Pkn materi semester 1

MATA KULIAH PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

Diampu oleh:
Khamim, S.HI, S.H, M.H

POLITEKNIK PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2011-2012

KURIKULUM VITAE
 Nama : Khamim, S.H.I, S.H, M.H
 TTL : Demak, 8 September 1962
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS (Kemenag RI ) di Kab,
Kubu Raya.
 Alamat : Jl.Dr . Sudarso Gg. Analis
Depan Terminal Sudarso Rokoh
No.5 dan 6 Pontianak Tenggara.
Jl. Parit Husein I Gg. Al-Qodar
No. 09 RT. 05 RW.15 Pontianak
 Hobi : Baca Buku Ilmiah dan Bisnis
Wirasuwasta.
 Status : Sudah Kawin
 Jumlah Anak : 3 Anak (Putri, Putra, Putra).

PENDIDIKAN YG TELAH DI RAIH:

 SDN/ MIS Tahun 1977
 MTSN/Pesantren Tahun 1980
 MAN/Pesantren Tahun 1983
 Sarmud/Pesantren Tahun 1985
 S I STIS Pontianak Tahun 2000
 S I Hukum UNTAN Ptk Tahun 2001
 S 2 Magester Ilmu Hukum UNTAN Tahun
2006.

PENGALAMAN KERJA DAN JABATAN ORGANISASI KEAGAMAAN YANG
PERNAH DICAPAI:
 Pernah Jabat Kua Selama 8 Tahun Di Sanggau.
 Pernah Jabat di KUA Siantan Jungkat Pontianak.
 Pernah Jabat Seksi Pendidikan Kandepag Pontianak.
 Pernah Jabat KUA Sui Ambawang Kab, PTK.
 Pernah Jabat Kepsek Madrasah Aliyah Khulafa’ur Rosyidin.
 Pejabat Penyuluh Agama Islam Fungsional PTK.
 Dosen Tetap di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak.
 Dosen Luar Biasa di AKBID Politekes Pontianak.
 Dosen Luar Biasa di Keperawatan Politekes Pontianak.
 Jabatan PUKET III Bidang Kemahasiswaan STIS Syarif Abdurrahman
 Dosen Luar Biasa di Politeknik Pontianak.
 Ketua Umum Pokjaluk Se-Kal Bar Th 2007-2010.
 Pembina BKMT Kab,Kubu Raya Sampai Sekarang.
 Sekertaris Umum MUI Kab. Kubu Raya .

LATAR BELAKANG SEJARAH
NUSANTARA DI BUMI PERTIWI KITA DARI TH 400 M S/D 1945 M.
 Sejarah bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah Negara kerajaan di
antaranya di mulai pada th 400 M di saat itu kerajaan Kutai yg bercorak
Hindu tertua di Indonesia letaknya di tepi sungai Mahakam Kalimantan
Timur nama Raja 1.Kudungga 2.Asmawarman.3. Mulawarman.
 Th 450 M.Kerajaan Taruma Negara bercorak Hindu Muncul di jawa Barat.
 Th 600M.Kerajaan Sriwijaya datang ke papua Irian jaya.
 Th 674 M.Kerajaan Kaling( Kalingga atau Holing ) berkuasa di jawa tengah
bercorak Hindu dg di pinpin Ratu Sima.
 Th 1477 M.Kerajaan Malaka di sumatra dengan rajanya bernama sultan
Awaluddin Syah.
 Th 1478 M. Mojopahit Raja Daha,Bhatara prabu.rebutan dg raja Kertabumi
rara terakhir di Majapahit Demak.dari kerajaan demak inilah mulailah
bangkit Kerajaan Islam.
 Th 1500 M. berdirilah Kerajaan Demak yg di pimpin Raden Patah lalu
bergabung dg kerajaan malaka muncul lagi kerajaan di Jambi berciri khas
Islam rajanya Orang Kayo.

ZAMAN PERLAWANAN PENJAJAHAN
DI NUSANTARA. DI AWAL TH 1511 M.
 Portugis merebut dan menguasai Kerajaan Malaka dan mengusai wilayah Demak akhir nya malaka
jatuh /runtuh akhirnya muncullah pedagang dari Arab mengusai wilayah Banda Aceh yg saat itu
Rajanya sultan Ibrahim
 Pada Th 1615 M.Kompeni Belnda datang ke jambi lalu belanda menghancurkan benteng Inggris.
 Belanda menjajah negara Indonesia cukup lama dari Th 1615 hingga Th 1942 ( 3 37 Th lebih ).di akhir Th
itulah Negara kitga Dijajan oleh Jepang menyerang Belanda tepatnya pada tgl 8 maret 1942 M.
 Apa aksi jepang menjajah Indonesia tiada lain ingin mengusai Negara Kita aksi nyata jepang
membunuh para raja-raja khususnya di Kal Bar di mandor jepang menguasai di Kal Sel jepang
menguasai Kal Tim dengan Aksinya semua Raja anak –anaknya di bunuh kerena Tuhan hanya satu di
Dunia ini dialah yg menghancur lantakan jepang di Negara jepang kota Nagasaki dan Herosima di
bom oleh Amirika Serikat hancur leburlah Negara jebang akhirnya jepang tekuklutut menyerahkan
pada pasukan sekutu pada tgl 14 agustus dan pada tanggal 16 Agustus 1945 beberapa Pemuda
Indonesia mengamanahkan kepada Ir Soekarno Dan Drs Mohammad Hatta utk memimpin Negara
Kita yg tercinta Hingga sekarang Merdeka.
 Negara Kesatuan Republik Indonesia bangkit Utk Merdeka berdaulat adil makmur dan bersyahaja.
Aman dari jajahan Negara lain.
 Lalu apa yg harus di Sumbangkan kita sebagai Generasi Penerus Bangsa Yg merdeka tidak ada lain
yaitu mari kita lestarikan NKRI kita Hingga Dunia Hancur Brantakan Mari kita berjuang utk membawa
Harum Negara kita ke Dunia internasional dari berbagai keilmuan IMTAQ dan IPTEK nya. Oke.

MATA KULIAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Latar belakang pendidikan Kewarganegaraan Kompentensi yang
diharapkan.
1. TPU.Tujuan Pengetahuan Umum

Dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai
sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjuntukan
dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan hingga
era pengisihan kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan
yang berbeda sesuai dengan zamannya. Semangat perjuangan yang
tumbuh berkembang dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat
kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang
mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam wadah Nusantara.
Landasan semangat perjuangan bangsa yang tak mengenal
menyerah telah terbukti pada perang kemerdekaan RI 17 Agustus
1945 dengan dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa serta keikhlasan untuk berkurban, harta, jiwa, raga
serta nyawa menjadi taruhanya. seboyanya hidup adalah cita-cita
yang diharapkan, mati adalah jihad fisabilillah tujuan terakhir.

2. Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuanag
fisik merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat
perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang
kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh
grobalisasi yang melanda di dunia khususnya bangsa
Indonesia, antara lain pengaruh lembaga-lembaga
kemasyarakatan internasioanl, melalui PBB di Mata dunia
juga ikut serta mengatur segala langkah nilai jati diri
Negara dan Bangsa, munculnya pecaturan politikkan,
perekonomian, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan
Negara, Ham dll.
3.Nilai perjuangan bangsa dipengaruhi oleh grobalisasi pesatnya perkembangan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi,
dan transpormasi, memmbuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi
sebuah kampung tanpa mengenal batas negara, kesemua itu akan
mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan warga masyarakat Indonesia yang
akan mempengaruhi kondisi mental spritual bangsa Indonesia.

TPK
Tujuan Pengetahuan khusus.
B. Realisasi dari pengetahuan khusus dari mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan di perguaruan tinggi umum diharapkan setiap
mahasiswa sebagai warga negara dituntut untuk dapat hidup
berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu
mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depan negara
serta bangsanya.
1. Tujuan Pengetahuan Khusus Pendidikan Kewarganegaran.
Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menghayati serta
mengamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik
Indonesia meliputi tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga
negara, hubungan warga negara dengan negara atas dasar
demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan bela negara.

Diharapkan mahasiswa mampu memehami, menghayati dan
mengamalkan tentang nilai-nilai filsafat pancasila, idiologi pancasila,
pancasila sebagai sistem filsafat, susunan isi arti pancasila, asal mula
pancasila sebagai idiologi, hakikat dan fungsi idiologi pancasila,
pancasila idiologi terbuka.

 Diharapkan mahasiswa mampu memahami, menghayati dan
mengamalkan tentang negara dan konstitusi di dalamnya mengandung
pengertian negera, konstitusionalisme, konstitusi Indonesia, hukum
dasar tertulis (UUD), hukum dasar tidak tertulis (convensi), konstitusi,
sistem pemerintahan menurut UUD hasil amandemen 2002, negara
Indonesian adalah negera hukum.

 Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menghayati serta
mengamalkan dalam kehidupan tentang wawasan nusantara, teori-teori
kekuasaan, ajaran wawasan nasional Indonesia, latar belakang filosafis
wawasan nusantara, implementasi wawasan nusantara dalam
kehidupan nasional, ajaran dasar wawasan nusantara, unsur dasar
konsepsi wawasan nusantara, hakikat wawasan nusantara. Asas
wawasan nusantara, arah pandang, kedudukan, fungsi, dan tujuan
wawasan nusantara, sasaran implementasi,wawasan nusantara dalam
kehidupan nasional. Permasyarakatan/sosialisasi wawasan nusantara,
tantangan implementasi wawasan nusantara, prespek implementasi
wawasan nusantara, keberhasilan implementasi wawasan nusantara.

Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menghayati
serta mengamalkan tentang latar belakang ketahanan
nasional, pokok-pokok pikiran ketahanan nasional,
pengertian ketahanan nasional Indonesia, pengertian
konsepsi ketahanan nasional Indonesia, hakikat tanmas
dan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, azas-azas
ketahanan nasional Indonesia, sifat ketahanan
nasional Indonesia, pengaruh aspek ketahanan nasional
terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Diharapkan mahasiswa menghayati dan memahami serta
mengamalkan tentang politik dan strategi nasional
meliputi pengertian politik, strategi dan polstranas,
dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi
nasional, strategikasi politik nasional, politik
pembangunan nasional dan manajemen nasional, otonomi
daerah, kewenangan daerah, implementasi politik dan
strategi nasional yang mencakup bidang-bidang
pembangunan nasional.

MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
( MPK )
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN KURIKULUM
BERBASIS KOMPETENSI (KBK) PD SELURUH PERGURUAN TINGGI
INDONESIA. KBK MENEKANKAN KEJELASAN HASIL DIDIK
SESEORANGYG KOMPETEN DALAM HAL :
1. PENGUASAI ILMU PENGETAHUAN
2. MENGUASAI PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN
KETERAMPILAN DALAM BENTUK KEKARYAAN.
3. MENGUASAI SIKAP BERKARYA
4. MENGUASAI SIKAP DAN KEMAMPUAN DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA DENGAN
PILIHAN KEKARYAAN.

MATERI YG RELEVAN DLM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAANYG DEMOKRATIS.
1. MASALAH
SOSIAL, POLITIK, EKONOMI, BUDAYA, HUKUM, IDEOLOGIS, HANKAM,
YG ADA DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR.
2. HUBUBUNGAN FUNGSIONAL MASALAH2 TERSEBUT DIATAS (1) DGN
BERBAGAI DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK.
3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH YG MENCERMINKAN KONSEP DAN
PRINSIP2 DEMOKRASI.
4. STRATEGI KOMUNIKASI UTK MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK
ATAS DASAR PEMECAHAN MASALAH

 UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS MENETAPKAN KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT:
a. PENDIDIKAN AGAMA.
b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
c. BAHASA.
 SECARA KUALITAS VISI PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL 2011
1. MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL UTK JADI
WARGANEGARA YG BAIK DAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI
KEMAMPUAN BERSAING BANGSA MENCAPAI KEHIDUPAN
YG BERMAKNA.
2. MEMBANGUN SUATU SISTEM PENDIDIKAN TINGGI YANG
BERKONTRIBUSI DLM PEMBANGUNAN MASYARAKAT YG
DEMOKRATIS, BERKEADABAN, INKLUSIF, MENJAGA
PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL.

VISI & MISI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
VISI MPK DI PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN SUMBER NILAI DAN
PEDOMAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI GUNA MENGANTAR KAN MAHASISWA
MEMANTAPKAN KEPERIBADIANNYA SEBAGAI MANUSIA INDONESIA
SEUTUHNYA.

MISI MPK DI PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN MEMBANTU MAHASISWA
MEMANTAPKAN KEPERIBADIANNYA AGAR SECARA KONSISTEN
MAMPU MEWUJUDKAN NILAI-NILAI DASAR PANCASILA, RASA
KEBANGSAAN, DAN CINTA TERHADAP TANAH AIR SEPANJANG
HAYAT DALAM MENGUASAI, MENERAPKAN DAN
MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI
DENGAN RASA TANGGUNG JAWAB.

POKOK2 BAHASAN DAN MATERI MATA KILUAH PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN ( MPK ),
1. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN
MASYARAKAT DEMOKRATIS DAN KEBERADABAN DALAM TINJAUAN
FILOSOFIS DAN PEDAGOGIS.
2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
3. PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT
4. PANCASILA SBG FILSAFAT BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.
5. IDENTITAS NASIONAL AKTUALISASI PENGEMBANGANNYA MELALUI
REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
6. NEGARA DAN KONSTITUSI
7. DEMOKRASI INDONESIA
8. RULE OF LOW DAN HAK ASASI MANUSIA.
9. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
10. GEOPOLITIK INDONESIA
11. GEOSTRATEGI INDONESIA
12. FUNGSI DAN MANFAAT OTONOMI DAERAH DIBERLAKUKAN DI
INDONESIA

CARA MEMBUAT KARYA ILMIAH.
BAB I.
1. Adanya Judul/ Topik yang akan kita bahas.
2. Latar belakang Masalah.
3. Rumusan masalah.
4. Tujuan Masalah.
BAB II. Pembahasan Masalah.
Penyelesaian masalah.
BAB III. Penutup.
1. Kesimpulan.
2. Saran Pendapat.
3. Daftar Pustaka.
Penjelasan Pembuatan Makalah.
Mahasiswa wajib membuat Makalah Individu dan Kelompok yang harus di
selesaikan paling lambat sebelum Ujian akhir itu selesai dan di serahkan kepada
Dosen yg mengajar bidang studi Kewarganegaraan. Sedangkan makalah
kelompok wajib di buat dan di presentasikan dalam diskusi kelas mulai tgl yang
telah di tentukan oleh dosen yang bersangkutan sesuai kesepakatan bersama.

TUJUAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN:
1. PEKA TERHADAP BERBAGAI MASALAH YG ADA DI LINGKUNGANNYA YG
TERKAIT LANGSUNG PADA KEBIJAKAN PUBLIK.
2. TANGGAP TERHADAP BERBAGAI IMPLIKASI DR PERMASALAHAN DR
BERBAGAI DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK.
3. MAMPU MEMECAHKAN SALAH SATU MASALAH YG PALING KRUSIAL
DILINGKUNGANNYA SECARA SISTEMATIS DAN KOLEKTIF DGN CARA
PANDANG SBG WNIYG DEMOKRATIS
4. MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN KOLEKTIF SBG REKOMENDASI TERKAIT
KEBIJAKAN PULIKYG RELEVAN
5. MAMPU MENSOSIALISASIKAN USULAN KEBIJAKAN YANG
DIREKOMENDASIKAN MELALUI KORIDOR DAN INSTRUMEN DEMOKRASI
YG ADA DI LINGKUNGANNYA.

A. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN
MASYARAKAT DEMOKRASI DAN BERKEADABAN DALAM TINJAUAN
FILOSOFIS DAN PEDAGOGIS

SECARA KONSTITUSIONAL SESUNGGUHNYA PENDIDIKAN
DEMOKRASI DAN HAM SUDAH ADA SEJAK SEBELUM KEMERDEKAAN
DAN AWAL KEMERDEKAAN (1945) YG TUJUAN NYA “mencerdaskan
kehidupan bangsa”. SBG MANA TRSURAT DLM PEMBUKAAN UUD 1945
DIWUJUDKAN DLM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
NAMUN DLM PERJALANAN IMPLEMENTASI DAN PRAKTISNYA SANGAT
FLUKTUATIF SESUAI DGN IRAMA DAN IKLIM SOSIAL-POLITIK TERKAIT
DGN KEBIJAKAN POLITIK KENEGARAAN SETIAP KURUN WAKTU
KEPEMIMPINAN MULAI DARI PRESIDEN YG PERTAMA SAMPAI KE
VI, BHW PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM BELUM MEMBERIKAN
HASIL YG MENGGEMBIRAKAN. SPT KEBEBASAN MENGELUARKAN
PENDAPAT YG CENDRUNG ANARKIS, MELANGGAR HAM, HUKUM
TERKALAHKAN OLEH POLITIK, SERTA TERDEGRADASINYA
KEWIBAWAAN PARA PEJABAT NEGARA.

OLEH SEBAB ITU PERLUNYA REKONSEPTUALISASI PENDIDIKAN
DEMOKRASI & HAM DI INDONESIA, AGAR NANTINYA DAPAT
DIPEROLEH PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM, YG
BUKAN HANYA SECARA KONSTITUSIONAL ADA TETAPI SECARA
INSTRUMENTAL DAN PRAKTIS BENAR2 TERJADI DAN MEMBERIKAN
DAMPAK PEDAGOGIS DAN SOSIAL KULTURAL SECARA KUMULATIF
TERHADAP SEMAKIN MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN
DEMOKRASI DAN ber- HAM DI INDONESIA INI BENAR2
DILAKSANAKAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG
DASAR 1945.
STELAH REFORMASI BERKUMANDANG SAAT INI MEMANG SUDAH
NAMPAK BAHWA JALAN UNTUK TERLAKSANANYA DEMOKRASI DAN
HAM SUDAH ADA WALAU BELUM SECARA MAKSIMAL
DILAKSANAKAN.

BEBERAPA UPAYA/ASUMSI MELAKUKAN REKONSEPTUALISASI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN. ASUMSI2 TERSEBUT ADALAH:
1. KOMETMEN NASIONAL UTK MEMFUNGSIKAN PENDIDIKAN SBG
WAHANA UTK “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yg bermartabat dalam rangka
mencerdaskan
kehidupan bangsa (Pasal 3 UU No. 20/2003)”. MEMERLUKAN
WAHANA PSIKO-PEDAGOGIS (Pengembangan Potensi Peserta
Didik di Sekolah) dan SOSIO-ANDRAGOGIS (Fasilitasi
Pemberdayaan Pemuda dan Orang Dewasa dlm Masyarakat). YG
MEMUNGKINKAN TERJADINYA PROSES BELAJAR
BERDEMOKRASI SEPANJANG HAYAT MELALUI PENDIDIKAN
DEMOKRASI.
2. TRANSFORMASI DEMOKRASI DLM MASYARAKAT INDONESIA
MEMERLUKAN KONSEPSI YG DIYAKINI BENAR DAN BERMAKNA
YG DIDUKUNG DGN SARANA PENDIDIKAN YG TEPAT SASARAN,
TEPAT STRATEGI, DAN TEPAT KONTEKS, AGAR SETIAP INDIVIDU
WNI MAMPU MEMERANKAN DIRINYA SBG WNI YG CERDAS,
DEMOKRATIS, BERWATAK SERTA BERKEADABAN.

3. PENDIDIKAN DEMOKRASI YG DILAKUKAN DLM KONTEKS PENDIDIKAN
FORMAL, NONFORMAL DAN INFORMAL SELAMA INI BELUM
MENCAPAI SASARAN OPTIMAL DLM MENGEMBANGKAN
MASYARAKAT YG CERDAS, BAIK DAN BERWATAK SERTA
BERKEADABAN. UTK ITU PERLU UPAYA SISTEMATIS DAN SISTEMIK
UTK MENGEMBANGKAN MODEL PENDIDIKAN DEMOKRASI YG
SECARA TEORITIS DAN EMPIRIS, DAN SECARA KONTESTUAL HANDAL
SERTA AKSEPTABEL.
4. SECARA PSIKO-PEDAGOGIS DAN SOSIO-ANDRAGOGIS, PENDIDIKAN
DEMOKRASI YG PALING TEPAT ADALAH PENDIDIKAN UTK
MENGEMBANGKAN KEWARGANEGARAANYG DEMOKRATIS.
5. UTK MENDAPATKAN MODEL PENDIDIKAN KEWARGA NEGARAAN YG
SECARA PSIKO-PEDAGOGIS DAN SOSIO-ANDRAGOGIS DAN HANDAL
DIPERLUKAN UPAYA UTK MENGKAJI KEKUATAN KONTEKS,
KEHANDALAN INPUT DAN PROSES, GUNA MENGHASILKAN PRODUK
PENDIDIKAN YG MEMADAI SESUAI DGN VISI DAN MISI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN UTK MASYARAKAT MADANI INDONESIA.

SECARA INSTRUMENTAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YG DIGARISKAN
DLM PERATURAN PER-UNDANG2AN :
1. … UTK MENDIDIK WNI YG SEJATI YG BERSEDIA MENYUMBANGKAN
TENAGA DAN PIKIRAN UTK NEGARA DAN MASYARAKAT(BP KNIP 1945)
2. … UTK MEMBENTUK MANUSIA SUSILA YG CAKAP DAN WNI YG
DEMOKRATIS, SERTA BERTANGGUNGJAWAB TENTANG KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DAN TANAH AIR (DJOJONEGORO, 1996:76).
3. … UTK MELAHIRKAN WNI YG BERTANGGUNGJAWAB ATAS
TERSELENGGARANYA MASYARAKAT INDONESIA, ADIL DAN MAKMUR
BAIK SPRITUIL MAUPUN METERIIL DAN BERJIWA PANCASILA (UU.
NO.2/1989 TTG SISDIKNAS)
4. UTK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN MENGEM BANGKAN
MANUSIA INDONESIA SUTUHNYA
5. ;;; BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YME DAN BERBUDI
PEKERTI LUHUR, MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN,
KESEHATAN JASMANI/ROHANI, KEPRIBADIAN YG MANTAP DAN
MANDIRI, SERTA RASA BERTANGGUNGJAWAB KEMASYARAKATAN DAN
KEBANGSAAN.
6. … BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA
YG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YME, BERAKHLAK MULIA,
SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WNI YG
DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNGJAWAB (UU NO. 20/2003 TTG
SISDIKNAS)

IDENTIFIKASI FAKTOR YG BERPENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN
DEMOKRASI SUATU NEGARA.
1. The Degree of Economic Development (Tingkat Perkembangan Ekonomi)
2. A sense of National Identity (Kesadaran Identitas Nasional)
3. Historical Experience (Pengalaman Sejarah)
4. Element of Civic Culture (Budaya Warganegara juga merupakan Faktor yg
Mempengaruhi Perkembangan Demokrasi Suatu Negara).
SALAH SATU UNSUR YG PENTING DLM BUDAYA WARGANEGARA ADALAH
“CIVIC VIRTUE” ATAU KEBIJAKAN ATAU AKHLAK KEWARGWNEGARAAN
YG MENCAKUP KETERLIBATAN AKTIF WN DIYAKINI AKAN MEMUPUK
DLM KEHIDUPAN “CIVIC COMMUNITY” DAN “CIVIL SOCIETY”. ATAU
MASYARAKAT MADANI UNTUK INDONESIA.
DGN KATA LAIN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA MASYARAKAT
MADANI BERSIFAT INTERAKTIF DGN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
AKHLAK KEWARGANEGARAAN (CIVIL VIRTUE) DAN MERUPAKAN
UNSUR UTAMA DLM BUDAYA KEWARGANEGARAAN, SEHINGGA
MAMPU MEMBERI KONTRIBUSI TERHADAP PERKEMBANGAN AKHLAK
KEWARGANEGARAAN YG MENJADI INTI DR MASYARAKAT INDONESIA
YG MADANI. INILAH TANTANGAN KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL
BAGI PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM DI INDONESIA.

 CIVIL CULTURE DLM PENDIDIKAN DEMOKRASI, KONSEP INI TERKAIT
ERAT DGN PERKEMBANGAN “democratic civil society” ATAU
MASYARAKAT MADANI YG MEMPERSYARAT KAN WARGANYA UTK
MELAKUKAN PROSES INDIVIDUALISASI, DIMANA SETIAP ORANG
BELAJAR BGMN MELIHAT DIRINYA DAN ORANG LAIN SBG INDIVIDU
YG SAMA HAK DAN KEWAJIBANNYA DAN TDK LAGI TERIKAT OLEH
ATRIBUT2 KHUSUS DLM KONTEKS SUKU, AGAMA, RAS, ANTAR
GOLONGAN, ATAU KELAS2 DLM MASYARAKAT.
 MSYARAKAT SIPIL YG DEMOKRATIS TIDAK MUNGKIN BERKEMBANG
TANPA PERANGKAT BUDAYA YG DIPERLUKAN DLM MASYARAKAT.
OLEH KRN ITU CIVIL CULTURE MERUPA KAN SALAH SATU SUMBER YG
SANGAT BERMAKNA BAGI PENGEMBANGAN CIVIC EDUCATION ATAU
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. SEDANGKAN POLITICAL
CULTURE ADALAH PEMIKIRAN YG KHAS DAN TERPOLAKAN TENTANG
BGMN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI SEHARUSNYA
DISELENGGARAKAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT.

 ANTARA CIVIC CULTURE DENGAN POLITICAL CULTURE SATU SAMA
LAIN MEMILIKI SALING KETERGANTUNGAN (INTERDEPENDENCE).
SATU SISI CIVIC CULTURE MEMBERI KONTRIBUSI DLM MEMBANGUN
IDENTITAS KEWARGANEGA RAAN atau KE-INDONESIA-AN KPD
SETIAP WNI TERMASUK KPD PELAKU POLITIK, SEMENTARA ITU
PARA PELAKU POLITIK SECARA SUBSTANSI DAN PRAKTIS
MENGGAMBAR KAN KARAKTER KE-INDONESIA-AN, BUKAN
KARAKTER KOMUNITARIAN (KOMUNITAS) BAIK
SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN SERTA PARTAI
POLITIK.
 OLEH KARENA ITU IDENTITAS PRIBADI WNI YG BERSUMBER DR CIVIC
CULTURE PERLU DIKEMBANGKAN MELALUI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DLM BERBAGAI BENTUK. JADI “CIVIC VIRTUE”
ADALAH KEMAUAN SETIAP WARGANEGARA UTK MENEMPATKAN
KEPENTINGAN UMUM DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU
GOLONGAN.

* SISTEM DEMOKRASI MENURUT UUD 1945 HASIL AMANDEMEN 1 S/D 4,
NILAI2 FUNDAMENTAL YG SECARA IDEAL MENJADI TUMPUAN
DEMOKRASI ALA/MODEL INDONESIA DAN MERUPAKAN INTI DR
KOMITMEN WNI ADALAH KEMERDEKAAN, KEIMANAN DAN
KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YME, KEMANUSIAAN YG ADIL DAN
BERADAB, KESATUAN DAN PERSATUAN, KERAKYATAN YG DIPIMPIN
OLEH KEBIJAKSANAAN, MUSYAWARAH, KEADILAN DAN
KESEJAHTERAAN, KEBINET PRESIDENSIL, PEMILU YG LUBER, JUJUR DAN
ADIL, KESEJAJARAN DPR DGN PEMERINTAH, OTONOMI DAERAH,
KEHAKIMAN YG MERDEKA, HAK ASASI MANUSIA (POLEKSOSBUD,
PENDIDIKAN DAN AGAMA), SERTA KESEJAHTERAAN RAKYAT YG
BERKEADILAN.
* UTK MEWUJUDKAN NILAI2 FUNDAMENTAL DEMOKRASI TSB DLM
KEHIDUPAN MASYA. SE-HARI2 DIPERLUKAN CIVIC CULTURE
INDONESIA, BUKAN PARTICULARISTIC CULTURE SUKU, AGAMA,
KOMUNITAS, GOLONGAN DAN PARTAI POLITIK
* NAMUN DLM PEMBANGUNAN CIVIC CULTURE INDONESIA TDK DIARTI
KAN MELEBURNYA BUDAYA KOMUNITARIAN MENJADI SUATU
BUDAYA BARU DI INDONESIA.

 PENGEMBANGAN CIVIC VIRTUE, MERUPAKAN LANDASAN UTK
PENGEMBANGAN CIVIC PARTICIPATION YG MEMANG MERUPAKAN
TUJUAN AKHIR DR CIVIC EDUCATION.
 CIVIC PARTICIPATION DIKEMBANGKAN DGN TUJUAN MEMBERIKAN
PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN YG DIPERLUKAN UTK
PERANSERTA SECARA AKTIF MASYARAKAT.
 KITA KETAHUI MENGAPA BANGSA INDONESIA DLM BERBAGAI
LAPISAN SOSIAL TERKESAN BELUM BISA MENJALANKAN CITA2,
NILAI2 DAN PRINSIP DEMOKRASI, DGN DEMIKIAN MELALUI
PENGEMBANGAN PARADIGMA BARU PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN, YG NOTABENNYA MENCAKUP PENDIDIKAN
DEMOKRASI DAN HAM DIDALAMNYA.
 SECARA KONSEPTUAL ILNIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGA RAAN
MERUPAKAN SUATU WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI YG
MENGANDUNG 3 DIMENSI, YAITU: KAJIAN ILMIAH
KEWARGANEGARAAN, PROGRAM KURIKULER KEWARGANE
GARAAN, DAN AKTIFITAS SOSIAL KULTURAL KEWARGANEGA RAAN
(WINATAPUTRA, 2001). KEWARGANEGARAAN SBG PENDIDIKAN
DEMOKRASI KONSTITUSIONAL IND. YG RELIGIUS DAN
MENCERDASKAN (UUD 1945) DAN BERSIFAT MULTI DIMENSIONAL
DAN DITANGANI SECARA PROFESIONAL.

B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI

 PKn MULAI TAHUN 1990 WAJIB MASUK KURIKULUM PERGURUAN
TINGGI YAITU PENDIDIKAN KEWIRAAN (PASAL 39 AYAT (2) UU NO.
2/1989 TTG SISDIKNAS.
 PKn SBG USAHA UTK MEMBEKALI PESERTA DIDIK DGN
PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN DASAR BERKENAAN DGN
HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA DGN NEGARA, SERTA
PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA (PPBN) AGAR
MENJADI WARGA NEGARA YG DPT DIANDALKAN OLEH BANGSA
DAN NEGARA (UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS).
 OLEH SEBAB ITU DISETIAP PERGURUAN TINGGI NEGERI
MAUPUN SWASTA, DIMASUKKAN KEDALAM KURIKULUM WAJIB
DIIKUTI OLEH SETIAP MAHASISWA, DAN HARUS MENDAPAT
NILAI MINIMAL C.

KONFERENSI 9 MENTERI PENDIDIKAN DR NEGARA2 TERBESAR
PENDUDUKNYA DI NEW DELHI PD TAHUN 1996, NEBYEPAKATI
SUATU PANDANGAN DAN BERPENDAPAT BAHWA PENDIDIKAN
ABAB XXI, HRS BERPERAN EFEKTIF, SBB:
1. MEMPERSIAPKAN PRIBADI SBG WARGA NEGARA DAN ANGGOTA
MASYARAKATYG BERTANGGUNG JAWAB.
2. MENANAMKAN DASAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT) BAGI KESEJAHTERAAN MANUSIA
DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.
3. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN YG BERORIENTASI PD
PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENYEBARAN ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI DEMI KEPENTINGAN
KEMANUSIAAN.

PANDANGAN PENDIDIKAN ABAD XXI KONFERENSI PENDIDIKAN TINGGI DI
PARIS TAHUN 1998 SEBANYAK 140 NEGARA (INDONESIA)
MENYEPAKATI TANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN TINGGI, ANTARA
LAIN :
1. TDK HANYA MENERUSKAN NILAI2, MENTRANSFER ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI, TTAPI JG MLAHIRKAN
WARGA NEGARA YG BERKESADARAN TINGGI TTG BANGSA DAN
KEMANUSIAAN.
2. MEMPERSIAPKAN TENAGA KERJA MASA DEPAN YANG PRODUKTIF
DLM KONTEKS DINAMIS.
3. MENGUBAH CARA BERPIKIR, SIKAP HIDUP DAN PRILAKU BERKARYA
INDIVIDU MAUPUN KELOMPOK MASYARAKAT DLM RANGKA
MEMPERAKARSAI PERUBAHAN SOSIAL YG DIPERLUKAN SERTA
MENDORONG PERUBAHAN KEARAH KEMAJUAN YG ADIL DAN
BEBAS. SEARAH DGN PERUBAHAN PENDIDIKAN KE MASA DEPAN
SBG KESEPAKATAN DUNIA.

SESUAI DGN VISI PENDIDIKAN TINGGI 2010, MUATAN SUBSTANSI KAJIAN
DAN MATERI INSTRUKSIONAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DIHARAPKAN DPT MENCAPAI INDIKATOR KEBERHASILAN
PERWUJUDAN MASY. INDONESIA 2020YG RELEVAN, SBB:
1. TUMBUHNYA PENGHORMATAN TERHADAP MARTABAT MANUSIA.
2. BERKEMBANGNYA BUDAYA DAN PRILAKU SPORTIF SERTA
MENGHARGAI DAN MENERIMA PERBEDAAN DALAM KEMAJUMUKAN.
3. MENINGKATNYA: SEMANGAT PERSATUAN DAN KERUKUNAN
BANGSA, SERTA TOLERANSI, KEPEDULIAN DAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL.
4. MENGUATNYA PARTISIPASI POLITIK SBG PERWUJUDAN KEDAULATAN
RAKYAT DAN KONTROL SOSIAL MASYARAKAT
5. BERKEMBANGNYA ORGANISASI SOSIAL KEMAYARAKATAN DAN
POLITIKYG BERSIFAT TERBUKA DAN BERMARTABAT.
6. MEMILIKI KEMAMPUAN DAN KETANGGUHAN DLM MENYELENGGARA
KAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI-TENGAH2
PERGAULAN ANTAR BANGSA, DGN MENINGKATKAN DAYA SAING
BANGSA AGAR SEJAJAR DENGAN BANGSA2 LAIN DI DUNIA.

MASYARAKAT INDONESIA SPT WUJUD VISI INDONESIS 2020, SBG “MASYARAKAT
MADANI”, YAITU MASYARAKAT YG MEMILIKI “KEADABAN DEMOKRASI” , ADALAH
SBB:
1. BERIMAN DAN BERTAQWA TERHADAP TUHANYME DAN PANCASILA.
2. DEMOKRATIK, BERKEADABAN, MENGHARGAI PERBEDAAN,
KERAGAMAN, PENDAPAT DAN PANDANGAN.
3. MENGAKUI DAN MENJUNJUNG TINGGI HAM, KESETARAAN DAN TDK
DISKRIMINATIF.
4. SABAR, TUNDUK PD HUKUM DAN KETERTIBAN MASYA.
5. MAMPU BERPARTISIPASI DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK,
MEMILIKI KEAHLIAN, KETRAMPILAN KOMPETITIF DGN SOLIDARITAS
UNIVERSAL.
6. MENJUNJUNG TINGGI NILAI2 LUHUR YG MENGAKAR PD MASYARAKAT
BERADAB DAN DEMOKRATIS.
7. BELAJAR DAN BERLANGSUNG SPANJANG HAYAT, MEMBANGUN WNI
YG BERADAB DAN DEMOKRATIS
8. BELAJAR SPANJANG HAYAT MEMBANGUN WNIYG BERKEADABAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI BERTUJUAN
MEMBANTU MAHASISWA:
1. MENGEMBANGKAN POTENSINYA UTK MENGUASAI ILMU
PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP KWARGANEGA RAAN
SERTA NILAI2 YG DIPERLUKAN DLM RANGKA PENERA PAN ILMU,
PROFESI DAN KEAHLIAN SERTA BERPARTISIPASI DLM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT DARI KOMUNITI STEMPAT BANGSA DAN DUNIA.
2. MENJADI WARGA NEGARA YG CERDAS, DEMOKRATIK BERKEADABAN
DAN BERTANGGUNGJAWAB, MENGGALANG KEMAMPUAN
KOMPETITIF BANGSA DI ERA GLOBALISASI (AZYUMARDI AZRA, 2002).

“CIVIC EDUCATION”,YG EFEKTIF (AZYUMARDI AZRA)YAITU:
a. PEMAHAMAN DASAR TTG CARA KERJA DEMOKRASI DAN
LEMBAGA2NYA.
b. PEMAHAMAN TTG “RULE OF LOW” DAN HAK ASASI MANUSIA SPT
TERCERMIN DLM RUMUSAN2 PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN
INTERNASIONAL DAN LOKAL (UNDANG2).
c. PENGUATAN KETERAMPILAN PARTISIPATIF YG AKAN
MEMPERDAYAKAN PESERTA DIDIK UTK MERESPONS DAN
MEMECAHKAN MASALAH2 MASYARAKAT SECARA DEMOKRATIS.
d. PENGEMBANGAN BUDAYA DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PADA
LEMBAGA2 PENDIDIKAN DAN SELURUH ASPEK KEHIDUPAN
MASYARAKAT

SUBSTANSI KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN
TINGGI.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN SBG UNSUR MATAKULIAH
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN, UTK MENGEMBANGKAN
POTENSI MAHASISWA AGAR MAMPU:
1. BERPARTISIPASI
AKTIF DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT,
BERBANGSA DAN BERNEGARA SECARA DEMOKRATIK DAN
BERTANGGUNGJAWAB.
2. BERPARTISIPASI AKTIF DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TTG
MASALAH2 SOSIAL KENEGARAAN.
3. MENGUASAI NILAI2 YG MENJADI DASAR DAN PEDOMAN
BERKARYA BAGI MAHASISWA GUNA MEMOTIVASI DIRI
MENCINTAI TANAH AIRNYA DAN MENGOKOHKAN RASA
KEBANGSAAN DEMI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSANYA.

C. PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT

1. PENGERTIAN FILSAFAT.
* FILSAFAT BHS INDONESIA “FALSAFAH”.
* FILSAFAT BHS INGGRIS “PHILOSOPHY”
* FILSAFAT BHS BELANDA “PHILOSOPHI”
* FILSAFAT BHS JERMAN “PHILOSOPHIER”
* FILSAFAT BHS PERANCIS “PHILOSOPHIE”
ISTILAH FALSAFAH BERASAL DR BHS YUNANI “PHILEIN” BERARTI
“CINTA”, SEDANGKAN KATA “SOPHOS” ARTINYA “HIKMAH”
(NASUTION, 1973).
“FILSAFAT” SBG KATA MAJEMUK DARI “PHILEIN” DAN “SOPHOS”
ARTINYA MENCINTAI HAL2YG SIFATNYA BIJAKSANA,
SEDANGKAN SBG BENTUK MAJEMUK “PHILOS” DAN “SHOPIA”
ARTINYA KEBIJAKSANAAN.

BIDANG2 LINGKUP DLM PENGERTIAN FILSAFAT, YAITU :

1. FILSAFAT SBG SUATU KEBIJAKSANAAN YG RASIONAL DR SEGALA
SESUATU TERTENTU DLM KAITANNYA DGN HIDUP MANUSIA.
MANUSIA DLM HIDUPNYA SENANTIASA MENGHADAPI BERBAGAI
MACAM PROBLEM HIDUP (SOSIAL, EKONOMI, POLITIK DLL). OLEH
SEBAB ITU UTK MEMECAHKAN MASALAH MASNUSIA MENENTUKAN
SUATU KEBIJAKSANAAN YG HAKIKI DAN RASIONAL DAN BERSUMBER
PD AGAMA DAN PANDANGAN HIDUP.
2. FILSAFAT SBG SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP. MANUSIA DLM
MENGHADAPI SGL MACAM PROBLEMA DLM HIDUPNYA
DISELESAIKAN PRINSIP2 BERDASARKAN SIKAP DAN PANDANGAN
HIDUP AGAR DIDALAM HIDUPNYA TDK TEROMBANG-AMBING. DGN
DEMIKIAN AKAN MENUMBUHKAN KESEIMBANGAN PRIBADI,
KETENANGAN, DAN PENUH DGN PENGENDALIAN DIRI (HAROLD
TITUS, dkk)

3. FILSAFAT SBG SUATU KELOMPOK PERSOALAN.
MANUSIA DLM HIDUPNYA SENANTIASA MENGHADAPI PERSOALAN YG
MEMERLUKAN SUATU JAWABAN.
TDK SEMUA PERSOALAN MANUSIA DIKATAKAN FILSAFAT MISALNYA:
KEBUTUHAN HIDUP, BERAPA KENDARAAN MILIK ORG LAIN, HL INI
BUKAN LINGKUP FILSAFAT.
SEDANGKAN LINGKUP FILSAFAT SPT: BERSIFAT FUNDAMEN,
MENDALAM, HAKIKI DAN MEMERLUKAN JAWABAN, MISALNYA:
HAKIKAT HIDUP MANUSIA.
4. FILSAFAT SBG SUATU KELOMPOK TEORI DAN SISTEM PEMIKIRAN.
FILSAFAT DLM PENGERTIAN INI MENGACU KPD SUATU HASIL ATAU
TEORI YG DIHASILKAN. DGN DEMIKIAN TERHADAP BERBAGAI MACAM
WUJUD HASIL PEMIKIRAN DAN DLM BERBAGAI BIDANG, DAN
BAHKAN KADANGKALA TERDAPAT PEMIKIRAN2 YG MERUPAKAN
REAKSI PEMIKIRAN PARA FILSUF LAINNYA. (TITUS, dkk, 1984).

5. FILSAFAT SBG SUATU PROSES KRITIS DAN SISTEMATIS DR SEGALA
PENGETAHUAN MANUSIA.
FILSAFAT BERUSAHA MENINJAU SECARA KRITIS SEGALA
PENGETAHUAN MANUSIA TERUTAMA ILMU PENGETAHUAN YG
BERKEMBANG DEWASA INI. APAKAH METODE YG TELAH DIGUNAKAN
DLM SUATU ILMU DPT BENAR2 MENCAPAI KEBENARAN OBYEKTIF.
APAKAH AKIBAT OBJEK ILMU PENGETAHUAN MANUSIA ITU DPT
DIAMATI DGN INDERA MANUSIA, ATAU DPT DIPAHAMI DGN AKAL
BUDI MANUSIA. MAKA FILSAFAT MEMBERIKAN TINJAUAN KRITIS
PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN.
6. FILSAFAT SBG USAHA UTK MEMPEROLEH PANDANGAN YG
KOMPREHENSIF.
TUJUAN FILSAFAT ADALAH BERUPAYA MENYATU-PADUKAN HASIL2
PENGALAMAN MANUSIA DLM BIDANG KEAGAMAAN, ETIKA, SERTA
ILMU PENGETAHUAN YG DILAKUKAN SECARA MENYELURUH.
SEHINGGA DPT KESIMPULAN PEMAHAMAN SECARA UMUM TTG
MANUSIA, MASYARAKAT, ALAM DAN HUBUNGANNYA DGN MANUSIA
DAN MAKHLUK HIDUP LAINNYA SERTA PANDANGAN KEARAH MASA
DEPAN.

CIRI-CIRI BERPIKIR FILSAFAT.

SETIAP MANUSIA HIDUP YG NORMAL SENANTIASA DITANDAI DGN
KEGIATAN2NYA YG SANGAT KHAS YAITU KEGIATAN BERPIKIR”.
MAKA BERPIKIR INILAH YG MEMBEDAKAN MAKHLUK MANUSIA DGN
MAKHLUK YG LAINNYA. NAMUN TDK SEMUA KEGIATAN BERPIKIR
DISEBUT KEGIATAN BERFILSAFAT. DEMIKIAN JUGA KEGIATAN
BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN BUKAN HANYA MERENUNG
BELAKA YG TDK ADA SANGKUT-PAUTNYA DGN REALITAS. NAMUN
BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN SENANTIASA BERKAITAN DGN
MASALAH2 MANUSIA YG BERSIFAT AKTUAL DAN HAKIKI. MISALNYA:
MASALAH TEKNOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN, KRN MANUSIA
DIHADAPKAN PD DAMPAK LGSG MAUPUN TDK LGSG, YG
MENGANCAM KEHIDUPAN KELANGSUNGAN HIDUP, KESEJAHTERAAN
DAN KEDAMAIAN MANUSIA, HAL INI HRS DISELESAIKAN MELALUI
FILSAFAT.
MAKA DPT DIPAHAMI BHW SUATU KEGIATAN BERPIKIR SECARA
KEFILSAFATAN MEMILIKI CIRI-CIRI SBB:

1. BERSIFAT KRITIS.
BERPIKIR KEFILSAFATAN BERSIFAT KRITIS, YAITU SENANTIASA
MEMPERTANYAKAN SEGALA SESUATU, PROBLEMA2, ATAU AHAL2
LAIN YG SEDANG DIHADAPI OLEH MANUSIA. OLEH KARENA ITU CIRI
BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN SENANTIASA BERSIFAT DINAMIS.
SIFAT KRITIS INI PULA MENGAWALI PERKEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN MODERN. SUATU CIRI BERPIKIR SECARA
KEFILSAFATAN YG SANGAT MENDASARI PERKEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN ADALAH SIFATNYA KRITIS DAN DINAMIS
2. BERSIFAT TERDALAM.
BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN ADALAH BERSIFAT MENDALAM,
BUKAN HANYA SAMPAI PADA FAKTA2 YG SIFAT NYA SANGAT KHUSUS
DAN EMPIRIS BELAKA NAMUN SAMPAI PD INTINYA YG TERDALAM
YAITU SUBSTANSINYA YG BERSIFAT UNIVERSAL. OLEH KARENA ITU
SIFAT BERPIKIR KEFILSAFATAN HRS SAMPAI PD SUATU KESIMPULAN
YG TERDALAM, TETAP DAN TDK BERUBAH YAITU SAMPAI PADA
HAKIKATNYA.

3. BERSIFAT KONSEPTUAL.
BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN BUKAN HANYA SAMPAI PD PERSEPSI
BELAKA NAMUN SAMPAI PD PENGERTIAN2 YG BERSIFAT
KONSEPTUAL. PERENUNGAN KEFILSAFATAN ADALAH MERUPAKAN
KEGIATAN AKAL BUDI DAN MENTAL MANUSIA YG BERUSAHA UTK
MENYUSUN SUATU BAGAN YG BERSIFAT KONSEPTUAL YG
MERUPAKAN SUATU HASIL GENERALISASI SERTA ABSTRAKSI DR
PENGALAMAN TTG HAL2 YG SIFATNYA KHUSUS DAN INDIVIDUAL.
OLEH KRN ITU BERPIKIR KEFILSAFATAN BUKAN HANYA BERPIKIR
MENGAWAN, NAMUN BERKAITAN DGN MASALAH2 YG KONKRIT YG
DIHADAPI MANUSIA. DGN GENERALISASI DAN ABSTRAKSI MAKA
SAMPAI PADA SUATU KESIMPULAN2YG BERSIFAT KONSEPTUAL.
4. KOHEREN (RUNTUT)
PEMIKIRAN KEFILSAFATAN BERUSAHA MENYUSUN SUATU BAGAN YG
KONSEPTUAL YG KOHEREN (RUNTUT) SPT.A.B.C. JADI BAGAN
PEMIKIRAN KEFILSAFATAN HRS BERSIFAT KOHEREN/RUNTUT, TDK
TERDAPAT SUATU PERTENTANGAN DAN TERDAPAT SUATU
HUBUNGAN SATU SAMA LAINNYA.

5. BERSIFAT RASIONAL.
PEMIKIRAN KEFILSAFATAN BAGIAN2NYA SENANTIASA MEMILIKI HUB.
YG BERSIFAT LOGIS. BUKAN KRS MEMBAHAS MASALAH YG SAMA,
NAMUN KRN BAGIAN2NYA BERHUBUNG AN SECARA RUNTUT DAN
SESUAI DGN PRINSIP2 LOGIKA. DLM PEMIKIRAN KEFILSAFATAN, SIFAT
RASIONALNYA TDK LAH SAMA DGN SIFAT LOGIKA ILMU PASTI, SIFAT
RASIONAL DLM FILSAFAT TERBUKA BAGI KRITIK.
6. BERSIFAT MENYELURUH (KOMPREHENSIF).
PEMIKIRAN FILSAFAT MENYUSUN BAGAN YG KONSEPTUAL, RASIONAL,
LOGIS, DAN MENYELURUH. ARTINYA PEMIKIRAN FILSAFAT TDK HANYA
BERDASARKAN PD FAKTA YG KHUSUS, NAMUN HRS SAMPAI KPD
SUATU KESIMPULAN YG SIFATNYA PALING UMUM. MISALNYA
PEMBAHASAN TTG MANUSIA, JK DILIHAT FISIKNYA SAJA, BERARTI TDK
MENYELURUH, NAMUN HRS SAMPAI PD PSIKHISNYA JUGA SECARA
MENYELURUH/KOMPREHENSIF YG MERUPAKAN HASIL GENERALISASI
DAN ABSTRAKSI.

7. BERSIFAT UNIVERSAL.
DLM BAGAN YG BERSIFAT KONSEPSIONAL, RASIONAL DAN
KOMPREHENSIF, PEMIKIRAN KEFILSAFATAN BERUSAHA MENEMUKAN
KENYATAAN KEBENARAN DGN BERUSAHA UTK SAMPAI PD
KESIMPULAN YG BERSIFAT UNIVERSAL. SIFAT UNIVERSAL BERARTI
SAMPAI PD SUATU KESIMPULAN YG BERSIFAT UMUM BAGI SELURUH
UMAT MANUSIA DIMANAPUN KAPANPUN, DLM KEADAAN APAPUN.
8. BERSIFAT SPEKULATIF
SIFAT YG SPEKULATIF (PEREKAAN) ADALAH PENGAJUAN DUGAAN2 YG
MASUK AKAL (RASIONAL) YG MELAMPAUI BATAS2 FAKTA,
MERUPAKAN KEGIATAN AKAL BUDI MANUSIA. TUJUAN PEREKAAN
ADALAH PENYATUPADUAN DR SEMUA PENGETAHUAN, PEMIKIRAN
DAN PENGALAMAN MANUSIA MENJADI SUATU PANDANGAN YG
KOMPREHENSIF. DENGAN DEMIKIAN DIHARAPKAN BEBERAPA
KESIMPULAN UMUM MENGENAI SIFAT DASAR ALAM SEMESTA,
KEDUDUKAN DAN PROSPEK MANUSIA DPT DICAPAI. MAKA PERAKAAN
BERUSAHA MENYATUKAN SEMUA TAHAP2 DR PENGALAMAN
MANUSIA KE DLM SUATU KESATUAN KESELURUHAN YG
KOMPREHENSIF DAN BERMAKNA.

9. BERSIFAT SISTEMATIS.
BERPIKIR FILSAFAT PD HAKEKATNYA TDK FRAGMENTARIS DAN ACAK.
PERENUNGAN KEFILSAFATAN YG DICIRIKAN SECARA KOMPREHENSIF,
UNIVERSAL, SERTA RUNTUT SENANTIASA MERUPAKAN SUATU
KESELURUHAN YG BERSISTEM. BERPIKIR KEFILSAFATAN MEMILIKI
BAGIAN2 DAN DIANTARA BAGIAN2 SENANTIAN BERHUBUNGAN. HUB
TSB TERJALIN DLM SUATU KERJASAMA YG SALING
KETERGANTUNGAN. SERTA TERDAPAT FUNGSI2 BAGIAN, BERSIFAT
KOMPLEKS SERTA EMPIRIS.
JOHN LOCKE, MEMBAGI PENGALAMAN MENJADI DUA MACAM
ALIRAN, YAITU : PENGALAMAN LAHIRIAH (SENSATION) DAN
PENGALAMAN BATINIAH (REFLEXION).
10. BERSIFAT BEBAS.
SUATU BENTUK PENGEKANGAN ADALAH PENIADAAN KEBEBASAN
ATAS BERPIKIR. BERPIKIR KEFILSAFATAN ADALAH BERPIKIR SECARA
BEBAS UTK SAMPAI PD HAKIKAT YG TERDALAM DAN UNIVERSAL.
OLEH KRN ITU CIRI KRETIVITAS SENANTIASA ADA DLM CARA
BERPIKIR KEFILSAFATAN.

CABANG2 FILSAFAT DAN ALIRAN2NYA.

FILSAFAT TIMBUL KRN ADANYA PERSOALAN2 YG DIHADAPI MANUSIA.
PERSOALAN TSB DIUPAYAKAN PEMECAHANNYA SECARA SISTEMATIS
DAN RASIONAL, MAKA MUNCULLAH CABANG2 FILSAFAT,YAITU :
1. METAFISIKA: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN TTG HAKIKAT YG ADA
(SEGALA SESUATUYG ADA).
2. EPISTEMOLOGI:YG BERKAITAN DGN HAKIKAT PENGETAHUAN.
3. METODELOGI: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN HAKIKAT METODE
ILMIAH.
4. LOGIKA:YG BERKAITAN DGN PERSOALAN PENYIMPULAN
5. ETIKA:YG BERKAITAN DGN PERSOALAN MORALITAS
6. ESTETIKA:YG BERKAITAN DGN PERSOALAN KEINDAHAN.

D. PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM

PANCASILA YG TERDIRI DR LIMA SILA PD HAKIKATNYA MERUPAKAN
SUATU SISTEM FILSAFAT.
SISTEM ADALAH SATU KESATUAN GABIAN2 YG SALING
BERHUBUNGAN, SALING KERJASAMA UTK SATU TUJUAN TERTENTU
DAN SECARA KESELURUHAN MERUPAKAN SUATU KESATUAN YG
UTUH. SISTEM LAZIMNYA MEMILIKI CIRI2, SBB:
1. SUATU KESATUAN BAGIAN-BAGIAN
2. BAGIAN2 TERSEBUT MEMPUNYAI FUNGSI SENDIRI2
3. SALING BERHUBUNGAN, SALING KETERGANTUNGAN.
4. KESEMUANYA DIMAKSUDKAN UTK MENCAPAI SUATU TUJUAN
BERSAMA (TUJUAN SISTEM)
5. TERJADI DLM SUATU LINGKUNGANYG KOMPLEKS.

SILA-SILA PANCASILA YG MERUPAKAN SISTEM FILSAFAT PADA
HAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU KESATUAN ORGANIK. ANTARA SILA2
PANCASILA SALING BERKAITAN, SALING BER HUBUNGAN BAHKAN
SALING MENGKUALIFIKASI. SILA YG SATU SENANTIASA
DIKUALIFIKASIKAN OLEH SILA2 LAINNYA. MAKA PANCASILA PD
HAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU SISTEM, DLM PENGERTIAN BHW
BAGIAN2, SILA2NYA SALING BERHUBUNGAN SECARA ERAT SEHINGGA
MEMBENTUK SUATU STRUKTURYG MENYELURUH.
SILA2 YG TERKANDUNG DLM PANCASILA YAITU PEMIKIRAN TTG MANUSIA
DLM HUBUNGANNYA DGN TUHAN YME, DGN DIRINYA SENDIRI, DGN
SESAMA MANUSIA, DGN MASYARAKAT BANGSA DAN BERPIKIR BANGSA
DAN NEGARA INDONESIA.
OLEH KRN ITU PANCASILA SBG SUATU SISTEM FILSAFAT AKAN
MEMBERIKAN CIRI2 YG KHAS, YG KHUSUS YG TDK TERDAPAT PD SISTEM
FILSAFAT LAINNYA.

E. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA.

1. SUSUNAN PANCASILA YG BERSIFAT HIRARKHIS DAN BERBENTUK
PIRAMIDAL.
PENGERTIAN PIRAMIDAL DIGUNAKAN UTK MEGGAMBARKAN HUB
HIRARKHI SILA2 DR PANCASILA DLM URUT2AN LUAS (KUANTITAS)
DAN JG DLM HAL SIFAT2NYA (KUALITAS). DILIHAT DR INTINYA
URUT2AN DR LIMA SILA MENUNJUKKAN SUATU RANGKAIAN DLM
LUAS DAN ISI SERTA SIFATNYA, MERUPAKAN PENGKHUSUSAN DR
SILA2YG DIMUKANYA.
MAKA DR LIMA SILA ADA HUB YG MENGIKAT YG SATU KPD YG LAIN
SEHINGGA PANCASILA MERUPAKAN SUATU KESATUAN
KESELURUHANYG BULAT.
SECARA HIRARKHIS, MAKA KETUHANAN YME MENJADI BASIS
KEMANUSIAAN, PERSATUAN INDONESIA, KERAKYAT DAN KEADILAN
SOSIAL.
SEBALIKNYA KETUHANAN YME ADALAH KETUHANAN YG
BERKEMANUSIAAN, YG MEMBANGUN, MEMELIHARA DAN
MENGEMBANGKAN PERSATUAN INDONESIA, YG BERKERAKYATAN
DAN BERKEADILAN SOSIAL, DEMIKIAN SELANJUTNYA SEHINGGA
TIAP2 SILA DIDALAMNYA MENGANDUNG SILA2 LAINNYA.

A. RUMUSAN PANCASILA YG BERSIFAT HIRARKHIS DAN BERBENTUK
PIRAMIDAL.
1. SILA PERTAMA: KETUHANAN YME ADALAH MELIPUTI DAN MENJIWAI
SILA-SILA II, III, IV, DAN V.
2. SILA KEDUA: KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, ADALAH
DILIPUTI DAN DIJIWAI SILA PERTAMA, ADALAH MENJIWAI SILA2 III, IV,
DAN V.
3. SILA KETIGA: PERSATUAN INDONESIA, ADALAH DILIPUTI DAN DIJAWAI
SILA PERTAMA DAN KEDUA, ADALAH MELIPUTI DAN MENJIWAI SILA
KEEMPAT DAN KELIMA.
4. SILA KEEMPAT: KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, ADALAH
DILIPUTI DAN DIJIWAI OLEH SILA PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA,
ADALAH MELIPUTI DAN MENJIWAI SILA KELIMA.
5. SILA KELIMA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA,
ADALAH DILIPUTI DAN DIJIWAI OLEH SILA PERTAMA, KEDUA, KETIGA
DAN KEEMPAT.

SECARA ONTOLOGIS KESATUAN SILA2 PANCASILA SBG SUATU SISTEM
DAN BERSIFAT HIRARKHIS, ADALAH KRN HAKIKAT ADA NYA TUHAN
ADALAH KRN DIRINYA SENDIRI. OLEH KRN ITU SEGALA SESUATU YG ADA
TERMASUK MANUSIA ADA KRN DICIPTAKAN TUHAN ATAU MANUSIA ADA
SBG AKIBAT ADANYA TUHAN (SILA I).
ADAPUN MANUSIA ADALAH SUBJEK PENDUKUNG POKOK NEGARA, KRN
NEGARA ADALAH LEMBAGA KEMANUSIAAN. NEGARA ADALAH
PERSEKUTUAN HIDUP BERSAMA YG ANGGOTANYA ADALAH MANUSIA
(SILA II).
NEGARA SBG AKIBAT ADANYA MANUSIA YG BERSATU/ KELOMPOK (SILA
III). SEHINGGA TERBENTUKLAH PERSEKUTU AN HIDUP BERSAMA YG
DISEBUT RAKYAT.
RAKYAT PD HAKIKATNYA MERUPAKAN UNSUR NEGARA DISAMPING
WILAYAH DAN PEMERINTAH. RAKYAT ADALAH SBG TOTALITAS INDIVIDU
DLM NEGARAYG BERSATU (SILA IV)
KEADILAN PD HAKIKATNYA MERUPAKAN TUJUAN KEADILAN DLM HIDUP
BERSAMA ATAU DGN KATA LAIN PERKATAAN KEADILAN SOSIAL (SILA V).
PD HAKIKATNYA SBG TUJUAN DR LEMBAGA HIDUP BERSAMA YG DISEBUT
NEGARA.

B. RUMUSAN HUBUNGAN SILA2 PANCASILA YG SALING MENGISI DAN
SALING MENGKUALIFIKASI.
1. SILA PERTAMA, KETUHANAN YME ADALAH KETUHANAN YG
BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, YG BERPERSATUAN
INDONESIA, YG BERKERAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWA RATAN/PERWAKILAN, YG
BERKEADILAN SOSIAL BAGI RAKYAT INDONESIA.
2. SILA KEDUA: KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB ADALAH
KEMANUSIAAN YG BERKETUHANAN YME, YG BER PERSATUAN
INDONESIA, YG BERKERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYA WARATAN/PERWAKILAN.
3. SILA KETIGA: PERSATUAN INDONESIA ADALAH PERSATUAN YG
BERKETUHANAN YME, BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN
BERADAB, YG BERKEWAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, YG
BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

4. SILA KEEMPAT: KERAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, ADALAH
KERAKYATAN YG BERKETUHANAN YME, BERKEMANUSIAAN YG ADIL
DAN BERADAB, YG BERPERSATUAN INDONESIA, DAN YG
BERKEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
5. SILA KELIMA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA,
ADALAH KEADILAN YANG BEEKETUHANAN YME, BERKEMANUSIAAN
YG ADIL DAN BEERADAB, YG BERKERAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH
HIMTA KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN.
(NOTONEGORO, 1975).

KESATUAN SILA2 PANCASILA PD HAKIKATNYA BUKAN HANYA KESATUAN
YG BERSIFAT FORMAL, NAMUN MELIPUTI KESATUAN DASAR
ONTOLOGIS, EPISTIMOLOGIS, SERTA DASAR AKSIOLOGIS.
ONTOLOGIS, PANCASILA SBG SATU KESATUAN SISTEM TDK HANYA
MENYANGKUT SUSUNAN SILA2NYA SAJA MELAINKAN MELIPUTI
HAKIKAT DASAR DR SILA2 PANCASILA.
EPISTIMOLOGI, PD HAKIKATNYA PANCASILA MERUPAKAN SUATU ILMU
PENGETAHUAN. DLM KEHIDUPAN SE-HARI2 PANCASILA SBG
PEDOMAN DASAR BAGI BANGSA INDONESIA DLM MEMANDANG
REALITAS ALAM SEMESTA, MANUSIA, MASYARAKAT, BANGSA DAN
NEGARA TTG MAKNA HIDUP SERTA SBG DASAR BAGI MANUSIA DLM
MENYELESAIKAN MASALAH DLM HIDUP DAN KEHIDUPAN.
AKSIOLOGIS, NILAI2 YG TERGANDUNG DLM PANCASILA PD HAKIKATNYA
MERUPAKAN SATU KESATUAN. SESUATU BERNILAI KRN BERKAITAN
DGN SUBJEK EMBERI NILAI YAITU MANUSIA, BERSIFAT SUBJEKTIF
TERDAPAT PANDANGAN BHW HAKIKATNYA SESUATU ITU MMG PD
DIRINYA SENDIRIYG BERNILAI

PENGERTIAN NILAI
NILAI (VALUE) SALAH SATU CABANG FILSAFAT. PD HAKIKATNYA NILAI
ADALAH SIFAT ATAU KUALITAS YG MELEKAT PADA SUATU OBYEK,
BUKAN OBJEK ITU SENDIRI. BICARA TTG NILAI BERARTI BICARA TTG
DAS SOLLEN DAN DAN SEIN SEHINGGA MENJADI SUATU PENILAIAN.
MENILAI BERARTI MENIMBANG, ADALAH SUATU KEGIATAN MANUSIA
UTK MENGHUBUNGKAN SESUATU DGN SESUATU YG LAIN,
KEMUDIAN UTK SELANJUTNYA DIAMBIL KEPUTUSAN. KEPUTUSAN
MERUPAKAN NILAI YG DPT MENYATAKAN BERGUNA ATAU TIDAK
BERGUNA, BENAR ATAU TDK BENAR. KEPUTUSAN NILAI YG
DILAKUKAN OLEH SUBJEK PENILAIAN TENTU BERHUBUNGAN DGN
UNSUR2 YG ADA PD MANUSIA SBG SUBJEK PENILAI, YAITU UNSUR
JASMANI, AKAL, RASA, KARSA (KEHENDAK) DAN KEPERCSYAAN.
SESUATU ITU DIKATAKAN BERNILAI APABILA SESUATU ITU
BERHARGA, BERGUNA, BENAR, INDAH, BAIK DLL SEBAGAINYA. DAS
SOLLEN HRS MENJELMA MENJADI DAS SEIN (MENJADI REAL), YG
BERMAKNA NORMATIF HARS DIRESLISASIKAN DLM PERBUATAN SE-
HARI2YG MERUPAKAN FAKTA (KODHI, 1994:21).

NILAI DPT DIKELOMPOKKAN DLM 4 TINGKATAN.
1. NILAI KENIKMATAN, ADALAH NILAI YG MENGENAKAN DAN TIDAK
MENGENAKKAN, HAL INI MENYEBABKAN ORANG SENANG ATAU TDK
SENANG (MENDERITA TDK ENAK).
2. NILAI KEHIDUPAN, ADALAH NILAI PENTING DLM KEHIDUPAN
MISALNYA KESEHATAN, PENDIDIKAN, DLL.
3. NILAI KEJIWAAN, ADALAH NILAI YG SAMA SEKALI TDK TERGANTUNG
DR KEADAAN JASMANI MAUPUN LINGKUNGAN. NILAI SEMACAM INI
ADALAH KEINDAHAN, KEBENARAN, DAN PENGETAHUAN MURNI YG
DICAPAI DLM FILSAFAT.
4. NILAI KEROKHANIAN, ADALAH MERUPAKAN MODALITAS NILAI
DARI YG SUCI DAN YG TAK SUCI, NILAI SEMACAM INI TERUTAMA
TERDIRI DARI NILAI2 PRIBADI. (FRONDIZI, 1978).

WALTER G. EVERET, MENGELOMPOKKAN NILAI2 MANUSIAWI KE DALAM 8
KELOMPOK.
1. NILAI EKONOMIS, YAITU HARGA PASAR DAN MELIPUTI SEMUA BENDA
YG DAPAT DIBELI.
2. NILAI KEJASMANIAN, YAITU NILAI KESEHATAN, EFISIENSI DAN
KEINDAHAN DR KEHIDUPAN BADAN.
3. NILAI HIBURAN, YAITU NILAI PERMAINAN DLM WAKTU SENGGANG YG
DPT MENYUMBANGKAN PD KEHIDUPAN.
4. NILAI SOSIAL, YAITU NILAI YG BERAWAL DRPELBAGAI BENTUK
PERSERIKATAN MANUSIA.
5. NILAI WATAK, YAITU KESELURUHAN DR KEUTUHAN KEPRIBADIAN
DAN SOSIALYG DIINGINKAN.
6. NILAI ESTITIS,YAITU NILAI2 KEINDAHAN DLM ALAM DAN KARYA SENI.
7. NILAI INTELEKTUAL, YAITU YAITU NILAI2 PENGETAHUAN DAN
PENGAJARAN KEBENARAN.
8. NILAI KEAGAMAAN, YAITU NILAI2 YAG ADA DLM AJARAN AGAMA
SESUAI DENGAN KEYAKINAN.

NOTONAGORO MEMBAGI NILAI MENJADI TIGA,YAITU :
1. NILAI MATERIAL, YAITU SEGALA SESUATU YG BERGUNA BAGI
MANUSIA UTK DAPAT MENGADAKAN KEGIATAN ATAU AKTIVITAS.
2. NILAI VITAL, YAITU SEGALA SESUATU YG BERGUNA BAGI MANUSIA
UTK DPT MENGADAKAN KEGIATAN ATAU AKTIVITAS.
3. NILAI KEROKHANIAN, YAITU SEGALA SESUATU YG BERGUNA BAGI
ROHANI. NILAI KEROKHANIAN DPT DIBEDAKAN :
a. NILAI KEBENARAN, YG BERSUMBER PD AKAL (RATIO, BUDI,
CIPTA) MANUSIA.
b. NILAI KEINDAHAN (ESTETIS), YG BERSUMBER PD UNSUR
PERASAAN (RASA) MANUSIA.
c. NILAI KEBAIKAN (MORAL/ETIKA), YG BERSUMBER PD
UNSUR KEHENDAK (KARSA) MANUSIA.
d. NILAI RELIGIUS, YG MERUPAKAN NILAI KEROKHANIAN
TERTINGGI DAN MUTLAK. NILAI RILIGIUS INI BERSUMBER
KEPADA KEPERCAYAAN ATAU KEYAKINAN MANUSIA.

SESUATU YG MENGANDUNG NILAI BUKAN HANYA SESUATU
YG BERWUJUD MATERIAL SAJA, AKAN TETAPI SESUATU
YG BERWUJUD NON MATERIAL ATAU IMMATERIAL.
SESUATU YG IMMATERIAL DPT MENGANDUNG NILAI YG
SANGAT TINGGI DAN MUTLAK BAGI MANUSIA.
NILAI2 MATERIAL LEBIH MUDAH DIUKUR, YAITU DGN
MENGGUNAKAN ALAT INDERA ATAU ALAT PENGUKUR,
SPT: BERAT, PANJANG, LUAS DLSBG.
SEDANGKAN NILAI KEROKHANIAN/SPRITUAL LEBIH SULIT
MENGUKURNYA. DALAM MENILAI HLA2 KEROKHANIAN
ATAU SPRITUAL, YG MENJADI ALAT UKUR ADALAH HATI
NURANI MANUSIA YG DIBANTU OLEH ALAT INDERA,
CIPTA, RASA, KARSA DAN KEYAKINAN MANUSIA.

NOTONAGORO BERPENDAPAT BHW NILAI2 PANCASILA TERGOLONG
NILAI2 KEROKHANIAN, TETAPI NILAI-NILAI KEROKHANIAN YG
MENGAKUI ADANYA NILAI MATERIAL DAN NILAI VITAL.
NILAI2 PANCASILA YG TERGOLONG NILAI KEROKHANIAN ITU JUG
MENGANDUNG NILAI2 LAIN SECARA LENGKAP DAN HARMONIS,
BAIK NILAI MATERIAL, NILAI VITAL, DAN NILAI KEROKHANIAN, NILAI
INDAHAN, ATAU NILAI ESTETIS, NILAI KEBAIKAN ATAU MORAL,
MAUPUN NILAI KESUCIAN YG SISTEMATIS-HIERARKHIS, YG DIMULAI
DR SILA KETUHANAN YME SBG DASAR, SAMPAI DENGAN SILA
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA SEBAGAI
TUJUAN DARI PALSAFAT PANCASILA TERSEBUT. (DARMODIHARJO,
1978)

C. NILAI2 PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM.
ARTI SILA2 PANCASILA PD HAKIKATNYA DPT DIBEDAKAN ATAS,
HAKIKAT PANCASILA YG UNIVERSAL MERUPAKAN SUBSTANSI DR
SILA2 PANCASILA. SBG PEDOMAN PELKASA NAAN DAN
PENYELENGGARAAN NEGARA YAITU SBG SUATU DASAR NEGARA
YAITU BERSIFAT UMUM KOLEKTIF SERTA AKTUALISASI YG BERSIFAT
KHUSUS DAN KONKRIT DLM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN
SUBSTANSI PANCASILA DGN KELIMA SILANYA YD TRDAPAT PD
KETUHANAN, KEMANUSIAAN, PERSATUAN, KERAKYAT DAN
KEADILAN. YAITU MENGANDUNG KUALITAS TERTENTU DAN
MERUPAKAN CITA2 DAN HARAPAT BANGSA DAN NEGARA INDONESIA
YG AKAN DIWUJUDKAN MENJADI KENYATAAN REAL DLM
KEHIDUPANNYA.
PRINSIP TSB TELAH MENJELMA DLM TERTIB SOSIAL, TERTIB
MASYRAKAT, DAN TERTIB KEHIDUPAN KEAGAMAAN BANGSA
INDONESIA.
TIGA MASALAH POKOK KEHIDUPAN MANUSIA INDONESIA, YAITU
BGMN SEHARUSNYA TERHADAP “TUHAN, DAN DIRINYA SENDIRI”,
DAN SEGALA SESUATU DILUAR DIRINYA.

BANGSA INDONESIA MERUPAKAN PENDUKUNG NILAI2 PANCASILA,
DIMNA BANGSA INDONESIA YG BERKETUHANAN, BERKEMANUSIAAN,
BERPERSATUAN, BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN, SBG
PENDUKUNG NILAI2 PANCASILA BANGSA INDONESIA HRS MENGHARGAI,
MENGAKUI, MENERIMA PANCASILA SBG SESUATU YG BERNILAI, SHGG
AKAN NAMPAK MENGGEJALA DLM SIKAP, TINGKAH LAKU DAN
PERBUATAN BANGSA INDONESIA TSB.
NILAI2 YG TERKANDUNG DLM PANCASILA MEMPUNYAI TINGKA TAN DAN
BOBOT YG BERBEDA, NAMUN NILAI2 TSB TDK BERTENTANGAN, AKAN
TETAPI NILAI2 TSB SALING MELENGKAPI INILAH YG DISEBUT SUBSTANSI
DLM SUATU SISTEM YG MERUPAKAN KESATUAN YG BULAN, UTUH
MENYELURUH ATAU KESATUAN ORGANIK.
KESATUAN ORGANIK DIMANA ANTARA SILA2 SALING BERKAITAN,
SALING BERHUBUNGAN ERAT, BAHKAN SALING MENGKUALIFIKASI.
OLEH KRN ITU PANCASILA SBG SUATU SISTEM DLM PENGERTIAN UMUM,
BHW BAGIAN2NYA (SILA2NYA) SALING BERHUBUNGAN SECARA ERAT
SEHINGGA MEMBENTUK SUATU STRUKTURYG MENYELURUH.

NILA2 YG TERMUAT DLM PANCASILA TERMASUK DLM TINGKATAN NILAI
YG TINGGI, DGN URUTAN SILA KETUHAN YME MENDUDUKI TINGKATAN
DAN BOBOT NILAI TERTINGGI, KRN JELAS MENGANDUNG NILAI
RELIGIUS.
PD TINGKAT KEEMPAT DIBAHWANYA ADALAH NILAI MANUSIAWI DASAR.
YAITU NILAI KEMANUSIAAN MEMILIKI TINGKAT DAN BOBOTNYA
DIBAWAH NILAI KETUHANAN.
NILAI KEADILAN SBG SALAH SATU NILAI MANUSIAWI DASAR, OLEH KRN
ITU DILETAKKAN DIBAWAH NILAI KEMANUSIAAN.
SESUAI DGN SIFAT DASAR BANGSA INDONESIA YG SANGAT
MENEKANKAN KERUKUNAN, MAKA NILAI PERSATUAN MEMPUNYAI
TINGKATAN DAN BOBOT NILAINYA YG LEBIH TINGGI DR NILAI
KERAKYATAN, KRN NILAI KERAKYATAN LEBIH MERUPAKAN SARANA YG
PERLU UNTUK MENCAPAI PERSATUAN.
OLEH KRN ITU SBG TUJUAN NEGARA UTK MENCAPAI KEADILAN MAKA
MUSYAWARAH DALAM PERSATUAN DAN KESATUAN MANUSIA
INDONESIA SANGAT DIPERLUKAN DAN DIDASARKAN PADA TINGKAT
KETUHANAN DAN KEYAKINAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.

D. PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT BANGSA DAN NEGARA
INDONESIA.
PERKEMBANGAN MASYARAKAT DUNIA YG SEMAKIN CEPAT SECARA
LANGSUNG MAUPUN TDK LANGSUNG MENGAKIBATKAN SUATU
PERUBAHAN PD BERBAGAI BANGSA DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA
TERMASUK INDONESIA. DLM HUB SPERTI CITA, IDEOLOGI, BUSAYA
SERTA JATI DIRI SUATU BANGSA MENDAPATKAN SUATU TANTANGAN YG
LUAR BIASA PESATNYA. PARADOKS ANTARA KEKUASAAN GLONSL DGN
KEKUASAAN NASIONAL DIBERBAGAI NEGARA TERMASUK
INDONESIA, MENGAKIBATKAN SUATU TARIK MENARIK YAG LAZIMNYA
DIKEMBALIKAN PADA DOMINASI KEKUATAN EKONOMI HAL INILAH YG
DIHADAPI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA DIMANA TERJADI TARIK
MENARIK KEPENTINGAN BAHKAN SERING KALI NAMPAK ADANYA
PEMAKSAAN TERHADAP KEKUATAN NASIONAL.

A. PANCASILA SBG DASAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.
BANGSA INDONESIA TERBENTUK MELALUI PROSES PENJAJA HAN
BANGSA ASING, NAMUN TATKALA AKAN MENDIRIKAN SUATU
NEGARA TELAH MEMILIKI SUATU LANDASAN FILISOFIS YG
MERUPAKAN SUATU ESENSI KULTURAL RELIGIUS DR BANGSA
INDONESIA SENDIRI, YAITU : BERKETUHANAN, BERKEMANUSIAAN,
BERPERSATUAN, BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN.
HAL INILAH DISEBUT SBG KAUSA MATERIALIS PANCASILA. BHW TEKAD
UTK MENENTUKAN FILSAFAT PANCASILA SBG DASAR FILOSOFIS DLM
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA TELAH MENDAPAT
LEGITIMASI YURIDIS TATKALA “THE FOUNDING FATHERS” (BAPAK
PEJUANG BANGSA) KITA MENGESAHKAN DLM KONSTITUSI UUD 1945
PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945.

KONSEKUENSI KEMERDEKAAN, SELAMA BANGSA INDONESIA MEMILIKI
KEHENDAK BERSAMA UTK MEMBANGUN BANGSA DIATAS DASAR
FILOSOFIS NILAI2 PANCASILA, SEHARUSNYA SEGALA KEBIJAKAN DLM
NEGARA TERUTAMA DLM MELAKUKAN SUATU PEMBAHARUAN2 DALAM
NEGARA PADA MASA REFORMASI DEWASA INI, NILAI2 PANCASILA
MERUPAKAN SUATU PANGKAL TOLAK DERIVASI BAIK DALAM BIDANG
POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, HUKUM SERTA KEBIJAKAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL DEWASA INI. HAL INILAH DLM WACANA
ILMIAH DEWASA INI DIISTILAHKAN BHW “Pancasila Sebagai Paradigma
Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.
PARADIGMA, ARTINYA SUATU ASUMSI DASAR DAN ASUMSI TEORITIS YG
UMUM MERUPAKAN SUATU SUMBER NILAI. KONSEKUENSINYA HAL INI
MERUPAKAN SUMBER HUKUM, METODE, SERTA PENERAPAN DLM ILMU
PENGETAHUAN SEHINGGA SANGAT MENENTUKAN SIFAT, CIRI SERTA
KARAKTER SBG ILMU PENGETAHUAN.

PARADIGMA BERKEMBANG MENJADI SUATU TERMENOLOGI YG
MENGANDUNG KONOTASI PENGERTIAN: SUMBER NILAI, KERANGKA
PIKIR, ORIENTASI DASAR, SUMBER ASAS ARAH, DAN TUJUAN DR SUATU
PERKEMBANGAN, PERUBAHAN SERTA PROSES DLM SUATU BIDANG
TERTENTU TERMASUK BIDANG KEHIDUPAN KENEGARAAN, SEPERTI :
IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, SERTA PERTAHANAN
DAN KEAMANAN, YAG AKAN MENCAPAI SUATU KESEJAHTERAAN DAN
KEAMANAN MASYARAKAT.
SECARA FISLOSOFIS KEDUDUKAN PANCASILA SBG PARADIGMA
KEHIDUPAN KENEGARAAN DAN KEBANGSAAN MENGANDUNG
KONSEKUENSI BHW DLM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN KENEGARAAN DAN
KEBANGSAAN MENDASARKAN PD NILAI2 YG TERKANDUNG DI DLM
PANCASILA
NEGARA ADALAH SBG PERWUJUDAN SIFAT KODRAT MANUSIA SECARA
INDIVIDU ATAU MAKHLUK SOSIAL YG SENANTIASA TDK DPT DILEPASKAN
DGN LINGKUNGAN GEOGRAFIS SBG RUANG TEMPAT BANGSA / RAKYAT /
MANUSIA TSB HIDUP. (NOTONAGORO, 1975)

KONSEKUENSI ANTARA DAN SOLLEN DAN DAS SEIN.
DLM PERUBAHAN GLOBAL DEWASA INI, BANGSA INDONESIA
MENGHADAPI BERBAGAI DILEMA DLM KEHIDUPAN KNEGARAAN DAN
KEBANGSAAN. TEKANAN DAN KEKUASAAN TRANSNASIONAL YG
DIDUKUNG DGN KEKUATAN KAPITALISME SENANTIASA MEMEGANG
SKENARIO.
INDONESIA DIHADAPKAN PD TANTANGAN PELAKSANAAN
KENEGARAAN, DIMANA NEGARA2 KAPITAL MEMAKSAKAN
KEHENDAKNYA DGN MENGEMBANGKAN WACANA POLITIK MELALUI
PENEGAKAN HAM, DEMOKRASI, LIBRALISASI DAN YG TERAKHIR
PEMBERANTASAN TERORISME.
INTERVENSI KEKUATAN NEGARA TRANSNASIONAL TDK HANYA PD
KEBIJAKAN EKONOMI, NAMUN PD BIDANG POLITIK DLL NYA.
KEBEBASAN MELALUI “DEMOKRASI” BERAKIBAT RUNTUHNYA
NASIONALISME, SPT: KASUS AMBON (RMS), KONFLIK ETNIS, SAPARATIS
GAM, PAPUA, SERTA KONFLIK SOSIAL LAINNYA YG MENGAKIBATKAN
RAKYAT TAK BERDOSA MENJADI KORBAN.

NILAI2 PANCASILA MERUPAKAN PARADIGMA PERUBAHAN DLM
KEHIDUPAN POLITIK, PD PRAKTEKNYA ANTARA DAS SOLLEN (PRAKTEK /
KENYATAAN0) DAN DAS SEIN (SEHARUSNYA) TDK BERJALAN DGN YG
DIHARAPKAN
DISADARI BHW PELAKSANAAN KENEGARAAN SUATU PIRANTI YG HRS
DIPENUHI DEMI TERCAPAINYA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MAUPUN NEGARA, ADALAH PERANGKAT HUKUM.
SUMBER HUKUM MELIPUTI 2 PENGERTIAN, YAITU SUMBER HUKUM
FORMAL, YAITU SUMBER HUKUM DITINJAU DR BENTUK DAN TATA CARA
PENYUSUNAN HUKUM YG MENGIKAT KEPADA KOMUNITASNYA. SPR: UU,
PP, PERPRES, DLL. SEDANGKAN SUMBER HUKUM MATERIIL, YAITU
SUMBER HUKUM YG MENENTUKAN MATERI ATAU ISI SUATU NORMA
HUKUM. (DARMODIHARDJO, 1996, 206).
PANCASILA YG MENGANDUNG NILAI2 RELIGIUS, NILAI KODRAT, NILAI
HUKUM MORAL PD HAKEKATNYA MERUPAKAN SUMBER HUKUM
METERIIL DR HUKUM POSITIF DI INDONESIA.
PERUBAHAN SERTA PENGEMBANGAN SECARA ILMIAH HRS
MEMPERTIMBANGKAN 3 UNSUR, YAITU : NILAI, NORMA, DAN FAKTA
ATAU REALITAS EMPIRIS (GALTUNG, 1980, 30).

PANCASILA SBG PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
DLM IMPLEMENTASINYA TERLIHAT TDK KONSISTEN ANTARA DAS
SOLLEN DAN DAS SEIN. AKIBATNYA BANGSA DAN NEGARA INDONESIA
SENANTIASA MENDAPAT TEKANAN DR KEKUASAAN NEGARA2 YG
BEROTIENTASI KEPADA KAPITAL. KEBIJAKAN YG DILAKSANAKAN DLM
PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN NEGARA TDK LAGI BERBASIS
PD FILOSOFI BANGSA, NAMUN LEBIH MENDASARKAN PD KEPENTINGAN
KEKUATAN NEGARA2 TRANSNASIONAL.
AKIBATNYA DEWASA INI BANGSA INDONESIA KEHILANGAN
KEPERCAYAAN DIRI, BAHKAN PROSES REFORMASI SAMPAI SAAT INI
BELUM MENUNJUKAN KEARAH TANDA2 PERBAIKAN RAKYAT
INDONESIA.
NAMPAK BANGSA INDONESIA DEWASA INI MENGALAMI KRISIS
MULTIDIMENSI BHAKAN KRISIS IDEOLOGI, OLEH KRN ITU HARUS
KEMBALI PD ESINSI VITAL BANGSA INDONESIA YG MERUPAKAN SUMBER
MOTIVASI BANGSA, AGAR MENGGAPAI CITA2 KESEJAHTERAAN RAKYAT
YG BERMARTABAT KEMANUSIAAN.

E. IDENTITAS NASIONAL AKTUALISASI PENGEM
BANGANNYA MELALUI REVITALISASI NILAI-NILAI
PANCASILA

IDENTITAS NASIONAL PD HAKEKATNYA MERUPAKAN MANIFESTASI
NILAI2 BUDAYA YG TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM BERBAGAI ASPEK
KEHIDUPAN SUATU NATION (BANGSA) DGN CIRI2 KHAS SUATU BANGSA
YG BERBEDA DGN BANGSA LAIN DLM HIDUP DAN KEHIDUPANNYA.
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA MELALUI BUDAYA TUMBUH DAN
BERKENBANG SEBELUM MASUKNYA AGAMA2 BESAR DI NUSANTARA INI
DLM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN DR RATUSAN SUKU YANG DIHIMPUN
DLM SATU KESATUAN INDONESIA MENJADI KEBUDAYAAN NASIONAL
DGN ACUAN PANCASILA DAN “ROHNYA” BHINNEKA TUNGGAL IKA, SBG
DASAR DAN ARAH PERKEMBANGANNYA DLM KEHIDUPAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA.
HAL INI TERBUKTI FAHAM KEBANGSAAN DGN PERGERAKAN BUDI UTOMO
(1908), SAREKAT DAGANG ISLAM (1911), MUHAMMADIYAH (1912), NU
(1924), INDISCHE PARTY (1912) DLL.

DR KEANEKARAGAMAN SUB-KULTUR TERKRISTALISASI CORR CULTURE,
YG KEMUDIAN MENJADI BASIS EKSISTENSI DR NATION STATE
INDONESIA, YAITU “NASIONALISME”, APAPUN SUB-KULTURNYA, MEREKA
MERASA BERNUSA SATU, BERBANGSA SATU DAN BERBAHASA SATU,
YAITU INDONESIA. ITULAH “IDENTITAS NASIONAL” KITA.
HAKEKAT IDENTITAS NASIONAL SBG BANGSA DLM HIDUP DAN
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA, ADALAH PANCASILA YG
AKTUALISASINYA TERCERMIN DLM BERBAGAI PENATAAN KEHIDUPAN
BANGSA DLM ARTI LUAS, MISALNYA PEMBUKAAN DAN UUD 1945,
SISTEM PEMERINTAH YG DITERAPKAN, NILAI2 ETIKA, ESTETIKA, MORAL,
TRADISI, MITOS SERTA IDEOLOGI YG SECARA NORMATIF DPT
DITERAPKAN DLM PERGAULAN PD TATARAN NASIONAL MAUPUN
INTERNASIONAL.
IDENTITAS NASIONAL ADALAH SESUATU YG TERBUKA, DINAMIS DAN
DIALEKTIS UTK DITAFSIR DGN DIBERI MAKNA BARU TATAP RELEVAN DAN
FUNGSIONAL DLM KONDISI AKTUAL YG BERKEMBANG DLM
MASYARAKAT.

PASAL 32 UUD 1945 MENYATAKAN :
(1) NEGARA MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL DITENGAH
PERADABAN DUNIA DGN MENJAMIN KEBEBASAN MASY. DLM
MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN NILAI2 BUDAYA.
(2) NEGARA MENGHORMATI DAN MEMELIHARA BAHASA DAERAH SBG
KEKAYAAN BUDAYA NASIONAL.
PENJELASANNYA.
KEBUDAYAAN BANGSA ADALAH KEBUDAYAAN YG TIMBUL SBG BUAH
USAHA BUDAYA RAKYAT INDONESIA. KEBUDAYAAN LAMA DAN ASLI
TERDAPAT SBG PUNCAK2 KEBUDAYAAN DI DAERAH2 DI SELURUH
INDONESIA, TERHITUNG SBG KEBU DAYAAN BANGSA. USAHA
KEBUDAYAAN HRS MENUJU KE ARAH KEMAJUAN ADAB, BUDAYA,
DAN PERSATUAN DGN TDK MENOLAK BAHAN2 BARU DR
KEBUDAYAAN ASING YG DPT MEMPERKEMBANGKAN ATAU
MEMPERKAYA KEBUDAYAAN BANGSA SENDIRI SERTA
MEMPERTINGGI DERAJAT KEMANUSIAAN BANGSA INDONESIA.
JD IDENTITAS NASIONAL HRS DIIKAT OLEH KEBUDAYAAN NASIONAL

ADA 2 TANTANGAN IDENTITAS NASIONAL:
1. TANTANGAN EKSTERNAL YG BERSUMBER PD PROSES GLOBALISASI YG
MELAHIRKAN NEOLIBRALISME DAN KAPITALISME YG
MENGEJAWANTAHKAN DLM ADAGIUM borderless world atau one world
development, MELALUI BRBAGAI KESEPAKATAN INTERNASIONAL SPT:
GATT, WTO, APEC, AFTA, DLL. SHG TUMBUH TATA SOSIAL BARU.
2. TANTANGAN INTERNAL MERUPAKAN KONSEKUENSI LOGIS
RUNTUHNYA KEKUASAAN ORDE BARU YG TELAH MENEGAK KAN
PERSTUAN DAN KESATUAN BANGSA MELALUI PENDEKA TAN
SCURITY YG MEMASUNG HAK2 KONSTITUSIONAL (HAM) RAKAYT
MELALUI BERBAGAI KEBIJAKAN YG BERTENTANGAN DGN
KONSTITUSI.
NASIONALISME PD HAKEKATNYA DALAH LE DESIRE VIVRE ENSEMBLE
(KEINGINAN UTK HIDUP BERSAMA) BERTUMPU PD KESADARAN
AKAN ADANYA JIWA DAN PRINSIP SPRITUAL YG BERAKAR PD
KEPAHLAWANAN MASA LALU YG TUMBUH KRN KESAMAAN
PENDERIATAAN DAN KEMULIAAN MASA LALU. (ERNEST RENAN)

PEMBERDAYAAN IDENTITAS NASIONAL.
APA DAN BGMN IDENTITAS NASIONAL ITU DIPAHAMI OLEH GENERASI
MUDA PENERUS BANGSA DAN TRADISI NILAI2 YG DI WARISKAN SBG
AJARAN OLEH NENEK-MOYANG KITA, MAKA PEMBERDAYAAN WARISAN
NILAI2 HRS TETAP BERMAKNA DLM ARTI RELEVAN DAN FUNGSIONAL BG
KONDISI AKTUALYG SEDANG BERKEMBANG DLM MASYARAKAT.
NILAI2 BUDAYA KITA TDK HANYA KITA WARISI SBG BARANG YG SUDAH
JADI YG MANDEK DLM KEBEKUAN NORMATIF DAN NOSTALGIK,
MELAINKAN HRS DIPERJUANGKAN DAN KITA TUMBUHKEMBANGKAN
DLM DIMENSI RUANG DAN WAKTU YG TERUS BERKEMBANG DAN
BERUBAH.
KONSEKUENSI DAN IMPLIKASINYA BHW SBG UPAYA PEMBERDA YAAN
IDENTITAS NASIONAL PERLU DITEMPUH REVITALISASI NILAI2 YG
TERKANDUNG DLM PANCASILA. REVITALISASI NILAI2 PANCASILA SBG
MANIFESTASI IDENTITAS NASIONAL MENGANDUNG MAKNA BHW
PANCASILA HRS DITELAKKAN DLM SATU KEUTUHAN TAFSIR DGN
PEMBUKAAN UUD 45 SBG STAATSFUNDAMENTAL NORM.

ADA 3 DIMENSIYG MELEKAT PD PANCASILA:
1. DIMENSI REALITAS: BHW NILAI2 YG TERKANDUNG DI DLM NYA
DIKONKRITISASIKAN DLM HIDUP KESERASIAN SBG CERMINAN
KONDISI OBYEKTIF YG TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM
MASYARAKAT KAMPUS UTAMANYA, SBG SUATU RANGKAIAN NILAI2
YG BERSIFAT SEIN IM SOLLEN ATAU SOLLEN IM SEIN.
2. BHW IDEALISME YG TERKANDUNG DI DLM NYA BUKANLAH SEKEDAR
UTOPI TANPA MAKNA, MELAINKAN DIOBJEKTIVASI KAN UTK
MEMBANGKITKAN GAIRAH DAN OPTIMISME PARA WARGA
MASYARAKAT GUNA MELIHAT HARI DEPAN SECARA PROSPEKTIF,
MENUJU HARI ESOK YG LEBIH BAIK, MISALNYA MELALUI SEMINAR2
ATAU DIALOG2 ATAU “GERAKAN MORAL” DGN SEMANGAT
“REVITALISASI PANCASILA”
3. DIMENSI FLEKSIBELITAS, BHW PANCASILA BUKANLAH BARANG JADI
YG SUDAH SELESAI DAN TERTUTUP MENJADI YG SAKRAL, MELAINKAN
TERBUKA BAGI TAFSIR2 BARU UTK MEMENUHI KEBUTUHAN ZAMAN YG
TERUS MENERUS BERKEMBANG. TANPA KEHILANGAN NILAI
HAKIKINYA NILAI2 PANCASILA TETAP AKTUAL, RELEVAN, SERTA
FUNGSIONAL SBG TIANG PENYANGGA KEHIDUPAN BANGSA DAN
NEGARA DGN JIWA DAN SEMANGAT “BHINNEKA TUNGGAL IKA”

OLEH SEBAB ITU ANTARA MORALITAS DAN HUKUM MEMANG TERDAPAT
KORELASI YG SANGAT ERAT, DLM ARTI BHW MORALITAS YG TDK
DIDUKUNG OLEH KEHIDUPAN HUKUM YG KONDUSIF AKAN MENJADI
SUBJEKTIVITAS YG SATU SAMA LAIN AKAN SALING BERBENTURAN;
SEBALIKNYA KETENTUAN HUKUM YG DISUSUN TANPA DISERTAI DASAR
DAN ALASAN MORAL AKAN MELAHIRKAN SUATU LEGALISME YG
REPRESIF, KONTRA PRODUKTIF DAN BERTENTANGAN DGN NILAI2
PANCASILA.
DLM MEREVITALISASI PANCASILA SBG MANIFESTASI IDENTITAS
NASIONAL, PENYELENGGARAAN MATA KULIAH PENGEM BANGAN
KEPRIBADIAN (MPK) DIKAITKAN DGN WAWASAN:
1. SPRITUAL, UTK MELETAKAN LANDASAN ETIK, ESTETIK,
MORAL, SBG DASAR DAN ARAH PENGEMBANGAN SUATU
PROFESI.
2. AKADEMIS, UTK MENUNJUKAN BHW MPK MERUPAKAN ASPEK
PENTING, YG TDK KALAH PENTINGNYA BAHKAN LEBIH
PENTING DLM KERANGKAN PENYIPAPAN SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM) YG BUKAN SEKEDAR INSTRUMEN MELAINKAN
ADALAH SUBJEK PEMBAHARUAN DAN PENCERAHAN DLM
PEMBANGUNAN NASIONAL.

3. KEBANGSAAN, UTK MENUMBUHKAN KESADARAN NASIONALIS
MENYA, AGAR DLM PERGAULAN ANTAR BANGSA TETAP SETIA
KEPADA KEPENTINGAN BANGSANYA, BANGSA DAN RESPEK KEPADA
JATI DIRI BANGSANYAYG MEMILIKI IDEOLOGI SENDIRI.
4. MONDIAL, UTK MENYADARKAN BHW MANUSIA DAN BANGSA DI MASA
KINI HRS SIAP MENGHADAPI DIALEKTIKANYA PERKEMBANGAN DLM
MASYARAKAT DUNIA YG “TERBUKA”, MAMPU UTK BERADAPTASI DGN
PERUBAHAN YG TERUS MENERUS TERJADI DGN CEPAT, DAN MAMPU
PULA MENCARI JALAN KELUARNYA SENDIRI DLM MENGATASI SETIAP
TANTANGAN YG DIHADAPI, SEBAB DAMPAK DAN PENGARUH IMTEK,
BUKAN LAGI HANYA SEKEDAR SARANA, MELAINKAN TELAH MENJADI
SESUATU YG SUBSTANTIF DLM KEHIDUPAN UMAT MANUSIA
MENYENTUH SEMUA SEGI DAN SENDI KEHIDUPAN SECARA
EKSTENSIF DAN MERUBAH BUDAYA SECARA INTENSIF.

DLM KONDISI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA YG SEDANG DILANDA OLEH KRISIS DAN DISINTEGRASI,
MAKA PANCASILA TDK TERHINDAR DR BERBAGAI MACAM GUGATAN,
SINISME, SERTA PELECEHAN TERHADAP KREDIBILITAS DIRINYA SBG
DASAR NEGARA ATAUPUN SBG MANIFESTASINYA SEBAGAI IDENTITAS
NASIONAL.
MELALUI REVITALISASI PANCASILA, IDENTITAS NASIONAL DLM JALUR
RASIONAL-AKADEMIK TDK SAJA DLM SEGI TEKSTUAL MELAINKAN JUGA
DLM SEGI KONTEKSTUALNYA.
DI EKSPLORASIKAN SBG REFRENSI KRITIK SOSIAL TERHADAP BERBAGAI
PENYIMPANGAN YG MELANDA MASYARAKAT KITA DEWASA INI. DGN
SEMBOYAN “CINTAILAH BANGSA DAN NEGARA KITA YG SEDANG
DIRUNDUNG OLEH BERBAGAI PERMASALAHAN”.

F. NEGARA DAN KONSTITUSI.
1. PENERTIAN BANGSA
PENGERTIAN BANGSA MAUPUN NEGARA MASIH MENGANDUNG
PERBEDAAN, BAIK PARA AHLI ILMU NEGARA, HK. TATA NEGARA
MAUPUN ILMUAN SOSIOLOGIS. KHUSUSNYA MASALAH KELAHIRAN
SUATU BANGSAYG TDK SAMA DI DUNIA INI.
 BANGSA TERBENTUK KRN ADANYA KEINGINAN UTK HIDUP
BERSMA (HASRAT BERSATU) DGN PERASAAN SETIA KAWAN
YG AGUNG (ERNEST RENAN / PRANCIS)
 BANGSA ADALAH KELOMPOK MANUSIA YG MEMPUNYAI PERSA
MAAN KARAKTER. KARAKTERISTIK TUMBUH KRN ADANYA
PERSAMAAN (OTTO BAUER / JERMAN.
 BANGSA TERBENTUK KRN ADANYA HASRAT BERSATU. HASRAT
ITU TIMBUL KRN ADANYA RASA KESATUAN ANTAR MANUSIA
KRN TEMPAT TINGGALNYA (F. RATZEL / JERMAN).
 BANGSA ADALAH HSIL HIDUP MANUSIA DLM SEJARAH. SUATU
BANGSA MERUPAKAN GOLONGAN YG BERANEKARAGAM DAN TDK
BISA DIRUMUSKAN SECARA EKSAK. BANGSA MEMILIKI FAKTOR2
OBYEKTIF TERTENTU, SPT: KETURUNAN, WILAYAH, BAHASA, ADAT
ISTIADAT, KESAMAAN POLITIK, DAN AGAMA (HANS KOHN / JERMAN).

ADA 4 UNSUR TERBENTUKNYA SUATU BANGSA :
 KEINGINAN UTK MENCAPAI KESATUAN NASIONAL YG TERDIRI ATAS
KESATUAN SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, AGAMA, KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI DAN SOLIDARITAS.
 KEINGINAN UTK MENCAPAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN
NASIONAL SEPENUHNYA, YAITU BEBAS DR DOMINASI DAN CAMPUR
TANGAN BANGSA ASING TERHADAP URUSAN DLM NEGERINYA.
 KEINGINAN DLM KEMANDIRIAN, KEUNGGULAN, INDIVIDUALITAS,
KEASLIAN/KEKHASAN. SPT: BAHASA NASIONAL.
 KEINGNAN UTK MENONJOL/UNGGUL DIANTARA BANGSA2 DI DUNIA
DLM MENGEJAR, MARTABAT, KEHORMATAN, PENGARUH DAN
PRISTISE.

2. PENGERTIAN NEGARA.
 NEGARA ADALAH ORGANISASI KEKUASAAN DR SKELOMPOK
MANUSIA YG TELAH BERDIAM DI WILAYAH TERTENTU
(GEORGE JELENIK)..
 NEGARA MERUPAKAN ORGANISASI KESUSILAAN YG MUNCUL
SBG SINTESA DR KEMERDEKAAN INDIVIDUAL DAN
KEMERDEKA AN UNIVERSAL ( GWF. HEGEL).
 NEGARA ADALAH SUATU ORGANISASI YG TIMBUL KRN
KEHENDAK DR SUATU GOLONGAN ATAU BANGSANYA
SENDIRI (KRANENBURG).
 NEGARA ADALAH ALAT (AGENCY) ATAU WEWENANG
(AUTHORITY) YG MENGATUR ATAU MENGENDALIKAN
PERSOALAN BERSAMA ATAS NAMA MASYARAKAT (ROGER F.
SOLTAU).
 NEGARA ADALAH SUATU ORGANISASI MANUSIA/KELOMPOK YG
BERADA DI BAWAH SUATU PEMERINTAHAN YG SAMA
(R.DJOKOSUTONO).
 NEGARA IADALAH ORGANISASI MASYARAKAT YG MEMPUNYAI
DAERAH TERTENTU DIMANA KEKUASAAN NEGARA BERLAKU
SEPENUHNYA SBG KEDAULATAN (SOUVEREIGN) (SOENARKO).

MENGENAI TERJADINYA SUATU NEGARA TERDAPAT BEBERAPA TEORI,YAITU:
1. TEORI KENYATAAN, TIMBULNYA SUATU NEGARA ADALAH SOAL KENYATAAN.
APABILA SUATU KETIKA TELAH TERPENUHI UNSUR2 NEGARA
(WILAYAH, RAKYAT, PEMERINTAH YG BERDAULAT) MAKA PD SAAT ITU PULA
NEGARA SUDAH MENJADI SUATU KENYATAAN.
2. TOERI KETUHANAN, TIMBULNYA SUATU NEGARA ADALAH ATAS KEHENDAK
TUHAN. SEGALA SESUATU TDK AKAN TERJADI APABILA TUHAN TDK
MENHENDAKINYA.
3. TEORI PERJANJIAN, NEGARA ITU LAHIR KRN PERJANJIAN YG DIBUAT ANTARA
ORANG YG TADINYA HIDUP BEBAS. PERJANJIAN DIADAKAN AGAR
KEPENTINGAN BERSAMA DPT TERPELIHARA DAN TERJAMIN, “SUPAYA” ORG YG
SATU TDK MERUPAKAN BINATANG BUAS BAGI ORG LAIN. PERJANJIAN INI
DISEBUT PERJANJIAN MASYARAKAT (JJ. ROUSSEAU)
4. TEORI PENAKLUKAN, NEGARA TIMBUL KRN PENAKLUKAN. DAERAH DPT
DIKUASAI DAN DIBENTUK SUATU ORGANISASI NEGARA.
- PEMBERONTAKAN TERHADAP NEGARA LAIN YG MENJAJAH. SPT;
NEGARA RI.
- PELEBURAN (FUSI) ANTARA BEBERAPA NEGARA MENJADI SUATU
NEGARA BARU. SPT: JERMAN BERSATU (1871) SKRG

SUATU NEGARA HRS MEMENUHI PERSYARATAN SBB:
 RAKYATYG BERSATU
 DAERAH ATAU WILAYAH
 PEMERINTAHYG BERDAULAT DAN MEMILIKI ATURAN/ KONSTITUSI.
 MENDAPAT PENGAKUAN DR NEGARA LAIN (BUDIYANTO,1997)
DR BEBERAPA UNSUR DIATAS, RAKYAT, WILAYAH DAN PEMERINTAH YG
BERDAULAT MERUPAKAN UNSUR KONSTITUTIF KRN
KEBERADAANNYA HRS ADA.
SEDANGKAN PENGAKUAN DR NEGARA LAIN MERUPAKAN UNSUR
DEKLARATIF YG BERSIFAT FORMALITAS, KRN DIPERLUKAN DLM
RANGKA MEMENUHI UNSUR TATA URUTAN PERGAULAN
INTERNASIONAL.

BENTUK2 NEGARA :
1. NEGARA KESATUAN, SUATU NEGARA YG MERDEKA DAN BERDAULAT
DIMANA YG BERKUASA HANYA PEMERINTAH PUSAT YG MENGATUR
SELURUH DAERAH. DLM NEGARA KESATUAN PEMERINTAH PUSAT
MEMPUNYAI WEWENANG MENGATUR SELURUH WILAYAH MELALUI
PEMBENTUKAN DAERAH2 DAN WILAYAH NEGARA. NEGARA
KESATUAN DPT DILAKSANAKAN PEMERINTAHANNYA MELALUI
SISTEM SENTRALISAI DAN DESENTRALISAI,
SENTRALISASI, ADALAH SEGALA SESUATU DLM NEGERA LGSG DIATUR
DAN DIURUS OLEH PEMERINTAH PUSAT, SEDANGKAN DAERAH
TINGGAL MELAKSANAKANNYA.
DESETRALISASI, ADALAH DAERAH DIBERIKAN KESEMPATAN DAN
WEWENANG UTK MENGURUS URUSAN RUMAH TANGGA NYA SENDIRI
(OTONOMI DAERAH)YG DINAMAKAN DAERAH OTONOM

BENTUK NEGARA KESATUAN PD UMUMNYA MEMPUNYAI SIFAT2:
a. KEDAULATAN NEGARA MENCAKUP KE DALAM DAN KE LUAR YG
DITANGANI PEMERINTAH PUSAT.
b. NEGARA HANYA MEMPUNYAI SATU UNDANG-UNDANG DASAR, SATU
KEPALA NEGARA, SATU DEWAN MENTERI, DAN SATU DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT.
c. HANYA ADA SATU KEBIJAKAN YG MENYANGKUT PERSOALAN
POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, SERTA PERTAHANAN DAN
KEAMANAN.

2. NEGARA SERIKAT.
ADALAH NEGARA YG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA NEGARA, YG
MENJADI NEGARA2 BAGIAN DAN NEGARA SERIKAT ITU SENDIRI.
NEGARA BAGIAN TSB SEMULA MERU PAKAN SUATU NEGARA YG
MERDEKA YG BERDAULAT SERTA BERDIRI SENDIRI. DGN
MENGGABUNGKAN DIRI DLM SUATU NEGARA SERIKAT, MAKA
NEGARA YG TADINYA BERDIRI SENDIRI KEMUDIAN MENJADI NEGARA
BAGIAN, MELEPASKAN SEBAGIAN KEKUASAANNYA DAN
MENYERAHKANNYA KEPADA NEGARA SERIKAT.
KEKUASAAN DR NEGARA SERIKAT ADALAH KEKUASAAN YG
DITERIMANYA DR NEGARA2 BAGIAN. BIASANYA YG DISERAHKAN
OLEH NEGARA BAGIAN KEPADA NEGARA SERIKAT ADALAH HAL2 YG
BERKAITAN DGN HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN NEGARA,
KEUANGAN DAN URUSAN POS DAN TELEKOMUNIKASI.

3. PENGERTIAN KONSTITUSI.
KONSTITUSI BERASAL DR KATA CONSTITUER (PRANCIS), YG BERARTI
MEMBENTUK. YAITU MEMBENTUK NEGARA. OLEH SEBAB ITU SECARA
UMUM ISTILAH KONSTITUSI MENGGAMBARKAN KESELURUHAN
SISTEM KETATANEGARA AN SUATU NEGARA, YAITU BERUPA
KUMPULAN PERATURAN2 YG MEMBENTUK, MEMNGATUR, ATAU
MEMERINTAH NEGARA. PERATURAN TSB ADA YG BERUPA TERTULIS
DANYG TDK TERTULIS.
DUA PENGERTIAN DLM ISTILAH KONSTITUSI,YAITU:
a. PENGERTIAN YG LUAS, BERARTI KESELURUHAN
KETENTUAN DASAR, BAIK YG TERTULIS MAUPUN YG TDK
TERTULIS.
b. PENGERTIAN YG SEMPIT, KONSTITUSI BERARTI PIAGAM
DASAR ATAU UUD, YAITU SUATU DOKUMEN LENGKAP
MENGENAI PERATURAN2 DASAR NEGARA.

KONSENSUS YG MENJAMIN TEGAKNYA KONSTITUSIONALISME DI ZAMAN
MODERN PD UMUMNYA BERSANDAR PD 3 ELEMEN KESEPAKATAN
(CONCENSUS):
1. KESEPAKATAN TTG TUJUAN ATAU CITA2 BERSAMA.
2. KESEPAKATAN TTG RULE OF LAW SBG LANDASAN PEMERINTAHAN
ATAU PENYELENGGARAAN NEGARA.
3. KESEPAKATAN TTG BENTUK2 INSTITUSI2 DAN PROSEDUR2
KETATANEGARAAN.
KESEPAKATAN (KONSENSUS) YG PERTAMA, BERKENAAN DGN CIATA2
BERSAMA SANGAT MENENTUKAN TEGAKNYA KONSTITUSI PD SUATU
NEGARA. KRN CITA2 BERSAMA ITULAH YG PD PUNCAKNYA PALING
MUNGKIN MENCERMIN KAN KEBERSAMAAN DI ANTARA SESAMA
WARGA MASY. YG DLM KENYATAANNYA HRS HIDUP DI-TENGAH2
PLURALISME ATAU KEMAJEMUKAN.
UTK MENJAMIN KEBERSAMAAN DLM RANGKA KEHIDUPAN
KENEGARAAN, DIPERLUKAN PERUMUSAN TTG TUJUAN ATAU CITA2
BERSAMA YG BIASA DISEBUT FILSAFAT KENEGARAAN ATAU CITA
NEGARA (STAATS IDEE).

KESEPAKATAN KEDUA, BASIS PEMERINTAHAN DIDASARKAN ATAS
ATURAN HUKUM DAN KONSTITUSI. KESEPAKATAN INI SANGAT
PRINSIP, KRN SETIAP NEGARA HRS ADA KEYAKINAN BERSAMA BHW
APAPUN YG HENDAK DILAKUKAN DLM KONTEKS PENYELENGGARAAN
NEGARA HARUS DIDASARKAN PD RULE OF LAW GAME YG DITENTUKAN
BERSAMA.
AV.DECEY, MENGATAKAN “The Rule Of Law, and Not For Man”, BHW
HUKUMLAH YG SESUNGGUHNYA MEMERINTAH ATAU MEMIMPIN DLM
SUATU NEGARA, BUKAN MANUSIA ATAU ORANG. BUKAN “The Rule by
Law”, yaitu HUKUM HANYA BERSIFAT INSTRUMENTAL ATAU ALAT.
HUKUM HRS DIPANDANG SBG SATU KESATUAN SISTEM YG DI
PUNCAKNYA TERDAPAT PENGERTIAN HUKUM DASAR YG TDK LAIN
ADALAH “KONSTITUSI”.
OLEH SEBAB ITU ADA ISTILAH “CONSTITUTIONAL STATE”, YG
MERUPAKAN CIRI DLM NEGARA DEMOKRASI MODERN. OLEH KRN ITU
SEGALA SESUATU KEPUTUSAN HRS DIDASARKAN PD ATURAN / HUKUM
ATAU KONSTITUSI.

KESEPAKATAN KETIGA, ADALAH BERKENAAN DGN:
a. BANGUNAN ORGAN NEGARA DAN PROSEDUR2 YG MENGATUR
PELAKSANAANNYA.
b. HUBUNGAN2 ANTAR ORGAN NEGARA ITU SATU DGNYG LAINNYA.
c. HUBUNGAN2 ANTAR ORGAN NEGARA ITU DGN WARGA NEGARA.
DGN ADANYA KESEPAKATAN MAKA KONSTITUSI DPT DGN MUDAH
DIRUMUSKAN, KRN BENAR2 MENCERMINKAN KEINGINAN BERSAMA
TTG INSTITUSI DAN MEKANISME KATATANEGARAAN YG HENDAK
DIKEMBANGKAN DALAM KERANGKA KEHIDUPAN NEGARA
BERKONSTITUSI. (CONSTITUTIONAL STATE).
KESEPAKATAN TSB DIRUMUSKAN DLM DOKUMEN KONSTITUSI YG
DIJADIKAN PEGANGAN BERSAMA UTK KURUN WAKTU YG LAMA,
SEHINGG PARA PERANCANG DAN PERUMUS KONSTITUSI
SEHARUSNYA MEMBAYANGKAN, BHW NASKAH KONSTITUSI ITU TDK
AKAN SERING DIUBAH. KONSTITUSI TDK SAMA DGN UNDANG2 YG DPT
LEBIH MUDAH DIUBAH-UBAH, WALAU KONSTITUSI BUKANLAH SUATU
BARANGYG DISAKRALKAN.

PRINSIP KESELURUHAN KESEPAKATAN INTINYA MENYANGKUT
PENGATURAN DAN PEMBATASAN KEKUASAAN.
PRINSIP KONSTITUSIONALISME MODERN SEBENARNYA MMG
SEBENARNYA MENYANGKUT PRINSIP PEMBATASAN KEKUASAAN YG
LAZIM DISEBUT SBG PRINSIP LIMITED GOVERNMENT. KONSTITUSIONAL
MENGATUR DUA HUBUNGAN YG BERKAITAN SATU SAMA LAINNYA,
YAITU:
PERTAMA, HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN DGN WARGA NEGARA.
KEDUA, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAHAN.
OLEH SEBAB ITU ISI KONSTITUSI UTK MENGATUR TIGA HAL PENTING:
a. MENENTUKAN PEMBATASAN KEKUASAAN ORGAN2 NEGARA
b. MENGATUR HUB ANTAR LEMBAGA2 NEGARA
c. MENGATUR HUB KEKUASAAN ANTARA LEMBAGA2 NEGARA
DGN WARGA NEGARA.

BEBERAPA FUNGSI KONSTITUSI SECARA AKADEMIS MAUPUN PRAKTIS
(JIMLY ASSHIDDIQUE, 2006),YAITU :
a. MENENTUKAN PEMBATASAN TERHADAP KEKUASAAN SBG SATU
FUNGSI KONSTITUSIONALISME, TTP DIPIHAK LAIN,
b. MEMBERIKAN LEGITIMASI TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAHAN.
c. BERFUNGSI SBG INSTRUMEN UTK MENGALIHKAN KEWENANGAN DR
PEMEGANG KEKUASAAN ASAL (BAIK RAKYAT DLM SISTEM
DEMOKRASI ATAU RAJA DLM SISTEM MONARKI), KPD ORGAN2
KEKUASAAN NEGARA.
d. BERFUNGSI SBG KEPALA NEGARA SECARA SIMBOLIK.
e. BERFUNGSI SBG KITAB SUCI SIMBOLIK DR SUATU AGAMA CIVIL, ATAU
SYARI’AT NEGARA.

SBG KEPALA NEGARA SIMBOLIK, KONSTITUSI BERFUNGSI:
 SBG SIMBOL PERSATUAN (SYMBOL OF UNITY).
 SBG LAMBANG IDENTITAS DAN KEAGUNGAN NASIONAL SUATU
BANGSA (MAJESTY OF THE NATIONS)
 SBG PUNCAK ATAU KEHIDMATAN UPACARA (CENTER OF
CEREMONY).

FUNGSINYA SBG DOKUMEN KITAB SUCI SIMBOLIK, ADALAH:
 SBG DOKUMEN PENGENDALI (TOOL OF PILITICAL, SOCIAL, AND
ECONOMIC CONTROL).
 SBG DOKUMEN PEREKAYASAAN DAN BAHKAN PEMBARUAN
KEARAH MASA DEPAN (TOOL OF POLITICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC
ENGINEERING AND REFORM)

SECARA UMUM, KONSTITUSI MEMILIKI SIFAT, YAITU: FORMIL, MATERIIL,
TERTULIS, DANTDKTERTULIS SERTA FLEXIBLE.
1. FORMIL DAN METERIIL.
FORMIL BERARTI KONSTITUSI YG TERTULIS DLM SUATU
KETATANEGARAAN SUATU NEGARA. SUATU KONSTITUSI BARU
BERMAKNA APABILA KONSTITUSI TSB TELAH BERBENTUK NASKAH
TERTULIS DAN DIUNDANGKAN, SPT: UUD 1945.
MATERIIL, ADALAH SUATU KONSTITUSI JIKA ORANG MELIHAT NYA DR
SEGI ISINYA, ISI DR KONSTITUSI PD DASARNYA MENYANGKUT HAL2 YG
BERSIFAT DASAR ATAU POKOK BAGI RAKYAT DAN NEGARA. KRN ITU UTK
MEMBUAT KONSTITUSI DIPERLUKAN WAKTUYG KHUSUS.
2. FLEXIBEL, KONSTITUSI DIKATAKAN FLEXIBEL APABILA MEMILIKI CIRI2:
* ELASTIS KRN DPT MENYESUAIKAN DIRINYA DGN MUDAH.
* DIUMUMKAN DAN DIUBAH DGN CARAYG SAMA SPT UDANG2.

3. TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS,
MEMBEDAKAN SECARA PRINSIPIL KONSTITUSI TERTULIS DAN TDK
TERTULIS ADALAH TDK TEPAT. SEBUTAN KONSTITUSI TDK TERTULIS
HANYA DIPAKAI UTK DILAWANKAN DGN KONSTITUSI MODERN YG
LAZIMNYA DITULIS DLM SUATU NASKAH. TIMBULNYA KONSTITUSI
TERTULIS DISEBABKAN KRN PENGARUH ALIRAN KODIFIKASI.
SATU2NYA NEGARA YG PUNYAI KONSTITUSI TDK TERTULIS HANYA
NEGARA INGGRIS. NAMUN PRINSIP YG DICANTUMKAN DLM
KONSTITUSI DI INGGRIS DICANTUMKAN DLM UNDANG2 BIASA, SPT,
BILL OF RIGHTS.
DGN DEMIKIAN SUATU KONSTITUSI TERTULIS APABILA
DICANTUMKAN DLM SUATU NASKAH ATAU BEBERAPA NASKAH,
SEDANGKAN YG TDK TERTULIS DLM SUATU NASKAH TERTENTU,
MELAINKAN DLM BANYAK HAL YG DIATURKAN DLM KONVENSI ATAU
UNDANG2 BIASA.

MENURUT C.F. STRONG (DLM H.T.N. DAN ILMU POLITIK) PERUBAHAN
KONSTITUSI DPT DILAKUKAN DGN 4 CARA:
1. OLEH KEKUASAAN LEGISLATIF:
a. UTK DAPAT MENGUBAH KONSTITUSI, DLM SIDANG HRS
DIHADIRI PALING SEDIKIT 2/3 DR SELURUH JUMLAH
ANGGOTA (FIXED QUORUM OF MEMBERS), KEPUTUSAN
PERUBAHAN BARU SAH APABILA DIUSULKAN DAN
DISETUJUI OLEH SUARA TERBANYAK (2/3 ANGGOTA YG
HADIR).
b. SEBELUM PERUBAHAN DILAKUKAN, LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DIBUBARKAN DN DIADAKAN PEMILU
BARU, LEMBAGA MPR YG BARULAH MELAKUKAN
PERUBAHAN TERHADAP KONSTITUSI TSB.
c. UTK MENGUBAH KONSTITUSI, DUA LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT (BICAMERAL SISTEM: DPR-MPR) MELAKUKAN
SIDANG GABUNGAN SBG SUATU BADAN. KEPUTUSAN
KONSTITUSI DINYAKAN SAH APABILA DISETUJUI DGN
SUARA TERBANYAK DR ANGGOTA2NYA.

2. OLEH RAKYAT MELALUI REFRENDUM,
PENGUBAHAN KONSTITUSI MEMERLUKAN ADANYA PENDAPAT LGSG
DR RAKYAT. PENDAPAT RAKYAT DPT DILAKUKAN MELALUI
REFRENDUM, PLEBISIT, ATAU VOTE.
MISALNYA: SUATU LEMBAGA DIBERIKAN WEWENANG UTK MENGUBAH
KONSTITUSI, MEMBUAT RANCANGAN KEMUDIAN DISAMPAIKAN KPD
RAKYAT.
3. OLEH SEJUMLAH NEGARA BAGIAN (FEDERAL STATE)
CARA INI HANYA TERJADI PD NEGARA LIBERAL, KRN PENENTUAN
NEGARA FIDERAL DIBENTUK OLEH NEGARA2 YG MEMBENTUKNYA
DAN KONSTITUSINYA MERUPAKAN BENTUK PERJANJIAN (TRAKTAT)
ANTAR NEGARA2 BAGIAN TADI.MAKA PENGUBAHAN KONSTITUSI
MEMERLUKAN ADANYA PERSETUJUAN NEGARA2 ANGGOTANYA
(NEGARA2 BAGIAN) SPT: AS. SWISS DAN USTRALIA.

4. DGN KONVENSI KETATANEGARAAN (BY SPECIAL CONCENTIONS).
CARA INI TERJADI APABILA MENGUBAH KONSTITUSI MENG HARUSKAN
DIBENTUKNYA SUATU BADAN KHUSUS.(SPT: UTK MENGUBAH UUDS
1950 DIBENTUK BADAN KHUSUS YG DINAMAKAN MAJELIS
PERUBAHAN UUD. CARA MENGUBAH KONSTITUSI DPT DILAKUKAN
DGN 4 CARA:
a. SOME PRIMARY FORCES. ADALAH CARA PENGUBAHAN
KONSTITUSI YG DILAKUKAN ATAU TERJADI OLEH SBGIAN
BESAR RAKYAT SUATU NEGARA YG MERUPAKAN
KEKUATAN YG BERPENGARUH ATAU DOMINAN DLM
KEHIDUPAN NEGARA YBS, ATAU GOLONGAN2 YG KUAT
DLM MASYARAKAT.
b. FORMAL AMANDMENT, ADALAH CARA PENGUBAHAN
KONSTITUSI SUATU NEGARA APABILA PENGUBAHAN ITU
DILAKUKAN SESUAI DGN ATAU MELALUI KETENTUAN2 YG
TELAH TERCERMIN DI DLM PERATUAN PER-UNDANG2AN
YG BERLAKU.

c. JUDICIAL INTERPRETATIONS. YAITU PENGUBAHAN KONSTITUSI YG
DILAKUKAN ATAU MELALUI PENAFSIRAN BERDASARKAN HUKUM.
MISALNYA TAFSIRAN PASAL 37 UUD 1945 TTG PERUBAHAN UUD DPT
DITAFSIRKAN BHW PERUBAHAN UUD 1945 BUKAN HANYA BATANG
TUBUH SAJA, MELAINKAN DPT DILAKUKAN BAIK PD BATANG
TUBUH, PENJELASAN MAUPUN PEMBUKAANNYA.
d. USAGES AND CUSTOMS,
MENURUT KC. WHEARE, PERUBAHAN KONSTITUSI DPT DILAKUKAN
BERDASARKAN KEBIASAAN (USAGE) DAN ADAT ISTIADAT (CUSTOM)
KETATANEGARAAN. MISALNYA PIDATO PRESIDEN SETIAP TGL 16
AGUSTUS DI DEPAN SIDANG PLENO DPR-MPR.

3. KONSTITUSI INDONSIA DR MASA KE MASA (1945 – SEKARANG)
(1) UUD 1945: 18 AGUSTUS 1945 – 27 DESEMBER 1949.
(2) KONSTITUSI RIS 1949: 27 DES. 1949 – 17 AGUSTUS 1950.
(3) UUD SEMENTARA 1950: 17 AGUSTUS 1959 – 5 JULI 1959.
(4) UUD 1945: 5 JULI 2002.
(5) UUD NEGARA RI 1945: (AMANDEMEN I – IV ) 2002 – SKRG.
UUD NEGARA RI 1945 SBG MANA TERAKHIR DIUBAH PD TAHUN 1999,
2000, 2001 DAN 2002 MERUPAKAN SATU KESATUAN RANGKAIAN
PERUMUSAN HUKUM DASAR INDONESIA DIMASA DEPAN. ISINYA
MENCAKUP DASAR NORMATIF YG BERFUNGSI SBG SARANA
PENGENDALI (TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL CONTROL) TERHADAP
PENYIMPANGAN DAN PENYELEWENGAN DLM DINAMIKA
PERKEMBANGAN ZAMAN DAN SEKALIGUS SARANA PEMBAHARUAN
MASYARAKAT (TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL REFORM) SERTA
SARANA PEREKAYASAAN (TOOL SOCIAL AND POLITICAL
ENGINEERING). KEARAH CITA2 KOLEKTIF BANGSA

SBG HUKUM DASAR, PERUMUSAN ISINYA DISUSUN SECARA SISTEMATIS
MULAI DR PRINSIP2 YG BERSIFAT UMUM DAN MENDASAR. DILANJUTKAN
DGN PRINSIP2 KEKUASAAN DLM SETIAP CABANGNYA YG DISUSUN
SECARA BERURUTAN.
PASAL2 DAN AYAT2NYA DIRUMUSKAN DLM TINGKAT ABSTRAKSI YG
SESUAI DGN HAKEKATNYA SBG HUKUM DASAR, DGN KESADARAN BHW
PENGATURAN YG BERSIFAT RINCI AKAN DITENTUKAN LEBIH LANJUT DLM
UNDANG2.
MAKIN ELASTIS SUATU ATURAN, MAKIN TERBUKA KMUNGKINAN UTK
MENAMPUNG DINAMIKA PERKEMBANGAN ZAMAN, SEHINGGA UUD TDK
LEKAS KETINGGALAN ZAMAN.
OLEH KRN ITU YG TERPENTING ADALAH SEMANGAT DAN KEMAUAN
POLITIK (POLITICAL WILL) PARA PENYELENGGARA NEGARA.
MESKIPUN DIRUMUSKAN DGN JELAS UUD DAN MENGANUT ASAS
KEDAULATAN RAKYAT DAN DEMOKRATISASI, JIKA PENYELENGGARA
NEGARA TDK BERJIWA DEMOKRASI DLM KENYATAAN, HANYA
MENGANGGAP DEMOKRASI SBG RETORIKA SEMATA, MAKA TDK AKAN
TERWUJUD DLM PRAKTEKNYA.

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (I).
UUD 1945 PERTAMA KALI DISAHKAN OLEH PPKI PD TANGGAL 18
AGUSTUS 1945, SEHARI SETELAH KEMERDEKAAN RI YG
DIPROKLAMASIKAN OLEH SOEKARNO – HATTA. (17-81945).
NASKAH UUD 45 DISIAPKAN OLEH SUATU BADAN BENTUKAN
PEMERINTAH BALA TENTARA JEPANG (DUKURITZU ZYUMBI
TYOOSAKAI) BAHASA INDONESIANYA : “BADAN PENYELIDIK USAHA2
PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI)”, DILANTIK PD
TANGGAL 28 MEI 1945.
PD SAAT ITU JUGA DIPERSIAPKAN NASKAH UUD UTK DIDEBATKAN
DLM PANITIA.
BPUPKI BERANGGOTAKAN 62 ORANG, DIKETUAI OLEH K.R.T.
RADJIMAN WEDYODININGRAT, SERTA ITIBANGASE YOSIO DAN
RADEN PANDJI SUROSO SBG WAKIL KETUA..
SIDANG PERTAMA TANGGAL 19 MEI S/D 1 JUNI 1945. SIDANG KEDUA
TGL 10 JULI S/D 17 JULI 1945. SIDANG TERFOKUS KPD PERSIAPAN
KEMERDEKAAN. PEMBICARAAN JG TERFOKUS KPD (PHILOSOFISCHE
GRONDSLAG) YAITU DASAR FILSAFAT YG HRS DIPERSIAPKAN DLM
RANGKA INDONESIA MERDEKA.

PD SIDANG KEDUA JG DIBENTUK PANITIA HUKUM DASAR YG
ANGGOTANYA 19 ORANG, DIKETUAI OLEH IR. SOEKARNO
PANITIA INI MEMBENTUK PANITIA KECIL (PANITIA 9) YAITU KETUANYA:
Prof Dr. SOEPOMO, ANGGOTANYA:
SOEKARNO, HATTA, WONGSONEGORO, R. SOEKARDJO, AA.
MARAMIS, PANJI SINGGIH, H. AGUS SALIM, DAN SUKIMAN.
PANITIA KECIL BERHASIL MENYELESAIKAN TUGASNYA, DAN BPUPKI
MENYETUJUI RANCANGAN UNDANG2 DASAR.
SETELAH BPUPKI BERHASIL MENYELESAIKAN TUGASNYA, PEMERINTAH
BALA TENTARA JEPANG MEMBENTUK “PANITIA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI)”, SEBANYAK 21 ORG ANGGOTANYA
DAN DEKETUAI OLEH “SOEKARNO DAN WAKILNYA MUHAMMAD HATTA”.
SETELAH INDONESIA MERDEKA TGL 18 AGUSTUS 1945 BERSIDANG DI
GEDUNG KOONFU PEJAMBON, DGN ACARA MENETAPKAN UUD 1945 DAN
MEMILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DLL.

PD SIDANG TGL 18 AGUSTUS 1945 BEBERAPA ANGGOTA MASIH
MENGAJUKAN USUL PERBAIKAN UUD, TTP AKHIRNYA SECARA
AKLAMASI RANCANGAN UUD 1945 SECARA RESMI DISAHKAN MENJADI
UUD RI. STELAH ISTIRAHAT DAN SIDANG DIBUKA KEMBALI, SOEKARNO
SELAKU KETUA, BERKATA:
“Menurut acara, tuan2 skalian, maka kita akan membicarakan aturan2
peralihan, ttp krn pers menunggu suatu hal yaitu siapa yg dipilih menjadi
Presiden dan Wakil Presiden RI, maka terlebih dahulu dr pd aturan
peralihan akan saya bicarakan Pasal 3, yaitu : “sekarang utk memenuhi
permintaan pers lebih dahulu sy hendak masuk ke dalam acara Pemilihan
Kepala Negara dan Wakilnya, ttp terlebih dahulu sy minta disahkan Pasal
III dlm aturan Peralihan, yg tuan2 skalian memegangnya: Utk pertama kali
Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia, yaitu kita ini. Bagaimana tuan2 setuju ?, kalau setuju, maka
sekarang saya masuk acara pemilihan Presiden. Saya minta Zimukyoku
membagikan stembiljet.

NAMUN BELUM SEMPAT DIBAGIKAN STEMBILJET DIBAGIKAN, ATAS USUL
DR OTTO ISKANDARDINATA SUPAYA BUNG KARNO DAN BUNG HATTA
DISEPAKATI MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, LGSG MENDAPAT
TANGGAPAN POSITIF DR SELURUH HADIRIN SAMBIL MENERIAKAN YEL2.
SETELAH DITETAPKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERTAMA,
SIDANG DILANJUTKAN MENGENAI MATERI UUD 1945 SAMPAI SELESAI
DAN KEMUDIAN DISAHKAN SECARA RESMI MENJADI UNDANG2 DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
NAMUN DEMIKIAN SETELAH DISAHKAN TDK LGSG DIJADIKAN REFRENSI
DLM SETIAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN KENEGARAAN DAN
PEMERINTAHAN RI.JD UUD 45 HANYA DIJADIKAN ALAT UTK MEMBENTUK
NEGARA MERDEKA. KRN UUD 45 DIMAKSUD SBG UUD SEMENTARA,
MENURUT BUNG KARNO SENDIRI MERUPAKAN REVOLUTIE-GROUNDWET
UUD KILAT, YG MMG HRS DIGANTI DGN UUD YG BARU APABILA NEGARA
MERDEKA SUDAH BERDIRI DAN KEADAAN SUDAH MEMUNGKINKAN, HAL
INI DICANTUMKAN DGN TEGAS DLM KETENTUAN ASLI “ATURAN
TAMBAHAN PASAL III.

DI DUNIA AKADEMIS Prof. HARUS ALRASYID UUD 45 BUKANLAH BARANG
BARU. AKAN TETAPI YG PENTING, BHW KEBERADAAN UUD 45
SESUNGGUHNYA MMG BERSIFAT SEMENTARA WAKTU SAJA
(JOENIARTO, 1966). SEMANGAT DEMIKIAN DIPANDANG SBG NEGARA YG
BARU MERDEKA, MASIH HRS MELAKUKAN BANYAK HAL YG TDK
SEPENUHNYA DPT DIIKAT OLEH ATURAN2 KONSTITUSIONAL YG KETAT,
MAKA UUD TDK SELALU DIJADIKAN REFRENSI.
MENURUT UUD 45 SISTEM PEMERINTAHAN ADALAH SISTEM
PRESIDENSIIL, MAKA PD TGL 2 SEPTEMBER 1945 DIBENTUKLAH
SUSUNAN KABINET PERTAMA DIBAWAH PRESIDEN SOEKARNO. AKAN
TETAPI 2 BULAN STELAH ITU TGL 14 NOVEMBER 1945 PEMERINTAH
MENGELUARKAN MAKLUMAT YG BERISI PERUBAHAN SISTEM KABINET
DR PRESIDENSIIL KE SISTEM PARLEMENTER. SEHINGGA PERDANA
MENTERI PERTAMA KABINET PARLEMENTER DITETAPKAN SYAHRIR. PD
HAL UUD 45 TDK MENETAPKAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER.
SEHINGGA SAMPAI THN 1945 DIBENTUK UU REPUBLIK INDONESIA
SERIKAT. DGN KONSTITUSI RIS 1949.

2. KONSTITUSI RIS 1949.
SETELAH INDONESIA MERDEKAN DR JEPANG, DMANFAATKAN OLEH
PEMERINTAH BELANDA UTK KEMBALI MENJAJAH INDONESIA. NAMUN
MENDAPAT PERLAWANAN DR PEJUANG KEMERDEKAAN INDONESIA.
NAMUN BELANDA TETAP MENERAPKAN POLITIK ADU DOMBA DGN
MENDIRIKAN NEGARA2 KECIL DI NUSANTARA INI, SPT: NEGARA
SUMATRA, NEGARA INDO. TIMUR, PASUNDAN. NEGARA JAWA TIMUR,
DLL.
SELAIN ITU BELANDA MENGADAKAN AGRESI I THN 1947, DAN AGRESI
KE II THN 1948. DGN DESAKAN PBB TGL 1949 S/D TGL 2 NOVEMBER
1949 DIADAKAN KONFRENSI MEJA BUNDAR DI DEN HAAG.
3 HAL HASIL DR KESEPAKATAN MEJA BUNDAR:
1. MENDIRIKAN NEGARA INDONESIA SERIKAT.
2. PENYERAHANAN KEDAULATAN KEPADA RIS, YAITU: (a)
PIAGAM PENYERAHAN KEDAULATAN DR BELANDA KE
PEMERINTAHAN RIS, (b) STATUS UNI, (c) PERSETUJUAN
PERPINDAHAN.
3. MENDIRIKAN UNI ANTARA RIS DGN KERAJAAN BELANDA

DLM PERUNDINGAN RI DIPIMPIN OLEH Mr.MUHAMAD ROEM, JUGA ADA
SOEPOMO DLM MEMPERSIAPKAN NASKAN UNDANG2 DAN DISEPAKATI
BERSAMA KEDUA BELAH PIHAK UTK DIBERLAKUKAN SBG UUD RIS.
NASKAH UUD RIS KEMUDIAN DIKENAL DGN KONSTITUSI RIS DAN LGSG
DISAMPAIKAN KEPADA KOMITE NASIONAL PUSAT SBG LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT.DAN MENDAPAT PERSETUJUAN, KEMUDIAN
KONSTITUSI RIS BERLAKU SEJAK TGL 27 DESEMBER 1949.
DGN BERDIRINYA NEGARA RIS, WILAYAH R.I. SENDIRI TETAP ADA
DISAMPING NEGARA FIDERAL RIS. SESUAI KETENTUAN PASAL 2 RIS
NERAGA INDONESIA DIAKUI SBG SALAH SATU NEGARA BAGIAN, DLM
WILAYAH RIS.
DLM WILAYAH FEDERAL BERLAKU KONSTITUSI RIS 1949, DLM WILAYAH RI
SBG SALAH SATU NEGARA BAGIAN TETAP BERLAKU UUD 45.
BERLAKUNYA UUD 45 DLM KETATANEGARAAN INDONESIA BARU
BERAKHIR BERSAMAAN MASA BERLAKU KONSTITUSI RIS, YAITU TGL27
AGUSTUS 1950, KETIKA UUDS 1950 RESMI DIBERLAKUKAN.

3. UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 1950
BENTUK NEGARA RIS TDK BERTAHAN LAMA, MULA2 TIGA WILAYAH
NEGARA BAGIAN, SPT: NEGARA REPUBLIK INDONESIA, NEGARA
INDONESIA TIMUR, DAN NEGARA SUMATRA TIMUR
MENGGABUNGKAN DIRI MENJADI SATU WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA. SEJAK ITU WIBAWA PEMERINTAH NEGARA RIS
BERKURANG, AKHIRNYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA UTK
KEMBALI BERSATU MENDIRIKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA (NKRI) PD TANGAL 19 MEI 1950. SETELAH BERGABUNG
DIBENTUK PANITIA BERSAMA MENYUSUN RANCANGAN UUD DAN
DISAHKAN OLEH BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT PD TGL
12 AGUSTUS 1950 DISETUJUI OLEH DPR DAN SENAT RIS PD TGL 14
AGUSTUS 1950.
SELANJUTNYA DIBERLAKUKAN SECARA RESMI MULAI TGL 17
AGUSTUS 1950, YAITU DGN DITETAPKANNYA UU NOMOR: 7 TAHUN
1950. UUDS 1950 INI BERSIFAT MENGGANTI SEHINGGA ISINYA TDK
HANYA MENCERMINKAN PERUBAHAN TERHADAP KONSTITUSI RIS
1949, TETAPI MENGGANTIKAN NASKAH KONSTITUSI RIS DGN
NASKAH BARU DGN NAMA UNDANG2 DASAR SEMENTARA (UUDS
1950)

KONSTITUSI RIS, UUDS 1945 JUGA BERSIFAT SEMENTARA, KRN DLM
PASAL 134 UUDS 950, MENGHRUSKAN KONSTITUANTE BER-SAMA2 UTK
MENYUSUN UUD RI YG AKAN MENGGANTIKAN UUDS 1950. SDG KAN
KONSTITUSI RIS TDK MENGAMANATKAN KPD KONSTITUANTE UTK
MERUBAH KONSTITUSI RIS TSB.
SEHINGGA PD PEMILU PERTAMA TAHUN 1955 MENGGUNAKAN UUDS
1950. PEMILU TSB DILAKSANAKAN BERDASARKAN UU. NO. 7 TAHUN
1953.
KONSTITUANTE TDK ATAU BELUM BERHASIL MENYELESAIKAN
TUGASNYA MENYUSUN UUD YG BARU, PRESIDEN SOEKARNO
MENYIMPULKAN BHW KONSTITUANTE GAGAL, ATAS DASAR ITU
DIKELUARKAN “DEKRIT PRESIDEN TGL 5 JULI 1959 MEMBERLAKU KAN
KEMBALI UUD 1945 SBG UUD NEGARA RI”.
JADI SAMPAI SEKARANG BERLAKU UUD 1945 DAN TELAH DI
AMANDEMEN SEBANYAK 4 KALI, DR THN 200, 2001, DAN 2002.

4. UNDANG2 DASAR 1945 (II).
DEKRIT 5 JULI 1959 MERUPAKAN SEJARAH DAN KEKUATAN BANGSA
DAN NEGARA RI, YG MAMPU MENGEMBALIKAN KEADAAN BANGSA
DAN NEGARA DAN SAMPAI SKRG.
DGN DEKRIT PRESIDEN TSB DIJADIKAN LANDASAN PD MASA ORBA
MERUPAKAN LANDASAN HUKUM DGN PRINSIP KEADAAN DARURAT
(STAATSNOODRECHT) UTK MENETAP KAN TAP MPRS. NO.
XX/MPRS/1966 TTG TATA URUTAN PER- UNDAG2AN, DIMANA MPRS
MENILAI MASA ORLA TDK MENCER MINKAN PELAKSANAAN UUD
1945.
DGN DEMIKIAN DEKRIT 5 JULI 1959 SAMPAI SEKARANG, UUD 1945
TERUS BERLAKU DAN DIBERLAKUKAN SEBAGAI HUKUM DASAR.
SIFATNYA JUGA MASIH TETAP SEBAGAI UUD SEMENTARA.

5. UNDANG2 DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 (III).
DLM SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA, TELAH TER CATAT
BEBERAPA UPAYA:
a. PEMBENTUKAN UUD .
b. PENGGANTIAN UUD
c. PERUBAHAN DLM ARTI PEMBARUAN UUD.
PD THN 1945, UUD 1945 DIBENTUK ATAU DISUSUN OLEH BPUPKI DAN
PPKI SBG HUKUM DASAR BAGI NKRI YG KEMERDEKAANNYA
DIPROKLAMIRKAN PD TGL 17-8-1945.
PD THN 1949 KETIKA BENTUK NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA
SERIKAT(FEDERASI), DGN KONSTITUSI RIS 1949.
PD THN 1950, KETIKA BENTUK NEGARA DIRUBAH LAGI MENJADI
NEGARA KESATUAN, DIGANTI KONSTITUSI RIS DGN UUDS 1950.
NAMUN DGN KEADAAN DARURAT MAKA PD TGL 5 JULI 1959 KEMBALI
KE UUD 1945

DLM SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA BELUM PERNAH ADA
PEMBARUAN UUD, NAMUN SETELAH ERE REFORMASI BARU DIKENAL
ADANYA PEMBARUAN UUD, KRN SELAMA INI DIKENAL PENYUSUNAN,
PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN UUD.
-PERUBAHAN PERTAMA SIDANG MPR 1999.
-PERUBAHAN KEDUA PD SIDANG MPR TAHUN 2000
-PERUBAHAN KETIGA PD SIDANG MPR TAHUN 2001
-PERUBAHAN KEEMPAT PD SIDANG MPR TAHUN 2002.
PD SIDANG KEEMPAT YG MELENGKAPI NASKAH2 PERUBAHAN
SEBELUMNYA, SEHINGGA KESELURUHAN MATERI PERUBAHAN DPT
DISUSUN KEMBALI SECARA LEBIH UTUH DAN MENYELURUH DLM SATU
NASKAH UUD YG MENCAKUPI KESELURUHAN HUKUM DASAR YG
SISTEMATIS DANTERPADU.
SECARA SUBSTANTIF PERUBAHAN UUD 1945 TELAH MENJADIKAN
KONSTITUSI PROKLAMASI TSB MENJADI KONSTITUSI YG BARU SAMA
SEKALI, MESKIPUN TETAP DINAMAKAN SBG UUD 1945.

BATANG TUBUH UUD 1945
UUD 1945 (LAMA) UUD 1945 (BARU)
-BAB I BENTUK & KEDAULATAN BAB 1 BENTUK&KEDAULATAN
PASAL 1 DAN 2 AYAT PASAL 1, 3 AYAT
-BAB II MPR (PASAL 2, 3 AYAT) BAB II MPR (PASAL 2, 3 AYAT)
(PASAL 3, 1 AYAT) (PASAL 3, 3 AYAT)*** ****
-BAB III KEKUASAAN PEM. NEG. BAB III KEKUASAAN PEM.NEG
(PASAL 4, 2 AYAT) (PASAL 4, 2 AYAT)
(PASAL 5, 2 AYAT) (PASAL 5, 2 AYAT)*
(PASAL 6, 1 AYAT) (PASAL 6, 2 AYAT)***
(PASAL 6A, 5 AYAT)***
(PASAL 7, ) (PAAL 7, 7A )***
(PASAL 7B, 7 AYAT)***
(PASAL 7C )***
(PASAL 8, ) (PASAL 8, 3 AYAT )***

(PASAL 9, ) (PASAL 9, 2 AYAT)*
(PASAL 10 SAMA ) (PASAL 10, SAMA)
(PASAL 11, ) (PASAL 11, 3 AYAT)***
(PASAL 12, SAMA ) (PASAL 12, SAMA )
(PASAL 13, 2 AYAT ) (PASAL 13, 3 AYAT)*
(PASAL 14, ) (PASAL 14, 2 AYAT)*
(PASAL 15, ) (PASAL 15, UU. )*
-BAB IV DPA.
(PASAL 16, 2 AYAT ) ( DIHAPUS )****
-BAB V KEMENTERIAN NEGARA
(PASAL 17, 3 AYAT ) (PASAL 17, 4 AYAT)* ***
-BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH
(PASAL 18, ) (PASAL 18, 7 AYAT)**
(PASAL 18A, 2 AYAT)**
(PASAL 18B, 2 AYAT)**
-BAB VII D P R
(PASAL 19, 2 AYAT ) (PASAL 19, 3 AYAT )**
(PASAL 20, 2 AYAT ) (PASAL 20, 5 AYAT )* **

(PASAL 21, 2 AYAT ) (PASAL 21, )*
(PASAL 22, 3 AYAT ) (PASAL 22, 3 AYAT )
(PASAL 22A, 22B )**
- BAB VIIA DPD
( ) (PASAL 22C, 4 AYAT)***
-BAB VIII BPK
(PASAL 23 ) (PASAL 23, 2 AYAT )***
-BAB IX KEKUASAAN KEHAKEHAKIMAN
(PASAL 24, 2 AYAT ) (PASAL 24, 3 AYAT )***
(PASAL 24A, 5 AYAT)***
(PASAL 24B, 4 AYAT)***
(PASAL 24C, 6 AYAT)***
(PASAL 25, ) (PASAL 25, SAMA )
(PASAL 25A, )****
-BAB X WARGA NEGARA WARGA NEGARA & PENDUDUK

-BAB XA HAK ASASI MANUSIA
(PASAL 28A,B,C S/D J)**
-BAB XI AGAMA
-BAB XII PERTAHANAN NEGARA HANKAM NEGARA
-BAB XIII PENDIDIKAN PENDDK & KEBUDAYAAN
(PASAL 31, 2 AYAT ) (PASAL 31, 4 AYAT )****
(PASAL 32, ) (PASAL 32, 2 AYAT )****
-BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL PREKOMIAN NAS&JAHSOS
(PASAL 33, 3 AYAT ) (PASAL 33, 5 AYAT )****
(PASAL 34, ) (PASAL 34, 4 AYAT )****
-BAB XV NEGARA & BAHASA BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA SERTA LAGU
KEBANGSAAN
(PASAL 35, 36 ) (PASAL 35, 36, SAMA)
(PASAL 36A, 36B, 36C)**

-BAB XVI PERUBAHAN UUD
(PASAL 37, 2 AYAT ) (PASAL 37, 4 AYAT)****

-ATURAN PERALIHAN
(4 PASAL ) (3 PASAL )****

-ATURAN TAMBAHAN
(2 AYAT ) (2 PASAL )****

DR BBRAPA PERUBAHAN UUD 45, SECARA KUANTITATIF SUDAH DPT
DISIMPULKAN BHW SESUNGGUHNYA UUD 45 STELAH MENGALAMI 4X
PERUBAHAN, MENJADI BERUBAH SEMUA SE-OLAH2 MENJADI KONSTITUSI YG
BARU, HANYA SAJA NAMA YG TDK BERUBAH. SEDANGKAN ISINYA BERUBAH
SECARA BESAR2AN. PARADIGMA ATAU POKOK2 PIKIRAN BENAR2 BERUBAH DAN
BERBEDA DGN NASKAH ASLINYA.
SEDANGKAN PENJELASAN UUD SEMULA TERLAMPIR DAN TDK TERPISAHKAN
DGN UUD, SETELAH PERUBAHAN TDK DIAKUI LAGI SBG BAGIAN DR NASKAH UUD.
ADAPUN LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 45 SETELAH DI AMANDEMEN
MEMPUNYAI KEDUDUKAN YG SEDERAJAT DAN SECARA LANGSUNG MENERIMA
KEWENANGAN DR UUD 45 SBG KONSTITUSI NEGARA.
SPT: DPR, DPD, MPR, BPK, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MA, MK, DAN MY.
DISAMPING ITU TERDAPAT PULA INSTITUSI YG DIATUR DLM UUD 45, SPT: TNI,
POLRI, PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PARTAI POLITIK.
JUGA ADA LEMBAGA YG TDK DISEBUT NAMANYA TTP DISEBUT FUNGSINYA, SPT:
BANK SENTRAL TTP TDK DISEBUT BANK INDONESIA, KPU YG JUGA BUKAN NAMA
KRN DITULIS DGN HURUF KECIL.

PERUBAHAN MENDASAR TERHADAP MPR:
1. SUSUNAN KEANGGOTAAN MPR TDK ADA UTUSAN GOLONGAN ATAU
PRINSIP PERWAKILAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL
REPRESENTATION).
2. FUNGSI MPR BERUBAH TDK LAGI MEMILIKI KEWENANGAN TERTINGGI
(MENETAPKAN APBN, MEMILIH PRESIDEN/WAKIL)
3. PRINSIP PEMISAHAN KEKUASAAN SECARA TEGAS ANTARA FUNGSI
LEGISLATIF DGN EKSKUTIF
4. PRESIDEN DIPILIH OLEH RAKYAT SECARA LANGSUNG (PASAL 6A AYAT
(1) UUD45).
5. PERTANGGUNGAN JAWAB PRESIDEN TDK LAGI KEPADA MPR TTP
KEPADA RAKYAT.
JD PERUBAHAN MENDASAR TERHADAP MPR DLM PASAL 3 UUD:
a. MPR BERWENANG MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD
b. MPR MELANTIK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
c. MPR HANYA DPT MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL
PRESIDEN DLM MASA JABATANNYA MENURUT UUD.

Pkn materi semester 1

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Pkn materi semester 1

Similar to Pkn materi semester 1 (20)

Pkn materi semester 1