Artikael ini saya buat dari proposal pdf yang sebelumnya saya buat dan saya posting di beberapa media sosial. Kenapa saya buat file/proposal tersebut? Karena ada yang membutuhkan. Dan ini adalah bagian pertama dari website desa-1 atau website desa-1[bagian pertama/part1], setelah part-1 ini nanti ada part-2. Karena artikel ini sangat panjang maka saya bagi menjadi 2-bagian. Di samping itu masih ada website desa yang ke-2 dimana fitur dan fungsinya lebih sederhana dibanding yang pertama ini. Itulah mengapa website desa yang pertama ini saya sebut "Sistym Informasi Desa",karena didalamnya sudah mencakup data administrasi keuangan atau laporan keuangan desa.

1. Membuat Sistym Informasi Desa Berbasis Website1 Part-1
Recent tag
 website dan pemerintahan
 domain indonesia
 kepemilikan nama domain
 ketentuan nama domain
 sistym informasi desa
 website desa
 create themes
 membuat tema
 change name folder
 search console
Date :25 Mei 2016

2. Artikael ini saya buat dari proposal pdf yang sebelumnya saya buat dan saya posting di beberapa
media sosial. Kenapa saya buat file/proposal tersebut? Karena ada yang membutuhkan. Dan ini
adalah bagian pertama dari website desa-1 atau website desa-1[bagian pertama/part1], setelah
part-1 ini nanti ada part-2. Karena artikel ini sangat panjang maka saya bagi menjadi 2-bagian.
Di samping itu masih ada website desa yang ke-2 dimana fitur dan fungsinya lebih sederhana
dibanding yang pertama ini. Itulah mengapa website desa yang pertama ini saya sebut "Sistym
Informasi Desa",karena didalamnya sudah mencakup data administrasi keuangan atau laporan
keuangan desa.
Berikut adalah isi dari artikel tersebut, bagi yang membutuhkan silahkan hubungi saya melalui
kontak atau melalui informasi berikut:
[PROPOSAL PEMBANGUNANWEBSITE
DESA (DINAMIS)]
GENERAL INFORMATION
Project Title Pembangunan website desa (dynamic website)
Contact Information Project :
→ Name: Kerabat digital marketing[multibisnisindo]
→ Address: Citra Raya,Cikupa-Tangrang.
→ Phone call: +62821 7526 8793
→ Email: mailto:info@multibisnisindo.com
→ Website: http://www.multibisnisindo.com
Latar Belakang
Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan
adalah belum meratanya infrastruktur dan ketersediaan SDM TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi), yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa. Hal ini membuat
penggunaan dan pemanfaatan TIK tidak dijadikan prioritas utama oleh pemerintahan desa.
Namun dibalik keterbatasan tersebut, muncul desa-desa yang mampu menggunakan dan
memanfaatkan TIK, sehingga mampu meningkatkan pembangunan.
Kebijakan atau program-program pemerintah pusat sering menempatkan desa sebagai objek
bukan sebagai subjek, program-program pemanfaatan TIK juga terkadang hanya sampai pada
tingkat kabupaten atau kecamatan. Oleh karena itu, dengan munculnya gerakan dari desa yang

3. dapat menyelenggarakan pemeritahan secara baik dan mandiri, yang didukung dengan
pemanfaatan TIK, menjadi pelajaran bahwa inisiatif tersebut dapat dilakukan dari bawah.
Penggunaan website untuk menunjang kinerja pemerintahan di Indonesia sudah mulai
digalakkan sejak beberapa tahun lalu. Baik di nasional atau di daerah lembaga-lembaga
pemerintah sudah mulai melakukan pembenahan terhadap website mereka dan berusaha untuk
memaksimalkannya untuk layanan publik, ya meski memang masih perlu pembenahan. Di sisi
lain, masyarakat juga semakin paham dan mulai tergantung dengan fasilitas internet. Oleh karena
itu, tuntutan untuk memaksimalkan fungsi dan guna website pemerintah semakin gencar.
Website pemerintah bukan lagi sekedar profil statis pemerintah yang go online namun harus
sudah menjadi sekumpulan informasi/dokumen/data yang dinamis dan aktual sehingga bisa
berguna bagi masyarakat. Terlebih lagi jika mengacu ke UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mewajibkan setiap badan publik untuk proaktif
melakukan keterbukaan informasi publik, maka website pemerintah semestinya mulai
membiasakan diri menampilkan informasi publik yang dikuasainya, terutama website di
pemerintah daerah (pemda) kita yang bertindak sebagai ujung tombak pelayanan publik
pemerintah di daerah. Kenapa ini penting?
Pertama, agar masyarakat bisa dengan mudah menjangkau informasi publik yang dibutuhkannya.
Kenapa masyarakat harus berpayah-payah memperoleh sebuah informasi jika bisa dibaca atau
unduh melalui website pemerintah? Asas dari keterbukaan informasi publik adalah agar
masyarakat memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara
sederhana.
Kedua, agar badan publik tidak terlalu “repot” mengurusi permohonan informasi. Coba
bayangkan jika kesadaran masyarakat mengakses informasi sudah tinggi dan merata maka bisa
dipastikan setiap hari badan publik akan disibukkan dengan tugas pelayanan informasi saja,
padahal tentu mereka masih punya tugas lain yang sama pentingnya.
Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Fungsi-fungsi dari Tingkat Pusat hingga
Desa.
Pelayanan publik adalah amanat untuk setiap fungsi pemerintahan di negara ini, bahkan hingga
ke tingkat desa. UUD 1945 hingga seluruh peraturan turunannya merupakan aturan untuk
menegaskan kewajiban negara dalam melayani setiap warga negara dan penduduk dalam
pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan publik adalah
tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada era desentralisasi dan semakin
kuatnya demokrasi saat ini maka tuntutan akan tanggung jawab pelayanan publik itu juga
semakin kuat dan
mengemuka. Ruang lingkup pelayanan publik paling tidak mencakup dua hal, yakni pelayanan
atas barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif. Pelayanan publik di aranah
administratif ini meliputi banyak hal, seperti pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha,
tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi,
perbankan, perhubungan, sumber daya alam, dan pariwisata. Dalam seluruh fungsinya,
pelayanan publik kemudian wajib memenuhi standard pelayanan sebagai bentuk fungsi layanan

4. yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standard pelayanan ini menjadi tolok
ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan. Begitu pentingnya fungsi
pelayanan publik ini, penilaian terhadap kualitas pelayanan ini menjadi kewajiban dan janji
penyelenggara, yakni pemerintah, kepada masyarakat. Pemerintahan desa sebagai sebuah badan
publik tentu saja wajib memenuhi amanat dalam undang-undang kenegaraan. Dengan
disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
pemerintahan desa semakin memiliki posisi dan peran yang strategis dan penting dalam
perencanaan kebijakan publik dan pengambilan keputusan.
Mempersiapkan Fungsi Pelayanan Publik di Tingkat Desa Sejak sebuah desa disepakati berdiri,
pelayanan publik pasti sudah otomatis berjalan dalam tubuh pemerintahannya. Namun, dalam
kerangka pelayanan publik yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, ada beberapa
prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga pemerintahan, seperti pemerintah desa, dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Pertama, menyusun dan menetapkan standard pelayanan.
Kedua, menyusun, menetapkan, dan mempublikasiakn maklumat pelayanan publik.
Ketiga, menempatkan pelaksana yang kompeten. Keempat, menyediakan sarana, prasarana, dan
fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.
Jadi, pengelolaan informasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus
diselenggarakan oleh pemerintah desa, selain pelayanan administratif seperti urusan surat dan
dokumen. Urusan pengelolaan informasi ini pun harus bisa dikelola dua arah, antara pemerintah
desa dengan masyarakat, misalnya dalam hal penyelenggaraan pengelolaan pengaduan
masyarakat. Pengelolaan informasi seperti apa yang bisa dan harus dikelola oleh pemerintah desa
dapat dipahami dengan merujuk undang-undang yang mengatur tentang informasi publik.
I. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
1. Informasi yang berkaitan dengan pemerintah desa.
2. informasi mengenai kegiatan dan kinerja pemerintah desa.
3. informasi mengenai laporan keuangan.
4. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
II. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.
1. Pemerintah desa wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
2. informasi tersebut wajib disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh
masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
III. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
1. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan pemerintah desa.
2. hasil keputusan pemerintah desa dan pertimbangannya.

5. 3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
4. rencana kerja proyek, termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan pemerintah
desa.
5. perjanjian pemerintah desa dengan pihak ketiga.
6. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat desa dalam pertemuan yang terbuka
untuk umum.
7. prosedur pelayanan kerja pegawai pemerintah desa yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat.
8. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Publik melalui Website Desa
Sebagai sebuah media publik, website desa membutuhkan tim pengelola. Media ini bisa dikelola
secara kolaboratif antara pemerintah desa dengan pegiat lembaga kemasyarakatan di tingkat desa.
Administrator: Dengan akses dan kewenangan penuh dalam olah data dan
informasi.
1. Staf pemerintah desa (direkomendasikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa
sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID).
Operator: Dengan akses dan kewenangan terbatas dalam olah data dan
informasi.
1. Staf pemerintah desa.
2. Relawan desa (pegiat karang taruna, tim siaga desa, PKK, dan sebagainya).
Redaksi: Dengan akses dan kewenangan hanya pada olah informasi untuk
website desa (sebagai tim media desa).
1. Staf pemerintah desa.
2. Relawan desa (pegiat karang taruna, tim siaga desa, PKK, dan sebagainya).
3. Mahasiswa/pelajar setempat.
4. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN)/pelajar SMA-SMK praktik kerja lapangan(PKL).
Website desa dibangun dengan tujuan sebagai media informasi resmi tentang desa, yang
dibangun dan dikelola oleh tim desa setempat. Isi website ini kemudian diharapkan bisa diakses
dan dimanfaatkan oleh publik luas sebagai sasaran. Tidak hanya penduduk desa setempat yang

6. bisa mengakses website desa yang menjadi target, tetapi juga masyarakat umum, pemerintah,
swasta, akademisi, dan badan/lembaga publik lainnya yang memiliki kepentingan dengan desa
setempat. Publikasi atas layanan informasi publik yang terbuka ini nanti bisa didukung dengan
penggunaan media jejaring sosial yang tepat dan optimal, seperti facebook, twitter, Google+,
YouTube, dan sebagainya.
Manajemen Informasi dalam Website Desa.
Secara garis besar, website desa yang memiliki tiga bagian pengolah informasi yang dapat
ditampilkan secara online. Informasi itu bisa bersifat statis, bisa pula bersifat dinamis, yang
tersimpan dan tertampilkan dalam menu-menu website desa. Setiap jenis informasi yang
diharapkan muncul dalam website desa harus merujuk pada jenis informasi publik yang telah
diatur, sehingga fungsi layanan pengelolaan informasi sebagai salah satu bentuk layanan publik
oleh desa dapat terpenuhi.
Peta situs:
Website terdiri dari front end website dan back end website (admin). Front end adalah tampilan
presentasi web desa yang diakses oleh seluruh pengguna website dan back end adalah tampilan
untuk managemen data (pengolahan data) yang hanya bisa diakses oleh user yang ter-registrasi.
Garis besar isi dari website adalah sebagai berikut:
 Artikel Kategori, tag berita, isi berita, komentar.
 Galery.
 Album, photo/ gambar, komentar.
 Video Play list, video, komentar.
 Agenda desa .
 Peraturan desa.
 Statistik.
 Pelayanan Publik:
→ SKCK → SKTM → nikah/ cerai → kematian → kelahiran → KTP/KK, pindah/
dating → mutasi PBB → keterangan usaha → legalisasi, legalitas usaha → keterangan
domisili → keterangan waris → perizinan,PBB → laporan warga → kesehatan →
Tabulin →pencarian/permohonan data.
 Media sosial.
 Kontak Banner
 Halaman statis.
 Profil desa.
 Sarana.
 Monografi.
 PBB
 RT-RW.

7.  Anggaran:
→ Raperdes → APBDes → Perubahan APBDes → Laporan Semester I → Laporan
Semester A.T. → Rincian Perhitungan APBDes → Ringkasan Perhitungan APBDes →
Laporan Realisasi → Laporan Kekayaan Milik Desa → Program Sektoral dan Program
Daerah yang masuk desa.
Situs web dinamis.
Situs web dinamis merupakan situs web yang secara spesifik didisain agar isi yang terdapat
dalam situs tersebut dapat diperbarui secara berkala dengan mudah. Sesuai dengan namanya, isi
yang terkadung dalam situs web ini umumnya akan berubah setelah melewati satu periode
tertentu. Situs berita adalah salah satu contoh jenis situs yang umumnya mengimplementasikan
situs web dinamis. Tidak seperti halnya situs web statis, pengimplementasian situs web dinamis
umumnya membutuhkan keberadaan infrastruktur yang lebih kompleks dibandingkan situs web
statis. Hal ini disebabkan karena pada situs web dinamis halaman web umumnya baru akan
dibuat saat ada pengguna yang mengaksesnya, berbeda dengan situs web statis yang umumnya
telah membentuk sejumlah halaman web saat diunggah di server web sehingga saat pengguna
mengaksesnya server web hanya tinggal memberikan halaman tersebut tanpa perlu membuatnya
terlebih dulu. Untuk memungkinkan server web menciptakan halaman web pada saat pengguna
mengaksesnya, umumnya pada server web dilengkapi dengan mesin penerjemah bahasa skrip
(PHP, ASP, ColdFusion, atau lainnya), serta perangkat lunak sistem manajemen basisdata
relasional seperti MySQL. Struktur berkas sebuah situs web dinamis umumnya berbeda dengan
situs web statis, berkas-berkas pada situs web statis umumnya merupakan sekumpulan berkas
yang membentuk sebuah situs web. Berbeda halnya dengan situs web dinamis, berkasberkas
pada situs web dinamis umumnya merupakan sekumpulan berkas yang membentuk perangkat
lunak aplikasi web yang akan dijalankan oleh mesin penerjemah server web, berfungsi
memanajemen pembuatan halaman web saat halaman tersebut diminta oleh pengguna.
PART-1 SELESAI => PART-2 ADA DI BAWAH

8. Membuat Sistym Informasi Desa Berbasis Website1 Part-2
Recent tag
 website dan pemerintahan
 domain indonesia
 kepemilikan nama domain
 ketentuan nama domain
 sistym informasi desa
 website desa
 create themes
 membuat tema
 change name folder
 search console
Date :25 Mei 2016

9. [PROPOSAL PEMBANGUNANWEBSITE
DESA (DINAMIS)]-Part2
GENERAL INFORMATION
Project Title Pembangunan website desa (dynamic website) - Lanjuan dari Part-1
Contact Information Project :
→ Name: Kerabat digital marketing[multibisnisindo]
→ Address: Citra Raya,Cikupa-Tangrang.
→ Phone call: +62821 7526 8793
→ Email: mailto:info@multibisnisindo.com
→ Website: http://www.multibisnisindo.com
Contoh tampilan Front end website/Tampilan awal (home)
Berisi informasi terkini dan link-link ke halaman berita dan foto/ video terkini.

10. Gambar: tampilan awal website
System navigasi website.
Navigasi web mengacu pada proses navigasi jaringan sumber daya informasi di WorldWide Web,
yang diselenggarakan sebagai hypertext atau hypermedia. Sistem navigasi hirarkis sangat
penting karena itu adalah sistem navigasi utama pada website. Hal ini memungkinkan pengguna
untuk bernavigasi dalam situs menggunakan level tertentu saja. System navigasi berfungsi
sebagai link/ penaut dan template untuk memudahkan pengguna mengakses situs tersebut.

11. Gambar: tampilan header menu (navigasi website)
Pelayanan Publik

12. Gambar: link ke menu Layanan Publik

13. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan:
Pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Website ini memberi ruang bagi pengunjung (warga desa) untuk mengetahui penjelasan,
persyaratan, prosedur dan petugas yang melayani suatu layanan publik. Formulir bisa
didownload, dan warga bisa mengajukan permohonan secara online. Pada pengembangan lebih
lanjut warga bisa mengetahui seberapa jauh penyelesaian permohonan layanan yang diajukan.
APBDes
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN,
Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBDes
kabupaten/kota untuk selanjutnya
ditransfer ke APB Desa.
Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai
penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah
terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa.
Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi
penggunaan dana desa tersebut.
Website ini memberikan informasi cukup kepada warga desa atau pihak berkepentingan untuk
dapat ikut mengawasi anggaran dan penggunaannya oleh pemerintah desa sehingga website ini
dapat digunakan sebagai mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana
desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara
transparan dan akuntabel.

14. Gambar: link terkait dengan APBDes
Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan
diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh sungguh terutama dalam hal penggunaan
anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang
jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan
terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme „check and balance‟ ini akan meminimalisir
penyalahgunaan keuangan desa.

15. Gambar: contoh tampilan APBDes yang bisa didownload
Back end website/Halaman administrator.
Back End adalah istilah Halaman belakang pada situs bersistem CMS ( Content Managemen
System ) . Memungkin seseorang untuk masuk sebagai administrator dan melakukan perubahan
informasi dalam website mereka . Untuk memiliki tingkatan halaman yang aman , setidaknya
halaman Back-end dilindungi dengan password adminisrator yang berformat MD5 juga level
user yang memadai dalam hak akses atas website tersebut. Dengan memiliki Halaman Back-end
akan memudahkan seorang user untuk meng-update situs mereka .

16. Gambar: tampilan login ke system admin
Gambar: Dashboard pada halaman admin

17. Gambar: contoh Editor konten admin

18. Gambar: contoh tabel data
Gambar: contoh grafik yang bisa ditampilkan

19. Gambar: contoh tampilan foto yang akan ditayangkan pada website
image: http://www.multibisnisindo.com/po-content/po-upload/Kerabat-Digital-
Marketing_Sistym-Informasi-Desa-cs.jpg
Gambar: contoh managemen data pada system admin

20. Dan seperti yang saya sampaikan pada awal artikel yang pertama tentang membuat "Sistym
Informasi Desa Berbasis Web-1 Part-1", bahwa masih ada "Website Desa" yang ke-2,dibawah
sudah saya sediakan button menuju kesana.