Masukan MASTEL yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum ke komisi I

1. POINTER
EVALUASI PROGRAM UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO)
KETUA UMUM MASYARAKAT TELEMATIKA INDONESIA
(MASTEL)
PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
PANITIA KERJA USO & PNBP KOMISI I DPR-RI
JAKARTA, 27 OKTOBER 2015
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua
Yth. Pimpinan Komisi I DPR-RI
Yth. Anggota Panitia Kerja USO dan PNBP Komisi I DPR-RI
Para Hadirin Yth.
Marilah bersama-sama kita haturkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena hanya atas
karunia dan ridho-Nya, kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat
wal’afiat dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja USO dan PNBP Komisi
I DPR-RI dengan Masyarakat TeleMatika Indonesia (MASTEL) dengan topik “Evaluasi
Program Universal Service Obligation (USO) Dari Aspek Perencanaan Program, Penempatan
Lokasi, Pengawasan Program, Dan Pengelolaan Serta Penggunaan Dana Universal Service
Obligation (USO)”.
Perkenankanlah saya atas nama pengurus dan anggota Mastel menyampaikan ucapan terima
kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada MASTEL untuk bertemu muka
serta bertukar pikiran dengan Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR-RI mengenai industri
telekomunikasi dan informatika, khususnya tentang topik Program Universal Service
Obligation (USO) yang hari ini akan didiskusikan bersama bapak dan ibu sekalian.
Pimpinan dan Anggota Komisi I yang kami hormati,
Sehubungan dengan agenda utama yang disampaikan oleh Komisi I DPR RI mengenai
Evaluasi Program Universal Service Obligation (USO) Dari Aspek Perencanaan Program,
Penempatan Lokasi, Pengawasan Program, Dan Pengelolaan Serta Penggunaan Dana
Universal Service Obligation (USO) perkenankanlah kami menyampaikan beberapa
pemikiran yang kami rangkum di dalam paparan sebagai berikut:

2. Landasan Hukum
Sesuai ketentuan tentang USO dalam UU No.36 tahun 1999 dan PP No.52 tahun 2000,
bahwa kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) merupakan kewajiban
penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar
kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk
mendapatkan akses telepon dapat dipenuhi.
Kewajiban kontribusi Pelayanan Universal (USO) dibebankan kepada setiap penye- lenggara
jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi, yang berbentuk
penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.
Kewajiban membangun fasilitas telekomunikasi untuk pelayanan universal dibeban- kan
kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap yang telah mendapatkan izin dari
pemerintah berupa jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dan atau jasa sambungan
lokal. Penyelenggara jaringan telekomunikasi Iainnya di Iuar kedua jenis jasa di atas
diwajibkan memberikan kontribusi.
PP-52 menyebutkan bahwa Kontribusi kewajiban pelayanan universal berupa:
a) penyediaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
b) kontribusi dalam bentuk komponen biaya interkoneksi; atau
c) kontribusi lainnya yang dapat berupa antara lain pembebasan biaya akses dan subsidi
tarif.
Modifikasi Ketentuan tentang Kontribusi USO
Dalam pelaksanaan selanjutnya, Pemerintah memasukkan pungutan kontribusi USO ke dalam
PP 28 tahun 2005 tentang PNBP dan dinaikkan tarifnya dalam PP 7 tahun 2009 tentang
PNBP Kemkominfo. Dengan PP ini, semua penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi
dikenai kenaikan kewajiban membayar kontribusi USO dari sebesar 0,75% menjadi sebesar
1,25% dari pendapatan kotor masing-masing. Bentuk kontribusinya tidak lagi berupa jaringan
bagi penyelenggara jaringan tetap lokal, dan tidak lagi berupa komponen biaya interkoneksi
bagi yang lain. Namun semangatnya tetap sama, yaitu memikul bersama biaya-pembangunan
di wilayah non-komersial atau wilayah USO.
Dengan modifikasi ini, seluruh penyelenggara jaringan maupun jasa telekomunikasi secara
merata dipastikan berkontribusi dengan membayar biaya pembangunan jaringan sebesar
1,25% dari pendapatan kotor masing-masing. Maka Pemerintah bertanggung-jawab untuk
menata-kelola pelaksanaan penggunaan dana ini sesuai dengan tujuan semula yang telah
ditetapkan dengan UU 36 tahun 1999.

3. Pungutan kontribusi USO dengan PP PNBP Kemkominfo telah menjadikan iuran biaya
pembangunan jaringan di wilayah USO sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berarti
termasuk ke dalam APBN. Akibatnya, tatakelola penggunaannya mengikuti tatakelola APBN
yang tidak mudah dan terikat dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Padahal tujuan dari dana yang terkumpul dari program USO sebenarnya dapat diistilahkan
sebagai dana titipan, sebelum dapat dipergunakan untuk membangun ruas-ruas jaringan yang
telah direncanakan untuk dibangun, sesuai wilayah prioritas (Pasal 27, PP 52 tahun 2000)
sementara dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1 tahun 2004
tentang perbendaharaan negara dinyatakan bahwa setiap penerimaan negara harus
dimasukkan dalam pos pajak atau pos PNBP.
Adapun beberapa persoalan yang kini timbul dalam pelaksanaan USO antara lain:
1. Pengelola Dana USO berbentuk BLU
Unit pengelola USO di Kementerian Kominfo “terpaksa” dibentuk sebagai Badan
Layanan Umum (BLU). Alasannya adalah bahwa hanya dengan BLU, dana kontribusi
USO bisa dikelola secara otonom. Padahal BLU adalah bentuk badan usaha nirlaba
yang mengelola bisnis layanan umum, sedangkan kegiatan USO bukan layanan
umum. Sebuah BLU harus menjalankan proses bisnis, sementara yang dilakukan
adalah pelaksanaan USO yang tugasnya seperti unit yang mengelola administrasi
pelaksanaan USO.
2. Bentuk Kontribusi USO berubah dari Jaringan menjadi Dana
Dalam ketentuan UU dan PP, kontribusi USO berbentuk jaringan bagi para
penyelenggara jartap-lokal pemegang izin SLJJ dan biaya interkoneksi bagi yang
memanfaatkan atau menyalurkan trafik ke jaringan tersebut. Dengan pungutan
seragam 1,25% dari pendapatan kotor diberlakukan atas semua penyelenggara, maka
penyelenggara jaringan yang membangun wilayah USO atas inisiatif sendiri menjadi
terbebani ganda. Semestinya, adil jika nilai investasi di wilayah USO ini
diperhitungkan sebagai kontribusi USO.
3. Pelaksana Pembangunan bergeser dari ketentuan
Pelaksana pembangunan jaringan di wilayah USO menurut UU dan PP adalah
penyelenggara jartap-lokal pemegang izin SLJJ. Hal ini dapat dipahami karena alasan
teknis dan ekonomis. Alasan teknisnya adalah bahwa jaringan nasional haruslah
menjadi jaringan yang utuh terpadu. Jika pelaksana pembangunan jaringan USO
adalah penyelenggara jaringan pemilik izin jasa SLJJ, maka jaringan di wilayah USO
akan langsung menyatu dengan jaringan nasional yang telah ada. Alasan ekonomisnya
adalah bahwa wilayah USO adalah non- komersial yang tentu penyelenggaraan
jaringan telekomunikasinya bersifat non-komersial (minimal untuk periode waktu
tertentu). Maka akan sangat tidak efisien dan tidak logis secara bisnis jika pelaksana
pembangunan jaringan USO adalah penyelenggara kecil yang masih berorientasi
keuntungan bisnis.

4. 4. Penetapan Wilayah USO belum berjalan baik
Ketentuan Pasal 27 dari PP 52 tahun 2000 yang mengatur bahwa Pemerintah
menetapkan wilayah USO belum diperbaharui secara teratur. Menetapkan wilayah
USO adalah pekerjaan Kementerian Kominfo yang paling utama dan paling berat
dalam keseluruhan pelaksanaan USO. Perlu koordinasi dengan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemdagri–ditjen pembangunan
desa/pengelola wilayah perbatasan, Kemensos, Menko Kesra, Pemda tingkat-1 dan 2,
dan seterusnya. Koordinasi dalam menetapkan tingkat kesiapan, tingkat
urgensi/prioritas, ragam kegiatan pemberdayaan, kriteria layak komersial, dan
sebagainya. Penetapan wilayah USO ini merupakan bagian terpenting dalam substansi
pembangunan nasional karena sebagian besar wilayah NKRI adalah wilayah pedesaan
dan wilayah sumber daya alam nasional.
Usulan Mastel
Adapun usulan tentang perbaikan program USO meliputi hal-hal sebagai berikut:
Perencanaan
• Perlunya pembaruan secara teratur dan penetapan program prioritas Wilayah
Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) setiap tahun oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) dengan mempertimbangkan usulan
berbagai pihak, antara lain: Pemerintah daerah, Industri maupun kelompok
masyarakat
Pelaksanaan
• Perlunya dilakukan pembangunan WPUT melalui pola pembangunan mandiri
yaitu pola pembangunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara jaringan yang
dapat diperhitungkan sebagai kontribusi dalam bentuk sarana dan prasarana
telekomunikasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk:
olebih menyederhanakan pelaksanaan pembangunan
okesinambungan pelayanan, dan
omenghindarkan penyelenggara dari kewajiban ganda,
• Menteri Kominfo menetapkan penyelenggara jaringan tetap atau bergerak untuk
melaksanakan pembangunan mandiri di setiap WPUT, melalui mekanisme yang
akan ditetapkan.
• Hasil pembangunan mandiri oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi di
WPUT akan diperhitungkan sebagai kontribusi USO
• Bagi penyelenggara lainnya yang tidak ditetapkan sebagai pelaksana
pembangunan mandiri yang dimaksud, akan dikenakan kewajiban sesuai dengan
ketentuan dalam PP 7 tahun 2009 tentang PNBP
• Untuk setiap WPUT ditetapkan satu operator, dalam masa waktu yang ditetapkan.

5. Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian
Terkait dengan Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian yang merupakan fungsi dari BP3TI,
hal-hal yang perlu dilakukan oleh BP3TI yaitu:
• Pengawasan atas pelaksanaan atas pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta
kualitas pelayanan di setiap WPUT secara periodik.
• Evaluasi atas kinerja setiap pelaksana pembangunan dilakukan secara periodik
setahun sekali untuk menetapkan kinerja tahun berikutnya.
• Penaksiran atas realisasi biaya pembangunan, operasi dan pemeliharaan yang
sudah dilakukan oleh pelaksana, yang mengacu pada standar harga satuan yang
sudah ditetapkan dalam kontrak di setiap WPUT.
• Penghitungan kontribusi USO dari pelaksana pembangunan WPUT oleh BP3TI
berdasarkan hasil penaksiran yang dimaksud.
Pengaturan
• Untuk dapat terlaksananya penyelenggaran USO yang baru, diperlukan penyesuaian
atas beberapa peraturan yaitu:
o Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:
18/PER/M.KOMINFO/11/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai
Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika
o Menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika tentang tata cara
kontribusi USO dalam bentuk penyertaan sarana dan prasarana pembangunan di
WPUT
• Dalam jangka panjang, mengingat ruang lingkup layanan WPUT tidak lagi sebatas
akses telepon, namun sudah diperluas menjadi akses informasi dan komunikasi
(broadband) beserta pengembangan ekosistemnya, maka diperlukan untuk
menerbitkan PP USO tersendiri yang mengatur perencanaan, pelaksanaan,
kelembagaan, dan tata cara penyediaan jaringan dan jasa yang sesuai dengan sifat dan
ruang lingkup kebutuhan USO di atas.
Demikian hasil kajian yang dapat kami sampaikan. dengan harapan dapat lebih
dikembangkan dalam sesi tanya jawab. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami sampaikan
ucapan terimakasih.
Wassalamualaikum, Wr. Wb.
Hormat Kami,
ttd.
K r i s t i o n o
Ketua Umum