1.
Hak adalah segala sesuatu yang harus di
dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir
bahkan sebelum lahir.
Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki
pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik,
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat
sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang,
aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau
untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

2.
Kewajiban adalah segala sesuatu yang
dianggap sebagai suatu keharusan/kewajiban
untuk dilaksanakan oleh individu sebagai
anggota warga negara guna mendapatkan hak
yang pantas untuk didapat.
Kewajiban bisa kita artikan sebagai
Liabilitas (bahasa Inggris: liability) adalah
Hutang yang harus dilunasi atau pelayanan
yang harus dilakukan pada masa datang pada
pihak lain.

3.
Nilai-nilai Pancasila dapat
dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai
ideal, nilai instrumental dan nilai
praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila
tersebut mengandung jaminan atas
hak asasi manusia, sebagaimana
dipaparkan berikut ini.

4.
1. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila
a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ;
b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ;
c. Sila Persatuan Indonesia:
d.Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
/Perwakilan
e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia

5.
2. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J
b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia.
c. Ketentuan dalam undang-undang organik berikut.
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan
dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

6.
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya
d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1
Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia
e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
f.Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppes).

7.
3. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila
• Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai
instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan
sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa
berkembang dan selalu dapat dilakukan
perubahan dan perbaikan sesuai dengan
perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat

8.
No. Sila Pancasila Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan
dengan Penegakan Hak Asasi Manusia
1. Ketuhanan Yang Maha Esa a. Hormat-menghormati dan bekerja sama
antarumat beragama sehingga terbina
kerukunan hidup
b. Saling menghormati kebebasan beribadah
sesuai dengan agama dan kepercayaannya
c.Tidak memaksakan suatu agama dan
kepercayaan kepada orang lain
2. Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab
a. Mengakui persamaan derajat, hak dan
kewajiban antara sesama manusia
b. Saling mencintai sesama manusia
c. Tenggang rasa kepada orang lain
d. Tidak semena-mena kepada orang lain
e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian

9.
No. Sila Pancasila Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan
dengan Penegakan Hak Asasi Manusia
3. Persatuan Indonesia a.Menempatkan persatuan, kesatuan,
kepentingan dan keselamatan bangsa dan
negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan
b. Rela berkorban untuk kepentingan
bangsa dan negara
c.Cinta tanah air dan bangsa
d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan
ber-Tanah Air Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dan
Permusyawaratan/Perwakilan
a. Mengutamakan kepentingan negara
dan masyarakat
b. Tidak memaksakan kehendak kepada
orang lain
c. Mengutamakan musyawarah dalam
mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama

10.
No. Sila Pancasila Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan
dengan Penegakan Hak Asasi Manusia
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
a. Menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban
b. Menghormati hak-hak orang lain
c. Suka memberi pertolongan kepada
orang lain
d. Menjauhi sikap pemerasan kepada
orang lain
e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup
mewah

11.
Pelanggaran hak warga negara adalah
pelanggaran terhadap hak - hak warga negara yang telah
tertulis pada undang - undang yang ada, baik itu dalam hal
menghambat, melarang, mengganggu hak orang lain, dan
lain -lain.
Pengingkaran Kewajiban adalah pola tindakan
warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai
warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh
Contoh

12.
Contoh Pelanggaran hak warga negara :
1. Tidak mendapatkan persamaan hukum
2. Dilarang Mengeluarkan pendapat
3. Tidak mendapatkan Kesempatan Memilih
4. Tidak mendapatkan pengajaran
5. Tidak mendapatkan pendidikan
6. Hukuman Mati
7. Tragedi Trisakti
8. Penggusuran Rumah
9. Penyanderaan WNI
Lebih
lanjut
Lebih lanjut

13.
• Meskipun indonesia sudah ditentang dengan
masyarakat internasional dan organisasi HAM,
indonesia tetap melaksanakan hukuman mati terhadap
empat terpidana mati kasus narkoba hari jumat 29 juli
2016. 4 terpidana mati yaitu Freddy Budiman
(WNI),Acena Seck Osmane,Michael titus igweh dan
Humprey ejike. Menurut perkataan juru bicara
kementrian luar negeri “langkah yang dilakukan
indonesia adalah penerapan dan penegakkan hukum.
Indonesia selalu menerapkan hukum yang berlaku di
semua negara.kami berharap semua negara
menghormati hukum yang berlaku di indonesia.
• Indonesia menerapkan hukuman mati karena menurut
BNN,rata-rata 33 orang meninggal dunia setiap hari
karna narkoba dan nilai kerugian akibat narkoba

14.
• Pemerintah indonesia membantah bahwa
seringnya warga negara indonesia menjadi
korban penyanderaan dari kelompok yang
diduga abu sayyaf disebabkan oleh anggapan
bahwa pemerintah akan membayar tebusan
terhadap nyawa para sandera tsb. 3 abk kapal
ikan diculik pada sabtu,9 juli 2016.
• Selain itu, masih ada 7 WNI abk TB Charles
yang disandera kapal abu sayyaf sejak akhir
juni. Kira-kira dalam 3 bulan
terakhir,penyanderaan abk wni oleh kelompok
abu sayyaf terjadi 4 kali.

15.
Contoh pelanggaran kewajiban warga negara :
1. Tidak membayar pajak
2. Melawan hukum
3. Tidak menjaga ketertiban
4. Tidak ikut mempertahankan NKRI
5. Melanggar peraturan perundang-undangan
6. Melakukan perbuatan anarkis
7. Melanggar lalu lintas
8. Melakukan kekerasan
Lebih lanjut
Lebih
lanjut

16.
• Contoh seperti peraturan di kabupaten
Bulukumba(Sulawesi Selatan) no. 04/2003 tentang
berpakaian muslim dan muslimah. Para PNS
diwajibkan menggunakan busana muslim ,dengan
resiko mengalami diskriminasi dalam hal
kepegawaian .hal tersebut membatasi warga untuk
menentukan jati dirinya. Selain itu ada juga surat
edaran bupati indramayu tentang Wajib Busana
muslimah dan pandai baca alquran. Ada dalam
surat edaran Pemekasan Madura no. 450/2002.
• Padahal dalam UUD 1945 sudah dijelaskan bahwa
indonesia adalah negara hukum,bukan negara islam
yang menggunakan syariat islam sekalipun

17.
Kasus yang sudah lumayan lama terjadi di
cipulir yaitu seorang ibu yang tega menggergaji
anaknya. Sidang lanjutan kasus tsb. Dilakukan
hari senin,16 mei 2016. majelis hakim
menjatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap
ibu penggergaji karena dianggap telah
melanggar UU perlindungan anak pasal 80 ayat
1 dan UU no 35 tahun 2014.
Meskipun sang anak sudah trauma hebat
dan mengalami luka yang lumayan
serius,namun ibu penggergaji tidak juga mau
mengakui perbuatannya.

18.
Penyebab berbagai macam pelanggaran hak
dan kewajiban :
 Sikap terlalu mementingkan diri sendiri
 Rendahnya kesadaran rasa berbangsa dan
bernegara
 Rendahnya sikap toleransi
 Penyalahgunaan kekuasaan
 Aparat penegak hukum yang kurang tegas
 Penyalahgunaan teknologi

19.
1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain
lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan
hak dan kewajiban warga negara
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk
mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak
dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh
pemerintah.
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan
lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya

20.
5.Meningkatkan profesionalisme lembaga
keamanan dan pertahanan negara
6.Menegakkan secara adil dan tidak
diskriminatif
7.Meningkatkan kerja sama secara harmonis
8.Memperkuat rasa persatuan
9.Meningkatkan rasa cinta tanah air
10.Sadar diri akan pentingnya hak dan
kewajiban sebagai warga negara

21.
Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga
menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan
penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang
mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti
berikut :
1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang
berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk
mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak
pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan
sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian
juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan
pelanggaran peraturan lalu lintas.

22.
2. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan
separatisme, ancaman keamanan dari luar dan
sebagainya.

23.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan
penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan
penyalahgunaan keuangan negara.

24.
4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk
menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak
dan pengingkaran kewajiban warga negara.

25.
Angga : apakah hukuman mati sesuai dengan pancasila?
Maulani : jika indonesia dipaksa untuk menghapuskan hukuman mati,
menurut kalian hukuman apa yang pantas untuk mengganti hukuman
mati?
Yani&Satya : apakah hukuman mati termasuk pelanggaran hak yaitu hak
untuk hidup?
Dina : Bagaimana proses dari supremasi hukum dari penegakkan
hukum&keadilan di Indonesia?
Annisa : Mengapa penegakkan HAM tidak hanya menjadi tugas
pemerintah?
Syla : Apa tujuan advokasi terhadap HAM?
Syawaliah : Bagaimana sikap masyarakat dalam menangani aparat
penegak hukum yang kurang tegas dalam menindak kasus pelanggaran
HAM?
Naufal : Kenapa peraturan Hak Asasi Manusia ada di mana-mana (
Pancasila, UUD, TAP MPR)?
Nafila : menurut kalian apa faktor utama yang dapat membuat orang
sadar akan kepentinganHak Asasi Manusia?
Aulia Dini : Mengapa hukuman mati di indonesia di tentang?