2. CYBER CRIME
Cybercrime adalah sebuah bentuk kriminal yang mana
menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk
melakukan tindakan kriminal.
CYBER LAW
Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya
meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang
perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan
memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai
online dan memasuki dunia cyber atau maya.
3. DEFINISI PEMBAJAKAN SOFTWARE
Pembajakan perangkat lunak (software) adalah penyalinan
atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang
dilindungi undang-undang.
JENIS – JENIS PEMBJAKAN SOFTWARE
Hardisk Loading
Under Licensing
Conterfeiting (Pemalsuan
Mischanneling
End User Copying
Pembajakan Melalui Internet
4. CIRI –CIRI SOFTWARE BAJAKAN
1. Dijual dalam bentuk VCD atau DVD dengan harga yang murah.
2. Dibundel dalam kumpulan software yang nama pengembang
tidak sama.
3. Tidak disertai dongle.
4. Mengalami error atau hang pada jumlah transaksi tertentu
5. Diunduh atau didownload gratis dari situs tidak resmi, dimana
situs resmi mematok harga tertentu.
6. Kadang mengandung virus atau trojan yang berbahaya.
6. Contoh Kasus
Selama Februari hingga September 2013 The Software Alliance bersama Kepolisian
Republik Indonesia melakukan 50 kali penindakan terhadap perusahaan pengguna
piranti lunak ilegal. "Razia di berbagai kota itu menghasilkan barang bukti sitaan
software ilegal bernilai 1.500.000 dolar AS atau Rp 16,6 miliar," kata Kepala Perwakilan
BSA di Indonesia Zain Adnan, Kamis (10/10).
Penindakan yang dikomando tim reserse kriminal dari sejumlah kepolisian tingkat
resort itu dilakukan di Cikarang Utara, Cileungsi, Citeurup, Cilegon, Subang,
Purwakarta, dan Bogor di Provinsi Jawa Barat. Penindakan juga dilakukan di wilayah
Batam (Provinsi Riau), Denpasar (Bali), Surabaya dan Malang (Jawa Timur), dan DKI
Jakarta. Menurut dia, penggunaan piranti lunak ilegal sudah meluas di berbagai bidang
industri manufaktur dan jasa. Perusahaan-perusahaan itu memproduksi antara lain
suku cadang otomotif, produk elektronik, tekstil dan garmen, insulasi plastik, lampu
dan cermin hingga pengelolaan air limbah. Jenis piranti lunak yang dibajak antara lain
produk Adobe, Autodesk, Microsoft, Siemens Software, Symantec dan Tekla.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi
Elektronik (ITE)
Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21
April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang
mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat
menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat
pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi
sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi
guna mencapai sebuah kepastian hukum
8. Pasal 27 UU ITE tahun 2008 :
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Ancaman pidana pasal 45(1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diatur
pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
Pasal 35 UU ITE tahun 2008 :
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (Phising =
penipuan situs).
9. Tindakan pidana yang melanggar Hak Cipta. Ketentuan
pidana Hak Cipta, antara lain:
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak
mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau
memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan
atau barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak yang
berkaitan dengan hak cipta dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak
150,000.000,00.
10. Kesimpulan
1. Beberapa penyebab terjadinya pembajakan software di Indonesia yaitu
mahalnya software legal, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai
pengguna software, dan kurangnya sikap teladan dari pemerintah dan
aparat hukum untuk menggunakan software yang legal pula.
2. Dampak dari pembajakan software bagi Indonesia yaitu tidak hanya
merugikan perusahaan software lokal, tapi juga merugikan Negara.
Perusahaan software rugi karena produk orisinilnya yang harganya jutaan
rupiah harus bersaing dengan produk bajakan yang harganya hanya
puluhan ribu rupiah. Negara juga dirugikan, karena software bajakan itu
sudah pasti tidak bayar pajak.
11. SARAN
1. sebaiknya kita sebagai pengguna atau USER harus lebih cerdas dalam
memilih produk software dengan menggunakan sofware yang berlisensi
walaupun harganya lebih mahal dari software bajakan tetapi sebanding
dengan kualitas yang akan di dapatkan.
2. Pemerintah harus ketat dalam memberantas kejahatan ini, karena pihak-
pihak yang dirugikan sangatlah merugi, karena hasil pemasukan mereka
sangat berkurang. Karena konsumen mencari harga lebih murah daripada
harus mengeluarkan kocek yang lebih tinggi. Polisi juga harus menangkap
orang-orang yang terlibat dalam pembajakan tersebut, dan di jerat hukum
yang berat agar kapok.
