Materi LLAT 2016 dari Seksi Pencairan Dana KPPN Batam

1. POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM
MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Oktober 2016

2. DATA KONTRAK
• Data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengan
tanggal 2 Desember 2016 diajukan ke KPPN paling lambat tanggal
5 Desember 2016
• Perubahan data kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telah
memiliki NRK, disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 9
Desember 2016
• Pekerjaan kontraktual atas kontrak tahun tunggal yang
ditandatangani setelah tanggal 2 Desember 2016 dapat
ditagihkan menggunakan SPM-LS dengan Kode Sifat non
kontraktual dalam satu SPM dengan dilampiri SPTJM,
disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2016

3. BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM
SPM WAKTU (paling lambat)
SPM-UP, SPM-TUP, dan SPM-GUP 7 Desember 2016
SPM-LS (BAST/BAPP s.d 30 Sept) 11 November 2016
SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 31 Okt) 30 November 2016
SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 30 Nov) 16 Desember 2016
SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 31 Des) 23 Desember 2016
SPM-LS Non Kontraktual 19 Desember 2016
SPM-KP/SPM-KPBB/SPM-KB/SPM-KC/SPM-IB 16 Desember 2016
SPM-PP 23 Desember 2016
Surat Ralat/SPPK atas Retur SP2D 27 Desember 2016
Perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/atau data supplier
dilampiri surat pemberitahuan penolakan dari KPPN
hari kerja berikutnya s.d.
28 Desember 2016
SPM Gaji Induk Januari 2017 (diberi tgl 2 Januari 2017) 13 Desember 2016
SPM honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan
Desember
9 Desember 2016

4. BATAS WAKTU PENGAJUAN SURAT PENARIKAN DANA (SPD)
PINJAMAN WAKTU (paling lambat)
ADB 9 Desember 2016
IBRD 19 Desember 2016
JICA 9 Desember 2016
Selain ADB, IBRD, JICA 9 Desember 2016
Apabila pemberi P/HLN mengatur lain batas waktu pengajuan SPD, Satker
menyampaikan SPD ke KPPN KPH paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum batas
waktu pengajuan SPD dimaksud.

5. HONORARIUM/UANG MAKAN/UANG LEMBUR
DESEMBER 2016
• Honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan
Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme
SPM-LS dengan melampirkan SPTJM, dan tidak melampaui pagu
anggaran yang tersedia dalam DIPA
• Pengajuan SPM-LS paling lambat tanggal 9 Desember 2016 pada jam
kerja
• Uang makan dan uang lembur bulan Desember 2016 yang pelaksanaan
kegiatannya:
– hanya dilakukan sampai dengan tanggal 15, dibayarkan menggunakan
mekanisme LS
– dilakukan mulai awal bulan sampai dengan melewati tanggal 15, dibayarkan
dengan menggunakan mekanisme UP/TUP

6. PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN (RETENSI)
Pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak:
• Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%
• Masa pemeliharaan s.d Akhir TA 2016 atau melampaui TA 2016, biaya
pemeliharaan dapat dibayarkan pada TA 2016 dengan dilampiri
fotocopy jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta
mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian
SPM
• SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan
dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik
• Jaminan pemeliharaan, harus memenuhi ketentuan:
– diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan
asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond;
– nilai jaminan minimal sebesar jumlah tagihan; dan
– masa berlaku jaminan berakhir minimal bersamaan dengan masa
pemeliharaan

7. PENGAJUAN SPM-LS
(BAPP dibuat tgl 23 s.d 31 Desember 2016) ..... (1)
LAMPIRAN SPM
• Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan pihak ketiga/rekanan
• Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum (berlokasi dalam wilayah
kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable), masa berlaku s.d berakhirnya masa
kontrak, nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum
diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya
jaminan/garansi bank
• Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan
bahwa apabila jaminan/garansi bank palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat
dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnya
menjadi tanggung jawab pribadi PPK
• Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan
jaminan/garansi bank
• Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% s.d berakhirnya
masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan
KETENTUAN LAINNYA
• Pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya
sama dengan atau di bawah Rp50 jt, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM
• Nomor dan tanggal jaminan/garansi bank dicantumkan pada uraian SPM

8. PENGAJUAN SPM-LS
(BAPP dibuat tgl 23 s.d 31 Desember 2016, selesai/tidak) ..... (2)
TELAH DISELESAIKAN 100%
• PPSPM wajib menyampaikan BAPP/BAST kepada Kepala KPPN paling lambat 5 hari kerja
setelah masa kontrak berakhir
• PPSPM dapat mengambil asli jaminan/garansi bank ke KPPN dan harus menyerahkan
fotocopy jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan
penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety
bond yang telah disahkan oleh PPK, yang masa berlakunya berakhir minimal bersamaan
dengan masa pemeliharaan
TIDAK DISELESAIKAN/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% S.D BERAKHIRNYA MASA KONTRAK
• PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi BAPP dan BAP terakhir kepada
Kepala KPPN, paling lambat 5 hari kerja sejak masa kontrak berakhir
Bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank
• PPK wajib mengembalikan uang jaminan/garansi bank tersebut dan menyetorkan ke Kas
Negara
Jaminan/garansi bank oleh Bank Umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN
pembayar
• KPA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan

9. PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN
• Pengajuan SPM-PTUP/GUP Nihil TA 2016:
– paling lambat tanggal 6 Januari 2017
– mencantumkan uraian SPM “Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun
anggaran 2016“
– diberi tanggal 31 Desember 2016
• Bendahara Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP TA 2016 ke Kas
Negara:
– berada pada kas bendahara dalam bentuk tunai maupun rekening bank/pos
– paling lambat tanggal 30 Desember 2016
– menggunakan akun pengembalian UP/TUP
– menyampaikan salinan bukti setor yang disahkan oleh KPA ke KPPN
• Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pencocokan data dengan KPPN
sebelum melaksanakan penyetoran, untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP
yang harus disetor paling lambat tanggal 30 Desember 2016 pada jam kerja
SISA UP/TUP TA 2016 UNTUK PEMBAYARAN RESTITUSI PPN TURIS ASING
• tidak disetorkan ke Kas Negara pada akhir TA 2016
• akan diperhitungkan dengan permintaan UP TA berikutnya

10. PENGESAHAN SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS
SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS untuk
realisasi s.d 31 Desember 2016 harus sudah
diterima KPPN paling lambat tanggal 6 Januari
2017

11. PERTANGGUNGJAWABAN UP PERWAKILAN RI DI
LUAR NEGERI DAN ATASE TEKNIS K/L
• Perwakilan RI di luar negeri menyampaikan SPTB (ditandatangani
KPA) sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke
Kementerian Luar Negeri melalui faksimile
• Atase Teknis K/L menyampaikan SPTB (ditandatangani KPA)
sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke K/L melalui
faksimile
• Kementerian Luar Negeri atau K/L menyampaikan SPM-GUP Nihil
ke KPPN paling lambat tanggal 6 Januari 2017 dan diberi tanggal
31 Desember 2016
• Bendahara Pengeluaran tidak/belum menyetorkan sisa dana UP
ke Kas Negara s.d tanggal 31 Desember 2016, sisa dana UP akan
diperhitungkan pada saat pengajuan SPM-UP TA 2017

12. PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN DIPA BA BUN
TA 2016 DIBAYARKAN S.D AKHIR TA 2016
JENIS
a. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam
Negeri/Luar Negeri;
b. Belanja Subsidi/Public Service Obligation (PSO);
c. Belanja Hibah dan dan Kewajiban Lainnya atas Hibah Luar Negeri;
d. Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
e. Penyertaan Modal Negara (termasuk penempatan dana ke dalam
Rekening Dana Cadangan);
f. Pembayaran Penjaminan Pemerintah (termasuk penempatan dana
ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah);
g. Pengeluaran Kerjasama Internasional;
h. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional;
i. Pemberian Pinjaman Pemerintah;
j. Penerusan Pinjaman;
k. Penerusan Hibah;
l. Investasi Pemerintah;
m. Penempatan Dana Reboisasi ke dalam Rekening Pembangunan
Hutan; dan
n. Pengeluaran lainnya atas beban DIPA BA BUN selain yang dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf m.
 SPM-LS disampaikan
kepada Kepala KPPN
Jakarta II atau Kepala
KPPN KPH paling lambat
tanggal 30 Desember
2016 pukul 15.00 WIB
 Batas waktu
penyampaian SPM-LS
kepada KPPN selain
KPPN Jakarta II atau
KPPN KPH berpedoman
pada ketentuan batas
waktu pengajuan SPM
PA/KPA dapat mengajukan SPM-LS
melebihi batas waktu, setelah
mendapat persetujuan Direktur
Jenderal PBN

13. PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN DIPA BA BUN
TA 2017 DIPROSES S.D AKHIR TA 2016
SPM-LS Tgl SPM KPPN Waktu (paling lambat)
DAU dan DAK Januari 2017 2 Januari 2017 Kepala KPPN
Jakarta II
23 Desember 2016
Belanja Pensiun Januari
2017
2 Januari 2017 Kepala KPPN
Jakarta II
23 Desember 2016
Pembayaran Kewajiban
Utang Dalam Negeri tgl 2
Januari 2017
2 Januari 2017 Kepala KPPN KPH 29 Desember 2016
Pembayaran Kewajiban Utang Luar Negeri
Tgl valuta 2 Januari 2017 2 Januari 2017 Kepala KPPN KPH 23 Desember 2016
Tgl valuta 3 Januari 2017 3 Januari 2017 Kepala KPPN KPH 23 Desember 2016
Tgl valuta 4 Januari 2017 4 Januari 2017 Kepala KPPN KPH 29 Desember 2016
Tgl valuta 5 Januari 2017 5 Januari 2017 Kepala KPPN KPH 30 Desember 2016
PA/KPA dapat mengajukan SPM-LS melebihi batas waktu, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal PBN

14. PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN DIPA BA BUN
TA 2016 DISAHKAN PADA TA 2017
PA/KPA menyampaikan pengesahan atas SPM untuk
transaksi BM-DTP dan P-DTP kepada Kepala KPPN
Jakarta II paling lambat tanggal 11 Januari 2017, dan
diberi tanggal 31 Desember 2016

15. AKUNTANSI DAN PELAPORAN
UNIT PELAPOR LAPORAN UNIT PENERIMA WAKTU (paling lambat)
UAKPA LK Tk. Satuan Kerja UAPPA-W/UAPPA-E1 20 Januari 2017
UAPPA-W LK Tk. Wilayah UAPPA-E1 27 Januari 2017
UAPPA-E1 LK Tk. Eselon I UAPA 8 Februari 2017
• Upload data SAIBA ke Aplikasi e-rekon-lk dilaksanakan paling lambat
tanggal 15 Januari 2017
• Rekonsiliasi KPPN dan UAKPA diselesaikan paling lambat tanggal 17
Januari 2017
• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ
bulan Desember 2016 paling lambat tanggal 17 Januari 2017

16. Jadwal Penyampaian RPD Harian dengan Transaksi Besar
untuk SPM tanggal 1 s.d 6 Desember 2016
Tipe KPPN Transaksi Nilai SPM Penyampaian Periode Pemutakhiran
KPPN
Tipe A1
Provinsi
Transaksi A lebih besar dari Rp1 Triliun
15 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
10 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
Transaksi B
antara Rp 500 Miliar sampai dengan
Rp1 Triliun
10 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
Transaksi C
antara Rp1 Miliar sampai dengan
Rp.500 Miliar
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
-
KPPN
Tipe A1
Non Provinsi
Transaksi D lebih besar dari Rp1 Miliar
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
-
Transaksi E
antara Rp750 Juta sampai dengan Rp1
Miliar
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
-
Transaksi F
antara Rp500 Juta sampai dengan
Rp750 Juta
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
-
KPPN
Tipe A2
Transaksi G lebih besar dari Rp500 Juta
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
-
Transaksi H
antara Rp350 Juta sampai dengan
Rp500 Juta
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
-
Transaksi I
antara Rp200 Juta sampai dengan
Rp350 Juta
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
-
 RPD Harian untuk rencana pengajuan SPM tgl 7 s.d 23 Desember 2016 paling lambat tgl 30 November 2016
dan dapat dimutakhirkan paling lambat 5 hk sebelum pengajuan SPM
 Pemutakhiran dilakukan apabila terdapat perubahan nilai SPM dan/atau waktu penyampaian SPM

17. TERIMA KASIH