Dokumen tersebut merupakan contoh format kerangka acuan kerja (KAK) untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, spesifikasi barang, waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, dan persyaratan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan.

1. CONTOH :
FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA
I. Judul Kegitan :
(Sesuai DIPA)
II. Penanggung jawab kegiatan
A. Nama :
B. Pangkat/Golongan :
C. Bidang/Bagian/KP3 :
III. Waktu Pelaksanaan : (bulan/hari kalender)
IV. Sumber Pendanaan : DIPA tahun 20......
Pagu Anggaran :
MAK :
V. Status KAK : Awal (centang √)
Revisi ke- ..........................
Tgl. Revisi .........................
Jakarta, 20....
Kepala Bidang/Bagian/ Penanggung jawab
Koordinator Kelompok Kegiatan/koordinator
Nama Nama
NIP. NIP.
Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama
NIP.

2. Batang Tubuh KAK
KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN (nama pengadaan dimaksud)
I. Latar Belakang
II. Maksud dan Tujuan
III. Ruang Lingkup Pekerjaan
IV. Keluaran yang diinginkan
V. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Pengiriman
VI. Jumlah dan Spesifikasi Barang (jelas dan rinci namun tidak menyebut merk)
NO SPESIFIKASI BARANG JUMLAH SATUAN
VII. Gambar/rancangan/skema/draft teknis
VIII. Pelatihan
- Jumlah peserta, hari/jam, dan lokasi pelatihan, serta jumlah dan kualifikasi
tenaga ahli yang diperlukan.
IX. Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Ahli (jasa konsultansi)
(pendidikan, pengalaman kerja, sertifikat keahlian sesuai dengan ruang lingkup
pengadaan dimaksud, kisaran bukti pajak penghasilan pribadi).
X. Jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat (jasa konsultansi)
XI. Persyaratan lain
- Standarisasi/SNI/Sertifikasi
- Kriteria uji teknis/fungsi
- Kriteria produk/Bahan yang diinginkan
- Sarana dan Prasarana yang harus dimiliki
XII. Sumber Pendanaan
CATATAN :
1. Setiap halaman Kerangka Acuan Kerja wajib diberi nomor halaman (cover tidak diberi nomor,
tetapi dari batang tubuh penomoran mulai dari nomor 2, dst) dan paraf oleh
pengusul/penanggung jawab kegiatan/koordinator.
2. Bila ingin mengajukan revisi terhadap KAK awal, pengusul/penanggung jawab
kegiatan/koordinator wajib menyampaikan surat secara tertulis pada PPK, sebelum
dilanjutkan prosesnya oleh pokja ULP.
3. Kerangka Acuan Kerja merupakan pedoman bagi penyedia barang/jasa dalam melaksanakan
pekerjaan, karena itu spesifikasi, ruang lingkup pekerjaan, dan keluaran yang diinginkan harus
sangat jelas.
------------------------------------------------------ Lorentius Yudo Poerwoko -----------------------------------------