada saat
menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah Daerah, baik untuk sebagian maupun
seluruh pembayaran. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penagihan, atau sebelum
penyerahan Barang Kena Pajak, maka Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran
diterima.
b. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
- Lembar ke-1 : untuk Bendaharawan
- Lembar ke-2 : untuk arsip PKP Rekanan
- Lembar ke-3 : untuk dilampirkan pada SPT Masa PPN Bagi Pemungut (Formulir 1107 PUT)
c. Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat oleh PKP rekanan dengan cara sebagai berikut:
Petunjuk pengisian SSPPetunjuk pengisian SSPPetunjuk pengisian SSPPetunjuk pengisian SSP sehubungan dengan pembelian barang yang dipungut PPN oleh
Bendaharawan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:
NPWP : diisi dengan NPWP Rekanan. Jika Rekanan tidak memiliki
NPWP, diisi dengan 00.000.000.0 - 901.000. Kode 901
merupakan kode Kantor Pelayanan Pajak(KPP). Kode ini
disesuaikan dengan Kode KPP dimana bendaharawan
terdaftar.
Nama WP : diisi dengan Nama Rekanan
Alamat : diisi dengan Alamat Rekanan
MAP/Kode Jenis Pajak : diisi dengan 411211
Kode Jenis Setoran : diisi dengan 900
Uraian Pembelian : PPN atas Pembelian ..... untuk Bulan …. (bila perlu diisi
dengan Nomor Surat Perintah Membayar dan Nomor Faktur
Pajak)
Masa Pajak : diisi dengan “X” sesuai bulan dilakukan pembayaran
Tahun : diisi dengan tahun dilakukan pembayaran
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan jumlah pembayaran menggunakan angka
(contoh: Rp30.000,00)
Terbilang : Diisi dengan jumlah pembayaran menggunakan huruf (contoh:
Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Wajib Pajak Penyetor : Diisi dengan Nama Bendaharawan, disertai tanda tangan dan
Cap Satker
......... , tgl ...... : diisi dengan Tempat dan tanggal dilakukan pembayaran
Tata cara penyetoranTata cara penyetoranTata cara penyetoranTata cara penyetoran PPNPPNPPNPPN menggunakan SPMmenggunakan SPMmenggunakan SPMmenggunakan SPM----LS:LS:LS:LS:
a. SSP yang sudah diisi lengkap digabungkan dengan SPM-LS dan dokumen lainnya yang
dipersyaratkan, dan diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kota/Kabupaten atau Biro Keuangan
Setda Provinsi untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
b. Jika SP2D dicairkan ke Bank oleh Bendaharawan, maka Bendaharawan Pemerintah Daerah
harus menyerahkan SSP Lembar ke-1 dan Lembar ke-3 kepada Rekanan. Jadi, SSP Lembar ke-
5 disimpan oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah.

9
c. Jika SP2D dicairkan ke Bank oleh rekanan, maka rekanan harus menyerahkan SSP Lembar ke-5
kepada Bendaharawan. Jadi, SSP Lembar ke-1 dan Lembar ke-3 disimpan oleh rekanan.
Tata cara penyetoranTata cara penyetoranTata cara penyetoranTata cara penyetoran PPNPPNPPNPPN menggunakan Uang Persediaan:menggunakan Uang Persediaan:menggunakan Uang Persediaan:menggunakan Uang Persediaan:
Pada saat membayar tagihan atas pembelian barang dari rekanan, Bendaharawan Pemerintah
Daerah segera menyetorkan SSP yang sudah diisi lengkap ke Bank. Kemudian, menyerahkan SSP
Lembar ke-1 dan Lembar ke-3 kepada rekanan. Jadi, SSP Lembar ke-5 disimpan oleh
Bendaharawan Pemerintah Daerah. Bendaharawan Pemerintah Daerah harus melakukan
penyetoran PPN paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan pembayaran tagihan atas pembelian
barang kepada Rekanan tersebut. Jika hari ketujuh (ke-7) bertepatan dengan hari libur, maka
penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Setelah PPN disetorkan menggunakan SSP, Bendaharawan Pemerintah Daerah membubuhi cap,
nama dan tanda tangan Bendaharawan pada ketiga Faktur Pajak tersebut, dan kemudian
menyerahkan Faktur Pajak Lembar ke-2 kepada Rekanan.
Disetor Tanggal :
...........................................
Bendaharawan,
........................................
NIP ................................
7.7.7.7. Tata Cara Pelaporan PPN oleh Pemungut PPNTata Cara Pelaporan PPN oleh Pemungut PPNTata Cara Pelaporan PPN oleh Pemungut PPNTata Cara Pelaporan PPN oleh Pemungut PPN
Langkah berikutnya yang harus dilakukan Bendaharawan Pemerintah Daerah adalah
menggabungkan SSP dan Faktur Pajak berdasarkan PKP Rekanan yang sudah dipungut dan
disetorkan PPNnya, kemudian mengisi SPT Masa PPN Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
(Formulir 1107 PUT), dengan cara sebagai berikut:
Pengisian SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dilakukan dari belakang ke depan, artinya terlebih
dahulu mengisi Formulir 1107 PUT 1, kemudian baru mengisi Formulir 1107 PUT. Sedangkan, untuk
Formulit 1107 PUT 2 tidak perlu diisi oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah. Selain hal-hal yang
dijelaskan pada petunjuk pengisian ini, tidak perlu diisi.

10
a.a.a.a. Petunjuk Pengisian Formulir 1107 PUT 1Petunjuk Pengisian Formulir 1107 PUT 1Petunjuk Pengisian Formulir 1107 PUT 1Petunjuk Pengisian Formulir 1107 PUT 1
FORMULIR 1107 PUT 1FORMULIR 1107 PUT 1FORMULIR 1107 PUT 1FORMULIR 1107 PUT 1
Nama Pemungut Diisi dengan nama satker
NPWP Diisi dengan NPWP satker
Masa Diisi dengan bulan pemungutan PPN (contoh: 01 s.d. 01 –
2009 untuk pemungutan PPN bulan Januari 2009)
Pembetulan Ke: ..... ( .... ) Diisi jika terjadi pembetulan SPT Masa PPN 1107 PUT
(contoh: 1 (satu), untuk pembetulan ke-1)
A.A.A.A. PPN DAN PPnBM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARANPPN DAN PPnBM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARANPPN DAN PPnBM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARANPPN DAN PPnBM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
No. Diisi angka 1 dan seterusnya sejumlah Faktur Pajak/SSP
yang dipungut PPNnya pada bulan ini
Nama Rekanan Diisi dengan nama rekanan
NPWP Rekanan Diisi dengan NPWP rekanan
FAKTUR PAJAK – Kode dan No.
Seri
Diisi dengan Kode dan Nomor Seri suatu Faktur Pajak
dari Rekanan
FAKTUR PAJAK - Tanggal Diisi dengan Tanggal suatu Faktur Pajak dari Rekanan
Kode dan Nomor Seri FP yang
Diganti
Diisi jika terdapat penggantian suatu Faktur Pajak dari
Rekanan
DPP (Rupiah) Diisi dengan jumlah DPP yang terdapat pada suatu
Faktur Pajak dari Rekanan
PPN (Rupiah) Diisi dengan jumlah PPN yang terdapat pada suatu
Faktur Pajak dari Rekanan
PPnBM (Rupiah) Diisi 0
Tanggal Bayar Tagihan Diisi tanggal dibayarkannya tagihan kepada rekanan atas
suatu Faktur Pajak dari Rekanan
Tanggal Setor – PPN Diisi dengan tanggal setor SSP atau sesuai cap disetor
tanggal pada suatu Faktur Pajak dari Rekanan
Tanggal Setor PPnBM Diisi 0
JUMLAH-dipindahkan ke Formulir
1107 PUT kolom PPN (Rupia)
Diisi penjumlahan kolom PPN (Rupiah) dari angka 1 dst
JUMLAH-dipindahkan ke Formulir
1107 PUT kolom PnBM (Rupiah)
Diisi 0
C.C.C.C. JUMLAH (A+B)JUMLAH (A+B)JUMLAH (A+B)JUMLAH (A+B)
PPN (Rupiah) Diisi penjumlahan kolom PPN (Rupiah) JUMLAH–
dipindahkan ke Formulir 1107 PUT dari bagian A dan
bagian B
PPnBM (Rupiah) Diisi 0
b.b.b.b. Petunjuk Pengisian Formulir 1107 PUTPetunjuk Pengisian Formulir 1107 PUTPetunjuk Pengisian Formulir 1107 PUTPetunjuk Pengisian Formulir 1107 PUT
FORMULIR 1107 PUTFORMULIR 1107 PUTFORMULIR 1107 PUTFORMULIR 1107 PUT
Nama Pemungut Diisi dengan nama satker
Alamat Diisi alamat satker
No. Telp Diisi no. Telepon satker
Usaha Diisi dengan “pelayanan dan administrasi pemerintahan”
NPWP Diisi dengan NPWP satker
Masa Diisi dengan bulan pemungutan PPN (contoh: 01 s.d. 01 –
2009 untuk pemungutan PPN bulan Januari 2009)
Pembetulan Ke: ..... ( .... ) Diisi jika terjadi pembetulan SPT Masa PPN 1107 PUT
(contoh: 1 (satu), untuk pembetulan ke-1)
D.D.D.D. PPN DAN PPnBM YANGPPN DAN PPnBM YANGPPN DAN PPnBM YANGPPN DAN PPnBM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAHDIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAHDIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAHDIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
2. PPN yang dipungut oleh
Bendahara Pengeluaran
Diisi sesuai jumlah pada Formulir 1107 PUT 1 huruf B
(JUMLAH – dipindahkan ke Formulir 1107 PUT) pada
kolom PPN (Rupiah)

11
PPnBM yang dipungut
Oleh Bendahara Pengeluaran
Diisi 0
Jumlah PPN dan PPnBM yang
dipungut Bendahara
Pengeluaran
Diisi sesuai jumlah pada Formulir 1107 PUT 1 huruf C
(C.JUMLAH A+B) pada kolom PPN (Rupiah)
Lampiran : SSP Diisi tanda “X” jika terdapat SSP yang sudah disetorkan
1 PPN sebanyak ... Lbr Rp
....
Sebanyak .... Lbr : diisi sebanyak lembar SSP yang sudah
disetorkan pada bulan ini
Rp .... : diisi sejumlah PPN yang dipungut pada bulan ini,
sesuai dengan jumlah pada lampiran 1 huruf C
(C.JUMLAH A+B) pada kolom PPN (Rupiah)
....... , .............. Diisi dengan tempat dan tanggal SPT Masa PPN 1107
PUT dibuat
Pemungut Disi tanda “X”
Tanda tangan Diisi dengan tanda tangan bendaharawan
Nama Jelas Diisi dengan nama bendaharawan
Jabatan Diisi dengan jabatan (contoh : Bendahara Pengeluaran)
Cap Perusahaan Diisi dengan cap satker
E.E.E.E. CONTOHCONTOHCONTOHCONTOH
Untuk lebih memahami penjelasan-penjelasan di atas berikut ini dicontohkan transaksi-transaksi yang
berkaitan dengan pembelian barang oleh suatu satker.
Pada Bulan Januari 2009, BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA DENPASAR,
NPWP 00.052.010.2-901.000, melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
04-01-
2009
Membayar tagihan atas pembelian Komputer sebesar Rp7.000.000 dengan
menggunakan dana Uang Persediaan, kepada PKP Rekanan CV. GITA (NPWP.
02.225.236.2-901.000). Faktur Pajak Nomor 02.000.09.0000000001 Tanggal 04-01-
2009
09-01-
2009
Membayar tagihan atas pembelian ATK sebesar Rp5.000.000 dengan menggunakan
dana Uang Persediaan, kepada Rekanan RUDI SUBARKAH Tidak Ber-NPWP.
12-01-
2009
Membayar tagihan atas pembelian ATK sebesar Rp1.100.000 dengan menggunakan
SPM-LS kepada PKP Rekanan CV. ANDA SAJAH (NPWP. 02.142.145.5-901.000).
Faktur Pajak Nomor 02.000.09.0000000005 Tanggal 12-01-2009.
20-01-
2009
Membayar tagihan atas pembelian ATK dari PKP Rekanan SWALAYAN HERO (NPWP.
01.226.365.5-901.000) dengan menggunakan dana Uang Persediaan sebesar
Rp400.000
25-01-
2009
Membayar tagihan atas pembelian BBM yang digunakan untuk mobil dinas kantor
sebesar Rp70.000 dari POM BENSIN RENON Tidak Ber-NPWP.
Analisi transaksi:Analisi transaksi:Analisi transaksi:Analisi transaksi:
04-01-
2009
- Harga pembayaran diatas Rp1.000.000
- Barang yang dibeli merupakan Barang Kena Pajak
- Dibeli dari PKP
- Rekanan Ber-NPWP
Dengan demikian, harus dipungut PPN dan PPh Pasal 22 dengan penghitungan
sebagai berikut:
Harga Pembayaran Rp 7.000.000
PPN = 10/110 x Rp7.000.000 RpRpRpRp 636.364636.364636.364636.364 --
Dasar Pengenaan Pajak Rp 6.363.636
PPh Pasal 22 = 1,5% x Rp 6.363.636 RpRpRpRp 95.45595.45595.45595.455

12
Tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan sebesar 1,5%
Pada hari dimana Bendaharawan membayarkan uang kepada CV.GITA pada hari itu
juga SSP atas PPh Pasal 22 harus disetorkan. Berarti, pada tanggal 4 Januari 2009,
Bendaharawan harus sudah menyetorkan PPh Pasal 22 yang dipungut ke Bank.
Kemudian Bendaharawan memberikan SSP Lembar ke-1 atas pemungutan PPh Pasal
22 kepada CV.GITA.
Sedangkan untuk PPN, SSP dapat disetorkan paling lambat tanggal 7 Pebruari 2009.
Faktur Pajak harus diberikan oleh CV. GITA pada saat melakukan penagihan, dan
ketika PPN sudah disetorkan (misalkan PPN disetorkan pada Tanggal 7 Pebruari 2009)
maka pada Faktur Pajak Lembar ke-1, 2 dan 3 harus di cap dan ditandatangani
Bendaharawan “telah disetor tanggal 7 Pebruari 2009”. Baru setelah dicap, lembar ke-2
Faktur Pajak, SSP Lembar ke-1 dan ke-3 atas pemungutan PPN diberikan ke CV. GITA.
09-01-
2009
- Dibeli dari Bukan PKP
- Rekanan Tidak Ber-NPWP
Dengan demikian, harus dipungut PPh Pasal 22 saja, dengan penghitungan sebagai
berikut:
PPN RpRpRpRp 0000 --
PPh Pasal 22 = 3% x Rp7.000.000 RpRpRpRp 105.000105.000105.000105.000
Karena RUDI SUBARKAH tidak ber-NPWP, maka tarif PPh Pasal 22 dikenakan
sebesar 3%, bukan 1,5%.
Pada hari dimana Bendaharawan membayarkan uang kepada RUDI SUBARKAH pada
hari itu juga SSP atas PPh Pasal 22 harus disetorkan. Berarti, pada tanggal 9 Januari
2009, Bendaharawan harus sudah menyetorkan PPh Pasal 22 yang dipungut ke Bank.
22 kepada RUDI SUBARKAH
12-01-
2009
- Dibeli dari PKP
- Rekanan Ber-NPWP
Dengan demikian, harus dipungut PPN dan PPh Pasal 22 dengan penghitungan
sebagai berikut:
PPN = 10/110 x Rp1.100.000 RpRpRpRp 100.000100.000100.000100.000 --
PPh Pasal 22 RpRpRpRp 15.00015.00015.00015.000
Tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan sebesar 1,5%
Pada hari dimana Bendaharawan membayarkan uang kepada CV. ANDA SAJAH pada
hari itu juga SSP atas PPh Pasal 22 harus disetorkan. Berarti, pada tanggal 12 Januari
2009, Bendaharawan harus sudah menyetorkan PPh Pasal 22 yang dipungut ke Bank.
22 kepada CV. ANDA SAJAH.
Sedangkan untuk PPN, SSP dapat disetorkan paling lambat tanggal 7 Pebruari 2009.
Faktur Pajak harus diberikan oleh CV. ANDA SAJAH pada saat melakukan penagihan,

13
dan ketika PPN sudah disetorkan (misalkan PPN disetorkan pada Tanggal 7 Pebruari
2009) maka pada Faktur Pajak Lembar ke-1, 2 dan 3 harus di cap dan ditandatangani
Bendaharawan “telah disetor tanggal 7 Pebruari 2009”. Baru setelah dicap, lembar ke-2
Faktur Pajak, SSP Lembar ke-1 dan ke-3 atas pemungutan PPN diberikan ke CV.
ANDA SAJAH.
20-01-
2009
- Harga pembayaran dibawah Rp1.000.000
- Dibeli dari PKP
- Rekanan Ber-NPWP
Dengan demikian, tidak dipungut PPN dan PPh Pasal 22. Namun Bendaharawan tetap
meminta Faktur Pajak Lembar ke-1 dari PKP Rekanan. Faktur Pajak tidak perlutidak perlutidak perlutidak perlu
dicap/ditandatangani “Disetor tanggal ….”
25-01-
2009
- Harga pembayaran dibawah Rp1.000.000
- Barang yang dibeli merupakan Barang yang dikecualikan dari Pemungutan PPN
- Dibeli dari Bukan PKP
- Rekanan Tidak Ber-NPWP
Dengan demikian, tidak dipungut PPN dan PPh Pasal 22. Bendaharawan tidak perlutidak perlutidak perlutidak perlu
meminta Faktur Pajak Lembar ke-1 dari Rekanan
F.F.F.F. LAINLAINLAINLAIN----LAINLAINLAINLAIN
Jika membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak
oleh Bendaharawan, Saudara dapat menghubungi Account Repressentative KPP Pratama Denpasar
Barat:
Nama : Gun Gun Gunawan
NIP : 060101549
HP : 0361-9191250
E-mail : balitaxguide@gmail.com
Website : www.balitaxguide.wordpress.com

14
0 1 0 1 2 0 0 9
D.1.2.32.03
DEPARTEMEN KEUANGAN
PUT 1DIREKTORAT JENDERAL Pembetulan Ke- : …… (………….)
NAMA PEMUNGUT : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA DENPASAR
LAMPIRAN 1
FORMULIR
DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUTOLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
1107Masa Pajak : s.d. -
Kode dan
Nomor Seri FP
DPP (Rupiah) PPN(Rupiah) PPn BM(Rupiah)
Tanggal Bayar
Tagihan
Tanggal Setor
PPN PPn BM
NPWP :
No. Nama Rekanan NPWPRekanan
F A K T U R PA J A K
Kode dan Nomor Seri Tanggal
00.052.010.2-901.000
A. PPNdan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN
1
2
JUMLAH- dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
B. PPNdan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
dst
6,363,636 636,364 - 14-01-2009 07-02-2009 ---
1
CV. GITA 02.255.236.2-901.000 02.000.08.000000001 04-01-2009 ---
1,000,000 100,000 - 12-01-2009 07-02-2009 ---
2
CV. ANDA SAJAH 02.142.145.5-901.000 02.000.09.000000005 12-01-2009 ---
dst
JUMLAH- dipindahkan ke Formulir 1107 PUT 736,364 -
C. JUMLAH (A+B) 736,364 -
1
2

15
Beri tanda X dalam
Nama Pemungut : BENDAHARA PENGELUARAN NPWP : 0 0 - 0 5 2 - 0 1 0 - 2 - 9 0 1 - 0 0 0
DINAS PENDIDIKAN KOTA DENPASAR
Alamat : JL. MAWAR NO. 6 DENPASAR Masa : 0 1 0 1 - 2 0 0 9
No. Telp : 0361-247521 …….. (……………………)
Usaha : PELAYANAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAH
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1 Rp 736.364
2 Rp …………………………
X Faktur Pajak sebanyak 2 Lembar
Pernyataan
Kuasa Bendaharawan/Pengurus
Tanda tangan :
Nama Jelas : NI MADE SUKRINI
X Pemungut Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.02
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit
SPM melalui KPPN
736,364
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara
Pengeluaran
PPn BM yang dipungut Rp
Kuasa
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut Rp
Lampiran : Surat Kuasa Khusus
SSP
PPN sebanyak 2 Lembar
PPn BM sebanyak …………. Lembar
DENPASAR, 10 PEBRUARI 2009
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya
beritahukan di atasbeserta lampiran-lampirannya
s.d.
Pembetulan Ke :
Perhatian
SesuaidenganketentuanPasal3ayat(7)UUNomor6Tahun1983sebagaimanatelahbeberapakali
diubahterakhirdenganUUNomor16Tahun2000,apabilaSPTMasayangSaudarasampaikantidak
ditandatanganiatautidaksepenuhnyadilampiriketerangandan/ataudokumenyangditetapkan,
A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
1
PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui
KPPN
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui
KPPN
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
736,364
-
B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH
PPN yang dipungut Rp
DEP ARTEMENKEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
DIREKTORATJ ENDERALP AJ AK yang sesuai
FORMULIRSURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
1107 PUT
BAGI PEMUNGUT PPN
1
2
3

16
Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemungut Pajak
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di DENPASAR
A. Identitas Pemungut Pajak :
N P W P : 0 0 - 0 5 2 - 0 1 0 - 2 - 9 0 1 - 0 0 0
N a m a :
A l a m a t :
B.
1. Badan Usaha Industri/Eksportir
2. Usaha Industri Rokok
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan
Tertentu Yang Ditunjuk
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai
a. API
b. Non API
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha
Selain Pertamina
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)
b. Pihak lain (Tidak Final)
Terbilang
*) Coret yang tidak perlu
C. Lampiran :
( X ) Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan
Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina),
( ) Surat Setoran Pajak (SSP) dan /atau Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) yang disetor oleh
Importir atau Pembeli Barang sebanyak………. lembar, (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang
Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina),
( ) Surat Setoran Pajak (SSP) dan /atau Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam
Negeri (SSCP) yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak………. lembar, (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir
Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai),
( ) Surat Kuasa Khusus,
( ) Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan /atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP)
(Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai),
( ) Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan /atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP),
(Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai)
( ) Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjualan dan retur penjualan,
( ) Risalah Lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.
D. Pernyataan :
Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
Pemungut Pajak / Kuasa (9)
Tanda tangan, nama dan cap
F.1.1.32.02
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA DENPASAR
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PRATAMA DENPASAR BARAT
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
JL. MAWAR NO. 6 DENPASAR
Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut untuk masa pajak JANUARI tahun 2009
dan telah disetor tanggal --- adalah sebagai berikut:
U R A I A N MAP/KJS
Nilai Obyek Pajak Tarif PPh yang dipungut
(Rp) (%) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
411122/100 - --- -
411122/402 - --- -
411122/900 14,363,636 1,5% 215,455
411123/100 - --- -
411123/100 - --- -
411122/100 - --- -
411122/401 - -
411122/401 - -
J U M L A H 215,455
DUA RATUS LIMA BELAS RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA
DENPASAR, 10 PEBRUARI 2009
NI MADESUKRINI

PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah

Similar to PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah (20)

PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah