Transformasi kehumasan adalah perubahan kehumasan dari peran, tugas, dan fungsi lama sebagai pelaksana dan juru bicara menjadi jembatan antara kepentingan instansi pemerintah dan publiknya, serta menjadi penasehat dan interpreter bagi pimpinan instansi pemerintah.

1. KEBIJAKAN KEHUMASAN
DI INSTANSI PEMERINTAH
Disampaikan oleh:
Dr. Ir. Deddy Supriady B, BE., MURP., M.Sc.
DEPUTI BIDANG TATALAKSANA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
Kementerian PAN dan RB

2. PRAKARSA REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG PERTAMA
2007 2008 2009 2010
Pedoman Umum RB Pedoman Dokumen Grand Design RB Tahun
(PerMenPAN No.15/2008) Usulan RB 2010-2025
(PerMenPan No. (Perpres No. 81 Tahun
4/2009) 2010)
dan Road Map RB Tahun
2010-2014
(PerMenPan dan RB No.
20 Tahun 2010)
REFORMASI
BIROKRASI
GELOMBANG
KEDUA
Pidato Presiden 14 Agustus 2009
Penegasan kembali tekad pemerintah untuk melanjutkan misi sejarah bangsa Indonesia
untuk lima tahun mendatang, yaitu melaksanakan reformasi gelombang kedua, termasuk
reformasi birokrasi. Reformasi gelombang kedua bertujuan untuk membebaskan Indonesia
dari dampak dan ekor krisis yang terjadi 10 tahun yang lalu. Pada tahun 2025 Indonesia
diharapkan berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju
Kementerian PAN dan RB

3. KEBIJAKAN
GRAND DESIGN Perpres 81 Tahun KEBIJAKANGrand Design RB 2010 - 2025
2010 Tentang
ROAD MAP Permenpan 20 Tahun 2010 Tentang Road Map RB 2010 - 2014
1. Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan RB K/L (Permenpan-RB 7 Tahun
2011);
2. Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan RB
K/L (Permenpan-RB 8 Tahun 2011);
3. Pedoman Penyusunan Road Map RB K/L/Pemda (Permenpan-RB 9
Tahun 2011);
4. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
(Permenpan-RB 10 Tahun 2011);
PEDOMAN
5. Kriteria dan Ukuran Keberhasilan RB (Permenpan-RB 11 Tahun 2011);
6. Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) (Permenpan-RB
12 Tahun 2011);
7. Pedoman Pelaksanaan Quick Wins (Permenpan-RB 13 Tahun 2011);
8. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge
Management) (Permenpan-RB 14 Tahun 2011);
9. Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan RB dan Tunjangan Kinerja bagi K/L
(Permenpan-RB 7 Tahun 2011);
Kementerian PAN dan RB

4. AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
• Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Organisasi
• Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
Tatalaksana terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
• Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif
Peraturan Perundang-undangan
• SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
Sumber Daya Manusia Aparatur profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
• Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
Pengawasan bebas KKN
• Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Akuntabilitas
• Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pelayanan Publik
Pola Pikir (mind set) dan Budaya • Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Kerja (culture set) Aparatur
Kementerian PAN dan RB

5. REFORMASI BIROKRASI
Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan
Mikro (2010 – 2014)
PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Pembentukan tim manajemen perubahan Tim manajemen perubahan K/L dan Pemda
K/L dan Pemda yang terdiri dari para agen
perubahan
2. Penyusunan strategi manajemen Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi K/L
perubahan dan strategi komunikasi K/L dan Pemda termasuk rencana implementasinya
dan Pemda termasuk rencana
implementasinya
3. Sosialisasi dan internalisasi Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta
keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi
birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada K/L dan Pemda
Kementerian PAN dan RB

6. Manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis
dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang
diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang
menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju kinerja yang lebih
baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari
proses perubahan tersebut
Agen Perubahan atau agent of change adalah individu/kelompok
yang terlibat dalam merencanakan perubahan dan
mengimplementasikannya
Kementerian PAN dan RB

7. Strategi Komunikasi
Strategi komunikasi adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan
informasi perubahan (baik program maupun kebijakan) dari satu pihak (agen
perubahan dan tim manajemen perubahan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah) kepada pihak internal Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah dan pihak eksternal.
Tujuan utama pengembangan strategi komunikasi dalam manajemen perubahan
adalah memfasilitasi terjadinya perubahan dalam perilaku.
Kementerian PAN dan RB

8. STRATEGI KOMUNIKASI
Perjalanan Manajemen Perubahan
Membangun keterlibatan dan rasa memiliki para pemangku TINDAKAN
kepentingan dengan membangun pengetahuan/kesadaran, Berpartisipasi dalam
Tingkat Keterlibatan & Rasa memiliki Yang
pemahaman, buy-in, komitmen dan keterlibatan dalam memfasilitasi perubahan,
perilaku atau prosedur untuk
bentuk tindakan mendukung proses
perubahan
AKTIVITAS KOMUNIKASI KOMITMEN
Berfokus pada pembangunan Mengartikulasikan
pengetahuan/kesadaran, pemahaman, dan kepemilikan atas perubahan
buy-in
BUY-IN
Memiliki kesediaan bekerja
menuju perubahan
Dibutuhkan
PEMAHAMAN
Menerima sifat & tujuan PELATIHAN DAN DUKUNGAN
perubahan UNTUK BERHASIL akan
PENGETAHUAN KESADARAN memperkuat komitmen dan
Menyadari bahwa perubahan mengarahkan pada keterlibatan
harus segera dilakukan yang lebih besar untuk bertindak
Kementerian PAN dan RB

9. STRATEGI KOMUNIKASI
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan strategi
komunikasi, adalah:
Kegiatan • jenis kegiatan apa yang akan dikomunikasikan?
Sumber daya • berapa banyak anggaran yang dibutuhkan untuk mensosialisasikan
kegiatan reformasi birokrasi ini? Sarana dan prasarana komunikasi apa
yang diperlukan? Ketrampilan apa yang harus dimiliki untuk
(resources) mengkomunikasikan kegiatan reformasi birokrasi ini?
• berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk
Timing mengkomunikasikan? Event atau kesempatan khusus apa yang bisa
digunakan sebagai media komunikasi?
Pesan kunci • pesan apa yang akan disampaikan pada audience – terkait problem
yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan dari reformasi birokrasi ini.
Kementerian PAN dan RB

10. STRATEGI KOMUNIKASI
• bagaimana mengukur keberhasilan strategi komunikasi,
Evaluasi termasuk bentuk perilaku apa yang diubah?
Sasaran • siapa yang menjadi sasaran komunikasi?
• siapa yang akan menyampaikan pesan dalam
Komunikator komunikasi?
Media • bagaimana kegiatan dan hasil reformasi birokrasi akan
dipromosikan dan disosialisasikan? media komunikasi
komunikasi apa yang paling tepat untuk menjangkau audience?
Kementerian PAN dan RB

11. KEBIJAKAN KEHUMASAN
2013 - 2014
Konseptualisasi
Kehumasan
2011-2012
Transformasi
Kehumasan
2007- 2010
Revitalisasi
Kehumasan
Kementerian PAN dan RB 11

12. 2007- 2010
Revitalisasi Kehumasan
• Kesepakatan Bersama Tiga Menteri (MENKOMINFO, MENDAGRI, dan MENPAN)
NOMOR : 41 Tahun 2007
NOMOR : 373/M.KOMINFO/08/2007
NOMOR : KB/01/M.PAN/08/2007
tentang Revitalisasi Fungsi Humas pada Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara,
Pemerintahan Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007 tentang
Pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi Pemerintah
• Lima Pedoman Umum Kehumasan
1. PerMenPAN dan RB Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Audit Komunikasi di
Lingkungan Instansi Pemerintah
2. PerMenPAN dan RB Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di
Lingkungan Instansi Pemerintah
3. PerMenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi
Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. PerMenPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di
Lingkungan Instansi Pemerintah
5. PerMenPAN dan RB Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan
Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
Kementerian PAN dan RB 12

13. 2011-2012
Transformasi Kehumasan
Pedoman Pedoman
Umum (2011) Umum (2012)
PerMenPAN dan RB Nomor
54 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum
Pedoman Umum
Pemanfaatan Media Sosial
Pemetaan Pemangku
di Instansi Pemerintah
Kepentingan di Lingkungan
Instansi Pemerintah
PerMenPAN dan RB Nomor
55 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Penulisan
Pedoman Umum
dan Presentasi Humas di
Hubungan Media di
Instansi Pemerintah
Lingkungan Instansi
Pemerintah
Kementerian PAN dan RB

14. 2013 - 2014
Konseptualisasi Kehumasan
Aktualisasi
Konseptualisasi Akselerasi
Implementasi
Kehumasan
Inovasi
Kementerian PAN dan RB 14

15. 2013 - 2014
Konseptualisasi Kehumasan
Pedoman Umum Pedoman Umum
Pedoman Umum
Mekanisme Hak Keterampilan Lobi
Opini Publik Instansi
Jawab Instansi dan Negosiasi
Pemerintah
Pemerintah Instansi Pemerintah
Pedoman Umum
Pedoman Umum
Manajemen Citra
Manajemen Even
dan Reputasi
Instansi Pemerintah
Instansi Pemerintah
Kementerian PAN dan RB

16. HUMAS PEMERINTAH
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
RESPONSIBLE
REACTIVE PROACTIVE
PAST PRESENT FUTURE
BAGAN PARADIGMA LAMA DAN BARU
Kementerian PAN dan RB

17. TUGAS HUMAS PEMERINTAH
Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik
yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan,
demi memperoleh manfaat bersama
Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik
Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan
pemerintah
Membangun citra dan reputasi positif
Kementerian PAN dan RB

18. PERAN HUMAS PEMERINTAH
Komunikator
Prescriber Katalisator
PERAN
HUMAS
PEMERINTAH
Konselor,
Advisor, dan Diseminator
Interprator
Fasilitator
Kementerian PAN dan RB

19. PERAN HUMAS PEMERINTAH
•Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua
Komunikator arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung
maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan.
•Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan dan
Katalisator strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk
menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik.
•Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal
Diseminator organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai
kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah.
•Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi
Fasilitator publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam
pengambilan putusan.
Konselor, Advisor, dan •Humas merupakan konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan
pemerintah.
Interprator
•Humas berperan sebagai salah satu instrumen strategis pemimpin puncak
Prescriber penentu kebijakan.
Kementerian PAN dan RB

20. Publik
Publik Lain-lain
Peme-
Mayoritas rintah
STAKEHOLDER/ Pasif
PEMANGKU Publik
Media
Minoritas
KEPENTINGAN Vokal
Publik
Mengam- Mitra
bang Swasta
Publik
Publik Internal Mitra
Lembaga
Penentang (Primer, Sekunder, Inter-
Tersier) nasional
Publik
Pendukung Komunitas
LSM/Ormas/
Lembaga
Kemasya-
BUMN/
rakatan BUMD
Publik Eksternal DPR/
TNI/ MPR/DPD/
POLRI Lembaga
Publik Internal Peradilan
Lembaga
Pendidikan
Kementerian PAN dan RB

21. PUBLIK INTERNAL
Publik Internal Primer Pimpinan dan pegawai instansi pemerintah
Publik Internal Sekunder Keluarga pimpinan dan keluarga pegawai instansi pemerintah
Publik Internal Tersier Pensiunan, pegawai tidak tetap, dan alih daya (outsourcing)
instansi pemerintah
PUBLIK ESKTERNAL
Publik Eksternal Primer Lembaga pemerintah dan media
Publik Eksternal Sekunder Lembaga negara lainnya, BUMN, BUMD, Badan Layanan
Umum, lembaga peradilan, KPK, KPU, dunia usaha/swasta,
dan lembaga internasional
Publik Eksternal Tersier Masyarakat sekitar, lembaga swadaya masyarakat,
lembaga kemasyarakatan, dan lembaga sosial budaya
Publik Pendukung (Proponent) Publik yang menerima atau sejalan dengan kebijakan
instansi pemerintah
Publik Penentang (Opponent) Publik yang menolak atau tidak sejalan dengan kebijakan
instansi pemerintah
Publik Mengambang Publik yang tidak memiliki sikap yang jelas (mudah berubah
(Uncommitted) dan terpengaruh) terhadap kebijakan instansi pemerintah
Publik Minoritas Vokal (Vocal Publik yang jumlahnya kecil, tetapi dalam menyuarakan
Minority) pendapatnya selalu lantang
Publik Mayoritas Pasif (Silent Publik yang jumlahnya besar, tetapi tidak menyatakan
Majority) pendapatnya secara terbuka
Kementerian PAN dan RB

22. KONDISI YANG DIHARAPKAN
citra yang baik dan bereputasi (good image)
itikad baik (goodwill)
saling memahami (mutual understanding)
saling percaya (mutual confidence)
saling menghargai (mutual appreciation)
saling bertoleransi (mutual tolerance)
Kementerian PAN dan RB

23. PERMASALAHAN
Tuntutan, keinginan, dan
Dinamika instansi atau harapan masyarakat
Persaingan antarinstansi
perusahaan semakin terhadap pelayanan
semakin ketat.
besar dan berkembang. pemenuhan kebutuhan
informasi makin tinggi.
Besarnya pengaruh opini
Masyarakat semakin
Perkembangan teknologi publik terhadap citra dan
kritis dan mereka tidak
komunikasi sangat luar reputasi positif, sikap,
mau kepentingannya
biasa. perilaku, dan
terganggu.
kelembagaan.
Besarnya pengaruh sosial
ekonomi dan budaya
terhadap perubahan
masyarakat.
Kementerian PAN dan RB

24. PERMASALAHAN
Besarnya pengaruh media massa dan Peledakan informasi (kuantitas,
media sosial (facebook, twitter, blog, kualitas, dan kecepatan informasi)
web) terhadap pembentukan opini yang berpotensi menciptakan krisis
publik. dan perbedaan persepsi.
Tuntutan perubahan pola pikir
(mindset), pola budaya (cultural-set),
Kecanggihan teknologi (cetak jarak etika, dan kode etik kehumasan, yaitu
jauh), dampak media siar baru, dan
• perubahan pola pikir, sikap, dan tindakan;
pengaruh teknologi multimedia dapat
• perubahan budaya kerja;
membentuk opini menjadi kekuatan • penegakan etika penyelenggara negara; dan
media dan publik. • perubahan paradigma lama ke paradigma baru
(paradigm shift).
Kementerian PAN dan RB

25. LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN KRISIS
• Instansi pemerintah diharapkan memiliki
Deteksi dan sistem peringatan dini untuk mendeteksi
dan mengidentifikasi situasi yang
identifikasi berpotensi menjadi krisis
• Dalam mencegah krisis, instansi pemerintah
Pencegahan tidak sekadar melakukan hal yang benar,
tetapi juga harus mengomunikasikan secara
krisis proaktif dan tidak defensif kepada publik
tentang apa yang sedang terjadi
Kementerian PAN dan RB

26. LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN KRISIS
• menyiapkan pesan-pesan kunci dan antisipasi pertanyaan
publik tentang hal-hal yang terkait dengan krisis
• bersikap profesional, transparan, jujur, dan tidak
Perencanaan spekulatif, apalagi berbohong atau sekedar menduga-
duga
penanganan • memperhatikan isu-isu dan kerisauan publik tentang
informasi yang tidak jelas sumbernya dan kontroversial
• memberikan informasi terkini secara cepat, akurat, dan
krisis berkesinambungan
• mengklarifikasikan informasi yang salah sesegera mungkin
dan terusmenerus mengikuti perkembangan situasi dan
memberikan respons
Kementerian PAN dan RB

27. LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN KRISIS
• Agar krisis tidak meluas dan berdampak negatif serta fokus
Pembatasan kepada fakta atau pembuktian terhadap isu yang tidak
benar, perlu diupayakan koordinasi dan kerja sama dengan
lembaga-lembaga terkait, media massa, lembaga swadaya
lingkup krisis masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, serta tokoh
masyarakat dalam penanganan krisis yang komprehensif
Pemulihan • Pemulihan krisis dilanjutkan dengan evaluasi yang
meliputi apa yang sudah dilakukan dan bagaimana
hasilnya, termasuk pengumpulan dokumentasi yang dapat
krisis digunakan untuk proses pembelajaran
Kementerian PAN dan RB

28. KOMUNIKASI KRISIS
Komunikasi krisis adalah penyampaian pesan
antara instansi pemerintah dan publik untuk
menyamakan persepsi dalam penanganan
krisis (sebelum, selama, dan setelah krisis)
Kementerian PAN dan RB

29. LANGKAH-LANGKAH KOMUNIKASI KRISIS
Untuk mengoptimalkan komunikasi krisis,
beberapa langkah yang harus dilakukan
adalah:
Membentuk Tim Melatih Tokoh Kunci
Komunikasi Krisis (key person)
Menyiapkan pesan
Memberikan
kunci (key messages)
perkembangan
dan antisipasi
informasi terkini secara
pertanyaan yang akan
regular
muncul.
Kementerian PAN dan RB

30. Strategic Communication Planning Guide
Critical elements of a
Overall goals Ongoing activities
communications plan
Ensure positive Media
Identify target audience coverage
Identify goals and outcome
Source editorial Endorsements and
Conduct research Columnist support
Identify and train spoke
Develop vision and mission Develop messages people
statement
Produce materials Build media partnership
Be mindful of internal
Integrate values Asses resources communications
Write work plan Consider advertising
Develop crisis control and
backlash plan
Kementerian PAN dan RB
Conduct evaluations
Sumber:Heather Dowey, 2007

31. S.E.R.A
• Proses kerja yang
rumit, disederhanakan • Proses kerja yang belum
(simplification) ada, diciptakan (reegineering)
Kementerian PAN dan RB
S E R A
• Proses kerja yang tidak • Proses kerja yang ada
perlu, dieliminasi diintegrasikan dengan
(elimination) teknologi (automation)
31

32. Kompetensi
Kompetensi
keterampilan
manajerial
(skill)
Kompetensi
penguasaan Kompetensi
wawasan profesionalisme
(knowledge)
Kementerian PAN dan RB

33. How Can Make Indonesia Great?
Answer is in INDONESIA
• Identifying Right Problems
• Networking Internal & External Stakeholders
• Designing Problem-solving Mechanism
• Organizing Resources
• Negotiating with Enemies (No Big Lone Star...)
• Energizing Public Officials and Citizens
• Strengthening Institutional Capacities
• Institutionalizing Sustainable System
• Acting... Not just Talking... But Indonesian Way...
Sumber : M. Jae Moon (Yonsei University, Korea) Kementerian PAN dan RB

34. TERIMA KASIH
Kementerian PAN dan RB