Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PKN Nilai-nilai Pancasila dalam Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Kelas XII BAB 1

86,211 views

Published on

Kurikulum 2013
Menganalisis Nilai-nilai Pancasila terkait dengan Kasus-Kasus HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Published in: Education
  • Login to see the comments

PKN Nilai-nilai Pancasila dalam Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Kelas XII BAB 1

  1. 1. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
  2. 2. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan/kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban bisa kita artikan sebagai Liabilitas (bahasa Inggris: liability) adalah Hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.
  3. 3. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini.
  4. 4. 1. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ; b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ; c. Sila Persatuan Indonesia: d.Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  5. 5. 2. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. c. Ketentuan dalam undang-undang organik berikut. 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  6. 6. 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. f.Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppes).
  7. 7. 3. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila • Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat
  8. 8. No. Sila Pancasila Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia 1. Ketuhanan Yang Maha Esa a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya c.Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia b. Saling mencintai sesama manusia c. Tenggang rasa kepada orang lain d. Tidak semena-mena kepada orang lain e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian
  9. 9. No. Sila Pancasila Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia 3. Persatuan Indonesia a.Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara c.Cinta tanah air dan bangsa d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan/Perwakilan a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
  10. 10. No. Sila Pancasila Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban b. Menghormati hak-hak orang lain c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah
  11. 11. Pelanggaran hak warga negara adalah pelanggaran terhadap hak - hak warga negara yang telah tertulis pada undang - undang yang ada, baik itu dalam hal menghambat, melarang, mengganggu hak orang lain, dan lain -lain. Pengingkaran Kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh Contoh
  12. 12. Contoh Pelanggaran hak warga negara : 1. Tidak mendapatkan persamaan hukum 2. Dilarang Mengeluarkan pendapat 3. Tidak mendapatkan Kesempatan Memilih 4. Tidak mendapatkan pengajaran 5. Tidak mendapatkan pendidikan 6. Hukuman Mati 7. Tragedi Trisakti 8. Penggusuran Rumah 9. Penyanderaan WNI Lebih lanjut Lebih lanjut
  13. 13. • Meskipun indonesia sudah ditentang dengan masyarakat internasional dan organisasi HAM, indonesia tetap melaksanakan hukuman mati terhadap empat terpidana mati kasus narkoba hari jumat 29 juli 2016. 4 terpidana mati yaitu Freddy Budiman (WNI),Acena Seck Osmane,Michael titus igweh dan Humprey ejike. Menurut perkataan juru bicara kementrian luar negeri “langkah yang dilakukan indonesia adalah penerapan dan penegakkan hukum. Indonesia selalu menerapkan hukum yang berlaku di semua negara.kami berharap semua negara menghormati hukum yang berlaku di indonesia. • Indonesia menerapkan hukuman mati karena menurut BNN,rata-rata 33 orang meninggal dunia setiap hari karna narkoba dan nilai kerugian akibat narkoba
  14. 14. • Pemerintah indonesia membantah bahwa seringnya warga negara indonesia menjadi korban penyanderaan dari kelompok yang diduga abu sayyaf disebabkan oleh anggapan bahwa pemerintah akan membayar tebusan terhadap nyawa para sandera tsb. 3 abk kapal ikan diculik pada sabtu,9 juli 2016. • Selain itu, masih ada 7 WNI abk TB Charles yang disandera kapal abu sayyaf sejak akhir juni. Kira-kira dalam 3 bulan terakhir,penyanderaan abk wni oleh kelompok abu sayyaf terjadi 4 kali.
  15. 15. Contoh pelanggaran kewajiban warga negara : 1. Tidak membayar pajak 2. Melawan hukum 3. Tidak menjaga ketertiban 4. Tidak ikut mempertahankan NKRI 5. Melanggar peraturan perundang-undangan 6. Melakukan perbuatan anarkis 7. Melanggar lalu lintas 8. Melakukan kekerasan Lebih lanjut Lebih lanjut
  16. 16. • Contoh seperti peraturan di kabupaten Bulukumba(Sulawesi Selatan) no. 04/2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah. Para PNS diwajibkan menggunakan busana muslim ,dengan resiko mengalami diskriminasi dalam hal kepegawaian .hal tersebut membatasi warga untuk menentukan jati dirinya. Selain itu ada juga surat edaran bupati indramayu tentang Wajib Busana muslimah dan pandai baca alquran. Ada dalam surat edaran Pemekasan Madura no. 450/2002. • Padahal dalam UUD 1945 sudah dijelaskan bahwa indonesia adalah negara hukum,bukan negara islam yang menggunakan syariat islam sekalipun
  17. 17. Kasus yang sudah lumayan lama terjadi di cipulir yaitu seorang ibu yang tega menggergaji anaknya. Sidang lanjutan kasus tsb. Dilakukan hari senin,16 mei 2016. majelis hakim menjatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap ibu penggergaji karena dianggap telah melanggar UU perlindungan anak pasal 80 ayat 1 dan UU no 35 tahun 2014. Meskipun sang anak sudah trauma hebat dan mengalami luka yang lumayan serius,namun ibu penggergaji tidak juga mau mengakui perbuatannya.
  18. 18. Penyebab berbagai macam pelanggaran hak dan kewajiban :  Sikap terlalu mementingkan diri sendiri  Rendahnya kesadaran rasa berbangsa dan bernegara  Rendahnya sikap toleransi  Penyalahgunaan kekuasaan  Aparat penegak hukum yang kurang tegas  Penyalahgunaan teknologi
  19. 19. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya
  20. 20. 5.Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara 6.Menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif 7.Meningkatkan kerja sama secara harmonis 8.Memperkuat rasa persatuan 9.Meningkatkan rasa cinta tanah air 10.Sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara
  21. 21. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut : 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
  22. 22. 2. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.
  23. 23. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
  24. 24. 4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
  25. 25. Angga : apakah hukuman mati sesuai dengan pancasila? Maulani : jika indonesia dipaksa untuk menghapuskan hukuman mati, menurut kalian hukuman apa yang pantas untuk mengganti hukuman mati? Yani&Satya : apakah hukuman mati termasuk pelanggaran hak yaitu hak untuk hidup? Dina : Bagaimana proses dari supremasi hukum dari penegakkan hukum&keadilan di Indonesia? Annisa : Mengapa penegakkan HAM tidak hanya menjadi tugas pemerintah? Syla : Apa tujuan advokasi terhadap HAM? Syawaliah : Bagaimana sikap masyarakat dalam menangani aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam menindak kasus pelanggaran HAM? Naufal : Kenapa peraturan Hak Asasi Manusia ada di mana-mana ( Pancasila, UUD, TAP MPR)? Nafila : menurut kalian apa faktor utama yang dapat membuat orang sadar akan kepentinganHak Asasi Manusia? Aulia Dini : Mengapa hukuman mati di indonesia di tentang?

×