Dokumen tersebut membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti pergerakan bebas tenaga kerja terampil dan rendahnya pendidikan sumber daya manusia. Dokumen ini juga menyebutkan angka partisipasi pendidikan dan permintaan pasar tenaga kerja berdasarkan pendidikan serta upah di beberapa negara ASEAN. Diakhiri dengan saran untuk pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan.

1. tantangan MEA
Kang Masduki
Pemerhati Buruh Indonesia

3. sejarah

4. pergerakan bebas barang
pergerakan bebas jasa
pergerakan bebas investasi
pergerakan bebas modal
pergerakan bebas pekerja terampil

5. bagaimana

6. dalam angka

7. Angka Partisipasi Pendidikan 2009-2013

8. Sumber: BPS, 2013 (diolah).

9. Survey Industri Terhadap Permintaan Pasar Tenaga Kerja
Berdasarkan Pendidikan
Sumber: Laporan ILO, 2014 (diolah).

10. Upah di Beberapa Negara ASEAN 2014
Sumber: Laporan ILO, 2014.

11. di Kab. Tangerang

12. di Kab. Tangerang

18. Negarawan AS, Henry Clay, menyatakan,
“Sebagaimana kita, bangsa-bangsa lain tahu,
apa yang kita maksud dengan ‘perdagangan
bebas’ tidak lebih dan tidak kurang dari
keuntungan besar yang kita nikmati, untuk
mendapatkan monopoli dalam segala pasar
produksi kita, dan mencegah mereka agar tidak
menjadi negara produsen.” (Mitos-mitos Palsu
Ciptaan Barat, Adnan Khan, hal 71).

19. apa solusi

20. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan pemenuhan hajat hidup publik
Anggaran mutlak untuk pengeluaran kemaslahatan publik dan fasilitas umum, yang
ketiadaannya mengakibatkan kemudharatan
Negara tidak dibenarkan mengambil pemasukan dari fasilitas umum seperti
rumah sakit, sarana dan prasarana transportasi publik, termasuk jalan umum.
Industri-industri barang publik berstatus milik umum wajib mengutamakan fungsi
pelayanan dari pada fungsi bisnis.
Independent terhadap agenda politik hegemonik
dalam mengelola kehidupan publik

21. Dalam perdagangan luar negeri (foreign trade), Negara Khilafah
akan campur tangan untuk mencegah dikeluarkannya beberapa
komoditi dan membolehkan beberapa komoditi lain, serta
campur tangan terhadap para pelaku bisnis Kafir harbi dan
mu’ahid
Dalam perjanjian perdagangan luar negerinya, Negara Khilafah
membuat kesepakatan berdasarkan asas kewarganegaraan
pedagang, bukan asas komoditas
dalam perdagangan internasional
1
2

22. “Hadzihi yadun la tamatsaha
narun abada”,
„inilah tangan yang tidak
akan pernah disentuh oleh
api neraka selama-
lamanya„.”
bagaimanakah karakter

23. tantangan MEA
Kang Masduki
Pemerhati Buruh Indonesia