1. PP 46/2016 mengatur tentang tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan kebijakan, rencana, dan program pemerintah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 2. KLHS wajib dilakukan untuk rencana tata ruang, rencana pembangunan nasional/daerah, dan program-program yang berpotensi dampak lingkungan. KLHS meliputi pengkajian dampak lingkungan,

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MENETAPKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Laksmi Wijayanti
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bogor, 12 Juni 2017

2. LANDASAN HISTORIS
1990 -an 2000 - 2008 2009 - 2016
• Mulai terasa kelemahan
AMDAL, terutama untuk
mitigasi dampak yang
lintas sektor,
multistakeholder dan
berskala regional
• Kebijakan pemda di era
baru otonomi daerah
menciptakan lonjakan
kerusakan dan
pencemaran lingkungan
• 2000, Bapedal/KLH merintis
exercise Kajian Lingkungan
Strategis (KLS)
• 2005, Bappenas menggagas
Strategic Environmental
Assessment yang diminta
multidonor untuk rekonstruksi
Aceh
• 2006, kolaborasi KLH,
Bappenas, Depdagri
mengembangkan KLHS
• 2007, KLH menyusun konsep
kebijakan KLHS dan diuji coba
bersama Depdagri pada
beberapa lokasi terpilih
• 2009, ditetapkan UU
32/2009
• 2011, ditetapkan Permen LH
No. 09/2011
• 2012, ditetapkan
Permendagri No. 67/2012
untuk KLHS bagi RPJMD
• 2015, diterbitkan Surat
Edaran Menlhk No. 4/
Menlhk-II/2015
• 2016, ditetapkan PP No. 46
Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan KLHS

3. KONTEKS DAN URGENSI
Gambar 1.1 Konsepsi keterkaitan antara pemanfaatan sumberdaya alam
dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Butuh jaminan
kebijakan
pemerintah
sesuai dengan
prinsip
Pembangunan
Berkelanjutan

4. VISI KONSEP

5. VISI SUBSTANSI YANG DIJAWAB
Kerangka Berpikir (6) muatan
Pembangunan Berkelanjutan
Daya Dukung-
Daya Tampung
Dampak dan
Risiko LH
Kinerja layanan
atau Jasa
ekosistem
Tingkat kerentanan dan
kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim
Efisiensi pemanfaatan
SD Alam
Tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati

6. Instrumen
pencegahan
Perencanaan
Pemanfaatan
Pengendalian
Pemeliharaan
Pengawasan
Penegakan
hukum
• Daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup
• RPPLH
Mekanisme
dan kerangka
RPPLH
• KLHS, tata ruang, baku mutu LH,
baku kerusakan LH, AMDAL, UKL-
UPL, izin lingkungan, instrumen
ekonomi lingkungan, dll
POSISI DALAM UU NO. 32/2009

8. PILIHAN MODEL PENERAPAN & OUTCOMESNYA

9. PP 46/2016 ditetapkan untuk
melaksanakan Pasal 18
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

10. TUJUAN DAN SASARAN PENGATURAN
UU No.
32
Tahun
2009
Pemerintah dan Pemda wajib KLHS untuk KRP tata ruang,
pembangunan, dan yang berdampak lingkungan melalui
mekanisme pengkajian, pembuatan alternatif dan rekomendasi
kebijakan
Pasal 15 (rangkuman, bukan kutipan)
Pasal 16 (rangkuman, bukan kutipan)
KLHS memuat a.l : kapasitas daya dukung dan daya tampung
LH, dampak dan resiko LH, kinerja layanan ekosistem/jasa LH,
efisiensi pemanfaatan SDA, ketahanan kehati, dan kapasitas
adaptasi terhadap perubahan iklim
Pasal 17 (rangkuman, bukan kutipan)
KLHS menjadi dasar KRP dan bila dinyatakan daya dukung dan
daya tampung LH terlampaui harus diperbaiki dan kegiatan
penyebabnya tidak diperbolehkan lagi
PP
46/2016

11. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan “safeguarding” (pencegahan)
dengan KLHS pada kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP pembangunannya
2. KLHS terintegrasi langsung dengan sistem perencanaan masing-masing KRP,
sehingga teknisnya akan diatur lebih lanjut oleh menteri/kepala lembaga, dan dapat
pula oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya
3. Ditetapkan standar minimum mekanisme, prosedur, muatan penyusunan dan
pendokumentasian KLHS, serta jaminan keterbukaan informasi dan keterlibatan
masyarakat dalam prosesnya.
4. Pembuat kebijakan, rencana dan/atau program yang menyusun KLHS wajib menjamin
kualitas KLHSnya masing-masing
5. Menteri LHK memvalidasi hasil penjaminan kualitas KLHS untuk tingkat nasional dan
provinsi, serta Gubernur untuk tingkat kabupaten/kota
6. Menteri LHK, menteri/kepala lembaga serta pemerintah daerah wajib melaksanakan
pemantauan dan evaluasi secara seksama
7. Memandatkan tindakan penyesuaian kepada kebijakan, rencana dan/atau program
yang telah berjalan dalam periode transisi yang ditetapkan

12. POKOK-POKOK PENGATURAN
1. Apa dan siapa yang diwajibkan
2. Tata cara membuat dan melaksanakan
3. Kendali mutu dan akuntabilitas
4. Integrasi KLHS dalam kebijakan, rencana, program
5. Keterlibatan masyarakat
6. Pembinaan
7. Pemantauan dan evaluasi

13. BAB I - II
BAB III
BAB IV
BAB V - VI
BAB VII - VIII
Pasal 1
s/d 31 Pasal 32
s/d 33
Pasal 34 Pasal 35
s/d 39
Pasal 40
s/d 41
• Ketentuan umum
• Kewajiban penyusunan KLHS
• Pembuatan dan pelaksanaan
KLHS
• Penjaminan kualitas dan
pendokumentasian KLHS
• Validasi KLHS
• Keterlibatan masyarakat dan
pihak yang berkepentingan
• Pembinaan
• Pemantauan dan evaluasi
• Pembiayaan
• Peralihan
• Penutup

14. Kewajiban
• Pasal 2
– Yang terkena kewajiban adalah Pemerintah dan Pemda
– Yang diwajibkan dilengkapi KLHS adalah penyusunan dan/atau evaluasi RTRW dan
rinciannya, RPJP/M nasional dan daerah, RZWP3K dan rinciannya, serta kebijakan,
rencana, program (KRP) yang berpotensi dampak dan/atau resiko LH
• Pasal 3
– Tugas Menteri LHK menentukan kriteria umum screening KRP yang perlu KLHS
– Tugas Menteri/Kepala Lembaga sektor dan penyusun KRP lainnya untuk
menentukan dan menetapkan KRP masing-masing yang perlu KLHS
• Pasal 4
– KLHS dikecualikan untuk KRP tentang tanggap darurat bencana dan kondisi darurat
hankam

15. Struktur Penyelenggaraan KLHS
Dibuat dan
dilaksanakan
Dijamin kualitasnya
Didokumentasikan
tertulis
Divalidasi
Diintegrasikan dalam
KRP

16. Cara Membuat dan Melaksanakan
• Pasal 6
– Pembuatan dan pelaksanaan KLHS mencakup :
• Pengkajian (diatur pasal 7 s/d 14)
• Perumusan alternatif KRP (diatur pasal 15)
• Rekomendasi pengambilan keputusan (diatur pasal 16)
• Pasal 8 & 32
– KLHS dilaksanakan melalui konsultasi publik dan prosesnya melibatkan masyarakat
• Pasal 17
– Pembuatan dan pelaksanaan KLHS secara umum diatur dalam Permen LHK
– Menteri/kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mengatur lebih
lanjut dengan mengacu Permen LHK

17. • Pasal 7 - 12
– Standar langkah-langkah pengkajian
• Pasal 13
– Muatan kajian mencakup :
• kapasitas daya dukung dan daya tampung LH;
• dampak dan resiko LH;
• efisiensi pemanfaatan SDA;
• kinerja layanan ekosistem/jasa LH;
• ketahanan dan potensi kehati;
• kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
• Pasal 14
– Pelaksanaan pengkajian dilakukan oleh penyusun yang memenuhi standar
kompetensi
Pengkajian

18. • Pasal 15
– Bentuk-bentuk alternatif perbaikan KRP yang dapat diusulkan KLHS
– Kewajiban untuk mendasarkan alternatif yang diperoleh dalam menyusun
rekomendasi kebijakan
• Pasal 16
– Rekomendasi KLHS dapat memuat :
• materi perbaikan KRP
• Informasi kegiatan yang melampaui daya dukung dan daya tampung LH
dan tidak diperbolehkan lagi
Perumusan Alternatif
dan Rekomendasi

19. Cara Menjamin Kualitas KLHS
• Pasal 19
– Penjaminan kualitas dilaksanakan masing-masing penyusun melalui penilaian
mandiri secara bertahap atau di akhir proses
– Pertimbangan penilaian mandiri diantaranya adalah informasi daya dukung dan daya
tampung LH
• Pasal 20
– Hasil penilaian mandiri memuat informasi tentang kelayakan KLHS dan rekomendasi
perbaikan bila perlu
• Pasal 21
– Pemenuhan kompetensi menjadi pertimbangan wajib penjaminan kualitas
• Pasal 24
– Ketentuan umum penjaminan kualitas diatur dalam Permen LHK
– Menteri/kepala Lembaga, Gub dan Bupati/Walikota dapat mengatur lebih lanjut
sesuai kewenangannya dengan mengacu Permen LHK

20. Cara Mendokumentasikan
• Pasal 23
– KLHS didokumentasikan tertulis dengan ketentuan pokok-pokok informasi
yang harus dimasukkan
– Laporan KLHS menjadi bagian dari KRP
– Laporan KLHS adalah dokumen yang terbuka untuk publik
• Pasal 24
– Ketentuan umum pendokumentasian diatur dalam Permen LHK
– Menteri/Kepala Lembaga, Gub dan Bupati/Walikota dapat mengatur lebih
lanjut dengan mengacu Permen LHK

21. Validasi
• Pasal 25
– Validasi diberikan pada KLHS yang telah melakukan penjaminan kualitas oleh Menteri
untuk KRP pusat dan provinsi, serta Gubernur untuk KRP kabupaten/kota; dapat
secara bertahap maupun di akhir proses
– Khusus RPJP/RPJM Nasional diatur tersendiri oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas
• Pasal 26 - 29
– Ketentuan pengajuan permohonan validasi dengan tata batas waktu pelayanan
pemberian validasi maksimum 20 hari kerja; pelayanan melampaui batas waktu
menyebabkan KLHS otomatis tervalidasi
– Validasi memuat kesesuaian KLHS dengan penjaminan kualitas dan rekomendasi bila
perlu dan harus diumumkan bila telah diberikan
• Pasal 30 - 31
– Ketentuan validasi diatur dalam Permen LHK
– Menteri dan Gubernur dapat menunjuk pejabat untuk validasi

22. Integrasi KLHS dalam KRP
• Pasal 19
– Penjaminan kualitas memperhatikan rekomendasi KLHS telah masuk dalam KRP
• Pasal 23
– Laporan KLHS adalah bagian tak terpisahkan dari KRP
• Pasal 26
– Validasi dilakukan dengan melihat dokumen KRP, dokumen KLHS, dan bukti
penjaminan kualitas serta kesesuaian antara masing-masing
• Pasal 36
– Pemantauan dan evaluasi dilakukan antara lain untuk melihat kepatuhan dan
efektivitas pengintegrasian KLHS dalam KRP, serta kualitas rekomendasi KLHS dengan
penyelesaian masalah di lapangan

23. TERIMA KASIH