Tiga poin utama dokumen tersebut adalah: 1. Pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan pemerintah untuk menampung berbagai kepentingan dan mendapat dukungan publik. 2. Model-model kebijakan berguna untuk mengurangi kompleksitas masalah dan membantu pengambilan keputusan. 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan melalui penerapan manajemen mutu terpad

1. BIROKRASI, KEBIJAKAN, DAN PELAYANAN PUBLIK
B. MASALAH BIROKRASI
Pemerintahan dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama penyelenggara Negara
semakin dihadapkan kepada kompleksitas global. Peranannya harus mampu dan cermat serta
proaktif mengakomodasi segala bentuk perubahan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan
karena aparatur berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta sebagai
pelaksana dari segala pengaturan, melalui hierarki yang lebih tinggi sampai kepada hierarki
yang terendah.
Kontekstual pelayanan birokrasi yang telah dikemukakan di atas sangat penting untuk
diangkat dalam setiap kebijakan public. Hal ini diharapkan agar dapat mencegah berlanjutnya
penyimpangan dalam pelayanan birokrasi.
C. MENGELOLA KEBIJAKAN
Salah satukunciutamadaripengelolaankebijakan yang
berkualitasadalahtingginyaintensitaspertisipasi public.Sebabkesahihankebijakan public
apapundaripemerintahterletak di sana.
Partisipasiberkembangsejalandenganperubahanstrukturpolitikke system
demokrasi.Dimana system demokrasimemberiruang yang
cukupluasbagimasyarakatuntukturutberpartisipasiaktifdalampenyelenggaraan Negara
sehinggacivil societydapatdiwujudkan.
Pemahaman terhadap konsep partisipasi dalam banyak hal sering diartikan secara
sederhana sebagai peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Konsep peran serta dalam
pengambilan keputusan dapat dijelaskan bahwa, peran serta (partisipasi) menunjukan suatu
proses antara dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) yang mempengaruhi satu terhadap
yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan, dan keputusan. Keputusan itu adalah sesuatu
yang akan berpengaruh di kemudian hari bagi pihak pembuat keputusan, kelompok sasaran dan
sering kali bagi lingkungannya.
Dalam hal peran serta publik dalam rangka pembuatan kebijakan, tuntunannya tidak
hanya timbul dari individu,tetapi setiap organisasi senantiasa harus mensyaratkan bahwa setiap
keputusan yang akan di ambil harus memperthitungkan pengetahuan dan pendapat dari orang
orang yang akan berpartisipasi dan mengambil bagian di dalamnya.untuk itu,partisipasi
kebijakan adalah suatu aktivitas,proses,dan sistem pengambilan keputusan yang
mengikutusertakan semua elemen masyrakat yang berkepentingan terhadap sukses suatu
rencana.
Tujuan utama dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama
dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara

2. proporsional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan di
tetapkan dalamnya.kelibatan masyrakat luas (publik)dalam proses penetuan kebijakan
merupakan satu cara efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang
beragam.pengikutsertaan publik yang terwujud dalam perencanaan yang partisipasi dapat
membawa keuuntungan substantif,dimana keputusan publik yang di ambil akan memberikan rasa
kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan.
Perencanaan perumusan dan pembuatan kebijakan publik dengan pendekatan partisipatif
(participatory planning) sangat strategis,karena menjadi esenesi mendasar dalam merangkum dan
merartikulasikan aspirasi publik sebagai motor penggerak utama (main driving force) dalam
setiap proses penetuan kebijakan.
Pendekatan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik,juga merupakan proses teknis
untuk proses ini lebih di tekankan pada peran dan kapasitas fasilitator (policy actor) untuk
mendefinisikan dan mendeteksi stakeholders secara tepat.selain itu proses ini juga diorientasikan
untuk memformulasikan masalah secara kolektif,merumuskan strategi rencana tindak
kolektif,serta melakukan mediasi konfilik kenpentingan dalam memanfaatkan sumber daya
masyrakat salah satu hal penting ke arah ini adalah penguatan institusi masyrakat sebagaia
wadah untuk melakaukan proses mobilisasi pemahaman ,pengetahuna , gagasan , dan argumen
menuju terciptanya kesepakatan bersama sebagai awal dari tindak kolektif penyelesaian masalah
dan pemenuhan kebutuhan publik.
Perhatian terhadap pentingnya partisipasi dalam konteks apapun akan menjadi salah satu
kunci untuk memadtkan nilai nilai kebijakan yang berorientasi terhadap kepentingan publuik.
Untuk itu ,masyrakat luas sebagai element terbesar dalam suatu tantanan kehidupan sosial
diharapkan untuk ikut serta dalam proses penentuan arah kebijakan pemerintahan dan
pembangunan.melalui paradigma ini ,publik menjadi aspek penting dalam perancangan
kebijakan.
D.MODEL-MODEL KEBIJAKAN
Untuk akurasi pengelolaan kebijakan,juga sangat diperlukan pemahaman tentang model
kebijakan . dalam hal ini,seorang atau sekumpulan aktor kebijakan tanpa di landasi pemahaman
terhadap model kebijakan sangat potensial untuk mengalami kegagalan dalam merumuskan
kebijakan publik.bagaimanapun,model kebijakan adalah gambaran serana tentang aspek aspek
yang di pilih dari situasi atau masalah yang disusun untuk tujuan atau sasaran tertentu.
Model kebijakan dapat pula dipandang sebagai rekonstruksi artifisial dari realitas dalam
suatu wilayah yang penuh dengan kompleksitas lingkungan dan kemanusiaan . model kebijakan
dapat digunakan tidak hanya untuk menenrangkan , menjelaskan , dan memperediksikan elemen
elemen suatu kondisi masalah,melainkan juga untuk memeperbaikinya dengan
merekomendasikan rangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu.

3. Model kebijakan bermanfaat dan bahkan harus ada. Model kebijakan merupakan
penyederhanaan sistem masalah dengan membantu mengurangi kompleksitas dan
menjadikannya dapat dikelola oleh para analisis kebijakan.demikian pula,model kebijakan dapat
membedakan hal hal yang esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah,memepertegas
hubungan diantara faktor atau variabel penting,dan membantu menjelaskan dan memprediksikan
konsekuensi dari pilihan kebijakan.selain itu model kebijakan juga dapat memainkan peran
kreatif dan kritis didalam analisis kebijakan dengan mendorong para analisi untuk menantang ide
ide konvensional maupun metode analisis.
E. PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara
langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai lebih luas pada tatanan
organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang sangat ketat. Pelayanannya mempunyai daya saing yang tinggi dalam berbagai aktivitas
publik untuk itu birokrasi seharusnya menjadi CENTER OFEXCELLENCE, pusat keunggulan
pemerintahan.
Bertolak dari pendapat diatas , pelayanan kualitas birokrasi adalah melayani konsumen
yang sesuai dengan kebutuhan dan seleranya . pengertian ini memberikan pemahaman bahwa
segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan, seumuanya sudah terukur ketepatanya karena
yang di berikan adalah kualitas.
Pemerintahan desentralisasi dan lebih proaktif, maksud dan pelayanan birokrasi tersebut
lebih awal juga telah dikemukakan dalam banyak kajian internasional bahwa kekuatan kembar
manajemen adalah mengupayakan fleksibilitas yang lebih besar dan pemeritahan mengusahakan
tanggungjawab yang lebih sedikit beberapa pemikiran di atas, lahir dari Negara maju yang sudah
pasti masyarakatnya mempunyai kemampuan dalam berbagai hal, sehingga kondisi kesiapanya
jauh di atas Negara berkembang seperti Indonesia.
Dalam system administrasi Negara kita, dan tidak dapatdisangkal pula bahswa sekarang
ini masih di perlukan banyak peran pemerintahan dalam melakukan intervensi untuk
penyempurnaan di bidang aparatur, sebagai upaya pengembangan system pelayanan berkualitas
dalam memenuhi tuntutan publik yang semakin meningkat.
Dewasa ini, kesadaran akan peningkatan kualitas palayanan dipacu oleh penerapan manajemen
mutu terpadu (MMT), bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah di adaptasi pada berbagai
organisasi publik dan nonprofit bahkan pada lembaga pemerintahan terutama di Negara maju,
tetapi kecenderungan pada tingkat global memaksa Negara berkembang untuk berupaya
meningkatkan daya saingnya (Competitive Adventage) dalam menyediakan pelayanan
khususnya pelayanan aparatur.

4. Untuk menyediakan pelayanan kualitas, selayaknya model pelayanan MTT (total quality
management) perlu diterapkan pada berbagai lembaga pemerintahan meskipun konsepnya belum
dapat diterapkan secara keseluruhan, tetapi dapat dikondisikan sesuai dengan sumberdaya yang
di miliki lembaga pemerintahan. Bagaimanapun MMT merupakan komitmen terpadu yang
penuh dedikasi terhadap kualitas melalui penyempurnaan proses berkelanjutan oleh semua
anggota organisasi .ia bekerja berdasar fakta dan data, tetapi fakta dan data itu haruslah yang
benar bukan dibuat-buatuntuk memenuhi persyaratan tertentu.
Di samping itu ,konsep TQM bukan hanya menyentuh aspek kualitas produk tetapi juga
berbicara pemuasan konsumen. Bahkan konsep next-process in the consumer sudah harus di
mulai dalam proses TQM. Jadi dalam konsep