SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Serial: BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
Pendirian Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa)
Diolah dari:
Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Latar Belakang Pendirian BUM Desa
Menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab I Ketentuan Umum poin 2 dan Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 2
BUM Desa
Tujuan BUM Desa Meningkatkan perekonomian Desa
Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk
kesejahteraan Desa
Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan
potensi ekonomi Desa
Mengembangkan rencana kerja sama usaha
antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang
mendukung kebutuhan layanan umum warga
Membuka lapangan kerja
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi Desa
Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa
dan Pendapatan Asli Desa.
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa Pasal 3
Pendirian
BUM Desa
Pertimbangan Pendirian BUM Desa
a) Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
b) Potensi usaha ekonomi Desa
c) Sumber daya alam di Desa
d) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM
Desa
e) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk
pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk
dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 4
Tata Cara Pendirian BUM Desa
Musyawarah
Desa
BUM
Desa
Menetapkan
peraturan
Desa tentang
Pendirian
BUM Desa
Merumuskan:
a) Pendirian BUM Desa
sesuai dengan kondisi
ekonomi dan sosial
budaya masyarakat
b) Organisasi pengelola
BUM Desa
c) Modal usaha BUM Desa
d) Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga
BUM Desa
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 5
BUM
Desa
Bersama
Menetapkan
peraturan
bersama
Kepala Desa
tentang
Pendirian BUM
Desa Bersama
BUM Desa Bersama
Musyawarah Desa
(Dua Desa/lebih), unsurnya
terdiri dari:
a) Pemerintah Desa
b) Anggota Badan
Permusyawaratan Desa
c) Lembaga
kemasyarakatan Desa
d) Lembaga Desa lainnya
e) Tokoh masyarakat
dengan
mempertimbangkan
keadilan gender
Merumuskan:
a) Pendirian BUM Desa
sesuai dengan kondisi
ekonomi dan sosial
budaya masyarakat
b) Organisasi pengelola
BUM Desa
c) Modal usaha BUM
Desa
d) Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah
Tangga BUM Desa
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 6

More Related Content

What's hot

Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adAngaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
yuniarkowahyu
 
Kebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipitKebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipit
yuniarkowahyu
 

What's hot (20)

Bumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritimBumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritim
 
11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa
 
Slide02 bum desa bag1
Slide02 bum desa bag1Slide02 bum desa bag1
Slide02 bum desa bag1
 
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi
 
Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes
Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes
Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
 
Gambaran umum uu desa
Gambaran umum uu desaGambaran umum uu desa
Gambaran umum uu desa
 
Peran bumdes
Peran bumdesPeran bumdes
Peran bumdes
 
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPMBUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiKonsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
 
Ppid.kebumenkab.go.id.230719 materi-dinas-kominfo-provinsi-23-07-2019
Ppid.kebumenkab.go.id.230719 materi-dinas-kominfo-provinsi-23-07-2019Ppid.kebumenkab.go.id.230719 materi-dinas-kominfo-provinsi-23-07-2019
Ppid.kebumenkab.go.id.230719 materi-dinas-kominfo-provinsi-23-07-2019
 
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adAngaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
 
BUMDes
BUMDesBUMDes
BUMDes
 
Kebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipitKebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipit
 

Viewers also liked (6)

Bumdes bs
Bumdes bsBumdes bs
Bumdes bs
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
 
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) ok
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desaMendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
 

Similar to 09. pendirian bum desa

Permendesa no. 4_th_2015 - bum_des
Permendesa no. 4_th_2015 - bum_desPermendesa no. 4_th_2015 - bum_des
Permendesa no. 4_th_2015 - bum_des
Angling Darma
 
Sosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM Desa
Syamsul Azha
 

Similar to 09. pendirian bum desa (20)

PAPARAN BUM Desa.pptx
PAPARAN BUM Desa.pptxPAPARAN BUM Desa.pptx
PAPARAN BUM Desa.pptx
 
Manajemen BUMDes ..ppt
Manajemen BUMDes ..pptManajemen BUMDes ..ppt
Manajemen BUMDes ..ppt
 
Perdes bumdes 2020
Perdes bumdes 2020Perdes bumdes 2020
Perdes bumdes 2020
 
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01 PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
 
Perda bumdes
Perda bumdesPerda bumdes
Perda bumdes
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
Perdes 2 2016 bumdesa ok
Perdes  2 2016 bumdesa okPerdes  2 2016 bumdesa ok
Perdes 2 2016 bumdesa ok
 
Perdes 2 2016 bumdesa ok
Perdes  2 2016 bumdesa okPerdes  2 2016 bumdesa ok
Perdes 2 2016 bumdesa ok
 
Permen no 4_2015
Permen no 4_2015Permen no 4_2015
Permen no 4_2015
 
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesaPermendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
 
Permendesa no. 4_th_2015 - bum_des
Permendesa no. 4_th_2015 - bum_desPermendesa no. 4_th_2015 - bum_des
Permendesa no. 4_th_2015 - bum_des
 
Permen no 4 2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4 2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4 2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4 2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
 
6. permen no-4_2015-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-bumd
6. permen no-4_2015-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-bumd6. permen no-4_2015-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-bumd
6. permen no-4_2015-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-bumd
 
Permendesa no 4_2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembu...
Permendesa no 4_2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembu...Permendesa no 4_2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembu...
Permendesa no 4_2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembu...
 
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
 
Permendesa pdtt no.4 th. 2015
Permendesa pdtt no.4 th. 2015Permendesa pdtt no.4 th. 2015
Permendesa pdtt no.4 th. 2015
 
Permen no. 4_th_2015_bumdes
Permen no. 4_th_2015_bumdesPermen no. 4_th_2015_bumdes
Permen no. 4_th_2015_bumdes
 
Modul BUM Desa
Modul BUM DesaModul BUM Desa
Modul BUM Desa
 
55 peraturan daerah_nomor_3_tahun_2006_tentang_bumdes
55 peraturan daerah_nomor_3_tahun_2006_tentang_bumdes55 peraturan daerah_nomor_3_tahun_2006_tentang_bumdes
55 peraturan daerah_nomor_3_tahun_2006_tentang_bumdes
 
Sosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM Desa
 

More from keuangandesa

More from keuangandesa (20)

Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhian
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 

Recently uploaded (7)

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 

09. pendirian bum desa

  • 1. Serial: BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) Pendirian Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa)
  • 2. Diolah dari: Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Latar Belakang Pendirian BUM Desa Menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Permendes PDTT No. 4/2014, Bab I Ketentuan Umum poin 2 dan Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 2
  • 3. BUM Desa Tujuan BUM Desa Meningkatkan perekonomian Desa Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga Membuka lapangan kerja Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Diolah dari: Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa Pasal 3
  • 4. Pendirian BUM Desa Pertimbangan Pendirian BUM Desa a) Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa b) Potensi usaha ekonomi Desa c) Sumber daya alam di Desa d) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa e) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa Diolah dari: Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 4
  • 5. Tata Cara Pendirian BUM Desa Musyawarah Desa BUM Desa Menetapkan peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa Merumuskan: a) Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat b) Organisasi pengelola BUM Desa c) Modal usaha BUM Desa d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Diolah dari: Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 5
  • 6. BUM Desa Bersama Menetapkan peraturan bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama BUM Desa Bersama Musyawarah Desa (Dua Desa/lebih), unsurnya terdiri dari: a) Pemerintah Desa b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa c) Lembaga kemasyarakatan Desa d) Lembaga Desa lainnya e) Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender Merumuskan: a) Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat b) Organisasi pengelola BUM Desa c) Modal usaha BUM Desa d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Diolah dari: Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 6