![1
Kedaulatan
Cyber
NKRI
di
Era
Dunia
yang
Serba
Terhubung
(globally-‐networked)
MASTEL
–
Masyarakat
Telematika
Indonesia
1.
Pendahuluan
Berpadunya
teknologi
telekomunikasi,
internet,
dan
penyiaran,
telah
mendorong
munculnya
infrastruktur
ekonomi
baru
yang
disebut
dengan
Jaringan
Broadband.
Manfaat
dari
keberadaan
jaringan
broadband
bagi
peningkatan
kualitas
kehidupan
sosial
dan
ekonomi
suatu
bangsa
kiranya
tidak
perlu
dibahas
lagi
dalam
naskah
ini.
Sisi
lain
yang
amat
perlu
dipahami
adalah
bahwa
saat
jaringan
broadband
domestik
tersambung
dengan
jaringan
broadband
global,
seluruh
aset
nasional
dapat
menjadi
terhubung
(networked)
ke
jaringan
global.
Keterhubungan
global
ini
membentuk
dunia
baru
Cyber-‐World
yang
memindahkan
kehidupan
tatap-‐muka
atau
temu
fisik
menjadi
kehidupan
Online.
Keterhubungan
ini
memberi
banyak
kemudahan,
namun
juga
membawa
kerentanan
dan
ancaman
baru,
yaitu
ancaman
kedaulatan
Cyber.
Gambar-‐1:
Keterhubungan
Global
dan
Domestik
mengancam
Kedaulatan
NKRI
Keterhubungan
melalui
jaringan
telekomunikasikasi
dibutuhkan
untuk
pelayanan
umum
melalui
jaringan
umum
(public-‐network),
yaitu
memenuhi
hak
dasar
warga
negara
untuk
mendapatkan
akses
informasi
[Pasal
28F
UUD
1945].
Selain
untuk
layanan
umum,
keterhubungan
diperlukan
juga
dalam
moderenisasi
sistem
kendali
lalu
lintas,
sistem
kendali
pemakaian
energi
(listrik
dan
gas),
sistem
kendali
terpadu
pengelolaan
air
minum,
sistem
informasi
terpadu
Pemerintahan,
dan
sebagainya
yang
idealnya
merupakan
jaringan
mandiri
(private-‐network)
yang
memiliki
tingkat
keamanan
dan
kehandalan
jauh
di
atas
jaringan
untuk
layanan
umum.](https://image.slidesharecdn.com/kedaulatancybernkridierabroadbandglobal-mastel-151004223051-lva1-app6891-151109023522-lva1-app6891/85/kedaulatan-cyber-nkri-di-era-dunia-yang-serba-terhubung-globallynetworked-1-320.jpg)
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KEDAULATAN CYBER NKRI DI ERA GLOBAL
Similar to KEDAULATAN CYBER NKRI DI ERA GLOBAL (20)
More from Mastel Indonesia
More from Mastel Indonesia (20)
KEDAULATAN CYBER NKRI DI ERA GLOBAL
- 1. 1 Kedaulatan Cyber NKRI di Era Dunia yang Serba Terhubung (globally-‐networked) MASTEL – Masyarakat Telematika Indonesia 1. Pendahuluan Berpadunya teknologi telekomunikasi, internet, dan penyiaran, telah mendorong munculnya infrastruktur ekonomi baru yang disebut dengan Jaringan Broadband. Manfaat dari keberadaan jaringan broadband bagi peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi suatu bangsa kiranya tidak perlu dibahas lagi dalam naskah ini. Sisi lain yang amat perlu dipahami adalah bahwa saat jaringan broadband domestik tersambung dengan jaringan broadband global, seluruh aset nasional dapat menjadi terhubung (networked) ke jaringan global. Keterhubungan global ini membentuk dunia baru Cyber-‐World yang memindahkan kehidupan tatap-‐muka atau temu fisik menjadi kehidupan Online. Keterhubungan ini memberi banyak kemudahan, namun juga membawa kerentanan dan ancaman baru, yaitu ancaman kedaulatan Cyber. Gambar-‐1: Keterhubungan Global dan Domestik mengancam Kedaulatan NKRI Keterhubungan melalui jaringan telekomunikasikasi dibutuhkan untuk pelayanan umum melalui jaringan umum (public-‐network), yaitu memenuhi hak dasar warga negara untuk mendapatkan akses informasi [Pasal 28F UUD 1945]. Selain untuk layanan umum, keterhubungan diperlukan juga dalam moderenisasi sistem kendali lalu lintas, sistem kendali pemakaian energi (listrik dan gas), sistem kendali terpadu pengelolaan air minum, sistem informasi terpadu Pemerintahan, dan sebagainya yang idealnya merupakan jaringan mandiri (private-‐network) yang memiliki tingkat keamanan dan kehandalan jauh di atas jaringan untuk layanan umum.
- 2. 2 2. Keterhubungan Domestik melalui Jaringan Pita-‐lebar Indonesia Indonesia sedang terus membangun jaringan broadband (pita-‐lebar)nya., baik untuk jaringan telekomunikasi layanan umum (public-‐network) maupun jaringan mandiri (private-‐network) untuk keperluan kalangan sendiri. Dengan teknologi yang ada, jaringan mandiri dapat dibangun secara virtual melalui jaringan layanan umum dan membentuk virtual-‐private-‐network (VPN). Jadi dalam hal ini, jaringan mandiri dan jaringan untuk umum menyatu di jaringan yang sama. Maka, kemungkinan jaringan mandiri akan mendapat gangguan dari pengguna jaringan umum tentu lebih besar dibandingkan jika jaringan mandiri ini menggunakan fisik saluran yang terpisah. Keterhubungan fisik ataupun virtual melalui jaringan broadband Indonesia akan menyebabkan semua yang tersambung di ujung jaringan menjadi terhubung kemana saja dengan semua yang tersambung di ujung yang lain dari jaringan broadband ini. Ujung yang satu berada di Indonesia, dan ujung yang lain ada di belahan dunia entah dimana. Situasinya digambarkan sebagai berikut: • Melalui jaringan Fixed broadband (public & private) – Seluruh rumah dan kantor terhubung ke seluruh dunia melalui broadband network. – Semua pabrik modern dapat terhubung globally. – Semua sistem kendali listrik, lalu-‐lintas, kendali air dapat terhubung globally, kecuali jika jaringannya di-‐isolasi dengan baik. • Melalui jaringan Mobile broadband – Gadget (smartphone/tablet/laptop) melekat pada pemiliknya dan terhubung ke seluruh dunia. – Setiap orang dan setiap anak yang membawa gadget menjadi terhubung ke Dunia Cyber. – Gadget adalah jendela dunia, dan pintu ancaman bagi penggunanya. Dengan logika sederhana bahwa “jika terhubung maka akan dapat dihubungi”, resiko dari “serba terhubung” ini bisa dipahami dengan mudah. Siapa atau apa saja yang akan terhubung ke dalam keterhubungan global di atas; jawaban dari pertanyaan ini akan menuntun ke pemikiran tentang siapa dan apa saja yang dapat terancam oleh adanya keterhubungan tersebut. Berikut disampaikan gambarannya. • Everything being Networked (semuanya menjadi terhubung). Sebentar lagi dunia akan memasuki era Internet of Things (IoT), melalui jaringan generasi 5G, yang berarti tidak hanya manusia yang akan terhubung tetapi semua aksesoris kehidupan. Maka yang akan terhubung adalah : – Warga negara, anak-‐anak, rumah, kantor, sekolah, rumah sakit, pabrik, infrastruktur penting, public-‐utilities, surveilance, aset monitoring, bahkan mobil, kulkas, binatang piaraan, dan sebagainya. • Resiko terhubung: – Gangguan terhadap warga negara, individu, institusi, perusahaan, pabrik, fasilitas umum, layanan umum, ketertiban umum. – Gangguan IPOLEKSOSBUD-‐HANKAM dari Cyber Threat & Cyber Crime.
- 3. 3 3. Keterhubungan Global melalui Jaringan Broadband Global Dalam konteks hubungan antar bangsa, terhubungnya jaringan pitalebar Indonesia dengan jaringan broadband global memiliki bobot tugas memilih politik luar negeri yang sangat berat. Apakah Indonesia akan begitu saja menyamakan politik luar negeri untuk Cyber World ini sama dengan ketika bangsa Indonesia menyatakan politik luar negeri di dunia fisik yang bebas aktif. Untuk dapat menjawab dengan pas, sebaiknya memahami apa saja yang mungkin terjadi di dunia cyber ini. Berikut ini disampaikan beberapa gambaran sederhana tentang situasi tersebut. • Globalisasi Ekonomi Online Dengan jaringan broadband, seluruh negara di dunia terhubung, semakin banyak transaksi online dan belanja online. Melintasi batas negara dengan pembayaran melalui kartu kredit dan uang digital lainnya. Komoditas digital yang non-‐fisik semakin beragam sehingga lalu-‐lintas “barang dagangan” pun melalui jaringan broadband; tidak melalui pengapalan dan pelabuhan. Tidak melalui custom-‐clearence, tidak melalui bea dan cukai, belum terjangkau audit perpajakan, tidak ada commercial-‐present, dan sebagainya. Globalisasi online terjadi begitu saja di depan mata dan perdagangan global secara online telah terjadi semakin marak. Tidak ada kendali negara dan tidak ada kedaulatan ekonomi. Maka, ini merupakan agenda penting dalam hal Kedaulatan Cyber. • Ancaman Gangguan terhadap Transaksi Online Pergeseran transaksi bisnis dari temu-‐fisik menjadi transaksi secara online menuntut perhatian dalam hal keamanan transaksi dan kepercayaan publik untuk menggunakannya. Hal ini telah diangkat dalam Deklarasi WSIS 2003 Geneva dan WSIS 2005 Tunis yang tertuang dalam kunci kelima C5: “Building Confidence and Security in the use of ICTs”. Maka negara harus hadir dan perlu memiliki strategi pengamanan transaksi online. Infrastruktur penting untuk keamanan transaksi online ini adalah Public-‐Key-‐Infrastruktur yang harus dibangun dan dimiliki Indonesia, agar mampu berdaulat dalam menata dan memantau lalu-‐lintas perdagangan online nasional. Hingga saat ini, penentu keabsahan pembayaran online Indonesia masih menggunakan infrastruktur di luar negeri sehingga rekaman kegiatan online ini berada di luar negeri. • Globalisasi Ideologi, Politik, Sosial-‐Budaya Peran media sosial melalui jaringan broadband sudah tidak perlu dibahas lagi secara rinci. Keterhubungan global yang tanpa gerbang cyber telah membuat NKRI menjadi negara tanpa tapal batas. Seluruh pemegang smartphone dan gadget lainnya bebas berhubungan dengan siapa saja dimana saja dan kapan saja, dari tempat terbuka ataupun tempat pribadi. Bila di dunia nyata masih berlaku rasa malu dilihat banyak orang, tetapi di dunia cyber tidak ada lagi kendali sosial itu karena perbuatan apapun bisa dilakukan di ruang pribadi. Maka tanpa kehadiran kendali negara di dunia cyber Indonesia, kedaulatan NKRI niscaya tidak ada lagi. Ideologi, politik, dan sosial-‐budaya dari manapun dapat dengan mudah diakses dan dikirim masuk ke wilayah NKRI melalui jaringan broadband global.
- 4. 4 • Ancaman Global terhadap Anak Nusantara Catatan anak dan pemuda yang menjadi korban kejahatan cyber sudah cukup banyak, ajakan radikalisme, pornografi, pornografi-‐anak, ataupun bully secara online, adalah daftar panjang dampak keterhubungan global. Semua anak dan remaja pemegang gadget menjadi amat rentan terhadap gangguan dunia cyber karena pada usia muda ini rasa ingin tahunya amat besar. Maka negara-‐ negara yang sudah menyadari adanya ancaman ini sudah menerbitkan UU Perlindungan Anak dari konten internet yang membahayakan. • Ancaman Global terhadap Warga Negara Semua warga negara pemegang gadget yang terhubung ke jaringan global akan menjadi rentan terhadap gangguan kejahatan cyber dan eksploitasi data pribadi. Mulai dari gangguan penawaran produk barang dan jasa, hingga ke informasi yang menipu, ataupun hilangnya hak privacy karena surveilance, penyadapan, personal data harvesting (panen data pribadi), dan sebagainya. Semakin maraknya aplikasi yang berebut data pengguna dan mencatat semua data pribadi, nomor telepon, dan nomor IMEI gadget, semakin membuat masyarakat tidak berdaya pada saat data pribadi tersebut dieksploitasi untuk kepentingan bisnis dan dipindah tangankan entah kemana. Bahkan rekam jejak kegiatan sehari-‐hari pun disimpan oleh aplikasi tertentu sehingga hak pribadi penduduk menjadi hilang. Maka negara perlu menerbitkan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, Privacy, dan Perlindungan Penduduk. • Ancaman Perang Cyber Selama ada perang fisik tentu ada perang cyber karena manusianya sama. Ada serangan cyber maka ada pertahanan cyber. Sasarannya adalah public-‐utility yang dikendalikan secara terpusat; baik yang berskala lokal, nasional, apalagi global. Semakin terpusat sistem kendali dari public-‐utility itu, semakin rentan untuk dilumpuhkan dalam sekali serangan. Maka umumnya, negara yang sadar adanya potensi perang cyber akan membangun infrastruktur sistem kendali public-‐utility-‐nya secara eksklusif agar memiliki tingkat keamanan dan ketahanan yang tinggi. Tidak tepat jika jaringan umum (public-‐network) dipakai dalam sistem kendali public-‐utility apalagi untuk sistem pertahanan dan keamanan nasional. • Ancaman Global terhadap Kedaulatan NKRI Dari uraian di atas, ancaman kedaulatan cyber adalah suatu keniscayaan dan sebagian telah terjadi. NKRI yang menjadi terhubung tanpa batas-‐negara memerlukan Gerbang-‐Cyber sebagai batas negara. Jaringan nasional sangat perlu ditata dengan memperhatikan aspek keamanan dan kedaulatan NKRI. Maka menjadi nyata bahwa keterhubungan pitalebar Indonesia dengan jaringan broadband global akan membawa dampak IPOLEKSOSBUD-‐HANKAMNAS yang amat memerlukan perhatian dan penanganan yang sungguh-‐sungguh. Globalisasi Online membawa dampak cyber-‐threats, cyber-‐crime, cyber-‐attack, cyber-‐war, cyber-‐terror, cyber-‐bully, kolonialisasi ekonomi online, dan sebagainya. Sungguh kedaulatan NKRI di dunia cyber memerlukan SISHANKAMRATA-‐Cyber.
- 5. 5 4. Lingkup Kedaulatan–Cyber Satu hal mendasar yang perlu ditegaskan oleh Indonesia adalah bahwa urusan besar Kedaulatan Cyber bukan sekedar urusan cyber-‐attack saja, tetapi mencakup seluruh urusan IPOLEKSOSBUD dan HANKAMNAS. Semua bentuk kedaulatan yang berlaku di dunia nyata mestinya berlaku pula di dunia cyber. Karena itu lingkup kedaulatan cyber dapat meliputi : • Menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan cyber warga negara. o Transaksi online yang aman dan dapat dipercaya o Mencegah gangguan atas public-‐utility (listik, air, gas, lalu-‐lintas, dst.) o Menekan dan menanggulangi kejahatan cyber (carding, fraud, penipuan). o Pemulihan segera atas gangguan public utility. • Menjaga kewajaran penguasaan ekonomi global. o Menetapkan kebijakan dan strategi kedaulatan cyber nasional o Menentukan kebijakan politik luar negeri dunia cyber o Menentukan kebijakan dan pengaturan perdagangan online global o Menentukan kebijakan dan pengaturan perpajakan e-‐commerce global o Melakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan atas lalu-‐lintas cyber. • Melindungi critical-‐infrastructure pemerintahan. o Menentukan strategi pembangunan critical-‐infrastructure pemerintahan o Menentukan strategi menghadapi Cyber attacks – cyber warfare o Pemulihan segera dampak cyber attack. o Menetapkan panduan koordinasi lintas lembaga/kementerian. • Mengendalikan penetrasi ideologi, politik, dan sosial-‐budaya. o Menentukan kebijakan, strategi, dan ambang toleransi terhadap penetrasi o Melaksanaan kebijakan dan strategi ketahanan budaya nasional o Menentukan kebijakan dan strategi penataan jaringan broadband nasional dan gerbang cyber NKRI. • Melindungi warga negara (privacy, data pribadi) dan anak-‐anak. o Menentukan kebijakan dan strategi perlindungan data peribadi dan privacy warga negara. o Menentukan kebijakan dan strategi perlindungan anak nusantara. Kemajuan teknologi telah membuka peluang dan ancaman baru, mengubah pola dan gaya hidup, dan mengubah pola hubungan antar bangsa. Maka sungguh penting bagi Indonesia untuk menyerukan kepada dunia bahwa semaju apapun perkembangan kemampuan teknologi, eksistensi bernegara harus tetap dihargai dan dihormati. Ke arah dalam negeri, negara perlu melengkapi kemampuan, fungsi kendali, aparat, dan kelembagaan/organisasi, yang sesuai kemajuan jaman dalam rangka terus menjaga kedaulatan negara. Globalisasi dan perdagangan bebas adalah dua hal yang menjadi agenda tetap negara maju, baik di dunia nyata maupun di dunia cyber. Maka negara maju akan berusaha mendorong keterbukaan dunia cyber, akan “memaksa” negara lain agar jaringan global tidak perlu diatur, mengarahkan negara cyber tanpa tapal batas, dalam rangka membangun dominasi di dunia cyber. Maka para pemimpin Indonesia harus tetap konsisten dengan diplomasi sederhana, bahwa kedaulatan negara adalah absolut.
- 6. 6 5. Lingkup Strategi Menjaga Kedaulatan Cyber Strategi dalam menjaga kedaulatan cyber mencakup pencegahan, penanggulangan, evaluasi dan penyempurnaan. Namun sebelum itu harus mengenali lebih dahulu apa yang harus dijaga. Setelah itu mengetahui bagaimana cara menjaga, dan apa saja yang diperlukan untuk dapat melakukan tugas menjaga tersebut. Maka dari itu, lingkup strategi menjaga kedaulatan dapat meliputi hal-‐hal sebagai berikut: • Lingkup yang harus dijaga (ragam wilayah teritorial cyber): o Jaringan telekomunikasi publik nasional & Gerbang NKRI o Jaringan tertutup Perbankan Nasional o Infrastruktur sistem pembayaran online nasional o Jaringan tertutup Pemerintahan (infrastruktur e-‐Gov) o Jaringan tertutup Public-‐utilities (di bawah kementerian/lembaga) o Jaringan tertutup untuk sistem pertahanan (di bawah Mabes ABRI) o Jaringan komunikasi eksklusif untuk pejabat tinggi negara o Jaringan tertutup Swasta (perusahaan dan pabrik) o Pusat Data Pemerintah, Swasta, Perbankan, Pertahanan & Keamanan. • Menjaga di tataran pencegahan dan penanggulangan: o Di tataran Pencegahan -‐ menata konfigurasi jaringan publik nasional dan gerbang NKRI -‐ menata infrastruktur secure-‐transaction (public-‐key-‐infrastructure) -‐ menata konfigurasi setiap jaringan tertutup berstandar keamanan -‐ menata konfigurasi setiap Pusat Data dengan standar keamanan -‐ membangun sistem monitoring dan deteksi yang memadai -‐ membangun tim dan sistem koordinasi yang tangguh o di tataran Penanggulangan -‐ deteksi akurat incident, cyber crime, dan cyber attack -‐ reaksi cepat incident, cyber crime, dan cyber attack • Instrumen yang diperlukan untuk dapat menjaga: o SOP harmoni koordinasi lintas Kementerian/Lembaga -‐ Bareskrim dengan Cyber Crime Center-‐nya -‐ Kemkominfo dengan IDSIRTII-‐nya -‐ Lemsaneg, BAIS, BIN, Mabes ABRI -‐ APH dengan Lawful Interception-‐nya -‐ Operator telekomunikasi dengan data-‐data trafik dan sebagainya. -‐ Masyarakat praktisi keamanan cyber, dunia usaha, dan lainnya. o SOP Mekanisme Tugas Rutin & accidental, pelaporan, dan evaluasi. o Tim pasukan yang kompeten -‐ Tim deteksi akurat incident, cyber crime, dan cyber attack -‐ Unit reaksi cepat incident, cyber crime, dan cyber attack -‐ Tim koordinasi pemantau perdagangan dan perpajakan online. -‐ Tim koordinasi analisis lalu-‐lintas data keluar/masuk NKRI. Mengingat cakupan yang harus dijaga adalah beragam dan berada di bawah tugas dan fungsi Kementerian dan Lembaga, maka yang diperlukan negara adalah adanya sistem koordinasi dan tim koordinasi yang baik dan tangguh. Sistem dan tim yang dibentuk berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional, disertai hirarki, definisi tugas, dan kewenangan yang jelas dan terukur pencapaiannya.
- 7. 7 6. Kelembagaan dan Fungsi Koordinasi Penulisan naskah ini tidak berarti selama ini Indonesia belum melakukan apapun. Masing-‐masing Kementerian dan Lembaga telah menjalankan tugasnya di dunianya masing-‐masing. Namun demikian, dunia cyber yang terbentuk oleh keterhubungan global menuntut sinergi, harmoni, dan koordinasi multi-‐stake-‐holders sesuai dengan sifat alamiah dari keterhubungan itu sendiri. Bagaimana mungkin menjaga daulat di dunia jaringan jika tidak terbangun jaringan koordinasi di antara para penanggung jawab di setiap jaringan. Maka, secara konseptual, koordinasi dan kelembagaan dalam menjaga kedaulatan cyber NKRI adalah sebagai berikut. Gambar-‐2: Konsep kelembagaan dan fungsi koordinatif. Gangguan dan ancaman dapat muncul kapan saja dan dari mana saja, serta dapat merambat kemana saja. Oleh karena itu, koordinasi di antara semua organisasi yang terkait harus dapat berfungsi dengan baik, dijalankan oleh tim yang tangguh, dengan SOP yang rinci dan jelas. Untuk itu, struktur organisasinya dapat berbentuk berikut. Gambar-‐3: Struktur organisasi yang bisa diterapkan (versi Mastel).
- 8. 8 Kementerian dan Lembaga yang selama ini bekerja sendiri-‐sendiri, dapat mengacu pada kerangka pikir di atas dan mulai menentukan tim kecil yang akan menjadi bagian dari tim nasional Kedaulatan Cyber Indonesia. Tim Nasional ini akan bekerja dengan kerangka kerja dan hirarki seperti pada Gambar-‐4 berikut. Gambar-‐4: Kerangka kerja, komposisi tim, dan hirarki koordinasi. Ada dua tim utama yang akan berperan sangat penting, yaitu tim ahli kebijakan dan strategi nasional yang berisi para pakar cyber di setiap bidang dan tim operasional yang terdiri dari pasukan cyber dari beragam kalangan. Selanjutnya, kedua tim ini harus diperlengkapi dengan instrumen kewenangan dan batasannya, yang meliputi hal sebagai berikut: • Jenis kegiatan yang perlu kewenangan? o Kewenangan memberi instruksi ke bawah dan horisontal lintas lembaga. o Kewenangan memberi arahan strategi, pengumpulan data, aksi koordinasi, perintah tanggap darurat, aksi operasional lainnya. • Seberapa lingkup kewenangan yang diperlukan? o Kewajiban untuk memperhatikan dan memenuhi permintaan, sinyal alert, instruksi tanggap-‐darurat dari tim/organisasi yang dibentuk. o Untuk menjadi penghubung lintas Kementerian/Lembaga dalam rangka koordinasi pendataan, perencanaan, tindakan, dan semua fungsi tim. • Siapa komando tertinggi di bawah Menko Polhukam? o Kapus atau Ka-‐Badan didampingi tim ahli yang kompeten di bidangnya, dilengkapi dengan tim taktikal dan operasional yang mampu bekerjasama lintas Kementerian/Lembaga. • Model jaringan koordinasi lintas lembaga? o Setiap K/L yang mengelola critical-‐ICT-‐infrastructure menetapkan tim kecil o Tim kecil di setiap K/L dikoordinir oleh Tim Operasional Pusat, dan o Tim Ahli Pusat berkoordinasi dengan penanggung jawab di setiap K/L. 7. Kesenjangan (Gap) antara Keinginan dan Pelaksanaan Sudah lama ada banyak gagasan yang senada bahwa Indonesia amat memerlukan terjadinya koordinasi tingkat nasional dalam menangani dunia baru Global Cyber-‐
- 9. 9 World. Namun ada perbedaan dalam hal pembentukan wadah lembaga yang akan menangani urusan kedaulatan dan keamanan cyber Indonesia. Ada yang mendorong pembentukan Badan-‐Nasional, ada pula yang mengatakan cukup berbentuk Pusat agar lebih hemat anggaran dan sebagainya. Di tengah tarik-‐menarik ini, ada satu hal amat penting yang tertinggalkan, yaitu menjabarkan rincian pekerjaan dan kegiatan dari apapun yang akan dibentuk nanti. Bahwa sebenarnya yang diperlukan adalah jabaran kegiatan dan pekerjaan untuk mengkoordinasi Kementerian/Lembaga yang selama ini sudah bekerja namun masih terpisah di lingkungan kecil masing-‐masing. Jika fungsi koordinasi ini bisa berjalan dengan baik, maka NKRI akan mendapatkan hasil maksimal dalam menjaga Kedaulatan Cyber Indonesia. 8. Prioritas Tindak Lanjut • Petakan rincian pekerjaan dan kegiatan dari lembaga yang selama ini sudah menangani secara terpisah, lalu susun skenario harmoni koordinatif. • Petakan dan jabarkan rincian pekerjaan dan kegiatan koordinatif apa saja yang perlu dilakukan dalam mengani masalah cyber yang garis besarnya telah disampaikan dalam bagian 4, 5, dan 6 di atas. • Fungsi koordinatif, bisa dijalankan dengan Desk, Badan, atau Pusat dengan tugas-‐fungsi organisasi, tim kendali koordinasi, hirarki, SOP, penetapan tim ahli, tim operasional, dan batasan kewenangan yang dinyatakan dengan jelas dalam Keppres. • Menyusun daftar kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang. • Menyusun rencana kerja jangka pendek dan menengah. -‐-‐&-‐-‐