SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Oleh: Latifa Syifa Safitri

Penegakan Hak
Asasi Manusia.
A. Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah hak dasar
atau pokok yang dibawa manusia sejak
lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha
Esa, bersifat universal dan abadi. Hak
asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang.
1. Hak Asasi Manusia
Menurut Koentjara Poerba Pranoto,
hak asasi adalah hak yang bersifat asasi.
Artinya, hak yang dimiliki manusia
menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan
dari hakikatnya sehingga bersifat suci.
2. Sejarah Hak Asasi Manusia
Sejarah hak asasi manusia dimulai dari
gagasan hak asasi manusia. Gagasan
hak asasi muncul sebagai reaksi atas
kesewenang-wenangan penguasa yang
memerintah secara otoriter.
Perjuangan
hak
asasi
manusia
terdapat dalam suatu gerakan, dokumen,
dan teori yang dikemukakan oleh pemikir.
a. Gerakan Hak Asasi
Gerakan has asasi yang bertujuan
memperjuangkan hak asasi manusia
adalah:
1. Gerakan Renaisance (abad XV)
2. Gerakan Reformasi (abad XVI)
3. Revolusi Amerika
4. Revolusi Prancis
1. Gerakan Renaisme
Gerakan ini muncul di eropa dan bertujuan
mengugah kembali kesadaran manusia akan
martabat sebagai makhluk berakal

2. Gerakan Reformasi
Gerakan ini terjadi di lingkungan agama Kristen
pada tahun 1517, dipimpin oleh Martin Luther.
Tujuan gerakan ini adalah membebaskan diri
dari ikatan kepausan dan melahirkan agama
Kristen Protestan.
3. Revolusi Amerika
Gerakan ini muncul pada tahun 1776 dengan
tujuan memerdekakan negara dari penjajah dan
kesewenangan.

4. Revolusi Prancis
Gerakan ini muncul pada tahun 1792 dengan
tujuan membebaskan diri dari kesewenangwenangan Kaisar Prancis.
b. Teori Hak Asasi Manusia
Selain gerakan hak asasi, ada
beberapa teori dari para ahli yang
mendukung perkembangan hak asasi
manusia. Teori hak asasi manusia adalah
sebagai berikut:
1. Teori Perjanjian Masyarakat (1632-1704)
2. Teori Trias Politika (1688-1765)
3. Teori Kedaulatan Rakyat (1912-1778)
4. Teori Negara Hukum (1724-1904)
1. Teori Perjanjian Masyarakat
Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini
menyebutkan
bahwa
ketika
manusia
berkeinginan membentuk negara maka semua
hak yang ada pada manusia harus dijamin
dalam undang-undang.

2. Teori Trias Politika
Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori
ini mengatakan bahwa kekuasaan negara
dipisahkan menjadi 3, yaitu legislatif, yudikatif,
dan eksekutif. Pemisahan ini untuk melindungi
hak asasi dan kekuasaan penguasa
3. Teori Kedaulatan Rakyat
Teori ini dikemukakan oleh J.J Rousseau. Teori
ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh
rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat,
termasuk hak asasi.

4. Teori Negara Hukum
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant.
Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan
untuk melindungi hak asasi dan kewajiban
warga negara.
c. Dokumen Hak Asasi Manusia
Sejarah perjuangan hak asasi manusia
dapat dibuktikan dengan adanya
beberapa dokumen sebagai berikut :
1. Magna Charta (1215) di Inggris
Dokumen ini mencatat beberapa hak yang
diberikan oelh Raja John kepada bangsawan
untuk membatasi kekuasaan raja.
2. Bill of Rights (1689) di Inggris
Dokumen ini adalah undang-undang hak yang
diterima parlemen inggris setelah mengadakan
perlawanan terhadap Raja James II.

3. Bill of Rights (1789) di Amerika Serikat
Dokumen ini merupakan undang-undang hak
yang disusun oleh rakyat amerika.
4. Konstitusi Perancis (1791)
Konstitusi ini mengandung hak asasi manusia
sejumlah 15 hak asasi.
5. Doktrin Roosevelt (1941)
Doktrin ini dikemukakan oleh Franklin D.
Rosevelt dan dikenal dengan “The four Freedom”
yang terdiri atas :
a. Freedom of speak and expression every where in
the world.
b. Freedom of every person of to worship in own
way.
c. Freedom from want with ecomonomic
understanding which will give every nation a
healthy peacetime life for its in habitat.
d. Freedom from fear.
Macam Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia terdiri atas hak hidup,
hak memiliki sesuatu, dan hak kemerdekaan.
Macam hak asasi manusia adalah sebagai
berikut :
a.Hak Asasi Pribadi
Contoh :
Hak kemerdekaan memeluk agama, beribadah,
menyatakan pendapat & kebebasan berorganisasi.
b. Hak Asasi Ekonomi
Contoh :
Hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual
sesuatu.

c. Hak Persamaan Hukum
Contoh :
Hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan
yang sama dalam keadilan hukum dan
pemerintahan.

d. Hak Asasi Politik
Contoh :
Hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak
mendirikan partai.
e. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan
Contoh :
Hak mendapatkan pendidikan, hak memilih
pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan.

f.Hak Asasi Tata Cara
Perlindungan Hukum

Peradilan

&

Contoh :
Hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil
dalam penggeledahan.
B. Hak Asasi Manusia di Indonesia
Istilah hak asasi manusia memang
tidak tercantum dalam UUD 1945. namun,
substansi hak asasi manusia tersebut
dalam beberapa dokumen hak asasi
manusia di Indonesia. Beberapa dokumen
hak asasi manusia di Indonesia seperti
Pancasila dan UUD 1945.
Pancasila Sebagai Dasar Negara Memuat
Hak Asasi Dalam Sila-Silanya :
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung
pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pengabdian ini dapat dilaksanakan jika ada
penghormatan dan jaminan hak asasi manusia
untuk beragam dan beribadah.
2. Sila Kemanusian Yang Adil dan Beradab
mengandung makna adanya sikap yang
menghendaki terlaksananya nilai kemanusiaan
dalam arti pengakuan martabat manusia, hak
asasi manusia, dan kemerdekaan manusia.
3. Sila Persatuan Indonesia mengandung makna
adanya sikap mengutamakan kepentingan
bangsa di atas kepentingan pribadi, suku,
golongan atau partai.
4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /
Perwakilan mengandung makna yang berisi
pengakuan akan harkat dan martabat manusia.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia memberikan jaminan hak hidup layak,
hak milik, hak atas jaminan sosial, dan hak atas
pekerjaan dengan sistem pengupahan.
Jaminan Hak Asasi Manusia
Terdapat Dalam UUD 1945, yaitu:
1. Pembukaan UUD 1945 Alinea 1
mengandung hak kemerdekaan dan
kebebasan
2. Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 27-34
mengandung hak dalam bidang politik,
ekonomi, sosial, dan budaya.
Beberapa Dokumen HAM di
Indonesia :
1. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
2. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999
3. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999
4. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998
5. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000
6. Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993
7. Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998
8. Keputusan Presiden RI No. 129 Tahun 1998
Hambatan dan Tantangan HAM
di Indonesia
Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan
hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah
ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya
kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya
perangkat hukum dan perundang-undangan. Namun
secara umum hambatan dan tantangan tersebut
dikelompokan menjadi 3 macam, yaitu secara
ideologis, ekonomis, dan teknis.
a. Secara Ideologis
Perbedaan ideologi sosialis dengan liberalis
membuat perbedaan yang tajam dalam
memandang hak asasi manusia. Pandangan
ideologi
liberal
lebih
mengutamakan
penghormatan terhadap hak pribadi, sipil, dan
politik. Pandangan sosialis mengutamakan
peran negara dan masyarakat.
b. Secara Ekonomis
Penegakan hak asasi manusia memiliki
hubungan
dengan
kondisi
ekonomi
masyarakat. makin tinggi ekonomi masyarakat
maka makin tinggi pula upaya penegakan hak
asasi manusia.
C. Secara Teknis
Penegakan hak asasi manusia secara
teknis mengalami kendala karena belum
diratifikasinya berbagai instrumen hak
asasi manusia internasional.
Proses Penegakan HAM di
Indonesia
Penegakan hak asasi manusia merupakan
kewajiban moral setiap manusia dan kewajiban
dari perangkat hukum. Usaha penegakan hak
asasi manusia di Indonesia dilaksanakan oleh
beberapa unsur sebagai berikut :
A. Pemerintah
Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati,
melindungi, menegakkan, dan memajukan hak
asasi manusia yang diatur dalam peraturan hukum
internasional.
B. Komisi Nasional HAM
Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk
mengembangkan kondisi yang kondusif dalam
pelaksanaan HAM di Indonesia.
C. Lembaga Peradilan
Lembaga peradilan yang khusus menangani
pelanggaran HAM adalah Pengadilan HAM dan
Pengadilan Ad Hoc HAM.
D. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Komisi ini merupakan komisi yang menyelesaikan
kasus HAM di luar pengadilan HAM.
Langkah atau upaya penegakan HAM di
Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Sosialisasi HAM kepada masyarakat.
b. Pemberian pendidikan HAM kepada masyarakat
c. Advokasi HAM.
d. Pembentukan lembaga-lembaga penegakan HAM.
e. Pemberdayaan hukum dari lembaga-lembaga
hukum yang ada.
Partisipasi Penegakan HAM
Penegakan hak asasi manusia tidak akan berhasil baik
tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Artinya, meskipun
bangsa Indonesia telah membentuk lembaga HAM dan
peraturan-peraturan, jika tidak ada partisipasi maka penegakan
HAM tidak akan terwujud.
Dalam dokumen HAM juga dinyatakan bahwa kewajiban
individu dan pemerintah untuk tidak melanggar hak sesorang.
Negara memiliki tanggung jawab melindungi HAM dan setiap
individu memiliki hak agar hak asasinya dijamin. Jika negara
gagal melindungi HAM maka negara akan kehilangan
kekuasaanya, dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana
begitu beratnya penegakan HAM, maka negara dan rakyat
memiliki kewajiban untuk menegakkan HAM.
Jadi, partisipasi rakyat untuk menegakan HAM sangat
penting.

More Related Content

What's hot

Presentasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia - ELSAM 2013
Presentasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia - ELSAM 2013Presentasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia - ELSAM 2013
Presentasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia - ELSAM 2013ELSAM
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIAmeikaa
 
PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA - Sejarah bab 3
PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA - Sejarah bab 3PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA - Sejarah bab 3
PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA - Sejarah bab 3Kinanti Jati Kinasih
 
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMPPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMDoris Agusnita
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNita Kurniasih
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”Fenti Anita Sari
 
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945Dameria Siahaan
 
HAM (Hak Asasi Manusia)
HAM (Hak Asasi Manusia)HAM (Hak Asasi Manusia)
HAM (Hak Asasi Manusia)Syarah Hope
 
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan PancasilaPendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan PancasilaExa Purnama
 
Pancasila dalam arus sejarah Indonesia
Pancasila dalam arus sejarah IndonesiaPancasila dalam arus sejarah Indonesia
Pancasila dalam arus sejarah Indonesiadayurikaperdana19
 
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)
Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)Dhevie Ambarwati
 
Substansi Ham dalam Pancasila
Substansi Ham dalam PancasilaSubstansi Ham dalam Pancasila
Substansi Ham dalam PancasilaFauzia1112
 
Sejarah reformasi
Sejarah reformasiSejarah reformasi
Sejarah reformasiANAKilang81
 
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )Agus Santoso
 
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaapotek agam farma
 

What's hot (20)

Presentasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia - ELSAM 2013
Presentasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia - ELSAM 2013Presentasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia - ELSAM 2013
Presentasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia - ELSAM 2013
 
3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
 
PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA - Sejarah bab 3
PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA - Sejarah bab 3PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA - Sejarah bab 3
PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA - Sejarah bab 3
 
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMPPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
 
Presentasi pkn HAM
Presentasi pkn HAMPresentasi pkn HAM
Presentasi pkn HAM
 
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
 
HAM (Hak Asasi Manusia)
HAM (Hak Asasi Manusia)HAM (Hak Asasi Manusia)
HAM (Hak Asasi Manusia)
 
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan PancasilaPendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
 
Pancasila dalam arus sejarah Indonesia
Pancasila dalam arus sejarah IndonesiaPancasila dalam arus sejarah Indonesia
Pancasila dalam arus sejarah Indonesia
 
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)
Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)
 
Substansi Ham dalam Pancasila
Substansi Ham dalam PancasilaSubstansi Ham dalam Pancasila
Substansi Ham dalam Pancasila
 
Ancaman Terhadap NKRI
Ancaman Terhadap NKRIAncaman Terhadap NKRI
Ancaman Terhadap NKRI
 
Periode perumusan pancasila
Periode perumusan pancasilaPeriode perumusan pancasila
Periode perumusan pancasila
 
Sejarah reformasi
Sejarah reformasiSejarah reformasi
Sejarah reformasi
 
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
 
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
 

Similar to HAM-Penegakan

Makalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang ham
Makalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang hamMakalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang ham
Makalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang hamSentra Komputer dan Foto Copy
 
Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01
Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01
Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01nurngaeni
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalahkujays
 
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAgarrytokai
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusiaRuqayyah S
 
Sejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaSejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaDoan Gabriel Silalahi
 
Negara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsa
Negara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsaNegara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsa
Negara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsadidrikafaluna
 
Bab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the lawBab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the lawTitikbudiarti
 
Makalah pancasila dan ham
Makalah pancasila dan hamMakalah pancasila dan ham
Makalah pancasila dan hamPutri Sanuria
 
Pengertian dan macam macam ham
Pengertian dan macam macam hamPengertian dan macam macam ham
Pengertian dan macam macam hamYon Narendra Arie
 
Hak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasilaHak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasilaAhmad Royhan Nst
 

Similar to HAM-Penegakan (20)

Makalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang ham
Makalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang hamMakalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang ham
Makalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang ham
 
Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01
Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01
Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
 
Makalah ham
Makalah hamMakalah ham
Makalah ham
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Ham
HamHam
Ham
 
Iv hak asasi manusia
Iv hak asasi manusiaIv hak asasi manusia
Iv hak asasi manusia
 
Bab 6. ham
Bab 6. hamBab 6. ham
Bab 6. ham
 
Ham
HamHam
Ham
 
negara hukum dan ham
negara hukum dan hamnegara hukum dan ham
negara hukum dan ham
 
Sejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaSejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusia
 
Negara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsa
Negara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsaNegara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsa
Negara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsa
 
Bab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the lawBab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the law
 
Makalah hak asasi manusia (3)
Makalah hak asasi manusia (3)Makalah hak asasi manusia (3)
Makalah hak asasi manusia (3)
 
Makalah hak asasi manusia (2)
Makalah hak asasi manusia (2)Makalah hak asasi manusia (2)
Makalah hak asasi manusia (2)
 
Makalah pancasila dan ham
Makalah pancasila dan hamMakalah pancasila dan ham
Makalah pancasila dan ham
 
Pengertian dan macam macam ham
Pengertian dan macam macam hamPengertian dan macam macam ham
Pengertian dan macam macam ham
 
Makalah pcl
Makalah pclMakalah pcl
Makalah pcl
 
Hak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasilaHak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasila
 

HAM-Penegakan

  • 1. Oleh: Latifa Syifa Safitri Penegakan Hak Asasi Manusia.
  • 2. A. Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.
  • 3. 1. Hak Asasi Manusia Menurut Koentjara Poerba Pranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.
  • 4. 2. Sejarah Hak Asasi Manusia Sejarah hak asasi manusia dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Perjuangan hak asasi manusia terdapat dalam suatu gerakan, dokumen, dan teori yang dikemukakan oleh pemikir.
  • 5. a. Gerakan Hak Asasi Gerakan has asasi yang bertujuan memperjuangkan hak asasi manusia adalah: 1. Gerakan Renaisance (abad XV) 2. Gerakan Reformasi (abad XVI) 3. Revolusi Amerika 4. Revolusi Prancis
  • 6. 1. Gerakan Renaisme Gerakan ini muncul di eropa dan bertujuan mengugah kembali kesadaran manusia akan martabat sebagai makhluk berakal 2. Gerakan Reformasi Gerakan ini terjadi di lingkungan agama Kristen pada tahun 1517, dipimpin oleh Martin Luther. Tujuan gerakan ini adalah membebaskan diri dari ikatan kepausan dan melahirkan agama Kristen Protestan.
  • 7. 3. Revolusi Amerika Gerakan ini muncul pada tahun 1776 dengan tujuan memerdekakan negara dari penjajah dan kesewenangan. 4. Revolusi Prancis Gerakan ini muncul pada tahun 1792 dengan tujuan membebaskan diri dari kesewenangwenangan Kaisar Prancis.
  • 8. b. Teori Hak Asasi Manusia Selain gerakan hak asasi, ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia adalah sebagai berikut: 1. Teori Perjanjian Masyarakat (1632-1704) 2. Teori Trias Politika (1688-1765) 3. Teori Kedaulatan Rakyat (1912-1778) 4. Teori Negara Hukum (1724-1904)
  • 9. 1. Teori Perjanjian Masyarakat Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang. 2. Teori Trias Politika Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini mengatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi 3, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa
  • 10. 3. Teori Kedaulatan Rakyat Teori ini dikemukakan oleh J.J Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi. 4. Teori Negara Hukum Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara.
  • 11. c. Dokumen Hak Asasi Manusia Sejarah perjuangan hak asasi manusia dapat dibuktikan dengan adanya beberapa dokumen sebagai berikut : 1. Magna Charta (1215) di Inggris Dokumen ini mencatat beberapa hak yang diberikan oelh Raja John kepada bangsawan untuk membatasi kekuasaan raja.
  • 12. 2. Bill of Rights (1689) di Inggris Dokumen ini adalah undang-undang hak yang diterima parlemen inggris setelah mengadakan perlawanan terhadap Raja James II. 3. Bill of Rights (1789) di Amerika Serikat Dokumen ini merupakan undang-undang hak yang disusun oleh rakyat amerika. 4. Konstitusi Perancis (1791) Konstitusi ini mengandung hak asasi manusia sejumlah 15 hak asasi.
  • 13. 5. Doktrin Roosevelt (1941) Doktrin ini dikemukakan oleh Franklin D. Rosevelt dan dikenal dengan “The four Freedom” yang terdiri atas : a. Freedom of speak and expression every where in the world. b. Freedom of every person of to worship in own way. c. Freedom from want with ecomonomic understanding which will give every nation a healthy peacetime life for its in habitat. d. Freedom from fear.
  • 14. Macam Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia terdiri atas hak hidup, hak memiliki sesuatu, dan hak kemerdekaan. Macam hak asasi manusia adalah sebagai berikut : a.Hak Asasi Pribadi Contoh : Hak kemerdekaan memeluk agama, beribadah, menyatakan pendapat & kebebasan berorganisasi.
  • 15. b. Hak Asasi Ekonomi Contoh : Hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu. c. Hak Persamaan Hukum Contoh : Hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. d. Hak Asasi Politik Contoh : Hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai.
  • 16. e. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan Contoh : Hak mendapatkan pendidikan, hak memilih pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan. f.Hak Asasi Tata Cara Perlindungan Hukum Peradilan & Contoh : Hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan.
  • 17. B. Hak Asasi Manusia di Indonesia Istilah hak asasi manusia memang tidak tercantum dalam UUD 1945. namun, substansi hak asasi manusia tersebut dalam beberapa dokumen hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa dokumen hak asasi manusia di Indonesia seperti Pancasila dan UUD 1945.
  • 18. Pancasila Sebagai Dasar Negara Memuat Hak Asasi Dalam Sila-Silanya : 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengabdian ini dapat dilaksanakan jika ada penghormatan dan jaminan hak asasi manusia untuk beragam dan beribadah. 2. Sila Kemanusian Yang Adil dan Beradab mengandung makna adanya sikap yang menghendaki terlaksananya nilai kemanusiaan dalam arti pengakuan martabat manusia, hak asasi manusia, dan kemerdekaan manusia.
  • 19. 3. Sila Persatuan Indonesia mengandung makna adanya sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, suku, golongan atau partai. 4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan mengandung makna yang berisi pengakuan akan harkat dan martabat manusia. 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan jaminan hak hidup layak, hak milik, hak atas jaminan sosial, dan hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan.
  • 20. Jaminan Hak Asasi Manusia Terdapat Dalam UUD 1945, yaitu: 1. Pembukaan UUD 1945 Alinea 1 mengandung hak kemerdekaan dan kebebasan 2. Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 27-34 mengandung hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
  • 21. Beberapa Dokumen HAM di Indonesia : 1. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 2. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 3. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 4. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998 5. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 6. Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 7. Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998 8. Keputusan Presiden RI No. 129 Tahun 1998
  • 22. Hambatan dan Tantangan HAM di Indonesia Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Namun secara umum hambatan dan tantangan tersebut dikelompokan menjadi 3 macam, yaitu secara ideologis, ekonomis, dan teknis.
  • 23. a. Secara Ideologis Perbedaan ideologi sosialis dengan liberalis membuat perbedaan yang tajam dalam memandang hak asasi manusia. Pandangan ideologi liberal lebih mengutamakan penghormatan terhadap hak pribadi, sipil, dan politik. Pandangan sosialis mengutamakan peran negara dan masyarakat.
  • 24. b. Secara Ekonomis Penegakan hak asasi manusia memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat. makin tinggi ekonomi masyarakat maka makin tinggi pula upaya penegakan hak asasi manusia.
  • 25. C. Secara Teknis Penegakan hak asasi manusia secara teknis mengalami kendala karena belum diratifikasinya berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.
  • 26. Proses Penegakan HAM di Indonesia Penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban moral setiap manusia dan kewajiban dari perangkat hukum. Usaha penegakan hak asasi manusia di Indonesia dilaksanakan oleh beberapa unsur sebagai berikut :
  • 27. A. Pemerintah Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan hukum internasional. B. Komisi Nasional HAM Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. C. Lembaga Peradilan Lembaga peradilan yang khusus menangani pelanggaran HAM adalah Pengadilan HAM dan Pengadilan Ad Hoc HAM.
  • 28. D. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Komisi ini merupakan komisi yang menyelesaikan kasus HAM di luar pengadilan HAM. Langkah atau upaya penegakan HAM di Indonesia adalah sebagai berikut : a. Sosialisasi HAM kepada masyarakat. b. Pemberian pendidikan HAM kepada masyarakat c. Advokasi HAM. d. Pembentukan lembaga-lembaga penegakan HAM. e. Pemberdayaan hukum dari lembaga-lembaga hukum yang ada.
  • 29. Partisipasi Penegakan HAM Penegakan hak asasi manusia tidak akan berhasil baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Artinya, meskipun bangsa Indonesia telah membentuk lembaga HAM dan peraturan-peraturan, jika tidak ada partisipasi maka penegakan HAM tidak akan terwujud. Dalam dokumen HAM juga dinyatakan bahwa kewajiban individu dan pemerintah untuk tidak melanggar hak sesorang. Negara memiliki tanggung jawab melindungi HAM dan setiap individu memiliki hak agar hak asasinya dijamin. Jika negara gagal melindungi HAM maka negara akan kehilangan kekuasaanya, dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana begitu beratnya penegakan HAM, maka negara dan rakyat memiliki kewajiban untuk menegakkan HAM. Jadi, partisipasi rakyat untuk menegakan HAM sangat penting.