Bab iv-hubungan-internasional

Standar
Kompetensi :
4. Menganalisis
hubungan
Internasional
dan Organisasi
Internasional
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
4.1.4.1. MendeskripsikanMendeskripsikan pengertian,pengertian,
penting-nya, dan sarana-saranapenting-nya, dan sarana-sarana
hubungan internasional bagi suatuhubungan internasional bagi suatu
negara.negara.
4.2.4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjianMenjelaskan tahap-tahap perjanjian
internasionalinternasional ..
4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan
Diplomatik.Diplomatik.
4.4. Mengkaji peranan organisasi4.4. Mengkaji peranan organisasi
interna-sional (ASEAN, AA, PBB)interna-sional (ASEAN, AA, PBB)
dalam me-ningkatkan hubungandalam me-ningkatkan hubungan
internasional.internasional.
4.5. Menghargai kerja sama dan4.5. Menghargai kerja sama dan
perjanjian internasional yangperjanjian internasional yang

Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
Menganalisis hubungan Internasional danMenganalisis hubungan Internasional dan
Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional
4.1.4.1. MendeskripsikanMendeskripsikan pengertian, penting-pengertian, penting-
nya, dan sarana-sarana hubungannya, dan sarana-sarana hubungan
internasional bagi suatu negara.internasional bagi suatu negara.
4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian

(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan pengertian hubungan internasional.
 Mendeskripsikan arti penting dan sarana-sarana
hubungan internasional bagi suatu negara.
 Menguraikan pengertian perjanjian internasional.
 Mengklasifikasikan penggolongan, istilah-istilah,
tahap-tahap dan hal-hal penting dalam pembuatan
perjanjian internasional.
 Menjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjian
internasional serta jenis-jenis perjanjian
internasional.

Pengertian Hub.Pengertian Hub.
InternasionalInternasional
Perjanjian Internasional (Penggolongan, Istilah-Perjanjian Internasional (Penggolongan, Istilah-
istilah, Tahap-tahap, Hal-hal penting, Berlakuistilah, Tahap-tahap, Hal-hal penting, Berlaku
dan berakhirnya, serta Jenis-jenisnya).dan berakhirnya, serta Jenis-jenisnya).
HUBUNGAN DANHUBUNGAN DAN
PERJANJIANPERJANJIAN
INTERNASIONALINTERNASIONAL
Renstra RIRenstra RI
Para AhliPara Ahli
HubunganHubungan
Arti PentingArti Penting
Sarana-saranaSarana-sarana
Pengertian Hub.Pengertian Hub.
Umum danUmum dan
Para AhliPara Ahli

1.1. Hubungan InternasionalHubungan Internasional
a.a. PengertiaPengertia
nn
Renstra, hubungan internasional adalah hubungan antar
bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu
negara untuk mencapai kepentingan nasional negara
tersebut.
Komponen-komponen yang harus ada dalam hubunganKomponen-komponen yang harus ada dalam hubungan
internasional, antara lain :internasional, antara lain :
• Politik internasional (Politik internasional (International PoliticsInternational Politics).).
• Studi tentang peristiwa internasional (Studi tentang peristiwa internasional (The Studi ofThe Studi of
Forcight AffairForcight Affair).).
• Hukum Internasional (Hukum Internasional (International LawInternational Law).).
• Organisasi Administrasi Internasional (Organisasi Administrasi Internasional (InternationalInternational
Organitation of AdministrationOrganitation of Administration).).

Beberapa pengertian menurut para ahli :Beberapa pengertian menurut para ahli :
1.1. Charles A. MC. ClellandCharles A. MC. Clelland, hubungan internasional, hubungan internasional
adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yangadalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang
mengelilingi interaksi.mengelilingi interaksi.
2.2. Warsito SunaryoWarsito Sunaryo, hubungan internasional, merupakan, hubungan internasional, merupakan
studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuanstudi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan
sosial tertentu (sosial tertentu (negara, bangsa maupun organisasinegara, bangsa maupun organisasi
negara sepanjang hubungan bersifat internasional)negara sepanjang hubungan bersifat internasional),,
termasuk studi tentang keadaan relevan yangtermasuk studi tentang keadaan relevan yang
mengelilingi interaksi.mengelilingi interaksi.
3.3. Tygve NathiessenTygve Nathiessen, hubungan internasional mrp bagian, hubungan internasional mrp bagian
dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponendari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen
hubungan internasional meliputi politik internasional,hubungan internasional meliputi politik internasional,
organisasi dan administrsi internasional dan hukumorganisasi dan administrsi internasional dan hukum

b.b. Arti Penting HubunganArti Penting Hubungan
Hubungan antarHubungan antar
negara, mrp salahnegara, mrp salah
satu hubungansatu hubungan
kerjasama yangkerjasama yang
mutlak diperlukan,mutlak diperlukan,
karena tidak adakarena tidak ada
satu negarapun disatu negarapun di
dunia yang tidakdunia yang tidak
bergantung kepadabergantung kepada
negara lain.negara lain.
 Faktor internal,Faktor internal,
kekhawatiran terancamkekhawatiran terancam
kelangsungan hidupnya.kelangsungan hidupnya.
 Faktor eksternal ,Faktor eksternal ,
a.a. Suatu negara tidakSuatu negara tidak
dapat berdiri sendiri.dapat berdiri sendiri.
b.b. Untuk membangunUntuk membangun
komunikasi lintaskomunikasi lintas
bangsa dan negara.bangsa dan negara.
c.c. Mewujudkan tatananMewujudkan tatanan
dunia baru yang damaidunia baru yang damai
dan sejahtera.dan sejahtera.

PerluPerlu
melakukanmelakukan
hubungan danhubungan dan
kerjasamakerjasama
internasionalinternasional
Lanjutan ………….
Didasari atas sikap salingDidasari atas sikap saling
meng-meng-
hormati & menguntungkan,hormati & menguntungkan,
dengan tujuan :dengan tujuan :
1.1. Memacu pertumbuhan eko-Memacu pertumbuhan eko-
nomi setiap negara.nomi setiap negara.
2.2. Menciptakan saling penger-Menciptakan saling penger-
tian antar bangsa dalamtian antar bangsa dalam
membina dan menegakkanmembina dan menegakkan
perdamaian dunia.perdamaian dunia.
3.3. Menciptakan keadilan danMenciptakan keadilan dan
kesejahteraan sosial bagikesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyatnya.seluruh rakyatnya.
Setiap negaraSetiap negara
memilikimemiliki
kelebihan,kelebihan,
kekurangan &kekurangan &
kepentingankepentingan
berbedaberbeda

Sarana penting dalam membangun hubunganSarana penting dalam membangun hubungan
internasionalinternasional
Asas-AsasAsas-Asas ::
 Asas TeritorialAsas Teritorial
 Asas KebangsaanAsas Kebangsaan
 Asas KepentinganAsas Kepentingan
UmumUmum
Faktor-faktor penentu :Faktor-faktor penentu :
• Kekuatan NasionalKekuatan Nasional
• Jumlah Penduduk,Jumlah Penduduk,
• Sumber Daya, danSumber Daya, dan
• Letak Geografis.Letak Geografis.

Semakin majunya perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang cepat, hampir
semua negara berkembang maupun negara maju
telah mengadakan hubungan kerja sama dengan
negara lain
NEGARA
MAJU
NEGARA
BERKEMBANG
NEGARA
TERBELAKANG
BBAA
CC

Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antarBagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar
negara merupakan jalinan antar negara yang mengacunegara merupakan jalinan antar negara yang mengacu
pada beberapa landasan hukumpada beberapa landasan hukum ::
 Pembukaan UUD 1945 alenia IVPembukaan UUD 1945 alenia IV
 Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
 Perjanjian internasional (traktat =Perjanjian internasional (traktat = treatytreaty))
 Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakuiDeklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui
PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkanPBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan
oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-
Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.

1.1. Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasionalMenurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional
asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadiasas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi
kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semuakemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua
negara.negara. Berikan penjelasan singkatnya !Berikan penjelasan singkatnya ! ..........................................................................
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Pen-
tingnya dan Sarana-sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu
Negara, dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan
sebagai berikut :
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1
a. Asas persamaan
derajat: .......................................................................................
..............
b. Kemauan
bebas: ........................................................................................
.............

2.2. Dalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktorDalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktor
penentu berupa ; kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya,penentu berupa ; kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya,
dan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah inidan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini
kaitannya dengan hubungan internasional !kaitannya dengan hubungan internasional !
Jumlah Penduduk Letak Geografis
....................................... .......................................
3.3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubunganBerikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubungan
internasional diperlukan adanya asas “internasional diperlukan adanya asas “pacta sunt servandapacta sunt servanda” ! ................” ! ................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara negara maju
dengan negara berkembang dalam hubungan internasional perihal
faktor-faktor penentu “kekuatan nasional” dan “sumber daya” di bawah
ini !
Persamaan Perbedaan
....................................... .......................................

2.2. Tahap-tahap Perjanjian InternasionalTahap-tahap Perjanjian Internasional
Hubungan internasional mrp hubungan antar negara,Hubungan internasional mrp hubungan antar negara,
pada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalampada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalam
hubungan internasional telah melahirkan hak danhubungan internasional telah melahirkan hak dan
kewajiban antar subyek hukum (negara) yang salingkewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling
berhubungan.berhubungan.
a.a. PengertiaPengertia
nn
Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta MahkamahMenurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional, ”Internasional, ”Perjanjian internasional merupakanPerjanjian internasional merupakan
sumber utama dari sumber-sumber hukumsumber utama dari sumber-sumber hukum
internasional lainnyainternasional lainnya”.”.

Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli :Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli :
 Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.MProf Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian., perjanjian
internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsainternasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa
yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.
 Oppenheimer-LauterpachtOppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu, perjanjian internasional adalah suatu
persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajibanpersetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban
di antara pihak-pihak yang mengadakannya.di antara pihak-pihak yang mengadakannya.
 G. SchwarzenbergerG. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu, perjanjian internasional adalah suatu
persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yangpersetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukummenimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum
internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateralinternasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral
maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selainmaupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain
lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.

 Konferensi Wina tahun 1969Konferensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional, perjanjian internasional
adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atauadalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau
lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibatlebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat
hukum tertentu.hukum tertentu.
Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuatDalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat
perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-
benar bertanggungjawab terhadap apa yang telahbenar bertanggungjawab terhadap apa yang telah
dilakukannya.dilakukannya.
 Pendapat Accademy of Sciences of USSRPendapat Accademy of Sciences of USSR, suatu per-, suatu per-
janjian Internasional adalah suatu persetujuan yangjanjian Internasional adalah suatu persetujuan yang
dinyatakan secara formal antara dua atau lebihdinyatakan secara formal antara dua atau lebih
negara-negara mengenai pemantapan, perubahannegara-negara mengenai pemantapan, perubahan
atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajibanatau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban
mereka secara timbal balik.mereka secara timbal balik.

b.b. Penggolongan PerjanjianPenggolongan Perjanjian
KLASIFIKASIKLASIFIKASI
PERJANJIANPERJANJIAN
INTERNASIONAINTERNASIONA
LL
MenurutMenurut
SubjeknyaSubjeknya
MenurutMenurut
IsinyaIsinya
MenurutMenurut
ProsesnyaProsesnya
MenurutMenurut
FungsinyaFungsinya

c.c. Istilah-istilah Lain PerjanjianIstilah-istilah Lain Perjanjian
NoNo NamaNama UraianUraian KeteranganKeterangan
1. Traktat
(Treaty)
Yaitu, perjanjian paling formal
yang merupakan persetujuan
dari dua negara atau lebih.
Perjanjian ini khusus
mencakup bidang poli-
tik & bidang ekonomi.
2. Konvensi
(Conven-
tion)
Yaitu persetujuan formal yang
bersifat multilateral, dan tidak
berurusan dengan kebijaksanaan
tingkat tinggi (high policy).
Persetujuan ini harus
dilegalisasi oleh wakil-
wakil berkuasa penuh
(plaenipotentiones).
3. Protokol
(Protocol)
Yaitu persetujuan yang tidak
resmi dan pada umumnya tidak
dibuat oleh kepala negara.
Mengatur masalah tam-
bahan penafsiran
klausal-klausal ttn.
4. Persetujuan
(Agree-
ment)
Yaitu prjanjian yang berifat
teknis atau admistratif
Agrement tidak dirati-
fikasi karena sifatnya
tidak seresmi traktat
atau konvensi.

5. Perikatan
(Arrange-
ment)
Yaitu istilah yg digunakan untuk
transaksi-transaksi yang bersifat
sementara.
Perikatan tidak seresmi
traktat dan konvensi.
6. Proses
Verbal
Yaitu catatan-catatan atau ke-
simpulan konferensi diplomatik,
atau suatu permufakatan.
Proses verbal tidak
diratifikasi.
7. Piagam
(Statute)
Yaitu himpunan peraturan yang
ditetapkan oleh persetujuan
internasional baik mengenai
pekerjaan maupun kesatuan-
kesatuan tertentu seperti
pengawasan internasional yang
mencakup tentang minyak atau
mengenai lapangan kerja
lembaga-lembaga internaional.
Piagam itu dapat digu-
nakan sebagai alat
tambahan untuk
pelaksanaan suatu
konvensi (seperti
piagam kebebasan
transit).

8. Deklarasi
(Declara-
tion)
Yaitu perjanjian internasional
yg berbentuk traktat, dan
dokumen tidak resmi. Deklarasi
sebagai traktat bila menerang-
kan suatu judul dr batang tubuh
ketentuan traktat, dan sebagai
dokumen tidak resmi apabila
merupakan lampiran pd
traktat /konvensi.
Deklarasi sebagai per-
setujuan tidak resmi
bila mengatur hal-hal
yang kurang penting.
9. Modus
Vivendi
Yaitu dokumen untuk mencatat
persetujuan internasional yang
bersifat sementara, sampai ber-
hasil diwujudkan perjumpaan
yang lebih permanen, terinci,
dan sistematis serta tidak me-
merlukan ratifikasi.

10. Pertukaran
Nota
Yaitu metode yang tidak resmi,
tetapi akhir-akhir ini banyak
digunakan. Biasanya, pertuka-
ran nota dilakukan oleh wakil-
wakil militer dan negara serta
dapat bersifat multilateral.
Akibat pertukaran nota
ini timbul kewajiban
yang menyangkut
mereka.
11. Ketentuan
Penutup
(Final Act)
Yaitu ringkasan hasil konvensi
yang menyebutkan negara
peserta, nama utusan yang turut
diundang, serta masalah yang
disetujui konferensi dan tidak
memerlukan ratifikasi.
12. Ketentuan
Umum
(General
Act),
Yaitu traktat yang dapat
bersifat resmi dan tidak resmi.
LBB menggunakan ke-
tentuan umum arbitrasi
untuk menyelesaikan
scr damai pertikaian
internasional th. 1928.

13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam
perjanjian internasional untuk
pendirian badan yang
melakukan fungsi administratif.
Misalnya, Atlantic
Charter.
14. Pakta
(Pact)
Yaitu istilah yang menunjukkan
suatu persetujuan yang lebih
khusus (Pakta Warsawa).
Pakta membutuhkan
ratifikasi.
15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga
Bangsa-Bangsa).

d.d. Tahap-tahap Pembuatan PerjanjianTahap-tahap Pembuatan Perjanjian
Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 :Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 :
 PerundinganPerundingan
 PenandatangananPenandatanganan
 RatifikasiRatifikasi
1.1. Ratifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukanRatifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukan
oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter).oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter).
2.2. Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang digunakan).Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang digunakan).
3.3. Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah (Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah ( palingpaling
banyak digunakan karena peranan legislatif danbanyak digunakan karena peranan legislatif dan
ekse-kutif sama-sama menentukan dalam prosesekse-kutif sama-sama menentukan dalam proses
ratifikasi.ratifikasi.

Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24
menyebutkanmenyebutkan
bahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjianbahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjian
Internasional adalah sebagai berikut:Internasional adalah sebagai berikut:
• Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalamPada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam
naskah perjanjian tersebut.naskah perjanjian tersebut.
• Pada saat peserta perjanjian mengikat diri padaPada saat peserta perjanjian mengikat diri pada
perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebutperjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut
saat berlakunya.saat berlakunya.
Persetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung padaPersetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung pada
persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan,persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan,
ratifikasi, pernyataan turut serta (ratifikasi, pernyataan turut serta (accession),accession), ataupunataupun
pernyataan menerima (pernyataan menerima (acceptance)acceptance) dan dapat juga dengan caradan dapat juga dengan cara
pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.

e.e. Hal-hal Penting dalam ProsesHal-hal Penting dalam Proses
Pembuatan Perjanjian InternasionalPembuatan Perjanjian Internasional
Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah :Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah :
• Harus dinyatakan secara formal/ resmi, danHarus dinyatakan secara formal/ resmi, dan
• Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atauBermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau
mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuanmengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam perjanjian itu.yang terdapat dalam perjanjian itu.
Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berartiJika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti
mengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negaramengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negara
tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapitersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi
dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yangdengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang
dianggap membawa keuntungan bagi kepentinganya.dianggap membawa keuntungan bagi kepentinganya.

Teori yang cukup berkembang dalam persyaratanTeori yang cukup berkembang dalam persyaratan
perjanjian internasional :perjanjian internasional :
 Teori Kebulatan Suara (Teori Kebulatan Suara ( Unanimity Principle).Unanimity Principle).
Persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagiPersyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi
yang mengajukan persyaratan jika persyaratanyang mengajukan persyaratan jika persyaratan
ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian.ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian.
 Teori Pan Amerika.Teori Pan Amerika. Setiap perjanjian ituSetiap perjanjian itu
mengikat negara yang mengajukan persyaratanmengikat negara yang mengajukan persyaratan
dengan negara yang menerima persyaratan.dengan negara yang menerima persyaratan.
Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-
organisasi negara Amerika.organisasi negara Amerika.

f.f. Berlaku dan Berakhirnya PerjanjianBerlaku dan Berakhirnya Perjanjian
Berlakunya Perjanjian Internasional :Berlakunya Perjanjian Internasional :
• Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwaPerjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa
berikut ini.berikut ini.
• Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurutMulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut
yang disetujui oleh negara perunding.yang disetujui oleh negara perunding.
• Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjianJika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian
mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat danmulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan
dinyatakan oleh semua negara perunding.dinyatakan oleh semua negara perunding.
• Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjianBila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian
timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjiantimbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian
mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecualimulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecuali
bila perjanjian menentukan lain.bila perjanjian menentukan lain.
• Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengaturKetentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur
pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatupengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu
negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dannegara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan
tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsitanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi
penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbulpenyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul

Berakhirnya Perjanjian IntenasionalBerakhirnya Perjanjian Intenasional
Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwaProf. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa
suatu perjanjian berakhir karena :suatu perjanjian berakhir karena :
1.1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.
2.2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.
3.3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnyaSalah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya
objek perjanjian itu.objek perjanjian itu.
4.4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiriAdanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri
perjanjian itu.perjanjian itu.
5.5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudianAdanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian
meniadakan perjanjian yang terdahulu.meniadakan perjanjian yang terdahulu.
6.6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai denganSyarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan
ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.
7.7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta danPerjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan
pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

Pelaksanaan Perjanjian Internasional :Pelaksanaan Perjanjian Internasional :
 Ketaatan Terhadap PerjanjianKetaatan Terhadap Perjanjian
a.a. Perjanjian harus dipatuhi (Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada).pacta sunt servada).
b.b. Kesadaran hukum nasional.Kesadaran hukum nasional.
 Penerapan PerjanjianPenerapan Perjanjian
a.a. Daya berlaku surut (Daya berlaku surut (retroactivity).retroactivity).
b.b. Wilayah penerapan (Wilayah penerapan (teritorial scope).teritorial scope).
c.c. Perjanjian penyusul (Perjanjian penyusul (successive treaty).successive treaty).

Penafsiran Ketentuan Perjanjian,Penafsiran Ketentuan Perjanjian, dalam prakteknyadalam prakteknya
dilakukan dengan menggunakan tiga metode :dilakukan dengan menggunakan tiga metode :
1.1. Metode dari aliran yang berpegang pada kehendakMetode dari aliran yang berpegang pada kehendak
penyusun perjanjian dengan memanfaatkanpenyusun perjanjian dengan memanfaatkan
pekerjaan persiapan.pekerjaan persiapan.
2.2. Metode dari aliran yang berpegang pada naskahMetode dari aliran yang berpegang pada naskah
perjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yangperjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yang
umum dari kosa-katanya.umum dari kosa-katanya.
3.3. Metode dari aliran yang berpegang pada objek danMetode dari aliran yang berpegang pada objek dan
tujuan perjanjian.tujuan perjanjian.

Kedudukan Negara Bukan PesertaKedudukan Negara Bukan Peserta
Negara bukan peserta pada hakikatnya tidakNegara bukan peserta pada hakikatnya tidak
memiliki hak dan kewajiban untukmemiliki hak dan kewajiban untuk
mematuhinya.mematuhinya.
Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multila-Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multila-
teral (PBB) atau objeknya besar (Terusanteral (PBB) atau objeknya besar (Terusan
Suez,Suez,
Panama, Selat Malaka dan lain-lain), merekaPanama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka
dapat juga terikat, apabila:dapat juga terikat, apabila:
• Negara tersebut menyatakan diri terikatNegara tersebut menyatakan diri terikat
terhadap perjanjian itu, danterhadap perjanjian itu, dan
• Negara tersebut dikehendaki oleh paraNegara tersebut dikehendaki oleh para
peserta.peserta.

Pembatalan Perjanjian Internasional,Pembatalan Perjanjian Internasional, Berdasarkan KonvensiBerdasarkan Konvensi
Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjianWina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian
internasional dapat batal, antara lain :internasional dapat batal, antara lain :
• Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggarNegara peserta atau wakil kuasa penih melanggar
ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.
• Adanya unsur kesalahn (Adanya unsur kesalahn (error)error) pada saat perjanjian dibuat.pada saat perjanjian dibuat.
• Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentuAdanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu
terhadap negara peserta lain waktu pembentukanterhadap negara peserta lain waktu pembentukan
perjanjian.perjanjian.
• Terdapat penyalahgunaan atauTerdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption),kecurangan (corruption),
baik melalui kelicikan atau penyuapan.baik melalui kelicikan atau penyuapan.
• Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta.Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta.
Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupunPaksaan tersebut baik dengan ancaman maupun
penggunaan kekuatan.penggunaan kekuatan.
• Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukumBertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum
internasional umum.internasional umum.

g.g. Jenis-jenis PerjanjianJenis-jenis Perjanjian
Perjanjian Bilateral, bersifat khusus (treaty contract) dan
tertutup, ada beberapa contoh :
1.1. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRCPerjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC
(Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang(Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang
penyelesaian “dwikewarganegaraan”.penyelesaian “dwikewarganegaraan”.
2.2. Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentangPerjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang
“Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat“Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat
Malaka pada tahun 1971.Malaka pada tahun 1971.
3.3. Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia danPerjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan
Malaysia pada tahun 1974.Malaysia pada tahun 1974.
4.4. Perjanjian antara Republik Indonesia dan AustraliaPerjanjian antara Republik Indonesia dan Australia
mengenai pertahanan dan keamanan wilayah keduamengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua
negara pada tanggal 16 Desember 1995.negara pada tanggal 16 Desember 1995.

Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagaiPerjanjian Multilateral, sering disebut sebagai lawlaw
making treatiesmaking treaties karena biasanya mengatur hal-halkarena biasanya mengatur hal-hal
yang menyangkut kepentingan umum dan bersifatyang menyangkut kepentingan umum dan bersifat
“terbuka.”“terbuka.”
Ada beberapa contoh :Ada beberapa contoh :
• Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentangKonvensi Jenewa, tahun 1949 tentang
“Perlindungan Korban Perang”.“Perlindungan Korban Perang”.
• Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “HubunganKonvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan
Diplomatik”.Diplomatik”.
• Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982
tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zonatentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona
Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,
majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudianmajalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian
lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut :
1.1. Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertianRumuskan kembali pemahaman tentang pengertian
perjanjian internasional !perjanjian internasional !
2.2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antarBerikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antar
negara perjanjian internasional dianggap sangat penting !negara perjanjian internasional dianggap sangat penting !
3.3. Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasionalBerikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasional
ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi !ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi !
4.4. Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasionalJelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasional
dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) !dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) !
5.5. Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara pesertaBerikan penjelasan bagaimana kedudukan negara peserta
dan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasionaldan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasional
akan ditandatangani oleh negara-negara yangakan ditandatangani oleh negara-negara yang
berkepentingan.berkepentingan.

Menganalisis hubungan InternasionalMenganalisis hubungan Internasional
dan Organisasi Internasionaldan Organisasi Internasional
4.3. Menganalisis fungsi4.3. Menganalisis fungsi
PerwakilanPerwakilan
Diplomatik..Diplomatik..

(Indikator)
 Mendeskripsikan perwakilan negara RI di
luar negeri.
 Menganalisis perwakilan negara di negara
lain dalam arti politis (diplomatik) dan non
politis (konsuler).

LandasanLandasan
HukumHukum
Perwakilan dalamPerwakilan dalam
arti non politisarti non politis
(konsuler)(konsuler)
PERWAKILANPERWAKILAN
DIPLOMATIKDIPLOMATIK
dalam arti politisdalam arti politis
(diplomatik)(diplomatik)
• PengangkatanPengangkatan
• KronologisKronologis
• Tugas & FungsiTugas & Fungsi
• PerangkatPerangkat
• Kekebalan &Kekebalan &
KeistimewaanKeistimewaan
Perwakilan Negara RIPerwakilan Negara RI
di luar negeridi luar negeri
Fungsi &Fungsi &
FungsiFungsi
• Tugas & FungsiTugas & Fungsi
• Mulai danMulai dan
berakhirnyaberakhirnya

1.1. Perwakilan Negara RI di Luar NegeriPerwakilan Negara RI di Luar Negeri
a. Landasan Hukum
Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:
1.1. Presiden mengangkat duta dan konsul.Presiden mengangkat duta dan konsul.
2.2. Dalam hal mengangkat duta; PresidenDalam hal mengangkat duta; Presiden
memperhatikan pertimbangan DPR.memperhatikan pertimbangan DPR.
3.3. Presiden menerima penempatan duta negaraPresiden menerima penempatan duta negara
lain dengan memperhatikan pertimbanganlain dengan memperhatikan pertimbangan
DPR.DPR.
Presiden sebagai Kepala Negara, mengangkat dan menerimaPresiden sebagai Kepala Negara, mengangkat dan menerima
duta dari negara lain. Prosedur maupun teknisduta dari negara lain. Prosedur maupun teknis
pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.

b. Perwakilan Diplomatik Republik
Indonesia
NoNo DiplomatikDiplomatik UraianUraian
1. Tugas
Pokok
Perwakilan
Diplomatik
 Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain
atau hubungan kepala negara dengan pemerintah
asing.
 Mengadakan perundingan ttg masalah yang dihadapi
kedua negara dan berusaha untuk
menyelesaikannya.
 Mengurus kepentingan negara serta warga
negaranya di negara lain.
 Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai
tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dsb.2. Fungsi
Perwakilan
Diplomatik
Berdasarkan
Kongres
Wina 1961
 Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
 Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga
negaranya di negara penerima di dalam batas-batas
yang diijinkan oleh hukum internasional.
 Mengadakan persetujuan dgn pem. negara penerima.
 Memberikan keterangan tentang kondisi dan
perkembangan negara penerima, sesuai UU dan
melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.

3.3. PerananPeranan
DiplomatikDiplomatik
Dlm membina hubungan internasional, diperlukan taktikDlm membina hubungan internasional, diperlukan taktik
dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasionaldan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional
suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperke-suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperke-
nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik.nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik.
Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatanDalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan
politik luar negeri sebagai berikut:politik luar negeri sebagai berikut:
 Menentukan tujuan dengan menggunakan semua dayaMenentukan tujuan dengan menggunakan semua daya
dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.
 Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dgnMenyesuaikan kepentingan bangsa lain dgn
kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan dayakepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya
yang ada.yang ada.
 Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atauMenentukan apakah tujuan nasional sejalan atau
berbeda dengan kepentingan negara lain.berbeda dengan kepentingan negara lain.
 Menggunakan sarana dan kesempatan yang adaMenggunakan sarana dan kesempatan yang ada
dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalamdengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam
menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiapmenjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap
negara menggunakan sarana diplomasi ajakan,negara menggunakan sarana diplomasi ajakan,
konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dankonferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan
ekonomi.ekonomi.

4.4. TujuanTujuan
DiadakanDiadakan
DiplomatikDiplomatik
 Memelihara kepentingan negaranya di negaraMemelihara kepentingan negaranya di negara
penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan,penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan,
perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-
langkah untuk menyelesaikannya.langkah untuk menyelesaikannya.
 Melindungi warga negara sendiri yang bertempatMelindungi warga negara sendiri yang bertempat
tinggal di negara penerima.tinggal di negara penerima.
 Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskanMenerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan
kepada pemerintah negara penerima.kepada pemerintah negara penerima.
Istilah diplomatik (Istilah diplomatik (diplomacydiplomacy), dalam hubungan internasional), dalam hubungan internasional
”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan
yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politikyang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik
luar negerinya”luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara
itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannyaitu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya
(Keduataan atau Konsuler).(Keduataan atau Konsuler).

2.2. Perwakilan Negara di Negara Lain dalam artiPerwakilan Negara di Negara Lain dalam arti
Politis (Diplomatik)Politis (Diplomatik)
a. Pembukaan/Pengangkatan
Persyaratan yg harus dipenuhi dalam pembukaan/pertukaranPersyaratan yg harus dipenuhi dalam pembukaan/pertukaran
perwakilan diplomatik (perwakilan diplomatik ( politispolitis) maupun konsuler () maupun konsuler ( non-non-
politispolitis) :) :
 Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (Harus ada kesepakatan kedua belah pihak ( mutualmutual
conceatconceat) yang akan mengadakan pembukaan atau) yang akan mengadakan pembukaan atau
pertukaran diplomatik maupun konsuler. Berdasarkanpertukaran diplomatik maupun konsuler. Berdasarkan
Pasal 2 Konvensi Wina 1961, harus dituangkan dalamPasal 2 Konvensi Wina 1961, harus dituangkan dalam
bentuk : Persetujuan bersama (bentuk : Persetujuan bersama ( joint agreementjoint agreement) dan) dan
Komunikasi bersama (Komunikasi bersama ( joint declarationjoint declaration).).
 Prinsip-prinsip yang beraku, yaitu setiap negara dapatPrinsip-prinsip yang beraku, yaitu setiap negara dapat
melakukan hubungan atau pertukaran perwakilanmelakukan hubungan atau pertukaran perwakilan
diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip timbal balikdiplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip timbal balik
((reciprositasreciprositas ).).

b. Kronologi Pengangkatan Diplomatik
IIIIIIIVIV
II IIII
Kedua belah pihak sa-Kedua belah pihak sa-
ling tukar informasi ten-ling tukar informasi ten-
tang akan dibukanyatang akan dibukanya
perwakilan olehperwakilan oleh
Deparlu masing-masingDeparlu masing-masing
Negara.Negara.
Mendapat persetujuanMendapat persetujuan
((demende,demende,
agregationagregation) dari) dari
negara yangnegara yang
menerima.menerima.
Diplomat yg akan di-Diplomat yg akan di-
tempatkan, menerimatempatkan, menerima
surat kepercayaansurat kepercayaan
(( lettre de creancelettre de creance ))
yang ditanda tanganiyang ditanda tangani
kepala negarakepala negara
pengirim.pengirim.
Surat kepecayaan dise-Surat kepecayaan dise-
rahkan kepada kepalarahkan kepada kepala
negara penerima (negara penerima ( lettrelettre
de rapplede rapple) dlm suatu) dlm suatu
upacara dimanaupacara dimana
seorang diplomatikseorang diplomatik
berpidato.berpidato.

c. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik
KONGGRES WINA
(1815)
a. Ammbassador Papa
Legates Nuncios
(Duta Besar,
Perwakilan Kunci).
b. Envoys Extra
Ordinary and
Minister Pleni
Petentiary (Duta
Besar Luar biasa
dan Berkuasa
Penuh)
KONGGRES AIX
LA CHAPELLA
(1818)
a. Ammbassador and
Legates Or
Nuncious.
b. Envoys and Minister
Pleni Petentiary.
c. Minister Resident.
d. Charge de Affaires.
Catatan : disebut juga
konggres Achen.
KONGGRES WINA
(1961)
a. Ammbassador (Nuncios)
diakre-detasi pada Kepala
Negara dan kepala misi
yang lain yang sederajat.
b. Envoys, Minsiter dan
Inter-nuncios
diakreditasikan pada
Kepala Negara.
c. Charge D’ Affaires,
diakredi-tasikan kepada
Menteri Luar Negeri.
CORPS DIPLOMATIQUE
(PERWAKILAN
DIPLOMATIK)

a.a.RepresentasiRepresentasi
b.b.NegosiasiNegosiasi,,
c.c. ObservasiObservasi,,
d.d.ProteksiProteksi,,
e.e. RelationshipRelationship..
d. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik
Tugas umumTugas umum
seorangseorang
perwakilanperwakilan
diplomatikdiplomatik
Dalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapatDalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapat
berfungsi sebagai lambang prestise nasionalberfungsi sebagai lambang prestise nasional
negaranya di luar negeri dan mewakili Kepalanegaranya di luar negeri dan mewakili Kepala
Negaranya di negara penerimaNegaranya di negara penerima

Fungsi Perwakilan diplomatik, menurut KonggresFungsi Perwakilan diplomatik, menurut Konggres
Wina 1961, mencakup hal-hal berikut :Wina 1961, mencakup hal-hal berikut :
1.1. Mewakili negara pengirim di dlm negaraMewakili negara pengirim di dlm negara
penerima.penerima.
2.2. Melindungi kepentingan negara pengirim danMelindungi kepentingan negara pengirim dan
warga negaranya di negara penerima di dalamwarga negaranya di negara penerima di dalam
batas-batas yang diijinkan oleh hukumbatas-batas yang diijinkan oleh hukum
3.3. Mengadakan persetujuan dgn pemerintah negaraMengadakan persetujuan dgn pemerintah negara
penerima.penerima.
4.4. Memberikan keterangan tentang kondisi danMemberikan keterangan tentang kondisi dan
perkembangan negara penerima, sesuai denganperkembangan negara penerima, sesuai dengan
undang-undang dan melaporkan kepadaundang-undang dan melaporkan kepada
pemerintah negara pengirim.pemerintah negara pengirim.

e. Perangkat Perwakilan Diplomatik
Perwakilan diplomatik menurut ketetapan Konggres Wina TahunPerwakilan diplomatik menurut ketetapan Konggres Wina Tahun
1815 dan Konggres1815 dan Konggres Aux La ChapellaAux La Chapella 1818 (Konggres Achen),1818 (Konggres Achen),
dilakukan oleh :dilakukan oleh :
NoNo NamaNama UraianUraian KeteranganKeterangan
1.1. Duta BesarDuta Besar
BerkuasaBerkuasa
PenuhPenuh
((AmbassadorAmbassador))
Adalah tingkat tertinggiAdalah tingkat tertinggi
dalam perwakilan diplomatikdalam perwakilan diplomatik
yang mempunyai kekuasaanyang mempunyai kekuasaan
penuh dan luar biasa.penuh dan luar biasa.
Ambassador ditempatkan padaAmbassador ditempatkan pada
negara yang banyak menjalinnegara yang banyak menjalin
hubungan timbal balik.hubungan timbal balik.
2.2. DutaDuta
((GerzantGerzant))
Adalah wakil diplomatik yangAdalah wakil diplomatik yang
pangkatnya lebih rendah daripangkatnya lebih rendah dari
duta besar.duta besar.
Dalam menyelesaikan persoa-Dalam menyelesaikan persoa-
lan kedua negara, hrs berkon-lan kedua negara, hrs berkon-
sultasi dgn pemerintahnya.sultasi dgn pemerintahnya.
3.3. MenteriMenteri
ResidenResiden
Seorang Menteri ResidenSeorang Menteri Residen
dianggap bukan sebagaidianggap bukan sebagai
wakil pribadi kepala negara.wakil pribadi kepala negara.
Dia hanya mengurus urusanDia hanya mengurus urusan
negara.negara.
Mereka ini pada dasarnyaMereka ini pada dasarnya
tidak berhak mengadakantidak berhak mengadakan
pertemuan dengan kepalapertemuan dengan kepala
negara di mana merekanegara di mana mereka
bertugas.bertugas.

4.4. Kuasa UsahaKuasa Usaha
((Charge deCharge de
AffairAffair))
Kuasa Usaha yang tidakKuasa Usaha yang tidak
diperbantukan kepada kepaladiperbantukan kepada kepala
negara dapat dibedakan atas :negara dapat dibedakan atas :
Kuasa Usaha tetap menjabatKuasa Usaha tetap menjabat
kepala dari suatu perwakilan,kepala dari suatu perwakilan,
Kuasa Usaha sementara yangKuasa Usaha sementara yang
melaksanakan pekerjaan darimelaksanakan pekerjaan dari
kepala perwakilan, ketikakepala perwakilan, ketika
pejabat ini belum atau tidakpejabat ini belum atau tidak
ada di tempat.ada di tempat.
Duta besar yang diangkat menjadi ketua perwakilan asing,Duta besar yang diangkat menjadi ketua perwakilan asing,
disebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara ditentukandisebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara ditentukan
berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :
1.1. Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negaraPenting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negara
penerima perwakilan itu.penerima perwakilan itu.
2.2. Erat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakanErat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakan
hubungan itu.hubungan itu.
3.3. Besar kecilnya kepentingan bangsa / negara yangBesar kecilnya kepentingan bangsa / negara yang
mengadakan hubungan itu.mengadakan hubungan itu.

5.5. Atase-AtaseAtase-Atase Adalah pejabat pembantu dariAdalah pejabat pembantu dari
Duta Besar berkuasa penuh.Duta Besar berkuasa penuh.
Terdiri atas 2 (dua) bagian :Terdiri atas 2 (dua) bagian :
 Atase PertahananAtase Pertahanan
Atase ini dijabat oleh seorangAtase ini dijabat oleh seorang
perwira TNI yang diperban-perwira TNI yang diperban-
tukan Departemen Luar Negeritukan Departemen Luar Negeri
dan ditempatkan di Kedutaandan ditempatkan di Kedutaan
Besar Republik IndonesiaBesar Republik Indonesia
(KBRI), serta diberikan kedudu-(KBRI), serta diberikan kedudu-
kan sebagai seorang diplomat.kan sebagai seorang diplomat.
Tugasnya yaitu memberikanTugasnya yaitu memberikan
nasihat di bidang militer dannasihat di bidang militer dan
pertahanan keamananpertahanan keamanan
kepada duta besar berkuasakepada duta besar berkuasa
penuh.penuh.
 Atase TeknisAtase Teknis
Atase ini, dijabat oleh seorangAtase ini, dijabat oleh seorang
pegawai negeri sipil tertentupegawai negeri sipil tertentu
yang tidak berasal dari lingku-yang tidak berasal dari lingku-
ngan Departemen Luar Negeringan Departemen Luar Negeri
dan ditempatkan di salah satudan ditempatkan di salah satu
KBRI untuk membantu DutaKBRI untuk membantu Duta
Besar.Besar.
Dia berkuasa penuh dalamDia berkuasa penuh dalam
melaksanakan tugas-tugasmelaksanakan tugas-tugas
teknis sesuai dengan tugasteknis sesuai dengan tugas
pokok dari departemennyapokok dari departemennya
sendiri. Misalnya, Atase Per-sendiri. Misalnya, Atase Per-
dagangan, Atase Perindus-dagangan, Atase Perindus-
trian, Atase Pendidikan dantrian, Atase Pendidikan dan
Kebudayaan.Kebudayaan.

f. Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik
Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebutAsas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut
((exteritoriallityexteritoriallity” atau ”” atau ”extra teritoriallityextra teritoriallity”). Para diplomatik”). Para diplomatik
hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana merekahampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka
berada di luar wilayah negara penerima.berada di luar wilayah negara penerima.
Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaanPara diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan
peradilan pidana dan sipil dari negara penerima.peradilan pidana dan sipil dari negara penerima.
Perwakilan diplomatik diberikan Keke-Perwakilan diplomatik diberikan Keke-
balan dan keistimewaan, dgn maksud :balan dan keistimewaan, dgn maksud :
 Menjamin pelaksanaan tugas negaraMenjamin pelaksanaan tugas negara
perwakilan diplomatik sebagai wakilperwakilan diplomatik sebagai wakil
negara.negara.
 Menjamin pelaksana fungsi perwaki-Menjamin pelaksana fungsi perwaki-
lan diplomatik secara efisien.lan diplomatik secara efisien.
MenurutMenurut
KonvensiKonvensi
WinaWina
19611961

Kekebalan Perwakilan Diplomatik atauKekebalan Perwakilan Diplomatik atau InvolabilityInvolability
(tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan(tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan
terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima danterhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan
kekebalan dari segala gangguan yang merugikankekebalan dari segala gangguan yang merugikan
para pejabat diplomatik.para pejabat diplomatik.
Kekebalan diplomatik (Kekebalan diplomatik ( ImmunityImmunity), mencakup :), mencakup :
 Pribadi Pejabat DiplomatikPribadi Pejabat Diplomatik..
 Kantor PerwakilanKantor Perwakilan (Rumah Kediaman(Rumah Kediaman), disebut), disebut
jg daerahjg daerah ekstrateritorialekstrateritorial. Para diplomat tdk. Para diplomat tdk
memiliki hak asylum, yaitu hak untuk memberimemiliki hak asylum, yaitu hak untuk memberi
kesempatan kpd suatu negara dalam memberikankesempatan kpd suatu negara dalam memberikan
perlindungan kepada warga negara asing yangperlindungan kepada warga negara asing yang
melarikan diri.melarikan diri.
 Korespondensi DiplomatikKorespondensi Diplomatik ..

Keistimewaan Perwakilan DiplomatikKeistimewaan Perwakilan Diplomatik
Pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik,Pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik,
atas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalamatas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalam
Konvensi Wina 1961 dan 1963, yaitu mecakup :Konvensi Wina 1961 dan 1963, yaitu mecakup :
 Pembebasan dari kewajiban membayar pajakPembebasan dari kewajiban membayar pajak, antara, antara
lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga,lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga,
kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan,kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan,
televisi dan sebagainya.televisi dan sebagainya.
 Pembebasan dari kewajiban pabeanPembebasan dari kewajiban pabean, antara lain bea, antara lain bea
masuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barangmasuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barang
keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluankeperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan
sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya.sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya.

3.3. Perwakilan Negara di Negara Lain dalam artiPerwakilan Negara di Negara Lain dalam arti
Non Politis (Konsuler)Non Politis (Konsuler)
Diwakili oleh Korps Konsuler dalam kepangkatan :Diwakili oleh Korps Konsuler dalam kepangkatan :
 Konsul JenderalKonsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang, membawahi beberapa konsul yang
ditempatkan di ibu kota negara.ditempatkan di ibu kota negara.
 Konsul dan Wakil KonsulKonsul dan Wakil Konsul, konsul yaitu mengepalai suatu, konsul yaitu mengepalai suatu
kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepadakekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada
konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepadakonsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada
konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahikonsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi
pimpinan kantor konsuler.pimpinan kantor konsuler.
 Agen KonsulAgen Konsul, dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang, dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang
bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan.bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan.

a. Fungsi Perwakilan Konsuler
1.1. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan denganMelaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan
negara penerima di bidang perekonomian,negara penerima di bidang perekonomian,
perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmuperdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu
pengetahuan.pengetahuan.
2.2. Melindungi kepentingan nasional negara dan wargaMelindungi kepentingan nasional negara dan warga
negara yang berada dalam wilayah kerjanya.negara yang berada dalam wilayah kerjanya.
3.3. Melaksanakan pengamatan, penilaian, danMelaksanakan pengamatan, penilaian, dan
pelaporan.pelaporan.
4.4. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasanMenyelenggarakan bimbingan dan pengawasan
terhadap warga negara di wilayah kerjanya.terhadap warga negara di wilayah kerjanya.
5.5. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan,Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan,
konsuler, protokol, komunikasi dan persandian.konsuler, protokol, komunikasi dan persandian.
6.6. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian,Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tanggakeuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga
perwakilan Konsuler.perwakilan Konsuler.

b. Tugas-tugas Yang Berhubungan dengan Kekonsulan
1.1. Bidang EkonomiBidang Ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru
dengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosidengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosi
perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjianperdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian
perdagangan dan lain-lain.perdagangan dan lain-lain.
2.2. Bidang Kebudayaan dan Ilmu PengetahuanBidang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, seperti; tukar-, seperti; tukar-
menukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Bidang-bidangmenukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Bidang-bidang
lain seperti :lain seperti :
 Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepadaMemberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada
warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yangwarga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang
ingin mengunjungi negara pengirim;ingin mengunjungi negara pengirim;
 Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil sertaBertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta
menyelenggarakan fungsi administratif lainnya;menyelenggarakan fungsi administratif lainnya;
 Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek danBertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan
prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.

c. Persamaan dan Perbedaan Diplomatik dan Konsuler
PERBEDAANPERBEDAAN
NoNo Korps DiplomatikKorps Diplomatik Korps KonsulerKorps Konsuler
1.1. Memelihara kepentinganMemelihara kepentingan
negara-nya dengan melakukannegara-nya dengan melakukan
hubungan dengan pejabat-hubungan dengan pejabat-
pejabat Tingkat Pusat.pejabat Tingkat Pusat.
Memelihara kepentinganMemelihara kepentingan
nega-ranya dengannega-ranya dengan
melaksanakan hubungan dgnmelaksanakan hubungan dgn
pejabat-pejabat tingkatpejabat-pejabat tingkat
daerah (setempat)daerah (setempat)
2.2. Berhak mengadakan hubunganBerhak mengadakan hubungan
yang bersifat politik.yang bersifat politik.
Berhak mengadakanBerhak mengadakan
hubungan yang bersifat nonhubungan yang bersifat non
politik.politik.
3.3. Satu negara hanya mempunyaiSatu negara hanya mempunyai
satu perwakilan diplomatiksatu perwakilan diplomatik
saja dalam satu negarasaja dalam satu negara
penerima.penerima.
Satu negara dapat mempunyaiSatu negara dapat mempunyai
lebih dari satu perwakilanlebih dari satu perwakilan
konsuler.konsuler.
4.4. Mempunyai hakMempunyai hak Tidak mempunyai hakTidak mempunyai hak
Persamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwaPersamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwa
kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu.kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu.

d. Mulai dan Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan
Diplomatik-Konsuler
HALHAL DIPLOMATIKDIPLOMATIK KONSULERKONSULER
MulaiMulai
berlakunyaberlakunya
FungsiFungsi
Yaitu saat menyerahkan suratYaitu saat menyerahkan surat
kepercayaan (Lettredkepercayaan (Lettred
Creance/ menurut pasal 13Creance/ menurut pasal 13
Konvensi Wina 1961)Konvensi Wina 1961)
(Pasal dan Konvensi Wina 1963)(Pasal dan Konvensi Wina 1963)
memberitahukan dengan layakmemberitahukan dengan layak
kepada negara penerima.kepada negara penerima.
BerakhirnyaBerakhirnya
FungsiFungsi
1)1) Sudah habis masaSudah habis masa
jabatan.jabatan.
2)2) Ia ditarik (recalled) olehIa ditarik (recalled) oleh
Pemerintah negaranya.Pemerintah negaranya.
3)3) Karena tidak disenangiKarena tidak disenangi
(dipersona non Grata).(dipersona non Grata).
4)4) Kalau negara penerimaKalau negara penerima
perang dengan negaraperang dengan negara
pengirim (pasal 43pengirim (pasal 43
Konvensi Wina 1961).Konvensi Wina 1961).
(Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi(Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi
Wina 1963)Wina 1963)
1)1) Fungsi seorang pejabatFungsi seorang pejabat
konsuler telah berakhir.konsuler telah berakhir.
2)2) Penarikan dari negaraPenarikan dari negara
pengirimpengirim
3)3) Pemberitahuan bahwa iaPemberitahuan bahwa ia
bukan lagi sebagai anggotabukan lagi sebagai anggota
staf Konsuler.staf Konsuler.

Setelah mempelajari materi-materi tentang :Setelah mempelajari materi-materi tentang : Fungsi PerwakilanFungsi Perwakilan
Diplomatik (Perwakilan Negara RI, Perwakilan Negara di Negara LainDiplomatik (Perwakilan Negara RI, Perwakilan Negara di Negara Lain
dalam arti politis dan non politis)dalam arti politis dan non politis) , lakukan Strategi Pembelajaran, lakukan Strategi Pembelajaran
dgn Penugasandgn Penugasan Cooperative Integrated Reading and CompositionCooperative Integrated Reading and Composition
(CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.(CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.
Langkah-langkah :Langkah-langkah :
1.1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.
2.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.
3.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan danSetiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadapmenemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4.4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5.5. Buatlah kesimpulan bersama.Buatlah kesimpulan bersama.
6.6. Penutup.Penutup.

Menganalisis hubungan Internasional danMenganalisis hubungan Internasional dan
Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional
4.4. Mengkaji peranan organisasi interna-4.4. Mengkaji peranan organisasi interna-
sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me-sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me-
ningkatkan hubungan internasional.ningkatkan hubungan internasional.
4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian
internasional yang bermanfaat bagiinternasional yang bermanfaat bagi
Indonesia.Indonesia.

(Indikator)
 Menguraikan pengertian organisasi
internasional.
 Mengkaji Organisasi Internasional : ASEAN,
KTT AA, dan PBB.
 Mendeskripsikan tentang politik luar negeri
republik Indonesia.
 Menganalisis kerja sama dan perjanjian
internasional yang bermanfaat bagi
Indonesia.

Pengertian Org.Pengertian Org.
Kerja sama danKerja sama dan
PerjanjianPerjanjian
ORGANISASIORGANISASI
INTERNASIONALINTERNASIONAL
Macam-Macam-
macam Org.macam Org.
• ASEANASEAN
• KTT AAKTT AA
• PBBPBB
Pol LuarPol Luar
Negeri RINegeri RI
Kerja sama &Kerja sama &
PerjanjianPerjanjian

1.1. Peranan Organisasi Internasional (ASEAN,Peranan Organisasi Internasional (ASEAN,
AA, PBB) dalam Meningkatkan HubunganAA, PBB) dalam Meningkatkan Hubungan
a.a. PengertianPengertian
Organisiasi internasional atau disebutOrganisiasi internasional atau disebut
”Multilateralisme” adalah suatu istilah”Multilateralisme” adalah suatu istilah
hubungan internasionalhubungan internasional yang menunjukkan kerjasamayang menunjukkan kerjasama
antar beberapaantar beberapa negaranegara..
Dalam filosofi politis, lawan dariDalam filosofi politis, lawan dari
multilateralismemultilateralisme adalahadalah
unilateralismeunilateralisme..

b.b. Organisasi Internasional ASEANOrganisasi Internasional ASEAN
ASEAN adalah singkatan dari "ASEAN adalah singkatan dari "Association ofAssociation of
Southeast Asian NationsSoutheast Asian Nations" atau Persatuan" atau Persatuan
Negara-NegaraNegara-Negara Asia TenggaraAsia Tenggara. ASEAN didirikan. ASEAN didirikan
pada tanggalpada tanggal 8 Agustus8 Agustus 19671967 didi BangkokBangkok..
ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa,ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa,
yaituyaitu IndonesiaIndonesia,, MalaysiaMalaysia,, FilipinaFilipina,, SingapuraSingapura dandan
ThailandThailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok.di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok.
Menteri luar negeri penandatangan DeklarasiMenteri luar negeri penandatangan Deklarasi
Bangkok kala itu ialahBangkok kala itu ialah Adam MalikAdam Malik (Indonesia),(Indonesia),
Narciso R. RamosNarciso R. Ramos (Filipina),(Filipina), Tun Abdul RazakTun Abdul Razak
(Malaysia),(Malaysia), S. RajaratnamS. Rajaratnam (Singapura), dan(Singapura), dan
Thanat KhomanThanat Khoman (Thailand).(Thailand).

Asas keanggotaan ASEAN adalah terbuka. ASEANAsas keanggotaan ASEAN adalah terbuka. ASEAN
memberi kesempatan kerja sama kepada negara-negaramemberi kesempatan kerja sama kepada negara-negara
lain.lain.Pembentukan ASEAN, didasarkan padaPembentukan ASEAN, didasarkan pada prinsip-prinsipprinsip-prinsip ::
1.1. Saling mengormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan,Saling mengormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan,
kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitaskesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas
nasional setiap negara,nasional setiap negara,
2.2. Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasionalMengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional
yang bebas dari campur tangan luar, subversif danyang bebas dari campur tangan luar, subversif dan
intervensi dari luar,intervensi dari luar,
3.3. Tidak saling turut campur urusan dlm negeri masing-Tidak saling turut campur urusan dlm negeri masing-
masing,masing,
4.4. Penyelesaian perbedaan atau pertengkaran danPenyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan
persengketaan secara damai,persengketaan secara damai,
5.5. Tidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaanTidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaan
kekuatan) militer, dankekuatan) militer, dan
6.6. Menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota.Menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota.

Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan :Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan :
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial,
dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia
Tengggara,
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan
jalan menghormati keadilan dan tertib hukum,
3. Meningkatkan kerja sama yang aktif dlm bidang ekonomi,
sosial, budaya, teknik, iilmu pengetahuan & adminsitrasi,
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana
latihan dan penelitian,
5. Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdaga-
ngan, jasa dan meningkatkan taraf hidup, dan
6. Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat
dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.

Struktur ASEAN
1. ASEAN Mininsterial Mee-
ting (Sidang Tahunan
Para Menteri).
2. Standing Committe
(Badan yang bersidang di
antara dua sidang Menlu
negara ASEAN untuk
menangani persoalan-
persoalan yang
memerlukan keputusan
para menteri).
3. Komite-komite tetap dan
komite-komite khusus.
4. Sekretariat nasional
ASEAN pada setiap ibu
kota negara-negara
ASEAN.
1. Summit Meeting
(Pertemua kepala
pemerintahan) yang
merupakan otoritas /
kekuasaan tertinggi
di dalam ASEAN.
2. ASEAN Ministering
Meeting (Sidang
tahunan para menteri
luar negeri).
3. Sidang para menteri
lainnya (non-
ekonomi).
4. Standing Commite.
5. Komite-komite.
Sebelum KTT Bali 1976 Setelah KTT Bali 1976

Sekretariat ASEAN berada di Jakarta yg dipimpin oleh SekretariatSekretariat ASEAN berada di Jakarta yg dipimpin oleh Sekretariat
Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar NegeriJenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar Negeri
secara bergilir, dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun.secara bergilir, dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun.
NoNo NamaNama NegaraNegara DariDari SampaiSampai
1.1. H.R DharsonoH.R Dharsono   IndonesiaIndonesia 7 Juni7 Juni 19761976 18 Februari18 Februari 19781978
2.2. Umarjadi NotowijonoUmarjadi Notowijono   IndonesiaIndonesia
19 Februari19 Februari
19781978
30 Juni30 Juni 19781978
3.3. Datuk Ali Bin AbdullahDatuk Ali Bin Abdullah   MalaysiaMalaysia 10 Juli10 Juli 19781978 30 Juni 198030 Juni 1980
4.4. Narciso G. ReyesNarciso G. Reyes   FilipinaFilipina 1 Juli1 Juli 19801980 1 Juli1 Juli 19821982
5.5. Chan Kai YauChan Kai Yau   SingapuraSingapura 18 Juli18 Juli 19821982 15 Juli15 Juli 19841984
6.6. Phan WannametheePhan Wannamethee   ThailandThailand 16 Juli16 Juli 19841984 15 Juli15 Juli 19861986
7.7. Roderick YongRoderick Yong   Brunei DarussalamBrunei Darussalam 16 Juli 198616 Juli 1986 16 Juli16 Juli 19891989
8.8. Rusli NoorRusli Noor   IndonesiaIndonesia 17 Juli17 Juli 19891989 1 Januari1 Januari 19931993
9.9. Dato Ajit SinghDato Ajit Singh   MalaysiaMalaysia 1 Januari 19931 Januari 1993 31 Desember31 Desember 19971997
10.10. Rodolfo C. Severino Jr.Rodolfo C. Severino Jr.   FilipinaFilipina 1 Januari 19981 Januari 1998 31 Desember31 Desember 20022002
11.11. H.E. Ong Keng YongH.E. Ong Keng Yong   SingapuraSingapura 1 Januari1 Januari 20032003 sekarangsekarang

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncakKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncak
antara pemimpin-pemimpin negara anggotaantara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEANASEAN..
Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEANPelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN
NoNo KTT ResmiKTT Resmi KTT Tidak ResmiKTT Tidak Resmi
1.1. KTT ke-1 diKTT ke-1 di BaliBali--
IndonesiaIndonesia, 23-24, 23-24
Februari 1976.Februari 1976.
KTT Tidak Resmi ke-1 diKTT Tidak Resmi ke-1 di
JakartaJakarta-Indonesia, tanggal-Indonesia, tanggal
30 November 1996.30 November 1996.
2.2. KTT ke-2 diKTT ke-2 di
Kuala LumpurKuala Lumpur--MalaysiaMalaysia,,
4-5 Agustus 1977.4-5 Agustus 1977.
Kuala Lumpur-Malaysia,Kuala Lumpur-Malaysia,
tanggal 14-16 Desembertanggal 14-16 Desember
1997.1997.
3.3. KTT ke-3 diKTT ke-3 di ManilaManila--
FilipinaFilipina, 14-15 Des 1987., 14-15 Des 1987.
Filipina, tgl 27-28 Nov 1999.Filipina, tgl 27-28 Nov 1999.
4.4. KTT ke-4 diKTT ke-4 di SingapuraSingapura,,
27-29 Januari 1992.27-29 Januari 1992.
Singapura, 22-25 Nov 2000.Singapura, 22-25 Nov 2000.
5.5. KTT ke-5 diKTT ke-5 di BangkokBangkok--
ThailandThailand, 14-15 Des, 14-15 Des

6.6. KTT ke-6 diKTT ke-6 di HanoiHanoi--VietnamVietnam, 15-16 Desember 1998., 15-16 Desember 1998.
7.7. KTT ke-7 diKTT ke-7 di Bandar Seri BegawanBandar Seri Begawan --Brunei DarussalamBrunei Darussalam,,
5-6 November 2001.5-6 November 2001.
8.8. KTT ke-8 diKTT ke-8 di Phnom PenhPhnom Penh--KambojaKamboja, 4-5 November, 4-5 November
2002.2002.
9.9. KTT ke-9 di Bali-Indonesia, 7-8 Oktober 2003.KTT ke-9 di Bali-Indonesia, 7-8 Oktober 2003.
10.10. KTT ke-10 diKTT ke-10 di VientianeVientiane--LaosLaos, 29-30 November 2004., 29-30 November 2004.
11.11. KTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia, 12-14 DesemberKTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia, 12-14 Desember
2005.2005.
12.12. KTT ke-12 diKTT ke-12 di CebuCebu--FilipinaFilipina, Desember 2006., Desember 2006.

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,
majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudianmajalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian
lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut :
1.1. Rumuskan kembali bagaimana negara-negara asia tenggaraRumuskan kembali bagaimana negara-negara asia tenggara
mendeklarasikan berdirinya organisasi ASEAN !mendeklarasikan berdirinya organisasi ASEAN !
2.2. Berikan penjelasan dasar-dasar yang melatarbelakangiBerikan penjelasan dasar-dasar yang melatarbelakangi
berdirinya organisasi ASEAN pada tahun 1967 !berdirinya organisasi ASEAN pada tahun 1967 !
3.3. Berikan penjelasan kembali mengapa tujuan ASEAN lebihBerikan penjelasan kembali mengapa tujuan ASEAN lebih
dititik beratkan pada pertumbuhan bidang ekonomi,dititik beratkan pada pertumbuhan bidang ekonomi,
kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan !kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan !
4.4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan danBerikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan
berbedaan antara organisasi ASEAN dengan AFTA !berbedaan antara organisasi ASEAN dengan AFTA !
5.5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah negaraIdentifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah negara
Indonesia memperoleh keuntungan dengan mendirikanIndonesia memperoleh keuntungan dengan mendirikan
organisasi ASEAN !organisasi ASEAN !

c.c. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia - AfrikaKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia - Afrika
KTT Asia-Afrika disebut juga Konferensi Bandung, mrpKTT Asia-Afrika disebut juga Konferensi Bandung, mrp
konferensi tingkat tinggi antara negara-negarakonferensi tingkat tinggi antara negara-negara AsiaAsia dandan AfrikaAfrika
, kebanyakan dari negara yang baru saja memperoleh, kebanyakan dari negara yang baru saja memperoleh
kemerdekaan.kemerdekaan.
Diselenggarakan olehDiselenggarakan oleh IndonesiaIndonesia, Myanmar (dahulu, Myanmar (dahulu BurmaBurma)), Sri, Sri
Lanka (dahuluLanka (dahulu CeylonCeylon),), IndiaIndia dandan PakistanPakistan yang dikoordinasiyang dikoordinasi
oleh Menteri Luar Negeri Indonesiaoleh Menteri Luar Negeri Indonesia Roeslan AbdulganiRoeslan Abdulgani..
Berlangsung dari tgl. 18 s.d. 24 April 1955, di GedungBerlangsung dari tgl. 18 s.d. 24 April 1955, di Gedung
Merdeka Bandung (Indoensia) dengan tujuan mempromosikanMerdeka Bandung (Indoensia) dengan tujuan mempromosikan
kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawankerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan
””kolonialismekolonialisme” atau ”” atau ”neokolonialismeneokolonialisme”” Amerika SerikatAmerika Serikat,,
Uni SovietUni Soviet, atau negara imperialis lainnya., atau negara imperialis lainnya.

Dasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan KTTDasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan KTT
AA yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung. DenganAA yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung. Dengan
substansi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagisubstansi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi
kedamaian dan kerjasama dunia"kedamaian dan kerjasama dunia"
1.1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan sertaMenghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta
asasasas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (-asas yang termuat di dalam piagam PBB (
Perserikatan Bangsa-BangsaPerserikatan Bangsa-Bangsa).).
2.2. Menghormati kedaulatan & integritas teritorial semua bangsaMenghormati kedaulatan & integritas teritorial semua bangsa
3.3. Mengakui persamaan semuaMengakui persamaan semua sukusuku bangsa dan persamaanbangsa dan persamaan
semua bangsa, besar maupun kecil.semua bangsa, besar maupun kecil.
4.4. Tidak melakukan campur tangan atauTidak melakukan campur tangan atau intervensiintervensi dalamdalam
persoalan-persoalan dalam negeri negara lain.persoalan-persoalan dalam negeri negara lain.
5.5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diriMenghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri
sendiri secara individu maupun secarasendiri secara individu maupun secara kolektifkolektif, yang sesuai, yang sesuai
dengandengan Piagam PBBPiagam PBB..

Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
6.6. (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan(a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan
kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salahkolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah
satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campursatu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur
tangan terhadap negara lain.tangan terhadap negara lain.
7.7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupunTidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun
penggunaan kekerasan terhadappenggunaan kekerasan terhadap integritasintegritas teritorialteritorial atau keatau ke
merdekaanmerdekaan politikpolitik suatu negara.suatu negara.
8.8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan caraMenyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara
damai, seperti perundingan, persetujuan,damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasiarbitrasi, atau, atau
penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai,penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai,
menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuaimenurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai
dengan Piagam PBB.dengan Piagam PBB.
9.9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
10.10.Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasionalMenghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional

Gerakan Non-Blok (GNB) (Non-Aligned
Movement/NAM) adalah suatu organisasi
Internasional yang dibentuk pada tahun 1961
oleh Josep Broz Tito (presiden Yugoslavia),
Sekarno (presiden Indonesia), Gamal Abdul
Nasser (presiden Mesir), Pandit Jawaharlal
Nehru (perdana menteri India), Kwane
(Presiden Ghana).
GNB membawa negara-negara lain yang tidak inginGNB membawa negara-negara lain yang tidak ingin
beraliansi dengan negara-negaraberaliansi dengan negara-negara adidayaadidaya pesertapeserta
Perang DinginPerang Dingin bersama. Anggota-anggota pentingbersama. Anggota-anggota penting
termasuktermasuk IndiaIndia,, MesirMesir, dan untuk suatu masa,, dan untuk suatu masa,
Republik Rakyat TiongkokRepublik Rakyat Tiongkok.. BrasilBrasil tidak pernah menjaditidak pernah menjadi
anggota resmi gerakan tersebut.anggota resmi gerakan tersebut.

Dalam KTT Gerakan Negara-negara Non-Blok,Dalam KTT Gerakan Negara-negara Non-Blok,
telah dihasilkan asas-asas :telah dihasilkan asas-asas :
1.Gerakan Non Blok, bukan merupakan blok
tersendiri dan tidak termasuk salah satu blok
yang ada.
2.Gerakan Non Blok, merupakan wadah perjuangan
negara-negara yang sedang berkembang.
3.Gerakan Non blok, memegang teguh prinsip
perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme,
neokolonialisme, rasialisme dan zonisme.

Pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GerakanPertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan
Negara-Negara Non BlokNegara-Negara Non Blok
NoNo Tempat dan TahunTempat dan Tahun KeteranganKeterangan
1.1. BeogradBeograd
(September(September 19611961))
Dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dariDihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari AsiaAsia dandan
AfrikaAfrika bersama denganbersama dengan YugoslaviaYugoslavia,, KubaKuba dandan SiprusSiprus..
Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawanKelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan
kolonialismekolonialisme,, imperialismeimperialisme dandan neo-kolonialismeneo-kolonialisme..
2.2. KairoKairo (Mesir)(Mesir)
19641964
Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di manaPertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di mana
anggota-anggota barunya datang dari negara-negaraanggota-anggota barunya datang dari negara-negara
merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itumerdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu
digunakan untuk mendiskusikandigunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israelkonflik Arab-Israel dandan
Perang India-PakistanPerang India-Pakistan..
3.3. LusakaLusaka (Tanzania)(Tanzania)
19691969
Dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yangDihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang
paling penting dengan gerakan tersebut membentukpaling penting dengan gerakan tersebut membentuk
sebuah organisasi permanen untuk menciptakansebuah organisasi permanen untuk menciptakan
hubungan ekonomi dan politik.hubungan ekonomi dan politik. Kenneth KaudaKenneth Kauda
memainkan peranan yang penting dalam even-evenmemainkan peranan yang penting dalam even-even
tersebut.tersebut.

4.4. Aljazair 1973Aljazair 1973
5.5. Kolombo (Sri Lanka)Kolombo (Sri Lanka)
19761976
6.6. Havana (Kuba) 1979Havana (Kuba) 1979
7.7. New Delhi (India) 1983New Delhi (India) 1983
8.8. Harare (Zimbabwe)Harare (Zimbabwe)
19861986
9.9. Beograd (Yugoslavia)Beograd (Yugoslavia)
19891989
10.10. Jakarta (Indonesia)Jakarta (Indonesia)
19921992
11.11. Kolombia 1995Kolombia 1995
12.12. Cairo (Mesir) 1998Cairo (Mesir) 1998
13.13. MalaysiaMalaysia
(Februari 2003)(Februari 2003)
Namun, GNB kini tampak semakin tidakNamun, GNB kini tampak semakin tidak
mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perangmempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang
Dingin.Dingin.

Tujuan Gerakan Non Blok adalah :Tujuan Gerakan Non Blok adalah :
1.1. Mendukung perjuangan dekolonialisasi danMendukung perjuangan dekolonialisasi dan
memegang teguh perjuangan melawanmemegang teguh perjuangan melawan
imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme,imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme,
rasialisme apartheid, dan zionisme.rasialisme apartheid, dan zionisme.
2.2. Wadah perjuangan negara-negara yang sedangWadah perjuangan negara-negara yang sedang
berkembang.berkembang.
3.3. Mengurangi ketegangan blok Barat yangMengurangi ketegangan blok Barat yang
dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timurdipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur
yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia).yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia).
4.4. Tidak membenarkan usaha penyelesaianTidak membenarkan usaha penyelesaian
sengketa dengan kekerasan senjata.sengketa dengan kekerasan senjata.

d. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBBPerserikatan Bangsa-Bangsa/PBB
(United Nations/UN) mrp organisasi(United Nations/UN) mrp organisasi
internasional yang anggotanya hampirinternasional yang anggotanya hampir
seluruh negara di dunia.seluruh negara di dunia.
PBB dibentuk untuk memfasilitasi dalamPBB dibentuk untuk memfasilitasi dalam
hukum internasionalhukum internasional ,,
pengamanan internasionalpengamanan internasional ,, lembaga ekonomilembaga ekonomi,,
dandan perlindungan sosialperlindungan sosial ..
Bahasa Resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab,Bahasa Resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab,
Spanyol. Sekretaris Jenderal :Spanyol. Sekretaris Jenderal : Ban Ki-MoonBan Ki-Moon (sejak(sejak 20062006).).
Didirikan, 24 Oktober 1945. Jumlah Anggota : 192Didirikan, 24 Oktober 1945. Jumlah Anggota : 192
Negara, Bermarkas diNegara, Bermarkas di New York City (AS)New York City (AS)

Tujuan PBB adalah berikut ini.Tujuan PBB adalah berikut ini.
• Memelihara perdamaian dan keamananMemelihara perdamaian dan keamanan
• Mengembangkan hubungan-hubunganMengembangkan hubungan-hubungan
persaudaraan antara bangsa-bangsa.persaudaraan antara bangsa-bangsa.
• Menciptakan kerjasama dalam memecahkanMenciptakan kerjasama dalam memecahkan
masalah usaha internasional dalam bidangmasalah usaha internasional dalam bidang
ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.
• Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalamMenjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam
mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.

Asas-asas PBB adalah sebagai berikut :Asas-asas PBB adalah sebagai berikut :
1.1. Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semuaBerdasarkan persamaan kedaulatan dari semua
anggotanya.anggotanya.
2.2. Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlasSemua anggota harus memenuhi dengan ikhlas
kewajiban-kewajiban mereka sebagaimanakewajiban-kewajiban mereka sebagaimana
tercantum dalam Piagam PBB.tercantum dalam Piagam PBB.
3.3. Semua anggota harus menyelesaikanSemua anggota harus menyelesaikan
persengketaan-persengketaan internasionalpersengketaan-persengketaan internasional
dengan jalan damai tanpa membahayakandengan jalan damai tanpa membahayakan
perdamaian, kemanan dan keadilan.perdamaian, kemanan dan keadilan.
4.4. Dalam hubungan-hubungan internasional semuaDalam hubungan-hubungan internasional semua
anggota harus menjauhi penggunaan ancamananggota harus menjauhi penggunaan ancaman
atau kekerasan terhadap orang lain.atau kekerasan terhadap orang lain.

Konferensi San Fransisco menghasilakan suatu piagamKonferensi San Fransisco menghasilakan suatu piagam
yang menyebutkan organ utama PBByang menyebutkan organ utama PBB sebagai berikut :sebagai berikut :
MAHKAMAH
INTERNASIONA
L
MAJELIS
UMUM
DEWAN
PERWALIAN
SEKRETARISDEWAN
KEAMANAN
DEWAN
EKONOMI DAN
SOSIAL

Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB,Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB,
terdiri dari anggota dari seluruh negara anggotaterdiri dari anggota dari seluruh negara anggota
dan bertemu setiap tahun dibawah seorangdan bertemu setiap tahun dibawah seorang
Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dariPresiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari
wakil-wakil.wakil-wakil.
Tugas dan kekuasaan Majelis Umum :Tugas dan kekuasaan Majelis Umum :
1.1. Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional,Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional,
2.2. Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan,Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan,
pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan,pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan,
3.3. Berhubungan dgn perwakilan internasional termasuk daerah yangBerhubungan dgn perwakilan internasional termasuk daerah yang
belum mempunyai pemerintahan sendiri yg bukan daerah strategis,belum mempunyai pemerintahan sendiri yg bukan daerah strategis,
4.4. Berhubungan dengan keuangan,Berhubungan dengan keuangan,
5.5. Penetapan keanggotaan,Penetapan keanggotaan,
6.6. Mengadakan perubahan piagam,Mengadakan perubahan piagam,
7.7. Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, danMemilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, dan
Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dsb.Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dsb.

Dewan Keamanan PBB bertugas untukDewan Keamanan PBB bertugas untuk
menjaga perdamaian dan keamananmenjaga perdamaian dan keamanan
antar negara. Dewan ini mempunyaiantar negara. Dewan ini mempunyai
kekuatan untuk mengambil keputusankekuatan untuk mengambil keputusan
yang harus dilaksanakan para anggotayang harus dilaksanakan para anggota
di bawah Piagam PBB.di bawah Piagam PBB.
Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yangDewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang
mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris,mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris,
Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10
anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahunanggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun
oleh Majelis Umum. Hak veto sampai denganoleh Majelis Umum. Hak veto sampai dengan
sekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetapsekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetap
Dewan Keamanan PBB.Dewan Keamanan PBB.

Tugas ECOSOC :Tugas ECOSOC :
1.1. Bertanggung jawab dlm menyelenggarakan kegiatanBertanggung jawab dlm menyelenggarakan kegiatan
ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB.ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB.
2.2. Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya.Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya.
3.3. Memupuk hak asasi manusia.Memupuk hak asasi manusia.
4.4. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidangMengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang
khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannyakhusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya
pada sudang umum kepada mereka & anggota PBB.pada sudang umum kepada mereka & anggota PBB.
Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih olehDewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh
Sidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahunSidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahun
dan bersidang sedikitnya tiga kali dalamdan bersidang sedikitnya tiga kali dalam
setahun.setahun.

Dewan Perwalian (Dewan Perwalian (Trusteeship Council)Trusteeship Council), mrp lembaga, mrp lembaga
PBB yang dibentuk dalam rangka untuk mendorong,PBB yang dibentuk dalam rangka untuk mendorong,
membantu mengusahakan kemajuan pendudukmembantu mengusahakan kemajuan penduduk
Daerah perwalian untuk mencapai kemerdekannya.Daerah perwalian untuk mencapai kemerdekannya.
Fungsi Dewan Perwalian adalah:Fungsi Dewan Perwalian adalah:
• Mengusahakan kemajuan pendudukMengusahakan kemajuan penduduk
daerah perwalian dalam negaradaerah perwalian dalam negara
untuk mencapai kemerdekaanuntuk mencapai kemerdekaan
sendiri,sendiri,
• Memberikan dorongan untukMemberikan dorongan untuk
menghormati hak-hak manusia,menghormati hak-hak manusia,
• Melaporkan hasil pengawasanMelaporkan hasil pengawasan
kepada Sidang Umum PBB.kepada Sidang Umum PBB.

Mahkamah Internasional (MI) ialah badanMahkamah Internasional (MI) ialah badan
perlengkapan PBB yang anggotanya terdiriperlengkapan PBB yang anggotanya terdiri
atas ahli hukum dari berbagai negaraatas ahli hukum dari berbagai negara
anggota dengan masa jabatan selama 9anggota dengan masa jabatan selama 9
tahun.tahun.
Tugas pokok Mahkamah Internasional :Tugas pokok Mahkamah Internasional :
1.1. Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-
negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI.negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI.
2.2. Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyele-Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyele-
saian sengketa antara negara-negara anggota PBB.saian sengketa antara negara-negara anggota PBB.
3.3. Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindakMenganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak
terhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusanterhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusan
Mahkamah Internasional.Mahkamah Internasional.
4.4. Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada MajelisMemberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis
Umum dan Dewan Keamanan.Umum dan Dewan Keamanan.

Sekretariat PBB adalah salah satu badan
utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang
Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang
staff pembantu pemerintah sedunia.
Yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal :Yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal :
• Trygve Lie, Norwegia (1945 – 1953)Trygve Lie, Norwegia (1945 – 1953)
• Dag Hammarskjold, Swedia (1953 - 1961)Dag Hammarskjold, Swedia (1953 - 1961)
• U Thant, Burma (1961 - 1971)U Thant, Burma (1961 - 1971)
• Kurt Waldhaim, Austria (1972 - 1981)Kurt Waldhaim, Austria (1972 - 1981)
• Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 - 1991)Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 - 1991)
• Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992 - 1996)Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992 - 1996)
• Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006)Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006)
• Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2006 - ...... )Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2006 - ...... )

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Konferensi Tingkat Tinggi
Asia Afrika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , dilanjutkan
Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai
berikut :
1. Berikan ulasan kembali tentang “Makna KTT Asia Afrika” bagi
negara Indonesia khususnya, sesuai pendapat anda secara umum !
Pendapat anda tentang KTT Asia Afrika ? ........................................
2. Salah satu isi Dasasila Bandung sebagai hasil dari KTT Asia Afrika
tahun 1955 adalah Menghormati kedaulatan dan integritas
teritorial semua bangsa. Berikan penjelasn singkatnya !
a. Menghormati
kedaulatan : ......................................................
b. Integritas teritorial semua bangsa : .......................................

3. Salah satu asas PBB adalah semua anggota harus menyelesaikan
persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai
tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan. Beri
penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !
Persengkataan Internasional Membahayakan Perdamaian
................................................... .................................................
4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa hak veto hanya dimiliki
oleh negara-negara seperti Amerika, Perancis, Inggris, RRC dan
Rusia ! ……………………………………………………………………
5. Tuliskan sesuai hasil pengamatan anda tentang peran Dewan
Keamanan PBB dalam menangani permasalahan-permasalahan
konflik di bawah ini !
Palestina - Israel Irak
................................................... .................................................

2.2. Kerjasama dan Perjanjian Internasional yangKerjasama dan Perjanjian Internasional yang
bermanfaat bagi Indonesiabermanfaat bagi Indonesia
a.a. Politik Luar Negeri RepublikPolitik Luar Negeri Republik
IndonesiaIndonesia
POLITIKPOLITIK
LUARLUAR
NEGERINEGERI
BEBASBEBAS
AKTIFAKTIF
Artinya kita bebas menentukan sikapArtinya kita bebas menentukan sikap
dan pandangan kita terhadap masalah-dan pandangan kita terhadap masalah-
masalah internasio-nal dan terlepas darimasalah internasio-nal dan terlepas dari
ikatan kekuatan-kekuatan raksasa duniaikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia
secara ideologis bertentangan (Timursecara ideologis bertentangan (Timur
dengan komunisnya dan Barat dengandengan komunisnya dan Barat dengan
liberalnya).liberalnya).
Artinya kita dalam politik luar negeriArtinya kita dalam politik luar negeri
senantiasa aktif memperjuangkansenantiasa aktif memperjuangkan
terbinanya perdamaian dunia. Aktifterbinanya perdamaian dunia. Aktif
memperjuangkan kebebasan danmemperjuangkan kebebasan dan
kemerdekaan, aktif memperjuangkankemerdekaan, aktif memperjuangkan
ketertiban dunia, dan aktif ikut sertaketertiban dunia, dan aktif ikut serta
menciptakan keadilan sosial dunia.menciptakan keadilan sosial dunia.
INDONESIAINDONESIA

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebasPelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas
dan aktif, didasarkan pada landasan hukum :dan aktif, didasarkan pada landasan hukum :
1.1. Landasan idiil adalah PancasilaLandasan idiil adalah Pancasila
2.2. Landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 11 dan 13.Landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 11 dan 13.
3.3. Landasan operasional adalah sebagai berikut.Landasan operasional adalah sebagai berikut.
 Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar HaluanKetetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) terutama dibidang hubungan luarNegara (GBHN) terutama dibidang hubungan luar
negeri.negeri.
 Keputusan Presiden (Keppres) yang menyangkutKeputusan Presiden (Keppres) yang menyangkut
politik luar negeri Indonesia.politik luar negeri Indonesia.
 Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteriKebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri
luar negeri.luar negeri.

Prinsip-prinsip -pokok yang menjadi dasar politikPrinsip-prinsip -pokok yang menjadi dasar politik
luar negeri Indonesia :luar negeri Indonesia :
1. Negara kita menjalani politik damai.
2. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar
saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan
dan coroak pemerintahan negeri masing-masing.
3. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan
organisasi internsional untuk menjamin perdamaian yg kekal.
4. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran
pembayaran internasional.
5. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial
internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB.
6. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong
perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah,
sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan dan perdamaian
internasional itu tidak akan tercapai.

b. Kerja Sama dan Perjanjian Internasional
Yang Bermanfaat bagi Indonesia
No Jenis/Bentuk Keterangan/Uraian Manfaat Yang Diperoleh
1. Bilateral  Persetujuan RI dan RRC
mengenai Dwi
Kewarganegaraan, telah
disahkan dengan
keluarnya Undang-Undang
No. 2 Tahun 1958.
 Ada kejelasan dalam penga-
turan kewarganegaraan
keturunan Cina yang sudah
berumur 18 tahun, apakah
mau menjadi WNI atau
kembali menjadi warga
negara Cina dgn sukarela.
 Perjanjian RI – Malaysia
tentang Penetapan Garis
Landas Kontinen kedua
nega-ra (di selat Malaka
dan Laut Cina Selatan)
ditandatangani pada
tanggal 27 Oktober 1969
dan mulai berlaku tanggal
7 November 1969.
 Ada kejelasan (terhindar dari
konflik) dalam pemanfaatan
laut baik sebagai sarana
transportasi air maupun
untuk kepentingan
penangkapan ikan,
eksplorasi kekayaan laut,
mineral dan tambang.

2. Regional  Pembentukan ASEAN yang
diprakarsai oleh pemimpin
Indonesia, Malaysia, Filipina,
Singapura dan Thailand
melalui Deklarasi Bangkok
pada tanggal 8 Agustus 1967.
 Mempercepat proses pertum-
buhan ekonomi, kemajuan
sosial dan pengembangan
budaya. Demikian juga, jika
terjadi konflik hal ini dapat
dengan mudah dilesaikan
melalui jalan damai.
 Persetujuan dibentuknya
kawasan perdagangan bebas
ASEAN yaitu AFTA (ASEAN
Free Trade Area), yang
ditandatangani pada tahun
1995 oleh negara-negara
Indonesia, Malaysia, Filipina,
Singapura dan Thailand.
 Dapat meningkatkan investasi
langsung ke negara-negara
ASEAN, dan khususnya
nega-ra Indonesia.
 Meningkatkan daya saing dan
penghapusan bea ekspor –
impor bagi negara-negara
yang berada di kawasan
ASEAN (termasuk negara
Indonesia).

3. Multilateral  Masuknya negara RI menjadi
anggota PBB (pertama kali
pada tanggal 28 Sep 1950),
kemudian keluar pada tanggal
7 Januari 1965 dan masuk
kembali pada tanggal 28
September 1966.
 Mempercepat proses
penyele-saian konflik
Indonesia – Belanda
(penjajah), sehingga mau
mengakui kedaulatan
Indonesia pada tanggal 27
Desember 1949.
 Pembentukan Gerakan
Negara-negara Non Blok me-
lalui KTT yang pertama pada
tahun 1961 di Beograd
(Yugoslavia) dan dipelopori
oleh negara Indonesia, Yugos-
lavia, Mesir, India dan Ghana.
 Sebagai wadah dalam upaya
menumbuhkan sikap solideri-
tas negara-negara di kawasan
Asia – Afrika dalam memper-
juangkan kemerdekaannya
sekaligus melawan kolonia-
lisme, rasialisme dan
zionisme.
Pengesahan Konvensi Inter-
nasional tentang Penghapusan
segala bentuk diskriminasi rasial
1965, dengan dikeluar-kannya
Undang-Undang No. 29 Tahun
1999.
 Masyarakat Indonesia akan
lebih memahami bahwa seba-
gai bagian masyarakat
internasional harus menghor-
mati, menghargai, dan
menjunjung tinggi prinsip dan
tujuan Piagam PBB serta
HAM.

SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1.1. Apakah yang dimaksud dengan hubungan internasional danApakah yang dimaksud dengan hubungan internasional dan
bagaimanakah arti penting hubungan internasional bagi suatubagaimanakah arti penting hubungan internasional bagi suatu
bangsa ?bangsa ?
2.2. Mengapa suatu negara perlu mengadakan hubunganMengapa suatu negara perlu mengadakan hubungan
internasional dan tujuan apakah yang ingin dicapai dalaminternasional dan tujuan apakah yang ingin dicapai dalam
hubungan tersebut ?hubungan tersebut ?
3.3. Jelaskan tahapan dalam pembuatan perjanjian internasionalJelaskan tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional
menurut Konvensi Wina 1969 !menurut Konvensi Wina 1969 !
4.4. Uraikanlah jenis perjanjian internasional dan berikan contohUraikanlah jenis perjanjian internasional dan berikan contoh
jenis perjanjian tersebut !jenis perjanjian tersebut !
5.5. Dalam hubungan internasional, bagaimanakah kronologisDalam hubungan internasional, bagaimanakah kronologis
penempatan korps diplomatik menurut Kongres Auxla Chapella !penempatan korps diplomatik menurut Kongres Auxla Chapella !

6.6. Sebutkanlah prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar bangsaSebutkanlah prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar bangsa
Indonesia mengadakan hubungan dengan bangsa lain !Indonesia mengadakan hubungan dengan bangsa lain !
7.7. Uraikanlah, arti penting ASEAN bagi kepentingan nasionalUraikanlah, arti penting ASEAN bagi kepentingan nasional
Indonesia dalam bidang ekonomi dan sosial budaya !Indonesia dalam bidang ekonomi dan sosial budaya !
8.8. Jelaskanlah dan beri alasan, apakah KTT Gerakan Negara-Jelaskanlah dan beri alasan, apakah KTT Gerakan Negara-
Negara Non Blok hingga dewasa ini masih dianggap relevan !Negara Non Blok hingga dewasa ini masih dianggap relevan !
9.9. Jelaskan dan beri alasan, mengapa peran PBB tidak mampuJelaskan dan beri alasan, mengapa peran PBB tidak mampu
efektif jika sudah berhubungan dengan negara-negaraefektif jika sudah berhubungan dengan negara-negara
pemegang hak veto !pemegang hak veto !
10.10.Berikan penjelasan, bagaimana sesungguhnya peran danBerikan penjelasan, bagaimana sesungguhnya peran dan
fungsi PBB dalam tata pergaulan internasional !fungsi PBB dalam tata pergaulan internasional !

Bab iv-hubungan-internasional

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (16)

Similar to Bab iv-hubungan-internasional

Similar to Bab iv-hubungan-internasional (20)

More from maryuni ,.

More from maryuni ,. (18)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Bab iv-hubungan-internasional