Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kewajiban perpajakan bagi bendahara desa

Wajib Pajak bagi Pengelola Keuangan Desa

  • Be the first to comment

Kewajiban perpajakan bagi bendahara desa

  1. 1. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Desa Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sambas
  2. 2. Rincian Pendapatan Negara 2015
  3. 3. Rincian Belanja Negara 2015
  4. 4. Siklus Penerimaan dan Penggunaan Dana APBN / APBD
  5. 5. PENGERTIAN PAJAK Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat
  6. 6. Kewajiban Perpajakan 1 • Mendaftarkan diri 2 • Melakukan pemotongan dan pemungutan 3 • Menyetorkan ke kas negara 4 • Melaporkan ke kantor pajak terdekat
  7. 7. Identitas Wajib Pajak Bendahara Desa Sijang, Kec. Galing NPWP : 73.525.113.0-702.000 Nama Bendahara : Tia NPWP Pribadi : 45.236.448.0-702.000
  8. 8. Apa saja jenis pajak terkait pemotongan dan pemungutan oleh bendahara ? PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 4(2) PPN
  9. 9. PPh Pasal 21 Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
  10. 10. Atas penghasilan teratur orang pribadi non PNS Orang pribadi yang menerima penghasilan teratur dari dana desa, pemotongan PPh 21 nya memperhatiakan batas minimal penghasilan kena pajak atau penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinannya. Contoh : Perangkat desa dan kepala dusun
  11. 11. No Status Perkawinan PTKP Setahun PTKP Sebulan 1 TK/0 36.000.000 3.000.000 2 TK/1 39.000.000 3.250.000 3 TK/2 42.000.000 3.500.000 4 TK/3 45.000.000 3.750.000 5 K/1 39.000.000 3.250.000 6 K/2 42.000.000 3.500.000 7 K/3 45.000.000 3.750.000 8 K/4 48.000.000 4.000.000 PTKP TK = Tidak Kawin, K = Kawin. Tanggungan maksimal 3 orang.
  12. 12. Untuk wanita kawin dianggap TK/0 karena anak menjadi tanggungan suami, kecuali terdapat surat minimal dari kecamatan yang menyatakan bahwa wanita tersebut menjadi penanggung
  13. 13. Atas penghasilan yang diterima oleh PNS Atas penghasilan yang diterima PNS maka dilakukan pemotongan dengan aturan : Golongan II = Bebas pemotongan Golongan III = 5% x Penghasilan Golongan IV = 15% x Penghasilan
  14. 14. Tarif PPh 21 30 % 25 % 15 % 5 % diatas 500 juta Rp 250 juta – Rp 500 juta s/d Rp 50 juta Rp 50 juta – Rp 250 juta Apabila tidak memiliki NPWP, tarif menjadi lebih besar 20%
  15. 15. Penghasilan tidak teratur atas usaha Yaitu penghasilan yang diberikan kepada orang pribadi atas usaha yang ia berikan kepada desa (timbal balik). Contoh : Ketua RT, amil, petugas posyandu, tenaga ahli, petugas kebersihan, hadiah lomba dll. Maka atas penghasilan tersebut dikenakan PPh 21 : • Tarif x 50% x penghasilan • 5% x 50 % x penghasilan (NPWP) • 6% x 50 % x penghasilan (Non NPWP)
  16. 16. Penghasilan tidak teratur tanpa usaha tertentu Yaitu penghasilan yang diberikan kepada orang pribadi tanpa ada usaha atau timbal balik yang diterima oleh desa. Contoh : Peserta kegiatan yang menerima uang saku. Maka atas penghasilan tersebut dikenakan PPh 21 : • Tarif x penghasilan • 5% x penghasilan (NPWP) • 6% x penghasilan (Non NPWP)
  17. 17. Penyetoran Pajak PPh 21 PPh pasal 21 yang telah dipotong kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke kas negara melaui kantor pos atau bank persepsi menggunakan SSP (Surat setoran pajak) dengan kode akun : • Atas penghasilan PNS : 411121/402 • Atas penghasilan non PNS : 411121/100
  18. 18. Simulasi Perhitungan Seluruh pembayaran dikukan tanggal 13 Juli 2015 : • Yudi seorang PNS golongan III diundang sebagai tenaga ahli dan menerima honor sebesar 500.000 maka PPh 21 nya: 5% x 500.000 = Rp. 25.000 • Pak Arif seorang anggota BPD memiliki NPWP menerima honor bulan Jan-Juni sebesar 3.000.000, maka PPh 21 nya : 5% x 50% x 3.000.000 = Rp. 75.000 • Bu Lusi tidak berNPWP seorang anggota posyandu menerima honor 500.000, maka PPh 21 nya : 6% x 50% x 500.000 = Rp. 15.000 • Bu Anisa tidak berNPWP diundang menghadiri acara desa lalu mendapat uang saku 100.000, maka PPh 21 nya : 6% x 100.000 = Rp. 6.000
  19. 19. Penyetoran dan Pelaporan Jumlah PPh 21 yang harus disetorkan adalah : • Akun 411121/402 (PNS) = Rp. 25.000 • Akun 411121/100 (Non PNS) = 75.000 + 15.000 + 6.000 = Rp. 96.000 Batas setor PPh 21 : Tanggal 10 bulan berikutnya Batas lapor PPh21 : Tanggal 20 bulan berikutnya Apabila batas setor atau lapor bertepatan dengan hari libur, maka batas setor atau lapor menjadi hari kerja terdekat setelah hari libur tersebut.
  20. 20. Penyetoran dan Pelaporan Kelengkapan berkas pelaporan SPT Masa PPh 21 : SPT PPh 21 induk yang telah ditandatangan dan dicap Daftar bukti potong 1721 SSP lembar ke-3 dengan jumlah dan masa pajak sesuai dengan SPT induknya Nihil Wajib Lapor
  21. 21. Bukan objek PPh 21 Yang bukan termasuk objek pajak PPh 21 adalah : • Bantuan sosial seperti bantuan kepada fakir miskin dan anak yatim • Beasiswa Atas penghasilan tersebut yang diterima orang pribadi, bendahara tidak melakukan pemotongan PPh 21
  22. 22. PPh Pasal 22 dan PPN PPh 22 dan PPN saling terkait dalam hal kegitan pembelian barang yang bersumber dari dana desa. Kewajiban memotong PPh 22 apabila dalam satu kwitansi jumlah pembelian lebih dari 2 juta Kewajiban memungut PPN apabila dalam satu kwitansi jumlah pembelian lebih dari 1 juta. Semua barang yang dibeli oleh bendahara desa, harus terdapat unsur PPN pada harga yang tertera di kwitansi
  23. 23. Tarif PPh 22 dan PPN Tarif PPh 22 : • 1,5 % x Nilai pembelian (jika rekanan berNPWP) • 3 % x Nilai pembelian (jika rekanan tidak berNPWP) Tarif PPN : 10 % x Nilai pembelian (tarif tunggal)
  24. 24. Penyetoran PPh 22 dan PPN PPh pasal 22 yang telah dipotong dan PPN yang telah dipungut kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke kas negara melaui kantor pos atau bank persepsi menggunakan SSP (Surat setoran pajak) dengan kode akun : • PPh 22 : 411122/100 • PPN : 411211/900 Penyetoran PPh 22 dan PPN, kolom identitas SSP menggunakan NPWP dan nama rekanan sedangkan kolom penyetor tetap ditanda tangani oleh bendahara apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka disetor menggunakan NPWP desa
  25. 25. Simulasi Perhitungan 1. Tanggal 13 Juli 2015 desa membeli material kepada pedagang bernama Rudi dengan total harga 5 jt pada 1 kwitansi. Pedagang mengatakan bahwa harga tersebut belum termasuk PPN. Apabila Rudi tidak memiliki NPWP, maka penghitungan pajaknya adalah : PPN = 10% x 5jt = 500.000 PPh 22 = 3% x 5jt = 150.000 Harga yang tertera pada kwitansi adalah 5.500.000 (harga + PPN), kemudian uang yang dibayarkan kepada pedagang adalah 5jt – 150.000 = 4.850.000
  26. 26. Simulasi Perhitungan 2. Tanggal 14 Juli 2015 desa membeli laptop di toko Feri seharga 6.600.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN. Apabila Feri memiliki NPWP maka penghitungan pajaknya adalah : • Kita harus mencari harga barang tanpa unsur PPN : 100 110 x 6.600.000 = 6.000.000 • PPN : 10 % x 6.000.000 • PPh 22 : 1,5 % x 6.000.000 = 90.000 Harga yang tertera pada kwitansi adalah 6.600.000 (harga + PPN), kemudian uang yang dibayarkan kepada pedagang adalah 6jt – 90.000 = 5.910.000
  27. 27. Simulasi Perhitungan 3. Tanggal 15 Juli 2015 desa membeli printer kepada pedagang bernama Gilang dengan harga 1,5jt. Pedagang mengatakan bahwa harga tersebut belum termasuk PPN. Apabila Gilang memiliki NPWP, maka penghitungan pajaknya adalah : PPN = 10% x 1,5jt = 150.000 PPh 22 = tidak dipotong karena belum lewat 2 juta Harga yang tertera pada kwitansi adalah 1.650.000 (harga + PPN), kemudian uang yang dibayarkan kepada pedagang tetap 1,5jt tanpa potongan. Bendahara tidak berkewajiban memotong karena belum lewat 2 juta
  28. 28. Penyetoran dan Pelaporan PPh 22 : • Rudi (non NPWP) = Rp. 150.000 • Feri (NPWP) = Rp. 90.000 PPN • Rudi (non NPWP) = Rp. 500.000 • Feri (NPWP) = Rp. 600.000 • Gilang (NPWP) = Rp. 150.000
  29. 29. Penyetoran dan Pelaporan Kelengkapan berkas pelaporan SPT masa 22 :  SPT PPh 22 induk yang telah ditandatangan dan dicap  SSP lembar ke-3 dengan jumlah dan masa pajak sesuai dengan SPT induk Kelengkapan berkas pelaporan SPT masa PPN :  SPT 1107 PUT induk yang telah ditandatangan dan dicap  Daftar pemungutan PPN 1107 PUT 1  SSP lembar ke-3 dengan jumlah dan masa pajak sesuai dengan SPT induk Nihil wajib lapor Nihil tidak wajib lapor
  30. 30. Batas setor dan lapor • Batas setor PPh 22 : Pada hari yang sama saat pembayaran • Batas lapor PPh 22 : Tanggal 14 bulan berikutnya • Batas setor PPN : Tanggal 7 bulan berikutnya • Batas lapor PPN (Formulir 1107 PUT) : Tanggal 14 bulan berikutnya
  31. 31. Catatan Bendahara tidak memungut PPN apabila barang yang dibeli termasuk kedalam daftar barang yang dikecualikan dari pemungutan PPN. Contoh : Sembako dan buku pelajaran . Apabila bendahara beli sembako Rp. 2.500.000 maka harga di kwitansi tetap Rp. 2.500.000 namun bendahara wajib memotong PPh 22 karena sudah di atas 2 juta
  32. 32. PPh Pasal 23
  33. 33. Objek PPh Pasal 23 Dipotong PPh Pasal 23 Imbalan Modal Jasa Hadiah/ Penghargaan Selain PPh 21 Sewa Selain Tanah/ Bangunan Tarif 2% Tarif 2% Tarif 15% Tarif 15% Jika rekanan tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 100 % lebih tinggi
  34. 34. Pemotongan PPh pasal 23 tidak memiliki batas minimal transaksi, jadi berapapun nilai transaksinya bendahara wajib memotong PPh pasal 23 atas transaksi tersebut. Khusus jasa katering, bendahara tidak memungut PPN karena jasa katering termasuk ke dalam jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN
  35. 35. Penyetoran PPh 23 PPh pasal 23 yang telah dipotong dikumpulkan dan disetorkan ke kas negara melaui kantor pos atau bank persepsi menggunakan SSP (Surat setoran pajak) dengan kode akun : • PPh 23 atas jasa katering : 411124/104 • PPh 23 atas sewa harta : 411124/100
  36. 36. Simulasi Perhitungan 1. Tanggal 2 Juli 2015 desa memesan katering untuk rapat di kantor desa kepada ibu Rini senilai Rp. 500.000, apabila ibu Rini tidak memiliki NPWP maka : PPh 23 = 4 % x 500.000 = 20.000, ibu Rini menerima pembayaran dari desa sebesar 480.000 2. Tanggal 3 Juli 2015 desa menyewa mobil untuk keperluan desa kepada bapak Dodo senilai Rp. 700.000 (harga belum PPN), apabila bapak Dodo memiliki NPWP maka : PPN = 10 % x 700.000 = 70.000 PPh 23 = 2 % x 700.000 = 14.000 Harga yang tertera pada kwitansi adalah 770.000 dan bapak Dodo menerima pembayaran dari desa sebesar 686.000
  37. 37. Simulasi Perhitungan 3. Tanggal 6 Juli 2015 desa memesan katering untuk kegiatan di sekretariat desa kepada ibu Susi senilai Rp. 300.000, apabila ibu Susi memiliki NPWP maka : PPh 23 = 2 % x 300.000 = 6.000, ibu Susi menerima pembayaran dari desa sebesar 294.000
  38. 38. Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas jasa katering (411124/104) :  Rini = 20.000  Susi = 6.000 PPh 23 atas sewa harta (411124/100)  Dodo = 14.000 Batas setor PPh 23 : tanggal 10 bulan berikutnya Batas lapor PPh 23 : tanggal 20 bulan berikutnya
  39. 39. Penyetoran dan Pelaporan Kelengkapan berkas pelaporan SPT masa 23 : SPT PPh 23 induk yang telah ditandatangan dan dicap Daftar bukti potong PPh 23 Bukti pemotongan PPh 23 SSP lembar ke-3 dengan jumlah dan masa pajak sesuai dengan SPT induk Nihil tidak wajib lapor
  40. 40. PPh Final Pasal 4(2)
  41. 41. Objek PPh 4(2) Tarif 10 % Kecuali Hotel / Restoran Termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, dan fasilitas lainnya Tarif 5 % Pelaksana Kualifikasi Kecil : 2 % Kualifikasi Besar : 3 % Non kualifikasi : 4 % Pengawasan dan Perencanaan Kualifikasi Kecil : 4 % Kualifikasi Besar : 4 % Non kualifikasi : 6 %
  42. 42. Dikecualikan dari pemotongan PPh 4(2) Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp. 60.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah
  43. 43. Penyetoran PPh Final 4(2) PPh pasal 4(2) yang telah dipotong dikumpulkan dan disetorkan ke kas negara melaui kantor pos atau bank persepsi menggunakan SSP (Surat setoran pajak) dengan kode akun : • PPh 4(2) atas sewa tanah dan/atau bangunan : 411128/403 • PPh 4(2) atas pembelian tanah dan/atau bangunan : 411128/402
  44. 44. Simulasi Perhitungan 1. Tanggal 15 Juli 2015 desa menyewa gedung ruko milik bapak Tono seharga Rp. 500.000 apabila bapak Tono tidak memiliki NPWP, maka : PPN = 10 % x 500.000 = 50.000 PPh 4(2) = 10 % x 500.000 = 50.000 Maka harga yang tertera di kwitansi adalah 550.00 (harga + PPN), dan yang diterima oleh bapak Tono adalah 450.000
  45. 45. Simulasi Perhitungan 2. Tanggal 17 Juli 2015 desa membeli tanah di belakang kantor desa untuk keperluan perluasan kantor kepada bapak Zaki seharga Rp. 100.000.000 (NJOP = 50jt) apabila bapak Zaki memiliki NPWP, maka : PPh 4(2) = 5 % x 100.000.000 = 5.000.000 BPHTB = 5 % x (harga beli-NJOPTKP) Maka harga yang tertera di kwitansi adalah 100 Jt, dan yang diterima oleh bapak Zaki 95 jt
  46. 46. Penyetoran dan Pelaporan Atas sewa (411128/403) = Rp. 50.000 Atas beli tanah (411128/402) = Rp. 5.000.000 Batas setor PPh 4(2) : Tanggal 10 bulan berikutnya Batas lapor PPh 4(2) : Tanggal 20 bulan berikutnya
  47. 47. Penyetoran dan Pelaporan Kelengkapan berkas pelaporan SPT masa 4(2) : SPT PPh 4(2) induk yang telah ditandatangan dan dicap Daftar bukti potong PPh 4(2) Bukti pemotongan PPh 4(2) SSP lembar ke-3 dengan jumlah dan masa pajak sesuai dengan SPT induk Nihil tidak wajib lapor
  48. 48. Bantuan yang diberikan kepada badan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, agama dan sosial Uang perjalanan dinas Pembayara rekening listrik, PDAM dan telepon Yang Bukan Termasuk Objek Pajak
  49. 49. No Jenis Pajak Terlambat Setor Terlambat Lapor 1 PPh pasal 21 2% perbulan Rp. 100.000 2 PPh pasal 22 2% perbulan Rp. 100.000 3 PPh pasal 23 2% perbulan Rp. 100.000 4 PPh pasal 4(2) 2% perbulan Rp. 100.000 5 PPN 2% perbulan Rp. 500.000 Sanksi Administrasi Atas keterlambatan setor maupun lapor dapat dikenakan sanksi dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP)
  50. 50. Syarat Permohonan NPWP NPWP Orang Pribadi : Formulir permohonan ditanda tangani Fotokopi KTP Fotokopi SK penunjukan NPWP Desa : Formulir permohonan ditanda tangani dan dicap Fotokopi KTP bendahara yang ditunjuk Fotokopi SK penunjukan Fotokopi NPWP bendahara yang ditunjuk
  51. 51. Sekian dan Terima Kasih Hubungi kami : KP2KP Sambas Jl. Panji Anom No. 16, Durian, Sambas. Telp : 0562-391016 Esar : 089672015715

×