Dokumen tersebut membahas tentang norma etika dan kasus pers. Secara garis besar membahas tentang kemerdekaan pers, peran pers dalam HAM, tanggung jawab media dan wartawan, serta batasan kebebasan pers seperti hak privasi orang lain dan larangan fitnah. Dokumen ini juga membahas tentang Kode Etik Jurnalistik yang mengatur cara kerja wartawan secara profesional dan independen.

1. Norma, Etika, dan Kasus
Pers
Stanley Adi Prasetyo
Unika Atmajaya, Yogya, 18 Maret 2016

2. Bagian Satu

3. – Kemerdekaan pers sbg bagian dr hak asasi kemerdekaan
menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dgn hati nurani dan
hak memperoleh informasi, [menimbang (b)]
– Kebebasan pers untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran,
memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan
bangsa
– Pasal 4 yang berisi:
• Kemerdekaan pers dijamin sbg hak asasi warga negara.
• Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,
pembredelan atau pelarangan penyiaran.
• Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional
mempunyai hak mencari, memperoleh, dan
menyebarluaskan gagasan dan informasi.
• Hak tolak sbg bentuk pertanggungjawaban pemberitaan
UU No 40/1999 ttg Pers

4. Peran Pers dalam HAM
Dalam rangka merealisasikan peran pers sbg pemberi
informasi (purveyor of information) dan pengawas publik
(public watchdog) mensyaratkan sejumlah prinsip dan
kondisi spt:
• Jaminan Hukum Kemerdekaan Pers
• Independensi Wartawan dan Media
• Akurat dan Berimbang
• Pencarian (seeking) dan penemuan (discovery) kebenaran
berlangsung tanpa rasa takut (dianiaya)
• Akses atas informasi, terutama informasi dari pemerintah
• Akses untuk meliput juga bagi wartawan asing

5.  Wartawan dan pers adalah pihak yang menjalankan upaya
pemenuhan hak warganegara atas “hak atas informasi” dan “hak
untuk mengetahui” (Pasal 6)
 Karena itu media dan wartawan tak boleh dipidana => Pasal 50
KUHP, “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan
ketentuan undang-undang, tidak dipidana”
 Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau
pelarangan penyiaran
 Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber (Pasal
4 Butir 4)
5

6. Diproduksi oleh lembaga yang berbadan hukum
Dibuat oleh wartawan profesional (taat KEJ dan bila ada
kesalahan mengakomodasi hak jawab, hak koreki, serta
permintaan maaf)
Berlaku model pertanggungjawaban air terjun (waterfall
responsibilities)
Ada penanggungjawab yang bisa dimintai
pertanggungjawaban
Ada tembok api (fire wall)
6

7. Di mana Batas Suatu Kebebasan?
• Batasnya adalah hak orang lain
– Hak privasi
– Hak untuk tak dihancurkan nama baiknya
– Hak untuk tidak difitnah
– Hak untuk tidak diserang keluarga atau orang-orang
terdekat yang tak ada kaitannya dengan kasus
– Hak untuk didengarkan

8. Pembatasan
• Pembatasan yang sah dari kebebasan berekspresi
termasuk di dalamnya Kemerdekaan Pers menurut
standar HAM universal (Pasal 19 KIHSP)
– menghormati hak atau nama baik orang lain;
– melindungi keamanan nasional atau ketertiban
umum atau kesehatan atau moral masyarakat;
– larangan melakukan propaganda perang (Pasal 20
KIHSP)
– larangan menghasut kebencian berdasarkan
kebangsaan, ras atau agama (Pasal 20 KIHSP)

9. Kriminalisasi Thp
Martabat Individu
• Kehormatan dan reputasi merupakan atribut yg melekat kepada
individu. Oleh karena itu hukum memberi perlindungan terhadap
integritas non-fisik atau martabat individu itu dgn mengelompokkan
perbuatan itu sbg crimes against integrity of person: mulai dr pencemaran
nama baik (defamation), penghinaan (slander), hingga kepada fitnah atau
menista (libel)
• Namun demikian upaya perlindungan terhdp kehormatan dan reputasi
individu tersebut juga hrs dilihat kaitanya dgn keberadaan hak yang
lain, yakni hak atas kebebasan berbicara (freedom of speech), berekspresi
(freedom of expression), dan kebebasan pers (freedom of the press) yang juga
harus dilindungi oleh negara

10. Tindak Pidana Pers
 Penghinaan => Pasal 310 (2) KUHP
 Fitnah => Pasal 311 KUHP
 Penghinaan ringan => Pasal 315 KUHP
 Pornografi => Pasal 282 (2) & 533 KUHP
 Penghasutan => Pasal 160 KUHP
 Pernyataan kebencian/permusahan terhadap
pemerintah => Pasal 154, golongan tertentu
=> Pasal 156 KUHP

11. Tanggung Jawab Penyertaan
1) Orang yang melakukan (pleger)
2) Orang yang menyuruh melakukan (doen pelgen)
3) Orang turut melukukan (medepleger)
4) Orang yang membujuk (uitlokker)

12. Penggunaan P 310 dan P 311 KUHP
• Penggunaan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tak bisa dilakukan secara
semena-mena. Apalagi dalam kasus terdakwa bukanlah subyek
hukum yang berdiri sendiri tapi perbuatannya terkait dengan
keluhan, rasa frustasi, dan kerugian yang dialami terdakwa atau juga
kepentingan umum yang diwakili terdakwa.
• Pengertian umum tentang tindakan “menghina” adalah menyerang
kehormatan dan nama baik seseorang yang mengakibatkan pihak
yang diserang akan merasa malu.
• Penjelasan yang dibuat R Sugandhi menganai Ayat (3) Pasal 310
adalah perbuatan yang dikategorikan “menyerang kehormatan” atau
“nama baik” tak bisa dihukum apabila tuduhan yang dilakukan demi
membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk “membela diri”.
•

13. Aspek Hukum Perdata
►Pasal. 1365 KUHP Perdata yang mengatur
perbuatan melawan hukum pada umumnya.
►Pasal. 1372 mengatur perbuatan melawan hukum
khusus pencemaran nama, (lex specialis)
►Unsur – unsur perbuatan yang dapat dikategorikan
sebagai perbuatan melawan hukum ?

14. ► Pasal 1372 KUHP Perdata & Pasal 310 KUHP Pidana
Unsur–Unsur Penghinaan:
1). Pencemaran nama baik.
2). Adanya niat atau kesengajaan untuk menghina.
3). Hal tersebut bertujuan diketahui umum.
► Pasal. 1372 karena adanya niat dan kesengajaan
Kesimpulan:
Harus ada niat untuk merusak reputasi seseorang di
depan umum, namun niat tersebut dianggap tidak
ada jika penghinaan dilakukan demi kepentingan
umum.

15.  Gugatan perdata :
Adalah untuk mendapat ganti kerugian &
pemulihan kehormatan
 Tuntutan Pidana :
Untuk menghukum pelaku perbuatan.
 Perbuatan melawan Hukum pers
Harus mempertimbangkan unsur
a) Adanya Kepentingan umum
b) Adanya coverboth sides
c) Adanya pengguna hak Jawab
 Hub. UU. Pers 40/1999 sebagai lex specialis

16. Bagian Dua

17. Alur Penanganan
Pengaduan Dewan
Pers
Pengaduan
(telp, surat, fax,
email, langsung)
Pokja Pengaduan
Penilaian
Rekomendasi
Berkas
Ditutup
Kasus
Pers
Pemintaan
Pendapat
Bukan Kasus
Pers
Sidang
Pleno
PPR
Dapat
Dibuktikan
Tak Dapat
Dibuktikan
Menghentikan
Penanganan
T. Ada
Tanggap 3x
Tanggap
Diterima
Analisis
Berkas
DitutupTak
Datang
Mediasi
Rekomen
dasi
Panggilan
Para
Pihak
Ajudikasi
Panggilan
Kesepakatan
Damai
Ya!
Tidak!
Puas
?
1. UU No 40 Th
1999
2. KEJ
Anggota
DP

18. MOU DP Jadikan UU 40/1999 Sebagai
UU Khusus
• Mou POLRI:
– Penanganan sengketa pemberitaan terpusat di DP
– Penanganan pelaporan ke polisi perlu berkoordinasi dengan D
Pers
• Mou Kejagung:
– Penuntutan wajib mengundang ahli pers yang ditunjuk DP di
pengadilan
• SE MA:
– SEMA ttg kewajiban menghadirkan ahli pers yang ditunjuk DP
18

19. Bagaimana Mencegah Kasus Hukum?
• Taati Kode Etik Jurnalistik.
• Ketika diadukan ke Dewan Pers, taati keputusan Dewan Pers
(utk menghindari dugaan adanya niat buruk).
• Laksanakan UU Pers (penuhi syarat; jalankan misi pers;
penuhi hak koreksi, hak jawab, dan permintaan maaf).
• Patuhi Peraturan dan Surat Edaran Dewan Pers (UU 40 satu-
satunya yang tak ada PPnya).
• Jangan masuk terlalu jauh ke kasus yang sedang jadi perkara
hukum.
• Secara aktif minta petunjuk atau fatwa Dewan Pers.

20. Bagian Tiga

21. Ruang Lingkup Kode Etik
Kode Etik
Publik
/Konsumen
Media Sumber
Kerja
Profesional

22. 11 Muatan Batang Tubuh KEJ
• CARA menjalankan profesi
Pasal 1
•SIKAP menjalankan profesi
Pasal 2
• CARA mengolah & memuat berita
Pasal 3, 4, 5, 6, 8
• CARA melindungi narasumber
Pasal 7 dan 8
•CARA menyelesaikan masalahPasal 10 dan 11

23. 2 Muatan Penutup KEJ

24. Kode Etik Jurnalitik
Pasal 1
 Wartawan Indonesia bersikap independen,
menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan
tidak beritikad buruk.
Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan
intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika
peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan
semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

25. Pasal 2
 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam
melaksanakan tugas jurnalistik.
Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran
gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang
sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam
penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil
liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan
untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

26. Pasal 3
 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan
secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang
menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck
tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu
pemberitaan kepada masing-masing pihak secara
proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi
wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu
pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak
menghakimi seseorang.

27. Pasal 4
 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis,
dan cabul.
Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya
oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta
yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara
sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis
dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-
mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan
mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

28. Pasal 5
• Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan
menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak
menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku
kejahatan.
Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri
seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan
belum menikah.

29. Pasal 6
 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi
dan tidak menerima suap.
 Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang
mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang
diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut
menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang,
benda atau fasilitas dari pihak lain yang
mempengaruhi independensi.

30. Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi
narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun
keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar
belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
Penafsiran
a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas
dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber
dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita
sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data
dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa
menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari
narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

31. Pasal 8
 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita
berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang
atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis
kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang
lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang
baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui
secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

32. Pasal 9
 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber
tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk
kepentingan publik.
 Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap
menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan
seseorang dan keluarganya selain yang terkait
dengan kepentingan publik.

33. Pasal 10
 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan
memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai
dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan
atau pemirsa.
Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat
mungkin, baik karena ada maupun tidak ada
teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila
kesalahan terkait dengan substansi pokok.

34. Pasal 11
 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak
koreksi secara proporsional.
Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang
untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap
pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan
kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik
tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu
diperbaiki.

35. Bagian Empat

36. Media Jaman Orde Baru
36
Minoritas
media coba
bersikap kritis
Mainstream media dibina
Deppen dan tunduk pada
pengawasan pemerintah.
SIUPP dibatasi oleh
pemerintah

37. Media Jaman Reformasi
(BJ Habibie)
37
Media partisan masih
hidup meski sudah
mulai ditinggalkan
pembaca
Media bebas dan independen
tumbuh subur pasca pembubaran
Deppen dan penghapusan SIUPP.
Media yang pernah dibredel
kembali hidup

38. Media Cetak Pasca Soeharto
• Di Jaman Orde Baru media hanya
dibatasi pada 180 SIUPP.
• Pada menjelang Pemilu 1999
berkembang menjadi sekitar 1.600
media (setelah Pemilu berlangsung
pada berguguran). Kini hanya ada
sekitar 900 media yang bertahan hidup.
• Partai, politikus dan pengusaha
berlomba bikin media untuk
memperoleh pengaruh politik dan
kekuasaan.
38

39. Tiga Macam Media Saat Ini
39
Pers
Profesional
Pers
Partisan
Pers Abal-
Abal

40. Media Pasca Pemilu 2014
• Ada sejumlah pemilik media bikin partai politik
• Ada orang partai yang memiliki media
• Media loyal mencitrakan pemilik/partainya
• Media loyal membela kepentingan pemiliknya
• Melalui model framing berita, talkshow, liputan khusus, hingga
sekilas info, dan running text
• Melalui pemilihan angle gambar dan pemilihan narasumber
• Media TV (berita) sepertinya terbelah menjadi 2 kekuatan, sisanya
tetap konsisten (gosip, hiburan, India, dangdut, hantu)
40

41. 41
Konflik Kepentingan Media/Jurnalis
Ideologi
Identitas
Kualitas SDM
Visi & Misi Perusahaan
Ekonomisasi Perusahaan
Faktor
Internal
Jurnalis/
Institusi Media
1. Konflik Kepentingan:
-Pemodal
-Pimpinan media
-Interes pribadi
2. Afiliasi politik
3 Pemboncengan bisnis media
Masyarakat “Tradisional”:
- Terpinggirkan
- Frustasi
- Paternalistis
- Mudah disulut

42. Kaitan Kemapanan & Perkembangan Usaha
Media
Start Up
Survival
Growth
Berkembang
Expantion
Mekar
Sustain
Tumbuh-
Berlanjut

43. Wartawan & Media
• Wartawan
1. Wartawan profesional
2. Wartawan partisan
3. Wartawan abal-abal
• Media
1. Media profesional (dominasi wartawan profesional, wartawan partisan ada tapi
tak dapat tempat dan posisi penting)
2. Media partisan (dominasi wartawan partisan, wartawan profesional
terpinggirkan dan frustasi, wartawan abal-abal eksis)
3. Media abal-abal (berisi para wartawan abal-abal)
43

44. Pasca SK & SE Dewan Pers
• Terkait persyaratan badan
hukum dan verifikasi, serta
penggunaan nama-nama
yang tidak boleh digunakan
ratusan (dan mungkin
ribuan) media abal-abal
yang tadinya terbit
mingguan ramai-raai
bermigrasi ke media online.
44

45. Data Media Terakhir
• Menurut perkiraan di Indonesia kini ada sekitar
2.000 media media cetak. Namun dari jumlah
tersebut hanya 567 media cetak yang memenuhi
syarat disebut sebagai media profesional (Data
Pers 2014)
• Sedangkan media online/siber diperkirakan
mencapai angka 26.300, tapi yang tercatat sebagai
media profesional hanya hanya 211 media online
saja.
• Selain itu hingga akhir 2014 tercatat ada 1.166
media radio dan 394 media televisi.
–
45

46. Masalah Penegakan Etika Pers
Pers Palsu:
• Fenomena media abal-abal
• Fenomena wartawan abal-abal
• Pers kuning (yellow papers)
Lemah kapasitas:
• Tak pernah ikut pendidikan jurnalistik
• Pilih jalan pintas (tak ke lapangan, gunakan sumber media sosial,
kloning, dll)
• Tak penuhi kode etik jurnalistik
• Tak sesuai standar perilaku
Kepentingan Pemilik Media/Mogulisme
• Pemberitaan/isi media bias
• Terompet

48. Bagian Lima

49. Pengaduan ke Dewan Pers 2013
Kategori Pengaduan Frek %
Pengaduan Langsung 409 52.7
Pengaduan Tembusan 351 45.2
Permintaan Pendapat oleh KPI 5 0.6
Permintaan Pendapat oleh Polri 5 0.6
Lain-lain 6 0.8
Total 776 100.0

50. Jenis Pengaduan ke D Pers 2013
Jenis Pengaduan Frek %
Pengaduan tentang Berita 327 42.1
Hak Jawab 209 26.9
Sanksi/Teguran KPI kepada Media Televisi 37 4.8
Pengaduan tentang Kekerasan terhadap Wartawan/Media 25 3.2
Tanggapan terhadap Pengaduan 19 2.4
Pengaduan tentang PerilakuTindakan Wartawan 17 2.2
Pengaduan tentang Artikel/Opini/Surat Pembaca 15 1.9
Meminta Pendapat Sesuai UU Pers/Kode Etik Jurnalistik 15 1.9
Somasi 13 1.7
Mengadukan Iklan 10 1.3
Pengaduan tentang Badan Hukum Perusahaan Pers 9 1.2
Iklan Kampanye 8 1.0
Hak Koreksi 7 0.9
Pengaduan tentang Foto/Ilustrasi/Kartun 6 0.8
Wartawan/Media Digugat ke Polisi/Pengadilan karena Berita 6 0.8
Isi Siaran Televisi 3 0.4
Bukan Kasus Pers/Jurnalistik 2 0.3
Plagiasi Berita 2 0.3
Pengaduan Pemutusan Kerjasama Sepihak dengan Media 1 0.1
Lain-lain 45 5.8
Total 776 100.0

51. Jenis Pengaduan ke DP 2013
51
Jenis Pengaduan
Kategori Pengaduan
Pengaduan
Langsung
Pengaduan
Tembusan
Permintaan
Pendpt KPI
Permintaan
Pendpt Polri
Lain-lain Total
Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % Frek %
Berita 274 67.0 53 15.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 327 42.1
Perilaku/Tindakan Wartawan 11 2.7 6 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 2.2
Kekerasan terhdp Wart./Media 17 4.2 8 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 3.2
Artikel/Opini/Surat Pembaca 6 1.5 9 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 1.9
Foto/Ilustrasi/Kartun 3 0.7 3 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.8
Mengadukan Iklan 3 0.7 7 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 1.3
Badan Hukum Perusahaan Pers 7 1.7 2 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 1.2
Wartawan/Media Digugat ke
Polisi/Pengadilan krn Berita
5 1.2 1 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6
0.8
Meminta Pendapat Sesuai UU
Pers/Kode Etik Jurnalistik
4 1.0 0 0.0 5 100.0 5 100.0 1 16.7 15
1.9
Pemutusan Kerja Sepihak dgn Media 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
Hak Jawab 37 9.0 172 49.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 209 26.9
Lain-lain 19 4.6 21 6.0 0 0.0 0 0.0 5 83.3 45 5.8
Hak Koreksi 2 0.5 5 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.9
Tanggapan terhdp Pengaduan 14 3.4 5 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 2.4
Sanksi/Tegur KPI kpd Televisi 0 0.0 37 10.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 37 4.8
Isi Siaran Televisi 2 0.5 1 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.4
Somasi 0 0.0 13 3.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 1.7
Bukan Kasus Pers/Jurnalistik 0 0.0 2 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.3
Plagiasi Berita 1 0.2 1 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.3
Iklan Kampanye 3 0.7 5 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 1.0
Total 409 100 351 100 5 100 5 100.0 6 100 776
100

52. Kategori Pengadu 2013
Kategori Pengadu Frek %
Masyarakat 194 25.0
Pejabat/Pemeritah Pusat/Pemerintah Daerah 132 17.0
Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan 120 15.5
Lembaga Negara (KPK/KPI/KPU dll) 71 9.1
Pengusaha/Perusahaan 61 7.9
Wartawan/Media Cetak 58 7.5
Organisasi Kemasyarakatan/LSM 30 3.9
Organisasi Wartawan/Pers 20 2.6
Wartawan/Media Online 18 2.3
Anggota DPR/DPRD 15 1.9
Pengacara 12 1.5
Polisi/Kepolisian 11 1.4
Partai Politik/Tokoh Politik 9 1.2
Perguruan Tinggi/Sekolah/Guru/Peneliti 7 0.9
Tentara/TNI 5 0.6
Wartawan/Media Elektronik 4 0.5
Rumah Sakit 2 0.3
Lainnya 7 0.9
Total 776 100.0

53. Pengadu 2013 Berdasar Wilayah
53
Wilayah Pengadu Frek %
Jawa 524 67.5
Sumatra 137 17.7
Sulawesi 32 4.1
Bali/Nusa Tenggara 14 1.8
Kalimantan 25 3.2
Maluku 8 1.0
Papua 6 0.8
Lainnya 30 3.9
Total 776
100.
0

54. Kasus Pemberitaan Bom Pipa Oleh Metro TV

55. Media Tak Lakukan Verifikasi dan Tak Konfirmasi
Twitter A. Dhani:
SAYA AKAN POTONG
KEMALUAN SAYA KALAU
JOKOWI BISA MENANG
DARI PRABOWO
SUBIANTOI! ITU SUMPAH
SAYA

56. • Okezone.comVs ABN
• Maully Donggur Rinanda
Nasution Tertangkap Basah
Menggunakan Narkoba,
• Maully Didor Polisi krn
Melawan Saat Ditangkap
• Mengutip sbr ucapan
anggota Polsek yg
mengatakan bhw Maully adl
anak pengacara kondang
ABN
• Kasus berhasil diselesaikan
melalui mekanisme
ajudikasi 29 hari sebelum
ABN meninggal dunia
Media Tak Lakukan Verifikasi dan Tak Konfirmasi

57. Kasus Pemberitaan Sodomi di Ciracas
• Seorang bocah berusia 5 tahun korban sodomi seorang buruh bangunan bernama SA dan
juga oknum anggota Brimob bernama E yang tak lain adalah tetangga si bocah yang
tinggal di kawasan Ciracas.
• Pada Jumat 21 Februari 2013 si bocah dibawa ibunya melaporkan terjadi kekerasan
seksual yang dialaminya ke Unit pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Metro Jakarta
Timur. Sejumlah wartawan rupanya mencium peristiwa ini dan menurunkan liputan.
• Sejumlah media yang profesional menurunkan liputan sesuai standar dan etika jurnalistik.
Nama dan identitas si bocah dan keluarganya disamarkan. Namun ada media, termasuk
stasiun televisi yang kemudian memberitakan peristiwa ini tanpa memperhatikan
kemungkinan buruh yang bisa menimpa si bocah dan keluarganya. Nama, wajah dan
identitas si bocah beserta ibunya disiarkan secara gamblang. Sebagian menginisialkan
nama dan mengaburkan tampilan wajah si bocah, tapi justru menyebut dengan gamblang
alamatnya di kawasan Ciracas.

58. • Apa yang terjadi kemudian?
• Orang tua si bocah mendapat
teror dari sejumlah oknum
anggota polisi yang tak senang
dengan pencemaran nama baik
korps mereka.
• Bukan hanya itu para tetangga
si bocah ramai-ramai
mendatangi ibu si si bocah dan
mengusir mereka untuk tidak
lagi tinggal di desa. Alasannya
adalah gara-gara liputan media,
nama desa telah dicemarkan.

59. Pemberitaan
Seorang Pelajar
SD

60. Mereview Pemberitaan ttg Tata Chubby
• Dimulai dari
diketemukannya
jenasah perempuan
di tempat indekos di
kawasan Tebet yang
nyaris bugil dalam
posisi tengkurap di
atas kasur dengan
leher terjerat kabel
pengering rambut.

61. • Muncul pemberitaan spekulatif
merujuk pada keterangan pakar
psikologi forensik yang
mengatakan bahwa ada
kemungkinan si perempuan dan
pembunuhnya adalah penderita
kelainan seksual (sex
sadimashochis). “Mereka
melakukan hubungan seks
abnormal hingga kebablasan dan
salah satu mati”.
• Akhirnya sang pembunuh
berhasil ditangkap polisi dan
modus pembunuhan pun
diungkap oleh media.

62. Berita Koran Kuning Lebih Seru

63. Apa Yang Terjadi Kemudian?
• Foto almarhum Tata
Chubby diambil dari
media sosial dan
diumbar oleh berbagai
media, baik cetak,
online maupun TV.
• Dan ketika
almarhumah sudah ada
di liang lahat wartawan
menuliskan masih
mengulas habis profesi
dan aibnya.

64. • Keluarga
almarhumah
diekspos
dengan
menampilkan
wajah mereka
serta ditanya
tentang profesi
almarhumah
yang jadi aib

66. • Media sosial (akun
facebook dan twiter)
almarhum dikulik dan
berita sengaja digiling
untuk mengungkapkan
liku-liku cara
almarhumah menjual
jasa.
• Mulai dari tarif, cara
booking hingga
testimoni kepuasan
sejumlah laki-laki yang
pernah menidurinya.
• Media memuat foto-
foto dari facebook Tata
Chubby dalam
berbagai posisi,
termasuk foto yang
nyaris bugil.

68. • Demikian juga sang
pembunuh, wawancara
media menjurus kepada
hal-hal yang mesum.
• Istri dan anak sang
pembunuh yang tak
memiliki kaitan dengan
aksi pembunuhan oleh
media fotonya juga
ditampilkan secara
gamblang.

70. Prostitusi Artis

71. Dampak Media Terhdp Rumah Tangga

72. Pengaduan ke
Dewan Pers

73. Kesepakatan Luna Maya dan Radar Bogor
• Radar Bogor memuat
risalah sidang ajudikasi
Dewan Pers
• Radar Bogor meminta
maaf kepada Luna
Maya dan pembaca
• Radar Bogor memuat
hak jawab (bantahan)
Luna Maya

74. Bagian Enam

75. Ancaman Thp Media dan Wartawan
• Undang-Undang Pidana (P 207, 310, 311 KUHP)
• Undang-Undang ITE
• Undang-Undang Rahasia Perbankan
• Undang-Undang TPPU
• Sejumlah RUU yang digagas
• Kriminalisasi narasumber
• Kriminalisasi penulis Surat Pembaca

76. Kasus Pemuatan Rekening BG Oleh Majalah Tempo

77. Wartawan Masa Kini
Sumber: Indonesian Journalits Technographics Report, 2012-2013; N = 362
• Mayoritas wartawan saat ini ternyata memilih jalan paling mudah
untuk menulis, menemukan ide berita, sekaligus menverifikasi
sebuah fakta hanya dengan mengandalkan sumber media sosial

78. Sekian
Terima Kasih