Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kep 814 Tahun 2016

Pencanangan Zona Integritas menuju WBK.WBBM

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kep 814 Tahun 2016

  1. 1. KEPDIRJEN Nomor KEP-814/PB/2016 tentang PEDOMAN AKSELERASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK / WBBM DI LINGKUNGAN DITJEN PERBENDAHARAAN FEBRUARI 2017
  2. 2. Outline Latar Belakang dan Dasar Hukum Kondisi Umum Birokrasi di Indonesia Pembangunan Zona Integritas di Lingkup DJPB Pelaksanaan Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Timeframe Pelaksanaan
  3. 3. 1. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. 2. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. 3. Program reformasi birokrasi di Kemenkeu telah dilaksanakan sejak tahun 2007 4. Reformasi birokrasi secara nasional dimulai tahun 2010 dengan diterbitkannya Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 5. Reformasi Birokrasi di Kemenkeu diintegrasikan dengan Reformasi Birokrasi secara nasional
  4. 4. Latar belakang (2) 6. Secara periodik Kemenpan melakukan penilaian kualitas RB di seluruh K/L 7. Penilaian RB di level Kementerian melalui PMPRB, sedangkan di level Satker dilakukan melalui WBK/WBBM 8. Sejak tahun 2013, 5 (lima) Unit kerja di DJPB telah memperoleh unit berpredikat WBK/WBBM 9. Arahan Menkeu dan Dirjen Perbendaharaan di Rapimnas DJPB bahwa perlu ada percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2017 sehingga lebih banyak unit vertikal yang memperoleh predikat WBK/WBBM 10. Dalam rangka mempercepat pembangunan Zona Integritas Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal telah menyusun Kepdirjen tentang akselerasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
  5. 5. DASAR HUKUM 5 1.Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 2.Permen PANRB 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah 3.Perdirjen Nomor 20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan
  6. 6. KONDISI UMUM BIROKRASI DI INDONESIA Organisasi yang gemuk Peraturan perundang- undangan overlapping SDM Aparatur Tidak Kompeten Tumpang Tindih Kewenangan Pelayanan publik masih buruk Pola pikir ruled based Budaya kinerja belum terbangun
  7. 7. TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI Pemerintahan terbuka berbasis IT Pemerintahan partisipatif dan melayani Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan kompetitif Pemerintahan yang efektif dan efisien Tujuan Akhir Birokrasi : 1. Bersih dari KKN dan dari Politisasi 2. Akuntabel dan berkinerja 3. Pelayanan Publik Prima
  8. 8. Kebijakan Reformasi Birokrasi Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Pelaksanaan RB
  9. 9. Strategi Reformasi Birokrasi Nasional 3 Sasaran RB 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
  10. 10. 8 Area Perubahan di Kementerian, Lembaga dan Pemda Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Organisasi Tatalaksana Peraturan Perundang-undangan Sumber daya Manusia aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan publik Mind set dan culture Set Aparatur AREA HASIL YANG DIHARAPKAN 10
  11. 11. Reformasi Birokrasi Kementerian KeuanganReformasi Birokrasi Kementerian Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Nasional yang disebabkan adanya krisis ekonomi 1998 yang berimbas di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Pada tataran nasional, era refomasi ditandai dengan diterbitkannya TAP MPR No.XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN.
  12. 12. DEFINISI 12 ZONA INTEGRITAS • predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
  13. 13. WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI 13 Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik
  14. 14. 1. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui PENINDAKAN dan PENCEGAHAN SINERGIS 2. Untuk mewujudkan WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas. 3. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu. KENAPA PERLU ZI, WBK DAN WBBM ?
  15. 15. KERANGKA LOGIS PENILAIAN 15 H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % ) P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN MANAJEMENPERUBAHAN PENATAAN TATALAKSANA PENINGKATANKUALITASPELAYANANPUBLIK PENATAAN MANAJEMEN SDM PENGUATAN PENGAWASAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15) Presentase penyelesaian TLHP (5) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) (20)
  16. 16. RUANG LINGKUP PENILAIAN (1)  Ruang lingkup kegiatan yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal mengacu pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014, yaitu:  1. Komponen Pengungkit, yang terdiri atas enam area, yaitu: 1) Manajemen Perubahan yang terdiri atas 4 sub area dengan 12 pertanyaan; 2) Penataan Tatalaksana yang terdiri atas 3 sub area dengan 9 pertanyaan; 3) Penataan Sistem Manajemen SDM yang terdiri atas 6 sub area dengan 18 pertanyaan; 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang terdiri atas 2 sub area dengan 11 pertanyaan; 5) Penguatan Pengawasan yang terdiri atas 5 sub area dengan 19 pertanyaan; 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas 3 sub area dengan 12 pertanyaan;
  17. 17. NILAI INDIKATOR PENGUNGKIT NILAI KETERANGAN C Kegiatan belum dilaksanakan B Kegiatan telah dilaksanakan A Terdapat inovasi atas kegiatan NILAI KETERANGAN D Kegiatan belum dilaksanakan C Kegiatan dilaksanakan sebagian kecil B Kegiatan dilaksanakan sebagian besar A Kegiatan dilaksanakan seluruhnya
  18. 18. RUANG LINGKUP PENILAIAN (2)  2. Indikator Hasil, yang terdiri atas dua sasaran utama yaitu: 1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; dan 2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.
  19. 19. SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM 19 SYARAT WBK WBBM Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal 75 85 Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18 18 Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 13,5 13,5 Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal 3,5 3,5 Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal - 16
  20. 20. PELAKSANAAN AKSELERASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK / WBBM DI LINGKUNGAN DITJEN PERBENDAHARAAN Berdasarkan :  KEPDIRJEN Nomor KEP-814/PB/2016  S-1252/PB/2017 hal Penetapan KPPN yang Melaksanakan Akselerasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan
  21. 21. No Aktivitas Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt 1. Pengajuan KPPN yang ditunjuk dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 2. Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 3. Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 4. Laporan KPPN ke Kanwil DJPB 5. Validasi dan Verifikasi Laporan KPPNoleh Kanwil DJPB 6. Laporan Kanwil DJPB ke Kantor DJPB 7. Reviu oleh Kantor Pusat DJPB dan Itjen 8. Penetapan KPPN berpredikat WBK/WBBM oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Timeframe Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2017
  22. 22. Poin-poin di dalam Ketentuan Kepdirjen ZI (1)  Unit kerja yang akan mengikuti akselerasi pembangunan Zona Integritas adalah hanya dilaksanakan pada KPPN yang diusulkan oleh masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan.  Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat mengusulkan minimal 1 (satu) KPPN di unit kerja di wilayahnya.  Tahapan pencanangan sampai dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan sampai dengan bulan ke- 6 (enam).  Tahapan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh KPPN (inisiatif) dalam pemenuhan komponen pengungkit dengan didukung oleh bukti/dokumen  KPPN yang melaksanakan pembangunan ZI, menyampaikan laporan perkembangan setiap tiga bulan kepada Kanwil nya masing-masing
  23. 23. Poin-poin di dalam Ketentuan Kepdirjen ZI (2)  Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan dan ketepatan laporan sesuai kriteria untuk disampaikan kembali ke KPPN agar ditindaklanjuti penyempurnaannya  Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengkonsolidasi dan menyampaikan laporan perkembangan dari Unit kerja kepada Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal setelah bulan ke-enam (pembangunan berakhir)  Bagian Kepatuhan Internal bersama dengan Itjen Kemenkeu akan melakukan desk review terhadap pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas untuk dinilai dan diberikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada Kanwil dan KPPN terkait
  24. 24.  Tahapan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui pemenuhan dokumen untuk memenuhi komponen pengungkit sesuai Permenpan nomor 52 tahun 2014.  Pemenuhan dokumen yang terdapat pada komponen pengungkit disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada di KPPN
  25. 25. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan ZI.
  26. 26. Indikator Penerapan Manajemen Perubahan Penyusunan Tim Kerja Dokumen Rencana Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
  27. 27. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI menuju WBK/WBBM.
  28. 28. Indikator Penerapan Penataan Tata Laksana SOP Kegiatan Utama E-Office Keterbukaan Informasi
  29. 29. Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada ZI menuju WBK/WBBM.
  30. 30. Indikator Penerapan Penataan Sistem Manajemen SDM Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Pola Mutasi Internal Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Penetapan Kinerja Individu Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Sistem Informasi Kepegawaian
  31. 31. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  32. 32. Indikator Penguatan Keterlibatan Pimpinan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
  33. 33. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.
  34. 34. Indikator Penguatan Pengawasan Pengendalian Gratifikasi Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Pengaduan Masyarakat Whistle Blowing System Penanganan Benturan Kepentingan
  35. 35. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.
  36. 36. Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Standar Pelayanan Budaya Pelayanan Prima Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
  37. 37. Parameter Komponen Hasil Indikator Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal Indikator Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat menggunakan hasil survei yang dilakukan secara periodik (6 bulan) pada rentang waktu pembangunan yang dilakukan sesuai dengan Kepdirjen No. KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman dan Supervisi yang ada di KPPN Apabila KPPN tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan/audit, maka dapat menggunakan data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pembinaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara periodik, minimal satu tahun sebelumnya.
  38. 38. Tahapan Pengajuan dan Tahapan Pencanangan Sumber Daya yang Cukup Belum Pernah dapat Predikat WBK /WBBM Tidak ada Temuan Audit Pimpinan dan Pegawai tidak sedang dalam hukuman apapun Kanwil mengajukan KPPN untuk mengikuti akselerasi Pembangunan ZI kepada Kantor Pusat Penetapan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaa nMelakukan deklarasi telah siap melaksanakan pembangunan Zona Integritas
  39. 39. Tahapan Pembangunan Zona Integritas (KPPN) Manajemen Perubahan Penataan Tatalaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Pengawasan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Parameter Komponen Pengungkit Sesuai Format pada Anak Lampiran 1a Mei Agustu s Laporan Perkembangan ke Kanwil Laporan Akhir ke KanwilPaling lambat 10 hari kerja - Permenpan nomor 52 tahun 2014 - Kepdirjen 814 tahun 2016 - Softcopy - E-book
  40. 40. Peran Kanwil Dokumen Pembangunan ZI Koordinasi dengan KPPN Monitoring dan Evaluasi Validasi dan Verifikasi Memberikan Dukungan Teknis KPPN Menggunakan format Anak Lampiran 1b
  41. 41. Pelaporan Kanwil DJPB ke Kantor Pusat Agustus Penyampaian Laporan ZI ke Kantor Pusat Sesuai Format pada: Anak Lampiran 2a Anak Lampiran 2b Mei
  42. 42. Reviu oleh Kantor Pusat DJPB dan Itjen Kemenkeu Setditjen Perbendaharaa n Itjen KemenkeuDesk Review Feedback
  43. 43. Penetapan Hasil Reviu Hasil Desk Review 5 (Lima) KPPN dengan nilai terbaik akan diusulkan untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM tingkat nasional oleh Kemenpan-RB Hasil Reviu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
  44. 44. Hal Penting (Manajerial) 1. Pimpinan unit kerja harus memiliki keteladanan yang konsisten. 2. Seluruh pejabat/pegawai memiliki semangat yang sama dan memahami urgensi WBK/WBBM termasuk prosesnya. 3. Unit kerja harus mampu meraih dukungan dari external stakeholders (kepuasan dan integritas). 4. Penunjukan PIC (Person in Charged) Kegiatan WBK/WBBM, termasuk staf/pelaksana yang dedicated, dan tempat yang bisa secara rutin dipakai untuk evaluasi berkas dan diskusi. 5. Penataan dokumen fisik yang rapi, menarik, dan terstruktur, serta didukung dengan e-book. 6. Pembinaan dan supervisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara rutin terhadap KPPN. 7. Komunikasi yang proaktif dari unit kerja kepada Kanwil dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. 8. Inovasi terkait WBK/WBBM perlu dieksplorasi dengan kreatif.
  45. 45. Hal Penting (Teknis) 1. Memenuhi setiap komponen pengungkit sesuai dengan Permenpan nomor 52 tahun 2014 secara bertahap. 2. Memaksimalkan kelengkapan dokumen dan argumentasi pemenuhan dokumen 3. Menyajikan dalam bentuk E-Book, PDF, dan link dokumen dalam LKE serta dilengkapi dengan buku pelengkap dan video kegiatan 4. Menjaga kualitas pengendalian internal dalam rangka menghadapi audit belanja barang dan modal 5. Mempersiapkan sarana dan prasarana (gudang arsip, jalur difable, jalur evakuasi, perbaikan kamar mandi, FO, dll) 6. Melakukan pelayanan dan komunikasi dengan Satuan Kerja dengan lebih intens
  46. 46. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 SEKIAN DAN TERIMA KASIH Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

×