Peraturan ini mengatur pedoman umum penyaluran bantuan hibah di Kabupaten Pakpak Bharat. Hibah diberikan kepada organisasi semi pemerintah untuk mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Penerima hibah harus memenuhi persyaratan administrasi dan melaporkan penggunaan dana sesuai perjanjian.

1. Menimbang
Mengingat '. 1.
BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPAT! PAKPAK BHARAT
NOMOR q TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN HIBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Bahwa untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi organisasi .semi
pemerintah di Kabupaten Fakpak Bharat perlu diberikan bantuan hibah sehingga
organisasi beroperasi dengan baik;
baiwa untuk kelancaran plnyaluran bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada
hrruf "a" diatas, perlu diteiapkan pedoman umum penyaluran bantuan hibah
dalam suatu Peraturan BuPati.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabufaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi sumatera Utara (Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
NegarJRepublik lndonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 42eq',
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355) ;
Undang-Unda-ng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
tanggrJng jawa6 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia T-ahun
ZO0+ Nom6r 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400),
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negira Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomo!-12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 No 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)',
Undang-Undang Nomor 33 Tahun2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan antara
pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor '126, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4438),
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49'
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140'
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578),
1'.peraturan.../2
2.
4
5
6
7
9.
. */
/a^ -rl
3
B

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614) ,
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No 4737);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharuan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk
Hukum Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis
Pengelolaan Barang Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor.11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64);
MEMUTUSKAN:
'10
11
12.
13
14
15
16.
17
18
Menetapkan PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN HIBAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah
Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6dalah Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Peja-bat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
6. Belanja Hibah adalah suatu bentuk instrumen bantuan pemerintah daerah, bark berbentuk uang,
barang dan jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada organisasi semi pemerintah
2

3. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan belanja hibah adalah untuk:
1. Memfasilitasi terselenggaranya fungsi pelayanan umum kepada masyarakat organisasi semi
pemerintah dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian Dana BOS SMP Swasta'
3. Pemberian hibah diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselengga ranya
fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
BAB III
PENERIMA HIBAH
Pasal 3
Penerima hibah setiap tahun akan ditentukan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati.
BAB IV
SUMBER DANA DAN JUMLAH HIBAH
Pasal 4
(1) Dana Hibah bersumber dari Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat.
(2) Jumlah dana hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat akan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH
Pasal 5
Prosedur pemberian hibah kepada masing-masing komponen penerima hibah adalah sebagai berikut . 1. Pemberian hibah pada prinsipnya bersifat tidak mengikat.
2. Pemerintah Daerah bersama penerima hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah. 3. Pemberian hibah harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Penyaluran hibah yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dilakukan melalui transfer
dana ke rekening penerima hibah.
J

4. BAB VI
KEWAJIBAN PENERIMA HIBAH
Pasal 6
Penerima hibah sebagaimana pasal 1' dimaksud pada 6 diwajibkan untuk Melaksanakan kegiatan sesuai : dengan rencana lierja dan anggaran yang telah pengesahan. mendapat
2. 3 Membuka rekening pada PT. Bank Sumut Capem Salak untuk transfer dana hibah. Mempertanggungjawabkan penerimaan hibah sebagai objek pemeriksaan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang iatr 'surat
dalam bentuk laporan seiuai
peryanjian hibah dan ketentuan yang berlaku.
Pasal 7
Penerima hibah wajib menyerahkan surat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Bupati c/q Kepala Dinas Pendapatan, Pengelotaan Keuingan dan Aset DJ6rah selambat- lambatnya 1 (satu) ,"--. bulan setelah kegiatan berakhir.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal f uart-t 261l
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
pada tanggal I' prt, af- 201 1
SEK PAKPAK BHARAT,
GANDI WARTHA MANIK
PEMBINA UTAMA MADYA
NrP. 1 95406221 976031 005
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR
4
RETARIS DAERAH KABUPATEN
[r,,-l