5. SOSIALISASI UU ITE TERBARU
KOMINFO - Pengembangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika 01
PROFIL PENGGUNA
BERDASARKAN PEKERJAAN
62 %
82,2 juta
Pekerja / Wiraswasta
16,6 %
22 juta
Ibu Rumah Tangga
7,8 %
10,3 juta
Mahasiswa
6,3 %
8,3 juta
Pelajar
0,6 % 796 ribu juta . Lainnya
132,7
juta
Jumlah Pengguna
Internet
Source : APJII, 2016
6.
7. 47
JAN
2017
MOST ACTIVE SOCIAL MEDIA PLATFORMSSURVEY-BASED DATA: FIGURES REPRESENT USERS’ OWN CLAIMED / REPORTED ACTIVITY
SOCIAL NETWORK
MESSENGER / CHAT APP / VOIP
49%
48%
39%
38%
38%
36%
31%
30%
28%
26%
22%
21%
YOUTUBE
FACEBOOK
INSTAGRAM
TWITTER
WHATSAPP
GOOGLE+
FB MESSENGER
LINE
LINKEDIN
BBM*
PINTEREST
WECHAT
SOURCES: GLOBALWEBINDEX, Q3 & Q4 2016. BASED ON A SURVEY OF INTERNET USERS AGED 16-64. NOTE: DATA HAS BEEN REBASED TO SHOW TOTAL NATIONAL PENETRATION.
PENETRATION FIGURES BASED ON POPULATION DATA FROM THE UNITED NATIONS AND THE U.S. CENSUS BUREAU.
*NOTE: DATA FOR BBM USAGE IS COLLECTED VIA A DIFFERENT QUESTION VERSUS OTHER PLATFORMS, SO RESULTS MAY NOT BE DIRECTLY COMPARABLE.
10. •Kepastian Identitas Pihak yang
bertanggungjawab?
Beberapa Isu di Media Sosial
•Jaminan Kebenaran dan keutuhan
(Integritas) dari suatu Informasi?
•Jaminan Sistem Elektronik/Perangkat bekerja secara
andal, aman, bertanggungjawab, dan beroperasi
sebagaimana mestinya?
•Jaminan Perlindungan Data Pribadi
Pengguna?
•Perbuatan Melanggar Hukum
11. Hoax bisa berupa berita dusta di sebuah situs. Berupa pesan menyesatkan yg
disebarkan di WA, atau sosmed. Berupa foto hasil rekayasa atau editan. Berupa
Meme yg menyesatkan. Bisa pula berupa berita benar dari sebuah link situs
berkredibilitas tapi depannya ditempeli judul dan pengantar yg menipu.
Kalau ketemu pesan yang memenuhi sebagian ciri ciri seperti ini, jangan mudah percaya, dan
jangan dishare, itu jelas mengindikasikan ciri ciri Hoax.
Kalau diamati ciri ciri hoax tidak jelas sehingga tdk bisa dimintai prtanggungjawaban.
1.Pesannya sepihak, hanya membela atau menyerang saja.
2.Sering mencatut nama nama tokoh seakan berasal dari tokoh itu.
3.Memanfaatkan fanatisme dengan nilai-nilai ideologi atau agama untuk
meyakinkan.
4. Judul atau tampilan provokatif.
5.Judul dengan isi atau link yang dibuka tidak cocok.
6.Minta dishare atau diviralkan.
18. Rambu-rambu
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 19 Tahun 2016.
UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
KUHP
Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data
Pribadi Melalui Sistem ELektronik
dsb
19. Penanganan Konten Internet Negatif
1.Informasi/Dokumen Elektronik yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan
a. Pornografi/Pornografi Anak
b. Perjudian
c. Pemerasan
d. Penipuan
e. Kekerasan/Kekerasan Anak
f. Fitnah/Pencemaran Nama Baik
f. Pelanggaran Kekayaan Intelektual
h. Produk dengan Aturan Khusus
i. Provokasi SARA
j. Berita Bohong
k. Terorisme/Radikalisme
l. Informasi/Dokumen Elektronik Melanggar UU
Lainnnya
[Klasifikasi Konten Negatif Saat ini]
2. Informasi/Dokumen Elektronik yang melanggar Norma Sosial yang berlaku di Masyarakat
a. Informasi/Dokumen Elektronik yang meresahkan masyarakat [Berita yang menakut-nakuti,
dll]
b. Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepantasan untuk
ditampilkan di muka umum [disturbing picture, LGBT, dll]
3. Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik tertentu yang membuat dapat
diaksesnya Konten Negatif yang Terblokir [web proxy, open proxy, open browser,
dll]
20.
21.
22. Penggunaan setiap informasi
melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi
seseorang harus dilakukan atas
persetujuan Orang yang
bersangkutan.
Pengaturan Data Pribadi UU ITE & PP PSTE
Pasal
26
Pasal
15
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang
dikelolanya;
b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data
Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan
berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai
dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat
perolehan data
Perlindungan Data Pribadi melalui
Sistem Elektronik
UU ITE
PP PSTE
Peraturan Menteri
Kominfo 20/2016
24. Penegakan Hukum danTeknis
SUBDIT PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN,
DIT. KEAMANAN INFORMASI,
KEMENTERIAN KOMINFO
082210101112
cybercrimes@mail.kominfo.go.id
atau
KEPOLISIAN TERDEKAT/
SUBDIT IT DAN CYBER CRIME,
DIT. TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS,
MABES POLRI
MELALUI EMAIL :
aduankonten@mail.kominfo.go.id
LAPORAN/ADUAN
KEJAHATAN ITE
PENGADUAN BLOKIR
SITUS BERMUATAN
NEGATIF