Dokter P melakukan pelanggaran etika, hukum, dan disiplin kedokteran dengan melakukan prosedur dilatasi dan curettage tanpa persetujuan pasien dan tanpa melakukan konseling. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pencabutan izin praktik, atau kewajiban mengikuti pelatihan ulang.

1. Hubungan Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran
dengan Tindakan Dokter
Alista Gunawan
10 2012 198
Rescky Felsario Rona
10 2012 299
F7

2. Skenario 7
Dr. P adalah seorang dokter spesialis obgyn yang
berpengalaman. Beliau baru saja akan menyelesaikan tugas
jaga malamnya di sebuah rumah sakit ketika seorang wanita
muda datang dengan ditemani oleh ibunya untuk berobat. Si
pasien lalu menceritakan keluhannya yaitu mengalami
perdarahan pervaginam dan sangat kesakitan. Dr. P
kemudian melakukan pemeriksaan dan menduga bahwa
kemungkinan pasien mengalami keguguran dan mencoba
melakukan aborsi. Dr. P segera melakukan dilatasi dan
curettage dan mengatakan kepada suster untuk
menanyakan kepada pasien apakah dia bersedia diopname
di RS sampai keadaannya benar-benar baik. Tidak lama
kemudian dr. Q datang untuk menggantikan dr. P, yang
langsung pulang tanpa berbicara kepada pasien.

3. Identifikasi istilah yang tidak diketahui
Tidak ada
Rumusan masalah
Tanpa melakukan informed consent dr. P segera
melakukan dilatasi dan curratage dan langsung
pulang tanpa berbicara kepada pasien

4. Bioetika
2 teori : deontologi dan teleologi
Kaidah dasar bioetik:
 Autonomi
 Beneficence
 non-maleficence
 Justice

5. EtikaEtik (Ethics)  ethos  akhlak adat
kebiasaan, watak perasaan, sikap, yang baik yang
layak
 Etik profesi kedokteran -> seperangkat
perilaku para dokter dan dokter gigi
dalam hubungannya dengan pasien,
keluarga, masyarakat, teman sejawat dan
mitra kerja.
 Kode Etik tenaga kesehatan tersebut
mengacu pada Kode Etik Kedokteran

6. Etika
Kode Etik tenaga kesehatan tersebut mengacu
pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
Kewajiban umum : Pasal (1)- pasal (9)
Kewajiban Dokter Terhadap Pasien : Pasal 10) – pasal (13)
Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat :
Pasal (14)-Pasal (15)
Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri :
Pasal (16)-Pasal (17)

7. Hukum Kesehatan
 Hukum Kesehatan:
 Semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan
pemeliharaan/pelayanan kesehatan
serta penerapannya
 UU No.29 tahun 2004

8. Disiplin Medis
 Disiplin kedokteran
norma disiplin dan standar profesi
 Diatur  KKI ; Konsil Kedokteran
Indonesia
 Pengawasannya  MKDKI

9. Disiplin Medis
KKI  28 bentuk pelanggaran disiplin
medis
Sanksi disiplin dapat berupa:
 peringatan tertulis
 pencabutan surat tanda registrasi atau
SIP
 kewajiban untuk mengikuti pendidikan
kembali

10. Etika Disiplin Medis
Hukum
Kesehatan
Norma Moral Disiplin Hukum
Sifat Baik-buruk Benar-salah Benar-salah
Diatur dalam KODEKI
Aturan Disiplin
Kedokteran
Undang-
undang
Disusun oleh IDI KKI Negara
Sanksi
Moral,
nasehat
Teguran,
reedukasi,
pencabutan
STR
Pidana,
perdata
Diperiksa oleh MKEK MKDKI Pengadilan

11. KODEKI
11
Hak Pasien Hak Dokter
Kewajiban
Pasien
Kewajiban
Dokter

12. HAK PASIEN
− Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan
standar profesi kedokteran.
− Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang
mengobatinya.
− Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan
dapat menarik diri dari kontrak terapeutik.
− Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperlukan, dan dikembalikan
kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau
pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut.
12

13. KEWAJIBAN PASIEN
 Memeriksakan diri sedini mungkin
pd dokter
 memberikan informasi yg benar
dan lengkap ttg penyakitnya
 Mematuhi nasihat dan petunjuk
dokter
 Menandatangani surat PTM
 Yakin pd dokternya dan yakin akan
sembuh
13

14. HAK DOKTER
 Memperoleh informasi yg benar
dan lengkap
 Bekerja sesuai standar profesi
 Menolak melakukan tindakan
medik yg bertentangan dgn etika,
hukum dan hati nuraninya
 Menolak pasien yg bukan bidang
spesialisasinya
 Hak atas kebebasan pribadi dokter
14

15. KEWAJIBAN DOKTER
1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur
operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau
kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau
pengobatan;
3. Merahasiakan segala sesuatu yang dikelabuinya tentang pasien, bahkan juga setelah
pasien itu meninggal dunia;
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin pada
orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau
kedokteran gigi
15

16. Analisa Kasus
Dokter P melakukan pelanggaran yaitu;
 tidak melakukan persetujuan
tindakan kedokteran (PTM) atau
informed consent
 Melakukan tindakan yang tidak perlu
(apabila kasus aborsi iminens
maupun non aborsi yang tidak
ememrlukan curretage)

17. Etika
 Berdasarkan etika, dokter P sudah
melanggar hak pasien sesuai dengan
Pasal (10)
 “Seorang dokter wajib menghormati hak-
hak- pasien…”
 Yang termasuk hak pasien :
 Memperoleh penjelasan tentang diagnosis
dan terapi dari dokter yang mengobatinya.
 Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang
direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari
kontrak terapeutik.

18. Etika
 Bentuk sanksi pelanggaran etik
dapat berupa:
 Teguran atau tuntunan secara lisan atau
tulisan
 Penundaan kenaikan gaji atau pangkat
 Penurunan gaji atau pangkat setingkat
lebih rendah.
 Dicabut izin praktik dokter untuk
sementara atau selama-lamanya

19. Hukum Kedokteran
 Berdasarkan hukum, dokter P melanggar UU No. 29
tahun 2004 tentang praktik kedokteran :
 Pasal 45
 (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran
gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter
gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
 (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan
secara lengkap.

20. Hukum Kedokteran
 Berdasarkan hukum, dokter P melanggar UU No. 29
tahun 2004 tentang praktik kedokteran :
 Pasal 45
 (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya
 mencakup :
 a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
 d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

21. Hukum Kedokteran
 (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan
baik secara tertulis maupun lisan.
 Pasal 52
 Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran,
mempunyai hak:
 a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang
tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(3);
 b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
 c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
 d. menolak tindakan medis; dan
 e. mendapatkan isi rekam medis.

22. Disiplin Medis
 Dari sisi disiplin, sesuai dengan Peraturan
Konsil Kedokteran Indonesia, pelanggaran
yang dilakukan dokter P adalah:
 Nomor 8 : Tidak memberikan penjelasan yang
jujur, etis, dan memadai (adequate
information) kepada pasien atau
keluarganya dalam melakukan praktik
kedokteran.
 Nomor 9 : Melakukan tindakan atau asuhan
medis tanpa memperoleh persetujuan dari
pasien atau keluarga dekat, wali, atau
pengampunya.

23. Disiplin Medis
Sanksi disiplin yang dapat dikenakan oleh
MKDKI berdasarkan Undang- undang No. 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada
Pasal 69 ayat (3) adalah :
 Pemberian peringatan tertulis
 Rekomendasi pencabutan Surat Tanda
Registrasi atau Surat Izin Praktik; dan/atau
 Kewajiban mengikuti pendidikan atau
pelatihan di institusi pendidikan kedokteran
atau kedokteran gigi.

24. Apabila..
 Selain itu, dalam kasus dr P mengira pasien
melakukan aborsi. Apabila tidak terbukti bahwa
yang terjadi adalah aborsi spontan atau kehamilan
dapat dipertahankan maka dr P melakukan
pelanggaran:
 Disiplin Medis :
 Nomor 7 : melakukan pemeriksaan atau pengobatan
berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien
 Nomor 11 : melakukan perbuatan yang bertujuan untuk
menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 KODEKI:
 Pasal (11) : Setiap dokter wajib senantiasa mengingat
kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.

25. …
 Hukum Kedokteran :
 Pasal 347:
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan
atau mematikan kandungan seorang perempuan
tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana
penjara paling lama duabelas tahun.
 Sanksi : Seseorang yang dengan sengaja
melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan
tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam
hukuman penjara 12 tahun, & jika ibu hamil
tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara

26. Kesimpulan
 Dokter P tidak melakukan informed consent dan
melakukan prosedur yang tidak tepat. Kemudian
setelah ditelusuri menurut etika, hukum, dan disiplin
kedokteran, dapat disimpulkan bahwa dokter P
telah melanggar ketiga aspek tersebut, yang
sanksinya dapat diberikan sesuai dengan aturan
yang telah dicantumkan dalam peraturan-
peraturan yang berhubungan dengan etika,
hukum, dan disiplin kedokteran.