Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau OSS (Online Single Submission) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem OSS hanya merupakan sebuah platform perantara perizinan berusaha yang dikelola oleh Lembaga OSS yang bekerja sama dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / wali kota sebagai pejabat-pejabat yang berwenang menerbitkan izin. Jenis perizinan berusaha yang diurus melalui OSS terbagi menjadi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

1. Perizinan Berusaha di Indonesia
melalui OSS.

2. Pengantar OSS
• Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau OSS (Online Single Submission) adalah
perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati / wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang
terintegrasi.
• Sistem OSS hanya merupakan sebuah platform perantara perizinan berusaha yang dikelola oleh
Lembaga OSS yang bekerja sama dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati /
wali kota sebagai pejabat-pejabat yang berwenang menerbitkan izin.
• Jenis perizinan berusaha yang diurus melalui OSS terbagi menjadi Izin Usaha dan Izin Komersial
atau Operasional.

3. Pengantar OSS
• Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati / wali kota setalah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan
/ atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan /
atau komitmen.
• Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen kepada :
• Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan / atau kegiatan; dan
• Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan / atau kegiatan dan telah
memiliki atau menguasai prasarana.
• Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan
prasarana untuk menjalankan usaha dan / atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana
setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB berdasarkan
komitmen.
• Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan / atau kegiatan di
wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB di
masing-masing wilayah tersebut.

4. Pengantar OSS
• Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha
dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan / atau
komitmen. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan / atau
Izin Komersial atau Operasional.
• Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan komitmen untuk memenuhi:
• standar, sertifikat, dan / atau lisensi; dan / atau
• pendaftaran barang / jasa,
sesuai dengan jenis produk dan / atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
• Izin Usaha dan / atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan
komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan
pemenuhan komitmen dan / atau Izin Komersial atau Operasional.

5. Pengantar OSS
• Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Wali Kota wajib menyelesaikan
permasalahan di bidangnya terkait dengan pelaksanaan OSS. Dalam hal terdapat laporan dari
masyarakat kepada mereka atau kepada Kejaksaan / Kepolisian mengenai penyalahgunaan
wewenang dalam pelaksanaan sistem OSS, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan
proses administrasi.
• Gubernur / Bupati / Wali Kota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen Izin
Usaha dan / atau Izin Komersial sesuai OSS kepada pelaku usaha yang telah memenuhi
persyaratan, dikenai sanksi. Dalam hal pelayanan perizinan tidak juga dilakukan, Menteri Dalam
Negeri / Gubernur dapat mengambil alih penyelesaian pemenuhan komitmen perizinan yang
menjadi kewenangan Gubernur / Bupati / Wali Kota. Selain itu, pejabat yang tidak memberikan
pelayanan OSS sesuai standar juga akan dikenai sanksi.

6. Ketentuan Peralihan
• Perizinan berusaha yang telah diajukan oleh pelaku usaha tetapi belum sempat terbit sebelum
berlakunya PP OSS, diproses melalui OSS.
• Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan / atau Izin Komersial sebelum PP OSS
berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan / atau Izin Komersial baru untuk pengembangan
usaha, maka :
• pengajuan dan penerbitan perizinan berusaha untuk pengembangan usaha dan / atau kegiatan atau
komersial atau operasional dilakukan melalui OSS;
• Izin Usaha dan / atau Izin Komersial yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan /
atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke OSS;
• Pelaku usaha diberikan NIB sesuai ketentuan PP OSS.

7. Izin-Izin terkait Perumahan Rakyat dan
Pekerjaan Umum (PP 24/2018 tentang OSS)
No. Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha
melalui OSS
Jenis Izin
1. Izin Mendirikan Bangunan Izin Mendirikan Bangunan Izin Usaha
2. Surat Izin Pengambilan Air Tanah
Surat Izin Pengambilan Air
Tanah Izin Usaha
3.
Surat Izin Peil Banjir Surat Izin Peil Banjir Izin Usaha
4. Izin Lingkungan Izin Lingkungan Izin Usaha
5.
Izin Rencana Fungsi dan
Pemanfaatan Rusun
Izin Rencana Fungsi dan
Pemanfaatan Rusun
Izin
Komersial
6.
Izin Pengubahan Rencana Fungsi
dan Pemanfaatan Rusun
Izin Pengubahan Rencana
Fungsi dan Pemanfaatan
Rusun
Izin
Komersial

8. Izin-Izin terkait Pertanahan (PP 24/2018
tentang OSS)
No. Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha
melalui OSS
Jenis Izin
7. Sertifikat Laik Fungsi Sertifikat Laik Fungsi
Izin
Komersial
8. Pengesahan Pertelaan Pengesahan Pertelaan
Izin
Komersial
8. Sertifikat HMRS a/n Developer
Sertifikat HMRS a/n
Developer
Izin
Komersial
10. Sertifikat HMRS a/n Pembeli
Sertifikat HMRS a/n
pembeli
Izin
Komersial

10. Perizinan Berusaha Dahulu vs Sekarang (Rezim
PP OSS)
No. Dahulu Sekarang
1.
Tidak diatur. Pengutamaan penyelesaian proses
perizinan meski ada laporan masyarakat
sehubungan dengan proses perizinan.
2.
Sudah ada sebelumnya untuk perumahan
MBR
Menteri Dalam Negeri dapat mengambil
alih kewenangan Gubernur dan Gubernur
dapat mengambilalih kewenangan Bupati /
Wali Kota dalam hal Gubernur / Bupati /
Wali Kota tidak kunjung menyelesaikan
permohonan perizinan bahkan setelah
dijatuhi sanksi. Selain itu, terdapat sanksi
bagi pejabat yang dalam pelayanan
perizinannya tidak sesuai dengan standar
OSS.
3.
Pembagian sektor perizinan terpencar
dan bergantung pada peraturan menteri
di bidang masing-masing.
Pembagian sektor perizinan disatukan di
dalam Lampiran PP OSS. Selain itu,
terdapat beberapa bentuk perizinan yang
baru maupun yang berubah bentuk.

11. Izin Lokasi
• Izin Lokasi diberikan melalui sistem OSS berdasarkan komitmen Pelaku Usaha yang telah memperoleh
izin / persetujuan / pendaftaran atau yang serupa itu dari pejabat yang berwenang di bidang
penanaman modal.
• Izin Lokasi dapat diterbitkan tanpa komitmen dalam hal :
• tanah lokasi usaha dan / atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya
menurut RDTR dan / atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan;
• tanah lokasi usaha dan / atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan
industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
• tanah lokasi usaha dan / atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha
lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
• tanah lokasi usaha dan /atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara
pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan
tersebut.
• tanah lokasi usaha dan / atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan
dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan;
• tanah lokasi usaha dan / atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana perizinan
berusaha tidak lebih dari :
• 25 ha untuk usaha dan / atau kegiatan pertanian
• 5 ha untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
• 1 ha untuk usaha dan / atau kegiatan bukan pertanian.
• tanah lokasi usaha dan / atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional

12. • Dalam hal Izin Lokasi diterbitkan dengan komitmen, Pelaku Usaha hanya dapat melakukan
kegiatan perolehan tanah setelah Izin Lokasi efektif berlaku pada lokasi yang ditunjuk
dalam Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan.
• Dalam hal Izin Lokasi diterbitkan tanpa komitmen, Izin Lokasi langsung efektif berlaku
sehingga Pelaku Usaha dapat langsung melakukan kegiatan perolehan tanah. Ketika
hendak menggunakan atau memanfaatkan tanah tersebut, Pelaku Usaha wajib
mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan
tempat lokasi usaha melalui Lembaga OSS.
• Dalam hal Pelaku Usaha telah memperoleh Izin Lokasi dan memperoleh tanah di luar
lokasi yang ditetapkan, permohonan hak atas tanah tersebut tidak dapat diproses.
• Terhadap tanah yang telah diterbitkan keputusan pemberian Izin Lokasi, dilarang
menerbitkan Izin Lokasi baru untuk subjek yang berbeda. Dalam hal diterbitkan keputusan
pemberian Izin Lokasi baru sebagaimana di atas, Izin Lokasi baru tersebut batal demi
hukum.
• Dalam hal di atas tanah Izin Lokasi telah terbit izin usaha pertambangan dan / atau izin
usaha lainnya, harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah atau pemegang izin usaha
pertambangan dan / atau izin usaha lainnya.
Izin Lokasi

13. • Hasil pertimbangan teknis pertanahan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota tempat lokasi
usaha. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota menindaklanjuti hasil pertimbangan teknis pertanahan melalui
OSS dengan :
a. memberikan persetujuan komitmen Izin Lokasi dalam hal hasil pertimbangan teknis pertanahan
memuat diterimanya permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi atau tidak kunjung diterbitkannya
pertimbangan teknis pertanahan oleh Kantor Pertanahan dalam jangka waktu 10 hari kerja yang telah
ditentukan.
b. menolak pemenuhan komitmen Izin Lokasi dalam hal Kantor Pertanahan memberikan penolakan
dalam pertimbangan teknis pertanahan.
• Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja memberikan persetujuan atau
penolakan. Tidak diberikannya persetujuan maupun penolakan dalam jangka waktu 2 hari kerja tersebut
menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dianggap telah menyetujui permohonan pemenuhan
komitmen Izin Lokasi.
• Izin Lokasi yang diterbitkan melalui sistem OSS efektif berlaku setelah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota :
a. menerbitkan persetujuan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi; atau
b. tidak memberikan persetujuan atau penolakan.
• Izin Lokasi dinyatakan batal apabila :
a. Hasil pertimbangan teknis pertanahan memuat penolakan atas permohonan pemenuhan komitmen
Izin Lokasi; dan / atau
b. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota memberikan penolakan.
• Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 tahun sejak dinyatakan efektif berlaku
Izin Lokasi

16. Pengurusan Izin Lokasi Dahulu (Rezim Permenagraria 5/2015) vs Sekarang (Rezim
Permenagraria 14/2018 dan PP OSS)
No. Dahulu Sekarang
1.
Tidak ada jangka waktu terkait
perolehan tanah lain yang berada di
antara tanah yang sudah diperoleh
oleh Pelaku Usaha yang tidak
mencapai target perolehan tanah.
Pelaku Usaha memperoleh tanah yang
berada di antara tanah yang sudah
diperoleh dalam 1 tahun.
2.
Pelaku Usaha yang tidak mencapai
target perolehan tanah minimal
sebesar 50% dalam jangka waktu 3
tahun ditambah 1 tahun, wajib
mengalihkan tanah kepada pihak
yang memenuhi syarat.
Pelaku Usaha yang tidak mencapai
target perolehan tanah minimal
sebesar 50% dalam jangka waktu 3
tahun ditambah 1 tahun, masih
diwajibkan untuk memanfaatkan
tanah sesuai tujuan kegiatan usaha.
Apabila tidak dimanfaatkan, Pelaku
Usaha wajib mengalihkan tanah
kepada pihak lain yang memenuhi
syarat dalam waktu 1 tahun.

17. Pengurusan Izin Lokasi Dahulu (Rezim Permenagraria 5/2015) vs Sekarang
(Rezim Permenagraria 14/2018 dan PP OSS)
No. Dahulu Sekarang
3.
Tidak ada jangka waktu yang jelas
untuk kewajiban mendaftarkan tanah
yang sudah diperoleh di Kantor
Pertanahan.
Tanah yang sudah diperoleh wajib
didaftarkan pada Kantor Pertanahan
setempat maksimal 1 tahun sejak
berakhirnya Izin Lokasi.
4.
Pemohon Izin Lokasi dilarang
melakukan kegiatan perolehan tanah
sebelum Izin Lokasi diterbitkan.
Dalam hal Izin Lokasi berdasarkan
komitmen, Pelaku Usaha hanya dapat
melakukan kegiatan perolehan tanah
setelah Izin Lokasi efektif berlaku pada
lokasi yang ditunjuk dalam Peta
Pertimbangan Teknis Pertanahan.

18. Pengurusan Izin Lokasi Dahulu (Rezim Permenagraria 5/2015) vs Sekarang
(Rezim Permenagraria 14/2018 dan PP OSS)
No. Dahulu Sekarang
5.
Izin Lokasi diterbitkan di akhir setelah
pertimbangan teknis diperiksa oleh
Kantor Pertanahan dan Pejabat
Kabupaten / Kota atau Pemprov DKI
Jakarta atau Kementerian Negara
Agraria.
Izin Lokasi diterbitkan di awal dengan
komitmen yang harus dipenuhi
selama proses pengurusan izin demi
keberlakuan Izin Lokasi itu sendiri dan
terpenuhinya komitmen Izin Usaha.
6.
Tidak ada ketentuan yang
memungkinkan Izin Lokasi untuk
batal demi hukum.
Izin Lokasi bisa batal demi hukum.
7.
Permohonan hingga penerbitan izin
ditempuh melalui PTSP Kabupaten /
Kota atau Provinsi DKI Jakarta atau
Kementerian Negara Agraria.
Permohonan hingga penerbitan izin
ditempuh melalui OSS terintegrasi
dengan PTSP Kabupaten / Kota atau
Provinsi DKI Jakarta atau Kementerian
Negara Agraria.

19. Izin Lingkungan (Dengan Syarat UKL-UPL)
• Pelaku Usaha yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memenuhi komitmen Izin Lingkungan yang telah
diterbitkan melalui sistem OSS dengan melengkapi UKL-UPL dengan tahapan :
• pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL (maks. 10 hari kerja sejak Izin Lingkungan
diterbitkan melalui sistem OSS; dan
• pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL (maks. 5 hari kerja
sejak UKL-UPL disampaikan oleh Pelaku Usaha).
• Dalam hal hasil pemeriksaan tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, Menteri LHK, gubernur, dan bupati
/ wali kota menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku
Usaha melalui sistem OSS.
• Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat perbaikan UKL-UPL, Menteri LHK, gubernur, dan bupati / wali
kota menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS. Pelaku Usaha
wajib memperbaiki UKL-UPL dan menyampaikannya kembali kepada Menteri LHK, gubernur, dan
bupati / wali kota melalui sistem OSS paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan.
Berdasarkan perbaikan UKL-UPL yang disampaikan oleh Pelaku Usaha, Menteri LHK, gubernur, dan
bupati / wali kota menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada
Pelaku Usaha melalui OSS.
• Dalam hal Menteri LHK, gubernur, dan bupati / wali kota tidak menetapkan persetujuan
rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL dari Pelaku
Usaha, persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan komitmen Izin Lingkungan dianggap telah dipenuhi
(Ps. 53 ayat (7) PP OSS).

20. Izin Lingkungan ( Dengan Syarat UKL-UPL)
• Berdasarkan perbaikan UKL-UPL yang disampaikan oleh Pelaku Usaha, Menteri
LHK, gubernur, dan bupati / wali kota menetapkan persetujuan rekomendasi
UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui OSS.
• Persetujuan rekomendasi UKL-UPL yang ditetapkan merupakan :
• pemenuhan komitmen Izin Lingkungan;
• bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan
melalui sistem OSS; dan
• persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan
melalui sistem OSS.

22. Izin Lingkungan (Dengan Syarat Amdal)
• Pelaku Usaha wajib melengkapi dokumen Amdal untuk memenuhi komitmen Izin Lingkungan. Penyusunan
dokumen Amdal harus mulai dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak sistem OSS menerbitkan Izin Lingkungan.
• Dokumen Amdal dilengkapi melalui tahapan (Ps. 7 PermenLHK 26) :
• pelaksanaan pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan serta konsultasi publik;
• pengisian dan pengajuan Formulir KA (Kerangka Acuan);
• pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA;
• penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
• penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan
lingkungan hidup.
• Pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui OSS, media massa, dan /
atau pada lokasi usaha dan / atau kegiatan sebelum pengisian Formulir KA. Konsultasi publik dapat dilakukan
sebelum Pelaku Usaha mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen dari sistem OSS; dan / atau setelah
Pelaku Usaha mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen dari sistem OSS.

23. • Pelaku Usaha menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan Formulir Kerangka Acuan. Penyusunan
Andal dan RKL-RPL harus mulai dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak sistem OSS menerbitkan
Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
• Jangka waktu penyusunan Andal dan RKL-RPL ditentukan berdasarkan komitmen Pelaku Usaha
yang tercantum dalam Formulir KA dan persetujuan Formulir KA. (Ps. 7 ayat (4) PermenLHK
26/2018). Jangka waktu penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan paling lama 180 hari kerja.
• Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil penilai atau hasil penilaian akhir Andal dan RKL-
RPL dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah dilakukannya penilaian Andal dan RKL-RPL (Ps. 26
ayat (3) PermenLHK 26).
• Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian atau rekomendasi hasil penilaian akhir dari KPA,
Menteri LHK, gubernur, atau bupati / wali kota menetapkan :
• keputusan kelayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan / atau kegiatan dinyatakan
layak lingkungan hidup; atau
• keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan / atau kegiatan
dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
• Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan
hidup dilakukan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian
atau penilaian akhir dari KPA melalui Ketua KPA.
• Penetapan keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup merupakan kegagalan pemenuhan
dokumen Amdal, sehingga Izin Lingkungan yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dinyatakan
batal.
Izin Lingkungan (Dengan Syarat Amdal)

24. • Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk
kegiatan :
• menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang,
mengolah, dan / atau menimbun B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan penyusunan
dokumen Amdal dilakukan termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
• pembuangan air limbah ke laut;
• pembuangan air limbah ke sumber air; dan / atau
• memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah,
izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut diintegrasikan ke dalam Izin
Lingkungan.
• Dalam hal Pelaku Usaha dalam usaha dan / atau kegiatannya akan membangun pusat
kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan dokumen
Amdal atau UKL-UPL sekaligus dilakukan dengan penyusunan Andalalin (Analisis Dampak Lalu
Lintas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan.
• Pengintegrasian izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup ke dalam Izin Lingkungan
dilakukan melalui :
• mekanisme penyusunan dan penilaian Amdal atau UKL-UPL pada tahap perencanaan
usaha dan / atau kegiatan; atau
• perubahan Izin Lingkungan.
Izin Lingkungan (Dengan Syarat Amdal)

25. Izin Lingkungan (Lain-Lain)
• Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan melalui OSS, apabila
usaha dan / atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan
perubahan.
• Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan / atau kegiatan, OSS atas nama Menteri
LHK, Gubernur, Bupati / Wali Kota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin
Lingkungan.
• Izin Lingkungan tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal :
• lokasi usaha dan / atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri,
atau kawasan perdagangann bebas dan pelabuhan bebas; atau
• usaha dan / atau kegiatan merupakan usaha mikro dan kecil, usaha dan / atau kegiatan
yang tidak wajib memiliki Amdal, atau usaha dan / atau kegiatan yang tidak wajib memiliki
UKL-UPL.

26. Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal
(Permen LHK 24/2018)
• Usaha dan / atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari
kewajiban menyusun Amdal apabila lokasi rencana Usaha dan / atau Kegiatannya berada pada
daerah kabupaten / kota yang telah memiliki RDTR.
• Usaha dan / atau Kegiatan tersebut wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan RDTR.
• Pengecualian kewajiban penyusunan Amdal dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
• RDTR telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif
dan rinci; dan
• RDTR telah mengintegrasikan hasil KLHS.
• KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh,
dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

27. A. MEKANISME PENILAIAN ANDAL, DANRKL-RPL
Pengajuan Permohonan
Penilaian Andal, RKL-RPL
Dalam satu permohonan
Kepada:
1. Menteri melalui seketariat
KPA pusat;
2. gubernur melalui
sekretariat KPA provinsi;
3. bupati/walikota melalui
sekretariat
KPAkabupaten/kota,sesuai
kewenangannya.
Sekretariat:
1. Memberikan tanda bukti
penerimaan
2. Melakukan uji administrasi.
Kelengkap
an
Tidak
Ya
Sekretariat memberikan
pernyataan kelengkapan
administrasi
Menteri, gubernur atau
bupati/walikota sesuai
kewenangannya
mengumumkan
permohonan izin
lingkungan
Sekretariat menyiapkan
rapat tim teknis
Sekretariat
mendokumentasikan dan
menyimpulkan hasil
penilaian mandiri sebagai
bahan rapat tim teknis
Tim teknis melakukan
rapat tim teknis untuk:
1. Membahas hasil
penilaian mandiri
2. pembahasan penilaian
Andal dan
3. pembahasan penilaian
RKL-RPL
Andal, RKL-
RPL
Dapat
diterima
Rapat tim teknis wajib merumuskan hasil
penilaian akhir aspek teknis dari dokumen Andal
dan RKL-RPL, antara lain:
1)Kualitas Andal dan RKL-RPL telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
2)Kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan
hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan
yang diajukan amdalnya untuk dinilai; dan
3)Hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait
dengan proses pengambilan keputusan atas
kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan
hidup
Perlu
diperbaiki
Penyampaian
Kembali
Andal, RKL-
RPL
Lebih
dari 3
Tahun
Sekretariat
menyampaikan perbaikan
dokumen Andal, RKL-
RPL kepada setiap
anggota tim teknis
Kurang dari 3
Tahun
Setiap anggota tim teknis
melakukan verifikasi
kebenaran/kesesuaian
atas hasil perbaikan yang
telah dicantumkan dalam
dokumen Andal, RKL-RPL
Dokumen
PerbaikanAn
dal, RKL-RPL
Dinyatakan tidak
dapat diterima
Dinyatakan dapat diterima
Andal, RKL-RPL yang
telah selesai dinilai
oleh tim teknis
disampaikan kepada
sekretariat KPA
Sekretariat
menyiapkan rapat KPA
KPA melakukan rapat untuk
memberikan penilaian
secara lisan dan tertulis
atas kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan
hidup dari rencana usaha
dan/atau kegiatan yang
diajukan untuk dilakukan
penilaian Andal dan RKL-
RPLnya, sesuai dengan
kewenangan, kapasitas dan
keahliannya
Sekretaris KPA
merumuskan
rekomendasi hasil
penilaian akhir
terhadap Andal, RKL-
RPL
Ketua KPA menyampaikan
rekomendasi hasil penilaian
akhir kepada Menteri, gubernur,
bupati/walikota sesuai
kewenangannya
rekomendasi
hasil penilaian
akhir
Menteri, gubernur,
bupati/walikota sesuai
kewenangannya
menerbitkan keputusan
kelayakan lingkungan hidup
dan
Layak
Izin Lingkungan Definitif diterbitkan oleh OSS
Tidak
layak
Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai
kewenangannya menerbitkan ketidaklayakan
lingkungan hidup
Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
tidak Dapat
Dilaksanakan
pemrakarsa tidak menyampaikan kembali
perbaikan Andal, RKL-RPL
paling lama 3 (tiga) tahun
dibahas dalam rapat tim
tekniskembaliuntuk
melakukan verifikasi
kebenaran/kesesuaian
kembali untuk
memastikan bahwa
seluruh perbaikan yang
dicantumkan dalam
dokumen telah lengkap,
benar dan sesuai.
Sekretariat memberikan
pernyataan lengkap
administrasi
Dikembalikan ke
pemrakarsa untuk
diperbaiki
Sebagaimana terdapat dalam Lampiran II
Permen LHK No. 26/2018

28. Pengurusan Izin Lingkungan Dahulu (Rezim Permen LHK 8/2013) vs Sekarang
(Rezim Permen LHK 26/2018 dan PP OSS)
No. Dahulu Sekarang
1.
Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL
maks. 14 hari kerja sejak Formulir
UKL-UPL diterima dengan lengkap
oleh PTSP Kementerian LHK atau
Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten /
Kota.
Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL
maks. 5 hari kerja sejak Formulir UKL-
UPL diterima dengan lengkap oleh
PTSP Kementerian LHK atau Provinsi
DKI Jakarta atau Kabupaten / Kota
melalui OSS.
2.
Tidak ada ketentuan mengenai
jangka waktu penyusunan Andal-RKL-
RPL.
Jangka waktu penyusunan Andal dan
RKL-RPL maksimal 180 hari.
3.
Jangka waktu penilaian KA dalam 30
hari kerja sejak KA diterima dan
dinyatakan lengkap secara
administrasi.
Jangka waktu penilaian KA dalam 10
hari kerja sejak KA diterima dan
dinyatakan lengkap secara
administrasi.
4.
Jangka waktu penilaian Andal dan
RKL-RPL hingga disampaikannya hasil
rekomendasi dalam 75 hari kerja
sejak diterimanya Andal dan RKL-RPL
secara lengkap.
Jangka waktu penilaian Andal dan
RKL-RPL hingga disampaikannya hasil
rekomendasi dalam 60 hari kerja sejak
diterimanya Andal dan RKL-RPL secara
lengkap.

29. Pengurusan Izin Lingkungan Dahulu (Rezim
Permen LHK 8/2013) vs Sekarang (Rezim Permen
LHK 26/2018 dan PP OSS)
No. Dahulu Sekarang
5.
Izin-Izin terkait perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup serta
persetujuan atas Andalalin memiliki
proses perizinan tersendiri melalui
Menteri Perhubungan atau Gubernur
atau Bupati / Wali Kota sebagai
syarat pengurusan Izin Lokasi atau
IMB.
Izin-Izin terkait perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup serta
persetujuan atas Andalalin
diintegrasikan dengan Izin Lingkungan
melalui OSS.
6.
Izin Lingkungan terbit di akhir
bersamaan dengan Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup maupun
Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL.
Izin Lingkungan dengan komitmen
sudah terbit sejak awal proses
pengurusan izin dan baru efektif
berlaku setelah terbitnya Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup maupun
Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL di
akhir (setelah komitmen terpenuhi).

30. Pengurusan Izin Lingkungan Dahulu (Rezim
Permen LHK 8/2013) vs Sekarang (Rezim Permen
LHK 26/2018 dan PP OSS)
No. Dahulu Sekarang
7.
Tidak ada ketentuan mengenai Izin
Lingkungan dianggap disetujui.
Persetujuan rekomendasi UKL-UPL
dan Komitmen Izin Lingkungan
dianggap telah dipenuhi apabila
Menteri LHK atau Gubernur atau
Bupati / Wali Kota tidak kunjung
menetapkan persetujuan
rekomendasi UKL-UPL dalam jangka
waktu maks. 5 hari kerja sejak
Formulir UKL-UPL diterima dengan
lengkap oleh PTSP Kementerian LHK
atau Provinsi DKI Jakarta atau
Kabupaten / Kota melalui OSS.
8.
Permohonan hingga penerbitan izin
ditempuh melalui PTSP Kementerian
LHK atau Provinsi DKI Jakarta atau
Kabupaten / Kota.
Permohonan hingga penerbitan izin
ditempuh melalui OSS yang
terintegrasi dengan PTSP Kementerian
LHK atau Provinsi atau Kabupaten /
Kota.

31. Izin Mendirikan Bangunan
• Pelaku Usaha yang telah mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) melalui OSS wajib melakukan
pemenuhan komitmen IMB melalui SIMBG (terintegrasi dengan OSS).
• Pemenuhan komitmen IMB dilakukan dengan melengkapi :
• tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
• data pemilik Bangunan Gedung; dan
• rencana teknis Bangunan Gedung.
• Rencana Teknis Bangunan Gedung harus mendapatkan pertimbangan teknis dari TABG (Tim Ahli
Bangunan Gedung) sebagai masukan untuk memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis
oleh Pemerintah Daerah. Pertimbangan teknis diselesaikan paling lama 25 hari kerja.
• Pemerintah Daerah sebelumnya telah menyampaikan KRK dalam bentuk digital ke Lembaga OSS
• Pelaku Usaha menyampaikan kelengkapan pemenuhan komitmen IMB melalui SIMBG (terintegrasi
dengan OSS) paling lama 5 hari kerja setelah diterbitkannya IMB.
• Jangka waktu pemenuhan komitmen IMB dilaksanakan paling lama 30 hari kerja setelah diterbitkannya
IMB melalui OSS.

32. Izin Mendirikan Bangunan
• Dari 5 hari kerja tersebut masih terdapat sisa waktu 25 hari kerja untuk melengkapi rencana
teknis bangunan dengan pertimbangan teknis dari TABG.
• Dalam hal pertimbangan teknis menyatakan rencana teknis belum memenuhi persyaratan,
Pemerintah Daerah melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB dibatalkan.
• Dalam hal pertimbangan teknis menyatakan rencana teknis sudah memenuhi persyaratan,
Pemerintah Daerah melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB berlaku
efektif.
• IMB tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal bangunan gedung :
• berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan;
• merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha
pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau
proyek strategis nasional.

34. Pengurusan IMB Dahulu (Rezim Permen PU 5/2016) vs Sekarang (Rezim Permen
PU 19/2018 dan PP OSS)
No. Dahulu Sekarang
1.
Pelaku Usaha menyerahkan seluruh
persyaratan administratif dan teknis
dalam 1 hari.
Pelaku Usaha menyerahkan tiga jenis
persyaratan pemenuhan komitmen
IMB dalam 5 hari pertama.
2.
IMB diterbitkan di akhir setelah
terpenuhinya persyaratan teknis dan
dibayarnya biaya retribusi.
IMB dengan komitmen belum efektif
berlaku diterbitkan seketika di awal.

35. Pengurusan IMB Dahulu (Rezim Permen PU 5/2016) vs Sekarang (Rezim Permen
PU 19/2018 dan PP OSS)
No. Dahulu Sekarang
3.
Tidak ada ketentuan mengenai
pengecualian kewajiban memiliki
IMB.
IMB tidak dipersyaratkan untuk
penerbitan Izin Usaha dalam hal
bangunan gedung berada dalam
Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan
Industri, atau Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas,
sepanjang pengelola kawasan telah
menetapkan pedoman bangunan
(estate regulation). IMB juga tidak
dipersyaratkan dalam hal bangunan
gedung merupakan proyek
pemerintah atau proyek strategis
nasional sepanjang telah ditetapkan
badan usaha pemenang lelang atau
badan usaha yang ditugaskan untuk
melaksanakan proyek pemerintah
atau proyek strategis nasional
tersebut.

36. Pengurusan IMB Dahulu (Rezim Permen PU 5/2016) vs Sekarang (Rezim Permen
PU 19/2018 dan PP OSS)
No. Dahulu Sekarang
4.
KRK diterbitkan secara tertulis. KRK disediakan secara elektronik
melalui OSS.
5.
Proses pengurusan dan penerbitan
langsung melalui perantaraan PTSP
Pemda.
Proses pengurusan dan penerbitan
melalui perantaraan OSS yang
terintegrasi dengan SIMBG.

37. Sertifikat Laik Fungsi
• Pelaku Usaha yang mengajukan IMB melalui OSS wajib mengajukan permohonan SLF
melalui SIMBG (terintegrasi dengan OSS).
• Persyaratan permohonan penerbitan SLF meliputi :
• gambar teknis bangunan gedung terbangun (as built drawings);
• pernyataan dari pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung
baru atau dari pengkaji teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (existing)
bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan IMB dan laik
fungsi; dan
• lampiran pendukung yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
• Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi menyatakan bangunan gedung tidak laik
fungsi maka harus dilakukan pengubahsesuaian (retrofitting). Dalam hal hasil
pemeriksaan kelaikan fungsi menyatakan bangunan gedung laik fungsi maka dapat
dibuat pernyataan kelaikan fungsi.

38. Sertifikat Laik Fungsi
• Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
permohonan penerbitan SLF yang telah disampaikan melalui SIMBG. Apabila
lengkap, Pemerintah Daerah memberikan pernyataan kepada OSS bahwa SLF
dapat diterbitkan.
• Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan SLF dinyatakan tidak lengkap,
Pemerintah Daerah memberikan pernyataan kepada OSS bahwa SLF tidak dapat
diterbitkan.
• OSS menerbitkan SLF paling lama 3 hari kerja setelah Pemerintah Daerah
melalui SIMBG menyampaikan bahwa SLF dapat diterbitkan.

40. Pengurusan SLF Dahulu (Rezim Permen PU 25/2007) vs Sekarang (Rezim
Permen PU 19/2018 dan PP OSS)
No. Dahulu Sekarang
1. Tidak ada ketentuan mengenai
jangka waktu penerbitan SLF.
SLF diterbitkan melalui OSS maks. 3
hari setelah Pemda
memberitahukan OSS bahwa SLF
dapat diterbitkan.
2. Proses pengurusan dan
penerbitan langsung melalui
perantaraan PTSP Pemda.
Proses pengurusan dan penerbitan
melalui perantaraan OSS yang
terintegrasi dengan SIMBG.